Surabaya, 15 Oktober 2025 — Sinergi antara dunia akademik dan lembaga pemerintah kembali diperkuat melalui kegiatan Kuliah Umum yang menghadirkan perwakilan Kementerian Keuangan di Universitas Airlangga. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperdalam pemahaman mahasiswa tentang pengelolaan keuangan negara serta peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mewujudkan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Prof. Dr. Rudi Purwono, SE., M.SE, yang menegaskan bahwa kerja sama antara Universitas Airlangga dan Kementerian Keuangan telah terjalin dengan baik selama ini. Berbagai program kolaboratif, terutama dalam bidang riset fiskal dan kebijakan publik, terus dikembangkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin mendorong mahasiswa untuk lebih mudah mengakses data dan melakukan penelitian yang relevan dengan isu fiskal terkini,” ujar Prof. Rudi. Ia menambahkan, program magang sebanyak 28 mahasiswa di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan dapat memperkaya wawasan peserta mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Transfer ke Daerah, serta penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR).

Dalam sesi utama, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam memaparkan teori dasar keuangan negara dengan menelusuri landasan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1-3) dan Pasal 33 ayat (1-3) UUD 1945. Melalui penjabaran pasal-pasal tersebut, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan amanah konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Saiful menekankan bahwa salah satu fokus utama dalam Asta Cita Presiden saat ini adalah memperkuat fondasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan demi terwujudnya visi Indonesia Maju. Arah kebijakan prioritas meliputi:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.
   
   
2. Memperkuat ekonomi daerah dan pemerataan kesejahteraan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing.
   
   
3. Menguatkan anggaran pertahanan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional di tengah dinamika global.

Menilik data terkini, realisasi APBN untuk Jawa Timur hingga September 2025 menunjukkan kinerja yang positif. Penerimaan negara di provinsi ini mampu melampaui belanja, menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu dari sedikit provinsi yang mencatat surplus anggaran.

Beberapa sektor menjadi perhatian utama, antara lain pendidikan, kesehatan, serta program sosial seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus RAPBN 2026 diarahkan untuk menurunkan tingkat pengangguran, memperluas akses pendidikan berkualitas, serta memperkuat ekonomi rakyat melalui pemberdayaan masyarakat dan UMKM.

Kuliah umum ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang teori dan praktik pengelolaan keuangan negara, tetapi juga memperkuat hubungan antara Kementerian Keuangan dan Universitas Airlangga. Melalui riset bersama, magang mahasiswa, serta kegiatan diseminasi fiskal, sinergi ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang paham kebijakan publik dan siap berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Surabaya, 3 Oktober 2025 — Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kinerja Regional Office (DKRO) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Triwulan III Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara unit vertikal DJPb di seluruh Jawa Timur untuk memastikan pengelolaan fiskal daerah berjalan optimal dan adaptif terhadap dinamika ekonomi terkini.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, para Kepala KPPN, dan pejabat fungsional ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja organisasi, sekaligus menyusun langkah taktis menuju akhir tahun anggaran 2025. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur menekankan pentingnya menjaga momentum positif kinerja fiskal melalui penguatan tata kelola, digitalisasi layanan, dan peningkatan kualitas data keuangan negara.

“Seluruh unit kerja harus memastikan realisasi anggaran tetap produktif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Peran DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA) perlu terus dioptimalkan untuk memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah,” tegasnya.

Evaluasi dan Capaian Kinerja

Dalam sesi paparan DKRO, disampaikan bahwa realisasi pendapatan dan belanja pemerintah di Jawa Timur hingga triwulan III 2025 menunjukkan kinerja positif. Pendapatan negara tumbuh stabil didukung penerimaan pajak yang kuat, sementara belanja negara tetap terjaga efektivitasnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, serta pemberdayaan UMKM.

Kinerja pelaksanaan anggaran juga tercermin dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang menunjukkan tren membaik di sebagian besar satuan kerja. Beberapa KPPN berhasil mempertahankan nilai IKPA di atas 95, mencerminkan komitmen terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Sinergi dan Transformasi Digital

Rakorwil Triwulan III menjadi momentum konsolidasi antar-KPPN untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan tugas di lapangan. Salah satu fokus utama adalah akselerasi transformasi digital, termasuk optimalisasi penggunaan aplikasi Sakti, SPAN, dan berbagai inovasi layanan berbasis data. Kanwil DJPb Jawa Timur juga mendorong percepatan implementasi layanan paperless di lingkungan KPPN sebagai bagian dari komitmen menuju Green Treasury.

Selain itu, peran DJPb sebagai RCE dan FA juga dibahas secara mendalam. KPPN diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana teknis perbendaharaan, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan fiskal, pengelolaan kas, dan analisis ekonomi regional.

Penguatan Kolaborasi dan Penutup

Menutup kegiatan, dilakukan sesi diskusi interaktif untuk merumuskan rekomendasi strategis menjelang akhir tahun 2025. Beberapa poin penting yang dihasilkan antara lain peningkatan komunikasi lintas KPPN, pemanfaatan data keuangan untuk analisis fiskal daerah, serta penguatan peran KPPN dalam mendukung program prioritas nasional di wilayah kerja masing-masing.

Kegiatan DKRO dan Rakorwil Triwulan III 2025 diharapkan menjadi katalis bagi penguatan sinergi organisasi DJPb di Jawa Timur. Melalui kolaborasi yang solid, inovasi berkelanjutan, dan tata kelola yang akuntabel, Kanwil DJPb Jawa Timur berkomitmen untuk terus mengawal kinerja APBN yang sehat, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Jawa Timur.

Surabaya, 26 September 2025 – Ekonomi Jawa Timur mencatat pertumbuhan positif pada triwulan II 2025. Pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 5,23% (yoy), sedikit lebih tinggi dibanding nasional yang berada di angka 5,12%.

Data tersebut dipaparkan dalam Diseminasi Regional Chief Economist (RCE) Quarterly Report yang digear Kanwil DJPb Jawa Timur, Jumat (26/9) di Surabaya.

Realisasi pendapatan negara di Jawa Timur hingga Juni 2025 sebesar Rp118,42 triliun atau 41,90% dari target APBN. Penerimaan ini didominasi oleh cukai dengan kontribusi 53,3%. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh dengan realisasi Rp2,06 triliun, terutama dari layanan pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, belanja negara tercatat Rp60,09 triliun atau 47,28% dari pagu. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp18,39 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp41,71 triliun. Namun, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih rendah akibat kendala regulasi.

Tantangan: Kemiskinan dan Konsumsi

Meski tumbuh cukup solid, Jawa Timur masih menghadapi tantangan. Tingkat kemiskinan tercatat 9,50%, sementara konsumsi rumah tangga cenderung melambat. Nilai Tukar Petani (NTP) juga sempat turun, meskipun diharapkan pulih dengan dukungan kebijakan pemerintah.

Menuju Ekonomi Hijau

Dalam forum ini juga dipaparkan hasil kajian Indeks Green Economy di 13 kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan potensi besar pada energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan. Namun, kesiapan infrastruktur ramah lingkungan dan kesadaran masyarakat masih bervariasi.

Langkah ke Depan

Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur Saiful Islam menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan koperasi Merah Putih juga disebut akan memberi efek positif pada ekonomi daerah.

Dengan capaian ini, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

Surabaya, 23 Agustus 2025 - Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam, menghadiri undangan dari DPR RI Komisi II terkait Pengelolaan dan Pengawasan Dana Transfer Pusat ke Daerah di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur pada Jumat (22/8).  

Kegiatan dibuka dengan penyampaian realisasi Dana Transfer ke Daerah untuk Jawa Timur tahun anggaran 2025 oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dengan total nilai pagu Rp83,47 triliun, realisasi hingga 27 April 2025 mencapai Rp24,28 triliun atau 29,09%. Berikut rinciannya:

• Dana Bagi Hasil (DBH): Rp1,95 triliun dari pagu Rp12,82 triliun (15,27%).
• Dana Alokasi Umum (DAU): Rp12,98 triliun dari pagu Rp43,08 triliun (30,14%).
• Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Rp4,7 miliar dari pagu Rp2,09 triliun (0,23%).
• DAK Non Fisik: Rp5,40 triliun dari pagu Rp16,89 triliun (31,98%).
• Dana Desa: Rp3,83 triliun dari pagu Rp8,03 triliun (47,80%).
• Insentif Fiskal: Rp93,7 miliar dari pagu Rp531 miliar (17,66%).

Dalam hal ini, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa pengelolaan dan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Jawa Timur perlu mendapatkan pengawasan yang ketat.

Pasalnya hingga Agustus 2025, realisasi TKD di provinsi ini sudah melampaui 60%, menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun, masih ada catatan penting, seperti realisasi DAK Fisik yang baru mencapai sekitar 7%.

Menjawab tantangan terkait potensi pengurangan alokasi TKD hingga 25%, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam, menjawab mekanisme baru penanganan TKD oleh pusat pada 2026 diharapkan meringankan beban OPD dan memperkuat dukungan program di tingkat daerah.

Dengan komitmen pengawasan yang berkelanjutan, Dana Transfer ke Daerah diharapkan tidak hanya terserap dengan baik, tetapi juga benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Jawa Timur.

Surabaya, 15 Agustus 2025 - Ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan ketangguhannya. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat 5,23% year-on-year (yoy), lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 5,12%. Capaian ini diungkapkan dalam Media Briefing yang digelar Kementerian Keuangan Satu Jawa Timur bersama OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan di Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surabaya, Kamis (14/8).

Mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi untuk Menjaga Stabilitas dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara”, acara ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Negara Jadi Motor Stimulus

Hingga semester I 2025, realisasi belanja negara di Jawa Timur mencapai Rp60,09 triliun, atau 47,28% dari total APBN Regional. Angka ini terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp18,39 triliun dan transfer ke daerah Rp41,71 triliun.

Percepatan belanja barang dan modal di triwulan II, berkat kebijakan pembukaan blokir anggaran, diharapkan memberi dorongan nyata pada aktivitas ekonomi di Jawa Timur.

Pajak dan Bea Cukai: Tantangan dan Peluang

Pendapatan pajak bruto hingga Juni 2025 sebesar Rp56,36 triliun. Meski secara kumulatif masih tumbuh negatif -5,2% (yoy), ada tren perbaikan sejak April. Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar, sementara perdagangan masih tertekan akibat perlambatan ekspor. Tingkat kepatuhan SPT di Jawa Timur relatif tinggi, sekitar 93%.

Sementara itu, penerimaan bea dan cukai menembus Rp66,33 triliun (44,57% target), tumbuh 5,19% (yoy). Peningkatan signifikan terlihat pada bea keluar, yang melonjak hingga 469,5% dipicu tingginya harga CPO dan tarif ekspor kakao. Namun, tantangan peredaran rokok ilegal masih besar. Bea Cukai memperkuat pengawasan sekaligus membentuk Satgas Barang Kena Cukai Ilegal bersama pemerintah daerah.

PNBP Melesat, Ekonomi Terjaga

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jawa Timur juga menunjukkan kinerja positif, dengan realisasi Rp4,07 triliun atau 76,45% target tahunan. Kontribusi terbesar berasal dari layanan pertanahan, transportasi, hingga jasa kepelabuhan. PNBP Kekayaan Negara dan Lelang tercatat Rp193,78 miliar, tumbuh hampir 75% dibanding tahun lalu.

Dari sisi indikator makro, inflasi Jawa Timur pada Juni 2025 terkendali di angka 2,02% (yoy), lebih rendah dari nasional. Tingkat pengangguran terbuka Februari 2025 turun menjadi 3,61%, dan kemiskinan Maret 2025 tetap di bawah 10%. Gini Ratio juga membaik ke 0,369, tanda ketimpangan semakin menurun.

Program Strategis: MBG dan PKG

Selain capaian fiskal, pemerintah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia lewat program prioritas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan 8,77 juta penerima di Jawa Timur, dilayani oleh 4.177 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Program ini tidak hanya menyehatkan generasi muda, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk petani dan UMKM.

Di bidang kesehatan, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) telah melayani 2,66 juta peserta, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan capaian tertinggi kedua setelah Jawa Tengah.

Gerbang Baru Nusantara

Melalui kombinasi belanja negara yang produktif, penerimaan negara yang solid, dan program strategis yang langsung menyentuh masyarakat, Jawa Timur berhasil menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan.

Sinergi Kementerian Keuangan bersama OJK, Bank Indonesia, dan LPS menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi erat antarinstansi adalah kunci untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

Surabaya, 13 Agustus 2025 — Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari ketegangan geopolitik hingga fluktuasi harga energi dan pangan, efektivitas belanja negara menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi. Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan alokasi anggaran terbesar, kembali menjadi sorotan melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan III Tahun 2025 yang digelar oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur pada Selasa (12/8). 

Bertempat di Aula Majapahit, kegiatan ini mempertemukan pengelola keuangan dari 10 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu anggaran terbesar di Jawa Timur, mulai dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Polri, Kementerian PUPR, hingga Kementerian Kesehatan. Forum one on one meeting ini menjadi wadah penting untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta rencana tindak lanjut pelaksanaan APBN di daerah. 

Menjaga Kualitas Pelaksanaan Anggaran 

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Jawa Timur, Wahidin, menekankan bahwa EPA bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. 

“Setelah blokir anggaran dibuka di triwulan II, percepatan penyerapan harus segera dilakukan. EPA ini menjadi sarana menggali kendala di lapangan dan menyusun solusi bersama agar target realisasi dapat tercapai dengan kualitas yang lebih baik,” ujarnya. 

Kegiatan ini juga membahas secara mendalam realisasi anggaran triwulan II 2025, proyeksi triwulan III, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), serta kesiapan program unggulan pemerintah. 

Fokus pada Program Prioritas Nasional 

Salah satu poin penting dalam EPA adalah pengawalan program prioritas nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di Jawa Timur, program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah, Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan non-formal, serta Koperasi Merah Putih untuk pemberdayaan ekonomi lokal menjadi perhatian utama. 

Selain itu, infrastruktur vital seperti pembangunan bendungan, irigasi, hingga fasilitas kesehatan juga mendapat sorotan. Pengawasan terhadap kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan secara ketat untuk menghindari penumpukan belanja di akhir tahun anggaran, yang selama ini menjadi salah satu tantangan klasik. 

Tantangan: Dari Inflasi hingga Revisi Anggaran 

Kondisi global memberikan dampak nyata bagi pengelolaan APBN di Jawa Timur. Kenaikan harga energi dan pangan mendorong inflasi, sehingga pemerintah harus melakukan realokasi belanja untuk subsidi energi, bantuan sosial, dan ketahanan pangan. Hal ini menuntut fleksibilitas, efisiensi, sekaligus inovasi dalam pelaksanaan anggaran. 

Isu lain yang muncul adalah keterlambatan penyelesaian revisi anggaran di tingkat pusat. Meskipun Kanwil DJPb Jawa Timur mampu memproses revisi dalam 2–3 hari, beberapa satuan kerja masih harus menunggu cukup lama pada level pusat. Situasi ini berpotensi menghambat percepatan program, sehingga perlu ada strategi mitigasi yang lebih terarah.  

Hasil yang Diharapkan 

Melalui EPA triwulan III ini, Kanwil DJPb Jawa Timur berharap dapat: 

• Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada seluruh satuan kerja di wilayah Jawa Timur. 

• Mendapatkan data dan informasi terbaru sebagai dasar penyusunan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran. 
• Mengidentifikasi potensi belanja yang tidak terserap, sekaligus merumuskan langkah percepatan untuk menghindari pagu minus. 

EPA juga menjadi forum evaluasi terbuka antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan bahwa setiap kendala segera mendapat solusi konkret, bukan sekadar catatan administratif. 

Mengawal Anggaran untuk Kesejahteraan 

Pelaksanaan EPA di Jawa Timur membuktikan bahwa pengawasan anggaran bukan hanya urusan angka di atas kertas. Lebih dari itu, ia menjadi cermin komitmen pemerintah untuk menghadirkan APBN yang sehat, adaptif, dan berdampak langsung pada masyarakat. 

Melalui total belanja negara yang terus tumbuh, pengendalian inflasi yang stabil, serta program prioritas yang berjalan, Jawa Timur diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana sinergi antar instansi mampu memperkuat fondasi fiskal sekaligus menjaga momentum pembangunan. 

Seperti disampaikan dalam penutup acara, EPA bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pengawalan berkelanjutan. Harapannya, setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga manfaat anggaran benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur. 

Surabaya, 22 Juli 2025 – Dalam rangka memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 dan Bimbingan Teknis Likuidasi Kementerian/Lembaga Tahun 2025 di Aula Majapahit, Gedung Keuangan Negara I, Surabaya.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 50 satuan kerja Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) mitra kerja Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, menyampaikan bahwa peran aktif seluruh satuan kerja dalam menjaga kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kualitas laporan keuangan mencerminkan tidak hanya tata kelola administrasi yang baik, tetapi juga wujud akuntabilitas kita kepada publik. Penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan ketepatan waktu, akurasi data, dan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika kebijakan dan struktur organisasi,” ujar Saiful dalam sambutannya.

Salah satu bahasan penting dalam kegiatan ini adalah teknis pelaksanaan proses likuidasi, khususnya pasca terjadinya perubahan struktur organisasi di beberapa kementerian/lembaga. Peserta mendapatkan penjelasan langsung mengenai kebijakan dan tahapan yang perlu dilakukan dalam menyusun laporan likuidasi yang sesuai dengan ketentuan.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kerja sama yang baik, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur turut memberikan apresiasi kepada satuan kerja pembina terbaik yang dinilai konsisten dalam membina Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dalam penyusunan laporan keuangan. Momen ini menjadi ruang refleksi dan pemacu semangat untuk terus menjaga kualitas laporan keuangan secara kolektif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh unit kerja dapat menyusun laporan keuangan Semester I Tahun 2025 dengan lebih siap, sistematis, dan terintegrasi. Laporan keuangan yang berkualitas bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi landasan penting dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Mejayan, 17 Juli 2025 – Transfer ke Daerah dan Dana Desa memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan serta penguatan perekonomian di daerah. Oleh karena itu, kecepatan dan ketepatan penyaluran dana menjadi aspek krusial yang harus senantiasa dikawal secara optimal. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, saat melakukan audiensi dengan Bupati Madiun, Hari Wuryanto, pada Kamis (17/07), di Mejayan.

Dalam kesempatan tersebut, Saiful Islam, yang turut didampingi oleh Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Madiun atas capaian prestasi sebagai pemerintah daerah tercepat dan terbaik dalam penyaluran Dana Desa tingkat Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai pemerintah daerah tercepat dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tahun 2024. 

Capaian positif ini diakui Bupati Madiun sebagai buah dari perencanaan yang baik di lingkup pemerintah daerah serta koordinasi yang efektif dengan pemerintah desa.

Selain membahas penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik, audiensi ini juga menjadi forum strategis untuk mendiskusikan berbagai program prioritas pemerintah, antara lain penguatan ketahanan pangan, pengembangan investasi daerah, serta inisiatif nasional Koperasi Desa Merah Putih. Dengan sinergi dan koordinasi yang terjalin sejak awal, diharapkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan program dapat diantisipasi dan diselesaikan secara terukur.

Kepala KPPN Madiun menegaskan komitmen KPPN Madiun untuk terus memperkuat kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Madiun dalam memastikan penyaluran Transfer ke Daerah berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Komitmen tersebut selaras dengan arahan Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, bahwa setiap rupiah belanja negara harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama (the ultimate stakeholders).

Sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah diyakini menjadi kunci penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.