Liputan Resosialisasi Kontrak Pelayanan Bank/Pos Persepsi Tahun Anggaran 2012
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Batam mengadakan Resosialisasi Kontrak Pelayanan Bank/Pos Persepsi Tahun Anggaran 2012 dengan mengundang seluruh Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Batam, Selasa (27/3), di Aula KPPN Batam. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyegaran perjanjian jasa layanan perbankan sebagai bank/pos persepsi/devisa persepsi dalam pelaksanaan TSA penerimaan.

Dari 26 Bank/Pos Persepsi yang diundang, hanya tiga bank yang berhalangan hadir. Hal ini menunjukkan antusiasme dari Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Batam cukup tinggi untuk melaksanakan tugas dan menjalankan kontrak perjanjian jasa layanan perbankan yang akan berakhir pada bulan Juni 2012. Sosialisasi dibuka oleh Kepala KPPN Batam, Fauzi Syamsuri. Ia mengingatkan pentingnya kontrak perjanjian jasa layanan perbankan tersebut meski akan berakhir beberapa bulan ke depan. Dirinya juga menghimbau para mitra kerja untuk mengikuti sosialisasi dengan sebaik-baiknya.

Resosialisasi kali ini adalah hasil kerja sama KPPN Batam dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau. Sesi pertama, narasumber yaitu Ferry Hadiyanto, Kepala Seksi Bank/Giro Pos, menyajikan materi Perjanjian Jasa Layanan Bank/Pos Persepsi Dalam Rangka TSA Penerimaan. Narasumber menyampaikan hak, kewajiban, larangan, serta sanksi untuk Bank/Pos Persepsi sesuai kontrak perjanjian jasa layanan perbankan. Para undangan tampak antusias mengikuti materi kali ini dan muncul beberapa pertanyaan dari mereka, mengingat ada beberapa supervisor/operator Bank/Pos Persepsi yang baru bertugas menangani penerimaan negara. Hal ini juga menjadi perhatian bagi KPPN Batam karena bagaimanapun pelaksanaan penerimaan negara harus berjalan lancar meskipun petugas Bank/Pos sedang berhalangan ataupun terdapat petugas baru.

Pada sesi kedua, Rahmat Saleh, pelaksana Seksi Bank/Giro Pos, selaku narasumber menyajikan materi Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Bank/Pos Persepsi. Narasumber membuat suasana lebih hidup dengan menampilkan ranking terkait kepatuhan Bank/Pos Persepsi. Narasumber membuat peringkat dengan beberapa kategori beserta rincian penilaiannya. Ada delapan kategori yang ditampilkan, yaitu Ranking Kecepatan Penyampaian LHP, Jasa Layanan Bank/Pos, Unmatch MPN, Kurang/Telat Limpah, Double Input/Lebih Limpah, Jam Tutup Loket, Kecepatan Penyampaian LHP, serta Invalid LHP. Hal ini memunculkan reaksi yang beragam dari para undangan. Secara keseluruhan pemeringkatan tersebut bisa memacu Bank/Pos Persepsi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada Wajib Pajak maupun Wajib Setor serta lebih patuh lagi terhadap kontrak perjanjian jasa layanan perbankan antara Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi.

Resosialisasi ini ditutup dengan sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan serta usulan dari para undangan, antara lain usulan terkait penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Disamping menekankan pada kepatuhan Bank/Pos Persepsi, terdapat usulan agar Satuan Kerja yang menyetorkan penerimaannya sesuai dengan ketentuan sehingga tidak ada lagi penolakan dari teller untuk setoran tersebut. Menurut teller Bank/Pos Persepsi ada beberapa Surat Setoran Bukan Pajak yang kurang sesuai dengan database MPN, antara lain terkait NPWP Bendahara. Tentunya dari laporan serta usulan-usulan dari pihak Bank/Pos Persepsi ini akan diterima dan ditindaklanjuti oleh KPPN Batam untuk mewujudkan sinergi antara KPPN, Satker serta Bank/Pos Persepsi.

Oleh: Waluyo – Kontributor KPPN Batam

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Bagaian Administrasi Kepegawian di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Ludiro melakukan kunjungan kerja ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimanatan Barat, Kamis (5/4). Kehadiranya seolah menjadi penawar “kegalauan” para pegawai terkait isu-isu kepegawaian yang selama ini hangat, seperti, pensiun sukarela, seleksi KPPN Percontohan, pengelolaan kinerja pegawai dan pola mutasi.

Acara diawali dengan sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Barat Teddy Rukmantara. Dirinya menyampaikan bahwa dalam rangka persiapan pembentukan KPPN Percontohan Tahap VII, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Tim koordinasi Tingkat Kanwil yang bertugas menyiapkan SDM, sarana prasarana dan SOP. Dalam hal penyiapan SDM, Tim Koordinasi telah melakukan penghimpunan soal-soal assessment, menyusun jadwal Bimtek dan jadwal evaluasi. Dari aspek sarana prasarana dan SOP, Tim telah melakukan survey ke KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaaan Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, mengawali penjelasannya Ludiro menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Kantor Pusat tidak akan merugikan pegawai, sepanjang kebijakan tersebut dilihat dari dua sisi yaitu kepentingan pegawai dan kepentingan organisasi. Kebijakan seleksi KPPN Percontohan pegawai diambil tidak hanya dalam rangka pembentukan KPPN Percontohan tetapi lebih luas daripada itu dalam rangka penataan SDM. Menurutnya, Kantor Pusat ingin mendapatkan data profile semua pegawai baik data potensi pegawai maupun data kinerja pegawai. Untuk itu semua pegawai harus mengikuti seleksi KPPN Percontohan meskipun pegawai tersebut saat ini bertugas di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Sedangkan menyangkut program pensiun sukarela, Ludiro menyampaikan bahwa program ini bersifat sukarela. Program tersebut ditawarkan kepada pegawai yang telah memenuhi kriteria tertentu. Pegawai diberi kebebasan untuk menolak ataupun menerima program tersebut, sekali lagi ditekankan bahwa program ini bukan sebagai cara untuk “menyingkirkan” pegawai yang sudah berusia 50 Tahun.

Sementara itu dalam pengelolaan kinerja, Ludiro menyampaikan bahwa saat ini telah terbit PMK 454 tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Perbedaan signifikan penilaian kinerja dalam PMK 454 dengan PMK sebelumnya adalah metode penilaian pegawai. Nilai Kinerja Pegawai (NKP) nilai berdasarkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) ditambah Nilai perilaku (NP). Dalam penilaian nilai perilaku, seorang pegawai tidak hanya nilai dari atasan langsung, tetapi dinilai juga oleh teman dan apabila dia pejabat dinilai juga oleh bawahan, dengan demikian hasil penilaian diharapkan lebih obyektif.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan Tanya jawab, yang dipandu oleh Kepala kanwil. Dalam sesi tanya jawab ini nampak antusiasme para pegawai ataupun pejabat untuk menanyakan berbagai hal berkaitan dengan kepegawaian kepada Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian. Ludiro menjawab dan menanggapi semua pertanyaan, keluhan, saran dari semua penanya.

Oleh: Maryono - Kontibutor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar

Liputan Sosialisasi Perdirjen no. 7 tahun 2012 dan SE no. 8 tahun 2012 Kanwil DJPBN Provisi Sumut
Medan, djpbn.kemenkeu.go.id – “KPPN Mobile merupakan salah satu terobosan kebijakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Kami akan selalu bersemangat dalam mengutamakan pelayanan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. KPPN Mobile bentuk inovasi terkini untuk mempercepat reformasi birokrasi,” kata Kepala Kanwil DJPBN Prov. Sumut, Bakhtaruddin, saat membuka acara Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan (5/4) di Medan.

“Penyerapan anggaran yang rendah di awal tahun dan kebiasaan satker menumpuk-numpuk pekerjaan di akhir tahun. KPPN Mobile akan menjadi nilai lebih untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Dengan adanya KPPN Mobile diharapkan dapat membantu mendekatkan pelayanan dan mempercepat penyerapan realisasi anggaran. Pencairan dana seyogyanya harus direncanakan dari sekarang. Kerjasama yang baik dan dukungan dari Satker sangat kami harapkan”, lanjutnya.

Sosialisasi diadakan dalam 2 (dua) angkatan. Angkatan pertama jam 09.00 s.d. 12.00 diperuntukkan bagi satker mitra kerja KPPN Medan I. Materi disampaikan oleh Warnoto dan Ruben Fabian Posma (KPPN Medan I) serta Suyono dan R. Effie Maulani (Kanwil). Angkatan kedua jam 12.00 s.d. 16.00 untuk Satker mitra kerja KPPN Medan II. Materi disampaikan oleh Kurniawan Santoso dan Edison M.P. Siahaan (KPPN Medan II) serta materi tambahan dari Kanwil. Berperan sebagai moderator adalah Ma’ruf, Kepala Subbagian Dukungan Teknis. Pembawa acara adalah Nurhawani. Pemateri pertama, Warnoto, memaparkan gambaran umum KPPN Mobile. Tujuan KPPN Mobile untuk mendekatkan, meningkatkan, dan mempercepat kualitas pelayanan kepada stakeholders. Keunggulan dan kemudahan apabila terjadi kesalahan tulis atau kurang lampiran maka Satker akan dengan cepat memperbaiki karena lokasi KPPN Mobile dekat dengan Satker. Hambatan yang mungkin akan terjadi agar dipahami Satker antara lain : Arus listrik tiba-tiba padam, hilangnya komunikasi antara KPPN Mobile dengan KPPN Induk, terik panas matahari, hujan lebat, dan angin kencang.

Ruben Fabian Posma menyampaikan teknis pelayanan KPPN Mobile. Satker mengajukan ADK SPM beserta lampirannya. Petugas Front Office KPPN Mobile menguji kebenaran dan kelengkapan ADK SPM, SPM, dan lampiran pendukungnya. Apabila belum lengkap dan belum benar maka langsung dikembalikan. Kalau sudah lengkap dan benar maka diterima dan diproses. ADK SPM dikirm ke KPPN Induk lewat email. SPM dan lampirannya di scan kemudian dikirim ke KPPN Induk. KPPN Induk memproses, setelah SP2D ditandatangani Kasi Pencairan Dana, maka SP2D lembar satu beserta tanda terima di scan dan dikirim ke KPPN Mobile, untuk dijadikan bukti kepada Satker bahwa SP2D sudah selesai. Pengambilan SP2D lembar 2 di KPPN Induk. Tentang SPAN, ada korelasi yang sinergi antara KPPN Mobile dengan SPAN ataupun SAKTI saat diimplementasikan di masa yang akan datang.

Pemateri ketiga, Suyono, Kasi PP II-A mengulas tata cara dan syarat-syarat pengajuan UP/TUP yang harus ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. Batas waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yaitu paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya. Permasalahan retur SP2D, nama-nama penerima dan nomor rekening harus sesuai dengan data yang ada di bank yang masih berlaku.

R. Effie Maulani, Kasi Pengolahan Data Akuntansi, memberikan materi batas waktu rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN adalah paling lambat tujuh hari kerja bulan berikutnya. Penyampaian ADK dan data pendukung rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan Kanwil DJPBN harus lengkap dan benar.

Sosialisasi berjalan memuaskan. Peserta begitu antusias dalam menerima informasi akan adanya KPPN Mobile. Ada sinergi antara Satker, KPPN, dan Kanwil DJPBN. Satker Polres Binjai bersedia membantu menyediakan tempat dan jaringan arus listrik bagi KPPN Mobile.

Kita songsong hari dengan senyum penuh harapan akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Mari kita senantiasa mempersiapkan diri menyongsong perubahan. Dengan harapan perubahan dapat berjalan sesuai rencana serta memberi manfaat yang signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Mudah-mudahan KPPN Mobile akan berjalan sesuai tujuan. Setelah adanya sosialisasi, Satker diharapkan dapat mempersiapkan diri dan memaksimalkan adanya KPPN Mobile. Satker mampu membuat perencanaan yang lebih baik sesuai target yang telah ditentukan. Perencanaan yang baik akan berimbas pada penyerapan realisasi anggaran yang cepat, tepat dan transparan. Laporan keuangan yang tepat dan akurat akan menjadikan kualitas LKPP menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ungkap Kakanwil DJPBN Prov. Sumut, Bakhtaruddin, mengakhiri acara sosialisasi.

Oleh : Warnoto – Kontributor Kanwil DJPBN Prov. Sumut
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi SAP Akrual, SPAN dan Bimtek Aplikasi SAPPA-W Tahun 2012 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
D.I. Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada seluruh UAPPA-W mitra kerja di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 27 – 28 Maret 2012. Kegiatan ini juga sekaligus dirangkaikan dengan acara penganugerahan” LKKL Award atas LKKL tingkat UAPPA-W tahun 2011.

Kegiatan Sosialisasi ini dihadiri oleh 129 Pimpinan UAPPA-W dan 6 Pimpinan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPAKD) di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Hendro Baskoro dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari seluruh pimpinan UAPPA-W beserta satker mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY selama ini yang telah memberikan andil besar atas prestasi yang berhasil diraih oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi DIY selama 3 tahun berturut-turut 2008, 2009 dan 2010 sebagai peraih predikat terbaik LKPP Nasional untuk tingkat Kanwil.

Lebih lanjut, Hendro Baskoro menegaskan bahwa tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan kesamaan persepsi dan pemahaman bagi para pimpinan UAPPA-W terhadap Peraturan terkait Pengelolaan dan Pertangungjawaban keuangan Negara sehingga diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen seluruh pimpinan UAPPA-W di wilayah Provinsi DIY guna mendukung pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan yang semakin baik.

Kepada para pimpinan UAPPA-W, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mengingatkan setidaknya ada tiga tantangan besar yang harus dihadapi oleh kementerian/ lembaga maupun Bendahara Umum Negara termasuk Pemerintah Daerah dalam beberapa waktu ke depan.

Tantangan pertama menurut Hendro Baskoro adalah capaian target Opini atas LKKL dan LKPP tahun 2011 yang harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Diharapkan seluruh UAPPA-W di wilayah DIY dapat memberikan kontribusi guna tercapainya target kementerian/ lembaga yaitu meraih Opini WTP.

Tantangan kedua, terkait implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran) yang akan segera dimulai fase roll out di bulan Juli 2012 yang menggambarkan perubahan bagaimana pelaksanaan pengelolaan APBN mulai dari perencanaan sampai pelaporan menjadi satu garis lurus, diterapkannya single data base yang terintegrasi guna pengelolaan keuangan Negara yang semakin baik.

Adapun tantangan ketiga menurut Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, yaitu penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual, yang harus sudah diimplementasikan secara penuh mulai tahun 2015 yang akan menggantikan basis akuntansi cash toward accrual yang saat ini dipakai.

Beliau juga menjelaskan bahwa saat ini sudah dilaunching, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP). Diharapkan dengan adanya PUSAP, akan menjadi acuan bagi Pemrintah pusat maupun daerah dalam menyusun Sistem Akuntansi baik Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat maupun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan adanya pengaturan yang baru ini, diharapkan akan dapat disusun Laporan Keuangan Konsolidaisan antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan bisa dihasilkan Laporan Statistik Pemerintah  (Government Financial Statistic).

Sesi berikutnya mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual dan SPAN yang disampaikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Haris Budi Susilo dan dilanjutkan dengan sesi evaluasi terhadap Hasil Analisa Laporan Keuangan Triwulan IV TA 2011, Rekonsiliasi dan Permasalahannya, disajikan oleh Kepala Seksi Bimtek dan PSAP, Soeratman.

Puncak acara sosialisasi ditutup dengan Penganugerahan ”LKKL Award” kepada 5 UAPPA-W yang meraih prestasi terbaik atas LKKL tingkat UAPPA-W tahun 2011 yang dipandu oleh Kepala Seksi Pelpaoran Keuangan, Martina Sri Mulyani. Berturut turut ’LKKL Award” diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPBN Provinsi DIY kepada 5 (lima) UAPPA-W terbaik, yaitu:
1. UAPPA-W Terbaik I : Kanwil Badan Pusat Statistik Provinsi DIY
2. UAPPA-W Terbaik II : Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DIY
3. UAPPA-W Terbaik III : Polda DIY
4. UAPPA-W Terbaik IV : Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta
5. UAPPA-W Terbaik V : Kejaksaan Tinggi Provinsi DIY.

Martina Sri Mulyani, Kontributor Kanwil DJPB Provinsi DIY

Liputan Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi SPM, SAKPA dan GPP 2012
Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id – Ungkapan itu secara tidak langsung merupakan output yang diharapkan oleh KPPN Sekayu dari kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi SPM, SAKPA, dan GPP 2012. Acara yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2012 itu diikuti oleh 65 peserta dari 60 satker di lingkup wilayah pembayaran KPPN Sekayu. Kepala Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara Sekayu, Raden Muhammad Adil, mengungkapkan pentingnya pemahaman yang lebih akan aplikasi-aplikasi tersebut demi terwujudnya kelancaran pelaksanaan mekanisme pencairan dana dan pertanggungjawaban laporan keuangan.

“Dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran kementerian keuangan lembaga, Ditjen Perbendaharaan, sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara,” kata R. Muhammad Adil saat membuka acara. “Hal ini sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Penyerapan anggaran yang masih rendah di awal tahun ini merupakan latar belakang diadakannya sosialisasi dan bimtek tersebut. Pemanfaatan akan aplikasi yang kurang maksimal merupakan salah satu faktor penghambat akan penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban laporan keuangan. “Ibarat irigasi, aplikasi adalah kincir airnya, kincir air membantu air agar dapat mengalir dengan lancar, cepat, dan tepat, begitulah peran aplikasi, memperlancar proses penyerapan dana satuan kerja,” kata Kepala KPPN Sekayu itu mengibaratkan.

Sosialisasi diadakan dari pukul 09.00 WIB s.d 17.00 WIB. Materi disampaikan oleh Kepala KPPN Sekayu, Kepala Seksi Verak, Kepala Seksi Pencairan Dana, Pelaksana dari Seksi Verak, dan Pelaksana dari Seksi Pencairan Dana. Pemateri pertama adalah Kepala KPPN Sekayu yang gambaran besar mengenai Kebijakan Umum Fungsi Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien, dan sekilas mengenai Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Pemateri kedua adalah Kepala Seksi Verak, Andiani Lativa yang menyampaikan gambaran besar mengenai aplikasi SAKPA 2012. Samudi, pelaksana seksi verak kemudian melanjutkan dengan penjelasan aplikasi SAKPA 2012 secara detail dari perubahan terhadap aplikasi sebelumnya, cara install aplikasi, merekam revisi DIPA, meng-input neraca, sampai dengan laporan keuangan yang dihasilkan aplikasi SAKPA.

Kepala Seksi Pencairan Dana, Agus Salim, sebagai pemateri berikutnya, menyampaikan penjelasan umum mengenai aplikasi GPP. Sedangkan penjelasan secara detail mengenai aplikasi GPP dari mulai back up data sampai dengan monitoring kelengkapan data disampaikan oleh Berhan Rimat, Pelaksana Seksi Pencairan Dana. Penjelasan mengenai aplikasi GPP sekaligus menutup acara sosialisasi dan bimtek sore itu.

Acara sosialisasi berjalan lancar sesuai harapan. Tampak dengan banyaknya peserta yang hadir serta antusias dalam setiap penjelasan yang dipaparkan, peserta-pun praktek langsung menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di laptop masing-masing.

“Diharapkan setelah mengikuti sosialisasi dan bimtek aplikasi tiga serangkai ini, satuan kerja semakin mumpuni dalam pengoperasian aplikasi, dengan begitu setidaknya telah hilang satu faktor penghambat penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban laporan keuangan,” ungkap Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil mengakhiri acara sosialisasi.

Oleh : Nuryasin dan Stephanus Kukuh Dewanto – Kontributor KPPN Sekayu
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Peraturan Perbendaharaan dan Bimbingan Teknis Aplikasi SPM dan GPP Tahun anggaran 2012 di Wilayah KPPN Sampit
Sampit, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Sampit menggelar acara Sosialisasi Peraturan Perbendaharaan dan Bimtek aplikasi SPM dan GPP 2012, Kamis (15/3), di Aula KPPN Sampit. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan amanah amanah Presiden RI agar penyerapan anggaran lebih baik.

Hadir sebagai peserta, 70 Satuan kerja dari 3 kabupaten yang merupakan wilayah kerja KPPN Sampit. Untuk menyiasati keterbatasan tempat yang dimiliki KPPN, kegiatan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama dilakukan pagi hari untuk satker dari wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sesi kedua dilaksanakan siang hari untuk satker dari wilayah kabupaten Seruyan dan Katingan yang rata-rata memiliki jarak tempuh minimal 3 jam.

Kepala KPPN Sampit Irwan Wahyu Basuki membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, Irwan menegaskan kembali amanah dari Bapak Presiden RI, agar belanja pemerintah bisa terserap sejak awal semester. Materi yang disampaikan antara lain PMK 170/PMK/2010, Per-74/PB/2011, Per 80/PB/2011, Aplikasi SPM 2012 dan Aplikasi GPP 2012. Padatnya materi tidak mengurangi antusiasme peserta yang rata-rata berjumlah 40 orang untuk tiap tahapnya.

Di samping materi-materi tersebut di atas, ada juga disinggung sedikit tentang SPAN terutama yang terkait dengan pelaksanaan PMK 170/PMK/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN. Antusiasme para peserta dalam menanggapai materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber yang merupakan pegawai KPPN Sampit terlihat begitu tinggi.

Liputan Penerimaan Penghargaan oleh Kanwil DJP Sulsel kepada KPPN Parepare
Parepare, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Parepare kembali menuai prestasi. Kali ini pengakuan atas prestasi yang diraih oleh KPPN Parepare itu datang dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan. Pengakuan tersebut terwujud dalam bentuk penghargaan yang diberikan oleh Kepala Kanwil DJP atas perannya membantu DJP mencapai target perolehan pajak di wilayah Ajatappareng, Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Kakanwil DJP Sulsel mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi seluruh jajaran KPPN Parepare yang telah bersinergi dan mendukung usaha DJP untuk mencapai perolehan pajak sesuai yang ditargetkan. Dia berharap ke depan, kerja sama yang sudah terjalin dengan sangat baik di antara sesama korps Kementerian Keuangan tersebut dapat terus dilanjutkan.

Kepala KPPN Parepare saat ditemui contributor mengatakan, “KPPN Parepare siap bersinergi dengan instansi pajak maupun instansi pemda dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kami merasa bangga bisa bekerja sama dengan baik sehingga ikut andil dalam capaian peningkatan penerimaan negara khususnya target penerimaan pajak untuk wilayah kerja KPP Pratama Parepare dapat tercapai (sebesar Rp. 387 Miliar atau 101,03% dari target), semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini tetap terjaga dengan baik bahkan terus meningkat pada tahun – tahun mendatang”.

Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare
Editor : Bambang Kismanto

Liputan Kegiatan Pembekalan Assessment KPPN Percontohan Tahap VI di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
D.I. Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Bayangan serangkaian kegiatan test yang cukup padat dan melelahkan tiba-tiba saja muncul dengan begitu jelasnya, terutama bagi pegawai yang mempunyai pengalaman mengikuti Assessment namun belum berhasil, sehingga Assessment seperti sebuah momok yang menakutkan.

Kisah itu dulu, cerita lama, tetapi kini tidak lagi. Bayangan Assessment yang semula menakutkan kini berangsur-angsur mulai menghilang, khususnya bagi para pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sudah diperkenalkan dengan metode baru dalam Pembekalan Assessment KPPN Percontohan Tahap VI yang dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Maret 2012 oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Acara ini diikuti oleh 108 pegawai pelaksana Kanwil Ditjen Perbebndaharaan Provinsi DIY. Acara dibuka pada hari Jum’at (16/3) oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Hendro Baskoro. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Pengembangan Pengembangan Pegawai memberi penjelasan seputar pelaksanaan Assessment KPPN Percontohan Tahap VI.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY dalam arahanya menyatakan bahwa untuk membentuk KPPN Percontohan pada seluruh unit layanan terdepan Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan pada tahun 2012. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan modernisasi seluruh KPPN dan dalam rangka mengedepankan kualitas layanan serta kepercayaan publik.

Hendro melanjutkan, bahwa modernisasi merupakan bagian transformasi kelembagaan sebagai kelanjutan proses reformasi birokrasi Kementerian Keuangan. Salah satu unsur utama yang perlu disiapkan adalah ketersediaan SDM yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan SDM yang profesional dalam melaksanakan tugas dengan didukung manajemen kinerja yang berkualitas.

Dari sisi lain, pembentukan KPPN Percontohan Tahap VI ini juga dilakukan untuk mendukung implementasi SPAN secara komprehensif. Implementasi tersebut meliputi sisi bisnis proses, teknologi informasi, dan Change Management and Communication (CMC).

Selanjutnya Sahat MT Panggabean menjelaskan dihadapan para pegawai untuk memahami apa yang menjadi latar belakang dan tujuan diselenggarakannya assessment, serta bekal apa yang harus dipersiapkan sehingga mereka semakin yakin, lebih percaya diri dalam menghadapi Assessment dengan berusaha melakukan persiapan sebaik mungkin.

ara pegawai terlihat lebih antusias mempersiapkan diri setelah mendapatkan pembekalan dari Tim Bagian Pengembangan Pegawai dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 mulai pukul 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB. Tim memberikan materi pembekalan dengan cara yang sangat baik, melalui tanya jawab, diskusi, dan games. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana yang menyenangkan, penuh semangat .

Khusus bagi keluarga besar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta acara pembekalan ini terasa istimewa karena diselenggarakan bertepatan dengan ulang tahun Kepala Kanwil yang ke 57. Untuk itu, jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mengiringi kegiatan tersebut dengan ucapan Selamat Ulang Tahun kepada Hendro Baskoro.

Oleh : Evan Himawan, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY