Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu terus berkomitmen mengawal tata kelola keuangan negara yang transparan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pada 8–9 Juli 2026, Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, secara langsung memimpin tim untuk melaksanakan monitoring persiapan penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di KPPN Manna.
Kunjungan strategis ini dirangkai dengan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Focus Group Discussion (FGD) Keuangan Negara yang turut menggandeng Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan serta unsur Penta-Helix. Sinergi ini bertujuan memperkuat kawasan zona integritas (Island of Integrity) sekaligus memberikan edukasi hukum preventif guna mencegah kerugian negara.
Di samping evaluasi pelayanan publik, Kanwil DJPb Bengkulu juga memastikan manfaat APBN tersalurkan optimal. Berkat kolaborasi aktif, penyaluran Dana Desa Tahap I di Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur berhasil diselesaikan 100 persen tepat waktu. Pemantauan juga dilakukan terhadap Program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Kaur, di mana progres pembangunannya telah mencapai 93,69%. Fasilitas pendidikan ini ditargetkan beroperasi pada 14 Juli untuk melayani 270 siswa baru.
Melalui langkah-langkah ini, Kanwil DJPb Bengkulu memastikan APBN senantiasa dikelola secara akuntabel, bebas dari korupsi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
