Enam dari 324 Satuan Kerja (Satker) dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang meraih KPPN Kupang Award 2009.  Penganugerahan KPPN Award itu berlangsung di Auditorium Gedung Keuangan Negara Kupang Jalan El Tari II Kupang yang merupakan rangkaian dari kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi atas Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008.

Keenam Satker yang berhasil meraih trofi dan piagam KPPN Kupang Award 2009 tersebut adalah : Kantor Search And Resque (SAR) Kupang sebagai Pelaksana Rekonsiliasi Laporan Keuangan Terbaik Pertama TA. 2008.  Terbaik Kedua diraih Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kalabahi, satu-satunya Satker di luar kota Kupang dan satu-satunya perwakilan Departemen Keuangan yang berhasil meraih KPPN Award.  Terbaik ketiga diraih Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang,  terbaik keempat diraih Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, terbaik kelima diraih Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kupang  dan terbaik keenam diraih Stasiun Meteorologi El Tari Kupang.

Parameter penilaian terdiri atas 7 (tujuh) komponen, yaitu : Akurasi Data dengan bobot 50%,  Kelengkapan Data dengan bobot 10%,  Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi dengan bobot 10%,  Beban Kerja Satker dengan bobot 5%, Letak Geografis dengan bobot 5%,  Tingkat Partisipasi dengan bobot 15%, Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN dengan bobot 5%.

Terkait dengan penganugerahan KPPN Kupang Award 2009 tersebut, Kepala KPPN Kupang, Drs. Joko Pratiknyo, MM mengatakan  berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai kewajiban membuat Laporan Keuangan, yang harus dicocokkan dengan data pada KPPN, melalui proses pencocokan data (rekonsiliasi), agar data yang dilaporkan tersebut akurat.

Menurut dia, selama ini rekonsiliasi laporan keuangan antara KPPN Kupang selaku Kuasa BUN di daerah dengan Satker satker selaku KPA pada umumnya telah berjalan baik.
Prosentase rekonsiliasi laporan keuangan selama tahun 2008 trendnya meningkat dengan prosentase rekonsiliasi bulan Januari 2008 sebesar 63,46%,   menjadi 88,30%  pada rekonsiliasi bulan Desember 2008.

Semakin cepat dan akurat pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan, maka salah satu komponen percepatan penyerapan dana APBN untuk pembangunan di Provinsi NTT terpenuhi dan semakin besar pula kontribusi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada DPR RI.

Ia berharap di masa yang akan datang, Instansi/Kantor/Satuan Kerja dapat lebih meningkatkan lagi pemenuhan kewajiban rekonsiliasi laporan keuangannya dengan KPPN.  Pengalaman selama ini, katanya, terkadang dana baru terserap menjelang akhir tahun anggaran.  Kondisi ini harus diperbaiki sehingga ke depan, dana yang terserap untuk pembangunan dapat lebih maksimal.

Sementara itu, Pemangkujabatan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, S. Bambang Suroso, SH, M.Soc,Sc  menyambut baik kinerja berbagai satker yang telah ditunjukkan selama ini.

Ia berharap tingkat partisipasi semua satker terus ditingkatkan lagi di masa mendatang.  Sebab secara nasional, Menteri Keuangan juga perlu melaporkan pemanfaatan keuangan itu kepada Presiden.  &rdquoKami minta agar satker merencanakan dengan sebaik-baiknya pemanfaatan keuangan dan membuat laporan sebaik mungkin.  Laporan itu akan disampaikan secara berjenjang hingga ke tingkat pusat,&rdquo  ujar Suroso yang juga merangkap sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaaan Provinsi Jawa Timur tersebut.

(Sumber :  Harian Umum Pos Kupang, edisi Jumat, 17 April 2009  dan Harian Umum Timor Express edisi Jumat, 17 April 2009).

Direktur Transformasi Perbendaharaan paparkan arah pengembangan sistem perbendaharaan yang baru.
DENPASAR, PERBENDAHARAN.GO.ID "Arah langkah kita dari BAU menjadi WANGI." Demikian paparan Direktur Transformasi Perbendaharaan (TP), Paruli Lubis, saat melakukan sosialisasi Pemikiran Arah Pengembangan Sistem Perbendaharaan Yang Baru, di Denpasar Selasa (14/04). 

BAU yang dimaksud Direktur Transformasi Perbendaharaan bukanlah aroma tidak sedap, melainkan kepanjangan dari "Business As Usual". Sedangkan WANGI yang dimaksud adalah "Wilingness to Adapt &lsquoNew Gear' Instantaneusly". Bila disimpulkan, Ditjen Perbendaharaan akan menempuh proses metamorfosis dari sebuah organisasi yang biasa-biasa saja, menuju organisasi yang lebih baik, didasari dengan keinginan untuk mengadaptasi sistem baru dengan cepat.

Pak Paruli memberikan gambaran kepada para pegawai lingkup Kanwil XX Ditjen Perbendaharaan Denpasar bahwa keniscayaan dari sebuah transformasi tidak dapat dielakan, seiring perubahan yang mengalir di sekitar kita. Pantang lelah untuk berubah menuju organisasi yang lebih baik sangat ditekankan. Beliau berharap Grand Design transformasi Ditjen Perbendaharaan dapat dipahami oleh seluruh pegawai dalam rangka soliditas internal organisasi. Komponen transformasi tersebut meliputi aspek Bussiness Process, Information Technology, dan Change Management.

Dalam rangka proses transformasi maupun kinerja organisasi secara keseluruhan, Ditjen Perbendaharaan menyusun methodologi proses transformasi terencana, meminimalkan resiko, mendukung terciptanya proses transformasi yang lancar, serta menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang reliable, akurat, dan diterima oleh semua stakeholder. Hal tersebut yang secara internal disebut sebagai pengadopsian sebuah sistem terintegrasi dengan penyempurnaan dan penyederhanaan bussiness process termasuk koneksitasnya dengan pihak eksternal.

Pengaruh dari transformasi bussiness process selanjutnya sudah dapat dipastikan, yaitu optimalisasi keunggulan teknologi informasi sebagai enabler dalam mewujudkan sistem informasi dan manajemen keuangan negara yang terintegrasi. Maka sistem yang otomatis dan terintegrasi dengan basis IT yang tinggi menjadi ujung tombak dari pelayanan yang memudahkan. Secara sederhana, Pak Paruli menjadikan sistem pelayanan perbankan sebagai contoh nyata yang hendak dituju.

Secara bersamaan langkah eksternal transformasi diarahkan bagi seluruh mitra kerja Ditjen Perbendaharaan, baik perbankan, maupun Kementerian/Lembaga. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Ditjen Perbendaharaan menjadi kesatuan dengan Kementerian/Lembaga beserta perbankan. Ditjen Perbendaharaan turut serta membangun kemandirian dan memastikan transfer of knowledge dalam setiap aktivitas yang melibatkan pihak eksternal, baik dalam pengembangan sistem informasi dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan penyempurnaan kinerja.

Arah pemetaan transformasi pada pihak satker digulirkan pada konsep change management, dengan melakukan institusionalisasi perubahan untuk menjamin terciptanya perubahan dan transformasi organisasi yang terencana dan berkelanjutan. Satker diposisikan untuk memprioritaskan peran sentral dari sumber daya manusia (SDM) sebagai pengguna, pemilik dan agent of change. 

"Penerbitan SP2D dalam waktu 1 jam yang telah dilakukan KPPN Percontohan sesungguhnya belum berdaya maksimal bagi perekonomian Indonesia, jika proses pembuatan SPM di pihak Satker memakan waktu 1 bulan dari permintaan pembayaran Pihak Ketiga. Dengan demikian, proses penyerapan dana/anggaran pada masyarakat tetap saja lambat. Pemerintah juga yang rugi dengan keadaan tersebut," jelas Pak Paruli memberi contoh mengenai perlunya proses penyempunaan sistem yang tidak hanya pada wilayah internal saja.

Realitas tersebut menuntut dibentuknya standarisasi proses pencairan dana pada pihak Satker, sehingga penyerapan dana sampai di masyarakat terlaksana dengan cepat dan terukur.

Ke depan, transformasi perubahan pola pikir dan karakter dibentuk dengan cara membuat revitalisasi Kepala Satuan Kerja (satker). Kedudukan Kepala satker sebagai kepanjangan tangan dari Pengguna Anggaran dirubah menjadi seorang Manajer. Seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran yang terdiri dari perencanaan, hingga pertanggungjawaban diwajibkan untuk dikuasai secara utuh. Kepala satker seyogyanya mampu mengatur sumber daya dalam sebuah bussiness process yang benar untuk mencapai output dan outcomes yang nyata, meski tetap berpedoman pada nilai ekonomis dan efisisen.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh satker tidak lagi sekedar &lsquomenghabiskan anggaran', melainkan perlu dilandasi dengan sebuah output yang jelas. Pelaksanaan DIPA tidak lagi bersifat text book. Output beserta outcomes adalah acuan titik sentral dari pelaksanaan DIPA.

Saat ditanya mengenai waktu perwujudan proyeksi transformasi tersebut, Direktur Transformasi Perbendaharaan menjelaskan bahwa langkah yang diambil step by step dengan target realisasi tahun 2012.

Acara sosialisasi ini diikuti oleh para pegawai di tiga tempat berbeda, Kanwil XX Ditjen Perbendaharaan Denpasar, KPPN Denpasar, dan KPPN Singaraja. Selain sosialisasi Pemikiran Arah Pengembangan Sistem Perbendaharaan Yang Baru, para Kepala Bidang di lingkup Direktorat Transformasi juga melakukan identifikasi kelemahan proses bisnis yang saat ini diterapkan, sekaligus mengumpulkan masukan permasalahan dalam rangka penyempurnaan bussiness process internal Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut dilakukan dengan metode diskusi serta pengamatan langsung.

Oleh : Kontributor Denpasar - Novri Hendri Subara Tanjung

Krisis Ekonomi Global Yang Unthinkable dan Very Unusual

Demikian Menteri Keuangan menggambarkan krisis ekonomi yang sedang dihadapi dunia yang dampaknya diprediksi masih berlanjut. Tahun 2009 yang sedang kita hadapi bukanlah tahun yang mudah karena depresi ekonomi yang sangat serius di Amerika Serikat sejak tahun 2007, second and third around effect-nya akan menjalar ke negara-negara lain di dunia, termasuk Indonesia.

Krisis ekonomi dunia tersebut akan masuk dan mempengaruhi Indonesia melalui beberapa pintu, diantaranya yaitu jalur ekspor impor, persepsi risiko, dan risiko nilai tukar. Ekspor kita telah menurun 15% sementara impor telah minus 20%. Pasar modal menjadi sangat sensitif terhadap sentimen negatif, sedangkan nilai tukar dolar Amerika Serikat mengalami anomali karena terus mengalami penguatan meskipun Amerika Serikat sedang diterpa krisis.
Kondisi tahun 2009 yang sangat berat tersebut mengakibatkan perekonomian dunia, termasuk Indonesia, &ldquodown&rdquo sehingga perlu counter cyclical dari pemerintah berupa stimulus fiskal, yaitu upaya untuk menggairahkan perekonomian dan meminimalkan dampak krisis global melalui mekanisme kebijakan fiskal. Contohnya, penurunan PPh badan/pribadi, perubahan PTKP, serta penambahan belanja infrastruktur dan subsidi pemerintah.

Pelaksanaan stimulus fiskal menjadi tidak mudah karena kegiatannya tersebar di seluruh pelosok Indonesia, lintas sektoral, dan harus telah ter-disbursment mulai tanggal 18 Maret 2009. Menjadi tugas Ditjen Perbendaharaan untuk mempercepat proses pembuatan DIPA serta monitoring realisasinya untuk menjamin bahwa stimulus fiskal tersebut berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kualitas.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan orang-orang yang memiliki leadership yang Kuat, berdedikasi, mampu berpikir strategis dua atau tiga langkah ke depan, responsif, mampu bekerja cepat, dan kompeten. Dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan mengharapkan agar jajaran Ditjen Perbendaharaan menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Dapat bekerja dengan teliti dan sebaik-baiknya sehingga tidak terpeleset dalam kasus sebagaimana yang terjadi di tempat lain.

Menteri Keuangan menambahkan agar jajaran Departemen Keuangan mengembangkan sikap-sikap yang responsif, melayani, dan memberi solusi. Sikap-sikap yang sebaliknya, sama beratnya dengan masalah korupsi. Apabila ada masalah yang sifatnya anomali, harus aktif dikonsultasikan ke atas, jangan digantung atau didiamkan. &ldquoKuping saya itu tipis, kalau mendengar laporan bahwa kegiatan tidak dapat dicairkan karena ada masalah di Departemen Keuangan&rdquotegasnya.

Terdapat dua hal yang masih menjadi catatan dari Menteri Keuangan terhadap Ditjen Perbendaharaan. Yang pertama adalah masalah Badan Layanan Umum (BLU). Menjamurnya BLU jangan sampai menjadi stigma negatif. Jika memang harus ada BLU, prinsip-prinsip manajemen keuangan harus tetap diperhatikan, harus tetap akuntabel, meskipun tidak mengorbankan prinsip fleksibilitas. Yang kedua, perlunya peningkatan pemahaman terhadap sistem akuntansi pemerintah. Perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi pemahaman terhadap Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Akuntansi Umum (SAU), dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara ( SABUN) di semua jenjang di Ditjen Perbendaharaan karena hal tersebut merupakan kunci pengelolaan keuangan pada titik pelaporan dan pertanggungjawaban.

Selanjutnya, beliau mengingatkan bahwa tahun 2009 masih akan penuh dengan kejutan. Pada bulan-bulan mendatang, Menteri Keuangan akan terus memantau perkembangan realisasi APBN karena berbagai &ldquosurprise&rdquo bisa saja terjadi. Mungkin terjadi penambahan belanja atau bahkan pemotongan anggaran. Persiapan harus dimulai sejak sekarang.

Menteri Keuangan menekankan agar kita menjaga netralitas dalam Pemilu, tetap fokus, mengerjakan homework yang masih harus diselesaikan, melanjutkan reformasi birokrasi yang masih dalam masa &ldquokecambah&rdquo, memperbaiki kinerja organisasi, dan mengharapkan jajaran Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi pejabat yang bisa dipercaya, credible,  dan competent.

Dengan gaya bicaranya yang lugas dan ramah, Menteri Keuangan tak dapat menyembunyikan rasa bangga dan kecintaannya pada jajaran Ditjen Perbendaharaan atas beberapa pencapaian yang telah dilakukan pada tahun lalu. Penyelesaian DIPA tepat waktu, penyelesaian laporan kas posisi akhir tahun yang lebih cepat, SILPA 2008 di atas 50 triliun, kemajuan dan perbaikan segmen-segmen pada LKPP, dan penambahan KPPN Percontohan. Beliau juga mengapresiasi bahwa Ditjen Perbendaharaan adalah Ditjen di Departemen Keuangan yang paling rajin mengkonsolidasi dan mengkoordinasi dengan jajaran instansi vertikal di daerah melalui Rapim. Konsolidasi tersebut menurut beliau memang penting karena tiap tahun akan terus ada saja hal baru yang memerlukan sosialisasi, sehingga gap informasi antara Kantor Pusat dengan instansi vertikal di daerah dapat diminimalkan.
 
Demikian pula, saat mengomentari survey KPK yang mendudukkan KPPN pada posisi terburuk kedua setelah kepolisian. Di satu sisi, beliau mengakui kerja keras dan upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan. Namun, karena adanya &ldquonila setitik&rdquo, satu instansi harus membayar mahal atas kejadian itu. Terlepas dari metodologi yang digunakan, kita harus menjadikan survey itu sebagai pemicu dan pemacu serta cambuk untuk memperbaikinya dengan usaha-usaha yang setara. Para pejabat dan jajaran Ditjen Perbendaharaan tidak boleh apatis dan tidak peduli dengan kejadian ini karena musuh utama dalam reformasi birokrasi adalah sikap apatis dan sikap tidak peduli serta ketidakyakinan bahwa reformasi birokrasi akan bisa diwujudkan.

Sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota POLRI, penjelasan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai kenaikan gaji dan pensiun pokok per januari 2009 dapat di unduh di sini.

Amlapura- Pada tanggal 21 sampai dengan 22 Februari 2009 Kanwil XX Ditjen Perbendaharaan Denpasar telah melangadakan Rapat Koordinasi (Rakor) bertempat di Amlapura, Bali.

Arahan Kepala Kanwil dapat di unduh di sini.

Itulah inti pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada seluruh jajarannya melalui para pejabat eselon I dan II Departemen Keuangan yang turut menghadiri acara Pelantikan Pejabat Eselon II Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Ruang Graha Sawala, Gedung Kantor Menko Perekonomian, kawasan Lapangan Banteng hari ini (Kamis, 26 Februari 2009). Beliau menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi senantiasa membutuhkan komitmen yang besar, tidak hanya dari Menteri Keuangan serta pejabat eselon I dan II, akan tetapi juga dari seluruh jajaran pegawai Departemen Keuangan tanpa kecuali.

Lebih khusus, Ibu menteri menekankan pentingnya perhatian yang sungguh-sungguh dari para pejabat eselon II yang baru dilantik atas agenda reformasi birokrasi itu. Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menempatkan kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara- KPPN red.) sebagai instansi pemerintah yang "masih buruk" harus disikapi dengan bijaksana. Artinya, jajaran Ditjen Perbendaharaan harus menjadikan data itu sebagai tantangan untuk mengelola reformasi serta bekerja dengan lebih baik lagi. Untuk itu, pesan beliau lagi, harus dilakukan pendekatan, cara, dan gaya yang berbeda dan baru agar reformasi berjalan dengan baik. "Jangan sampai KPPN dikatakan lagi sebagai instansi yang bercitra buruk karena masih menerima uang sogokan", ujar beliau mewanti-wanti.

 Beliau menegaskan pula bahwa Ditjen Perbendaharaan adalah wajah Departemen Keuangan di hadapan publik, sehingga harus dilakukan upaya untuk memperbaiki mekanisme dalam berhubungan dengan satuan kerja (satker) guna menghilangkan persepsi buruk publik atas layanan yang kita berikan. Usaha untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia harus selalu dilakukan. Pegawai yang ada sekarang harus diberdayakan seoptimal mungkin. Sehingga kalau ada pegawai yang di kantor tidak bekerja, sedangkan pekerjaan kantor tidak selesai, tandas beliau, berarti ada masalah dengan manajemen kita. "SDM harus dikembangkan agar kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dalam mengimplementasikan sistem kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang baru", pesan bu menteri.

 Dalam konteks itu, Menteri Keuangan menyebutkan beberapa tugas penting yang harus kita laksanakan, yaitu membaca dan memahami Paket tiga Undang-Undang di bidang Keuangan Negara dengan baik, memperbaiki Sistem Perbendaharaan, serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) yang berkualitas. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena kualitas LKP mencerminkan kompetensi Menteri Keuangan yang sesungguhnya, tidak lagi sekedar perhitungan yang rutin dibuat. Kedua tugas itu adalah "pekerjaan rumah' Ditjen Perbendaharaan yang harus secepatnya diselesaikan dengan sungguh-sungguh agar berhasil baik.

 Di bagian lain pengarahannya, ibu Sri Mulyani mengingatkan bahwa pejabat eselon II adalah motor reformasi. Pejabat eselon II mempunyai posisi yang menentukan apakah perubahan sudah menuju arah yang sudah benar, dan apakah reformasi dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, beliau berharap dengan sangat agar pejabat eselon II, khususnya yang ada di Kantor Pusat, mampu untuk menerjemahkan sekaligus menjadi lokomotif perubahan.

 Tiga belas pejabat eselon II Ditjen Perbendaharaan yang dilantik itu antara lain: Bambang Isnaeni Gunarto (menjabat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan), Paruli Lubis (Direktur Transformasi Perbendaharaan), Agus Santoso (Pj. Kepala Kanwil I DJPBN Banda Aceh), Zamhari (Kepala Kanwil III DJPBN Padang), Seto Utarko (Kepala Kanwil VI DJPBN Palembang), Tri Buwono Tunggal (Kepala Kanwil XI DJPBN Jakarta), Jean Albert Egon Rombot (Kepala Kanwil XII DJPBN Bandung), Iskandar (Kepala Kanwil XIV DJPBN Yogyakarta), S. Bambang Suroso (Kepala Kanwil XV DJPBN Surabaya), Elin Sumarlina (Kepala Kanwil XVIII DJPBN Banjarmasin), R Prajono (Kepala Kanwil XXIII DJPBN Makassar), Teddy Rukmantara (Kepala Kanwil XXV DJPBN Kendari), dan Abdullah Nanung (Pj. Kepala Kanwil XXX DJPBN Jayapura).

Pada akhir acara perbendaharaan.go.id mendapatkan kesempatan untuk mengadakan wawancara dengan Bapak Herry Purnomo, Direktur Jenderal Perbendaharaan. Dalam wawancara singkat tersebut, beliau menyatakan bahwa hasil survei KPK yang diangkat dalam pidato Menteri Keuangan merupakan sebuah kabar yang kurang menggembirakan, tetapi di sisi lain dapat digunakan sebagai momentum dan tonggak perubahan serta pemicu keberhasilan di masa yang akan datang. Beliau tidak ingin hasil survei tersebut hanya menjadi "nila setitik yang merusak susu sebelanga" atau menjadi sebuah hambatan di tengah upaya reformasi perbendaharaan yang sedang berjalan. "Jajaran pegawai seluruh Ditjen Perbendaharaan harus dapat berintrospeksi diri dan terus melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi" ujar Dirjen Perbendaharaan dengan nada tegas. Beliau juga menambahkan, bahwa kita tidak dapat menghapus hasil survei KPK yang telah memberikan perspektif buruk di kalangan masyarakat umum mengenai KPPN. Tetapi, beliau mengingatkan bahwa kita dapat menampik hasil survei tersebut dengan cara pembuktian diri melalui peningkatan kinerja di instansi masing-masing.

"Dari awal kami telah meminta kepada para kepala kanwil untuk selalu bersikap kreatif dalam menggali pekerjaan dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dalam wilayah kerjanya," tegas Pak Herry ketika mengawali jawabannya mengenai kelebihan pegawai di Kanwil Ditjen Perbendaharaan akibat reformasi KPPN Percontohan. Sebagai contoh, beliau mengangkat isu tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai tantangan prestasi kerja Direktorat Perbendaharaan. Menurutnya, keberhasilan LKPP berada di tangan para satuan kerja di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, para kepala kanwil harus dapat mengoptimalkan peran satker dengan cara memberdayakan SDM yang ada. Dengan kata lain, kemampuan memimpin dan mengorganisasi merupakan kunci keberhasilan dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Menjawab pertanyaan perbendaharaan.go.id sebagai akhir wawancara mengenai kebutuhan Pejabat Eselon II di masa depan, Pak Herry menjelaskan bahwa pola assessment yang sedang dijalankan dapat menjadi cara yang ampuh untuk mengatasi "generation gap" di Ditjen Perbendaharaan. Beliau tidak ingin masalah kepangkatan menjadi hambatan bagi para pegawai potensial yang memiliki kapabilitas dan integritas yang tinggi untuk menduduki jabatan vital tersebut. Beliau meyakini bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi modal keberhasilan organisasi di masa yang akan datang.

Pak Agus Santoso, satu-satunya pejabat yang mendapatkan promosi (sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala KPPN Khusus Banda Aceh), selepas acara pelantikan itu kepada perbendaharaan.go.id mengatakan bahwa spirit perubahan yang dibawanya semenjak dua tahun lalu diyakini akan dapat &lsquoditularkan' kepada seluruh jajaran pegawai di Kanwil Banda Aceh. "Saya yakin teman-teman di Aceh mempunyai niat yang Kuat untuk menjadi lebih baik", pungkasnya. Sukses selalu dan selamat berjuang ya Pak! (Bagian Pengembangan Pegawai - Tonny & Hendy).

Acara Peresmian Gedung hasil Rehabilitasi Berat dan Penerapan SOP Percontohan KPPN Metro hari Kamis, 22 Januari 2009 diawali dengan Laporan Kepala KPPN Metro, Bapak Agus Achmadi tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung dan Ucapan Terima Kasih kepada Walikota Metro dan Bupati Kabupaten Lampung Tengah yang berkenan memberi Ijin Guna Pakai Mess Nuwo Intan selama rehab berlangsung. Pada kesempatan yang sama disampaikan pula upaya KPPN Metro dalam mempersiapkan Penerapan  SOP Percontohan sampai dengan Pemberian Ijin dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung.

Ada 6 (enam) harapan dari Satuan Kerja yang diwakili oleh Pembantu Ketua II  Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Bapak Dr. Edi Kusnaedi, M.Pd yakni, SOP yang sebenarnya merupakan turunan dari Standard Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga layanan menjadi: Sederhana, Prosedur tidak berbelit Kejelasan menyangkut Teknis Administrasi Kepastian Waktu Cepat dan Tepat Keadilan, tidak membedakan Satker, Golongan Ramah Nyaman.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, Bapak Her Basuki Soebari dalam sambutannya antara lain menyampaikan bahwa SOP Percontohan merupakan bagian dari komitmen Ditjen Perbendaharaan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan bisnis proses, pemanfaatan teknologi informasi, penataan organisasi dan yang paling utama adalah perubahan pola pikir para pegawai yang memberikan pelayanan,

KPPN Metro yang selama ini menyelesaikan Surat Perntah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Non Pegawai atas Surat perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja dalam waktu 1 (satu) hari, setelah menerapkan SOP Percontohan cukup dalam waktu 1 (satu) jam sejak Surat Perintah Membayar (SPM) diterima secara lengkap dan memenuhi syarat, dengan demikian harapan yang disampaikan wakil satker dapat terpenuhi dengan penerapan SOP percontohan.

Walikota Metro, Bapak Lukman Hakim menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KPPN Metro dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung semoga dengan penerapan SOP Percontohan dapat memberikan pencerahan kepada kita semua dalam memberikan pelayanan lebih baik di bidang Administrasi Keuangan dan program lain. Diharapkan Jajaran Pemda, Mitra Kerja dan Perbankan dapat mendukung dan memanfaatkan sistem ini dengan bekerjasama dan berkoordinasi sebaik-baiknya, melalui kebersamaan dan kekompakan sebuah program dapat memperbaiki kondisi keraguan  apa ini bisa, apa ini mungkin dilakukan. Atas penerapan SOP Percontohan mudah-mudahan kita akan mampu menjadi contoh yang terbaik di wilayah Lampung yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan dengan kinerja kita bersama khususnya KPPN Metro semakin baik menjalin kemitraan dengan satuan kerja.

Setelah Penandatanganan  Prasasti Hasil Rehabilitasi Gedung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung dan Pengguntingan Pita tanda dimulainya Penerapan SOP Percontohan KPPN Metro, acara dilanjutkan dengan penjelasan alur dokumen SPM menjadi SP2D pada Front Office, Middle Office dan Back Office oleh Kepala KPPN Metro

Jam 11.00 WIB Acara diakhiri dengan makan siang bersama.

Jakarta &ndash Acara &ldquoPembekalan Pegawai Baru Tahun 2009&rdquo diadakan Bagian Pengembangan Pegawai Sekretariat Ditjen Perbendaharaan mulai tanggal 8 s.d. 18 Januari 2009. Pembukaan pembekalan bagi 29 pegawai baru yang bertempat di Gedung Prijadi Praptosuhardjo dihadiri oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Herry Purnomo, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Bapak Siswo Sujanto, dan segenap Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.

Pada kesempatan itu, Bapak Herry Purnomo menjelaskan tentang organisasi Ditjen Perbendaharaan terkait sejarah singkatnya, visi dan misi, fungsi, serta peranan strategis DJPBN. Selanjutnya, Beliau menyampaikan pesan kepada para pegawai baru agar memahami fungsi perbendaharaan dan pelayanan yang mengedepankan profesionalisme serta integritas dalam bekerja di lingkungan Departemen Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan.


Setelah acara pembukaan, para pegawai baru Ditjen Perbendaharaan juga mendapat penjelasan sejumlah materi tentang pengetahuan teknis di Treasury Learning Center (TLC). Materi yang disampaikan mencakup tugas pokok dan fungsi DJPBN, cash management, pokok-pokok pengelolaan keuangan Negara, mekanisme pelaksanaan anggaran, badan layanan umum, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pemerintah, sistem manajemen investasi, perencanaan karir, strategi pengembangan pegawai, kinerja KPPN Percontohan, peran Kanwil DJPBN, pola penyusunan sistem perbendaharaan, serta aplikasi SP2D dan SAKPA. Materi-materi tersebut disampaikan oleh para pejabat di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kepala Kanwil IX DJPBN Pangkalpinang, dan Kepala KPPN Percontohan Jakarta I. Dengan demikian, para pegawai baru diharapkan dapat menguasai hard skills yang dibutuhkan DJPBN

Dalam pembekalan tersebut, para pegawai baru mendapat kesempatan berharga mendengar penjelasan dari Bapak Siswo Sujanto. Beliau membuka cakrawala berpikir para pegawai baru tentang perbedaan antara public sector dan private sector. Perbedaan ini mencakup tujuan pengelolaan keuangan negara, siklus dan implementasi pengelolaan keuangan negara, prinsip-prinsip yang mendasari keuangan negara, serta pemisahan kewenangan pengelola keuangan negara. Lebih lanjut, Beliau menyimpulkan dampak perbedaan kedua sektor tersebut yang tercermin dari organisasi DJPBN.

Pada hari keenam dan ketujuh, para pegawai baru juga diberi kesempatan mengunjungi Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Sistem Perbendaharaan, KPPN Jakarta I, KPPN Tangerang, dan KPPN Bekasi. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat lebih dekat business process yang dilakukan unit-unit kerja tersebut. Pada kesempatan tersebut, mereka diperkenalkan dengan dokumen, suasana dan pola kerja di DJPBN sehingga memiliki pemahaman tentang lingkungan kerja yang sesungguhnya yang akan mereka hadapi.

Selain hard skills, para peserta pembekalan tersebut juga dibekali dengan soft skills terkait kesiapan bekerja (ready to work) di instansi Departemen Keuangan. Hal ini untuk menyiapkan mindset para pegawai baru sesuai reformasi birokrasi yang dirintis oleh Ditjen Perbendaharaan. Materi ini dipandu oleh Bapak Satria Hadi Lubis dari Life Management.

Usai kegiatan tersebut, para peserta diberikan outdoor activities di daerah sejuk Cipanas Jawa Barat. Kegiatan yang terselenggara atas kerjasama dengan Pusdikmin POLRI. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan loyalitas terhadap organisasi, semangat kebersamaan, dan kemampuan menganalisa/menuntaskan masalah dalam waktu singkat. Malam hari sebelum melakukan kegiatan outbound, Bagian Pengembangan Pegawai yang diwakili oleh Bapak Saiful Islam memberikan gambaran tentang budaya organisasi (organizational culture) DJPBN. Keesokan harinya, Tim Pusdikmin POLRI menyuguhkan sejumlah game yang bertujuan untuk membangun kerjasama tim, kepemimpinan, strategi, kejujuran, dan tekad yang Kuat.

Seusai melakukan kegiatan outbound, para peserta diajak untuk mengevaluasi setiap manfaat dan pesan yang terkandung pada setiap permainan sehingga para pegawai baru dapat memadukan secara optimal antara hard competency dan soft competency mereka untuk meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi.

Dalam kesempatan bertukar pikiran dan menyampaikan masukan tentang pelaksanaan pembekalan selama 9 hari tersebut, para peserta mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah diberikan pengetahuan tentang pelaksanaan tupoksi di Ditjen Perbendaharaan sehingga mereka memiliki gambaran yang komprehensif tentang pekerjaan dan lingkungan kerja yang akan mereka hadapi. Di akhir kegiatan pembekalan, para pegawai baru merasakan esprit de corps DJPBN yang terwujud dalam kekompakan, keterbukaan, dan semangat kerja yang tinggi.

Di penghujung acara pembekalan pegawai baru, atas nama Sekretaris Ditjen Perbendaraan, Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Ditjen Perbendaharaan, Bapak Bjardianto Pudjiono memberi sambutan dan sekaligus menutup acara tersebut. Beliau mengingatkan para pegawai baru untuk selalu mengembangkan hard skills dan soft skills yang sudah mereka terima selama acara pembekalan. Menurut beliau,  hal ini terkait dengan produktivitas kerja dan dedikasi kepada negara. Akhirnya, atas nama pimpinan dan staf Ditjen Perbendaharaan, beliau mengucapkan selamat datang dan selamat berkarya kepada para pegawai baru.