Liputan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan di Jakarta.
Jakarta, perbendaharaan.go.id, - Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, menghimbau kepada peserta Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan untuk memberikan perhatian penuh kepada setiap permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal itu disampaikan pada saat membuka acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan di Jakarta, Senin (15/09).

Haryana juga mengingatkan agar tugas pengelolaan kinerja dapat dijalankan dengan strategi yang riil, terarah, serta memberikan hasil yang positif untuk mencapai target kinerja Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

&ldquoMaka dari itu yang diperlukan adalah mengkritisi dan memberikan masukan yang konstruktif agar tugas pengelolaan kinerja dapat dijalankan dengan strategi yang riil, terarah, serta memberikan hasil yang positif untuk mencapai target kinerja Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan pada umumnya .&rdquo Imbuhnya.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan selama tiga hari yakni mulai tanggal 15-17 September 2014 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola kinerja di lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan serta dapat dijadikan sebagai media komunikasi dan konsolidasi strategi dan current issues pengelolaan kinerja Ditjen Perbendaharaan tahun 2014.

Sedangkan peserta rapat koordinasi adalah sebanyak 112 peserta yang terdiri dari Kepala Subbagian Penilaian Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Administrator Pengelolaan Kinerja sebanyak 66 peserta, serta dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebanyak 46 pegawai.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari capacity building bagi peserta rapat koordinasi, narasumber yang dihadirkan untuk menyampaikan materi adalah narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya yaitu dari Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Sedangkan materi yang diberikan selama rakor tersebut adalah, Pertama, Mekanisme Penilaian Perilaku dan Kuesioner Perilaku dalam Kerangka Pengelolaan Kinerja Pegawai, yang dilanjutkan dengan Arah Kebijakan Pengembangan Aplikasi dengan narasumber dari Biro SDM KEmenterian Keuangan.

Kedua, Pengelolaan Kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSc) meliputi, Sistem manajemen kinerja berbasis BSc, Peta Strategi, Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Kinerja Utama Inisiatif Strategis, Cascading dan Alignment, Manual IKU, Kontrak Kinerja. penilaian Kinerja, serta dilanjutkan dengan simulasi yang disampaikan oleh Pushaka Setjen Kemenkeu. Sedangkan yang ketiga, Next Step Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan disampaikan oleh Kepala Bagian OTL, Setditjen Perbendaharaan.

Oleh: Sugeng

Liputan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014.
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014, Jumat (12/9) dimanfaatkan oleh Wakil Presiden RI, Boediono, untuk menyampaikan pesan terkait implementasi akuntansi berbasis akrual kepada para 778 peserta yang terdiri dari para pejabat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

&ldquoKami mengintruksikan langsung kepada semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mempersiapkan langkah-langkah terkait implementasi akuntansi berbasis akrual yang sebaik-baiknya,&rdquo pesan Boediono kepada para undangan yang hadir.

Dalam sambutannya, Boediono juga menjelaskan bahwa sejalan dengan penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, Pemerintah Pusat sedang mengembangkan moderninasi sistem pengelolaan Keuangan Negara melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN merupakan system yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan.

&ldquoSaya sangat mendukung sistem tersebut dan berharap SPAN menjadi motor penggerak bagi pengelolaan keuangan negara yang efesien dan efektif serta menjadi alat utama dalam pengelolaan kebijakan bersama untuk mengantisipasi berbagai tantangan perekonomian bangsa di masa depan,&rdquo dukungan Boediono terhadap SPAN.

Rakernas kali ini mengambil tema &rdquoDengan semangat Wajar Tanpa Pengecualian Sukseskan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di Tahun 2015&ldquo tema yang senada dengan agenda besar pemerintah dalam menyongsong implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada tahun 2015 mendatang.

Dalam laporan Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, di awal acara, disampaikan bahwa Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) terus mengalami perbaikan yang signifikan dari tahun ketahun.

&ldquoUntuk Laporan Keuangan Tahun 2013 yang mendapat opini baik, yaitu opini Wajar sebanyak 83 LKKL, yaitu terdiri dari 65 (enam puluh lima) LKKL mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified) dan sebanyak 18 (delapan belas) LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion).&rdquo Jelas Chatib Basri.

&ldquoJumlah LKKL yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian meningkat secara signifikan jika dibandingkan pada tahun 2006 yaitu hanya sebanyak 7 (tujuh) LKKL.&rdquo Imbuhnya menambahkan.

Chatib Basri juga menjelaskan terkait LKKL yang mendapatkan Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) jauh menurun menjadi 3 (tiga) LKKL pada tahun 2013 dari semula sebanyak 36 (tiga puluh enam) LKKL pada tahun 2006.

Pada rakernas kali ini juga diberikan penghargaan/apresiasi kepada K/L dan pemerintah daerah yang berhasil menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2013 dengan capaian kualitas tertinggi mengacu kepada opini audit WTP dari BPPK. Penghargaan tersebut diberikan kepada K/L sebanyak 65 K/L dan 152 pemerintah daerah.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Ditjen Perbendaharaan Rudy Widodo menyampaiakan bahwa seluruh penerimaan negara harus disetorkan melalui bank/pos persepsi dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara (MPN). Hal tersebut disampaikan pada workshop Peningkatan Akuntabilitas Penerimaan Negara Melalui Pembatasan Setoran Langsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan Optimalisasi Pemanfaatan Modul Penerimaan Negara (MPN), Rabu (27/8), di Jakarta.

Direktur PKN, pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah akan melakukan pembatasan setoran langsung penerimaan negara melalui RKUN yaitu seluruh penerimaan negara harus menggunakan chanel penyetoran penerimaan negara melalui MPN. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan penyusunan peraturan pada tahun 2014, masa transisi pada tahun 2015 dan diterapkan secara penuh pada tahun 2016 dimana secara sistem Bank Indonesia dan bank umum akan menolak setoran langsung penerimaan negara ke RKUN.

Menurutnya, kebijakan baru ini dilatarbelakangi masih terdapatnya berbagai permasalahan yang disebabkan belum tertibnya wajib setor dalam memberikan informasi yang dibutuhkan saat melakukan penyetoran langsung ke RKUN sehingga dampaknya adalah belum memadainya akuntabilitas dan kewajaran penerimaan negara. Oleh karena itu kebijakan baru ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan akuntabilitas penerimaan negara sekaligus optimalisasi pemanfaatan MPN G-2 dan MPN Valas.

Sementara itu, Kasubdit RKN, Arief Rahman Hakim menjelaskan keunggulan dari mekanisme penyetoran penerimaan negara melalui MPN beserta tahapan yang harus dilakukan oleh wajib setor mulai dari registrasi sampai dengan pembayaran melalui berbagai chanel MPN. 

Workshop dihadiri oleh Kementerian/Lembaga yang memiliki setoran PNBP dan wajib setor yang masih melakukan penyetoran penerimaan negara langsung melalui RKUN antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM dan PT Freeport.

Pada sesi demo MPN G-2 dan MPN Valas, dipraktekkan secara real time pembuatan id billing pada aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku biller PNBP yang dilanjukan dengan praktek penyetoran PNBP melalui chanel MPN G2 dan MPN Valas yaitu e-banking, teller dan EDC oleh PT Bank BRI (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) dan PT Bank BNI (Persero). 

Dari diskusi yang dipandu oleh Kasubdit RKUN Direktorat PKN Dwinanto, para peserta workshop pada umumnya menyatakan siap untuk melaksanakan kebijakan baru ini dan mengalihkan setorannya yang selama ini langsung melalui RKUN ke Bank/Pos Persepsi melalui MPN. Kasubdit RKUN menyatakan bahwa sudah saatnya semua pihak memahami bahwa penyetoran penerimaan negara ke Kas Negara tidak hanya harus dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat jumlah tetapi juga harus valid dan akuntabel. 

Para wajib setor dan K/L mengharapkan agar pelaksanaan kebijakan baru ini didukung dengan peraturan yang jelas dan peningkatan kualitas layanan dan jumlah Bank/Pos Persepsi khususnya layanan MPN G-2 dan MPN Valas.

Workshop tersebut diisi dengan kegiatan sosialisasi kebijakan baru pengelolaan RKUN oleh Direktur PKN, presentasi tentang mekanisme penyetoran penerimaan negara melalui MPN khususnya MPN G-2 dan MPN Valas oleh Kasubdit Rekening Kas Negara (RKN) Direktorat PKN, diskusi terkait pelaksanaan penyetoran penerimaan negara secara langsung melalui RKUN serta demo secara real time pembayaran penerimaan negara melalui MPN G-2 dan MPN Valas. 

Oleh: Kontributor Dit. PKN

Bandar Lampung, perbendaharaan.go.id - Kementerian Keuangan melalui sinergi antara Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Terkini, Kamis (21/8) di Hotel Novotel Lampung. Seminar dihadiri 130 peserta terdiri dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Pusat Bank Daerah Lampung, para pejabat instansi vertikal di Provinsi Lampung, pejabat pemerintah daerah setempat, para ekonom, akademisi, serta pengusaha/wakil asosiasi ekonomi/perdagangan. Seminar dilaksanakan dengan tujuan memberikan gambaran perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi regional Provinsi Lampung kepada publik Lampung serta ajang sharing opinion di antara para pelaku ekonomi Lampung dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas fiskal di Provinsi Lampung.

Seminar diawali dengan sambutan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang diwakili oleh Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Taukhid. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan seminar ini diharapkan dapat menjadi ajang komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan berbagai fungsi pemerintahan dalam suatu sistem pengelolaan fiskal yang sustainable. Selanjutnya beliau mengajak semua pihak untuk senantiasa secara bersama-sama, sesuai domain tugas dan keahlian masing-masing, untuk meningkatkan kualitas belanja dengan mengevaluasi seluruh komponen-komponen utama belanja serta meningkatkan efektivitas belanja yang memberikan output, outcome dan multiplier effect yang nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi dan sosial. Selanjutnya Choiria Pandarita , selaku staf ahli Bidang Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung menyampaikan keynote speech dari Gubernur Provinsi Lampung sekaligus membuka acara seminar secara resmi.

Acara inti seminar kali ini merupakan panel diskusi dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu Dr. Ferry Irawan (Kepala Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF), Adhi Wiriana (Kepala BPS Provinsi Lampung), dan Adijanto (Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan).

Sesi pertama dari panel diskusi diisi oleh Ferry Irawan dengan menyajikan makalah bertema Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Terkini. Beliau menyampaikan bahwa perekonomian global tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih terdapat kemungkinan adanya downside risk. Perkembangan ekonomi domestik pada kuartal kedua tahun 2014, Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,12% (yoy). Sumber utama pendorong pertumbuhan PDB domestik ini adalah Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sebaliknya konsumsi pemerintah dan kegiatan ekspor impor mengalami kontraksi. Sementara untuk kinerja neraca pembayaran pada kuartal kedua tahun 2014 membaik dengan adanya peningkatan surplus menjadi US$4,3 miliar. Lebih lanjut, Ferry juga menyampaikan mengenai arah kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun 2015 yang masih akan melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Narasumber kedua, Adhi Wiriana menyajikan makalah dengan tema Perkembangan Ekonomi Lampung Terkini. Beliau menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi lampung periode 2009-2013 mencapai rata-rata 6,0%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata per tahun nasional pada periode yang sama sebesar 5,9%. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak disertai dengan pemerataan ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini ditandai dengan nilai Gini rasio yang cenderung meningkat selama kurun waktu lima tahun tersebut. Kontribusi sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Lampung tahun 2013 adalah sektor pertanian yaitu sebesar 35,54% da diikuti sektor Perdagangan, Restauran dan Hotel (PRH) sebesar 15,94%. Pada tahun 2013 inflasi Bandar Lampung meningkat menjadi 7,56%. Meski demikian angka inflasi ini lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 8,38 persen.

Narasumber ketiga, Adijanto membawakan makalah dengan tema Evaluasi Pendanaan dan Keuangan Daerah. Beliau menjelaskan hubungan keuangan pusat dan daerah saat ini serta evaluasi kebijakan dan pengaturan terhadap hubungan keuangan tersebut di masa depan. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa kebijakan fiskal daerah harus sejalan dan mendukung kebijakan makro nasional. Seluruh kebijakan makro, terutama Kebijakan Fiskal mempengaruhi Kebijakan Transfer ke Daerah. Besaran dana APBN yang diserahkan ke daerah melalui transfer ke Daerah untuk tahun 2014 adalah sebesar 592,5 triliun. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. 

Sesi terakhir dari panel diskusi diisi dengan tanya jawab dengan moderator Marselina Djayasinga selaku Regional Economist Kementerian Keuangan di Provinsi Lampung. Sesi diskusi ini berlangsung cukup hangat dan segar dengan besarnya antusias pertanyaan dari peserta seminar. Beberapa pertanyaan bahkan tidak mendapat jawaban yang memadai karena keterbatasan jadwal waktu seminar. Sebelum seminar dituitup, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Sahat M.T. Panggabean juga menyampaikan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas fiskal yang mandiri. Acara seminar ditutup secara resmi pada pukul 13.30 dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Lampung

Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sebanyak 158 Calon Pegawai Negeri Sipil Ditjen Perbendaharaan mendapat Surat Keputusan (SK) penempatan definitive di unit instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan (19/08/2014). Sebelumnya, para CPNS tersebut menyelesaikan proses OJT (On The Job Training) di lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Dalam pembagian surat keputusan tersebut, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana memberikan sambutannya. Ia menjelasakan perkembangan dan dinamisasi organisasi Ditjen Perbendaharaan dihadapan para pegawai baru tersebut. Ia melanjutkan, tantangan organisasi kedepan membutuhkan peran dan kinerja yang tinggi dari masing-masing pegawai guna menyelesaikan berbagai program, SPAN/SAKTI, Spending Review, Kajian Fiskal Regional dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian, Teguh Dwi Nugroho menyampaikan bahwa para CPNS tersebut ditempatkan secara definitive di seluruh unit instansi vertical Ditjen Perbendaharaan berdasarkan pertimbangan objektif, mengacu kepada nilai IPK, IKD, DTSD dan OJT. Teguh meyakinkan kepada para pegawai baru untuk menjalani penempatan definitive tersebut sebagai proses pematangan diri. Untuk itu, teguh mengingatkan agar para CPNS terus melakukan pengembangan diri.

Berbagai ekspresi mewarnai penyerahan SK penempatan CPNS Ditjen Perbendaharaan. Mereka disebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan ketentuan sudah berada di kantor baru di bulan September 2014 ini.

Oleh: Novri dan Tino

Liputan Demand Identification KSP 2014
Jakarta, perbendaharaan.go.id, - Knowledge Sharing Program (KSP) adalah bentuk kerjasama bilateral antara pemerintah Korea dengan berbagai negara termasuk Indonesia untuk berbagi pengalaman pembangunan dalam rangka memajukan pembangunan sosial ekonomi melalui sharing pengalaman pembangunan yang dialami Korea Selatan. Lingkup kegiatan KSP meliputi: riset kebijakan, konsultasi pembangunan, dan capacity building.

Pemerintah Korea Selatan melalui Korea Development Institute (KDI) telah menunjuk konsultan KPMG Korea sebagai pihak pelaksana KSP 2014 dengan Indonesia. Pada tahun 2014 KSP dilaksanakan mencakup empat (4) topik utama dengan melibatkan unit pemerintah yang terlibat dalam joint research yaitu: pertama, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sesuai Best Practice (Direktorat PPK-BLU). Kedua, Pengembangan Institusi Keuangan Bagi UMKM Melalui Skema Kredit Program (Direktorat Sistem Manajemen Investasi). Ketiga, Pengembangan Proses Bisnis dan e-commerce di Bidang Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak). Keempat Penyempurnaan Grand Design Reformasi Birokrasi Periode 2010-2025 (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

Sebagai langkah awal pelaksanaan KSP 2014, pada tanggal 18-21 Agustus 2014 bertempat di Jakarta telah dilaksanakan demand identification, dimana dalam kegiatan tersebut beberapa Korea Expert yang merupakan Profesor dari beberapa Universitas ternama di Korea maupun ahli di masing-masing bidang berkunjung ke Indonesia untuk melaksanakan diskusi dengan beberapa pejabat/ahli dari pihak Indonesia dan pengumpulan data dan informasi sesuai masing-masing topik joint research.

Dalam sambutannya pada kegiatan kick off meeting demand identification yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2014 di Ruang Prijadi Praptosuhardjo 2 (eks MA), Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, menyampaikan bahwa untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Indonesia selama ini maka instansi pemerintah kiranya dapat menjadikan KSP sebagai media untuk mendapatkan rekomendasi berharga dari pemerintah Korea Selatan dalam tata kelola pemerintahan. Sedangkan bagi instansi di lingkungan Kementerian Keuangan KSP dapat dijadikan salah satu sarana implementasi cetak biru transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Disampaikan pula oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan bahwa melalui KSP kerja sama bilateral diantara Indonesia dan Korea Selatan diharapkan akan semakin terjalin erat, dimana KSP dengan pemerintah Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Dengan demikian kiranya KSP dapat ditingkatkan dalam cakupan topik joint research maupun instansi yang terlibat di dalamnya di tahun yang akan datang.

Oleh: Imbi - Kontributor Setditjen Perbendaharaan

Liputan Kegiatan FGD dan Rapat Koordinasi Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera
Batam, perbendaharaan.go.id - Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan bekerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera, tanggal 21-23 Agustus 2014, di Batam. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga sesi, sesi I dan II untuk FGD sedangkan sesi III Rapat Koordinasi Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera.

Rakor Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera, yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dihadiri oleh para Kepala Kanwil, Kepala Bidang PAPK dan Kepala Seksi ASPLK Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera dan Kepala KPPN, Kepala Bidang dan beberapa eselon IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Perbendaharaan menegaskan bahwa kegiatan rapat regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera sangat diperlukan bagi jajaran Ditjen Perbendaharaan terutama menuju visi misi baru Ditjen Perbendaharaan &ldquoto be a world-class state treasury manager&rdquo. Dalam kesempatan ini pula Dirjen Perbendaharaan merasa bangga karena Ditjen Perbendaharaan menjadi bagian organisasi yang konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi melaksanakan reformasi birokrasi diantaranya seluruh KPPN telah menerapkan standar KPPN Percontohan, penyaluran dana APBN dapat dilayani dengan cepat, tepat, bersih, professional dan akuntabel, sehingga berbagai penghargaan telah diterima diantaranya dari Presiden, MenPAN-RB, KPK, akademisi UI dan IPB serta hasil survei Pengelolaan Kinerja dan Implementasi Strategi Focused Organization (SFO) tahun 2013 Ditjen Perbendaharan mencapai nilai tertinggi. Namun demikian terdapat beberapa program strategis yang menuntut perhatian dan kerja keras seperti pelaksanaan piloting dan roll out SPAN dan SAKTI, MPN G2 dan persiapan akuntansi berbasis akrual. Disamping itu Dirjen Perbendaharan juga menyinggung kedisiplinan dan kode etik dari setiap pejabat/ pegawai.

Acara Rakor selanjutnya diisi dengan sharing session Kebijakan Perbendaharaan oleh narasumber Direktur Pelaksanaan Anggaran yang memaparkan tentang langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, Direktur Sistem Perbendaharaan memaparkan tentang pengalihan pengelolaan administrasi TNI/POLRI, Jaminan dari Perusahaan Asuransi (Surety Bond) dalam rangka pembayaran atas beban APBN, dan Layanan Data Perbendaharaan, serta Direktur Tranformasi Perbendaharaan memaparkan perkembangan SPAN, dan Kepala Bagian Keuangan menyinggung soal sarpras dan pengembangan SDM.

Sementara itu, Focus Group Discussion (FGD) dimulai dengan Kick off meeting diskusi teknis penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah dipandu oleh Kasubdit ASPLK dengan peserta Kepala Bidang PAPK dan Kepala Seksi ASPLK Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera dan acara Managerial Meeting peserta seluruh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera. 

Pada sesi II Focus Group Discussion (FGD) Statistik Keuangan Pemerintah, dibuka dan sekaligus menjadi keynote speech adalah Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan menegaskan bahwa kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini bertujuan untuk memperoleh masukan atau informasi lebih lengkap mengenai aktivitas fiskal pemerintah pusat maupun daerah yang dikaitkan dengan pergerakan indikator-indikator ekonomi makro. Statistik keuangan pemerintah dan penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan investment grade Pemerintah Indonesia.

Pada pleno Sesi ke II, pemaparan dilakukan oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan moderator Direktur Pelaksanaan Anggaran. Pada pleno tersebut dipaparkan pentingnya penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 dalam rangka menciptakan keseragaman penyusunan konsolidasi fiskal dan statistiK keuangan pemerintah, dan perlunya komitmen pejabat termasuk didalamnya dukungan politik dari Kepala Daerah dan DPRD dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pleno Sesi ke III, bertajuk Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Regional Semester I Tahun 2014 dengan narasumber Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau, Kepala BPS Prov. Kepri dan Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Kepulauan Riau. Pada sesi tersebut dipaparkan perkembangan fiskal dengan perkembangan ekonomi regional dan kebijakan pembangunan di Prov. Kepulauan Riau.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepulauan Riau.

Liputan Kegiatan Value Gathering Tahun 2014 di Aceh.
Aceh, perbendaharaan.go.id - Melanjutkan proses internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan melakukan kegiatan TOT Change Agent dan Value Gathering, 15 &ndash 16 Agustus 2014, di Aceh. Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono membuka sekaligus memberikan ceramah umum Nilai-nilai kementerian Keuangan dihadapan para peserta kegiatan tersebut, yang berasal dari Peserta TOT Change Agent Wilayah Sumatera, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, dan KPPN Banda Aceh.

Kegiatan ini dimulai dari Pelaksanaan TOT Change Agent yang dipandu oleh narasumber dari Change Agent Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, peserta diberikan materi mengenai Internalisasi Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan dan Program Budaya Kementerian Keuangan dan dilanjutkan dengan diskusi dan pemaparan. Pada sesi akhir acara TOT Change Agent, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono mengukuhkan 77 Peserta TOT Change Agent. Dalam sambutannya Marwanto menegaskan bahwa Change Agent diharapkan menjadi pionir penggerak perubahan di Ditjen Perbendaharaan, &ldquoSampai dengan saat ini berarti Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki tambahan Change Agent baru sebanyak 77 Orang, dimana nantinya Change Agent baru tersebut diharapkan akan menjadi pionir sekaligus penggerak perubahan yang dimulai dengan mind-shifting terhadap pola kerja dan peng-implementasian Nilai-Nilai Kementerian Keuangan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan,&rdquo ucap Marwanto.

Keesokan harinya, acara dilanjutkan dengan Value Gathering, dimulai dengan penampilan performance dari Kanwil Aceh maupun KPPN Banda Aceh, hingga materi Ceramah Umum Kegiatan Value Gathering yang disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan. Dalam ceramah umum tersebut, Dirjen Perbendaharaan berpesan kepada peserta agar menginternalisasikan Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan ke dalam diri setiap pegawai, &ldquoAgar Nilai &ndash Nilai tersebut dapat terus terjaga secara kontinyu ke dalam diri setiap pegawai, maka kita perlu meng-internalisasikan nilai &ndash nilai yang menjadi identitas kita, misalnya melalui slogan yang mudah diingat dan dikerjakan, STOP-START-CONTINUE yaitu Pertama, menghentikan perilaku yang tidak sesuai dengan Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan (STOP) , misalnya STOP (berhenti) merokok di ruangan kerja. Kedua, Memulai perilaku yang mencerminkan Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan dan memulai sinergi (START), misalnya START (mulai) datang tepat waktu pada saat rapat. Ketiga, Melanjutkan prestasi serta perilaku-perilaku baik yang selama ini sudah mencerminkan Nilai Kementerian Keuangan, misalnya CONTINUE (lanjutkan) melayani stakeholders dengan hati dan ikhlas.&rdquo Ungkap marwanto memberi ilustrasi kepada peserta.

Dalam akhir ceramahnya, Marwanto kembali berpesan kepada peserta agar benar-benar mengejawantahkan Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan dalam kehidupan sehari-hari, &ldquoSemoga dengan diadakannya acara ini akan mampu mengejawantahkan nilai &ndash nilai Kementerian Keuangan ke dalam kehidupan sehari &ndash hari sehingga mampu mewujudkan KINERJA BERNILAI, PRESTASI KELAS DUNIA guna mendukung visi baru Ditjen Perbendaharaan yaitu sebagai pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia.&rdquo Imbuh marwanto, yang langsung disambut antusias oleh peserta Value gathering yang hadir.

Oleh : Imam Saroni, Novri HS Tanjung, dan Sugeng W &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan.