Liputan &ldquoWorkshop For Legislative&rdquo Provinsi Sumatera Barat Siap Menyongsong Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual
Padang, perbendaharaan.go.id &ndash Guna mengawal pelaksanaan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada entitas akuntansi di seluruh jajaran Pemda lingkup Provinsi Sumatera Barat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat merangkul DPRD selaku pemangku kepentingan dari pihak legislatif di daerah untuk berperan serta mendorong kebijakan tersebut.

Sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara, pada tahun 2015 seluruh entitas akuntansi pemerintah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Tak terkecuali pemerintah daerah dalam menyusun LKPD. Pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual ini merupakan salah satu penentu Opini BPK. Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban, LKPD yang handal, akurat, dan tepat waktu adalah harga mati.

Melalui acara Workshop Pertanggungjawaban APBD 2015 dan Kebijakan Dana Transfer Daerah Lingkup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, pada Rabu (29/10), Kanwil dan DPRD sepakat untuk mengusung tema &ldquoDengan sinergi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dan DPRD lingkup Provinsi Sumatera Barat, Kita wujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.&rdquo Acara dihadiri oleh Seluruh Ketua DPRD dan Ketua Komisi II DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota lingkup Sumatera Barat, para Kepala Bidang/Kabag Umum Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat serta Seluruh Kepala KPPN lingkup Provinsi Sumatera Barat.

&ldquoAcara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama tentang arti penting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan implementasi sistem akuntansi berbasis akrual, sehingga pada akhirnya akan terdapat kesamaan visi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan amanat PP 71 tahun 2010. Peran DPRD, tentu saja sangatlah penting dalam mendorong pemerintah daerah dalam implementasi akuntansi berbasis akrual yang mulai berlaku 1 Januari 2015&rdquo. Demikian harapan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, saat menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara Workshop.

Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, R. Wiwin Istanti, berkesempatan menyampaikan paparan tentang &ldquoPeran DPRD dalam Mensukseskan LKPD Berbasis Akrual&rdquo. Melalui paparan ini peserta memperoleh gambaran yang lengkap mengenai siklus anggaran, sistem akuntansi, latar belakang dan maksud tujuan kebijakan pemerintah pusat sehubungan dengan akuntansi, penyusunan, dan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah. Dan pada akhirnya, diharapkan legislatif dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai kondisi setempat dalam mendorong pemerintah daerah dalam mensukseskan implementasi akuntansi berbasis akrual.

Hal lain yang disampaikan dalam workshop ini adalah peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah di bidang fiskal, yakni pelaksanaan fungsi sebagai Pembina Keuangan Daerah. Munculnya berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah -terutama menyangkut pengelolaan dana transfer- menjadi perhatian serius Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Oleh karena itu dalam workshop ini disajikan pula materi mengenai perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan besaran alokasi dana transfer Tahun 2015.

Dalam kesempatan ini hadir narasumber Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan, Ahmad Yani, yang menyampaikan materi &ldquoKebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah TA 2015&rdquo. Topik paparan yang disampaikan adalah Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2015, Kebijakan Dana Bagi Hasil Tahun 2015, Kebijakan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2015, Kebijakan Dana Transfer Lainnya Tahun 2015, Kebijakan Dana desa Tahun 2015 serta informasi tentang data Alokasi Dana Transfer TA 2015 untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan workshop ini mendapat apresiasi yang tinggi dari peserta. &ldquo Acara ini bukan hanya sekedar media komunikasi, lebih dari itu acara ini merupakan sarana penyampaian informasi yang sangat bermanfaat bagi kami, legislatif di daerah, dalam menerjemahkan berbagai kebijakan pemerintah pusat&rdquo, ulas seorang peserta.

Rasa antusias peserta kian tampak saat dibuka sesi tanya jawab yang dipandu oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Tisari Yona Geumila. Berbagai pertanyaan pun mengemuka sebagai tanda tingginya keingintahuan peserta akan informasi tentang kebijakan pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan terutama rencana implentasi sistem akuntansi berbasis akrual.

Hal lain yang menjadi perbincangan hangat adalah tentang perkembangan kebijakan dana transfer ke daerah dan teknis penghitungan pembagiannya. Terutama perkembangan kebijakan terkait Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Dana Instentif Daerah (DID) dan kriterianya. Salah satu kriteria DID adalah kinerja keuangan yang memiliki bobot paling besar, yaitu 50%. Adapun butir-butir kriteria kinerja keuangan yang diperhitungkan adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (35%), Penetapan Perda APBD yang Tepat Waktu (35%), Upaya Peningkatan PAD (15%), dan Penyampaian LKPD yang Tepat Waktu (15%).

Dengan diselenggarakannya workshop ini diharapkan para anggota DPRD dapat lebih memahami peranannya dalam pembangunan di daerah masing-masing. Dapat bersinergi dengan pemerintah daerah setempat serta turut mendorong upaya-upaya konstruktif dalam kerangka pembangunan nasional.

Kontributor: Totok Suyanto, M. Prasetyo W.

Solo, perbendaharaan.go.id - Rapat Koordinasi Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Jawa yang mengambil tema &ldquo&ldquoMewujudkan Komitmen Bersama Dalam Kesiapan Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014 Dalam Rangka Keberhasilan Implementasi SPAN&rdquo dibuka secara resmi oleh Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, Rabu (24/10), di Solo.

Dalam pengarahannya, orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan tersebut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan rakor yang diharapkan dapat memberikan beberapa masukan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan terkait implementasi SPAN, terlebih lagi dimulai dan dilaksanakan pada malam tahun baru Hijriyah. Hal menarik dalam acara pembukaan yaitu peserta disuguhi dengan penampilan Punakawan Guyon Maton dengan tema &ldquoNilai-nilai Kementerian Keuangan&rdquo, yang disajikan secara apik oleh pegawai-pegawai KPPN Surakarta.

Perhelatan akbar ini diikuti oleh 85 peserta yang terdiri dari 5 Pejabat Eselon II, 70 pejabat eselon III dan 10 pejabat eselon IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Se-Jawa.

Kegiatan ini diisi dengan paparan para nara sumber yaitu Peningkatan Pengelolaan Kinerja disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, , Revisi DIPA terkait dengan Aplikasi Custom Web &ndash SPAN disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, Direktorat Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran, Dody Triwibowo, dan Langkah-langkah Akhir Tahun anggaran 2014 terkait implementasi SPAN disampaikan oleh Direktur Transformasi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Sudarto.

Agenda rakorda hari kedua adalah paparan/diskusi pembahasan permasalahan yang dihadapi dalam melakukan Revisi DIPA dengan Aplikasi Custom Web &ndash SPAN, terkait dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran tahun 2014 yaitu adanya potensi menumpuknya pengajuan SPM ke KPPN di akhir tahun anggaran, dan permasalahan yang dihadapi terkait dengan peningkatan pengelolaan kinerja.

Permasalahan yang dapat diselesaikan pada rapat koordinasi ini nantinya dapat menjadi acuan/pedoman/pemahaman yang sama bagi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara Se-Jawa. Permasalahan yang memerlukan tindaklanjut / penyelesaian kantor pusat akan disampaikan ke kantor pusat untuk mendapat penyelesaian

Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan komitmen bersama peserta rakor agar siap dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014 untuk keberhasilan implementasi SPAN, peserta rakor juga melaksanakan kegiatan capacity building.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan ramah tamah dan performance dari perwakilan masing-masing kanwil sebagai sarana untuk meningkatkan sinergi bagi para pejabat lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Jawa.

Liputan acara penyerahan Bank/Pos Persepsi Award Tahun 2014 di Jakarta
Jakarta, Perbendaharaan.go.id,- Untuk memberikan apresiasi kepada Bank/Pos Persepsi yang mempunyai kinerja terbaik dalam penatausahaan transaksi penerimaan negara melalui sistem MPN, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Bank/Pos Persepsi Award. Ceremony penyerahaan penghargaan dilakukan di Jakarta pada hari Kamis, (4/12/2014).

&ldquoTujuan diadakannya Bank/Pos Persepsi Award adalah untuk memberikan apresiasi kepada Bank/Pos Persepsi yang mempunyai kinerja terbaik dalam menatausahakan transaksi penerimaan negara melalui sistem MPN,&rdquo jelas Direktur Pengelolaan Kas Negara, Rudi Widodo, pada saat memberikan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut.&rdquo

&ldquoSelain itu tujuan tersebut, Bank/Pos Persepsi Award bertujuan memberikan nuansa kompetisi yang sehat di antara setiap Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi,&rdquo tambahnya.

Proses penilaian Bank/Pos Persepsi Award ini dilakukan secara berjenjang oleh Tim Penilai mulai dari tingkat KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan cq. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-57/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi dalam Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA).

Hadir dalam acara tersebut adalah para Direksi Bank/Pos Persepsi, Kepala Cabang Bank/Pos Persepsi, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, para Direktur lingkup Ditjen Perbendaharaan, Tenaga Pengkaji Ditjen Perbendaharaan, serta Kepala Kanwil Ditjen PBN Prov. DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Jawa Timur.

Bank/Pos Persepsi Award diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, kepada para pemenang. Orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan ini berharap melalui Bank/Pos Persepsi Award dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat.

&ldquoSaya berharap dengan acara ini akan menginspirasi dan menambah komitmen serta motivasi Bank/Pos Persepsi untuk mempersembahkan karya dan prestasi terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,&rdquo harapan Marwanto.

Terdapat 33 nominator dalam acara Bank/Pos Persepsi ini, kesemuanya mewakili Bank/Pos Persepsi masing-masing wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Dari 33 nominator itu terpilih tiga Bank/Pos Persepsi terbaik pertama, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Besar Divisi Operasional, wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan KPPN Jakarta 1 sebagai mitra kerjanya, kedua, Standard Chartered Bank Cabang Surabaya wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur dengan KPPN Surabaya sebagai mitra kerjanya, dan ketiga, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Batam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepulauan Riau dengan KPPN Batam sebagai mitra kerjanya.

Dalam kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada Bank BRI yang telah berperan sebagai pelopor penggunaan Sistem MPN Generasi kedua (MPN G-2) dimana telah membantu membangun sistem swiching, memiliki channel pembayaran terbanyak, serta transaksi penerimaan terbanyak dan jaringan terbanyak dalam menerima setoran penerimaan negara melalui Sistem MPN G-2.

Menurut Direktur Pengelolaan Kas Negara pelaksanaan Bank/Pos Persepsi Award ini akan dilakukan setiap satu tahun sekali.

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Liputan Peresmian Ruang Pelayanan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kep. Riau dan Pelaksanaan Seminar Kebijakan Publik Tahun 2014
Tanjungpinang, Perbendaharaan.go.id,- Untuk memperingati hari Oeang RI yang ke 68, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan dua agenda, yaitu, Peresmian Renovasi Gedung Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau serta Seminar Kebijakan Publik Tahun 2014.

Untuk agenda Peresmian Renovasi Gedung Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada hari Rabu (5/11). Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana yang sekaligus meresmikan renovasi gedung Kanwil Ditjen Perbendaharan Prov. Kep. Riau, serta segenap pejabat Kantor Vertikal lingkup Kementerian Keuangan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya pada saat peresmian, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Haryana, bangga atas kerja keras Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau yang telah mampu memperbaiki kondisi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menjadi semakin baik. Setelah memberikan sambutannya, Haryana menandatangani Prasasti sebagai tanda bahwa renovasi gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepulauan Riau telah diresmikan.

Selanjutnya pada hari berikutnya dilaksanakan agenda yang kedua yaitu seminar Kebijakan Publik 2014, Kamis (6/11). Tema seminar kali ini adalah &ldquoKebijakan Fiskal, Transfer ke Daerah dan Perkembangan Ekonomi Terkini Provinsi Kepulauan Riau&rdquo.

Dalam laporannya, Didyk Choiroel menyampaikan bahwa Seminar Kebijakan Publik tahun 2014 membahas tiga materi sekaligus yaitu, pertama, mengenai kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan kebijakan Dana Transfer Lainnya tahun 2015 yang disampaikan oleh Ahmad Yani. Kedua, mengenai Perkembangan Perekonomian Memberi Dampak yang Signifikan pada Postur APBN disampaikan oleh Kepala Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Ferry Irawan. Sedangkan materi ketiga yaitu mengenai Kinerja Perekonomian Di Prov. Kepulauan Riau yang disampaikan oleh H.B. Isyandi, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Riau selaku Regional Economist wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Selanjutnya Haryana pada saat memberikan sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh peserta seminar atas kerjasamanya yang baik selama ini, serta menghimbau kepada satker untuk segera menyelesaikan tagihan-tagihan yang sudah membebani APBN agar di akhir tahun 2014 nanti tidak terlalu menumpuk tagihan-tagihan tersebut.

Setelah selesali agenda Seminar, Haryana juga menyempatkan diri untuk bertatap muka dan melihat langsung para pegawai KPPN Tanjungpinang yang sedang memberikan pelayanan kepada para satker yang hadir di KPPN Tanjungpinang, selanjutnya Haryana memberikan arahan di Aula KPPN Tanjungpinang.

Kontributor: Dhika Habibi Zakaria.

Jakarta, Perbendaharaa.go.id- &ldquoManfaatkan sebaik-baiknya ilmu yang akan di dapat dari narasumber kita nanti,&rdquo pesan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan pada Rabu, 19 November 2014. Diwakili oleh Hasan Lutfi, Kepala Subbagian Pengembangan Kompetensi Pegawai, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan membuka dan menyampaikan opening remark Workshop Jurnalistik Tahun 2014 di Treasury Learning Centre (TLC) Jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat. Workshop Jurnalistik tahun ini diikuti oleh 43 peserta, perwakilan seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Workshop Jurnalistik yang diselenggarakan Media Center Ditjen Perbendaharaan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola media di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Ditjen Perbendaharaan harus mempunyai orang-orang yang bisa menyampaikan perkembangan-perkembangan terbaru dan berita dari seluruh unit kerja Ditjen Perbendaharaan.

Dwi Setyo Irawanto, yang lebih dikenal dengan Siba dari Tempo Institude dan Ahmad Zamroni, Editor Foto Majalah Forbes Indonesia menjadi narasumber dalam pelatihan. Workshop diawali pemaparan teknik menulis berita oleh Dwi Setyo Irawanto. Wartawan Tempo ini mengajak peserta lebih banyak menulis dibanding belajar teknik kepenulisan. Ia mengibaratkan seorang yang belajar menulis seperti belajar naik sepeda. &ldquoMenulis itu seperti naik sepeda, sedikit teknik, banyak mencoba. Orang tidak akan bisa naik sepeda kalau banyak belajar teknik tapi tidak pernah mencoba,&rdquo tegasnya. Setelah menyampaikan materi, Siba menugaskan para peserta melakukan reportase dan menuangkannya dalam berita feature. Tulisan para peserta kemudian diapresiasi dan dikoreksi. &lsquoPembedahan&rsquo hasil karya peserta ini dimaksudkan untuk menambah pemahaman peserta bagaimana seharusnya menulis yang baik dan menarik.

Di hari kedua workshop, Ahmad Zamroni menyampaikan materi fotografi jurnalistik. Berbeda dengan fotografi biasa yang lebih menekankan keindahan sebuah foto, fotografi jurnalistik juga harus dapat menyampaikan berita kepada pembaca. &ldquoFoto jurnalistik tidak hanya menampilkan keindahan, tapi harus bisa menceritakan sebuah peristiwa,&rdquo katanya. Editor Foto Forbes Indonesia ini memaparkan teknik-teknik pengambilan gambar yang mampu menceritakan sebuah peristiwa namun tetap sesuai dengan etika. Selain itu, Roni juga menyarankan agar membuat rencana momen-momen yang akan difoto sebelum mengambil gambar dan melihat hasil foto sebelum peristiwa selesai. &ldquoJangan sampai setelah pulang kita baru tahu kalau foto yang kita ambil tidak bagus atau kurang pas,&rdquo tambahnya.

Paparan yang disampaikan dengan lugas disertai pengalaman dalam dunia jurnalistik oleh para narasumber membuat para peserta antusias. Pelatihan selama dua hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam ini tidak membuat para peserta bosan.

Setelah mengikuti acara ini, diharapkan para peserta mempunyai bekal sehingga bisa melakukan tugas-tugas kepenulisan dan mampu sebagai kontributor media internal Ditjen Perbendaharaan. Acara ditutup dengan diskusi tentang peran jurnalistik dan kehumasan pada Ditjen Perbendaharaan pada hari Kamis, 20 November 2014 dan penyerahan Kartu Reporter DJPBN kepada seluruh peserta.

Oleh : Puji Astutik &ndash Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Peserta Workshop Jurnalistik tahun 2014.

Jakarta, perbendaharaan.go.id - meningkatan kesiapan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam penyusunan laporan Stastik Keuangan Pemerintah tingkat wilayah diselengarakan knowledge sharing dalam bentuk lokakarya (11/11) yang menghadirkan narasumber dari GFS Expert dari Government Partnership Fund (GPF) dan Bank Indonesia. &ldquoLokakarya ini untuk memperkenalkan konsep dan praktik penerapan statistik keuangan pemerintah di Indonesia &rdquo kata Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Yuniar Yanuar Rasyid pada pidato laporan kegiatan lokakarya..

krisis ekonomi yang terjadi di akhir dekade 1990 - 2000, yang telah menjadi salah satu pemicu bergulirnya reformasi keuangan negara di bidang penganggaran sampai pelaporan keuangan. Reformasi penganggaran dimulai sejak tahun 2001, dengan adanya perubahan prinsip, format dan struktur APBN. Format dan struktur APBN berubah dari T-Account menjadi I-Account (bentuk staffel). Dengan perubahan tersebut, informasi keuangan pemerintah yang disajikan dalam APBN dapat lebih mencerminkan makna ekonomi, di samping mempermudah analisis ekonomi kebijakan fiskal serta pengaruhnyaterhadap sektor-sektor perekonomian lainnya.

Salah satu acuan yang digunakan dalam perubahan struktur dan format APBN tersebut adalah Statistik Keuangan Pemerintah, yang pada saat itu diatur dengan Government Finance Statistics (GFS) Manual Tahun 1986. GFS Manual Tahun 1986 tersebut kemudian digantikan dengan GFS Manual Tahun 2001, yang kebetulan diterbitkan bersamaan dengan bergulirnya reformasi bidang penganggaran di Indonesia.

Reformasi di bidang pelaporan keuangan mempunyai fokus mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dimulai dari diterbitkannya PP No. 24 Tahun 2005 yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual, sampai akhirnya Pemerintah menerbitkan PP No 71 Tahun 2010 yang dalam lampiran I mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual. &ldquoPenerapan akuntansi berbasis akrual juga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif &ldquo kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Jakarta, Perbendaharaan.go.id - Bertepatan dengan peringatan Satu Dekade perjalanan Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola perbendaharaan negara dilaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)(12/11). Selama 10 tahun mendedikasikan pengabdiannya, Ditjen Perbendaharaan berhasil menjaga keuangan negara melalui sistem penyaluran APBN yang profesional, modern, transparan, efektif dan efisien serta penatausahaan penerimaan APBN yang akuntabel dan optimal.

Fungsi kebendaharaan negara telah hadir di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda yang dipayungi oleh Indische Comptabiliteitswet (ICW) tahun 1925. Namun demikian, secara legal formal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan terbentuk pada tahun 2004 melalui Keppres Nomor 37 Tahun 2004 tentang Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan. &ldquoPembentukan Ditjen Perbendaharaan merupakan konsekuensi dari paradigma baru mengenai kejelasan pembagian kewenangan dan mekanisme check and balance dalam pengelolaan keuangan negara&rdquo Kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam pidato laporan pembukaan Rapimnas.

Pada rapimnas ini hadir untuk pertama kalinya Menteri Keuangan Kabinet Kerja Bambang P.S Brodjonegoro. &ldquoPemerintahan Jokowi-JK merumuskan Sembilan Agenda Prioritas di bidang politik, ekonomi dan budaya yang disebut dengan Nawa Cita &ldquo kata Menteri Keuangan saat menyampaikan program kerja pemerintahan baru.

Terkait bidang ekonomi, agenda prioritas tersebut antara lain dimulainya desentralisasi asimetris untuk memperKuat ekonomi daerah terpencil dan kawasan perbatasan, pembangunan Sumber Daya Manusia melalui program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera. Peningkatan produktivitas rakyat dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara global melalui pembangunan infrastruktur jalan, jaringan irigasi, modernisasi pasar tradisional, pelabuhan, bandara dan kawasan industri baru di koridor luar Jawa, penggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan keuangan.

Dilaksanakan dalam Rapimnas tersebut sebuah Seminar Pengelolaan Keuangan Negara dengan topik &ldquoRefleksi Reformasi Keuangan Negara 1 Dekade Ditjen Perbendaharaan&rdquo yang disampaikan oleh Drs. Siswo Sujanto, DEA. selaku Pakar Hukum Keuangan Negara dan akademisi/penelilti pada Paramadina Public Policy Institute (PPPI).

Selama satu dekade Ditjen Perbendaharaan telah menjadi pengelola perbendaharaan yang profesional, transparan dan akuntabel. Organisasi Ditjen Perbendaharaan masih harus banyak belajar untuk menghadapi berbagai macam tantangan baru dan kendala serta permasalahan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan. &ldquoDitjen Perbendaharaan tidak boleh berpuas diri dengan capaian kinerja yang gemilang dalam usia 10 tahun ini&rdquo Pesan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan