Berbagai perspektif mengenai pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan pada Jumat (30/1) di KPP Pratama Tulungagung. Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Diskusi dipandu oleh Rabindhra Aldy, Kepala Bidang PPA II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, dengan menghadirkan narasumber dari BPKP Jawa Timur, Universitas Airlangga, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini juga diwarnai dengan diskusi interaktif bersama para kepala desa yang menyampaikan pengalaman dan tantangan di lapangan.

Dalam paparannya, Ipung Heswara (Auditor Madya BPKP Jawa Timur) menegaskan bahwa pembangunan desa perlu diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengawasan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan Dana Desa, antara lain dominasi penganggaran yang bersifat earmark, rendahnya realisasi infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar, serta belum optimalnya peran pendamping dan Supra Desa dalam mendukung desa mengidentifikasi dan mengelola potensinya.

Dari sisi akademisi, Ilmiawan Auwalin (Ketua Program Studi FEB Universitas Airlangga) menyampaikan bahwa Dana Desa telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kapasitas fiskal desa. Namun demikian, desa masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya di sektor pertanian serta dalam aspek perencanaan dan penganggaran.

Sementara itu, Yudi Irwanto (Kepala DPMD Kabupaten Tulungagung) menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran di daerah, serta pentingnya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia menyampaikan bahwa sejumlah BUMDes telah mulai memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Melalui diskusi ini, disimpulkan bahwa penguatan pembinaan, pendampingan, transparansi, serta sinergi antar level pemerintahan menjadi kunci dalam memastikan Dana Desa dikelola secara optimal. Dengan tata kelola yang baik, Dana Desa diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan, penguatan BUMDes, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Timur kembali memperkuat perannya sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan pegawai keuangan negara di daerah. Kanwil DJPb Jawa Timur menggelar kegiatan Penyampaian Laporan Spending Review Tingkat Wilayah Periode Triwulan IV Tahun 2025 pada Kamis (18/12/2025). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams ini dihadiri oleh 30 satuan kerja (satker) lingkup Kanwil DJPb Jawa Timur dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Wahidin.

Dalam sambutannya, Bapak Wahidin menekankan bahwa spending review bukan sekadar ritual administratif akhir tahun, melainkan sebuah instrumen vital untuk memastikan "kesehatan" belanja pemerintah. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 yang telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024, fokus pelaksanaan anggaran kini telah bergeser dari sekadar penyerapan menjadi kualitas belanja (quality of spending). "Kita tidak hanya mengejar angka realisasi, tetapi memastikan setiap rupiah APBN menghasilkan outcome yang nyata bagi masyarakat Jawa Timur," ujar beliau dalam pembukaannya.

Laporan Spending Review Triwulan IV 2025 ini menyoroti empat fokus utama: identifikasi inefisiensi akun, evaluasi realisasi rendah, analisis belanja perjalanan dinas, serta efektivitas Program Strategis Pemerintah. Berdasarkan data yang diolah dari aplikasi Sintesa dan OMSPAN, Kanwil DJPb Jawa Timur menemukan sejumlah catatan kritis yang perlu menjadi perhatian para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di tahun mendatang.

Salah satu sorota utama dalam laporan ini adalah penggunaan akun belanja barang non-operasional lainnya (521119). Hasil telaah menunjukkan adanya indikasi penggunaan akun ini sebagai "kantong penampungan". Penggunaan akun ini memberikan sinyal perlunya penguatan detail dalam penyusunan anggaran. Penyesuaian proporsi realisasi akun 521119 yang lebih proporsional terhadap total belanja barang akan mencerminkan kematangan perencanaan Satker, sehingga dukungan anggaran terhadap tugas dan fungsi menjadi lebih akuntabel dan tepat sasaran.

Sebagai contoh kasus inefisiensi, laporan mencatat adanya penurunan efisiensi yang signifikan pada beberapa Kementerian/Lembaga (K/L). Salah satunya terlihat pada Kementerian Transmigrasi, di mana akun 5215 teridentifikasi sebagai akun yang paling tidak efisien dengan realisasi hanya mencapai 9,98% (yoy). Temuan serupa juga didapati pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengalami penurunan efisiensi drastis pada akun 5331, dengan realisasi hanya 3,34% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 88,11%. Data ini juga menjadi sinyal peringatan agar perencanaan belanja operasional di masa depan lebih detail dan tidak lagi mengandalkan akun-akun "sapu jagat". 

Selain inefisiensi, spending review kali ini juga membedah akun-akun dengan realisasi sangat rendah yang berpotensi menjadi idle money. Temuan spesifik menunjukkan bahwa akun Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan (533118) hanya terealisasi sebesar 9%, dan Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah (531114) hanya mencapai 14%. Bahkan, pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, akun Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah (531115) hanya menyentuh 5%.

Rendahnya penyerapan pada akun-akun modal ini mengindikasikan adanya kendala eksekusi di lapangan atau perencanaan yang tidak matang. Dana yang tertahan di akun-akun ini sejatinya bisa dialihkan (revisi) untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak jika teridentifikasi lebih awal, sehingga manfaat APBN bisa lebih optimal dirasakan masyarakat.

Isu klasik mengenai belanja perjalanan dinas juga menjadi bahasan hangat dalam diskusi daring tersebut. Analisis dilakukan terhadap 5 K/L dengan realisasi perjalanan dinas terendah. Secara statistik, penyerapan yang rendah (berkisar 9-20%) bisa dimaknai sebagai efisiensi. Namun, pola realisasinya menunjukkan anomali. 

Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Badan Pangan Nasional, misalnya, tidak terdapat realisasi belanja perjalanan dinas sama sekali pada semester pertama (Januari-Juni/Agustus). Realisasi justru menumpuk di triwulan terakhir. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah ini murni penghematan, atau justru indikasi kegiatan yang tertunda dan dipaksakan berjalan di akhir tahun? Pola penumpukan di akhir tahun berisiko menurunkan kualitas output kegiatan karena dilaksanakan dalam waktu yang sempit.

Dalam konteks regional, spending review juga memotret capaian tujuh isu strategis di Jawa Timur. Kabar baik datang dari Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun yang mencatatkan realisasi optimal sebesar 92%, menandakan perencanaan yang matang. Sebalinya, Program Pembinaan Ketenagakerjaan dan Program Prasarana Strategis masih mencatatkan realisasi yang sangat minim, masing-masing 5% dan 10%. Ketimpangan ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memastikan program prioritas nasional benar-benar berjalan di daerah.

Menutup kegiatan, Wahidin dan tim penyusun laporan menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Satuan kerja didorong untuk lebih memanfaatkan teknologi digital, seperti pertemuan daring, sebagai langkah konkret efisiensi anggaran. Selain itu, perbaikan pola penyusunan anggaran harus lebih mengedepankan kebutuhan riil (based on actual need) dan menghindari copy-paste anggaran tahun sebelumnya. Diharapkan, hasil spending review ini menjadi cerminan bagi seluruh pengelola keuangan di Jawa Timur untuk menyongsong Tahun Anggaran 2026 dengan tata kelola yang lebih akuntabel, efisien, dan berdampak.

Surabaya, 26 November 2025 — Dalam upaya mendukung percepatan akses pembiayaan dan mendorong pencapaian program prioritas nasional di sektor perumahan, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan rapat koordinasi mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan pembahasan Proposal Kredit KDMP Jawa Timur pada Selasa (2/12) dan dihadiri oleh perwakilan bank penyalur serta mitra terkait. 

Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi, menyamakan persepsi, serta memastikan efektivitas pelaksanaan dua program pembiayaan yang memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan memperkuat struktur ekonomi daerah. KUR Perumahan merupakan salah satu program pemerintah yang memberikan dukungan pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat mengakses rumah layak huni dengan skema kredit terjangkau. Sementara itu, skema Kredit Dana Manfaat Pemerintah (KDMP) dirancang untuk memperluas akses pembiayaan melalui pendekatan kolaboratif yang berbasis kebutuhan daerah.

Dalam agenda pertama, peserta rapat membahas perkembangan penyaluran KUR Perumahan di Jawa Timur. Masing-masing bank penyalur menyampaikan capaian realisasi, kendala lapangan, serta strategi percepatan yang telah ditempuh. Diskusi menyoroti pentingnya penyederhanaan proses, perluasan outreach kepada masyarakat, serta penguatan sosialisasi manfaat KUR Perumahan di daerah-daerah dengan permintaan tinggi.

Agenda kedua memfokuskan pembahasan pada Progress Proposal Kredit KDMP Jawa Timur, termasuk kesiapan teknis, proses asesmen, dan potensi sektor yang dapat didukung melalui skema pembiayaan ini. Melalui paparan dan diskusi, diperoleh sejumlah rekomendasi tindak lanjut untuk memperkuat efektivitas implementasi serta memastikan bahwa setiap proposal yang diajukan memiliki dampak nyata terhadap penguatan perekonomian daerah.

Rapat ini juga menjadi forum bagi bank-bank penyalur untuk menyampaikan kontribusi dan realisasi masing-masing, sekaligus mengidentifikasi langkah perbaikan yang dapat ditempuh secara bersama. Melalui pendekatan koordinatif, diharapkan pelaksanaan KUR Perumahan dan Kredit KDMP dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam, menegaskan bahwa keberhasilan dua program pembiayaan ini bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan, komunikasi intensif, serta komitmen untuk menjaga kualitas penyaluran pembiayaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Surabaya, 26 November 2025 — Kondisi fiskal Provinsi Jawa Timur pada Triwulan III 2025 menunjukkan tren yang kuat dan berada dalam zona aman. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur mencatat bahwa stabilitas fiskal di wilayah tersebut masih terjaga dengan baik dan bahkan berada di atas rata-rata capaian nasional.

Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam, dalam agenda ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur, Rabu (26/11), menyampaikan bahwa sejumlah indikator utama fiskal memperlihatkan performa positif, mulai dari penerimaan negara, kualitas belanja pemerintah, hingga stabilitas ekonomi daerah. “Jika melihat indikator yang ada, posisi fiskal Jawa Timur berada di atas rerata nasional,” ujarnya.

Saiful menambahkan, ketahanan fiskal tersebut ditopang oleh pergerakan ekonomi daerah yang tetap dinamis, aktivitas masyarakat yang tinggi, serta peran sektor-sektor strategis yang terus mendorong pertumbuhan.

Menjelang akhir tahun, Kanwil DJPb Jawa Timur bersama Kemenkeu Satu Jawa Timur serta Pemerintah Daerah terus memantau potensi tekanan harga yang biasanya meningkat menjelang masa liburan dan perayaan hari besar. Upaya pengendalian inflasi menjadi prioritas, salah satunya melalui akselerasi realisasi belanja pemerintah.

Pemerintah, lanjut Saiful, mendorong satuan kerja untuk segera mengoptimalkan penggunaan anggaran. “Salah satu langkah pengendalian inflasi adalah percepatan realisasi belanja, khususnya belanja pemerintah. Target kami, realisasi anggaran minimal mencapai 98% pada akhir tahun,” ungkapnya.

Menurutnya, percepatan belanja berperan sebagai instrumen yang efektif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Belanja yang terserap dengan optimal dapat memperluas konsumsi masyarakat, mendorong aktivitas sektor riil, serta menahan dampak inflasi melalui peningkatan output ekonomi.

“Dengan belanja yang dipercepat, kita berharap ada dorongan positif terhadap pertumbuhan. Seandainya terjadi tekanan inflasi, dampaknya dapat terimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat,” jelas Saiful.

Pertemuan ALCo APBN KiTA Regional Jawa Timur Triwulan III 2025 ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi regional sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal di Jawa Timur.

Saiful menutup pernyataannya dengan optimisme. Ia memastikan bahwa kinerja fiskal yang solid akan menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi Jawa Timur dalam menghadapi dinamika nasional dan global di penghujung 2025.

Surabaya, 20 November 2025 – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, melakukan kunjungan kerja ke KPPN Malang untuk meninjau langsung perkembangan kinerja, tata kelola anggaran, serta berbagai inovasi layanan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025. Kegiatan ini menjadi forum pemaparan kinerja unit sekaligus penyampaian arahan strategis dari Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, menyampaikan overview pelaksanaan tugas yang meliputi profil SDM, kondisi keuangan, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Efisiensi anggaran terus dilakukan sejak awal tahun, termasuk pemblokiran Rp632 juta dan penghematan berbagai belanja operasional.

Dari sisi BMN, KPPN Malang mengelola delapan rumah dinas, empat mobil, dua motor, gedung kantor, serta Gedung RCE Center yang berstatus cagar budaya. Optimalisasi aset dilakukan melalui penetapan tarif sewa Gedung RCE sebesar Rp1.118.000 per hari mulai 2 Oktober 2025.

KPPN Malang juga menegaskan komitmennya sebagai kantor inklusif ramah kelompok rentan dengan menyediakan fasilitas aksesibilitas seperti ramp, guiding block, ruang tenang, ruang ibu dan anak, toilet disabilitas, dan loket prioritas. Dua Juru Bahasa Isyarat tersertifikasi serta kerja sama dengan Kemensos dan Omah Gembira memperkuat layanan bagi kelompok disabilitas. Hingga kini, sembilan inovasi layanan inklusif telah dijalankan.

Pada sesi teknis, setiap seksi memaparkan capaian masing-masing, termasuk penyaluran TKD dan Dana Desa, digitalisasi pembayaran, pembinaan pejabat perbendaharaan, serta penyaluran pembiayaan UMi yang telah mencapai Rp245,10 miliar kepada 45.243 debitur.

Mengakhiri kunjungan, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur memberikan arahan terkait peningkatan pengunjung Gedung RCE, penyempurnaan IKU agar lebih mencerminkan pekerjaan nyata, dan evaluasi desain Dana Desa agar lebih efektif menjawab tantangan di daerah.

Surabaya, 18 November 2025 – Media Briefing Bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Triwulan IV Tahun 2025 digelar pada Selasa, 18 November 2025 di Mahameru Restaurant, Surabaya. Empat otoritas keuangan—Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan—menyampaikan perkembangan ekonomi Jawa Timur, stabilitas sektor keuangan, pasar modal, hingga posisi APBN. Pertemuan ini memperlihatkan bahwa Jawa Timur terus menjadi salah satu pilar ekonomi nasional, dengan kinerja makro yang relatif kuat di tengah ketidakpastian global.

Ekonomi Jawa Timur Tetap Tangguh

Kepala Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menjelaskan bahwa ekonomi Jawa Timur berada dalam kondisi yang stabil. Inflasi tercatat 2,69%, lebih rendah dari inflasi nasional, sementara konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama pertumbuhan dengan porsi lebih dari 60%. Penjualan ritel meningkat terutama pada produk rumah tangga, hobi, dan rekreasi.
Meski ekspor sedikit melambat, komoditas unggulan seperti minyak, kayu, produk kimia, tembakau, kakao, dan hasil laut tetap menunjukkan pertumbuhan positif. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2025 akan berada pada kisaran 4,7%–5,5%.

Pasar Modal dan Pembiayaan UMKM Menguat

Kepala OJK Jawa Timur, Yunita Linda Sari, menyampaikan bahwa pasar modal Indonesia menunjukkan tren positif. Sebanyak 58 perusahaan melakukan IPO sepanjang 2025 dengan total dana Rp 15,15 triliun. Jumlah investor reksa dana tumbuh lebih dari 60%, menandakan semakin inklusifnya pasar keuangan. Selain itu, POJK 19/2025 memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM untuk memperkuat sektor usaha kecil di daerah.

Stabilitas Perbankan dan Tantangan Inklusi Keuangan

Kepala LPS Wilayah II, Bambang S. Hidayat, menegaskan komitmen LPS dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui pembayaran klaim penjaminan yang cepat. Total klaim penjaminan yang telah diselesaikan mencapai Rp327 miliar.
LPS juga menyoroti tantangan inklusi keuangan nasional, di mana sekitar 19,9% masyarakat belum memiliki rekening bank. LPS menargetkan peningkatan literasi keuangan di Ponorogo, Tulungagung, dan Pamekasan.

APBN Jawa Timur Surplus, Program Prioritas Berjalan Baik

Kemenkeu Satu Jatim memaparkan perkembangan APBN Jawa Timur hingga Triwulan III 2025. Pendapatan negara mencapai Rp 180,63 triliun, sementara belanja negara Rp92,09 triliun, menghasilkan surplus Rp88,54 triliun. Meski demikian, beberapa jenis pajak mengalami kontraksi akibat pemusatan pembayaran pajak, transisi Coretax, dan penurunan produksi rokok.

Kanwil DJPb Jawa Timur menambahkan bahwa sejumlah program prioritas menunjukkan capaian kuat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 5,26 juta penerima manfaat. Program Koperasi Merah Putih telah membina 3.661 gerai koperasi melalui pendanaan bank-bank Himbara dan BSI. Sementara itu, Sekolah Rakyat telah berkembang hingga 26 sekolah dari target 45.

Jember, 5 November 2025 – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Jember. Dalam kunjungan tersebut, beliau didampingi oleh Kepala Bidang PPA I, Wahidin, dan Kepala KPPN Jember, Teguh Irwanto. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil DJPb Jawa Timur dalam memperkuat peran sebagai TREFA yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan keuangan negara, tetapi juga pada dampak sosial dari kebijakan fiskal, khususnya di bidang pendidikan.

Sekolah Rakyat Jember merupakan lembaga pendidikan berasrama bagi sekitar 100 siswa tingkat SD dan SMP yang berasal dari latar belakang kurang beruntung. Sebagian besar siswa merupakan anak putus sekolah, penerima bantuan sosial, atau berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rentan. Dengan semangat inklusif, sekolah ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta pembentukan karakter dalam lingkungan yang positif. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Kanwil DJPb Jawa Timur berdialog dengan para pengajar, di antaranya Andika, Dimas, dan Livia, untuk mendengarkan langsung berbagai tantangan yang dihadapi sekolah dalam pengelolaan operasional dan keuangan. Beberapa isu yang disampaikan mencakup keterlambatan pencairan anggaran dari pusat, keterbatasan fasilitas sekolah dan asrama, serta kebutuhan pendampingan psikologis bagi siswa yang memiliki latar belakang sosial kompleks.

Kunjungan ini juga menjadi sarana bagi DJPb untuk memahami lebih dalam pelaksanaan program nasional pemerintah di tingkat akar rumput, terutama dalam memastikan bahwa penyaluran APBN berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Melalui koordinasi antara Kanwil DJPb, KPPN Jember, dan instansi terkait, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat berlangsung lebih lancar. Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur menyampaikan apresiasi atas dedikasi para guru dan pengelola Sekolah Rakyat Jember yang tetap berkomitmen memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak di tengah keterbatasan. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pengelolaan keuangan negara tidak hanya berdampak pada efisiensi fiskal, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen DJPb Jawa Timur dalam memperkuat sinergi antara pengelolaan keuangan negara dan pembangunan sosial, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi kemajuan bangsa.

Surabaya, 20 Oktober 2025 – Perekonomian Jawa Timur menunjukkan kinerja yang solid pada Triwulan II tahun 2025 dengan pertumbuhan mencapai 5,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,12%. Capaian ini menegaskan peran Jawa Timur sebagai salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara II Surabaya, yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur, serta Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN (KPTIK).

Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim menjelaskan, sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga (RT) dengan kontribusi sekitar 60,98%, menandakan daya beli masyarakat tetap kuat dan resilien di tengah tekanan inflasi.

Sementara itu, inflasi Jawa Timur per September 2025 tercatat sebesar 2,53% (yoy), lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 2,65%. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga-harga di Jawa Timur relatif lebih terkendali dibandingkan rata-rata nasional. “Inflasi di Jawa Timur terutama disumbang oleh komponen pangan seperti makanan, minuman, dan tembakau, sementara komponen lainnya relatif stabil,” jelasnya.

Dari sisi perdagangan, Jawa Timur mencatat surplus perdagangan sebesar USD 0,42 miliar hingga Agustus 2025. Nilai ekspor mencapai USD 19,58 miliar, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh lonjakan ekspor komoditas nonmigas seperti perhiasan/permata dan produk kimia yang naik hingga 54,39%.

Sementara itu, nilai impor tercatat menurun dari USD 20,02 miliar menjadi USD 19,16 miliar. “Selama empat bulan terakhir, neraca perdagangan Jawa Timur secara konsisten mencatat surplus,” ungkap Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur.

Dari sisi fiskal, kinerja penerimaan pajak bruto di Jawa Timur hingga September 2025 tercatat sebesar Rp84,28 triliun, dengan rata-rata penerimaan bulanan (Juli–September) sebesar Rp9,21 triliun. Kondisi ini menunjukkan stabilitas dan daya tahan ekonomi daerah di tengah penyesuaian kebijakan nasional dan dinamika industri.

Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai hingga September 2025 mencapai Rp100,5 triliun, atau 67,55% dari target APBN, tumbuh 4,03% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan penerimaan bea keluar dan cukai, terutama dari komoditas ekspor yang menunjukkan kinerja positif.

Dalam sesi doorstop, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur menambahkan bahwa realisasi belanja negara hingga akhir Triwulan III 2025 telah mencapai sekitar 70 persen dari pagu APBN. “Realisasi ini menunjukkan tren positif dan relatif stabil dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.

Beliau juga menyampaikan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) tumbuh positif secara tahunan (yoy), didorong oleh peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 24,30%, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia.