Liputan Kunjungan Kerja Menteri Keuangan Ke KPPN Makassar II Dan Peresmian Drive Thru Oleh Dirjen Perbendaharaan
Makassar, Perbendaharaan.go.id,- Dengan disambut Tarian Paduppa yang merupakan tarian tradisional masyarakat Bugis Makassar, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowirjono, menghadiri acara peresmian layanan Drive Thru di KPPN Makassar II (13/03/2014). Hadir pula dalam acara tersebut yaitu Kepala Kanwil Ditjen PBN lingkup Sulawesi, Maluku dan Papua, serta dari Bank Operasional dan Bank Persepsi mitra kerja KPPN Makassar II.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Kepala KPPN Makassar II, Teddy, meyakini dan berharap bahwa layanan drive thru KPPN Makassar II dapat memberikan manfaat yang besar sekaligus memberi kemudahan bagi seluruh mitra kerja untuk mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal terutama dari segi efisiensi waktu.

Teddy juga menjelaskan bahwa diawal peresmiannya, layanan Drive Thru KPPN Makassar II akan memberikan 6 jenis layanan KPPN yang diberikan kepada stakeholder.

&ldquoUntuk saat ini, layanan drive thru KPPN Makassar II beroperasi mulai jam 08.00 &ndash 15.00 WITA pada hari kerja dan memberikan 6 (enam) jenis layanan, antara lain : pengambilan SP2D, pengambilan Berita Acara Rekonsiliasi UAKPA, pengambilan surat keterangan penghentian penghasilan (SKPP), penerimaan surat masuk, penerimaan Laporan Harian Penerimaan (LHP) Bank Persepsi dan konfirmasi surat setoran penerimaan Negara&rdquo. Ungkap pejabat yang baru dilantik tanggal 15 Januari 2014 lalu.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Bilmar Parhusip, di dalam sambutannya berharap bahwa layanan drive thru KPPN Makassar II dapat memberikan alternatif pilihan bentuk layanan kepada para pemangku kepentingan yang akan berujung kepada kepuasan para stakeholder .

Dilain sisi pejabat yang pernah menjabat sebagai Kepala KPPN Putussibau ini juga mengharapkan inovasi layanan drive thru dapat memberikan motivasi kepada seluruh KPPN di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus berinovasi meningkatkan layanannya menuju kesempurnaan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan arahan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, dalam arahannya, Marwanto memberikan apresiasi kepada KPPN Makassar II yang telah membuktikan komitmennya untuk terus berbenah diri dan berinovasi dalam meningkatkan layanan kepada stakeholder. Hal itu dibuktikan dari berbagai penghargaan yang telah diterima oleh KPPN Makassar II beberapa tahun terakhir. Dirjen Perbendaharaan juga berpesan agar layanan drive thru terus dikembangkan sehingga pada waktu yang akan datang tidak hanya melayani 6 (enam) jenis layanan saja.

Peresmian drive thru KPPN Makassar II ditandai dengan penekanan sirine, penandatangan prasasti dan pengguntingan pita oleh Dirjen Perbendaharaan, kemudian dilanjutkan dengan simulasi layanan perdana drive thru KPPN Makassar II berupa konfirmasi setoran penerimaan negara oleh satker Bid Propam Polda Sulsel. Dalam layanan perdana tersebut dibutuhkan waktu kurang lebih 5 menit bagi petugas KPPN untuk melayani satker, sedangkan pihak satker tetap berada di dalam kendaraannya.

Siang harinya, sebelum menghadiri rapat kerja Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, yang didampingi oleh Sekjen Kemenkeu, KA. Badaruddin, serta Dirjen Pajak dan Staf Ahli Menkeu menyempatkan berkunjung ke KPP Madya Makassar, KPPN Makassar II dan KPKNL Makassar. Kunjungan Menteri Keuangan di KPPN Makassar II dimulai dari ruang Front Office. Dari ruang pelayanan, kunjungan dilanjutkan ke ruang kerja pegawai dan ruang pelayanan drive thru KPPN Makassar II yang baru diresmikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Saat mengunjungi layanan drive thru Menteri Keuangan memberikan apresiasi dan berharap agar seluruh jajaran KPPN Makassar II tidak berhenti berinovasi untuk menciptakan pelayanan publik yang modern, efektif, efisien dan memuaskan semua mitra kerja yang dilayaninya.

Kontributor berita : Dory Sukma W.P. (KPPN Makassar II)

Liputan Kegiatan Jambore Pengelola SDM Ditjen Perbendaharaan tahun 2014 lokasi Surabaya
Surabaya, perbendaharaan.go.id &ndash sejumlah 109 Pegawai dan Pejabat Ditjen Perbendaharaan yang berasal dari Kasubbag Kepegawaian Kanwil, Kasubbag Umum KPPN, dan Pelaksana pada Subbag Kepegawaian Kanwil, mengikuti Jambore/Rakor Pengelolaan SDM yang diadakan pada tanggal 12 s.d 15 Maret 2014, di Surabaya. Para peserta yang hadir berasal dari lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan Timur , D.I Yogjakarta dan Jawa Timur.

Acara diawali dengan penyampaian laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Kepegawaian Ditjen Perbendaharaan, Teguh Dwi Nugroho. Dalam laporannya, Teguh menyampaikan bahwa Jambore / Rakor Pengelolaan SDM Ditjen Perbendaharaan Tahun 2014 diselenggarakan sebagai forum penyamaan persepsi bagi seluruh pengelola SDM pusat dan instansi vertikal dalam mengantisipasi sejumlah current issue dan permasalahan pengelolaan SDM. Disamping itu, kegiatan ini dilakukan sebagai ajang penyegaran (refreshment) dan updating informasi para pengelola SDM, terhadap perkembangan kebijakan dan peraturan di bidang pengelolaan SDM terkini.

&ldquoKegiatan ini selain disusun dengan format rakor lazimnya, juga diisi dengan kegiatan outdoor berupa Capacity Building , diharapkan dengan suasana kegiatan yang berbeda akan melahirkan kebersamaan yang bernilai lebih, dan berdampak pada eratnya kemitraan antar pengelola SDM Ditjen Perbendaharaan, baik pusat dan daerah&rdquo imbuh teguh.

Selanjutnya, disampaikan pula sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Pardiharto. Mengawali sambutannya, pardiharto menjelaskan bahwa terdapat tiga hal penting yang harus dimiliki pegawai Ditjen Perbendaharaan dalam bekerja antara lain dalam bekerja harus mempunyai tujuan/visi, dalam bekerja harus mempunyai semangat, dan dalam bekerja kita harus mempunyai kearifan lokal budaya masyarakat setempat. Kemudian beliau menyampaikan arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait Jambore Pengelola SDM Ditjen Perbendaharaan dengan menyampaikan beberapa current issue pengelolaan SDM seperti implementasi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang sangat mempengaruhi kebijakan pengelolaan kepegawaian/SDM Ditjen Perbendaharaan.

&ldquoDengan diberlakukannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) maka pengelolaan SDM kita akan mengalami dinamika maka dituntut pengelolaan SDM yang lebih baik dan strategis pula, Penambahan batas usia pension PNS tentu saja berdampak bagi kebijakan strategis Ditjen Perbendaharaan di masa mendatang. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya pegawai Ditjen Perbendaharaan yang &ldquobatal&rdquo pensiun di tahun ini, berpotensi menjadi tantangan ekstra bagi para pengelola SDM Ditjen Perbendaharaan. Pada usia-usia pensiun tersebut, mungkin beberapa pegawai mengalami kecenderungan untuk kurang produktif dalam bekerja, hal ini menjadi tantangan bagi para pengelola kepegawaian untuk berfikir strategis, taktis dan kreatif dalam membantu pimpinan unit kerjanya masing-masing untuk memberdayakan para pegawai tersebut, agar mereka jangan sampai menjadi preseden yang kurang baik atau dianggap menjadi beban, terutama kinerja dan kondite bagi organisasi Ditjen Perbendaharaan&rdquo Ungkap Pardiharto.

Masih dalam sambutannya, pardiharto menyampaikan arahan Dirjen Perbendaharaan berikutnya terkait dengan assessment center, carreer path, dan talent pool dimana, kebijakan strategis ini bertujuan untuk memperoleh dan melahirkan SDM Ditjen Perbendaharaan yang kompeten dan mumpuni dalam menghadapi kompleksnya bidang pekerjaan di masa mendatang.

Selanjutnya, dengan mulai dilaksanakannya piloting SPAN, persiapan SAKTI, implementasi akuntansi pemerintah berbasis Akrual serta optimalisasi peran instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan seperti pergeseran peran strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang berbasis selayaknya sebuah lembaga kajian, jelas akan membutuhkan SDM yang kompeten dan mumpuni. Selain itu, permasalahan-permasalahan SDM yang mungkin sekilas terlihat rutin, sederhana dan cenderung bersifat administratif tetapi tetap memerlukan perhatian serius, seperti permasalahan terkait pemenuhan hak dan penegakan disiplin juga memerlukan penyamaan persepsi dalam mengantisipasi dan menindaklanjutinya.

&ldquojadikan jambore kali ini sebagai wahana memperbaharui dan meningkatkan wawasan dan kompetensi kita, sekaligus sebagai media kita menyelaraskan persepsi, gerak dan langkah bersama seluruh pengelola SDM Ditjen Perbendaharaan&rdquo ucap pardiharto mengakhiri sambutannya.

Dilaporkan Oleh : Imam Saroni &ndash Tim Media Center DJPBN

Launching Transaksi Perdana SetoranPenerimaan Negara Melalui MPN G-2
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Transaksi perdana setoranpenerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara Generasi &ndash 2 (MPN G-2) berhasil dilakukan, Kamis (27/2). Transaksi perdana yang dilakukan pada tiga lokasi, yaitu, Jakarta, Pasuruan dan Banjarmasin, disaksikan langsung secara streaming oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, Dirjen Anggaran Askolani, serta para pejabat lainnya dan pihak perbankan yang terlibat.

Layanan sistem MPN G-2 dalam launching tersebut dilakukan oleh PT BRI (Persero), Tbk. Sementara empat Bank/Pos persepsi lain, yaitu BNI, Mandiri, CIMB Niaga, dan PT Posindo dalam status telah melakukan UAT (User Acceptance Test), untuk selanjutnya akan dioperasikan setelah tahap launching tersebut.

Dalam arahannya, Marwanto menyampaikan bahwa MPN G-2 akan meningkatkan kualitas layanan pemerintah di bidang setoran penerimaan Negara. Ia melanjutkan, system tersebut secara otomatis meminimalisasi berbagai kemungkinan penyimpangan. Meskipun demikian, Ia tidak memungkiri bahwa masih perlu beberapa penyempurnaan. &ldquoSaya rasa ini sebuah sinergi yang luar biasa, karya terbesar yang akan lebih baik lagi,&rdquo apresiasi Marwanto terhadap keterlibatan berbagai pihak dalam membangun system ini.

Hal terpenting yang membedakan antara layanan Sistem MPN G-2 dengan system MPN sebelumnya adalah menyangkut fleksibilitas, akurasi, kecepatan, keamanan, keamanan dan akuntabilitas. Jika sebelumnya transaksi penerimaan Negara harus di setor langsung ke loket pembayaran yang telah ditentukan, melalui layanan system MPN G-2, wajib pajak dan wajib bayar dapat melakukan pembayaran kapan saja dengan berbagai pilihan cara, baik melalui ATM maupun e-banking. Secara system, telah dilakukan uji beban puncak dengan 2.099 juta transaksi dengan hasil memuaskan, yaitu tanpa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) ganda. Dengan system ini, pemerintah mengharapkan kepercayaan publik terhadap layanan pembayaran setoran negara akan terus meningkat.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan rapat koordinasi implementasi cetak biru transformasi kelembagaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id- Sebagai wujud nyata dukungan Ditjen Perbendaharaan dalam upaya menyukseskan implementasi cetak biru program transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan, telah dilaksanakan rapat koordinasi implementasi cetak biru transformasi kelembagaan serta Kick-Off Meeting Project Management Office (PMO) Ditjen Perbendaharaan(23/02). &rdquoseluruh elemen organisasi Ditjen Perbendaharaan harus bersungguh-sungguh dalam upaya implementasi cetak biru tersebut, dan harus yakin bahwa cetak biru tersebut akan mampu mentransformasi Ditjen Perbendaharaan ke arah yang tepat di masa mendatang.&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Rakor dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, para pejabat eselon III dan IV Ditjen Perbendaharaan yang terlibat dalam penyusunan cetak biru transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan serta perwakilan konsultan McKinsey & Company.

Dalam rakor tersebut dipaparkan kembali seluruh inisiatif cetak biru transformasi kelembagaan yang terkait dengan Ditjen Perbendaharaan, kemudian dibahas hambatan-hambatan dalam implementasinya sekaligus langkah-langkah harmonisasi seluruh inisiatif tersebut.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa sebagai institusi pemerintahan yang terdepan dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan kekayaan negara dalam rangka menuju Kementerian Keuangan berkelas dunia, yang akan menjadi penggerak utama perkembangan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21.

Salah satu upaya yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui Program Transformasi Kelembagaan dengan melibatkan konsultan McKinsey & Co. Dengan output kegiatan adalah yaitu Cetak Biru Transformasi Kelembagaan 2014-2025 yang memuat hal-hal yang perlu diimplementasikan oleh masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mencapai perubahan yang signifikan dan mendasar (transformational change).

Transformasi kelembagaan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan utama yaitu tahap diagnostic dengan tujuan untuk mengetahui berbagai tantangan dan hambatan yang ada dan tahap penyusunan desain cetak biru transformasi kelembagaan.

Tahap diagnostic dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi melalui wawancara terhadap para pejabat dan pegawai Ditjen Perbendaharaan yang berkompeten. Sedangkan tahapan penyusunan cetak biru dilaksanakan melalui mekanisme diskusi berkelompok dalam minilabs.

Dalam program transformasi kelembagaan Ditjen Perbendaharaan tergabung dalam fungsi treasury yang berfokus pada empat fungsi utama yaitu 1). Pencairan dan penerimaan anggaran 2). Pengelolaan Likuiditas 3). Akuntansi dan pelaporan keuangan 4). Special Mission

Untuk mengawal implementasi cetak biru tersebut, maka akan dibentuk Project Management Office (PMO) di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, dimana tugas dan fungsi utama PMO antara lain melaksanakan koordinasi seluruh unit di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dalam implementasi cetak biru dan melaksanakan riset-riset yang terkait pemantauan dan pengukuran efektivitas implementasi milestone.

PMO melaksanakan koordinasi implementasi terhadap empat fungsi utama yaitu 1). Pencairan dan penerimaan anggaran 2). Pengelolaan Likuiditas 3). Akuntansi dan pelaporan keuangan dan Special Mission serta 4). Change Management and Communication (CMC). Saat ini PMO masih dalam tahap persiapan penyusunan peraturan dan penyusunan keanggotaannya, diharapkan pada awal Maret 2014 PMO telah dapat berfungsi secara optimal.

Dalam penyampaian kesimpulan akhir kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan menekankan bahwa jajaran pimpinan Ditjen Perbendaharaanlah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya proses transformasi ini, jangan sampai cetak biru yang sudah ada hanya menjadi sebuah wacana atau karya intelektual semata tanpa implementasi yang nyata.

Oleh : Yanuar Imbiono &ndash Kontributor Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Liputan Kunjungan Kerja Dirjen Perbendaharaan ke KPPN Magelang
Magelang, perbendaharaan.go.id - Jum&rsquoat, 14 Februari 2014, Bertepatan dengan erupsi Gunung Kelud, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono melakukan kunjungan kerjanya ke KPPN Magelang, Juam&rsquoat (14/2). Dalam suasana abu vulkanik yang cukup tebal, kehadiran Dirjen Perbendaharaan disertai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Muhson dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Alfiah.

Tiba di KPPN Magelang, Marwanto menemui dan menyapa para pegawai. Selanjutnya, Kepala KPPN Magelang menyampaikan profil KPPN. Dalam pengarahannya kepada seluruh pegawai KPPN Magelang yang dipandu oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Dirjen menyampaikan bahwa pegawai KPPN harus mempersiapkan diri untuk merubah cara kerja dari clerical menjadi analitis, hal ini dikarenakan organisasi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah melalui PMK-169/PMK.01/2012 dipercaya menjadi wakil Kementerian Keuangan di daerah, hal ini ditandai dengan adanya pendelegasian sebagian tugas dari unit eselon I Kementerian Keuangan yakni Ditjen Anggaran terkait dengan Revisi DIPA, Ditjen Perimbangan Keuangan terkait dengan Pembinaan Keuangan Daerah dan BKF terkait dengan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR), Spending Review maupun Goverment Financial Statistic (GFS). Menurut Marwanto, Terkait dengan tugas-tugas tersebut diharapkan seluruh pegawai KPPN Magelang dapat mempersiapkan diri melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai serta perubahan budaya kerja.

Hal lain yang juga menjadi arahan Dirjen Perbendaharaan adalah tanggungjawab Ditjen Perbendaharaan terhadap suksesnya implementasi SPAN, dimana mulai bulan Januari 2014 sudah dilakukan pilloting tahap I maupun II dan pada bulan maret mendatang akan dilaksanakan roll out. SPAN menjadi pertaruhan karena sukses atau tidaknya SPAN menjadi tanggungjawab seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan. Pada kesempatan tersebut disampaikan usulan terkait keamanan dalam bekerja karena pada masa transisi perubahan dari sistem yang eksisting menuju SPAN memerlukan kehati-hatian dan kewaspadaan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan merugikan pegawai bersangkutan.

Oleh: Kontributor KPPN Magelang

Liputan Launching Operasionalisasi KPPN Jakarta VI dan KPPN Jakarta VII
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono meresmikan operasionalisasi KPPN Jakarta VI dan KPPN Jakarta VII, Kamis (27/2). Penambahan dua KPPN dari lima KPPN yang sudah ada di wilayah DKI Jakarta, merupakan langkah strategis sebagai antisipasi beban kerja pengelolaan APBN yang meningkat.

Dalam sambutannya, Marwanto menyampaikan bahwa operasionalisasi KPPN Jakarta VI dan KPPN Jakarta VII merupakan upaya peningkatan kualitas terhadap kecepatan dan ketepatan proses pencairan dana dalam pelaksanaan APBN. Terkait kualitas pelayanan, Marwanto mengajak seluruh satuan kerja untuk turut serta memberikan masukan, &ldquo Jika Bapak/Ibu melihat pelayanan kami senyumnya kurang lebar, mohon kami diberi masukan,&rdquo ujarnya kepada para undangan yang hadir.

Melalui distribusi beban kerja dari lima KPPN yang sudah ada, KPPN Jakarta VI mengelola pagu anggaran sebesar 18.4 triliun dengan sebanyak 218 satuan kerja. KPPN Jakarta VI dibantu oleh 49 Bank/Pos Persepsi sebagai mitra kerja. Sedangkan KPPN Jakarta VII mengelola pagu anggaran sebesar 56.6 triliun dengan sebanyak 253 satuan kerja. KPPN Jakarta VII dibantu oleh 4 Bank Operasional (BO) I dan 49 Bank/Pos Persepsi mitra kerja.

Sebagai kantor baru, Ditjen Perbendaharaan saat ini terus berupaya memenuhi sarana dan prasarana dalam mendukung organisasi yang professional, modern dan akuntabel. KPPN Jakarta VI terletak di Jalan Ir. Juanda Nomor 19, sedangkan KPPN Jakarta VII terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 53-55.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapat Koordinasi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan provinsi Bali.
Bali, perbendaharaan.go.id- Sebagai Evaluasi Kinerja tahun 2013 dan menyusun rencana strategis tahun 2014, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan provinsi Bali melaksanakan Rapat Koordinasi(22/02). Perkembangan SPAN yang sedang dalam tahap piloting, menjadi isu penting dalam rapat tersebut. Diawal sesi rapat telah dipaparkan mengenai persiapan rol out dan piloting SPAN serta diskusi mengenai sejauh mana SPAN memberikan perubahan terhadap cara kerja pada instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan.

Hadir dalam kesempatan tersebut Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono didampingi Direktur Transformasi Perbendaharaan Sudarto dan Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Haryana serta tuan rumah Kepala Kantor Wilayah(kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Ida Bagus Gede Kartika Manuaba. &ldquoSungguh luar biasa dapat hadir di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu dengan suasana kekeluargaan yang begitu hangat&rdquo sambut Dirjen Perbendaharaan saat menyapa pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi Bali.

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan pasca ditetapkannya PMK nomor 169/pmk.01/2012 telah menjadi pintu gerbang Kementerian Keuangan di daerah. Kanwil Ditjen perbendaharaan diharapkan menjadi rujukan daerah dibidang pengelolaan keuangan negara. &ldquoSetelah ada SPAN , kalau di hitung-hitung pekerjaan akan lebih banyak. Tetapi kalau kita bisa melaksanakan itu dengan baik, unit vertikal Ditjen Perbendaharaan akan naik kelas sehingga menjadi bagian dari kementerian keuangan yang paling komprehensif mengetahui kebijakan-kebijakan dibidang penganggaran&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Pada kesempatan berbincang dengan pegawai kanwil, Dirjen Perbendaharaan menyebutkan bahwa Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Keuangan telah melakukan survey pada seluruh kantor-kantor pelayanan di daerah, termasuk KPPN. Dalam hasil survey tersebut KPPN mendapatkan apresiasi positif dari satker dan masyarakat karena telah memberikan layanan terbaik. Sebelumnya 4(empat) bank terkemuka telah datang ke KPPN Malang, Bank Mandiri adalah salah satunya. &ldquojika nilai untuk bank mandiri 100, maka untuk KPPN Malang adalah 120&rdquo tegas salah satu tim dari Bank Mandiri.

Dua hari penuh membahas isu-isu penting seputar tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali merupakan bukti dedikasi tinggi dari seluruh pegawai. Dengan rapat koordinasi tersebut para pegawai lebih siap untuk implementasi SPAN dan lebih memahami hal-hal terkait dengan Accrual Based Accounting yang akan dilaksanakan ditahun 2015 nanti.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan