Liputan capacity building KPPN Jakarta I
Jakarta – perbendaharaan.go.id - “Siapa kita?” “KPPN Jakarta I!” “Semangat kita?” “Seratus persen!!” “Tujuan kita?” “Juara!!!” Seruan yel-yel dari motivator dibalas dengan penuh semangat oleh para peserta outbond. Hari itu para pegawai KPPN Jakarta I sedang berkumpul di Citarik, Sukabumi, Jawa Barat, untuk mengikuti capacity building dan training motivasi yang diselenggarakan oleh Bagian Pengembangan Pegawai Ditjen Perbendaharaan. Kegiatan ini diadakan untuk memacu semangat kru KPPN Jakarta I menjelang penilaian Kantor Pelayanan Percontohan lingkup Kementerian Keuangan, di mana KPPN Jakarta I maju menjadi wakil dari Ditjen Perbendaharaan.

Hari Sabtu (24/8) pagi, para peserta dan panitia berangkat dari Jakarta menuju Sukabumi. Perjalanan memakan waktu sekitar 5 jam sehingga rombongan tiba di lokasi pukul 13.00. Setelah sholat dan makan siang, acara berlanjut dengan sambutan dari kepala KPPN Jakarta I W. Arie Prajoga Wijata. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Jakarta I menjabarkan maksud dari diadakannya kegiatan yang akan dijalani, yaitu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui capacity building dengan acara outbound guna mengembangkan berbagai komponen perilaku pegawai dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, antara lain membuka wawasan baru dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial serta bekerja sama dengan orang lain, meningkatkan kemampuan kreatif dalam menyelesaikan masalah, belajar berkomunikasi secara efektif, meningkatkan kepercayaan pada orang lain, serta leadership. Kegiatan ini juga sekaligus untuk menjalin silaturahmi antarpegawai untuk meningkatkan semangat kerja sama dan spirit kebersamaan tim, mengupayakan penyegaran fisik maupun mental untuk menghindarkan kelelahan, kejenuhan, dan kepenatan bekerja sehari-hari, sehingga diharapkan mampu memperoleh semangat baru dan optimisme menyongsong tugas-tugas yang akan datang khususnya dalam rangka menghadapi penilaian Kantor Pelayanan Percontohan lingkup Kementerian Keuangan pada tanggal 9 September 2013 nanti.

Acara dilanjutkan dengan pengarahan sekaligus pembukaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Hendro Baskoro. Salah satu pesan Kepala Kanwil yang paling berkesan adalah “Lupakan kebaikan kita, ingat kesalahan kita. Ingat kebaikan orang lain, lupakan kesalahan orang lain.” Pesan ini agaknya sesuai dengan kondisi kerja yang kadang-kadang timbul benturan di sana-sini kendati tidak disengaja. Jika konflik ini berlarut-larut tentunya akan merusak kekompakan yang telah terbangun. Namun, dengan kesediaan untuk mengingat dan melupakan sesuai porsi masing-masing, kenyamanan bekerja dapat senantiasa dijaga sehingga meningkatkan pula kinerja kantor sebagai satu tim.

Selanjutnya para peserta mengikuti capacity building dipandu oleh fasilitator Wahyu Musukhal. Pada sesi pertama, peserta yang telah dibagi menjadi 3 kelompok diminta untuk menirukan cara berjalan roda buldozer. Permainan ini mengingatkan bahwa dalam melangkah harus satu irama agar bisa sampai ke tujuan dengan aman. Setelah itu, setiap kelompok ditantang untuk membangun menara dari bahan sedotan. Untuk dapat mendirikan menara tentunya dibutuhkan pondasi yang baik, ini dianalogikan dengan perlunya membuat dasar yang kokoh untuk meraih cita-cita yang tinggi. Permainan ketiga yaitu memindahkan bola tenis meja secara estafet menggunakan sumpit, seperti halnya pekerjaan di KPPN yang terus berkesinambungan dari front office hingga pelaporan. Peserta dengan semangat mengikuti instruksi yang diberikan dan berlomba menyelesaikan tugas terlebih dahulu, meski ada di antara peserta yang berada dalam kondisi kurang fit.

Menjelang istirahat petang, fasilitator meminta agar para peserta mengeluarkan amplop yang sebelumnya telah dibagikan begitu tiba di lokasi. Ternyata isi amplop tersebut adalah kepingan puzzle yang harus disatukan kembali membentuk poster foto bersama para pegawai KPPN Jakarta I. Terjadi keriuhan ketika masih terdapat dua kepingan puzzle yang belum ketemu. Setelah sempat timbul rasa saling curiga di antara para peserta, fasilitator membuka rahasia bahwa kedua kepingan puzzle tersebut memang sengaja tidak dibagikan. Lewat permainan ini fasilitator hendak mengajak peserta untuk terus menjaga kekompakan, mengingat pekerjaan di KPPN yang terkait satu sama lain. Apabila terdapat pegawai yang belum bisa mengikuti ritme kerja pegawai lain, maka tugas rekan-rekannyalah untuk mengisi kekurangan dan mendukung agar tujuan bersama tetap dapat tercapai. Kepingan puzzle yang menyatu menjadi poster utuh bertuliskan ‘Siap Menjadi Juara!’ menjadi saksi semangat dan kekompakan awak KPPN Jakarta I menyongsong babak final Seleksi Kantor Pelayanan Percontohan.

Seusai shalat dan makan malam, acara diisi oleh motivator dari kantor pusat, Bambang Kismanto. Bambang mengingatkan bahwa diperlukan 3 + 1 untuk mencapai tujuan, yaitu yakin, strategi, doa, diiringi dengan keharmonisan atau kesamaan obsesi untuk menjadi juara. Selain mendapatkan suntikan motivasi, malam itu para peserta juga hanyut dalam keharuan ketika motivator memutarkan beberapa film yang memberikan contoh pencapaian melebihi target. Di sini motivator ingin mengingatkan bahwa kadangkala kita bukannya tak sanggup atau kelelahan dalam berusaha, hanya saja kemalasan kerap kali menggoda. Terbukti dengan semangat yang tinggi, dengan memicu produksi hormon endorfin yang menimbulkan rasa bahagia, apa yang semula dianggap mustahil ternyata bisa diraih dalam genggaman. Kebahagiaan ini pun dapat bersumber dari orang-orang di sekitar, maka ketika para peserta bersalaman sambil saling mendoakan keluarga rekannya, keharuan pun pecah.

Kiat lain yang disampaikan oleh motivator adalah memfokuskan pikiran seraya meyakini kesanggupan diri. Awalnya Eko Budi Purnomo, pelaksana Subbagian Umum, diminta untuk mematahkan sebatang pensil dengan satu jari. Ternyata hal tersebut dapat dilakukannya dengan cukup mudah. Kemudian pelaksana Seksi MSKI, Juli Kiranawati, diminta mempraktikkan hal serupa, hanya saja kali ini jumlah pensilnya ditambah. Walaupun sempat gagal pada percobaan pertama, tetapi dengan fokus dan keyakinan terbukti Juli dapat mematahkan kedua pensil tersebut sekaligus.

“Di sini kita belajar untuk mendobrak batas-batas diri kita,” tukas Teguh Gunarso, petugas front office Seksi Pencairan Dana yang mengaku sangat terinspirasi oleh sesi motivasi tersebut. “Kita mungkin mengira batasan kita adalah angka tujuh, tetapi ternyata kita bisa mencapai sepuluh bahkan lebih.”

Jam sudah menunjukkan pukul 21.00 tetapi para peserta masih semangat meneruskan kegiatan di depan api unggun. Panitia internal KPPN memandu permainan cepat tepat dengan pertanyaan seputar pekerjaan KPPN dan lagu-lagu. Sebagai penutup, dilaksanakan potong tumpeng sekaligus halal-bihalal. Usai bersalam-salaman, peserta pun beristirahat di tenda yang telah disediakan.

“Ini pertama kalinya tidur di tenda dengan kondisi gelap gulita. Seru tapi asyik juga karena ada teman-teman,” cerita Indri, pelaksana dari Seksi Bendum ketika ditanya mengenai kesan-kesannya bermalam di tenda. “Jadinya impossible is nothing, karena ada teman yang bisa mendukung dan membantu untuk tetap melangkah walaupun kadang ada ketakutan yang berasal dari pikiran atau perasaan kita,” lanjut Indri yang berharap program capacity building ini bisa diadakan setiap tahun untuk me-refresh dan membantu menyebarkan semangat kerja. Harapan senada disuarakan oleh Nur Azizah, pelaksana Seksi MSKI yang juga menjadi panitia.

“Capacity building seperti ini berguna sekali untuk mengisi ulang semangat pegawai dalam bekerja, dengan pemberian motivasi yang dikemas dalam kegiatan-kegiatan menarik. Bermanfaat juga untuk memupuk kebersamaan di antara pegawai, sehingga dapat menghasilkan keinginan bersama dalam mencapai tujuan. Seperti hari ini, saya belajar tiga kata yang penting yaitu endorfin, bahagia, dan semangat, juga merasakan sekali kebersamaan antarpegawai,” papar Azizah.

Keesokan paginya, pukul 06.30 para peserta sudah diajak senam bersama untuk mengawali kegiatan hari itu. Selesai senam yang dilanjutkan dengan sarapan pagi, para peserta diajak turun ke sungai CItarik. Tentu bukan sembarang turun, karena hari ini para peserta dijadwalkan untuk berarung jeram atau rafting. Instruktur dari pihak provider ternyata bukan hanya piawai mengendalikan perahu, tetapi juga bisa memotivasi peserta untuk tak takut-takut mencoba. Tersedianya peralatan pengamanan yang prima dan tim penyelamat yang mendampingi, juga masih terngiang seruan motivasi hari sebelumnya, membuat sebagian peserta yang semula berniat tak ikut rafting mengubah pikiran.

Dengan pendampingan dan pengarahan dari instruktur di masing-masing perahu, peserta pun mengarungi jalur sepanjang 5 kilometer dengan nyaman. Tentu ada tantangan berupa derasnya arus dan deretan bebatuan yang berpotensi membuat perahu tersangkut, apalagi air sungai sedang terhitung surut, tetapi ini justru menambah seru petualangan hari itu. Di tengah perjalanan, pada sebuah titik instruktur sempat menawarkan jika ada peserta yang berminat berenang. Beberapa peserta menyambut tantangan ini dengan terjun ke sungai yang memang sudah diperkirakan alirannya tidak begitu deras.

“Menyenangkan sekali, seperti anak kecil yang bebas main-main dan berenang,” aku Jaiyun, pelaksana seksi Verifikasi dan Akuntansi yang tak mau ketinggalan ikut menceburkan diri. Meski demikian, ada pula pegawai yang sempat terbawa arus sebelum ditolong oleh rekan sesama pelaksana Subbagian Umum. Inilah salah satu perwujudan nyata kekompakan sebagaimana telah diingatkan oleh para fasilitator dan motivator.

Begitu kembali ke daratan, peserta disambut dengan minuman es kelapa muda. Setelah itu peserta dibawa kembali ke tempat mulai rafting menggunakan truk dan mobil bak terbuka. Perjalanan pulang ini juga tak kalah seru karena harus melewati jalanan yang terjal dan berbukit-bukit. Sebagian besar peserta kembali ke saung dalam keadaan basah kuyup, sedikit lelah, tetapi hati gembira. Keberhasilan melalui tantangan arung jeram memercikkan api semangat untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Termasuk penilaian Kantor Pelayanan Percontohan yang sudah di depan mata. KPPN Jakarta I Siap Menjadi Juara!

Oleh: Leila Rizki Niwanda – Kontributor KPPN Jakarta I

Liputan Rapat Kerja Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta dengan Bupati Gunungkidul.
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka membangun sinergi positif dengan Pemerintah Daerah terkait TUSI yang baru, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta mengadakan rapat kerja dengan Bupati Gunungkidul pada hari Kamis (1/8). Raker yang dipimpin langsung oleh Bupati Gunungkidul, Hj Badingah, diikuti oleh Asisten Perekonomian & Pembangunan Sekretariat Daerah dan Pimpinan SKPD lingkup Pemda Kab. Gunungkidul yang pada TA 2013 mendapatkan dana TP dan UB. Turut serta dalam rombongan Kepala Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta, Kepala Bagian Umum, Kabid SKKI, Kepala KPPN Wonosari dan beberapa Kepala Seksi Kanwil.

Raker diawali dengan paparan Kepala Kanwil DJPBN, Alfiah tentang profil APBN khususnya belanja negara di wilayah Kabupaten Gunungkidul TA 2013 serta realisasi penyerapan sampai dengan semester I. Pada TA 2013 belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN Wonosari kepada Satker di wilayah Kabupaten Gunungkidul baik satker KP, KD, TP dan UB berjumlah Rp341 milyar atau meningkat 20% dari TA 2012 yang berjumlah Rp282 milyar. Realisasi semester I 2013 mencapai Rp191 milyar atau 56%, jauh diatas target nasional semester I yang dipatok 40%.

“Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh satker di wilayah Kab Gunungkidul atas capaian penyerapan ini” ujarnya.
Ke depan dirinya berharap agar penyerapan anggaran APBN ini sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi diatas 90%. Hal ini mengingat sisa yang tidak terealisasi berarti kerugian bagi daerah karena dana kembali ke Pusat. Lain halnya dengan APBD yang jika tidak terserap dana atau uang tersebut masih ada di Kas Daerah.

Pada kesempatan tersebut, mantan Kakanwil NTB ini juga menyampaikan hasil Kajian Fiskal Regional (KFR) Semester I 2013 wilayah D.I. Yogyakarta kepada Bupati, seraya mengharapkan dukungan dan kerjasama seluruh komponen khususnya di lingkungan Pemkab Gunungkidul terkait data-data yang diperlukan dalam penyusunan KFR semester II 2013.

Menanggapi paparan Kepala Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta tersebut, Bupati Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas kegiatan dan kontribusi dari segenap jajaran Ditjen Perbendaharaan dalam peningkatan pembangunan di Gunungkidul, khususnya terkait kelancaran pencairan APBN yang dampaknya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.

“Akhir tahun penyerapan tidak boleh kurang dari 90%, kalau kurang nanti angka merah buat Gunungkidul” demikian pesan beliau terkait dengan penyerapan anggaran.
Lebih lanjut Hj Badingah meminta agar SKPD yang pada semester I ini penyerapannya masih rendah untuk menyampaikan kendala/permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dicarikan solusi terbaik.

Terkait dengan KFR Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta, Bupati menyampaikan apresiasinya dan menginstruksikan kepada SKPD terkait untuk memberikan dukungan yang diperlukan Ditjen Perbendaharaan.

Pada sesi diskusi yang dipandu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Anik Indarwati, M.P., beberapa SKPD menyampaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan belanja. Hal menarik dari diskusi antara lain adanya alokasi anggaran yang tidak sesuai TUSI satker, sebagai contoh : pada satker Bappeda terdapat alokasi dana untuk pengadaan bibit tanaman. Hal menarik lainnya adalah perbedaan interpretasi regulasi pengadaan antara lembaga terkait (LPSE) dengan auditor, sehingga menyulitkan pelaksanaan di lapangan. Disamping itu, terdapat masukan dari satker Dinas Kehutanan, untuk pengadaan bibit tanaman agar dialokasikan melalui dana bansos karena berdasarkan evaluasi 2011-2012, kualitas dan volumenya lebih baik jika dibandingkan alokasinya melalui mekanisme kontraktual.

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, Kepala Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta menyampaikan beberapa solusi dan akan memasukkan hal tersebut dalam Kajian Fiskal Regional yang akan datang.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY

Liputan bimtek dan evaluasi rekonsiliasi pelaporan keuangan semester
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Jambi dan satuan kerja (satker) di wilayahnya sepakat bahwa rekonsiliasi akan dilakukan pada 5 hari kerja pada awal bulan berikutnya. Kesepakatan itu dicapai untuk meningkatkan efisiensi kerja satker dan KPPN. Acara yang dihadiri 200 petugas satker tersebut dilakasanakan di aula KPPN Jambi (21/8).

Dalam sambutan membuka acara, Kepala KPPN Jambi, Kukuh Setiawan, menekankan bahwa pentingnya bagi satker untuk lebih efisien dalam melakukan rekonsiliasi sehingga tidak banyak tenaga dan waktu yang terbuang. Bagi satker yang masih senang melakukan rekonsiliasi pada hari keenam dan ketujuh diharapkan bisa maju ke hari kerja ke-5, sehingga penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jambi lebih akurat dan lebih cepat pada setiap bulannya.

Dalam paparan evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan kasi vera, Noegroho, memberi gambaran pelaksanaan rekonsiliasi via email menghabiskan banyak waktu terkait frekuensi pengiriman ADK rekon dari satker karena input data yang kurang teliti maupun sebab lainnya. Pengguna layanan rekonsiliasi via email sangat besar mencapai 250 satker dari 318 satker yang ada yang dilayani KPPN Jambi. Penjelasan terkait 8 (delapan) elemen data yang direkon yaitu DIPA/pagu belanja, estimasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi pengembalian belanja , realisasi pendapatan, realisasi pengembalian pendapatan, mutasi uang persediaan, dan PFK dilakukan secara terinci untuk membantu satker melakukan rekonsiliasi dengan lebih baik lagi. Disamping itu juga dilakukan dialog terbuka dengan satker-satker untuk menampung sebanyak-banyaknya kendala rekonsiliasi dan pelaporan keuangan sehingga solusi yang akan ditempuh oleh KPPN Jambi bisa tepat sasaran mengobati masalahnya.

Untuk memudahkan satker melakukan rekonsiliasi dan mengurangi antrian rekonsiliasi, diluncurkan Layanan Rekonsiliasi Mandiri melalui computer yang tersedia di ruang layanan KPPN Jambi, yang dikenalkan lebih dalam melalui bimbingan teknis yang dilakukan oleh Eka Erwin dengan judul Empat Langkah Mudah Menyelesaikan Rekonsiliasi Mandiri yaitu dengan terima GL tahun berjalan dari SAKPA, ambil data server, rekonsiliasi KPPN dan UAKPA dan simpan ADK dan hasil dalam folder yang ditentukan. Sementara itu Zulkifli menyampaikan materi Analisa Laporan Keuangan Tingkat Satker.

Oleh : Eka dan Rinto – Kontributor KPPN Jambi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakor Evaluasi Capaian Kinerja Semester I 2013 pada KPPN Lingkup Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta
Yogyakarta,Perbendaharaan.go.id - Kanwil DJPBN Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Rakor Evaluasi Capaian Kinerja Semester I 2013 pada hari Senin (29/7). Rakor yang dipimpin oleh Kepala Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta, Alfiah, dilaksanakan dalam rangka evaluasi atas capaian kinerja KPPN pada semester I 2013. Rakor kali ini juga dilakukan sebagai peningkatan kinerja dan kontribusi masing-masing unit untuk pencapaian kinerja semester berikutnya. Selain itu, rakor dimaksudkan sebagai ajang memperkenalkan profil masing-masing KPPN kepada Kepala Kanwil di masa awal penugasannya. Hadir pada rakor tersebut Kepala Bagian Umum, seluruh Kepala Bidang, Kepala KPPN dan Kepala Subbagian/ Seksi Lingkup Kanwil serta beberapa Kepala Seksi KPPN dan staf.

Rakor yang dimoderatori oleh Kabag Umum, Istu Wahudi, diawali dengan pemaparan profil dan capaian kinerja masing-masing KPPN pada semester I 2013 oleh para Kepala KPPN. Dari paparan yang disampaikan, secara umum capaian kinerja sudah cukup memuaskan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 25 IKU KPPN terdapat 2 IKU yang memerlukan perhatian serius yaitu IKU “Penyerapan Belanja Negara dalam DIPA Satker” dan “Ketepatan Pola Penarikan Dana dalam DIPA Satker”.

IKU “Penyerapan Belanja Negara dalam DIPA Satker” pada KPPN Yogyakarta berstatus merah, dari target 40% pada semester I baru tercapai sekitar 25%, sedangkan pada KPPN Wonosari dan Wates sudah hijau dengan masing-masing capaian 46,5% dan 40%. Namun secara agregat realisasi baru 27%, masih merah karena pagu DIPA terbesar disumbangkan dari KPPN Yogyakarta.

Satu IKU lainnya yang masih berstatus merah pada ketiga KPPN adalah “Ketepatan Pola Penarikan Dana dalam DIPA Satker”. IKU ini menggunakan polarisasi stabilize sehingga capaian yang masih kurang maupun yang sudah terlampaui akan berdampak sama.
Menanggapi paparan para Kepala KPPN tersebut, Kepala Kanwil memberikan apresiasi atas prestasi yang sudah dicapai dan berharap agar KPPN dapat mempertahankannya serta terhadap kinerja yang belum tercapai, Kepala KPPN beserta jajaran agar melakukan upaya yang serius. Beliau juga menginstruksikan agar jajaran Kanwil juga mendukung peningkatan kinerja KPPN. Hal lain yang mendapat perhatian beliau adalah terkait retur SP2D, khususnya yang terjadi pada tahun 2005-2011 agar dapat diselesaikan secepatnya sehingga tidak menyebabkan catatan pada Laporan Keuangan.Terkait dengan kinerja Bank Operasional dan Persepsi mitra kerja, Alfiah menginstruksikan agar Kepala KPPN tegas dan tidak segan memberikan teguran kepada Bank yang melakukan pelanggaran dan berkinerja tidak sesuai dengan ketentuan kontrak kerja.

Pada bagian akhir rakor, Kepala Bidang SKKI, M.I. Sri Nuryati menyampaikan paparan tentang Evaluasi Hasil Pemantauan Pengendalian Internal pada KPPN. Secara umum dari evaluasi dan penilaian yang dilakukan UKI-W, KPPN telah melaksanakan pengendalian internal di unit masing-masing dengan baik dan sesuai ketentuan KEP-34/PB/2013. Hasil evaluasi menempatkan KPPN Wates pada posisi teratas dengan nilai 3,5 (sangat baik) disusul KPPN Yogyakarta dan Wonosari dengan poin sama yaitu 3,33 (baik).

Oleh: Sri Purwaningsih – Kontributor Kanwil DJPB Prov. D.I.Yogyakarta

Liputan Rapat Koordinasi Tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan mengamanatkan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tambahan yang relatif baru bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN. Tugas-tugas dan fungsi-fungsi baru tersebut di antaranya penyusunan spending review, statistik keuangan daerah (Government Finance Statistic), dan analisis kinerja anggaran belanja daerah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas itu, terutama yang masih relatif baru, baik Kanwil maupun KPPN menghadapi titik-titik rawan atau risiko-risiko yang berpotensi mengganggu kinerja. Titik-titik rawan ini perlu dipetakan dan dibuat mitigasinya.

Hal tersebut menjadi intisari Rapat Koordinasi Tingkat Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, 23—25 Agustus 2013. Diselenggarakan di Wonua Monapa Resort, Konawe Selatan, acara ini diikuti oleh para pejabat eselon dan pelaksana Kanwil Ditjen Provinsi Sulawesi Tenggara, KPPN Kendari, KPPN Baubau, KPPN Kolaka, dan KPPN Raha. Rapat ini merupakan rapat koordinasi kedua yang digelar Kanwil dalam tahun ini dan dikhususkan untuk membahas pemetaan titik rawan di Kanwil dan KPPN serta mitigasinya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tiarta Sebayang, mengungkapkan, “Tiap unit punya titik rawan sendiri. Titik-titik itu harus dipetakan dan dibuat kesepakatan untuk mitigasinya.” Apalagi, lanjut Tiarta, terkait tugas-tugas baru sesuai amanat PMK 169/2012, pemetaan tersebut membutuhkan ilmu yang baru juga.

Dalam acara dua hari tersebut, tiap eselon III memaparkan materi titik rawan dan mitigasi di unit masing-masing. Dari Kanwil, Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I dan II, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal berurutan menyampaikan materinya. Sementara itu, dari KPPN Tipe A1 diwakili oleh Kepala KPPN Kendari dan KPPN Tipe A2 oleh Kepala KPPN Baubau. Titik rawan atau potensi gangguan yang paling umum berkisar pada masalah kurangnya SDM, sulitnya memperoleh data untuk keperluan laporan, benturan kepentingan di tiap-tiap unit, hingga gratifikasi.

Mengambil tema “Dengan Semangat Kemerdekaan Indonesia, Kita Satukan Tekad ‘One Team, One Goal, One Spirit’ untuk Mencapai Kinerja Terbaik”, acara ini juga diselingi dengan kegiatan outbond dan ice breaking di lapangan yang dikoordinasi secara mandiri oleh pihak Kanwil. Kegiatan ini, selain sebagai penyegaran, juga untuk memupuk kerja sama antarpegawai dari berbagai unit. Ada pula penandatanganan ikrar One Team, One Goal, One Spirit oleh seluruh peserta rapat dengan harapan seluruh pegawai dapat senantiasa satu tujuan dan semangat dalam bekerja. Dalam kalimat penutupnya, Kepala Kanwil berpesan agar hal-hal yang sudah dibahas dalam rapat menjadi renungan bersama. Tiarta juga mengingatkan, setelah kembali dari rapat, semua pegawai agar senantiasa berdoa dan meningkatkan kinerja dengan semangat membara.

Oleh: Agustina Rahayuningtyas dan Affandi Pattangai – kontributor Kanwil Kendari
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Workshop Aplikasi SPM dan SAKPA untuk Satker Tentara Nasional Indonesia Wilayah Kerja KPPN Banjarmasin
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id. - Riuh pekik yel-yel “Keuangan TNI… Aman, Tepat, Akuntabel…” terdengar dari aula KPPN Banjarmasin, Selasa (30/7). Suasana tampak berbeda dari biasanya. Puluhan prajurit berseragam dan berbadan tegap memenuhi ruangan bernuansa biru itu. Sesekali terdengar suara “siap dan!” mengikuti intruksi dari pria yang menenteng tongkat komando di lengan kanannya. Demikian suasana Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Workshop Aplikasi SPM dan SAKPA untuk Satker Tentara Nasional Indonesia Wilayah Kerja KPPN Banjarmasin.

Dalam sambutan pembuka, Kepala KPPN Banjarmasin, Aris Saputro memberikan apresiasi kepada para peserta yang telah memenuhi undangan dengan tepat waktu. Bahkan, Komandan Korem 101/ANT Banjarmasin datang langsung menghadiri acara tersebut. “Kami sangat bangga dan berterima kasih kepada saudara-saudara karena telah memenuhi undangan kami. Ini adalah wujud sinergi dan keseriusan Kementerian Keuangan dan TNI dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tepat, aman dan akuntabel”. Demikian disampaikan Kepala KPPN Banjarmasin disambut tepuk tangan para peserta.
“Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan 15 Tahun 2013 akan segera diimplementasikan. Saudara-saudara tidak perlu ragu dengan perubahan ini. KPPN Banjarmasin siap membimbing Pengelola Keuangan dan operator sampai bisa”. Lanjut orang nomor satu di KPPN Banjarmasin itu. 
Sosialisasi yang bertujuan memberi informasi yang komprehensif mengenai mekanisme tata cara pelaksanaan Anggaran Belanja Negara ini, dihadiri oleh para Pejabat Pengelola Keuangan (KPA, PPK, PP-SPM, dan Bendahara/Pekas) ditambah dua orang operator dari satker TNI wilayah kerja KPPN Banjarmasin, yaitu: Korem 101/ANT Banjarmasin, Rindam VI/MLW Banjarbaru, Denzipur Banjarbaru, Lanud Syamsuddin Noor Banjarbaru, dan Lanal Banjarmasin. 

Acara dimulai pada pukul 08.30 s.d. 16.30 yang dibagi menjadi dua sesi. Sesi Paparan yaitu Substansi Peraturan Bersama Menteri Keuangan No. 67/PMK.05/2013 dan Menteri Pertahanan No. 15 Tahun 2013 oleh Anang Dwie Kurniawan (Kepala Seksi MSKI) dan Bagan Akun Standar oleh Rahmad Riyanto (Kepala Seksi Pencairan Dana), kemudian dilanjutkan dengan sesi Aplikasi yaitu workshop Aplikasi SPM dan SAKPA oleh tim Instruktur KPPN Banjarmasin.

Danrem 101/ANT, Kolonel (Inf) Suharjono, sebelum bertanya mengenai sistem dan prosedur pengelolaan anggaran mengatakan “TNI sangat serius menanggapi perubahan pengelolaan keuangan ini. Oleh karena itu kami berterima kasih telah diundang dan dibekali hal-hal yang baru”.

Meski puasa, para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Berbagai pertanyaan teknis dan kendala yang dihadapi mereka layangkan kepada narasumber. Diskusi dan saling berbagi informasi antar peserta mengenai proses bisnis pembentukan satker di internal TNI pun terjadi. Hal ini dimaklumkan karena peserta berasal dari tiga satuan yang berbeda, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

“Dengan sistem pengelolaan keuangan yang baru ini, kami ditargetkan meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tahun depan” ungkap Mayor Edhi Purwanto, Pa Pekas Bjm, di sela acara.

Oleh : Alam Haris Harjuni –Kontributor Banjarmasin Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan sosialisasi mekanisme pelaksanaan APBN KPPN Padang
Padang, djpbn.kemenkeu.go.id – Demi membantu pengelolaan keuangan yang professional oleh Kementerian Pertahanan dan TNI, KPPN Padang memberikan sosialisasi mekanisme pelaksanaan APBN kepada kementerian tersebut, Rabu (21/8). Suasana semangat, antusias dan penuh kedisiplinan menguasai ruangan Basa I hotel Pangeran Beach Padang. Hadir para anggota TNI berbaju hijau dan biru memenuhi ruangan, konsentrasi mendengarkan sambutan dan sosialisasi peraturan hingga selesai.

Kegiatan ini merupakan rangkaian tindak lanjut wujud pelaksanaan SE-23/PB/2013 Tentang Persiapan Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.05/2013 dan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Salah satu hal penting dalam peraturan bersama dimaksud adalah bahwa Satker daerah vertikal Kementerian Pertahanan akan menerima DIPA petikan sesuai dengan usulan Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran. Untuk itu dalam implementasinya diperlukan persiapan-persiapan termasuk persiapan SDM pengelola keuangan satker yang profesional.

Acara di dahului dengan laporan kepala KPPN Padang, Subur Bahariyanto, dilanjutkan dengan sambutan Komandan Lantamal II Padang Brigjen TNI (Mar) Soedarmien Soedar yang dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kepala KPPN Padang yang telah memfasilitasi sosialisasi ini. Ia juga mendorong jajaran pengelola keuangan pada satuan kerja TNI AD, TNI AL dan TNI AU untuk tidak segan-segan bertanya tentang materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Turut memberikan sambutan dalam acara itu adalah Pangdam I/BB yang diwakili oleh Asredam I/BB Mayor CKU Irdham Syarif dan Komandan Lanud Padang, Letkol (Pnb) Heri Kris Dri Handaka.

Sementara itu Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Achmad Saefuddin, memberikan pengarahan sekaligus membuka acara sosialisasi. Dalam Sambutannya Achmad Saefudin menyampaikan agar tata kelola dan kinerja manajemen keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI akan lebih profesional, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dalam implementasinya nanti terdapat hambatan dan permasalahan tim Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat dan KPPN Padang siap untuk memberikan bimbingan teknis dan asistensi dengan tanpa dipungut biaya.

Oleh : Sumadi – Kontributor KPPN Padang
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Workshop Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Semester I TA 2013
Poso, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka meningkatkan kinerja satuan kerja di semester II TA 2013, KPPN Poso mengundang satker di wilayah Kabupaten Poso untuk membedah persoalan-persoalan terkait penyerapan anggaran dan laporan keuangan di semester I TA 2013 pada akhir Juli 2013, di Aula KPPN Poso.

Workshop yang dihadiri hampir seluruh utusan satker di wilayah Kabupaten Poso dibuka oleh Kepala KPPN Poso, Komar Tauchidi Sumiarsa. Dalam sambutannya Komar menekankan beberapa hal antara lain tentang rata-rata penyerapan anggaran yang baru mencapai 29,90%, dari target 40% yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam workshop ini diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memecahkan berbagai kendala yang ada. Komar juga mengingatkan agar para satuan kerja lebih mendisiplinkan diri dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara bersamaan dengan pelaksanaan rekonsiliasi. Persoalan retur yang masih saja terjadi juga tidak luput menjadi salah satu arahan Kepala Kantor.

Pada sesi evaluasi penyerapan anggaran, Dede Priatna selaku Kasi Pencairan Dana men-display data pagu dan penyerapan anggaran per satker. Kemudian KPPN Poso beraudiensi dengan utusan satker untuk memetakan kendala-kendala yang ditemui. Untuk satker yang telah mencapai target, KPPN Poso memberikan reward berupa sebuah kartu, dimana dengan kartu tersebut petugas satker yang datang ke KPPN Poso akan langsung dilayani oleh petugas Front Office, tanpa antri.

Sesi kedua dipimpin oleh Kasi Vera, Djoko Julianto. Dalam sesi tersebut Djoko memberikan apresiasi kepada satker yang telah secara tepat waktu melaksanakan rekonsiliasi dan menyampiakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dengan benar. Satker MIN Mayoa Kabupaten Poso berhasil mendapatkan kartu bebas antrian karena merupakan satker yang pertama kali melakukan rekonsiliasi pada bulan Juni 2013.

Acara terakhir disampaikan oleh Penyuluh Perbendaharaan KPPN Poso, Mabrur Dawami. Pada bagian ini Mabrur mengajak seluruh satker untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, mengingat perjalanan dinas harus dilakukan secara tepat dan masih banyak dijumpai form Surat Perjalanan DInas (SPD) yang digunakan belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam peraturan ini diperjelas lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Oleh: DJoko Julianto - Kontributor