Bandar Lampung, perbendaharaan.go.id - Kementerian Keuangan melalui sinergi antara Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Terkini, Kamis (21/8) di Hotel Novotel Lampung. Seminar dihadiri 130 peserta terdiri dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Pusat Bank Daerah Lampung, para pejabat instansi vertikal di Provinsi Lampung, pejabat pemerintah daerah setempat, para ekonom, akademisi, serta pengusaha/wakil asosiasi ekonomi/perdagangan. Seminar dilaksanakan dengan tujuan memberikan gambaran perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi regional Provinsi Lampung kepada publik Lampung serta ajang sharing opinion di antara para pelaku ekonomi Lampung dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas fiskal di Provinsi Lampung.

Seminar diawali dengan sambutan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang diwakili oleh Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Taukhid. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan seminar ini diharapkan dapat menjadi ajang komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan berbagai fungsi pemerintahan dalam suatu sistem pengelolaan fiskal yang sustainable. Selanjutnya beliau mengajak semua pihak untuk senantiasa secara bersama-sama, sesuai domain tugas dan keahlian masing-masing, untuk meningkatkan kualitas belanja dengan mengevaluasi seluruh komponen-komponen utama belanja serta meningkatkan efektivitas belanja yang memberikan output, outcome dan multiplier effect yang nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi dan sosial. Selanjutnya Choiria Pandarita , selaku staf ahli Bidang Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung menyampaikan keynote speech dari Gubernur Provinsi Lampung sekaligus membuka acara seminar secara resmi.

Acara inti seminar kali ini merupakan panel diskusi dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu Dr. Ferry Irawan (Kepala Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF), Adhi Wiriana (Kepala BPS Provinsi Lampung), dan Adijanto (Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan).

Sesi pertama dari panel diskusi diisi oleh Ferry Irawan dengan menyajikan makalah bertema Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Terkini. Beliau menyampaikan bahwa perekonomian global tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih terdapat kemungkinan adanya downside risk. Perkembangan ekonomi domestik pada kuartal kedua tahun 2014, Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,12% (yoy). Sumber utama pendorong pertumbuhan PDB domestik ini adalah Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sebaliknya konsumsi pemerintah dan kegiatan ekspor impor mengalami kontraksi. Sementara untuk kinerja neraca pembayaran pada kuartal kedua tahun 2014 membaik dengan adanya peningkatan surplus menjadi US$4,3 miliar. Lebih lanjut, Ferry juga menyampaikan mengenai arah kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun 2015 yang masih akan melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Narasumber kedua, Adhi Wiriana menyajikan makalah dengan tema Perkembangan Ekonomi Lampung Terkini. Beliau menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi lampung periode 2009-2013 mencapai rata-rata 6,0%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata per tahun nasional pada periode yang sama sebesar 5,9%. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak disertai dengan pemerataan ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini ditandai dengan nilai Gini rasio yang cenderung meningkat selama kurun waktu lima tahun tersebut. Kontribusi sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Lampung tahun 2013 adalah sektor pertanian yaitu sebesar 35,54% da diikuti sektor Perdagangan, Restauran dan Hotel (PRH) sebesar 15,94%. Pada tahun 2013 inflasi Bandar Lampung meningkat menjadi 7,56%. Meski demikian angka inflasi ini lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 8,38 persen.

Narasumber ketiga, Adijanto membawakan makalah dengan tema Evaluasi Pendanaan dan Keuangan Daerah. Beliau menjelaskan hubungan keuangan pusat dan daerah saat ini serta evaluasi kebijakan dan pengaturan terhadap hubungan keuangan tersebut di masa depan. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa kebijakan fiskal daerah harus sejalan dan mendukung kebijakan makro nasional. Seluruh kebijakan makro, terutama Kebijakan Fiskal mempengaruhi Kebijakan Transfer ke Daerah. Besaran dana APBN yang diserahkan ke daerah melalui transfer ke Daerah untuk tahun 2014 adalah sebesar 592,5 triliun. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. 

Sesi terakhir dari panel diskusi diisi dengan tanya jawab dengan moderator Marselina Djayasinga selaku Regional Economist Kementerian Keuangan di Provinsi Lampung. Sesi diskusi ini berlangsung cukup hangat dan segar dengan besarnya antusias pertanyaan dari peserta seminar. Beberapa pertanyaan bahkan tidak mendapat jawaban yang memadai karena keterbatasan jadwal waktu seminar. Sebelum seminar dituitup, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Sahat M.T. Panggabean juga menyampaikan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas fiskal yang mandiri. Acara seminar ditutup secara resmi pada pukul 13.30 dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Lampung

Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sebanyak 158 Calon Pegawai Negeri Sipil Ditjen Perbendaharaan mendapat Surat Keputusan (SK) penempatan definitive di unit instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan (19/08/2014). Sebelumnya, para CPNS tersebut menyelesaikan proses OJT (On The Job Training) di lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Dalam pembagian surat keputusan tersebut, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana memberikan sambutannya. Ia menjelasakan perkembangan dan dinamisasi organisasi Ditjen Perbendaharaan dihadapan para pegawai baru tersebut. Ia melanjutkan, tantangan organisasi kedepan membutuhkan peran dan kinerja yang tinggi dari masing-masing pegawai guna menyelesaikan berbagai program, SPAN/SAKTI, Spending Review, Kajian Fiskal Regional dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian, Teguh Dwi Nugroho menyampaikan bahwa para CPNS tersebut ditempatkan secara definitive di seluruh unit instansi vertical Ditjen Perbendaharaan berdasarkan pertimbangan objektif, mengacu kepada nilai IPK, IKD, DTSD dan OJT. Teguh meyakinkan kepada para pegawai baru untuk menjalani penempatan definitive tersebut sebagai proses pematangan diri. Untuk itu, teguh mengingatkan agar para CPNS terus melakukan pengembangan diri.

Berbagai ekspresi mewarnai penyerahan SK penempatan CPNS Ditjen Perbendaharaan. Mereka disebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan ketentuan sudah berada di kantor baru di bulan September 2014 ini.

Oleh: Novri dan Tino

Liputan Demand Identification KSP 2014
Jakarta, perbendaharaan.go.id, - Knowledge Sharing Program (KSP) adalah bentuk kerjasama bilateral antara pemerintah Korea dengan berbagai negara termasuk Indonesia untuk berbagi pengalaman pembangunan dalam rangka memajukan pembangunan sosial ekonomi melalui sharing pengalaman pembangunan yang dialami Korea Selatan. Lingkup kegiatan KSP meliputi: riset kebijakan, konsultasi pembangunan, dan capacity building.

Pemerintah Korea Selatan melalui Korea Development Institute (KDI) telah menunjuk konsultan KPMG Korea sebagai pihak pelaksana KSP 2014 dengan Indonesia. Pada tahun 2014 KSP dilaksanakan mencakup empat (4) topik utama dengan melibatkan unit pemerintah yang terlibat dalam joint research yaitu: pertama, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sesuai Best Practice (Direktorat PPK-BLU). Kedua, Pengembangan Institusi Keuangan Bagi UMKM Melalui Skema Kredit Program (Direktorat Sistem Manajemen Investasi). Ketiga, Pengembangan Proses Bisnis dan e-commerce di Bidang Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak). Keempat Penyempurnaan Grand Design Reformasi Birokrasi Periode 2010-2025 (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

Sebagai langkah awal pelaksanaan KSP 2014, pada tanggal 18-21 Agustus 2014 bertempat di Jakarta telah dilaksanakan demand identification, dimana dalam kegiatan tersebut beberapa Korea Expert yang merupakan Profesor dari beberapa Universitas ternama di Korea maupun ahli di masing-masing bidang berkunjung ke Indonesia untuk melaksanakan diskusi dengan beberapa pejabat/ahli dari pihak Indonesia dan pengumpulan data dan informasi sesuai masing-masing topik joint research.

Dalam sambutannya pada kegiatan kick off meeting demand identification yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2014 di Ruang Prijadi Praptosuhardjo 2 (eks MA), Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, menyampaikan bahwa untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Indonesia selama ini maka instansi pemerintah kiranya dapat menjadikan KSP sebagai media untuk mendapatkan rekomendasi berharga dari pemerintah Korea Selatan dalam tata kelola pemerintahan. Sedangkan bagi instansi di lingkungan Kementerian Keuangan KSP dapat dijadikan salah satu sarana implementasi cetak biru transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Disampaikan pula oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan bahwa melalui KSP kerja sama bilateral diantara Indonesia dan Korea Selatan diharapkan akan semakin terjalin erat, dimana KSP dengan pemerintah Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Dengan demikian kiranya KSP dapat ditingkatkan dalam cakupan topik joint research maupun instansi yang terlibat di dalamnya di tahun yang akan datang.

Oleh: Imbi - Kontributor Setditjen Perbendaharaan

Liputan Kegiatan FGD dan Rapat Koordinasi Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera
Batam, perbendaharaan.go.id - Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan bekerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera, tanggal 21-23 Agustus 2014, di Batam. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga sesi, sesi I dan II untuk FGD sedangkan sesi III Rapat Koordinasi Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera.

Rakor Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera, yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dihadiri oleh para Kepala Kanwil, Kepala Bidang PAPK dan Kepala Seksi ASPLK Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera dan Kepala KPPN, Kepala Bidang dan beberapa eselon IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Perbendaharaan menegaskan bahwa kegiatan rapat regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera sangat diperlukan bagi jajaran Ditjen Perbendaharaan terutama menuju visi misi baru Ditjen Perbendaharaan &ldquoto be a world-class state treasury manager&rdquo. Dalam kesempatan ini pula Dirjen Perbendaharaan merasa bangga karena Ditjen Perbendaharaan menjadi bagian organisasi yang konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi melaksanakan reformasi birokrasi diantaranya seluruh KPPN telah menerapkan standar KPPN Percontohan, penyaluran dana APBN dapat dilayani dengan cepat, tepat, bersih, professional dan akuntabel, sehingga berbagai penghargaan telah diterima diantaranya dari Presiden, MenPAN-RB, KPK, akademisi UI dan IPB serta hasil survei Pengelolaan Kinerja dan Implementasi Strategi Focused Organization (SFO) tahun 2013 Ditjen Perbendaharan mencapai nilai tertinggi. Namun demikian terdapat beberapa program strategis yang menuntut perhatian dan kerja keras seperti pelaksanaan piloting dan roll out SPAN dan SAKTI, MPN G2 dan persiapan akuntansi berbasis akrual. Disamping itu Dirjen Perbendaharan juga menyinggung kedisiplinan dan kode etik dari setiap pejabat/ pegawai.

Acara Rakor selanjutnya diisi dengan sharing session Kebijakan Perbendaharaan oleh narasumber Direktur Pelaksanaan Anggaran yang memaparkan tentang langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, Direktur Sistem Perbendaharaan memaparkan tentang pengalihan pengelolaan administrasi TNI/POLRI, Jaminan dari Perusahaan Asuransi (Surety Bond) dalam rangka pembayaran atas beban APBN, dan Layanan Data Perbendaharaan, serta Direktur Tranformasi Perbendaharaan memaparkan perkembangan SPAN, dan Kepala Bagian Keuangan menyinggung soal sarpras dan pengembangan SDM.

Sementara itu, Focus Group Discussion (FGD) dimulai dengan Kick off meeting diskusi teknis penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah dipandu oleh Kasubdit ASPLK dengan peserta Kepala Bidang PAPK dan Kepala Seksi ASPLK Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera dan acara Managerial Meeting peserta seluruh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera. 

Pada sesi II Focus Group Discussion (FGD) Statistik Keuangan Pemerintah, dibuka dan sekaligus menjadi keynote speech adalah Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan menegaskan bahwa kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini bertujuan untuk memperoleh masukan atau informasi lebih lengkap mengenai aktivitas fiskal pemerintah pusat maupun daerah yang dikaitkan dengan pergerakan indikator-indikator ekonomi makro. Statistik keuangan pemerintah dan penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan investment grade Pemerintah Indonesia.

Pada pleno Sesi ke II, pemaparan dilakukan oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan moderator Direktur Pelaksanaan Anggaran. Pada pleno tersebut dipaparkan pentingnya penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 dalam rangka menciptakan keseragaman penyusunan konsolidasi fiskal dan statistiK keuangan pemerintah, dan perlunya komitmen pejabat termasuk didalamnya dukungan politik dari Kepala Daerah dan DPRD dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pleno Sesi ke III, bertajuk Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Regional Semester I Tahun 2014 dengan narasumber Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau, Kepala BPS Prov. Kepri dan Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Kepulauan Riau. Pada sesi tersebut dipaparkan perkembangan fiskal dengan perkembangan ekonomi regional dan kebijakan pembangunan di Prov. Kepulauan Riau.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepulauan Riau.

Liputan Kegiatan Value Gathering Tahun 2014 di Aceh.
Aceh, perbendaharaan.go.id - Melanjutkan proses internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan melakukan kegiatan TOT Change Agent dan Value Gathering, 15 &ndash 16 Agustus 2014, di Aceh. Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono membuka sekaligus memberikan ceramah umum Nilai-nilai kementerian Keuangan dihadapan para peserta kegiatan tersebut, yang berasal dari Peserta TOT Change Agent Wilayah Sumatera, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, dan KPPN Banda Aceh.

Kegiatan ini dimulai dari Pelaksanaan TOT Change Agent yang dipandu oleh narasumber dari Change Agent Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, peserta diberikan materi mengenai Internalisasi Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan dan Program Budaya Kementerian Keuangan dan dilanjutkan dengan diskusi dan pemaparan. Pada sesi akhir acara TOT Change Agent, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono mengukuhkan 77 Peserta TOT Change Agent. Dalam sambutannya Marwanto menegaskan bahwa Change Agent diharapkan menjadi pionir penggerak perubahan di Ditjen Perbendaharaan, &ldquoSampai dengan saat ini berarti Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki tambahan Change Agent baru sebanyak 77 Orang, dimana nantinya Change Agent baru tersebut diharapkan akan menjadi pionir sekaligus penggerak perubahan yang dimulai dengan mind-shifting terhadap pola kerja dan peng-implementasian Nilai-Nilai Kementerian Keuangan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan,&rdquo ucap Marwanto.

Keesokan harinya, acara dilanjutkan dengan Value Gathering, dimulai dengan penampilan performance dari Kanwil Aceh maupun KPPN Banda Aceh, hingga materi Ceramah Umum Kegiatan Value Gathering yang disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan. Dalam ceramah umum tersebut, Dirjen Perbendaharaan berpesan kepada peserta agar menginternalisasikan Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan ke dalam diri setiap pegawai, &ldquoAgar Nilai &ndash Nilai tersebut dapat terus terjaga secara kontinyu ke dalam diri setiap pegawai, maka kita perlu meng-internalisasikan nilai &ndash nilai yang menjadi identitas kita, misalnya melalui slogan yang mudah diingat dan dikerjakan, STOP-START-CONTINUE yaitu Pertama, menghentikan perilaku yang tidak sesuai dengan Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan (STOP) , misalnya STOP (berhenti) merokok di ruangan kerja. Kedua, Memulai perilaku yang mencerminkan Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan dan memulai sinergi (START), misalnya START (mulai) datang tepat waktu pada saat rapat. Ketiga, Melanjutkan prestasi serta perilaku-perilaku baik yang selama ini sudah mencerminkan Nilai Kementerian Keuangan, misalnya CONTINUE (lanjutkan) melayani stakeholders dengan hati dan ikhlas.&rdquo Ungkap marwanto memberi ilustrasi kepada peserta.

Dalam akhir ceramahnya, Marwanto kembali berpesan kepada peserta agar benar-benar mengejawantahkan Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan dalam kehidupan sehari-hari, &ldquoSemoga dengan diadakannya acara ini akan mampu mengejawantahkan nilai &ndash nilai Kementerian Keuangan ke dalam kehidupan sehari &ndash hari sehingga mampu mewujudkan KINERJA BERNILAI, PRESTASI KELAS DUNIA guna mendukung visi baru Ditjen Perbendaharaan yaitu sebagai pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia.&rdquo Imbuh marwanto, yang langsung disambut antusias oleh peserta Value gathering yang hadir.

Oleh : Imam Saroni, Novri HS Tanjung, dan Sugeng W &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan M. Chatib Basri melantik tiga belas orang pejabat eselon II di lingkungan Menteri Keuangan, Selasa (12/8), di Aula Juanda, Kementerian Keuangan. Lima diantara pejabat yang dilantik merupakan pejabat eselon II di lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Pejabat eselon II Ditjen Perbendaharaan yang baru saja dilantik yaitu Rinardi, S.E., M.Sc. sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Drs. Sahat M.T. Panggabean, M.M. sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Dra. Niken Pudyastuti, M.M. sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Supendi, S.E. sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, dan Dra. Marni Misnur, M.M. sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan mengajak seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan untuk tetap fokus menyelesaikan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya, meskipun masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II tinggal beberapa bulan lagi. Selanjutnya, Chatib Basri menghimbau seluruh jajarannya untuk mendukung sepenuhnya program kerja yang akan disusun oleh pemerintahan selanjutnya.

&ldquoWalau suasana di luar pembahasan menunggu pemerintahan baru, tapi pekerjaan yang kita hadapi masih sangat banyak. Kita masih tetap dalam kondisi pasar yang harus tetap dikontrol dan dijaga. Fluktuasi keuangan masih terjadi,&rdquo ujarnya.[NHST,TAP,SW]

Berikut adalah daftar Pejabat Eselon II Ditjen Perbendaharaan yang Dilantik

Makassar, perbendaharaan.go.id - Beberapa KPPN telah mendapatkan berbagai penghargaan atas pelayanannya kepada publik seperti : Piala Citra Pelayanan Prima (CPP), penghargaan Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) terbaik di Kementerian Keuangan, Survei Kepuasan Pelanggan dan lain-lain. Namun, Berbagai apresiasi atas pelayanan terbaik tersebut bukan merupakan standar yang menjadi acuan penilaian mutu pelayanan oleh masyarakat luas. Setifikasi ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu telah menjadi salah satu indikator pemenuhan kinerja terbaik atas pelayanan kepada stakeholder. &ldquokita telah mempunyai mutu pelayanan yang sangat baik, tentunya mudah untuk mendapatkan sertifikat ISO&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono pada kesempatan rapat dengan para Direktur.

Sertifikasi ISO 9001:2008 pada tahun 2014 dilaksanakan pada empat KPPN yaitu : KPPN Makassar II, KPPN Malang, KPPN Wates dan KPPN Semarang II. &ldquountuk selanjutnya mungkin semua KPPN akan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008&rdquo kata Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (OTL) Setditjen Perbendaharaan Syafriadi.

Di Makassar, sebagai langkah awal pelaksanaan sertifikasi ISO 9001:2008 semua pegawai KPPN Makassar II menandatangani piagam Komitmen Bersama dengan disaksikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan Alfiker Siringoringo, Kabbag OTL Setditjen Perbendaharaan Syafriadi dan beberapa konsultan dari Lembaga Surveyor Indonesia.

Time frame yang sangat ketat harus dilaksanakan oleh kantor tersebut mengingat beberapa hal perlu dibenahi sebelum penilaian ISO yang akan dilaksanakan di bulan Oktober 2014. &ldquokami telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu dirapikan, seperti sebelumnya kami telah melakukan observasi di KPPN Semarang II&rdquo ungkap Luthfi salah seorang konsultan dari Surveyor Indonesia.

Saat ini sebagian besar KPPN telah menjalankan SOP KPPN Percontohan dan beberapa KPPN melaksanakan SOP Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara(SPAN). Kantor pusat Ditjen Perbendaharaan telah menerbitkan beberapa regulasi yang secara menyeluruh memberikan panduan pada setiap bentuk pelayanan di KPPN. Hal itu memudahkan proses konversi dokumen ke dalam format yang menjadi standar ISO 9001:2008. Pada waktu yang relatif bersamaan, secara simultan empat KPPN yang sedang melaksanakan proses sertifikasi ISO 9001:2008 tersebut tengah mempersiapkan SDM untuk menjadi Auditor Internal Mutu yang menjadi sarat utama ISO [tap].

Oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Enhancing Balanced Scorecard-Based Performance Management System Implementation in MOF Workshops di Jakarta
Jakarta, perbendaharaan.go.id, - Pada bulan April sampai dengan Juni 2014, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan rangkaian kegiatan &ldquoEnhancing Balanced Scorecard-Based Performance Management System Implementation in MOF Workshops&rdquo yang difasilitasi Palladium Group, perusahaan jasa konsultansi internasional dalam bidang eksekusi strategi organisasi yang didirikan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton. Sebagai bagian akhir dari rangkaian workshop tersebut, diselenggarakan tahapan Strategy Cascading Refresh Training untuk seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan secara berseri, dengan tema training yaitu &ldquoEnhancing the Strategy Management System Towards Obtaining Breakthrough Performance&rdquo.

Strategy Cascading Refresh Training pada Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2014 di Hotel Borobudur, Jakarta. Training tersebut diikuti oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, para pejabat eselon II lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Bagian lingkup Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, serta para pejabat eselon III dan IV pengelola kinerja organisasi unit eselon II lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Training dimoderatori oleh Kepala Bidang Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Supendi. Selanjutnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, membuka training tersebut sekaligus memberikan sambutan dan arahan. Dalam sambutannya, Marwanto menyampaikan bahwa acara ini penting sebagai sarana menggali dan meng-improve konteks reformasi birokrasi yang sudah dilakukan Kementerian Keuangan sejak tahun 2006. Marwanto menegaskan bahwa Kementerian Keuangan perlu melihat kembali apakah diperlukan perubahan-perubahan dari milestone yang telah dicapai dalam 8 tahun perjalanan reformasi birokrasi, termasuk efektivitas penerapan balanced scorecard, karena dari hari ke hari kita pasti akan menghadapi perubahan yang tidak akan pernah berhenti dan selalu dinamis sesuai perubahan value yang ada di masyarakat.

Marwanto melanjutkan, bahwa dalam konteks reformasi birokrasi, dari evaluasi penilaian kinerja, survei kepuasan pelanggan, survei Strategy Focused Organization dan penilaian lainnya, Ditjen Perbendaharaan selalu berada di ranking atas. &ldquoNamun jangan pernah puas, karena yang lain juga bergerak lebih baik lagi. Dan jika kita bergerak lebih lambat, maka kita akan tersalip,&rdquo demikian Marwanto berpesan. Marwanto menutup sambutannya dengan memberi arahan agar para peserta training dapat mengimplementasikan materi yang diperoleh saat training melalui upaya-upaya yang bisa dilakukan di kantor masing-masing.

Setelah sambutan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, fasilitator dari Palladium Group, Mario Montino, memberikan materi yang kontennya terdiri dari tren manajemen strategi dan mispersepsi, strategy cascading and alignment, pemantauan dan pembelajaran strategi, serta peranan Office of Strategy Management (OSM) dan Manajer Kinerja. Selain itu, dilaksanakan diskusi dan pemaparan hasil penilaian implementasi Strategy Focused Organization (SFO) pada Kementerian Keuangan dari Palladium Group.

Mario menjelaskan langkah-langkah pembuatan strategi bagi organisasi pemerintahan, yang didalamnya mencakup penyusunan scenario planning dan identifikasi risiko strategis sebagai langkah awal untuk membuat strategi. Dalam materi rapat pembahasan strategi, Mario menegaskan bahwa rapat untuk memantau kinerja dan strategi harus berfokus pada &lsquobig picture&rsquo, 90% berfokus pada skenario ke depan, menggunakan analisis data dan grafik, dan merupakan forum pengambilan keputusan final oleh pimpinan, bukan hanya membahas &lsquokulit luar&rsquo-nya saja.

Sedangkan pada materi mengenai OSM, Mario menjelaskan bahwa OSM diperlukan untuk memastikan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization terimplementasi secara efektif di Kementerian Keuangan. Pada sesi studi kasus, Mario memberikan contoh beberapa organisasi publik yang menjadi klien Palladium, antara lain Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Korean Customs Service. Studi kasus pada FBI, agenda perubahan strategis yang dilakukan memberikan sebuah artikulasi yang lebih terfokus dan spesifik dari masa transisi yang dibutuhkan untuk meraih visi yang diimpikan. Sebagai contoh, di masa lalu FBI bersifat domestik dan taktikal, digerakkan oleh kasus demi kasus, melakukan evaluasi secara kuantitatif (case-based), dengan proses komunikasi yang tidak efektif dan operasional bersifat silos. Dengan dibantu Palladium Group, FBI memiliki agenda perubahan strategis seperti bersifat global dan strategis, didorong oleh potensi ancaman, melakukan evaluasi secara kualitiatif (threat-based) , dengan proses komunikasi yang efektif, relevan, tidak menyita banyak waktu dan pendekatan tim secara terpadu. Sedangkan hasil yang telah dicapai Korean Customs Service antara lain penagihan pendapatan bea cukai melonjak 60%, nilai temuan produk yang dijual online secara ilegal meningkat 280%, dan temuan narkoba meningkat 122% hanya dalam kurun waktu 3 tahun.

Di akhir acara, ditayangkan video inspiratif tentang Team Hoyt yang mengisahkan strategi seorang ayah yang berusaha mewujudkan cita-cita anaknya yang mengalami cerebral palsy untuk mengikuti kompetisi Ironman Triathlons. Tayangan tersebut menginspirasi kita semua, insan Kementerian Keuangan, sebagai putra/putri terbaik Indonesia, agar senantiasa memberanikan diri untuk berbuat hal yang berbeda bagi bangsa ini, untuk menuju Indonesia yang lebih baik.

(Kontributor: Subbagian EHPK, Bagian OTL Sekretariat Ditjen Perbendaharaan)