Tanjung Pandan, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung turut serta ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (25/9), di Grand Hantika Hotel - Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. Rapat koordinasi tersebut mengusung tema “Tata Kelola Pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.

Dihadapan para peserta rapat koordinasi yang terdiri dari Gubernur, Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Sakop menyampaikan materi terkait tugas dan fungsi Kanwil Ditjen. Perbendaharaan sesuai amanat PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Peserta rakor tersebut adalah Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komandan Resort Militer 045 Gaya, Komandan Pangkalan Angkatan Laut, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung (yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/Forkopinda); para bupati dan walikota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para Kepala Bappeda, para Kepala DPPKAD, para Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, para Kepala Dinas Perdagangan, para Kepala Dinas Kehutanan se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk undangan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Sekalipun alokasi waktu yang disediakan panitia cukup terbatas, Sakop menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu dari beberapa butir yang disepakati dalam nota kesepahaman (MoU) Forum Komunikasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung yang telah ditandatangani bersama antara Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan para Bupati/Walikota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 6 Mei 2014.

Dalam kesempatan tersebut dijelaskan pula secara singkat dan padat beberapa hal yang bersinggungan dengan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Para peserta rapat memperoleh informasi terkait alokasi anggaran yang ada (yang berasal dari anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran transfer ke daerah) setiap kabupaten/kota untuk Tahun Anggaran 2013 dan 2014 termasuk realisasi annggaran sampai dengan pertengahan September 2014. Dinformasikan bahwa sampai dengan pertengahan September 2014 masih terdapat beberapa satker yang belum ada realisasi anggarannya (nihil). Sakop juga memperkenalkan kepada seluruh peserta rapat koordinasi mengenai Aplikasi SiABAD (Sistem Aplikasi Berbasis Akrual Daerah). Aplikasi yang dirancang oleh pegawai Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung bersifat user friendly (mudah penggunaannya). Aplikasi SiABAD ini telah diperkenalkan pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka di Sungai Liat. Aplikasi ini sangat membantu pemerintah daerah khususnya DPPKAD (selaku Bendahara Umum Daerah) dalam penyusunan Laporan Keuagan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual yang pelaksanaannya mulai 1 Januari 2015.

Pada kesempatan tersebut Kepala DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, Syaiful meminta Kantor Wilayah Sitjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung bersedia melakukan pendampingan pada masa transisi ini terutama yang berkaitan dengan penatausahaan asset tetap. Hal ini dimaklumi karena Pemerintah Daearh Kabupaten Bangka Tengah ingin tetap mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang selama tiga tahun berturut-turu selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Plt. Kepala Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Bangka Belitung juga didampingi Plt. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Kepala KPPN Pangkalpinang serta Kepala KPPN Tanjung Pandan sekali lagi menegaskan komitmen siap bekerjasama dengan seluruh pemerintah daerah, hal ini sejalan dengan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah.

Pontianak, djpbn.kemenkeu.go.id - Infrastruktur, itu adalah kalimat yang paling sering terungkap pada seminar kebijakan publik yang mengambil tema “Pendapatan dan Belanja yang Berkualitas” (14/10). “Pemprov Kalimantan Barat sangat mendukung kegiatan semacami ni, seringnya bertemu mengakibatkan terjadi transfer of kwowledge, dapat sharing informasi, dan update informasi bagi pejabat di daerah untuk melakukan kebijakan public dalam era globalisasi saat ini” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat M. Zeet Hamdy Assovie.

Acara seminar ini dilakukan dalam bentuk panel diskusi dengan tiga orang pembicara dan satu pembahas dengan dimoderatori oleh Syafriadi Kabag OTL Setditjen Perbendaharaan. Luky Alfirman, PhD, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI sebagai pembicara pertama memaparkan kondisi ekonomi secara global dan regional. Kondisi ekonomi tahun ini mulai membaik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan nilai rupiah terhadap dolar Amerika dapat disiasati dengan dengan meningkatkan ekspor barang manufacturing ke negara yang sedang baik kondisi ekonominya dan mengolah produksi minyak mentah yang diproduksi menjadi bbm seperti solar sehingga dapat menurunkan impor solar.

Sebagai pembicara kedua adalah Esthi Budilestari, SE, MM Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II, Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI. Dalam paparannya beliau menyampaikan kebijakan-kebijakan transfer di tahun 2015 seperti formulasi perhitungan DAK, alokasi dan penyaluran transfer daerah yang menggunakan 26% dana APBN, dana lokasi DAU untuk Kalimantan Barat rata-rata mengalami kenaikan sebesar 5%. Sementara itu, Drs. Ahi, MT. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, selaku pembicara ketiga menguraikan paparannya yang cenderung pada regional Kalimantan barat. Misalnya saja adalah implementasi penganggaran yang ada di kalimantan Barat dimana pembangunan yang terjadi di daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan dari Pemerintah Pusat. Selain itu, dalam angka kemiskinan, histori kenaikan BBM oleh Pemerintah Pusat selalu mengakibatkan bertambahnya angka kemiskinan di Kalimantan Barat.

“acara ini merupakan sebagai upaya untuk membina hubungan dan kerjasama dengan seluruh pemerintah daerah dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, serta sebagai langkah nyata untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah” papar Kepala kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Supendi.

Dari semua paparan yang telah disampaikan, untuk selanjutnya adalah pembahasan atas paparan tersebut. Bertindak sebagai pembahas adalah Prof. Eddy Suratman regional economist Kementerian Keuangan untuk Provinsi Kalimantan Barat. Ada 2 sisi yang dibahas oleh beliau yaitu sisi pendapatan dan sisi belanja. Untuk Tahun 2013, Rasio PAD terhadap Total Pendapatan di Kalimantan (18,31%) berada pada peringkat tertinggi kedua setelah Jawa (33,57%), atau bahkan lebih tinggi dari Sumatera (15,60%).Demikian juga Rasio Ketergantungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat relative baik karena PAD/Pendapatan lebih tinggi dari rata-rata PAD/Pendapatan secara nasional dan sebaliknya Transfer/Pendapatan lebih rendah dari rata-rata Transfer/Pendapatan secara nasional. Dari sisi belanja dapat dijelaskan bahwa Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja di Kalimantan (31,26%) merupakan yang terendah di Indonesia. Sebaliknya, Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja di Kalimantan (33,89%) merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Pada kesempatan itu Regional Economist penyampaian beberapa rekomendasi . Rekomendasi tersebut antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijakan tax assignment melalui revisi UU No. 28 Tahun 2009 terutama untuk meningkatkan kemandirian daerah (meningkatkan PAD), Formula DAU yang One size fits all formulation kurang mencerminkan keragaman kebutuhan dan karakteristik daerah sehingga perlu dipertimbangkan untuk menetapkan formula DAU berdasarkan klaster, porsi antara belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang yang ditetapkan dengan prosentase tertentu. Penerapan Kerangka Pendanaan Jangka Menengah (MTEF) harus dilakukan baik dari aspek pendapatan maupun belanja terutama untuk menghindari pembahasan yang “boros waktu” dan untuk lebih memberikan kepastian. Acara diakhiri dengan ramah tamah.

Kontributor: Muhammad Nur Kanwil DJPB Prov. Kalbar

Medan, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan acara Sosilisasi dan Pembentukan Forum Komunikasi bersama dengan satuan kerja (satker) BLU/BLUD, Rabu (8/10), di Aula Kanwil. Acara ini merupakan rangkaian kelanjutan acara sharing session tentang pengelolaan BLU/BLUD yang telah diselenggarakan sebelumnya pada tanggal 13 Agustus 2014.

Narasumber dalam acara ini adalah Suwignyo dan Mangappu Pasaribu dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. Sedangkan acara ini diikuti oleh lima belas satker yang telah ditetapkan menjadi BLU/BLUD yang terdiri dari instansi pendidikan dan rumah sakit pada wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara

Acara diawali dengan penandatanganan berita acara pembentukan forum komunikasi pengelola BLU/BLUD oleh para pimpinan satker BLU/BLUD dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Penandatanganan berita acara ini menandai terbentuknya forum komunikasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dengan seluruh Satker BLU/BLUD secara formal.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Mirza Effendi, dalam keynote speech sekaligus membuka acara menyampaikan bahwa pembentukan BLU merupakan salah satu bentuk implementasi dari reformasi manajeman keuangan yang telah dituangkan dalam paket Undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu dalam UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Salah satu yang mendasari pembentukan BLU ini adalah adanya keterbatasan keuangan Negara pada satu sisi, sementara di sisi lain adanya tuntutan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan dibentuknya BLU, maka dimungkinkan adanya peningkatan pelayanan yang diberikan oleh satker dengan pengelolaan anggaran secara komersial, meskipun pencarian profit bukan merupakan tujuan utama. Pada akhir keynote speech tersebut, Mirza Effendi berharap forum ini bisa menjadi sarana untuk berdiskusi, baik secara formal maupun informal, sehingga permasalahan-permasalahan yang terkait dengan BLU/BLUD bisa diselesaikan. Salah satu alasannya adalah sebagian besar satker yang telah ditetapkan sebagai BLUD ternyata sampai saat ini hanya sekedar status saja, namun secara de facto, belum melaksanakan pengelolaan BLUD sebagaimana mestinya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang kebijakan remunerasi yang disampaikan oleh Suwignyo, Kepala Seksi Renumerasi BLU Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU dengan moderator Andri Asmara Jaya, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I. Suwignyo dengan lugas dan gamblang menyampaikan gambaran umum, konsep dan filosofi mengenai remunerasi BLU/BLUD. Point penting yang ditekankan olehnya adalah bahwa remunerasi pada BLU/ BLUD pada dasarnya tergantung pada capaian kinerja dari satker tersebut. Hal ini harus dipahami dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam BLU, agar mempunyai persamaan persepsi bahwa tujuan utama dari dibentuknya BLU/BLUD adalah peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, bukan pada peningkatan kesejahteraan dari pengelola BLU/ BLUD.

Pada sesi tanya jawab, peserta sangat antusias mengenai mekanisme penentuan remunerasi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Terlebih lagi, dari lima belas satker BLU/BLUD di Provinsi Sumatera Utara, ternyata baru satu satker yang telah memiliki keputusan mengenai remunerasi, yaitu RSU Adam Malik. Narasumber menyebutkan bahwa proses persetujuan remunerasi untuk RSU Adam Malik memakan waktu yang relatif lama, yaitu sejak tahun 2011 dan baru selesai tahun 2014. Lamanya waktu ini menggambarakan betapa kompleksnya prosedur yang harus dijalani. Namun demikian, Suwignyo menyampaikan bahwa norma waktu persetujuan di Direktorat PK BLU paling lama adalah tiga bulan, sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar diterima. Hal ini disampaikan mengingat ada pertanyaan dari perwakilan RS Haji Medan mengenai lama dan berlikunya proses persetujuan remunerasi ini.

Antusiasme dari peserta juga terlihat dari keinginan untuk menindaklanjuti kegiatan forum komunikasi ini dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat teknis dan melibatkan pemda sebagai owner untuk BLUD. Hal ini dimaksudkan agar ada kesamaan pemahaman pihak-pihak, khususnya dari pemda, sehingga ada dukungan dalam pelaksanaan BLUD. Dukungan dari pimpinan daerah sangat penting terkait dengan kewenangan penentuan renumerasi yang dimiliki oleh kepala daerah (gubernur/ Bupati/ Walikota). Narasumber mengharapkan agar pemahaman yang benar mengenai tahapan dan prosedur penentuan remunerasi, menjadi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Pada sesi terakhir narasumber berharap bahwa Kanwil Ditjen Perbendahaan Provinsi Sumatera Utara dapat bersinergi dengan satker BLU/BLUD dan pemda. Hal ini terkait dengan penajaman fungsi dan tugas baru yang diemban oleh kanwil sesuai dengan kedudukan dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Dengan demikian, satker BLU/BLUD dapat berkonsultasi dengan kanwil ditjen perbendaharaan di daerah, dan tidak harus datang ke Direktorat PK BLU di Jakarta.

Oleh : Kontributor Kanwil Prov. Sumatera Utara

Palu, perbendaharaan.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan sosialisasi Akuntasi Berbasis Akrual dan Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Tatacara Penyusutan Aset kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (30/9), di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh pejabat/pegawai dari Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Dedi Sopandi mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan bentuk sinergi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah dengan seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Dedi Sopandi mengatakan pemilihan materi sosialisasi yakni Akuntasi Berbasis Akrual dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dimaksudkan agar seluruh pemerintah daerah lebih siap menjelang diimplementasikannya akuntasi berbasis akrual di tahun 2015.

Adapun materi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Tatacara Penyusutan Aset dipilh karena jumlah pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan tahun 2013 hanya empat. Jumlah tersebut menurun karena tahun sebelumnya jumlah pemerintah daerah yang mendapat opini WTP dari BPK sebanyak sembilan pemerintah daerah. Penurunan opini dari WTP menjadi WDP pada beberapa pemerintah daerah ini disebabkan antara lain berkaitan dengan pengelolaan aset.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk materi Akuntansi Berbasis Akrual. Sedangkan materi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Tatacara Penyusutan Aset disampaikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu.

Materi sosialisasi yang disampaikan mendapat sambutan dan antusiasme yang tinggi dari para peserta, karena materi-materi tersebut memang sangat diperlukan oleh seluruh pemerintah daerah. Beberapa pemda mengirimkan peserta lebih banyak daripada yang diundang. Dalam pelaksanaan sosialisasi, peserta juga sangat antusias hingga acara sosialisasi berlangsung lebih lama dari waktu yang telah dijadwalkan karena banyaknya pertanyaan pada sesi tanya jawab, seperti semangatnya ketika seluruh peserta meneriakkan yel-yel, “2015…. Go Akrual……….Go WTP……..”

Oleh : Kontributor Kanwil Prov. SULTENG

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu ke Gubernur Provinsi Bengkulu
Bengkulu, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Niken Pudyastuti melakukan kunjungan kerja dengan mendatangi Gubernur Provinsi Bengkulu, Junaedi Hamsyah, Rabu (3/9). Niken Pudyastuti tiba di Rumah Dinas Gubernur Provinsi Bengkulu yang dahulu merupakan istana Gubernur Inggris Thomas Stamford Raffles. Kehadiran Niken disambut langsung oleh Junaedi Hamsyah.

Niken menyampaikan perkenalan sekaligus menyampaikan beberapa hal mengenai tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang antara lain penyusunan laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Government Financial Statistics (GFS). Niken melanjutkan, KFR dan GFS yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbedaharaan Provinsi Bengkulu merupakan konsolidasi data antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan APBN.

Dalam kesempatan tersebut jua, Niken mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang telah terjalin baik antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hasil kerjasama tersebut diantaranya telah dibuat Memorandum of Under Standing (MoU) antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Di Provinsi Bengkulu terdapat 10 Kabupaten/Kota yaitu: Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Seluma, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang dan Kab. Mukomuko. Kedepan ia berpesan agar kerjasama yang baik ini dapat terus terjalin mengingat data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam rangka penyusunan Government Financial Statistics (GFS).

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu juga mengucapkan selamat Kepada Gubernur Provinsi Bengkulu yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Gubernur Provinsi Bengkulu, Junaedi Hamsyah juga mengucapkan terimakasih atas kunjungan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Beliau memberikan apresiasi atas layanan Ditjen Perbendaharaan baik Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu maupun Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di wilayah Provinsi Bengkulu yang telah menerapkan penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1 jam dan tanpa biaya. Layanan ini yang menurut beliau akan diterapkan di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu. Beliau juga menyampaikan kesiapannya dalam mendukung kerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Oleh : Wahyu Purnomo ~ Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu

Palembang, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel meyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pusat/Daerah Tahun 2014 dengan Pemda se-Provinsi Sumsel, Kamis (18/9), di Hotel Aston Palembang. Acara dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan beserta pejabat eselon III, eselon IV dan beberapa pegawai/staf lingkup Kanwil, Kepala KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel yaitu Kepala KPPN Palembang; KPPN Baturaja; KPPN LubukLinggau; KPPN Lahat; KPPN Sekayu, pejabat/pegawai di lingkungan Bappeda dan BPKAD/DPPKAD/DPPKA Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjenl Perbendaharaan Provinsi Sumsel Rina Robiati, menyampaikan bahwa rakor ini merupakan bentuk koordinasi dan sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel dengan Pemerintah Sumsel. Selain itu, rakor ini menjadi agenda kerja forum bersama pengelola keuangan yang telah dibentuk pada tanggal 13 Desember 2013 antara Kanwil DJPB Prov. Sumsel dengan Pemerintah Sumsel.

Dalam kesempatan yang sama, Rina Robiati menyampaikan materi I dengan judul, “Peran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan”. Rina menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan, sebelum dan pasca reorganisasi. Rina juga menjelaskan arah peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal regional yang antara lain: menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) yang berisi analisis terkait keadaan fiskal wilayah berupa rasio ruang fiskal, rasio kemandirian daerah dan rasio dana transfer; Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA); dan Government Finance Statistics (GFS) yang bahan/datanya diperoleh dari Laporan Keuangan Pemda (APBD dan LKPD) selain dari institusi lain yaitu Badan Pusat Statistik (Berita Resmi Statistik) dan Bank Indonesia (Kajian Ekonomi Regional) serta tugas forum bersama yang antara lain monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pusat/daerah dan inventarisasi permasalahan dan perumusan solusi terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka sebagai bahan masukan untuk pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan fiskal daerah. 

Pemaparan materi II disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, M. Adhie Martadhiwira, dengan tema “Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pusat/Daerah TA. 2014” dengan dipandu moderator oleh Kepala Bidang PPA I, Sutyawan. Adhie Martadhiwira menyampaikan pertumbuhan ekonomi Prov. Sumsel triwulan I 2014 yang melambat dari periode sebelumnya; perbandingan PDRB sektoral Sumsel dengan Sumatera di mana PDRB Sumsel lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB Sumatera; realisasi keuangan/fisik/pengadaan barang dan jasa APBD Prov. Sumsel per 12 September 2014; target dan realisasi keuangan dan fisik APBD 12 September 2014; Realisasi keuangan, fisik dan pengadaan barang dan jasa APBD menurut prov/kab/kota sampai dengan 12 September 2014; dan permasalah terkait dengan dana transfer daerah.

Dalam sesi diskusi dan sharing session, terdapat hal yang cukup menarik, forum menganggap perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah kab/kota dengan pemerintah provinsi sehubungan dengan kendala pelaksanaan APBD yang dihadapi. Usulan untuk memasukkan instansi lain diantaranya Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) ke dalam forum bersama ini, penyediaan data pagu, realisasi APBD dan LKPD secara periodik terkait penyusunan KFR dan GFS yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel. Dalam diskusi dan sharing session tersebut juga terlihat secara eksplisit respon yang baik dari peserta khususnya pemerintah Prov/Kab/Kota terkait penyelenggaran rapat koordinasi forum bersama pengelola keuangan.

Diskusi dan sharing session dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata berupa plakat dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel kepada 18 Pemda lingkup Provinsi Sumsel sebagai ucapan terima kasih atas kerja samanya dalam forum bersama.

Kontributor: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu ke Gubernur Provinsi Bengkulu
Bengkulu, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Niken Pudyastuti melakukan kunjungan kerja dengan mendatangi Gubernur Provinsi Bengkulu, Junaedi Hamsyah, Rabu (3/9). Niken Pudyastuti tiba di Rumah Dinas Gubernur Provinsi Bengkulu yang dahulu merupakan istana Gubernur Inggris Thomas Stamford Raffles. Kehadiran Niken disambut langsung oleh Junaedi Hamsyah.

Niken menyampaikan perkenalan sekaligus menyampaikan beberapa hal mengenai tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang antara lain penyusunan laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Government Financial Statistics (GFS). Niken melanjutkan, KFR dan GFS yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbedaharaan Provinsi Bengkulu merupakan konsolidasi data antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan APBN.

Dalam kesempatan tersebut jua, Niken mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang telah terjalin baik antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hasil kerjasama tersebut diantaranya telah dibuat Memorandum of Under Standing (MoU) antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Di Provinsi Bengkulu terdapat 10 Kabupaten/Kota yaitu: Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Seluma, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang dan Kab. Mukomuko. Kedepan ia berpesan agar kerjasama yang baik ini dapat terus terjalin mengingat data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam rangka penyusunan Government Financial Statistics (GFS).

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu juga mengucapkan selamat Kepada Gubernur Provinsi Bengkulu yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Gubernur Provinsi Bengkulu, Junaedi Hamsyah juga mengucapkan terimakasih atas kunjungan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Beliau memberikan apresiasi atas layanan Ditjen Perbendaharaan baik Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu maupun Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di wilayah Provinsi Bengkulu yang telah menerapkan penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1 jam dan tanpa biaya. Layanan ini yang menurut beliau akan diterapkan di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu. Beliau juga menyampaikan kesiapannya dalam mendukung kerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Oleh : Wahyu Purnomo ~ Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu