Surabaya, 13 Agustus 2025 — Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari ketegangan geopolitik hingga fluktuasi harga energi dan pangan, efektivitas belanja negara menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi. Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan alokasi anggaran terbesar, kembali menjadi sorotan melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan III Tahun 2025 yang digelar oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur pada Selasa (12/8). 

Bertempat di Aula Majapahit, kegiatan ini mempertemukan pengelola keuangan dari 10 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu anggaran terbesar di Jawa Timur, mulai dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Polri, Kementerian PUPR, hingga Kementerian Kesehatan. Forum one on one meeting ini menjadi wadah penting untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta rencana tindak lanjut pelaksanaan APBN di daerah. 

Menjaga Kualitas Pelaksanaan Anggaran 

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Jawa Timur, Wahidin, menekankan bahwa EPA bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. 

“Setelah blokir anggaran dibuka di triwulan II, percepatan penyerapan harus segera dilakukan. EPA ini menjadi sarana menggali kendala di lapangan dan menyusun solusi bersama agar target realisasi dapat tercapai dengan kualitas yang lebih baik,” ujarnya. 

Kegiatan ini juga membahas secara mendalam realisasi anggaran triwulan II 2025, proyeksi triwulan III, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), serta kesiapan program unggulan pemerintah. 

Fokus pada Program Prioritas Nasional 

Salah satu poin penting dalam EPA adalah pengawalan program prioritas nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di Jawa Timur, program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah, Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan non-formal, serta Koperasi Merah Putih untuk pemberdayaan ekonomi lokal menjadi perhatian utama. 

Selain itu, infrastruktur vital seperti pembangunan bendungan, irigasi, hingga fasilitas kesehatan juga mendapat sorotan. Pengawasan terhadap kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan secara ketat untuk menghindari penumpukan belanja di akhir tahun anggaran, yang selama ini menjadi salah satu tantangan klasik. 

Tantangan: Dari Inflasi hingga Revisi Anggaran 

Kondisi global memberikan dampak nyata bagi pengelolaan APBN di Jawa Timur. Kenaikan harga energi dan pangan mendorong inflasi, sehingga pemerintah harus melakukan realokasi belanja untuk subsidi energi, bantuan sosial, dan ketahanan pangan. Hal ini menuntut fleksibilitas, efisiensi, sekaligus inovasi dalam pelaksanaan anggaran. 

Isu lain yang muncul adalah keterlambatan penyelesaian revisi anggaran di tingkat pusat. Meskipun Kanwil DJPb Jawa Timur mampu memproses revisi dalam 2–3 hari, beberapa satuan kerja masih harus menunggu cukup lama pada level pusat. Situasi ini berpotensi menghambat percepatan program, sehingga perlu ada strategi mitigasi yang lebih terarah.  

Hasil yang Diharapkan 

Melalui EPA triwulan III ini, Kanwil DJPb Jawa Timur berharap dapat: 

• Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada seluruh satuan kerja di wilayah Jawa Timur. 

• Mendapatkan data dan informasi terbaru sebagai dasar penyusunan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran. 
• Mengidentifikasi potensi belanja yang tidak terserap, sekaligus merumuskan langkah percepatan untuk menghindari pagu minus. 

EPA juga menjadi forum evaluasi terbuka antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan bahwa setiap kendala segera mendapat solusi konkret, bukan sekadar catatan administratif. 

Mengawal Anggaran untuk Kesejahteraan 

Pelaksanaan EPA di Jawa Timur membuktikan bahwa pengawasan anggaran bukan hanya urusan angka di atas kertas. Lebih dari itu, ia menjadi cermin komitmen pemerintah untuk menghadirkan APBN yang sehat, adaptif, dan berdampak langsung pada masyarakat. 

Melalui total belanja negara yang terus tumbuh, pengendalian inflasi yang stabil, serta program prioritas yang berjalan, Jawa Timur diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana sinergi antar instansi mampu memperkuat fondasi fiskal sekaligus menjaga momentum pembangunan. 

Seperti disampaikan dalam penutup acara, EPA bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pengawalan berkelanjutan. Harapannya, setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga manfaat anggaran benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur. 

Surabaya, 22 Juli 2025 – Dalam rangka memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 dan Bimbingan Teknis Likuidasi Kementerian/Lembaga Tahun 2025 di Aula Majapahit, Gedung Keuangan Negara I, Surabaya.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 50 satuan kerja Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) mitra kerja Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, menyampaikan bahwa peran aktif seluruh satuan kerja dalam menjaga kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kualitas laporan keuangan mencerminkan tidak hanya tata kelola administrasi yang baik, tetapi juga wujud akuntabilitas kita kepada publik. Penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan ketepatan waktu, akurasi data, dan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika kebijakan dan struktur organisasi,” ujar Saiful dalam sambutannya.

Salah satu bahasan penting dalam kegiatan ini adalah teknis pelaksanaan proses likuidasi, khususnya pasca terjadinya perubahan struktur organisasi di beberapa kementerian/lembaga. Peserta mendapatkan penjelasan langsung mengenai kebijakan dan tahapan yang perlu dilakukan dalam menyusun laporan likuidasi yang sesuai dengan ketentuan.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kerja sama yang baik, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur turut memberikan apresiasi kepada satuan kerja pembina terbaik yang dinilai konsisten dalam membina Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dalam penyusunan laporan keuangan. Momen ini menjadi ruang refleksi dan pemacu semangat untuk terus menjaga kualitas laporan keuangan secara kolektif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh unit kerja dapat menyusun laporan keuangan Semester I Tahun 2025 dengan lebih siap, sistematis, dan terintegrasi. Laporan keuangan yang berkualitas bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi landasan penting dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Mejayan, 17 Juli 2025 – Transfer ke Daerah dan Dana Desa memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan serta penguatan perekonomian di daerah. Oleh karena itu, kecepatan dan ketepatan penyaluran dana menjadi aspek krusial yang harus senantiasa dikawal secara optimal. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, saat melakukan audiensi dengan Bupati Madiun, Hari Wuryanto, pada Kamis (17/07), di Mejayan.

Dalam kesempatan tersebut, Saiful Islam, yang turut didampingi oleh Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Madiun atas capaian prestasi sebagai pemerintah daerah tercepat dan terbaik dalam penyaluran Dana Desa tingkat Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai pemerintah daerah tercepat dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tahun 2024. 

Capaian positif ini diakui Bupati Madiun sebagai buah dari perencanaan yang baik di lingkup pemerintah daerah serta koordinasi yang efektif dengan pemerintah desa.

Selain membahas penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik, audiensi ini juga menjadi forum strategis untuk mendiskusikan berbagai program prioritas pemerintah, antara lain penguatan ketahanan pangan, pengembangan investasi daerah, serta inisiatif nasional Koperasi Desa Merah Putih. Dengan sinergi dan koordinasi yang terjalin sejak awal, diharapkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan program dapat diantisipasi dan diselesaikan secara terukur.

Kepala KPPN Madiun menegaskan komitmen KPPN Madiun untuk terus memperkuat kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Madiun dalam memastikan penyaluran Transfer ke Daerah berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Komitmen tersebut selaras dengan arahan Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, bahwa setiap rupiah belanja negara harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama (the ultimate stakeholders).

Sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah diyakini menjadi kunci penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Surabaya, 9 Juli 2025 – Sebanyak 20 pejabat eselon IV resmi dilantik oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, pada Rabu (9/7), dalam sebuah upacara yang berlangsung khidmat di Gedung Keuangan Negara I, Surabaya. Sebanyak 19 peserta mengikuti pelantikan secara langsung, sementara satu peserta mengikuti prosesi secara daring.

Dalam sambutannya, Saiful Islam menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh pejabat yang baru dilantik, serta menekankan posisi strategis mereka dalam struktur organisasi DJPb.

“Anda semua yang dilantik pagi ini memiliki peran strategis dan signifikan dalam mendukung peran Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara. Peran tersebut terwujud melalui tugas-tugas yang diemban DJPb, khususnya di tingkat wilayah dan daerah, yang menjadi ujung tombak layanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 5 orang akan bertugas di Kanwil DJPb Jawa Timur, sementara 15 lainnya akan menjalankan tugas di berbagai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah Jawa Timur. 

Pergeseran dan penguatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memastikan kualitas layanan perbendaharaan yang semakin responsif, adaptif, dan profesional.

Sebagai penutup, kegiatan pelantikan ini menjadi wujud kepercayaan sekaligus amanah besar untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang prima serta menjawab dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks.

Selamat dan sukses kepada para pejabat yang dilantik. Semoga amanah ini membawa semangat baru dalam melayani negeri, memperkuat peran perbendaharaan, dan menebar manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia.

Surabaya, 7 Juli 2025 — Dalam upaya memperkuat ekosistem riset dan meningkatkan literasi keuangan negara di tingkat regional, Kementerian Keuangan Jawa Timur bersama Universitas Airlangga (UNAIR) merumuskan pembentukan Pusat Kajian Keuangan Negara. Pertemuan yang berlangsung pada Senin (7/7) di Gedung Kantor Manajemen Kampus MERR C UNAIR ini menjadi langkah awal untuk mengonsolidasikan kepakaran akademik dan kekayaan data empiris dari Kementerian Keuangan.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, perwakilan dari unit vertikal Kementerian Keuangan, Rektor UNAIR Prof. Dr. Muhammad Madyan, serta akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR.

Dalam sambutannya, Rektor UNAIR menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan instansi pemerintah dalam menjawab tantangan pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks. “Kolaborasi antara kepakaran akademik dengan pengalaman serta data empiris Kementerian Keuangan akan menghasilkan beragam rekomendasi kebijakan dan penguatan kapasitas SDM yang relevan dan berdampak langsung,” ujar Prof. Madyan.

Saiful Islam menyambut baik gagasan ini dan menyatakan kesiapan Kementerian Keuangan untuk menyediakan berbagai basis data yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan kajian dan riset. 

“Kementerian Keuangan memiliki sumber daya data yang sangat kaya. Namun, untuk membaginya ke publik tentu diperlukan pengolahan dan pertimbangan yang matang. Kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk memperluas literasi dan keterlibatan masyarakat dalam memahami keuangan negara,” tegasnya.

Diskusi turut menghadirkan berbagai pandangan strategis dari perwakilan Kementerian Keuangan Satu Jawa Timur lainnya. Misalnya, isu mengenai industri tembakau, tarif cukai, dan fenomena rokok ilegal menjadi salah satu topik yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam kajian akademik ke depan.

“Isu keuangan negara tidak hanya tentang penerimaan dan belanja, tapi juga strategi menjaga keseimbangan fiskal secara adil dan berkelanjutan. Kami punya forum seperti East Java Economic Forum, namun dengan pusat kajian ini kami berharap dapat memperluas perspektif dan jangkauan analisis,” ujar Dudung Rudi Hendratna Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur.

Seluruh pihak sepakat bahwa Pusat Kajian Keuangan Negara ini akan menjadi ruang strategis untuk memperkuat data-driven policy, memperkaya wacana publik, serta meningkatkan partisipasi generasi muda dalam memahami mekanisme dan kebijakan fiskal negara.

Langkah selanjutnya adalah merancang ruang fisik pusat kajian, menyusun program kerja awal, serta membentuk tim kolaboratif antara UNAIR dan Kementerian Keuangan. Harapannya, pusat ini akan menjadi model sinergi akademik dan birokrasi yang bisa direplikasi di wilayah lain di Indonesia.

Surabaya, 1 Juli 2025 – Dalam rangka memperkuat sinergi antar lembaga dan mengawal stabilitas fiskal di tengah dinamika global, Kanwil DJPb Jawa Timur menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) RCE Quarterly Report (Kajian Fiskal Regional) yang bertempat di Gedung Keuangan Negara I, Surabaya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur Saiful Islam, Kepala Bidang PPA II Rabindhra Aldy, serta Prof. Dr. Rudi Purwono, Guru Besar FEB Universitas Airlangga yang juga merupakan local expert Kementerian Keuangan. FGD turut dihadiri perwakilan dari instansi strategis di Jawa Timur, antara lain Bank Indonesia, OJK, LPS, Bappeda, BPS, BPKAD, serta Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur.

Salah satu pembahasan penting dalam forum ini adalah dampak kebijakan proteksionisme Donald Trump, yang dinilai memberi tekanan terhadap komoditas unggulan ekspor Jawa Timur seperti tekstil, furniture, sepatu dan kaos kaki, serta minyak sawit. Prof. Rudi menyampaikan bahwa pandangan ultranasionalisme Trump telah memicu kebijakan tarif yang dapat menghambat perdagangan global, termasuk akses ekspor dari Indonesia ke pasar AS.

“Ketimpangan perdagangan antara Amerika dan negara-negara mitra, seperti China dan Indonesia, menjadi titik awal kebijakan proteksionis Trump. Imbasnya sangat terasa di Jawa Timur yang selama ini menjadi salah satu motor ekspor nasional,” terang Prof. Rudi.

Dalam paparannya, Rabindhra Aldy menjelaskan bahwa perekonomian Jawa Timur hingga triwulan I 2025 menunjukkan kinerja yang cukup stabil dengan pertumbuhan sebesar 5,1%–5,41%, serta inflasi yang terkendali di angka 1,35% (yoy). Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan, didukung oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan.

Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama pada indikator kesejahteraan petani dan nelayan. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Jawa Timur masih berada di bawah rata-rata nasional. Ini menunjukkan perlunya perhatian khusus pada kelompok rentan, terutama di daerah pesisir dan wilayah ujung timur seperti Tapal Kuda dan Banyuwangi.

FGD ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) sebagai dasar pengambilan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah. Kepala Kanwil DJPb Saiful Islam menegaskan bahwa pemanfaatan data dan analisis lintas sektor, termasuk dari BI, BPS, OJK, dan Bappeda, menjadi kunci untuk menghasilkan kajian yang berkualitas dan berdampak langsung pada masyarakat.

"FGD ini bukan sekadar forum diskusi, tapi juga bagian dari upaya konsolidasi data, penguatan analisis, dan respons strategis terhadap dinamika fiskal dan ekonomi global. Jawa Timur harus terus adaptif agar tetap resilient,” ungkap Saiful.

Dengan forum seperti ini, diharapkan sinergi antar instansi semakin solid dalam merumuskan strategi fiskal dan pembangunan daerah. Tantangan global tidak bisa dihindari, tetapi dengan kolaborasi dan pemahaman bersama, Jawa Timur siap menjaga momentum pertumbuhan dan mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Surabaya, 19 Juni 2025 – Komitmen dalam pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk instansi pemerintah, mitra strategis, dan pelaku pengadaan barang/jasa. Dalam rangka memperkuat budaya integritas, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Antikorupsi secara daring pada Kamis (19/6).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan penguatan nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kanwil DJPb Jawa Timur, termasuk satuan kerja mitra, institusi perbankan, Taspen, BPJS, serta vendor penyedia barang dan jasa. Diharapkan sosialisasi ini dapat menjadi langkah nyata dalam mendukung terwujudnya island of integrity dan mempercepat pencapaian Zona Integritas di wilayah regional Jawa Timur.

Dalam arahannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan masif. Strategi penguatan integritas perlu dirancang agar selaras dengan karakteristik dan aspirasi pegawai masa kini. "Nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas harus ditanamkan dan dijunjung tinggi oleh seluruh pegawai, mitra, dan masyarakat yang berinteraksi dengan instansi pemerintah," ujarnya.

Beliau juga mengutip pernyataan inspiratif dari Pahlawan Nasional Agus Salim: “Kemelaratan itu hanya persoalan mental, bukan kepemilikan harta.” Kutipan ini menggarisbawahi pentingnya kekayaan integritas dan moral sebagai fondasi dari pelayanan publik yang bersih dan beretika.

Turut hadir sebagai narasumber, Dahlia, Kepala KPP Pratama Rungkut selaku perwakilan dari PAKSI API (Pejuang Antikorupsi Selalu Integritas – Aksi Penuh Inspirasi). Dalam paparannya, beliau menekankan pentingnya upaya kolektif dalam membudayakan perilaku antikorupsi sejak dini, baik di lingkungan kerja maupun masyarakat.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata peran serta Kanwil DJPb Jawa Timur dalam mendukung gerakan nasional pemberantasan korupsi serta memperkuat sinergi antar pihak untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, bersih, dan berintegritas.

Surabaya, 12 Juni 2025 - Menghadapi semester kedua tahun anggaran 2025, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur memperkuat koordinasi internal dan eksternal guna mengakselerasi pelaksanaan anggaran dan optimalisasi kinerja pelaksanaan APBN. Langkah ini sejalan dengan komitmen untuk menjaga kualitas belanja negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah.

Dalam hal ini, Kanwil DJPb Jawa Timur menggelar rapat internal yang dihadiri seluruh pimpinan dan perwakilan KPPN lingkup wilayah di Gedung Keuangan Negara I, Surabaya, pada Kamis (12/6). 

Plt Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Agung Yulianta, menekankan pentingnya rapat ini sebagai forum evaluatif dan reflektif atas capaian semester I sekaligus ruang strategis untuk menyusun langkah kerja semester II. Diharapkan, setiap unit dapat menyusun rencana aksi berbasis kinerja dan menjawab tantangan efisiensi serta penguatan outcome belanja negara. Selain itu, setiap KPPN didorong untuk memberikan masukan dan solusi atas permasalahan di lapangan guna mendukung pengambilan kebijakan yang responsif dan adaptif.

Capaian realisasi belanja kementerian/lembaga wilayah Jawa Timur per 31 Mei 2025 tercatat sebesar Rp14,03 triliun atau 35,63% dari total pagu, dengan nilai IKPA rata-rata di atas 97 sebagai indikator tata kelola yang baik. 

Namun, beberapa tantangan seperti rendahnya serapan belanja modal, belum optimalnya penyaluran DAK Fisik, serta masih rendahnya pemanfaatan KKP dan Digipay menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti secara kolektif.

Kanwil DJPb Jawa Timur juga menyoroti peran strategis KPPN dalam pemberdayaan UMKM, penguatan fungsi financial advisor, serta kontribusi terhadap kajian fiskal regional. Peningkatan koordinasi lintas pemda, optimalisasi pemanfaatan data, serta inovasi dalam layanan publik menjadi prioritas guna memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi dan penguatan peran perbendaharaan sebagai pengelola fiskal yang andal dan adaptif terhadap dinamika nasional.