Liputan Focus Group Discussion Barang dan Jasa Lingkup Ditjen Perbendaharaan di Jakarta.
Jakarta, Perbendaharaan.go.id,- Untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi teknis terhadap peraturan dan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta untuk meningkatkan kualitas, dan akuntabilitas di bidang pelaksanaan pengadan barang/jasa, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengumpulkan para Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan dalam sebuah acara Focus Group Discussion Barang/Jasa di Jakarta pada hari Rabu sd Jumat (11-13/06).

Hadir dalam acara FGD tersebut adalah para kepala bagian lingkup Setditjen Perbendaharaan, Auditor Madya Itjen Kementerian Keuangan, Supardjo.

Dalam pembukaan acara, Kepala Bagian Umum Setditjen Perbendaharaan, Heru Pudyo Nugroho, selaku ketua panitia, melaporkan beberapa materi yang akan di sampaikan selama FGD Barang/Jasa antara lain: pertama, current issue pengadaan barang/jasa pemerintah, kedua tata cara penyusunan HPS dan pembuatan kontrak untuk pekerjaan jasa konstruksi, ketiga, identifikasi dan mitigasi risiko dalam pengadan barang/jasa, keempat, standar prosedur pembangunan gedung dan bangunan negara, kelima, teknis pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta keenam, monev RUP lingkup Ditjen Perbendaharaan. Sedangkan untuk pendalaman materi dan masukan-masukan yang mungkin ada dari peserta diagendakan pada kegiatan diskusi kelompok dengan topik-topik strategis dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Dikesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, dalam pengarahannya yang sekaligus membuka secara resmi acara FGD Barang/Jasa, menjelaskan dan berharap bahwa paket pekerjaan pengadaan yang harus ditangani oleh PPK di lingkungan Ditjen Perbendaharaan sebanyak 1.683 paket, dengan total pagu sebesar Rp284,57 milyar, dapat dilaksanakan sesuai denga ketentuan dan prosedur yang berlaku.

&ldquoSecara kuantitas, volume transaksi tahun ini mengalami sedikit penurunan daripada tahun 2013, namun demikian kami berharap dari sisi kualitas pengadaan diharapkan akan mengalami peningkatan.&rdquo Harap Haryana.

Haryana menyadari bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai PPK tidak mudah, karena sering dihadapkan dengan kompleksitas permasalahan dilapangan dan adanya risiko kerugian negara sampai dengan ancaman fisik, namun ada keoptimisan bahwa pelaksaan tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik asalkan sesuai dengan kententuan dan prosedur yang berlaku.

&ldquoSaya yakin dengan spirit yang kita miliki sebagai insan perbendaharaan yang dilandasi dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, serta dengan berbekal kemampuan teknis di bidang pengadaan barang/jasa yang cukup, Bapak/Ibu sekalian mampu melaksanakan tugas-tugasnya.&rdquo Ungkap Haryana dihadapan 220 peserta yang mayoritas adalah PPK.

Focus Group Discussion Barang/Jasa tahun 2014 dilaksanakan selama 3 hari di Jakarta, di hari pertama atau tepatnya setelah pembukaan diisi dengan pemaparan dari Supardjo dengan materi berjudul Identifikasi dan Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa, di hari kedua materi dengan tema current issue Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disampaikan oleh M. Aris Supriyanto, Kasubdit Barang dan Jasa-LKPP, kemudian materi dengan tema Monitoring dan Evaluasi RUP Lingkup Ditjen Perbendaharaan TA. 2014 disampaikan oleh Kabid Registrasi dan Verifikasi Pusat LPSE Kemenkeu, Samsul Hidayat, kemudian dilanjutkan oleh Direktur Kebijakan Pengadaan Umum-LKPP, Setya Budi Arijanto, dengan tema Tata Cara Penyusunan HPS dan Pembuatan Kontrak Pekerjaan Konstruksi. Sedangan pada hari ketiga materi berjudul Standar Prosedur Pembangunan Gedung Dan Bangunan Negara disampaikan oleh Inspektur Khusus Itjen Kementerian PU, Netty Malemna, dan dilanjutkan dengan materi Teknis Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi disampaikan oleh KSD PPERN Direktorat PBL Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, Wahyu Kusumosusanto.

Oleh: Sugeng W-Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapat Koordinasi Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Se Kalimantan
Banjarbaru, perbendaharaan.go.id - Kondisi APBN tahun 2014 dan tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah merupakan dua isu yang memerlukan perhatian cukup serius bagi jajaran Ditjen Perbendaharaan.Demikian pesan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dalam keynoth speech Rapat Koordinasi Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Se Kalimantan (4/6).

Tahun 2014 merupakan tahun yang sulit bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. APBN mengalami tekanan yang luar biasa akibat membengkaknya subsidi karena pelemahan nilai rupiah. Hal ini diperparah dengan kemungkinan tidak tercapainya target penerimaan pajak akibat kegiatan perekonomian Indonesia yang belum stabil.

&ldquoDampak krisis keuangan di eropa yang berpengaruh di tahun 2013 rupanya bergeser ke tahun 2014&rdquo jelasnya. Akibat kondisi itu, pemerintah telah membuat kebijakan dengan memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp. 100 Triliun. Untuk itu, Marwanto mengharapkan kehati-hatian jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk mencegah terjadinya pagu minus apabila revisi DIPA terkait pemotongan anggaran tersebut turun.

Lebih lanjut, Marwanto mengingatkan agenda lain yang harus menjadi perhatian serius adalah tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk bisamerepresentasikan tugas-tugas Kementerian Keuangan di daerah. Marwanto mengharapkan kesungguhan Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan tugas-tugas BKF yang telah diserahkan mengingat pekerjaan tersebut bukan nature Ditjen Perbendaharaan .

&ldquoPada saat melakukan Kajian Fiskal Regional dan spending review, jangan tanya Surat Edaran dirjennya, karena ini sesuatu yang kemudian harus kita lakukan dengan pendekatan sedikit berbeda dengan pendekatan treasury manajemen. Pada saat melakukan analisis-analisis, yang harus dilakukan adalah belajar dari literatur dan teman-teman yang lain yang bisa melakukan analisis. Pekerjaan ini memerlukan sedikit perubahan mindset&rdquo tegas mantan Dirjen Perimbangan Keuangan ini.

Selain itu, tugas baru lainnya yang dilimpahkan kepada Ditjen Perbendaharaan adalah belanja transfer daerah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi belanja transfer daerah selama ini tidak dapat berjalan karena keterbatasan SDM. Untuk itu, Marwanto berharap agar para Kepala Kanwil dapat menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah berupa MoU maupun pertemuan berkala sehingga tugas monitoring dan evaluasi dapat tertangani dengan baik.

Terakhir, Marwanto mengapresiasi inisiatif Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Se Kalimantan untuk menggelar rapat koordinasi, sehingga bisa saling sharing pengalaman diantara Kanwil dan KPPN.

&ldquoSaya kira ini merupakan momen yang bagus karena ini baru pertama dimana kanwil-kanwil satu pulau berkumpul melakukan rapat koordinasi, sehingga dapat melakukan sharing pengalaman diantara Kantor Wilayah dan KPPN yang berada disatu kepulauan. Karena dengan kantor yang sama, isu-isu yang dibahas merupakan isu-isu yang hampir seragam sehingga solusi yang dilakukan disalah satu kantor bisa diterapkan dengan baik dikantor daerah&rdquo pungkas ayah tiga anak ini.

Perhelatan akbar ini dihadiri pejabat lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN Se Kalimantan dan dilaksanakan dari tanggal 4 s.d. 6 Juni 2014 dengan mengangkat tema &ldquoDengan Semangat Borneo, Satukan Langkah dan Ikhtiar Menuju Visi Baru Ditjen Perbendaharaan&rdquo. Kiswandoko, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dalam laporan sebelumnya mengungkapkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun semangat pegawai yang bertugas di Kalimantan guna mewujudkan visi baru Ditjen Perbendaharaan.

Kegiatan ini disi dalam dua sesi panel yangmenghadirkan pejabat dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Direktur PNBP Ditjen Anggaran sebagai narasumber dengan membawakan materi implementasi SIMPONI, MPN G2, Piloting SPAN, Persiapan Akuntansi Berbasis Akrual, Kebijakan Penataan SDM dan Implementasi IKU Tahun 2014.Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur juga berkesempatan hadir memberikan sharing pengalaman implementasi SPAN di Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan Rapat Komisi sebagai agenda berikutnya menghasilkan matriks kesimpulan terkait dengan Kajian Fiskal Regional dan Implementasi IKU 2014 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk diusulkan kepada pengambil kebijakan di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Selain itu, acara penandatangan Piagam Borneo oleh para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Se Kalimantan menjadi sebuah momentum ikrar penyatuan komitmen dan tekad bersama jajaran Ditjen Perbendaharaan Se Kalimantan untuk mewujudkan visi baru Ditjen Perbendaharaan.

Oleh : Abd. Gafur &ndash Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Liputan Rapat Kerja Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan di Jakarta
Jakarta, perbendaharaan.go.id,- Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono di hadapan peserta Rapat Kerja Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan (Raker SKKI) Tahun 2014 di Jakarta, Selasa (3/6).

&ldquoSaya mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran baik di Kantor Pusat maupun Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan, bahwa kita telah memenuhi indikator-indikator penilaian tingkat kematangan pelaksanaan manajemen risiko di tahun 2013, sehingga Ditjen Perbendaharaan mendapat predikat &ldquorisk defined&rdquo atau risk maturity level 3 dari 5 level&rdquo. Lanjutnya.

Menurut Marwanto, penilaian tersebut telah searah dengan hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2013, dimana 36,7% Kanwil (11 Kanwil) memenuhi kategori sangat baik, sedangkan sisanya sebanyak 63,3% Kanwil (19 Kanwil) memenuhi kategori baik, dimana Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta meraih peringkat pertama.

Dalam arahan tersebut, disampaikan juga bahwa di bidang pelayanan, Ditjen Perbendaharaan meraih indeks kepuasan pengguna layanan di tahun 2013 sebesar 4,09 yang terus meningkat sejak tahun 2011 dan selalu berada di atas rata-rata Kementerian Keuangan. Untuk tahun 2013 yang lalu, Makassar dan Surabaya memberikan kontribusi skor kepuasan pengguna layanan tertinggi, yaitu sebesar 4,23 dari skala 5.

&ldquoTerkait bidang pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2013, kita telah mendapatkan pengakuan berupa akreditasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN dan RB pada KPPN Malang, dimana hanya Kementerian Keuangan yang lulus mendapatkan status tersebut dari 37 K/L yang dinilai.&rdquo

&ldquoNamun demikian, saya harus mengingatkan agar kita tidak lekas berpuas diri dan mencoba untuk terus melakukan benchmarking kualitas pelayanan kepada best practice internasional sesuai dengan visi Ditjen Perbendaharaan, melalui dukungan pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001.&rdquo Pesan Marwanto.

Selain itu, Marwanto mengingatkan bahwa hasil yang telah dicapai di tahun 2013 agar terus dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat bahwa beberapa program tersebut masih berlanjut di tahun 2014, yaitu: pertama, penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada KPPN Semarang II dan KPPN Bangko kedua, pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan di semester II tahun 2014 yang akan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan < em>ketiga, penilaian tingkat kematangan manajemen risiko oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada sampel yaitu Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta keempat, penilaian tingkat penerapan pengendalian intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada sampel yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Pada Raker SKKI Tahun 2014 kali ini dihadiri oleh para direktur lingkup Ditjen Perbendaharaan, para kepala bagian pada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, serta narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, yaitu: Alexander Zulkarnain, Inspektur III, Gonijaya, Inspektur VII, serta M. Rahman Ritza, Inspektur Bidang Investigasi.

Setelah arahan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan masing-masing narasumber memberikan materi dengan judul Sistem Pengendalian Internal Sebagai Penjamin Kualitas Pelayanan Publik yang disampaikan oleh Alexander Zulkarnain. Dilanjutkan dengan materi yang berjudul Manajemen Resiko Sebagai Penjamin Pencapaian Kinerja Organisasi yang disampaikan oleh Robert Gonijaya. Sedangkan materi terakhir disampaikan oleh M. Rahman Ritza dengan judul Manajemen Pengaduan Sebagai Perwujudan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Penguatan Pengawasan.

Oleh: Sugeng W dan Tino AP &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rakortek Seksi Bank di Jakarta
Jakarta, perbendaharaan.go.id,- Untuk menindaklanjuti hasil audit BPK atas Laporan Keuangan BUN TA. 2013 Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Seksi Bank di Jakarta pada hari Senin (21-23/5 dan 2-4/6).

Hadir dalam pembukaan Rakortek yang mengambil tema: &rdquomeningkatkan peran seksi bank dalam rangka mewujudkan pengelolaan kas yang pruden, efesien dan optimal&rdquo tersebut adalah Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, Direktur Pengelolaan Kas Negara, Rudi Widodo, para Kasubdit lingkup Direktorat PKN serta para kepala Seksi Bank KPPN dan Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia.

Kasubdit Rekening Kas Negara, Arif Rahman Hakim, selaku ketua panitia menyampaikan dalam laporannya bahwa tujuan dari rakortek ini adalah untuk memberikan pembinaan terhadap KPPN dan Kanwil khususnya terkait dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan BUN TA. 2013 sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan temuan BPK atas Laporan Keuangan BUN TA 2014 khususnya yang terkait dengan tugas-tugas di KPPN, serta update dan perkembangan sistem penerimaan dan pengeluaran negara khususnya terkait dengan MPN Generasi ke-2 dan SPAN.

Senada dengan tujuan dari rakortek tersebut, Rudi Widodo dalam arahannya menyampaikan pesan kepada peserta untuk selalu melakukan koordinasi teknis, menyamakan persepsi serta menyatukan pandang terkait beberapa hal diantaranya yaitu, pertama, terkait dengan penatausahaan Penerimaan Negara melalui MPN-G2, kedua, lebih meningkatkan pemahaman terhadap PMK No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pemahaman terhadap Perdirjen No. 3/PB/2014.

&ldquoTerbitnya peraturan ini (PMK No. 162/PMK.05/20013 dan Perdirjen No. 3/PB/2014-red) harus saudara kawal dalam implementasinya, ketentuan ini merupakan pedoman bagi bendahara, sehingga tujuan yang hendak kita capai dapat terwujud.&rdquo Pesan Rudi Widodo.

Kemudian yang ketiga, mengenai penyelesaian beberapa temuan BPK TA. 2013 yaitu: penyelesaian permasalahan Uang Persediaan (Kas di Bendahara Pengeluaran) dan Akurasi Kiriman Uang serta Penyelesaian Kiriman Uang, Rudi berpesan agar segera dituntaskan dengan mengacu kepada beberapa ketentuan yang sudah diterbitkan.

&ldquoUntuk antisipasi agar dapat mengurangi atau menghilangkan permasalahan yang sama di masa yang akan datang, KPPN harus melakukan verifikasi atas LPJ yang disampaikan oleh bendahara ke KPPN.&rdquo Pesan Pejabat yang pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil Ditjen PBN Prov. DIY Yogyakarta.

&ldquoKoordinasi yang baik antara KPPN KBI Induk dan KPPN Non KBI terkait kiriman uang dapat mengurangi selisih kiriman uang yang disebabkan oleh selisih antara fisik dan catatan SAL.&rdquo Lanjut Rudi.

Sedangkan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Rudi Widodo berpesan agar selalu memonitor transaksi kiriman uang di wilayah kerjanya dan segera menindaklanjuti apabila terdapat selisih data kiriman uang antara KPPN KBI Induk dengan KPPN Non KBI.

Keempat, terkait dengan penggunaan akses BIG-eB (Bank Indonesia Government Elektronik Banking) pada KPPN KBI, Rudi Widodo menjelaskan bahwa Direktorat PKN akan memperluas sistem BIG-eB kepada KPPN KBI untuk dapat memonitor saldo dan transaksi penerimaan negara di Bank Indonesia secara real time, dan memonitor saldo pada Rekening Khusus secara langsung (H+0) dalam rangka implementasi pembebanan SP2D Reksus sehingga KPPN dapat memastikan kecukupan dana pada reksus ketika menerbitkan SP2D.

Rudi Widodo juga menyinggung mengenai penyusunan Laporan Realisasi APBN (Buku Merah) yang sangat memerlukan dukungan data keuangan yang reliable, salah satunya adalah data realisasi APBN.

&ldquoKualitas laporan ditentukan dari kualitas data sumber untuk menghasilkan Laporan Realisasi APBN yang handal.&rdquo

Di akhir sambutannya, Rudi menyampaikan mengenai Aplikasi dan Pengelolaan Data KPPN yang telah dikembangkan oleh Dit. SP yang diberi nama Aplikasi Laporan Wilayah.

&ldquoUntuk mewujudkan LKPP yang akurat, akuntabel dan transparan, Direktorat Sistem Perbendaharaan telah mengembangkan Aplikasi Laporan Wilayah. Namun KPPN tetap mengirimkan data dan memonitoring pada intra.perbendaharaan.go.id.&rdquo Jelasnya lebih lanjut.

&ldquoPengelolaan keuangan negara yang dilakukan dengan profesional, bersih, transaparan dan akuntabel diharapkan mampu memberikan output dan outcome yang optimal.&rdquo Tutup Rudi Widodo mengakhiri sambutannya.

Oleh: Sugeng dan Tino, Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Liputan Kunjungan Kerja Dirjen Perbendaharaan ke KPPN Wonosari.
Wonosari, Perbendaharaan.go.id,- Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, pada saat memberikan pengarahan kepada para pegawai KPPN Wonosari pada saat kunjungannya ke KPPN Wonosari, Jumat (30/5).

Kehadiran Dirjen Perbendaharaan yang didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Prov. DI. Yogyakarta, Alfiah, Kepala Bagian Adm. Kepegawaian Setditjen Perbendaharaan, Teguh Dwi Nugroho, serta Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY. Estu Wahudi disambut langsung oleh Kepala KPPN Wonosari, Jumiarsih.

Kunjungan kali ini merupakan kegiatan lanjutan Dirjen Perbendaharaan yang sebelumnya mengikuti acara FGD terkait PTN Badan Hukum yang diselengarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) di Kampus UGM pada pagi harinya.

&ldquoTerkait dengan tugas-tugas pokok yang sekiranya memerlukan pemecahan bersama, harap selalu berkoordinasi dengan kanwil dan kantor pusat dan terus dimonitoring.&rdquo Pesan pejabat yang lahir di Yogyakarta 55 tahun yang silam.

Pada kesempatan tersebut, Marwanto menyampaikan juga terkait tugas-tugas baru Ditjen Perbendaharaan (KFR, Spending Review, GFS, dan implementasi SPAN-red) menjadi tanggungjawab bersama oleh setiap pegawai.

Selanjutnya, terkait dengan dana transfer ke daerah, dijelaskan, bahwa Ditjen Perbendaharaan mendapatkan amanah untuk memonitoring dan mengevaluasi proyek-proyek yang dibiayai dari dana transfer ke daerah.

&ldquoKita harus memonitoring dan mengevaluasi proyek-proyek yang dibiayai oleh dana transfer ke daerah, hal ini merupakan tugas kita dalam rangka me-review pelaksanaan anggaran di daerah." Jelas pejabat nomor 1 di Ditjen Perbendaharaan itu.

&ldquoIni akan menambah peran Ditjen Perbendaharaan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah, dan untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan tersebut, diperlukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah.&rdquo Imbuhnya.

Tidak lupa pula pada kesempatan tersebut, Marwanto memberikan apresiasi terhadap kinerja para pegawai yang ikhlas mengabdikan diri kepada organisasi dengan berbagai tantangan yang menyertainya.

Diakhir arahannya, Marwanto berpesan bahwa SPAN menjadi perhatian seluruh pengelola anggaran di Indonesia, dan para pegawai diharapkan untuk bekerja sedikit lebih keras serta lebih sabar lagi dalam menghadapi berbagai tantangan yang menyertainya.

Tepatnya setelah Sholat Magrib, rombongan Dirjen Perbendaharaan menuju ke Yogyakarta untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta.

Oleh: Sugeng Wistriono

Liputan Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Perbendaharaan Ke Sumatera Barat

Liputan Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Perbendaharaan Ke Sumatera Barat
Padang, perbendaharaan.go.id, - &ldquoBekerja bukan semata-mata untuk hanya melaksanakan tugas, tetapi untuk kepentingan orang banyak, untuk itu mari kita bersinergi menanamkan nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk melaksanakan amanah yang terbaik untuk bangsa dan negara&rdquo. Merupakan sepenggal pesan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, dalam kunjungannya ke Sumatera Barat (23/05/2014).

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Sumatera Barat, Direktur Jenderal Perbendaharaan berkesempatan meninjau Kanwil dan sejumlah KPPN yang berada di wilayah Sumatera Barat. Dimulai dengan kunjungan ke KPPN Padang, dilanjutkan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, KPPN Solok dan berakhir di KPPN Bukittinggi.

Tepat pukul 8.00 WIB Dirjen Perbendaharaan yang didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara, R. Wiwin Istanti, serta Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan, Syafriadi, tiba di KPPN Padang dan langsung disambut oleh Kepala KPPN Padang, Subur Bahariyanto, beserta para pegawai.

Front Office KPPN padang yang tampak lapang dan lebih nyaman dengan berbagai fasilitas pendukung tak luput dari perhatian. Di sela-sela kunjungan itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyempatkan berdialog dengan beberapa satker yang saat itu sedang berada di ruang tunggu Front Office.

Setelah berkeliling melihat sarana dana prasarana KPPN Padang, Dalam acara pengarahan yang berlangsung di aula KPPN Padang, pejabat yang lahir di Yogyakarta 55 tahun yang lalu itu juga mengingatkan untuk terus meningkatkan inovasi dengan tidak mengabaikan aturan-aturan serta SOP yang ada. 

&ldquoGedung yang direnovasi tidak ada artinya apabila kita tidak turut merenovasi diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Ke depannya, renovasi ini diharapkan akan menjadikan pelayanan kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat!&rdquo tegasnya. 

Pukul 10.00 WIB, Dirjen Perbendaharaan dan rombongan melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan ini Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, R. Wiwin Istanti, menyampaikan berbagai capaian kegiatan serta kondisi kantor terkini. Dalam arahannya, Dirjen Perbendaharaan berpesan kepada segenap pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinisi Sumatera Barat untuk senantiasa bahu membahu, kompak dan menjalin sinergi yang Kuat dalam rangka mengemban tugas yang semakin berat sebagai representasi Kemenkeu di daerah.

Memenuhi agenda berikutnya, Dirjen Perbendaharaan beserta rombongan bertolak ke KPPN Solok yang ditempuh melalui perjalanan selama kurang lebih 1,5 jam dari Padang. Rombongan tiba pukul 15.00 WIB. Setelah melakukan peninjauan ruang &ldquopelayanan darurat&rdquo sehubungan gedung KPPN Solok tengah dalam renovasi, acara dilanjutkan dengan pengarahan dan tanya jawab yang dihadiri oleh seluruh pegawai KPPN Solok. Sebelum meninggalkan KPPN Solok, Dirjen Perbendaharaan berpesan kepada seluruh pegawai KPPN Solok agar senantiasa meningkatkan pelayanan kepada 

stakeholders.

&ldquoTolong dipastikan bahwa pelayanan KPPN Solok lebih meningkat, jaga, jangan sampai pelayanan kepada satker terhambat, walaupun harus bekerja di tempat yang masih darurat!&rdquo

Dalam kunjungan kerja ini Direktur Jenderal Perbendaharaan juga berkenan menghadiri acara syukuran atas selesainya renovasi gedung dan penataan 

layout KPPN Padang yang ditandai dengan pemotongan tumpeng dan makan bersama. Untuk menyemarakkan acara ini digelar pula &ldquo KIM &ldquo -sebuah permainan tradisional ranah minang yang menggabungkan antara pantun dan lagu serta doorprize menarik.

Keesokan harinya, Dirjen Perbendaharaan dan rombongan melakukan kunjungan ke KPPN Bukittinggi yang menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam dari Padang. Dalam pengarahannya Dirjen Perbendaharaan menjelaskan panjang lebar tentang reformasi birokrasi yang telah dilakukan sejak tahun 2007 di Ditjen Perbendaharaan khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya. Kementerian Keuangan adalah Kementerian yang telah mendapatkan remunerasi sejak awal. Hal ini dikarenakan Kementerian Keuangan dari awal reformasi birokrasi telah melakukan berbagai perbaikan mulai dari penyusunan proses bisnis, pembinaan Sumber Daya Manusia, pembentukan assesment center, serta janji layanan kepada mitra kerja.

(Oleh: Kontributor: Totok Suyanto, Rizki Dian Bareta)

Liputan Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Perbendaharaan ke KPPN Sekayu.
Sekayu, perbendaharaan.go.id, - Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Rina Rubiati, Kepala Bagian Umum Setditjen Perbendaharaan, Heru Pudyo Nugroho, dan Kepala Bagian Keuangan Setditjen Perbendaharaan, Ahmad Juhari, serta Kepala Bagian Umum dan para Kepala KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan berkesempatan berkunjung ke KPPN Sekayu pada Kamis (8/05/2014).

KPPN Sekayu merupakan KPPN di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dan berjarak kurang lebih 120 KM dari Palembang, jarak tersebut ditempuh oleh Dirjen Perbendaharaan beserta rombongan melalui jalur darat dalam waktu 3 s/d 4 jam dari Palembang.

Kunjungan orang nomor 1 di Ditjen Perbendaharaan di KPPN Sekayu tersebut langsung disambut oleh Kepala KPPN Sekayu, Ander, dan mempersilahkan Dirjen Perbendaharaan untuk melihat gedung dan ruang kerja KPPN Sekayu yang selanjutnya dilanjutkan dengan bertatap muka langsung dengan seluruh pegawai KPPN Sekayu sambil memberikan arahan yang bertempat di Aula KPPN Sekayu.

Diawal pengarahannya, Marwanto memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pegawai dan pejabat KPPN Sekayu atas pengorbanannya bertugas di luar home base.

&ldquoAsalkan kita ikhlas, amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh negara, maka pahala akan terus mengalir sepanjang hari.&rdquo Pesan pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan itu.

Selanjutnya dalam arahannya diungkapkan pula bahwa Ditjen Perbendaharaan telah memiliki standar gedung pelayanan yang sama, dan ini sekaligus menjadi identitas pelayanan Ditjen Perbendaharaan di daerah, hal ini dapat disimpulkan dari beberapa kunjungannya di KPPN atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan beberapa waktu sebelumnya.

&ldquoDengan adanya standarisasi sarana dan prasarana di KPPN dan Kanwil, maka ini adalah langkah yang efesien untuk memperkenalkan kantor kita kepada masyarakat, serta dari sisi renovasi/ pembangunan gedung baru akan lebih mudah dalam perencanaannya.&rdquo  Ungkapnya.

Selanjutnya, Marwanto menjelaskan panjang lebar mengenai reformasi birokrasi yang telah dilakukan di Ditjen Perbendaharaan pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya, Kementerian Keuangan adalah Kementerian yang sudah mendapatkan remunerasi sejak awal. Hal ini disebabkan Kementerian Keuangan dari awal reformasi birokrasi yaitu sejak tahun 2007 sudah melakukan berbagai perbaikan mulai dari penyusunan proses bisnis, pembinaan Sumber Daya Manusia, pembentukan assesment center, serta janji layanan kepada mitra kerja seperti penerbitan SP2D 1 jam melalui pembentukan KPPN Percontohan.

Selain hal tersebut, Marwanto juga menyampaikan bahwa terdapat tugas baru selain tugas rutin yang harus di laksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan.

&ldquoAda tugas baru yang harus dilaksanakan oleh kita, sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan melakukan perubahan sesuai tuntutan karena apabila tidak maka kita akan terlindas oleh perubahan itu.&rdquo Pesannya.

Dijelaskan lebih rinci lagi mengenai tugas baru tersebut, Marwanto menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai wakil Menteri Keuangan di daerah, sehingga Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN tidak hanya harus menguasai mengenai lingkup perbendaharaan saja, tetapi juga materi dan permasalahan makro ekonomi yang ada di wilayah kerjanya. Bahkan beberapa unit eselon I lain telah menitipkan tugas kepada Ditjen Perbendaharaan seperti Badan Kajian Fiskal menitipkan Kajian Fiskal Regional, Ditjen Perimbangan Keuangan menitipkan tugas mengawasi dana perimbangan, dan Ditjen Anggaran menitipkan tugas mengenai revisi DIPA.

Selanjutnya mengenai implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang merupakan best practice international, Ia memberikan arahan bahwa pengalaman selama piloting dan masa transisi ke SPAN memerlukan beberapa penyesuaian.

&ldquoJika SPAN dan SAKTI sudah berjalan maka pelaksanaan tugas akan semakin praktis karena pekerjaan yang saat ini akan digantikan oleh sistem sehingga banyak tugas-tugas kita nantinya lebih banyak dalam bentuk penyuluhan, pendampingan, konseling. Sisa waktu yang ada akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan tambahan lain yang akan diberikan kepada Ditjen Perbendaharaan.&rdquo Terangnya.

Terkait dengan layanan kepada satker, Marwanto Harjowiryono juga menyampaikan bahwa tuntutan tingkat kepuasan satker terhadap layanan yang diberikan oleh Ditjen Perbendaharaan akan terus meningkat.

&ldquoLayanan yang sudah kita berikan sebaik mungkin, lama-kelamaan akan dianggap oleh satker sesuatu hal yang biasa sehingga diperlukan ide-ide baru untuk mendukung peningkatan layanan tersebut.&rdquo Pesan pejabat yang lahir di Yogyakarta 55 tahun yang lal itu.

Diakhir pengarahannya, Marwanto Harjowiryono berpesan agar setiap pegawai tetap berusaha dan bekerja dengan baik sehingga akan menghasilkan pelayanan yang baik kepada satker, amanah dan ikhlas.

Tepat pukul 14.00 WIB, Direktur Jenderal Perbendaharaan beserta rombongan kembali melanjutkan perjalanan melalui jalur darat menuju ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Selatan di Palembang. (edit.sw)

Oleh: KPPN Sekayu