Bengkulu – Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Sarasehan Perekonomian Bengkulu yang dirangkaikan dengan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Bengkulu Edisi Mei 2026 dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2026 pada Selasa (28/7). Kegiatan ini menjadi forum sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, perbankan, pelaku usaha, media, dan pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bengkulu.
Bank Indonesia menyampaikan bahwa perekonomian Bengkulu tetap resilien di tengah ketidakpastian global dengan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi sebagai penopang utama. Namun, pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah rata-rata Sumatera dan nasional sehingga diperlukan percepatan investasi, hilirisasi komoditas unggulan, optimalisasi Pelabuhan Pulau Baai, peningkatan konektivitas Pulau Enggano, serta mitigasi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menegaskan komitmennya mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi, pembangunan infrastruktur strategis, kemudahan berusaha, serta pengembangan kawasan industri berbasis potensi daerah, khususnya komoditas kelapa sawit, kopi, dan perikanan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Ismail, memaparkan kinerja APBN Regional Bengkulu hingga 30 Juni 2026. Pendapatan negara mencapai Rp1,42 triliun, tumbuh 31,25 persen (yoy), sementara realisasi belanja negara sebesar Rp7,24 triliun atau 52,53 persen dari pagu. APBN Regional mencatat defisit Rp5,82 triliun yang mencerminkan perannya sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pembangunan. Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga telah mencapai Rp4,55 triliun atau 54,47 persen dari pagu anggaran. Kanwil DJPb turut menyampaikan kinerja penyaluran KUR dan perkembangan program strategis nasional. Hingga akhir Juni 2026, penyaluran KUR mencapai Rp2,16 triliun kepada 25.555 debitur, UMi sebesar Rp57,25 miliar kepada 8.377 debitur, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 347.304 penerima manfaat dengan realisasi Rp278,59 miliar, serta pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur telah mencapai progres 84,97 persen.
Diskusi berlangsung aktif dengan fokus pada penguatan investasi, hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan kualitas belanja pemerintah, percepatan pembangunan infrastruktur, serta sinergi fiskal dan moneter. Menutup paparannya, Ismail menegaskan pentingnya optimalisasi APBN dan APBD melalui quality spending, digitalisasi pengelolaan keuangan negara, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peningkatan kinerja BLU dan BLUD guna mendukung pertumbuhan ekonomi Bengkulu yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia Provinsi Bengkulu bersama Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu berharap kolaborasi antarpemangku kepentingan terus diperkuat sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif, berbasis data, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
