SP-12/WPB.09/2025

Jelang Tutup Tahun 2025, APBN Guyur Rp13,44 Triliun
untuk Jaga Denyut Ekonomi Bengkulu

BENGKULU – Menjelang penghujung tahun anggaran 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu melaporkan kinerja APBN yang bekerja keras menopang ekonomi daerah. Hingga 30 November 2025, Belanja Negara di Bengkulu telah terealisasi sebesar Rp13,44 Triliun. Angka ini menjadi bukti kehadiran negara (counter-cyclical) untuk menjaga stabilitas ekonomi di saat pendapatan daerah mengalami tekanan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa realisasi ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan aktivitas pembangunan dan ekonomi yang terus bergerak. "Jangan melihat defisit anggaran sebagai kerugian. Defisit ini adalah bukti kehadiran negara. Di saat pendapatan sedang tertekan, APBN justru hadir memompa dana lebih besar melalui belanja pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi di Bengkulu tetap berjalan," ungkap perwakilan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dalam konferensi pers “APBN KiTo”, Senin (22/12).

Petani Sejahtera, Tantangan di Lapangan Kerja

Secara makro, ekonomi Bengkulu pada Triwulan III-2025 tumbuh positif 4,56% (yoy). Kabar paling menggembirakan datang dari sektor pertanian, di mana Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat sangat kuat di angka 207,93, jauh di atas rata-rata nasional.

"Ini artinya daya beli petani kita—yang menjadi tulang punggung ekonomi Bengkulu—masih sangat solid," tambahnya. Namun, DJPb juga memberi catatan pada kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,41% yang menjadi sinyal perlunya percepatan penciptaan lapangan kerja.

Dampak Langsung ke Masyarakat: Makan Bergizi hingga Tunjangan Guru

Realisasi belanja APBN tahun ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat melalui berbagai program strategis:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG): Program ini telah menjangkau 247 siswa di Bengkulu. Tidak hanya memberi makan, program ini menggerakkan ekonomi rakyat dengan melibatkan 93 dapur umum dan 464 supplier lokal (petani sayur, peternak, dan UMKM).
2. Tunjangan Guru (TPG): Kabar baik bagi pahlawan tanpa tanda jasa, realisasi TPG mencapai 99,91% atau sebesar Rp826 Miliar. Dana ini telah cair langsung ke rekening 19.751 guru tanpa mengendap di kas daerah, menjamin kesejahteraan tepat waktu.
3. Infrastruktur & Rumah Subsidi: Pembangunan fisik seperti Pengendalian Banjir Kota Bengkulu dan Preservasi Jalan Nakau-Air Sebakul menunjukkan progres tinggi. Selain itu, 2.513 unit rumah subsidi (FLPP) telah dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Lampu Kuning untuk DAK Fisik

Di sisi lain, DJPb Bengkulu memberikan peringatan dini ("lampu kuning") terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang realisasinya baru mencapai 72%. 

"Saya mohon perhatian khusus Pemda. Dana ini untuk bangun jalan, irigasi, dan sekolah. Jika tidak terserap maksimal di sisa waktu ini, yang rugi bukan Pemda, tapi rakyat yang terlambat menikmati fasilitas tersebut," tegas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu.

Tantangan Pendapatan dan Dukungan UMKM

Dari sisi pendapatan, realisasi tercatat Rp2,32 Triliun. Penurunan terjadi pada sektor Bea Cukai akibat revitalisasi total Pelabuhan Pulau Baai yang menghambat ekspor sementara waktu. Namun, sisi positifnya terlihat dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melonjak 119,53%, didorong oleh layanan aktif BLU seperti Rumah Sakit dan Universitas.

Menutup laporannya, DJPb Bengkulu mencatat dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah tersalurkan Rp3,44 Triliun kepada 46 ribu debitur yang didominasi sektor pertanian.

Kanwil DJPb Bengkulu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal sisa anggaran tahun 2025 agar tuntas dan bermanfaat serta memastikan seluruh layanan DJPb tetap Nol Rupiah alias gratis.