JAKARTA - Budaya sadar risiko. Istilah yang tentunya tidak asing di telinga kita. Namun, apakah budaya sadar risiko itu? Mengapa kesadaran akan risiko perlu digaungkan di unit kerja? Apa urgensi dan dampak atas penerapan budaya sadar risiko?

JAKARTA - Dalam rangka memperkuat kemampuan individu, organisasi, atau komunitas dalam mengelola sumber daya dan menjalankan fungsinya secara efektif dan berkelanjutan, KPPN Jakarta I bersama dengan KPPN lingkup Gedung Juanda menyelenggarakan kegiatan Capacity Building untuk periode Triwulan IV 2024.

JAKARTA - Dalam rangka pengembangan kompetensi dan menjalin kolaborasi antara Kemenkeu Satu dan stakeholders, KPPN Jakarta I telah melaksanakan event "Kolak Satu Plus - Edisi 9". Pada edisi kali ini, KPPN Jakarta I berkolaborasi dengan KPP Pratama Jakarta Gambir Satu dan KPKNL Jakarta II. Hal-hal yang didiskusikan adalah Peraturan Perpajakan PMK-168 Tahun 2023 dan PMK Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan PMK-111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN.

JAKARTA - Penegakan antikorupsi di organisasi bukan hanya soal aturan, tetapi tentang membangun budaya integritas yang kuat. Tanpa komitmen kolektif, upaya pemberantasan korupsi mudah terhenti pada tataran formalitas. Di sinilah kepemimpinan yang tegas dan teladan menjadi kunci untuk mendorong perubahan nyata. Sering kali kita mendengar kalimat "Pimpinan harus menjadi role model dalam penegakan nilai antikorupsi". Lantas, mengapa pimpinan harus menjadi role model?

JAKARTA - KPPN Jakarta I kembali melaksanakan pelatihan service excellent pada Rabu (16/10). Service excellent adalah konsep pelayanan yang bertujuan memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan, dengan berfokus pada kualitas layanan yang dapat memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Ini mencakup sikap ramah, cepat, akurat, serta responsif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga tercipta kepuasan optimal dan hubungan yang positif. Selain aspek manusiawi, service excellent juga mencakup sarana, prasarana, dan sistem yang mendukung pelayanan secara menyeluruh. Lantas, bagaimana keseruan service excellent Triwulan IV 2024 di KPPN Jakarta I?

JAKARTA - Sarana pengaduan. Hal apa yang terlintas dalam benak pikiran Sobat ZI Jakone bila mendengar istilah "sarana pengaduan"? Tentu yang terlintas adalah alat untuk mengadu bagi pengguna layanan atas pelayanan yang tidak prima, tidak profesional, dan tidak memuaskan. Namun, masih terdapat anggapan bahwa pihak pelapor dalam sarana pengaduan hanya tertuju untuk pengguna layanan eksternal. Apakah benar demikian? Apakah internal pegawai organisasi tersebut juga dapat memanfaatkan sarana pengaduan?