Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
Tanjungpinang, perbendaharaan.go.id &ndash Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (Prov. Kepri) menyelanggarakan rapat koordinasi perdana yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 Maret 2014. Selain melibatkan seluruh pejabat/pegawai lingkup kanwil tersebut, rakor kali ini juga dihadiri oleh para Kepala Bagian di Setditjen Perbendaharaan dan diakhir acara dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Dengan dimoderatori oleh Kepala KPPN Tanjungpinang, Setijo Budi Pramono, sesi pertama di awali oleh Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri, Didyk Choiroel, yang menyampaikan beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaraan dalam menjalani tahun 2014, diantaranya yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri diharapkan pertama, dapat menghasilkan sebuah laporan pertanggungjawaban anggaran yang didalamnya ada sebuah proses monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penyerapan anggaran satker, sehingga diharapkan dapat memetakkan permasalahan dan bisa melakukan proyeksi terhadap penyerapan anggaran yang nantinya dapat mengatur proporsionalitas maupun tempo penyerapan anggaran sehingga dapat mencapai output, outcame dan impact yang akan dihasilkan. Kedua, adalah adanya standarisasi layanan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ketiga yaitu persiapan dalam menyongsong SPAN yang sudah mulai bergulir. Keempat mengenai penerapaan akuntansi berbasis akrual yang akan dilaksanakan mulai tahun 2015 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri harus turut mensukseskan dengan memberikan bimbingan kepada satuan kerja yang ada di Provinsi Kepulaua Riau.

Pejabat yang baru dilantik oleh Menteri Keuangan pada bulan Januari 2014 lalu juga mengingatkan kepada seluruh pegawai yang hadir bahwa positioning Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri yang berbatasan dengan negara lain memerlukan strategi khusus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan juga karena wilayahnya yang berada di kepulauan diperlukan adanya inovasi dalam menghadapi satker yang jauh lokasinya dari sisi geografis sehingga memerlukan waktu yang lama ke KPPN atau ke kanwil, demikian juga terhadap satuan kerja yang melakukan penegakan hukum di wilayah perbatasan juga harus kita sikapi berbeda dari satuan kerja yang lainnya.

&ldquoKemudian adanya kawasan ekonomi khusus, peran penerimaan negara dari pihak luar serta dari pertambangan menjadi signifikan perlu kita sikapi secara khusus dan hal ini diperlukan sebuah inovasi sehingga peran kita sebagai ujung tombak Ditjen Perbendaharaan dapat terlaksana dengan lebih baik,&rdquo pesan Didyk.

Kemudian pada sesi kedua, Syafriadi, Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan, menyampaikan beberapa program unggulan dari Ditjen Perbendaharaan 2014 antara lain: pertama, bahwa kedepan Ditjen Perbendaharaan akan diarahkan akan menjadi sebuah organisasi yang optimal, artinya kita tahu positioning yang ada sesuai dengan sumber daya yang ada dioptimalkan sesuai dengan kondisi yang ada sekarang, sehingga semua lini akan tetap mempunyai peran yang sama pentingnya sehingga akan terbangun sebuah tim yang solid.

Kedua, organisasi ini akan berbasis riset/penilitian/atau kajian (Research-based policy) terhadap setiap peraturan/kebijakan yang akan dibuat oleh Ditjen Perbendaharaan disusun dengan perencanaan yang sistematis sehingga antar setiap peraturan/kebijakan lebih harmonis dan akan saling menguatkan.

Ketiga, integrasi, bahwa setiap lini mempunyai integrasi yang dibangun dengan sekian banyak lini, diantara kita sendiri, antara unit KPPN, Kanwil, Kantor Pusat, kementerian/lembaga yang lain.

&ldquoCara kerja kita, metode kerja kita dengan sistem yang ada baik itu di level KPPN atau level yang lebih besar antara kementerian/lembaga lainnya dan unit-unit lain harus terintegrasi.&rdquo ungkap Sjafriadi lebih lanjut.

Dalam sesi berikutnya, Kepala Bagian Adm. Kepegawaian, Setditjen Perbendaharaan Teguh Dwi Nugroho memberikan pemaparan bahwa adanya sistem on the job training, serta hasil survey employee engagement yang telah dilaksanakan oleh IPB dan Ditjen Perbendaharaan salah satu hasilnya adalah para pegawai Ditjen Perbendaharaan menginginkan adanya kesempatan untuk mengembangkan diri. Hal itu ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya kembali UPKP pada Ditjen Perbendaharaan sebanyak 315 pegawai ditahun 2014.

Yang sangat menjadi perhatian para peserta rapat koordinasi yaitu dengan disampaikannya dengan detil dalam presentasinya mengenai peng-implementasian pola mutasi yang dilaksanakan sesuai zona-zona yang telah ditentukan.

Selanjutnya dijelaskan pula secara rinci mengenai biaya perjalanan pindah menetap, bahwa setiap PNS yang pensiun diberikan biaya pindah penetap dapat diberikan dengan syarat bahwa PNS tersebut mengajukan menetap di tempat kelahirannya atau tempat pertama di mana PNS tersebut diangkat menjadi CPNS atau PNS.

&ldquoDiluar ketentuan tersebut tidak akan mendapatkan biaya perjalanan pindah menetap.&rdquo Tegas pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPPN Malang.

Sedangkan Kepala Bagian Umum, Setditjen Perbendaharaan, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan mengenai sarana dan prasarana yang sudah dan yang akan distandarasisasikan diharapkan akan menjadikan image tersendiri yang melekat pada KPPN dan Kanwil di setiap daerah.

Sesi terakhir yaitu pemaparan progress penerapan GFS yang sudah berjalan disampaikan oleh Indra Soeparjanto, Kepala Subdit Statistik Analisis Laporan Keungan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, menjelaskan bahwa GFS adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan data yang dapat di-mapping atau dianalisis oleh para ahli ekonomi makro dan statistik yang terstandarisasi secara internasional sehingga data yang disajikan dapat dibandingkan dengan negara-negara lain (anggota G-20).

Acara rapat koordinasi ini diakhiri dengan diselenggarakannya Capacity Building yang difasilitasi oleh Bagian Pengembangan Pegawai Setditjen Perbendaharaan. Kekompakan dan kebersamaan dalam sebuah tim dalam menyelesaikan sebuah masalah yang diberikan oleh fasilitator menjadi sajian khusus yang akan melatih para pegawai untuk selalu menyelesaikan pekerjaan dengan mengutamakan kerjasama disetiap lini yang ada dalam mekanisme perkerjaan tersebut.

Oleh: Sugeng Wistriono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Liputan Kunjungan Dirjen Perbendaraan di Prov. Kepulauan Riau
Tanjungpinang, Batam, Perbendaharaan.go.id, - Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, mengingatkan seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya di tahun politik saat ini. Hal tersebut disampaikan saat menutup acara Rapat Koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (16/3), di Tanjungpinang.

Terkait dengan Pemilu yang akan dilaksana di tahun 2014 ini, Marwanto menyampaikan pesan agar lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam memproses setiap pencarian dana yang diajukan ke KPPN.

&ldquoTahun 2014 adalah tahun politik, untuk itu meminta profesionalisme kita didalam berbagai bentuk pelayanan karena kita adalah ujung dan paling depan dalam melayani mitra kerja terkait dengan pencairan dana pemilu,&rdquo pesan Marwanto.

Secara khusus Direktur Jenderal Perbendaharaan menuruskan pesan dari Menteri Keuangan terkait pencairan anggaran terkait pemilu tahun 2014 ini.

&ldquoKita bersama-sama harus berhati-hati melaksanakan tugas dan amanah ditahun politik ini. Kita harus lebih cermat, lebih teliti, tetapi harus juga bisa menjaga governance di dalam setiap proses pencairan dana, karena bisa jadi kita menjadi kambing hitam atas dana yang terlambat, &rdquo ujar Marwanto.

Marwanto berpesan bahwa wajib hukumnya untuk memberikan pelayanan yang baik namun juga tetap prinsip kehati-hatian harus dilakukan agar dapat meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang bisa dilimpahkan kepada Ditjen Perbenaharaan (KPPN).

&ldquoKita harus proaktif menanggapi dan menyampaikan berbagai kendala baik lisan ataupun kalau perlu tertulis jika ada kendala (kurang persyaratan-red) pada saat pencairan dana pemilu di KPPN,&rdquo Pesannya lebih tegas lagi.

Marwanto Harjowiryono juga mengingatkan kepada seluruh pegawai lingkup Kanwil Ditjen PBN Prov. Kepulauan Riau untuk selalu merasa bersyukur kepada Allah atas apa yang selalu diberikanNya kepada kita semua.

Marwanto mengingatkan kembali bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan, kerjasama tim adalah yang utama.

&ldquoMasing-masing dari kita mempunyai peran yang saling melengkapi dan kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan sempurna tanpa adanya kerjasama yang baik antara komponen-komponen yang ada dalam mekanisme kerja tersebut&rdquo pesan Direktur Jenderal Perbendaharaan penutup arahannya.

Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri dan KPPN Tanjungpinang
Setelah menutup acara rapat koordinasi, Direktur Jenderal Perbendaharaan melanjutkan kunjungannya ke Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri. Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri sementara ini menempati lima ruko berlantai 3 yang disewa, terletak di kota Tanjungpinang. Meski dengan sarana dan prasarana yang terbatas namun semangat dalam mengelolanya dapat menutupi kelemahan tersebut.

Lantai 1 digunakan sebagai front office, ruang kepala kanwil dan ruang bagian umum. Sedangkan lantai 2 beralaskan karpet merah digunakan sebagai ruang Bidang PA I,II, Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal dan Bidang Aklap. Sedangkan lantai 3 difungsikan sebagai gudang penyimpan arsip dan lainnya. Ruko tersebut didesain sesuai dengan standar lay out Kanwil Ditjen Perbendaharaan lainnya.

Apresiasi diberikan oleh Marwanto Harjowiryono bahwa dalam jangka kurang lebih 2 bulan banyak yang sudah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

Setelah cukup melihat-lihat kondisi sarana dan prasarana Kanwil, Dirjen Perbendaharaan beserta rombongan beranjak menuju KPPN Tanjungpinang. Dirjen Perbendaharaan menyapa para pegawai yang ia temui. Ia mengamati setiap ruangan yang ada di KPPN Tanjung Pinang. Dikarenakan gedung KPPN Tanjungpinang sudah cukup lama, Kepala KPPN Tanjungpinang mengakui perlu dilakukan pemutakhiran dan penyempurnaan.

KPPN Batam
Keesokan harinya, Senin (17/3), Dirjen Perbendaharaan melanjutkan perjalanan ke KPPN Batam didampingi oleh Didyk Choiroel, Kepala KPPN Tanjungpinang dan rombongan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, menggunakan Kapal Patroli Bea dan Cukai Batam. 

Dirjen Perbendaharaan memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai KPPN Batam yang berkumpul di aula KPPN Batam. Dalam arahannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan menekankan bahwa komunikasi yang baik antara KPPN dengan satker akan membantu kita dalam melaksanakan tugas.

&ldquoKita harus memberikan pemahaman kepada satker, apalagi jika yang kita sampaikan kepada satker adalah secara tertulis, jadi harus benar-benar jangan sampai ada salah penafsiran, karena jika salah penafsiran hal tersebut akan menjadi pertanyaan yang bisa menyudutkan kita.&rdquo

Disaat bersamaan marwanto juga menyampaikan bahwa semua lini pemerintahan secara bertahap tetapi pasti sudah memberikan apresiasi yang luar biasa positif terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.

Setelah kurang lebih 40 menit memberikan pengarahan kepada para pegawai KPPN Batam, Direktur Jenderal Perbendaharaan beserta rombongan kantor pusat kembali ke Jakarta.

Oleh: Sugeng Wistriono dan Novri HS Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan (Menkeu) M Chatib Basri melantik 18 orang pejabat eselon II Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (24/3), di Aula Mezanin Gedung Kementerian Keuangan. Pejabat yang dilantik terdiri dari enam orang pejabat eselon II Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran, sepuluh orang pejabat Ditjen Perbendaharaan, serta dua orang pejabat Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Chatib Basri mengakui pelantikan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas kinerja dari para pejabat yang dilantik selama ini. Ia menilai para pejabat yang dilantik mampu menjalankan tugas dan amanah kedepan, mengingat, menurutnya tahun 2014 ini menjadi tahun pebuh tantangan bagi Kemenkeu.

Dalam acara pelantikan tersebut, Chatib mengingatkan para pejabat eselon II yang baru tentang berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi. Chatib menyebutkan, tantangan pertama adalah risiko ekonomi yang muncul akibat perubahan berbagai kebijakan ekonomi baik eksternal maupun internal. Tantangan berikutnya adalah upaya menjaga resiko fiksal yang tidak mudah dan menjaga tekanan yang muncul akibat nilai tukar, lifting minyak dan berkurangnya komoditas yang membuat penerimaan pajak berkurang.

Secara khusus Menkeu berpesan terhadap para pejabat Ditjen Perbendaharaan bahwa dampak dari perekomian global telah dirasakan belakangan ini. Bagaimana Kementerian keuangan pada dua bulan terakhir di tahun 2013 harus kerja ekstra keras dalam mengamankan arus kas. Kondisi itu juga disampaikan Chatib, kemungkinan besar akan dihadapi kembali.

Chatib juga menegaskan, strategi meningkatkan kordinasi merupakan hal penting guna menciptakan kinerja Kemenkeu menjadi lebih baik lagi. Proses koordinasi atar unit eselon I dan II dilingkungan Kementerian Keuangan bisa menjadikan Kemenkeu yang lebih koheren.

Berikut daftar para pejabat eselon II lingkup Ditjen Perbendaharaan yang dilantik:

Oleh: Novri, Imam S. dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Kunjungan Kerja Menteri Keuangan Ke KPPN Makassar II Dan Peresmian Drive Thru Oleh Dirjen Perbendaharaan
Makassar, Perbendaharaan.go.id,- Dengan disambut Tarian Paduppa yang merupakan tarian tradisional masyarakat Bugis Makassar, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowirjono, menghadiri acara peresmian layanan Drive Thru di KPPN Makassar II (13/03/2014). Hadir pula dalam acara tersebut yaitu Kepala Kanwil Ditjen PBN lingkup Sulawesi, Maluku dan Papua, serta dari Bank Operasional dan Bank Persepsi mitra kerja KPPN Makassar II.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Kepala KPPN Makassar II, Teddy, meyakini dan berharap bahwa layanan drive thru KPPN Makassar II dapat memberikan manfaat yang besar sekaligus memberi kemudahan bagi seluruh mitra kerja untuk mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal terutama dari segi efisiensi waktu.

Teddy juga menjelaskan bahwa diawal peresmiannya, layanan Drive Thru KPPN Makassar II akan memberikan 6 jenis layanan KPPN yang diberikan kepada stakeholder.

&ldquoUntuk saat ini, layanan drive thru KPPN Makassar II beroperasi mulai jam 08.00 &ndash 15.00 WITA pada hari kerja dan memberikan 6 (enam) jenis layanan, antara lain : pengambilan SP2D, pengambilan Berita Acara Rekonsiliasi UAKPA, pengambilan surat keterangan penghentian penghasilan (SKPP), penerimaan surat masuk, penerimaan Laporan Harian Penerimaan (LHP) Bank Persepsi dan konfirmasi surat setoran penerimaan Negara&rdquo. Ungkap pejabat yang baru dilantik tanggal 15 Januari 2014 lalu.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Bilmar Parhusip, di dalam sambutannya berharap bahwa layanan drive thru KPPN Makassar II dapat memberikan alternatif pilihan bentuk layanan kepada para pemangku kepentingan yang akan berujung kepada kepuasan para stakeholder .

Dilain sisi pejabat yang pernah menjabat sebagai Kepala KPPN Putussibau ini juga mengharapkan inovasi layanan drive thru dapat memberikan motivasi kepada seluruh KPPN di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus berinovasi meningkatkan layanannya menuju kesempurnaan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan arahan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, dalam arahannya, Marwanto memberikan apresiasi kepada KPPN Makassar II yang telah membuktikan komitmennya untuk terus berbenah diri dan berinovasi dalam meningkatkan layanan kepada stakeholder. Hal itu dibuktikan dari berbagai penghargaan yang telah diterima oleh KPPN Makassar II beberapa tahun terakhir. Dirjen Perbendaharaan juga berpesan agar layanan drive thru terus dikembangkan sehingga pada waktu yang akan datang tidak hanya melayani 6 (enam) jenis layanan saja.

Peresmian drive thru KPPN Makassar II ditandai dengan penekanan sirine, penandatangan prasasti dan pengguntingan pita oleh Dirjen Perbendaharaan, kemudian dilanjutkan dengan simulasi layanan perdana drive thru KPPN Makassar II berupa konfirmasi setoran penerimaan negara oleh satker Bid Propam Polda Sulsel. Dalam layanan perdana tersebut dibutuhkan waktu kurang lebih 5 menit bagi petugas KPPN untuk melayani satker, sedangkan pihak satker tetap berada di dalam kendaraannya.

Siang harinya, sebelum menghadiri rapat kerja Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, yang didampingi oleh Sekjen Kemenkeu, KA. Badaruddin, serta Dirjen Pajak dan Staf Ahli Menkeu menyempatkan berkunjung ke KPP Madya Makassar, KPPN Makassar II dan KPKNL Makassar. Kunjungan Menteri Keuangan di KPPN Makassar II dimulai dari ruang Front Office. Dari ruang pelayanan, kunjungan dilanjutkan ke ruang kerja pegawai dan ruang pelayanan drive thru KPPN Makassar II yang baru diresmikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Saat mengunjungi layanan drive thru Menteri Keuangan memberikan apresiasi dan berharap agar seluruh jajaran KPPN Makassar II tidak berhenti berinovasi untuk menciptakan pelayanan publik yang modern, efektif, efisien dan memuaskan semua mitra kerja yang dilayaninya.

Kontributor berita : Dory Sukma W.P. (KPPN Makassar II)

Liputan Kegiatan Jambore Pengelola SDM Ditjen Perbendaharaan tahun 2014 lokasi Surabaya
Surabaya, perbendaharaan.go.id &ndash sejumlah 109 Pegawai dan Pejabat Ditjen Perbendaharaan yang berasal dari Kasubbag Kepegawaian Kanwil, Kasubbag Umum KPPN, dan Pelaksana pada Subbag Kepegawaian Kanwil, mengikuti Jambore/Rakor Pengelolaan SDM yang diadakan pada tanggal 12 s.d 15 Maret 2014, di Surabaya. Para peserta yang hadir berasal dari lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan Timur , D.I Yogjakarta dan Jawa Timur.

Acara diawali dengan penyampaian laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Kepegawaian Ditjen Perbendaharaan, Teguh Dwi Nugroho. Dalam laporannya, Teguh menyampaikan bahwa Jambore / Rakor Pengelolaan SDM Ditjen Perbendaharaan Tahun 2014 diselenggarakan sebagai forum penyamaan persepsi bagi seluruh pengelola SDM pusat dan instansi vertikal dalam mengantisipasi sejumlah current issue dan permasalahan pengelolaan SDM. Disamping itu, kegiatan ini dilakukan sebagai ajang penyegaran (refreshment) dan updating informasi para pengelola SDM, terhadap perkembangan kebijakan dan peraturan di bidang pengelolaan SDM terkini.

&ldquoKegiatan ini selain disusun dengan format rakor lazimnya, juga diisi dengan kegiatan outdoor berupa Capacity Building , diharapkan dengan suasana kegiatan yang berbeda akan melahirkan kebersamaan yang bernilai lebih, dan berdampak pada eratnya kemitraan antar pengelola SDM Ditjen Perbendaharaan, baik pusat dan daerah&rdquo imbuh teguh.

Selanjutnya, disampaikan pula sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Pardiharto. Mengawali sambutannya, pardiharto menjelaskan bahwa terdapat tiga hal penting yang harus dimiliki pegawai Ditjen Perbendaharaan dalam bekerja antara lain dalam bekerja harus mempunyai tujuan/visi, dalam bekerja harus mempunyai semangat, dan dalam bekerja kita harus mempunyai kearifan lokal budaya masyarakat setempat. Kemudian beliau menyampaikan arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait Jambore Pengelola SDM Ditjen Perbendaharaan dengan menyampaikan beberapa current issue pengelolaan SDM seperti implementasi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang sangat mempengaruhi kebijakan pengelolaan kepegawaian/SDM Ditjen Perbendaharaan.

&ldquoDengan diberlakukannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) maka pengelolaan SDM kita akan mengalami dinamika maka dituntut pengelolaan SDM yang lebih baik dan strategis pula, Penambahan batas usia pension PNS tentu saja berdampak bagi kebijakan strategis Ditjen Perbendaharaan di masa mendatang. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya pegawai Ditjen Perbendaharaan yang &ldquobatal&rdquo pensiun di tahun ini, berpotensi menjadi tantangan ekstra bagi para pengelola SDM Ditjen Perbendaharaan. Pada usia-usia pensiun tersebut, mungkin beberapa pegawai mengalami kecenderungan untuk kurang produktif dalam bekerja, hal ini menjadi tantangan bagi para pengelola kepegawaian untuk berfikir strategis, taktis dan kreatif dalam membantu pimpinan unit kerjanya masing-masing untuk memberdayakan para pegawai tersebut, agar mereka jangan sampai menjadi preseden yang kurang baik atau dianggap menjadi beban, terutama kinerja dan kondite bagi organisasi Ditjen Perbendaharaan&rdquo Ungkap Pardiharto.

Masih dalam sambutannya, pardiharto menyampaikan arahan Dirjen Perbendaharaan berikutnya terkait dengan assessment center, carreer path, dan talent pool dimana, kebijakan strategis ini bertujuan untuk memperoleh dan melahirkan SDM Ditjen Perbendaharaan yang kompeten dan mumpuni dalam menghadapi kompleksnya bidang pekerjaan di masa mendatang.

Selanjutnya, dengan mulai dilaksanakannya piloting SPAN, persiapan SAKTI, implementasi akuntansi pemerintah berbasis Akrual serta optimalisasi peran instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan seperti pergeseran peran strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang berbasis selayaknya sebuah lembaga kajian, jelas akan membutuhkan SDM yang kompeten dan mumpuni. Selain itu, permasalahan-permasalahan SDM yang mungkin sekilas terlihat rutin, sederhana dan cenderung bersifat administratif tetapi tetap memerlukan perhatian serius, seperti permasalahan terkait pemenuhan hak dan penegakan disiplin juga memerlukan penyamaan persepsi dalam mengantisipasi dan menindaklanjutinya.

&ldquojadikan jambore kali ini sebagai wahana memperbaharui dan meningkatkan wawasan dan kompetensi kita, sekaligus sebagai media kita menyelaraskan persepsi, gerak dan langkah bersama seluruh pengelola SDM Ditjen Perbendaharaan&rdquo ucap pardiharto mengakhiri sambutannya.

Dilaporkan Oleh : Imam Saroni &ndash Tim Media Center DJPBN

Launching Transaksi Perdana SetoranPenerimaan Negara Melalui MPN G-2
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Transaksi perdana setoranpenerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara Generasi &ndash 2 (MPN G-2) berhasil dilakukan, Kamis (27/2). Transaksi perdana yang dilakukan pada tiga lokasi, yaitu, Jakarta, Pasuruan dan Banjarmasin, disaksikan langsung secara streaming oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, Dirjen Anggaran Askolani, serta para pejabat lainnya dan pihak perbankan yang terlibat.

Layanan sistem MPN G-2 dalam launching tersebut dilakukan oleh PT BRI (Persero), Tbk. Sementara empat Bank/Pos persepsi lain, yaitu BNI, Mandiri, CIMB Niaga, dan PT Posindo dalam status telah melakukan UAT (User Acceptance Test), untuk selanjutnya akan dioperasikan setelah tahap launching tersebut.

Dalam arahannya, Marwanto menyampaikan bahwa MPN G-2 akan meningkatkan kualitas layanan pemerintah di bidang setoran penerimaan Negara. Ia melanjutkan, system tersebut secara otomatis meminimalisasi berbagai kemungkinan penyimpangan. Meskipun demikian, Ia tidak memungkiri bahwa masih perlu beberapa penyempurnaan. &ldquoSaya rasa ini sebuah sinergi yang luar biasa, karya terbesar yang akan lebih baik lagi,&rdquo apresiasi Marwanto terhadap keterlibatan berbagai pihak dalam membangun system ini.

Hal terpenting yang membedakan antara layanan Sistem MPN G-2 dengan system MPN sebelumnya adalah menyangkut fleksibilitas, akurasi, kecepatan, keamanan, keamanan dan akuntabilitas. Jika sebelumnya transaksi penerimaan Negara harus di setor langsung ke loket pembayaran yang telah ditentukan, melalui layanan system MPN G-2, wajib pajak dan wajib bayar dapat melakukan pembayaran kapan saja dengan berbagai pilihan cara, baik melalui ATM maupun e-banking. Secara system, telah dilakukan uji beban puncak dengan 2.099 juta transaksi dengan hasil memuaskan, yaitu tanpa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) ganda. Dengan system ini, pemerintah mengharapkan kepercayaan publik terhadap layanan pembayaran setoran negara akan terus meningkat.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan