Liputan Pelaksanaan Pelatihan Service Excellence KPPN Banjarmasin
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id – “KPPN Banjarmasin, Kami Ada, Kami Kompak” , “Nilai-nilai Kementerian Keuangan, Stop Malas, Start Sinergi, Countinue Prestasi”
Demikian pekik semangat dan teriakan yel-yel para peserta Pelatihan Service Excellence KPPN Banjarmasin Tahun 2013 memecah suasana sunyi ruang pertemuan Hotel Amaris Kabupaten Banjar pada tanggal 4 Mei 2013. Acara yang diikuti oleh seluruh pegawai dan para tenaga honorer (pramubakti dan satuan pengamanan) pada KPPN Banjarmasin ini, merupakan wujud sinergi antara KPPN Banjarmasin dengan Bank BRI Cabang Banjarmasin Pangeran Samudera. KPPN Banjarmasin sebagai panitia pelaksana dan BRI menyediakan narasumber serta instruktur model dalam pelatihan.

Dalam sambutan pembuka, Kepala KPPN Banjarmasin, Aris Saputro, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi kepada para peserta karena datang sebelum acara dimulai. “Saya sangat bangga dengan para pegawai dan tenaga honorer KPPN Banjarmasin, meskipun acara ini dilaksanakan pada hari libur dan tempat pelaksanaannya jauh dari kantor, kalian dapat hadir tepat waktu, tidak ada satu pun yang terlambat dan acara dapat dimulai sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Ini pertanda kita semua peduli dan siap memberi pelayanan yang terbaik kepada stakeholder kita,” kata Aris Saputro disambut tepuk tangan oleh para peserta.

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih para pegawai, pramubakti, dan satpam KPPN Banjarmasin dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada para stakeholder.

“Kita sengaja mengundang narasumber profesional dari Bank BRI, agar kita semua dapat belajar dan melihat contoh baik secara langsung dari yang biasa melayani konsumen, bagaimana melayani dengan baik, bagaimana bertutur kata dengan sopan dan bersikap sempurna dalam menghadapi stakeholder,” lanjut orang nomor satu di KPPN Banjarmasin itu.

Acara diawali dengan tiga permainan seru dan sarat dengan nilai sinergi yang dipimpin langsung oleh kepala KPPN Banjarmasin. Permainan pertama adalah Permainan Cari Kawan. Para peserta diinstruksikan mencari kawan kelompoknya masing-masing dengan mencocokkan warna huruf pada lembaran yang telah dibagikan secara acak saat registrasi. Peserta berlomba menyusun huruf-huruf yang diterima tadi menjadi sebuah kata atau kosakata utuh. Terbentuklah lima kelompok dengan nama kelompok sesuai dengan kata yang telah disusun, yaitu: KEMENKEU, STOP MALAS, START SINERGI, COUNTINUE, dan PRESTASI. Permainan selanjutnya adalah ‘Sudoku’ dan ‘Merapikan Benang Kusut’ yang menuntut adanya kekompakan dan kerja sama tim dalam penyelesaiannya.

Materi Service Excellence disampaikan oleh Muhammad Yudi Juliannoor, Service Ambasador Kanwil BRI Kalimantan Selatan. Dalam paparannya Yudi menjelaskan bahwa Pelayanan Prima adalah bentuk pemenuhan kebutuhan konsumen (dan kalau perlu) melampaui harapan mereka. “Nasabah (Stakeholder.red) itu datang ke kita karena butuh dan tentunya mereka mempunyai harapan untuk dilayani menurut standar mereka masing-masing. Mereka datang dengan segala kebutuhan dan keluhannya. Tugas kita adalah memenuhi kebutuhannya dan kalau perlu melampui standar pelayanan yang mereka harapkan” tegas Yudi. Berbagai metode dan contoh kongkrit beliau paparkan, kemudian dilanjutkan dengan praktik langsung standar pelayanan di BRI, dengan menghadirkan Security, Frontliner, dan, Costumer Service dari BRI Cabang Pangeran Samudera. Satpam, Petugas FO, dan Petugas CSO KPPN Banjarmasin diberi kesempatan untuk mempraktikkan pelayanan pada KPPN Banjarmasin dan kemudian dinilai kekurangan dan kelebihannya.

Para peserta terlihat antusias dan penuh semangat mengikuti materi yang disajikan oleh narasumber. Rusbandi (51 tahun), Satpam KPPN Banjarmasin, mengungkapkan rasa senangnya mengikuti acara ini. “Ulun (bahasa banjar: Saya) tak sangka acara sebagus ini, kami bisa menginjak hotel mewah dan mendapatkan ilmu dari pengajar yang luar biasa. Ulun sebagai satpam merasa bangga dan merasa terhormat, ternyata satpam bagian yang sangat penting dalam pelayanan KPPN. Insya Allah Ilmunya kami akan jalankan” Ujar Rusbandi.

Acara ditutup dengan penyerahan cenderamata dan fotobersama. Suasana seru dan penuh semangat sepanjang acara, berbagai permainan menarik serta komunikasi yang baik dari narasumber membuat pelatihan ini berkesan bagi para peserta. Semoga ilmu yang diperoleh dapat menambah kualitas pelayanan di KPPN Banjarmasin.

Oleh : Alam Haris Harjuni – Kontributor KPPN Banjarmasin

Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Kuningan, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Kuningan menggelar Capacity Building bagi seluruh pegawainya dengan tema “Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Demi Terwujudnya Pelayanan Prima KPPN Kuningan melalui Capacity Building dan Outbond”, Kamis (9/5) di Resort Prima Sangkanurip.

Menurut penyelenggara, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan semangat juang dan kekompakan. Laksana mengarungi lautan luas, sebuah armada pasti dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti cuaca, ombak, dan badai. Begitupun dalam melaksanakan tugas sebagai pengawal Keuangan Negara, KPPN kuningan yang diibaratkan sebuah armada pasti berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan hambatan dalam mencapai tujuan.

Pada pagi hari, acara diawali dengan sambutan Kepala KPPN Kuningan, Eriswan. Dalam sambutannya ia menekankan pentingnya kerjasama antara seluruh pegawai KPPN Kuningan dalam meningkatkan kinerja. “Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melatih kerjasama dan kekompakan seluruh pegawai KPPN Kuningan”. Demikian pesannya.

Sebelum memasuki permainan, sebagai pemanasan, peserta diajak hiking oleh pemandu. Permainan pertama yang dimainkan yakni Elephant Fish, Shoot gun kemudian Samson and Delilah. Kedua permaianan tersebut memiliki hikmah bahwa kita harus senantiasa berkonsentrasi dalam bekerja sehingga bisa terhindar dari kesalahan yang akan merugikan tim. Kemudian seluruh peserta dibagi menjadi tiga kelompok yang akan memainkan permainan selanjutnya. Beberapa permainan yang dimainkan antara lain spider web, pipe n ball, mohawk walk, dan hall in one.

Dengan tempat permainan yang terpisah, masing-masing tim tidak ada yang bisa meiru strategi lawan. Hikmah yang dapat dipetik dari beberapa permainan tersebut yakni kerjasama antar anggota tim, pemimpin yang bisa mengkomando dan kesabaran dalam mencapai tujuan. Seluruh permainan dapat berhasil dimainkan hingga pukul 11.30 WIB. Setelah Ishoma, acara dilanjutkan dengan seminar motivasi yang menghadirkan motivator Dra. Yetty Nteseo, M.Eng.Sc.

Dalam seminar tersebut, peserta diajak untuk bermain permainan-permaian sederhana namun berdampak besar pada tindakan seseorang sehari-hari, contohnya permainan tonji, sangkar burung, benang kusut, dll. Cara beliau memberi semangat juga layaknya motivator Mario teguh yang dimulai dengan logika sederhana kemudian dapat ditarik kesimpulan yang lebih luas. Salah satu materi yang dibawakan yakni mengenai mengenai otak kiri dan otak kanan. “jika otak kiri digunakan untuk kasus aritmatik, detail dan sistematis, maka otak kanan digunakan untuk hal-hal yang bersifat keindahan, kreatif dan inovatif” ujarnya. Yetty berpesan bahwa Kecenderungan tiap-tiap orang akan penggunaan otak kanan dan otak kiri ini berbeda-beda namun semuanya dapat dilatih, dan ke dalam tantangan global ke depannya diperlukan pemimpin yang dapat berfikir dengan mengkombinasikan kemampuan otak kiri dan otak kanan.

Akhirnya tepat adzan maghrib, seluruh rangkaian acara berhasil dilaksanakan dan diharapkan hikmah dari seluruh permainan dan seminar motivasi dapat kita terapkan demi terlaksananya Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang akan menopang pelayanan prima KPPN Kuningan.

Oleh: Teguh Puspandoyo, Kontributor KPPN Kuningan

Liputan Capacity Building tentang Pengelolaan Fiskal di Daerah
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali dan Nusa Tenggara mengundang pakar ekonomi (regional economist) Prof. Dr. I K. G. Bendesa, M.A.D.E. dari Fakultas Ekonomi Universitas Udayana untuk melakukan Capacity Building kepada jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Kamis (16/5), di Ruang Rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Hal tersebut dilakukan sebagai amanat Dirjen Perbendaharaan dalam implementasi PMK Nomor 169/PMK.01/2012.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan memiliki fungsi pembinaan, koordinasi dan supervisi, serta menjadi representasi Kementerian Keuangan di Daerah sebagai Pengelola Fiskal. Melalui tugas tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan diharapkan dapat memiliki data, informasi dan kemampuan untuk melakukan analisis dan menyajikan laporan kajian fiskal tingkat wilayah (regional), yang mana memuat perkembangan ekonomi regional, pelaksanaan anggaran pusat dan daerah, pengelolaan BLU dan menajemen investasi serta analisis fiskal regional pada masing-masing wilayah. Demikian pihak penyelenggara menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan Capacity Building tersebut.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendendaharaan Provinsi Bali Ida Bagus Gde Kartika Manuaba dengan para Kepala Bidang, Kepala Bagian Umum, dan Tim Kajian Fiskal. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendharaan Provinsi NTB Alfiah, dengan Kepala Bidang PP Herman Hiidayat, juga Kepala Kanwil Ditjen Perbendharaan NTT Herry Sunardjo, bersama Kepala Bidang PA Ahmad Sapriannoor.

Dalam kesempatan ini I K. G. Bendesa yang juga Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Udayana, memaparkan banyak hal tentang perkembangan ekonomi regional dengan sajian “AKAL SEHAT DALAM ILMU EKONOMI” ( COMMON SENSE ECONOMICS). Menurutnya, ada 10 elemen kunci dalam Ilmu Ekonomi, “Persoalan insentif, Tidak ada makan siang gratis (There is no such thing as a free lunch), Keputusan dibuat atas dasar marjin,Perdagangan mendorong kemajuan ekonomi,Biaya transaksi merupakan penghalang perdagangan,Keuntungan mengarahkan bisnis kepada kegiatan yang meningkatkan kemakmuran Profits,Orang memperoleh pendapatan karena membantu orang lain,Kemajuan ekonomi terjadi terutama melalui perdagangan, investasi, metode yang lebih baik, dan lembaga ekonomi yang sehat,Tangan-tangan yang tak tampak (‘invisible hand”), dp harga pasar mengarahkan pembeli dan penjual pada kegiatan yang mendorong kemakmuran umum,Terlalu sering dampak jangka panjang, atau dampak sekunder, dari suatu kegiatan diabaikan,” ujarnya.

Liputan Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta ke BPK Perwakilan dan BPS Prov. D.I. Yogyakarta.
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Menyongsong tugas dan fungsi baru sebagai representasi Kementerian Keuangan di Daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta mengadakan kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Prov. D.I. Yogyakarta, Senin (6/5). Selain itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta juga mengunjungi BPS Prov. D.I. Yogyakarta, Rabu (8/5). Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta mengungkapkan, bahwa kunjungan kerja tersebut dilakukan sebagai upaya membangun kerjasama yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak dalam mewujudkan tujuan organisasi masing-masing yang saling berkaitan, yaitu perwujudan tata kelola keuangan negara yang transparan, akurat dan akuntabel.

Pada kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Prov. D.I. Yogyakarta, Kepala Kanwil didampingi Ketua Pokja PPA I Niken P, Ketua Pokja PPA II Sri Nuryati dan Ketua Pokja P. Aklap Endah M disertai satu orang kpala seksi dari masing-masing pokja. Rombongan disambut dengan hangat oleh Kepala BPK Perwakilan Prov. D.I. Yogyakarta Sunarto, yang didampingi Kepala Sekretariat Sigit dan beberapa pejabat perwakilan BPK lainnya.

Kunjungan kerja berikutnya ke BPS Prov. D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro didampingi oleh Niken Pudyatuti, Endah Martiningrum dan beberapa kepala seksi. Rombongan juga diterima dengan hangat oleh Kepala Kanwil BPS Prov. DIY Wien Kusdiatmono didampingi beberapa pejabat eselon III lingkup BPS Prov. DIY.

Dalam kunjungan kerja yang berlangsung masing-masing sekitar dua jam tersebut, kedua belah pihak saling memperkenalkan visi, misi, tujuan dan tugas yang diemban instansi serta berbagai sinergi yang dapat dilakukan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dalam kata pengantarnya, Hendro Baskoro menyatakan bahwa dengan reorganisasi Ditjen Perbendaharaan sesuai PMK 169/2012, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dihadapkan pada peran yang cukup strategis sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Tugas baru dimaksud antara lain penyusunan konsolidasi LKPP dan LKPD, GFS, Kajian Fiskal Regional dan lainnya yang memerlukan ketersediaan data dan informasi yang komprehensif di tingkat regional serta SDM yang memiliki kompetensi analitis dalam membuat kajian tersebut. Dengan demikian, peran ini menuntut koordinasi dan kerjasama yang semakin luas mencakup berbagai kalangan di tingkat regional seperti Pemda, BI, BPS, BPK dan instansi lain yang terkait.

“Kunjungan kami dimaksudkan sebagai kulonuwun kepada mitra kerja terkait untuk sinergi positif dalam upaya mendukung penajaman fungsi Kanwil DJPBN guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik,” tegas Hendro Baskoro.
Lebih lanjut Hendro Baskoro menambahkan : “Sebaliknya juga demikian, apabila instansi Bapak memerlukan data yang ada pada kami untuk kepentingan kedinasan, silahkan kami dengan tangan terbuka siap membantu” Hasil kunjungan kerja ini sangat menggembirakan bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta karena dua instansi yang didatangi tadi menyambut dengan baik dan bersedia memberikan bantuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Kanwil yang baru.

“Semakin kami dirusuhi (dimintai bantuan-red) kami semakin senang karena berarti data yang ada pada kami berguna dan laku, hasil dari pekerjaan dan tugas kami dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh stakeholder apalagi oleh Kementerian Keuangan,” demikian ungkap Kepala BPS.

Dari kunjungan kerja ini satu langkah persiapan pelaksanaan tugas Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta telah berhasil dilewati dengan mulus untuk menatap langkah berikutnya yang semakin berat (namun menantang) dan memerlukan dukungan bersama dari setiap komponen Ditjen Perbendaharaan. Dalam jadwal berikutnya direncanakan kunjungan kerja ke Bank Indonesia Perwakilan Yogyakarta.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY

Liputan KPPN Bitung Award
Bitung, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk pertama kalinya KPPN Bitung memberikan apresiasi kepada satker yang melakukan langkah nyata meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2012. Pada hari Selasa (2/5), Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Ipansyah, sebagai ketua tim penilai melaporkan bahwa lima satuan kerja yang memiliki kinerja terbaik yaitu Polres Bitung, Balai Diklat Perikanan Aertembaga, Balai Budidaya Air Tawar Tatelu, Madrasah Tsanawiyah Maesa dan Akademi Perikanan Bitung. Kriteria penilaian meliputi, ketepatan rekonsiliasi, kecepatan perbaikan, keakuratan data, kelegkapan laporan, isi laporan ( neraca), penyerapan anggaran,dan adanya retur SP2D. Penyerahan Piagam dalam bentuk plakat dan kartu Mika (mitra kerja utama) yaitu kartu layanan special bebas antrian selama tahun 2013, diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Bitung Syaeful Hidayat .

Dalam sambutannya pada acara penutupan sosialisasi aplikasi vera 2013 tentang PMK No. 233/PMK.05/2011 dan Perdirjen No.55/PB/2012, Kepala KPPN Bitung menyampaikan selamat kepada satker terbaik dan surat keputusan tentang penilaian satker terbaik akan dilaporkan kepada unit eselon I dan eselon II atasan satker bersangkutan, dengan harapan dapat diikuti oleh satker lainnya pada tahun 2013 dan tidak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh satuan kerja agar tidak memberikan gratifikasi atas pelayanan yang diberikan. Ditambahkan dalam sambutannya bahwa rekonsiliasi ke KPPN merupakan suatu kewajiban, oleh karenanya akan mendapatkan sanksi bagi yang terlambat. Ke depan, seluruh satuan kerja agar memanfaatkan teknologi informasi dalam berhubungan dengan KPPN menyongsong tahun ini akan diimplementasikan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) . Khususnya bagi satker yang lokasinya jauh seperti Kabupaten Kepulauan Talaud, diminta untuk melakukan rekonsiliasi online dengan menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK) melalui email KPPN Bitung terlebih dahulu untuk kemudian mengirimkan hardcopynya melalui sarana tercepat.

Kapolres Bitung Harvin Raslin, menyampaikan testimoni didepan para wartawan , merasa ceria sekali atas kinerja yang dicapainya dan merasa bangga karena surat keputusan KPPN Bitung tentang satker terbaik akan diteruskan ke atasannya dan akan bersinergi terus dengan KPPN Bitung untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara .(SH)

Liputan Sosialisasi Revisi Anggaran Tahun 2013 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan acara Sosialisasi PMK Nomor 32/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 13/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013, Kamis (11/4), di Kendari.

Mengundang para pejabat perbendaharaan dan operator aplikasi dari satuan-satuan kerja di wilayah kerja KPPN Kendari, acara sosialisasi dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Tiarta Sebayang, yang didampingi oleh Kepala Bidang PPA I, Syahriza. “Kementerian Keuangan adalah chief financial officer, sementara kementerian/lembaga adalah chief operating officer. CFO dan COO harus sepakat dalam memahami aturan-aturan pelaksanaan yang ada,” tutur Tiarta dalam kata pembukanya, sekaligus menjelaskan latar belakang diadakannya sosialisasi. PMK Nomor 32/2013 diundangkan pada 6 Februari 2013, sedangkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 12/2013 baru terbit pada 8 April 2013. “Kenapa aturannya terlambat? Ini adalah wujud bahwa pemerintah mengakomodasi pesan kementerian/lembaga yang merasa repot kalau harus berurusan dengan banyak instansi eselon I Kemenkeu,” terang Tiarta. Lebih lanjut, Tiarta menjelaskan bahwa mulai 2013 proses bisnis penyelesaian pengesahan anggaran yang semula di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Ditjen Perbendaharaan dijadikan satu atap di DJA. Akan tetapi, ternyata pengalihan ini tidak semudah yang dibayangkan, termasuk dalam penyiapan perangkat aturannya.

Berdasarkan aturan baru tersebut, pihak yang berwenang dalam revisi anggaran kini adalah KPA, Eselon I kementerian/lembaga, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan DJA. Untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan sendiri, kewenangannya sebagian besar meliputi revisi dalam hal pagu tetap dan yang bersifat ralat administratif. Terkait anggaran dan revisi anggaran ini, Tiarta menegaskan bahwa, ke depannya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana anggaran yang telah disahkan tidak hanya dapat terserap, tetapi juga bagaimana serapan tersebut efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Acara sosialisasi tersebut sekaligus dimanfaatkan oleh para undangan untuk menanyakan permasalahan-permasalahan terkait anggaran yang mereka temui di satuan kerjanya. Sebagian besar bertanya mengenai penyelesaian pagu minus untuk belanja gaji, anggaran yang masih diblokir, hingga hal-hal yang bersifat teknis penggunaan aplikasi

Oleh : Agustina Rahayiningtyas – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Liputan Sosialisasi Juknis Revisi Anggaran Dan Bimtek Aplikasi RKA K/L TA 2013 Jogjakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Untuk memberikan kesamaan pemahaman atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan TA 2013, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan acara Sosialisasi dan Bimtek pada tanggal 17 s.d. 25 April 2013.

Kegiatan sosialisasi dan bimtek tersebut dilaksanakan di tiga tempat yaitu, pada tanggal 17 April 2013 di Wates untuk satker wilayah pembayaran KPPN Wates, tanggal 18 April 2013 di Wonosari untuk satker wilayah pembayaran KPPN Wonosari, tanggal 22 dan 23 April 2013 di Yogyakarta untuk satker wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta, sedangkan untuk satker UAPPAW diselenggarakan pada tanggal 24 dan 25 April 2013 di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyatakan bahwa penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tersebut disamping untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai revisi anggaran serta memberikan bimbingan teknis kepada satker dan SKPD dalam mengoperasikan Aplikasi RKA K/L TA 2013, juga untuk mempercepat penyerapan anggaran sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

Acara dibuka secara resmi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Hendro Baskoro. Dalam sambutannya Hendro mengawali dengan menyampaikan penjelasan terlambatnya pelaksanaan sosialisasi yang selama ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh satker, dikarenakan dalam pengesahan DIPA TA 2013 terdapat perubahan yang sangat mendasar (dengan ditetapkannya KMK Nomor 293/KMK.01/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas nama Menteri Keuangan Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran), termasuk Aplikasi yang sekarang berbasis IT, sehingga perlu penyempurnaan regulasi.

Selanjutnya terkait dengan arah kebijakan fiskal 2013 beliau menyampaikan pesan kepada para Kuasa Pengguna Anggaran satker dan SKPD agar mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas belanja negara yang menjadi tanggungjawabnya sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Beliau juga mengingatkan kepada satker yang mempunyai biaya perjalanan dinas pada akun belanja 521119 dan 521219 agar segera mengajukan revisi, yang semula 521119 menjadi 524113, 521219 menjadi 524114, dan bagi satker yang tidak terdapat biaya perjalanan dinas tersebut agar menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Terdapat Biaya Perjalanan Dinas pada akun belanja 521119 dan 521219 kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan sesuai format yang sudah ditentukan.

Pada kesempatan ini mewakili seluruh jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta beliau juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan seluruh mitra kerja terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Terkait hal tersebut beliau memohon kesediaan para KPA untuk terus memberikan dukungan dengan menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan untuk tidak memberikan imbalan berupa apapun secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat/pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Sebelum mengakhiri sambutannya beliau berpesan kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk segera mengejar ketertinggalan penyerapan anggaran di triwulan pertama, sehingga di triwulan kedua nanti diharapkan bisa mencapai realisasi sebesar 40%.

Evan Himawan, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY.

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali dengan Para Kepala Daerah
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali I. G. B. Kartika Manuaba melakukan kunjungan kerja secara marathon dengan delapan Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Bali. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka konsolidasi implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 169/PMK.01/2012.

Mengingat tugas pokok dan fungsinya kedepan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mulai membangun sinergi bersama para kepala daerah. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Pemerintah Daerah menjadi mitra kerja dalam melakukan fungsi spending review dan pengelolaan fisakl daerah.

Sejak Februari hingga April 2013, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali melakukan kunjungan kerjanya. I. G. B. Kartika Manuaba melakukan pertemuan bersama Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada tanggal 8 Februari 2013. Pertemuan tersebut menyepakati pembentukan suatu Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Daerah beserta seluruh Kepala Daerah. Gubernur Provinsi Bali berpesan “Kerja sama dibidang pengelolaan keuangan negara dapat diteruskan, sebagai unit pemerintah pusat harus dapat meyakinkan saya, di dalam pengelolaan dan pemanfaatannya harus jelas, sebagai bentuk tanggung jawab,” ujarnya.

Selain itu, beberapa kabupaten dan kota yang telah dikunjungi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Bulan April 2013 yaitu, Wali Kota Denpasar, Bupati Gianyar, Bupati Badung, Bupati Karangasem, Bupati Bangli dan terakhir Bupati Klungkung,. Semantara itu, dua kabupaten selanjutnya, yakni Buleleng dan Tabanan masih dalam penjadwalan. Kehadiran Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan selain bentuk hubungan kerja, juga menjalin tali siraturahmi antar pimpinan di daerah. Hal tersebut mendapat tanggapan positif dari berbagai kepala daerah.

Oleh: Sidikarya – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali

Edited by novri