Liputan Kunjungan Direktur PKN pada Rapat Koordinasi Bank/Pos Persepsi Lingkup KPPN Tanjungpinang

Jakarta, perbendaharaan.go.id – Pada tahun 2014, Direktorat Sistem Perbendaharaan kembali melaksanakan Diklat Penyuluh Perbendaharaan pada tanggal 5 s.d. 10 Mei 2014 di Hotel

Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Pada tahun 2014, Direktorat Sistem Perbendaharaan kembali melaksanakan Diklat Penyuluh Perbendaharaan pada tanggal 5 s.d. 10 Mei 2014 di Hotel Redtop Jakarta. Diklat ini dilaksanakan mengingat kebutuhan akan tenaga Penyuluh Perbendaharaan di KPPN dan Kanwil masih sangat besar. Selain itu, masih terdapat beberapa unit instansi vertkal Ditjen Perbendaharaan yang belum memiliki Penyuluh Perbendaharaan atau hanya memiliki satu orang Penyuluh Perbendaharaan. Dari jumlah ideal tenaga Penyuluh Perbendaharaan pada Kanwil dan KPPN sejumlah 680 pegawai, saat ini baru terdapat 493 pegawai yang telah bersertifikat Penyuluh Perbendaharaan.

Diklat ini sekaligus menjawab tantangan Ditjen Perbendaharaan dikarenakan perkembangan tugas dan fungsi pada unit vertikal yang saat ini semakin membutuhkan peran Penyuluh Perbendaharaan untuk mendukung kinerja Bimbingan Teknis kepada Satker Kementerian Negara/Lembaga. Untuk itu Direktorat Sistem Perbendaharaan terus berkomitmen untuk melaksanakan perekrutan Penyuluh Perbendaharaan bersertifikat dan juga pelaksanaan penyegaran atau upgrading kepada Penyuluh Perbendaharaan bersertifikat yang telah ada.

Kegiatan penyuluhan perbendaharaan sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena sudah sejak lama Ditjen Perbendaharaan telah melaksanakan fungsi ini. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN telah melakukan penyuluhan/sosialisasi/bimtek/konsultasi kepada satker Kementerian Negara/Lembaga mengenai berbagai hal terkait fungsi-fungsi kebendaharaan. Di Kanwil Ditjen Perbendaharaan sudah ada Bidang Pembinaan Perbendaharaan yang salah satu fungsinya adalah juga melakukan penyuluhan. Selanjutnya juga ada bimbingan akuntansi dan pelaporan keuangan pada satker Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pada pembukaan kegiatan Diklat Penyuluh Perbendaharaan pada hari senin tanggal 5 Mei 2014, Direktur Sistem Perbendaharaan dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada jajaran Subdit Pengembangan Profesi dan Program Pensiun dan unit-unit terkait yang sejak awal memprakarsai pembentukan Penyuluh Perbendaharaan hingga akhirnya Direktorat SP dapat melaksanakan kesinambungan program pembentukan tenaga Penyuluh Perbendaharaan melalui mekanisme Diklat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyuluh Perbendaharaan.

Perlu diketahui, pada tahun 2013 Direktorat SP telah melakukan perekrutan Penyuluh Perbendaharaan bersertifikat melalui Diklat Penyuluh Perbendaharaan, yang terbagi menjadi Diklat Penyuluh Perbendaharaan Tk. Dasar dan Tk. Lanjutan dengan tingkat kelulusan 97,7% dari seluruh peserta yang berjumlah 86 orang.

Direktur Sistem Perbendaharaan mengapresiasi kegiatan ini, selain peseta dibekali materi hard comptency juga diberikan soft competency yaitu materi Komunikasi dan Presentattion Skill serta Teknik Consuling. Hal ini tentu menjadi nilai tambah bagi calon penyuluh perbendaharaan. Beliau juga berpesan kepada peserta untuk dapat menjaga kondisi kesehatan dikarenakan diklat yang berlangsung lama dan padatnya materi sehingga peserta dalam kondisi sehat dan semua peserta diharapakan dapat lulus 100%.

Oleh : Ramdani &ndash Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

Liputan Kunjungan Direktur PKN pada Rapat Koordinasi Bank/Pos Persepsi Lingkup KPPN Tanjungpinang
Tanjungpinang, perbendaharaan.go.id - Sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan bank/pos persepsi di tahun 2014, KPPN Tanjungpinang menyelenggarakan acara Rapat Koordinasi Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi,Rabu (16/4), di Hotel Aston Tanjungpinang. Rakor Bank/Pos Persepsi kali ini mengambil tema &ldquoMembangun Sinergi Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara&rdquo.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, para pimpinan 12 bank/pos persepsi mitra kerja KPPN Tanjungpinang, Kepala KPP Pratama Tanjungpinang, Kepala KPP Pratama Bintan, Kepala KPPBC Tanjungpinang, perwakilan Wajib Pajak, dan perwakilan satker PNBP. Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara, Rudy Widodo, bersama tim teknis MPN G2 untuk menyosialisasikan sistem penerimaan negara secara elektronik (MPN G2).

Kepala KPPN Tanjungpinang, Setijo Budi Pramono, pada awal acara melaporkan bahwa kegiatan rapat koordinasi ini bertujuan untuk membangun sinergi yang baik dan berkelanjutan antar Unit Kementerian Keuangan khususnya yang ada di Tanjungpinang dengan bank/pos persepsi mitra kerja KPPN Tanjungpinang terkait pengelolaan penerimaan negara.

Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Didyk Choiroel, menyatakan bahwa KPPN Tanjungpinang merupakan KPPN yang surplus (lebih besar uang yang masuk ke kas negara daripada uang keluar dari kas Negara, red). Apabila dilihat dari jenis penerimaan, penerimaan negara selama Triwulan I 2014 didominasi oleh penerimaan yang berasal dari PPN, PPh, dan Bea Masuk sesuai dengan tipikal kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Dari sisi kepatuhan bank/pos persepsi, beliau menyatakan bahwa selama Triwulan I 2014 tidak ditemukan pelanggaran berat yang dilakukan oleh bank/pos persepsi dan hal ini agar dapat dipertahankan sampai dengan akhir tahun.

Direktur Pengelolaan Kas Negara, Rudi Widodo, dalam paparan selanjutnya, menyampaikan materi sistem penerimaan negara secara elektronik (MPN G2) yang merupakan penyempurnaan sistem MPN dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas data transaksi penerimaan negara. Dengan sistem yang baru ini akan diperoleh manfaat antara lain akuntabilitas, fleksibilitas, kecepatan penguasaan kas, ketersediaan layanan tanpa tergantung waktu dan tempat, dan kepercayaan publik (WTP). Beliau juga menyampaikan bahwa MPN G2 rencananya akan di launching secara resmi pada bulan Juli 2014 dan diharapkan pada akhir tahun ini dapat diikuti oleh seluruh bank/pos persepsi. Pemaparan ini diakhiri dengan demo MPN G2 oleh Tim Teknis MPN G2 dari Subdit PN Direktorat PKN dan BRI.

Pada siang harinya, Direktur Pengelolaan Kas Negara beserta rombongan menyempatkan diri untuk berkunjung ke BRI Cabang Tanjungpinang untuk mencoba secara langsung layanan MPN G2 baik layanan over the counter (teller), ATM, maupun EDC. Dari ketiga jenis layanan yang disediakan oleh BRI semuanya telah siap digunakan oleh para Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor untuk menunaikan kewajibannya kepada negara melalui sistem penerimaan negara secara elektronik (MPN G2).

Oleh: Iwan Dwi Kuswoyo, Kontributor KPPN Tanjungpinang

Liputan Kegiatan Value Gathering dan Training of Trainers Change Agent tahun 2014 di Manado

Liputan Kegiatan Value Gathering dan Training of Trainers Change Agent tahun 2014 di Manado
Manado,perbendaharaan.go.id &ndash Melanjutkan proses internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan melakukan kegiatan Value Gathering dan TOT Change Agent, pada tanggal 25 &ndash 26 April 2014, di Manado. Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono membuka sekaligus memberikan ceramah umum Nilai-nilai kementerian Keuangan dihadapan para peserta kegiatan tersebut, yang berasal dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, KPPN Manado dan KPPN Bitung.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan pelaksanaan training bagi change agent dengan materi kolaborasi narasumber dari Change Agent Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan kegiatan value gathering yang diisi dengan performance dari para pegawai Kanwil DJPBN prov Sulawesi Utara, KPPN Manado, KPPN Bitung serta penyampaian materi pengenalan Nilai-Nilai Kemenkeu, diskusi kelompok yang dipandu oleh mentor change agent dan Tim Pengembangan pegawai, serta pemilihan Duta Nilai.

Peserta ToT Change Agent dan Value Gathering berasal dari wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat eselon III sebanyak 14 orang dan pejabat eselon IV sebanyak 50 orang, sehingga change agent yang dikukuhkan pada kegiatan ini berjumlah 64 orang, &ldquoSebagai salah satu bentuk Internalisasi Nilai-Nilai Kemenkeu Ditjen Perbendaharaan menargetkan semua pejabat eselon III dan IV di seluruh wilayah akan dikukuhkan menjadi change agent, harapan Kami semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan tidak sekedar memaknai Nilai-Nilai Kementerian Keuangan tetapi juga dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kerja sehari-hari sehingga bisa mewujudkan Kinerja Bernilai, Prestasi Kelas Dunia yang terejawantahkan dalam kehidupan kerja sehari-hari&rdquo ucap Kabag Kepegawaian, Teguh Dwi Nugroho pada sambutan laporan kegiatan.

Selanjutnya, Dirjen Perbendaharaan berpesan kepada seluruh peserta agar bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan sehingga melandasi kinerja sehari-hari guna menggapai prestasi tingkat dunia, &ldquoSaat ini, Kita telah berkomitmen untuk menuju sebuah visi baru, &ldquoTo be a world class state treasury manager&rdquo , dengan visi baru tersebut, perlu kita renungi selanjutnya adalah seberapa besar upaya kita untuk sibuk memantaskan diri sebagai pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia, karena kita menyadari, untuk menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia, dibutuhkan skill, kemampuan yang luar biasa dari semua SDM Ditjen Perbendaharaan yang di dukung oleh pengamalan Nilai - Nilai Kementerian Keuangan agar visi tersebut bisa dicapai&rdquo imbuh Marwanto mengakhiri sambutannya.

Oleh: Imam Saroni, Novri HS Tanjung, dan Tino Adi W &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Workshop Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur.
Surabaya, perbendaharaan.go.id, - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur, Pardiharto, menegaskan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai presentasi Kementerian Keuangan di daerah perlu strategi khusus dalam melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah, strategi tersebut diantaranya yaitu dengan memperlakukan pemerintah daerah bukan sebagai satker melainkan sebagai mitra kerja yang sejajar. Hal ini disampaikannya pada saat memberikan sambuatan pada acara joint supervision pengelolaan kinerja yang diselenggarakan oleh Ditjen Perbendaharaan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur, Kamis (20/03).

Acara ini dilaksanakan di Aula GKN I Surabaya dan dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan, Heru Subiyantoro, perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jawa Timur, perwakilan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo, perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Bojonegoro, perwakilan dari Direktur RSU Dr. Soetomo Surabaya, perwakilan dari UPT R.S. Kusta Sumberglagah Mojokerto, Kepala KPPN Sidoarjo, Kepala KPPN Bojonegoro, dan Kepala KPPN Surabaya 1.

Acara Joint Supervision Pengelolaan Kinerja antara Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Perimbangan Keuangan dibagi dalam dua sesi, sesi pertama adalah workshop pengelolaan kinerja dalam pelaksanaan anggaran daerah dengan narasumber adalah Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan, Heru Subiyantoro, dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur, Pardiharto, dan sebagai moderator adalah Kasubag Organisasi, Bagian OTL Setditjen Perbendaharaan, Moudy Hermawan.

Di kesempatan tersebut Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan, Heru Subiyantoro, memberikan paparan yang diberi judul Joint Supervision antara Ditjen Perimbangan Keuangan dan Ditjen Perbendaharaan, dalam paparannya Heru Subiyantoro menyampaikan beberapa hal diantaranya yaitu mengenai Keputusan Menteri Keuangan No 46/KMK.01/2014 tentang Pelaksanaan Tugas di Bidang Penganggaran dan Perimbangan Keuangan pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Heru memaparkan lebih detil lagi bahwa tugas dan fungsi Bidang Perimbangan Keuangan yang ditugaskan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal pertama, pemantauan atas Penerimaaan Dana Transfer ke Daerah terhadap daerah yang belum/tidak menyampaikan konfirmasi atas penerimaan dana transfer ke daerah serta Penerimaan Hibah ke Daerah terhadap daerah yang belum/tidak menyampaikan bukti penerimaan hibah/kuitansi.

Kedua, Melakukan koordinasi pemantauan laporan realisasi penggunaan dana transfer dari Kepala Daerah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, ketiga, memfasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah melalui sistem elektronik, keempat yaitu menyelanggarakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur, menyampaikan paparan dengan judul Kanwil Ditjen Pebendaharaan sebagai presentasi Kementerian Keuangan di daerah, paparan tersebut diantaranya membahas mengenai beberapa strategi Kanwil Ditjen Perbendaaraan Prov. Jawa Timur bekerjasama dengan pemerintah daerah di Prov. Jawa Timur yaitu pertama, melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah bukan sebagai satker, akan tetapi sebagai mitra kerja, kedua, memiliki keterkaitan secara emosional dengan daerah setempat (kearifan lokal), ketiga, melakukan pendekatan berdasarkan Perdirjen Nomor PER-30/PB/2013 dengan cara membentuk forum kerjasama, forum edukasi, studi perbandingan, dan atau pertukaran informasi dengan pemerintah daerah, lembaga negara/daerah, dan instansi pusat/daerah, keempat, melakukan pendekatan secara personal bukan kedinasan, kelima, mengikutsertakan KPPN selaku Tim Pengawas Dekon/TP sesuai dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2008.

Kemudian pada sesi kedua, tanya jawab dari para peserta kepada narasumber, terkait pertanyaan mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendahaaraan Prov. Jawa Timur terkait penugasan Ditjen Perimbangan Keuangan mengingat karakteristik setiap daerah berbeda, Pardiharto memberikan jawaban bahwa dalam hal pendelegasian dan penugasan khusus dari BKF, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan, pembinaan yang dilakukan ke pemerintah daerah tidak hanya secara administrasi saja, tapi juga ikut menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Pembinaan juga dilakukan untuk memberi rekomendasi ke pemerintah daerah untuk peningkatan pelaksanaan anggaran daerah untuk mewujudkan tujuan negara.

Sedangkan terkait dengan evaluasi transfer ke daerah, Heru Subiyantoro memberikan jawaban Ditjen Perimbangan Keuangan melihat penerapan pola pelaksanaan anggaran yang baik pada beberapa daerah, sedangkan untuk mencapai tujuan negara, semua komponen bangsa harus terlibat. Dalam hal pelaksanaan anggaran daerah Ditjen Perimbangan Keuangan berharap agar pemerintah daerah semakin mandiri yang akuntabel.

Setelah selesai Workshop, acara dilanjutkan dengan sharing knowledge pengelolaan kinerja berdasarkan prinsip Strategy Focused Organization (SFO), acara tersebut dipimpin oleh Hari Utama, Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur, sedangkan para peserta terdiri dari beberapa pejabat eselon III dan IV Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur, dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan serta dari pihak Ditjen Perimbangan Keuangan adalah Ahmad Yani yang merupakan Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi, Setditjen Perimbangan Keuangan, serta tim dari Ditjen Perimbangan Keuangan.

Oleh: Sugeng Wistriono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan