Kamis, 10 Oktober 2013 &ndash Direktorat Jenderal Anggaran bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-K/L 2014 dan Session Sharing Peran APIP dalam reviu RKA-K/KL. Bimbingan Teknis ini dilaksanakan di Hotel Clarion Makassar dan dihadiri kurang lebih 250 satker dan APIP perwakilan dari 34 Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Direktorat Jenderal Anggaran di Makassar. Bimtek tersebut diawali dengan pengarahan sekaligus pembukaan Bimtek oleh Dwi Pudji Astuti Handayani Direktur Anggaran II Direktorat Jenderal Anggaran. Dwi Pudji dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan bimtek ini adalah melaksanakan salah satu tupoksi DJA yaitu memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL dan juga sosialisasi terkait peraturan-peraturan terbaru mengenai penyusunan RKA-KL. Dengan terbitnya PMK-194/PMK.02/2013 tentang Pedoman Penyusunan RKA-K/L tahun 2014 maka terdapat beberapa perubahan paradigma antara lain penekanan fungsi penganggaran pada kementerian/lembaga dan peran APIP dalam reviu penyusunan RKA-K/L.

Bimtek dilaksanakan dengan dua sesi yaitu sesi pemaparan materi narasumber dan sesi bimbingan teknis pendalaman materi penyusunan RKA-K/L 2014. Sesi pemaparan materi menghadirkan 3 narasumber yaitu Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Selatan yang membawakan materi Spending Reviu, Kasubdit Sistem Penganggaran DJA dengan materi Penyusunan RKA-KL dan Sharing Session Peran APIP Kementerian/ Lembaga dalam Reviu RKA-KL oleh Inspektorat VI Itjen Kementerian Keuangan yang diwakili oleh auditor madya inspektorat Kementerian Keuangan.

Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sulsel, Bilmar Parhusip dalam materinya menyampaikan bahwa Penyerapan anggaran diharapkan mempercepat pencapaian output guna mewujudkan outcome. Penyerapan anggaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun faktanya penyerapan anggaran selalu menumpuk diakhir tahun anggaran. Kinerja anggaran bukan hanya diukur dari sekedar penyerapan anggaran saja tetapi akan turut dibobot melalui kwalitas output dan outcome. Hal ini sejalan dengan UU No. 17 tahun 2003. Salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas yang berorientasi hasil. Bukan hanya anggarannya habis tapi yang terpenting adalah tercapainya kinerja. Untuk itu Spending Review diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga dapat dipastikan antara lain tercapai belanja yang berkualitas. Spending Reviu dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan bekerja sama dengan satker kementerian/lembaga. Dalam paparannya yang lain disampaikan bahwa Kenaikan pagu APBN hendaknya diikuti dengan kenaikan indikator pembangunan misalnya dari indikator Human Development Index. Selanjutnya digambarkan contoh-contoh kegiatan yang inefisien dan hasil reviu pelaksanaan anggaran 2012.

Narasumber kedua, Kasubdit Sistem Penganggaran, Made Arya Wijaya menyampaikan latar belakang terbitnya PMK tentang penyusunan RKA-K/L yaitu penyempurnaan penerapan anggaran berbasis kinerja, penyempurnaan pemisahan peran antara Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO), Kementerian Perencanaan sebagai Chief Planning Officer (CPO) dan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO) serta menyediakan payung hukum terkait keterlibatan unit Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga (API K/L) dalam meneliti RKA-K/L sebagai quality assurance. Melalui PMK Penyusunan RKA-K/L ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas RKA-K/L dan DIPA dalam rangka meningkatkan kualitas belanja serta menjamin tersedianya data anggaran yang valid melalui penyederhanaan dokumen penelaahan dan minimalisir blokir. Dalam pemaparan selanjutnya dijelaskan format-format yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L, dokumen penelaahan, dan dokumen hasil penelaahan RKA-K/L.

Narasumber ketiga, Heru Sutanto, auditor madya Inspektorat Kementerian Keuangan menyampaikan latar belakang perlunya APIP dalam reviu RKA-K/L. Dijelaskan latar belakang adanya review penyusunan RKAKL sebagai amanah PMK-94/PMK.02/2013 antara lain karena permasalahan dalam anggaran. Tujuan Reviu RKA-K/L adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-K/L.

Heru menjelaskan ruang lingkup reviu yaitu : Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP, Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L, Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran serta Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain: RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya.

Setelah pemaparan materi selesai, dilanjutkan oleh sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator Sudadi, Kasubdit Anggaran II-C Direktorat Jenderal Anggaran. Sebagian besar pertanyaan peserta adalah terkait tugas APIP dalam reviu RKA-K/L karena merupakan hal yang baru dan terdapat saran dari auditor KPU agar dapat kiranya diberikan juga bimtek kepada para satker oleh Ditjen Perbendaharaan terkait dengan Spending Reviu.

Setelah istirahat sesi selanjutnya diisi dengan pendalaman materi penyusunan RKA-K/L terkait teknis aplikasi yang dipandu oleh tim teknis dari Direktorat Jenderal Anggaran. Melalui kegiatan ini diharapkan proses penyusunan RKA-K/L tahun 2014 dapat lebih baik sehingga fungsi RKA-K/L sebagai kunci tercapainya tugas-tugas pembangunan dapat tercapai.

Liputan Penilian Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Kementerian Keuangan di KPPN Bangko
Bangko, perbendaharaan.go.id &ndash KPPN Bangko mendapatkan penilaian dari Tim penilai Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) - Kementerian Keuangan 2013. KPPN Bangko merupakan satu-satunya KPPN Tipe A2 yang mewakili Ditjen Perbendahjaraan sebagai nominasi 3 besar dalam ajang ini.

Suasana beberapa bulan belakangan ini seluruh pegawai KPPN Bangko bergotongroyong membenahi seluruh lingkungan kantor. Sekat pembatas antar bagian/seksi dalam struktur organisasi lebur dalam keakraban bak keluarga besar yang saling melengkapi. Kantor pemerintah yang dulunya kaku dan syarat urusan administratif, telah diubah menjadi kantor modern dengan suasana yang nyaman, bersih dan rapi, dilengkapi berbagai inovasi.

Tim Penilai yang diketuai oleh Charmeida Tjokrosuwarno Kepala Biro Organta Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terlihat senang melihat perkembangan kantor daerah yang modern seperti KPPN Bangko. Kedatangan ketua tim pagi itu didampingi oleh Dini Kusumawati Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan M. Arief Setiawan Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.

Tidak mudah bagi KPPN Bangko untuk sampai pada tahap 3 besar terbaik dalam ajang penilaiaan ini. Kerja keras mengembangkan sarana fisik kantor, meningkatkan kenyamanan pada pelayanan, dan membangun semangat pegawai telah dilakukan dengan baik sehingga KPPN Bangko terus maju mewakili Ditjen Perbendaharaan bersama dengan KPPN Jakarta I dan KPPN Malang .

Berbagai inovasi pelayanan juga telah diterapkan KPPN Bangko. Pada ruang pelayanan dapat terpasang sebuah komputer yang secara mandiri dapat digunakan satker untuk melakukan verifikasi ADK prarekonsiliasi. Loker khusus yang disediakan untuk pengambilan hardcopy SP2D jadi disediakan pada tempat yang mudah terjangkau. Penggunaan Kartu Ultima sebagai sarana reward kepada satker yang mempunyai indeks realisasi dan rekonsiliasi terbaik digadang sebagai inovasi asli KPPN Bangko. Begitu pula pada meja kerja di bagian middle office, hanya terlihat satu komputer per satu meja. Hal ini sengaja dikondisikan agar ketika dilakukan rolling pegawai lebih mudah, karena barang-barang pribadi pegawai hanya boleh ditempatkan pada loker yang sdah disediakan utuk masing-masing pegawai.

Ditengah-tengah presentasi yang dibawakan oleh Plt. Kepala Kantor Mediologie, Dini Kusumawati memberikan apresiasi pada presentasi yang dibawakan, &ldquopresentasi ini lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya, kreatif dan menarik&rdquo ungkapnya. Mendampingi tim penilai hadir Direktur Sistem Perbendaharaan Iskandar dan Kepala Kanwil Provinsi Jambi Sahat M.T. Panggabean.

Tim penilai merasa pengembangan sarana pelayanan fisik KPPN Bangko sudah sangat bagus. &ldquopelayanan ini harus terus dijaga mutu dan kualitasnya&rdquo kata M. Arief Setiawan ketika melakukan penilaian di ruang middle office. Ingin mengetahui lebih dalam tetang pemahaman visi dan misi pelayanan pada KPPN Bangko, Charmeida Tjokrosuwarno sempat menanyakan beberapa hal kepada pegawai termuda yaitu Elfirman Y. Sebayang. &ldquoApa yang kamu lakukan dan katakan kalo ada satker yang datang ke rumah membawa parcel atau amplop sebagai ucapan terimakasih ?&rdquo Tanya Charmeida Tjokrosuwarno, dengan santun dan kalem pegawai termuda itu menjawab &ldquosaya akan kembalikan hadiah tersebut dan berusaha meyakinkan kepada satker kalau kami semua pegawai di KPPN Bangko berkomitmen ikhlas melayani dan saling menjaga jangan sampai karena kesalahan seseorang menjadi aib untuk semua&rdquo.

oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan [TAP]

Kamis, 3 Oktober 2013 &ndash Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Terkini 2013 di Hotel Aryaduta Makassar. Seminar yang dihadiri kurang lebih 150 peserta dari pejabat vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat daerah setempat, para ekonom, civitas akademis dan kalangan perbankan, digelar dengan tujuan memberikan gambaran perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi regional Provinsi Sulawesi Selatan serta ajang sharing opinion dalam rangka mewujudkan kebijakan fiskal yang handal guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan baik tingkat nasional maupun di tingkat regional. Seminar tersebut diawali dengan wellcome speech oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Arfan dalam sambutannya tujuan pelaksanaan seminar ini untuk meningkatkan kepedulian, peran, dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ekonom dan civitas akademik di Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan masukan untuk pengkajian fiskal regional yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Acara seminar dibuka oleh gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh H. A. Yaksan Hamzah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. H. A. Yaksan Hamzah mengungkapkan apresiasi dan terima kasihnya kepada Kementerian Keuangan atas supportnya dalam meningkatkan kebijakan fiskal dan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah mendapatkan banyak rekomendasi untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan serta mendapatkan perhatian potensi dan dukungan kebijakan fiskal di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan migas. Provinsi Sulawesi Selatan juga sangat membutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. H. A. Yaksan Hamzah sangat mengharapkan adanya pendekatan kebijakan fiskal dan kerjasama dari berbagai pihak untuk membangun percepatan pembangunan di Indonesia Bagian Timur, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan juga Provinsi Sulawesi Selatan agar menjadi pilar dan contoh secara nasional.

Kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan dari para narasumber. Narasumber pertama, Luky Alfirman, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF, yang memaparkan perkembangan perekonomian terkini.
Menurut Luky, Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat pertumbuhannya relatif stabil dibandingkan dengan negara-negara lain. Ditengah keterpurukan ekonomi dunia khususnya eropa, ekonomi indonesia masih mengalami pertumbuhan diatas 5%. Menurut McKinsey Report September 2012, Indonesia menempati urutan ke-16 untuk National GDP 2012, menempati urutan ketiga untuk persentase GDP growth, serta menempati urutan pertama untuk Growth Deviation. Bahkan diproyeksi Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar ke tujuh dunia pada tahun 2030.

Narasumber kedua, Bilmar Parhusip, Kakanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjelaskan perkembangan kinerja indikator makro ekonomi di Sulawesi selatan antara lain bahwa sampai dengan semester I 2013 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 7,16%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,92 persen dan pada sisi investasi, Sulsel mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 15,22 persen (yoy) pada 2012 serta dijelaskan juga profile dan perkembangan fiskal regional Provinsi Sulawesi Selatan.

Narasumber ketiga, Taslim Arifin, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, dengan paparannya mengambil judul Indonesia Incorporate Sebagai Fondasi Sistem Pengolahan Potensi Sumberdaya Regional. Pokok-pokok penting yang disampaikan taslim antara lain bahwa globalisasi memasuki babak baru. Untuk itu ekspor merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan komoditas unggulan. Sumber Daya Alam hendaknya dianggap sebagai modal bukan sebagai sumber pendapatan sehingga dapat dikelola secara bijaksana. Point penting yang disampaikan taslim adalah bahwa keunggulan bersaing suatu daerah hanya terjadi pada satu atau lebih sub-sektor tertentu saja, bukan pada semua sektor. Sulawesi Selatan memiliki keunggulan ekspor sektor perkebunan seperti kakao. Untuk itu perlu perhatian khusus dari pemerintah agar keunggulan lokal tersebut dapat meningkat dan menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah.

Sesi pemaparan ini dimoderatori oleh Hamid Paddu, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Sama halnya dengan Arfan, Hamid Paddu mengharapkan dengan adanya seminar ini agar lebih memperKuat kebijakan fiskal regional dan meningkatkan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pada sesi tanya jawab beragam masukan dan tanggapan dilontarkan oleh peserta seminar diantaranya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar terkait dengan pengurangan Subsidi BBM yang mengaitkan angka pertumbuhan ekonomi 6,0 dalam asumsi makro tahun 2014. Sebagaimana penjelasan dari narasumber bahwa Subsidi BBM selama ini hanya berpihak kepada golongan menengah keatas dan hampir tidak dirasakan oleh orang-orang yang seharusnya membutuhkan sehingga perlu diganti pola subsidi BBM dan dialihkan dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diperuntukan bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan subsidi tersebut. Pertanyaan lain yang muncul yaitu adanya perbedaan karakteristik kapasitas fikal antara beberapa kota/kabupaten, sehingga metode kajian masing-masing daerah berbeda pula.

Yang menarik ada salah satu peserta dari civitas akademis universitas hasanuddin yang sangat mengapresiasi tupoksi baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam penyusunan Kajian Fiscal Regional (KFR) dan memberikan masukan agar dalam penyusunan KFR oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat melibatkan pemerintah daerah sehingga output yang dihasilkan dapat menjadi masukan bagi pemda dalam mengambil kebijakan fiskal di wilayahnya.

Liputan Lokakarya GFS (Government Finance Statistics)
Legian, perbendaharaan.go.id - Kementerian Keuangan bekerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) dan Government Partnership Fund (GPF) menyelenggarakan Lokakarya GFS (Government Finance Statistics/ Statistik Keuangan Pemerintah), Kamis (26/9), di Hotel Pullman, Legian - Bali. Lokakarya, digelar dengan tujuan harmonisasi akuntansi berbasis akrual dengan GFS, memperkenalkan implementasi GFS di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi atas permasalahaan yang timbul dalam praktik penyusunan Laporan GFS di Indonesia khususnya di wilayah. Lokakarya tersebut didahului dengan kegiatan pelatihan GFS yang dilaksanakan pada tanggal 23 &ndash 25 September 2013 dengan tujuan meningkatkan kapasitas SDM dalam memahami aspek konseptual maupun aspek praktis penerapan GFS, termasuk memahami proses kompilasi data, konversi data akuntansi ke GFS, dan metodologi penyusunan laporan GFS.

Lokakarya kali ini, menghadirkan narasumber yang berasal dari GFS Expert IMF dan GPF, Perwakilan Negara ASEAN yang telah menerapkan Government Finance Statistics (GFS), Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, serta Para Pejabat lingkup Ditjen Perbendaharaan. Mereka memberikan pemaparan materi serta knowledge sharing kepada 112 peserta yang berasal dari para pemangku kepentingan Statistik Keuangan Pemerintah, baik internal maupun eksternal Ditjen Perbendaharaan, yang antara lain meliputi kantor pusat dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan seluruh Indonesia, perwakilan pemerintah daerah serta perwakilan pemangku kepentingan Statistik Keuangan Pemerintah seperti perwakilan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan Boediarso Teguh Widodo menyampaikan bahwa untuk pengembangan dan peningkatan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah telah berkomitmen untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Ia melanjutkan, ke depan, pemerintah mencanangkan adanya keselarasan antara Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dengan Statistik Keuangan Pemerintah.

&ldquoPenerapan Statistik Keuangan Pemerintah mengatur agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar Negara, &ldquo imbuh Boediarso.

Sementara itu, dalam sesi panel, terkait dengan pengalaman pada beberapa negara yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, dan Australia, serta IMF sendiri dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dan GFS, para narasumber menyampaikan bahwa langkah awal yang dilakukan dalam penerapan GFS adalah reformasi dalam pelaporan keuangan yaitu penerapan akuntansi berbasis akrual. Data yang disajikan dalam laporan keuangan yang berbasis akrual akan menambah kualitas informasi yang disajikan pada GFS. Mereka menjelaskan, GFS sangat bermanfaat untuk menyajikan informasi surplus/defisit, kekayaan bersih, pendapatan, beban, utang suatu negara yang diakui secara internasional. Laporan GFS dapat digunakan untuk melihat kinerja ekonomi pemerintah. Namun demikian, mereka pun mengingatkan bahwa beberapa hal yang diperlukan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dan GFS adalah perlu ada mandat yang jelas, komitmen para pimpinan, koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, sumber daya yang memadai, struktur manajemen proyek yang efektif, serta dukungan teknologi dan sistem informasi yang memadai.

Sementara itu, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Yuniar Yanuar Rasyid memaparkan bahwa dalam rangka perwujudan peran sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dalam bidang fiskal, Kanwil Ditjen Perbendaharaan diarahkan untuk mampu berkontribusi optimal dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah melalui penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS tingkat wilayah/regional) dan Kajian Fiskal Regional.

Kegiatan lokakarya tersebut telah menghasilkan diskusi yang produktif dan berhasil meningkatkan komunikasi dan sinergi, baik secara internal antar Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan Statistik Keuangan Pemerintah, maupun secara eksternal antar Indonesia dan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Australia.

Oleh: Novri H. S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Bandeng loro ning wajan kepanggang
Yen kepanggang ojo dienteni
Sugeng rawuh ning kutha Malang
Kutha Malang sing adem lan asri

Liputan Penilian Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Kementerian Keuangan di KPPN Malang
Malang, perbendaharaan.go.id &ndash Sepenggal parikan (pantun dalam bahasa Jawa) menyambut kedatangan tim penilai Kantor Pelayanan Percontohan tingkat Kementerian Keuangan di halaman KPPN Malang, Kamis (19/9). Adalah Weningtyas Trishandayani dan Riduwan yang menyuguhkan parikan dari pembawa acara yaitu membuka acara penyambutan tersebut. Tidak hanya parikan, tamu undangan serta tim penilai disuguhi dengan gerak berirama tarian khas Malangan &lsquoKembang Genjret&rsquo yang dibawakan oleh 3 penari dari pegawai KPPN Malang. Selama kurang lebih 20 menit acara penyambutan usai, para tamu dipersilakan naik ke aula KPPN Malang di lantai 2, sedangkan tim penilai masuk ruangan menuju ruang front offfice.

Direktur Sistem Perbendaharaan, Iskandar, dalam sambutan pembukaan menyatakan perlunya memotivasi kantor instansi vertikal untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, salah satunya dengan pelaksanaan Beauty Contest Kantor Pelayanan di lingkup Kementerian Keuangan. Hal itu juga dimaksudkan sebagai alat ukur pelaksanaan reformasi birokrasi serta wujud penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan. Sebelum dilakukan penilaian diputar terlebih dahulu video profil KPPN Malang dan lantunan lagu Bagimu Negeri serta Mars KPPN Malang oleh tim paduan suara.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Pardiharto, menyatakan bahwa penilian kantor pelayanan percontohan tersebut merupakan bentuk pembinaan aparatur negara yang diarahkan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik.
&ldquoPenilaian ini adalah bentuk pembinaan agar tercapai pelayanan prima,&rdquo kata Pardihartodalam sambutannya. &ldquoUntuk mencapai pelayanan yang cepat, tepat, aman, berkeadilan dan akuntabel, diperlukan dorongan kinerja sekaligus evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pelayanan public,&rdquo lanjut orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur tersebut.
Dalam kesempatan menyambut tim penilai dari Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Charmeida Tjokrosuwarno, Pardiharto juga memperkenalkan prestasi KPPN Malang.

&ldquoKPPN Malang adalah kantor peraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBM) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan nilai 99,18 dari skala 100 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,&rdquo ungkapnya. &ldquoMenurut Permenpan Nomor 60 Tahun 2012, nilai yang dipersyaratkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM adalah 75,00 dari skala 100,&rdquo lanjutnya.

Salah satu pejabat eselon II di Ditjen Perbendaharaan tersebut juga memberikan apresiasi kepada KPPN Malang yang telah meraih prestasi 3 besar penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Kementerian Keuangan. 

&ldquoCapaian KPPN Malang saat ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran KPPN Malang maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur,&rdquo ungkap Pardiharto. &ldquoOleh karena itu, dalam kesempatan ini, atas nama pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan saya sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan pegawai KPPN Malang dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur,&rdquo tambahnya.

&ldquoKPPN Malang mengelola 205 DIPA dari 169 Satuan Kerja. 4 Bank Operasional I, 5 Bank Operasional II dan 3 Bank Operasional III serta 30 Bank Persepsi dan 1 Kantor Pos untuk menerima penerimaan Negara. Dengan komposisi pegawai 70% perempuan dan 30% laki-laki, menjadi tantangan tersendiri bagi KPPN dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara Umum Negara di daerah. Namun kekompakan dan rasa setia kawan menjadikan tugas berat itu menjadi mudah dan ringan&rdquo, demikian disanpaikan Suharyanto dalam presentasinya di hadapan tim penilai dari Kementerian Keuangan.

Dipaparkan juga berbagai inovasi layanan kepada pemangku kepentingan yang antara lain Drive Thru yaitu layanan untuk pengambilan SP2D, penyerahan dan pengambilan BAR dan LPJ, penyerahan LHP Bank Persepsi serta layanan konfirmasi surat setoran. Suharyanto juga menjelaskan bahwa KPPN Malang telah ditunjuk sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dengan hasil penilaian dalam indikator proses mencapai nilai 99,19 dan indikator hasil sebesar 955 dari skala 1000 menjadikan KPPN Malang layak menjadi unit kerja berpredikat WBK dan WBBM. 

Setelah sesi presentasi, tim penilai yang diawali oleh Dini Kusumawati meminta penjelasan kepada kepala KPPN tentang visi, misi, motto, norma waktu serta beberapa layanan unggulan. Visi dan misi KPPN mengadaptasi visi dan misi kantor pusat DJPBN. Simpel dan akuntabel sebagai motto KPPN berarti dalam pelayanan sederhana, tidak berbelit-belit tetapi dapat dipertanggungjawabkan, terdapat unsur prudent, kehati-hatian dengan tetap berpedoman pada Standart Operating Prosedure serta norma waktu layanan yang telah diumumkan kepada publik.

Hal yang paling menegangkan saat terjadi dialog antara tim penilai dan salah satu pegawai yang mendampingi para Kepala Seksi. Dengan pertanyaan yang ringan dari Dedi Rudaedi, dijawab dengan sangat ringan pula oleh Ninik Suciati, pelaksana seksi Verifikasi dan Akuntansi. &ldquoSenang kerja disini?&rdquo. Spontan dijawab dengan gaya medoknya &lsquosangat senang Pak&rsquo. Ketika ditanya bagaimana pelayanan kepada satuan kerja, Ninik menjelaskan bahwa ada beberapa satker yang bertanya, berkonsultasi secara pribadi di luar jam kerja baik melalui telepon atau pun sms, dan semua itu dilayani dengan ikhlas. Hal tersebut diiyakan oleh wakil dari Polres Kota Batu, Suroso yang telah menjadi Bendahara Pengeluaran sejak tahun 2008. Puas dengan layanan KPPN Malang, kendala jarak yang lumayan jauh dapat teratasi dengan pelayanan konsultasi melalui telepon atau pun sms ataupun chat dengan Customer Service Officer sehingga waktu mengajukan SPM tidak ditolak karena tidak sesuai dengan peraturan. 

Komposisi pegawai yang lebih banyak perempuan juga menjadi pertanyaan bagi Charmeida Tjokrosuwarno. &ldquoBagaimana meningkatkan kompetensi pegawai yang rata-rata ibu-ibu yang notabene punya kesibukan dan kurang fleksibel dibanding pegawai laki-laki?&rdquo.  
Kepala KPPN Malang, Suharyanto, menjawab bahwa sejak dideklarasikan menjadi KPPN Percontohan pada 2 Oktober 2012, telah terjadi perubahan yang sangat berarti. Perubahan yang semakin baik sejak dicanangkannya Reformasi Birokrasi yang &lsquomemaksa&rsquo pegawai merubah mindset dari pihak yang &lsquoberkuasa&rsquo menjadi &lsquo pelayan&rsquo yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka para pegawai harus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam penguasaan bidang pekerjaan di KPPN. Gugus Kendali Mutu sebagai sarana berbagi ilmu diantara pegawai, sesi Morning Call setiap Senin dan Kamis sebagai ajang sharing permasalahan atau &lsquotwo minutes for information&rsquo menyamakan pemahaman, persepsi, tafsir atas suatu peraturan ataupun trouble shooting atas permasalahan yang terjadi sehingga satu kata dalam melayani satker, 

Rahman, Pejabat Penandatangan SPM dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu membenarkan hal tersebut. Penguasaan peraturan maupun aplikasi para pegawai KPPN Malang sangat mumpuni. Tidak peduli siapa dan duduk di posisi mana, dengan pertanyaan sama pasti akan mendapat jawaban yang sama pula. Setali tiga uang dengan Rahman, wakil dari Univesitas Brawijaya juga mengatakan hal serupa. Terbantu oleh bimbingan dari Customer Service atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 

Charmeida juga sempat bertanya kepada salah satu pegawai yaitu Hang Dian Puspowardani tentang janji layanan yang tidak mencantumkan senyum, salam dan sapa. Apakah memang dalam melayani itu pokoknya cepat, tepat, transparan dan tanpa biaya? Meski dengan wajah ditekuk?

Sebagai pegawai termuda, dengan jawaban yang santai, Dian malah mengajukan pertanyaan balik kepada tim penilai. &ldquoBapak kalau dilayani dengan cemberut senang tidak?&rdquo sontak mengundang applaus dan tawa seantero aula. Menurutnya, tanpa harus dituliskan, sudah menjadi kewajiban kami untuk melayani dengan senyum, mengajaknya berbincang ringan ketika berkonsultasi maupun mengajukan SPM atau keperluan di loket Front Office lainnya. 

Sementara itu, dari pihak perbankan tidak ketinggalan turut andil memberikan penilaian KPPN Malang. Wahyu Nurjoko dari Bank Mandiri Wachid Hasyim mempunyai kesan mendalam ketika berkunjung ke KPPN Malang beberapa waktu lalu.

&ldquoTampilan fisik dari luar sama dengan gedung kami. Ketika masuk, duduk di ruang tunggu Front Office, juga hampir sama layoutnya. Ketika bertemu dengan pegawainya pun juga tidak berbeda dengan pegawai Bank Mandiri,&rdquo kata Wahyu Nurjoko mengawali kesannya. &ldquoSerasa di rumah sendiri,&rdquo lanjutnya. &ldquoBahkan mebelair, budaya kerja dan budaya perusahaan juga sama, layanan senyum dan handling-nya sama, luar biasa kerja sama dengan KPPN (Malang), hampir tidak ada celah, sangat mirip dengan Bank Mandiri,&rdquo sambungnya. 

&rdquo&lsquoApa, jangan-jangan karena kita dipimpin oleh orang yang sama ya?&rdquo tambahnya lagi yang seketika itu juga tepuk tangan dan senyum mengembang memenuhi aula ukuran 8mx20m itu. 

Bank BRI tidak mau ketinggalan. Diwakili oleh Rully, juga memberikan apresiasi yang tinggi atas layanan KPPN. Dia menyebutkan nilai 100 dari skala 100 untuk pelayanan yang diberikan KPPN Malang.

Setelah dirasa cukup dan jam sudah menunjukkan waktu makan siang, usai sudah acara penilaian di gedung aula KPPN Malang. Ditutup oleh Kakanwil DJPB Propinsi Jawa Timur, Pardiharto. Dalam sambutannya beliau menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan tim penilai dan semoga akan berlanjut ke tingkat lebih tinggi. Sebelum benar-benar ditutup, tampil tim paduan suara menyanyikan lagu Tanah Air dan Malang Pancen Rame. Dengan sedikit gerak berirama membuat suasana semakin cair. 

Selanjutnya Tim Penilai melakukan peninjauan lapangan atas sarana dan prasarana serta layanan unggulan KPPN, serta melihat kesibukan di Front Office Pencairan Dana. Beberapa pertanyaan juga diajukan kepada pegawai yang bertugas di FO. Tentang misi, misi, motto dan janji layanan. Mengenai senyum pun juga dilontarkan kembali, dan mereka mendapatkan jawaban yang sama. Dilanjutkan peninjauan ke ruang Middle Office dan dilanjutkan pengecekan di ruang arsip.

Oleh: Leli Triana (KPPN Malang), Bambang Kismanto dan Sugeng Wistriyono (Media Center Perbendaharaan

Liputan Peresmian Gedung Baru KPPN Sumedang dan KPPN Purwakarta
Sumedang, perbendaharaan.go.id &ndash Dirjen Perbendaharaan Boediarso Teguh Widodo bersama Bupati Sumedang Endang Sukandar, meresmikan gedung KPPN Sumedang dan KPPN Purwakarta, Selasa (24/9). Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Dirjen Perbendaharaan dan penguntingan pita oleh Bupati Sumedang.

KPPN Sumedang menempati gedung baru yang berjarak 50 meter dari gedung lama. Menurut Kepala KPPN Sumedang Bambang Sudaryanto, luas tanah dan bangunan gedung lama sudah tidak memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal, terutama sempitnya lahan parkir bagi para stakeholders. Untuk itu, menurutnya, KPPN Sumedang memanfaatkan asset tanah yang telah dimiliki sebelumnya seluas 3000 meter persegi sebagai lokasi pembangunan gedung baru. Gedung berlantai dua tersebut menghabiskan total anggaran 7,6 miliar yang dibebankan pada DIPA tahun 2011 hingga 2013 secara bertahap.

Sementara itu, disaat yang sama Dirjen Perbendaharaan meresmikan secara simbolis gedung KPPN Purwakarta. Kendati gedung tersebut telah selesai dibangun beberapa tahun lalu, namun secara simbolis belum diresmikan oleh Dirjen Perbendaharaan secara langsung. Mengingat efektifitas dan efisiensi, peresmian gedung KPPN Purwakarta secara simbolis dilakukan secara bersamaan dengan KPPN Sumedang. 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumedang menyambut baik upaya perbaikan pelayanan public yang dilakukan oleh KPPN Sumedang, termasuk perbaikan sarana dan prasarana. Endang Sukandar meminta jajarannya untuk dapat lebih meningkatkan koordinasi bersama KPPN Sumedang dalam melakukan pembangunan, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. &ldquoDalam era otonomi daerah, saya perhatikan instansi vertical pemerintah pusat biasanya egois, namun ternyata KPPN Sumedang bisa larut dengan segala budaya Kabupaten Sumedang. Untuk itu, mari kita sama-sama membangun Sumedang.&rdquo Ujar Endang Sukandar.

Sedangkan, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa dalam mendukung transformasi kelembagaan, KPPN sebagai organisasi yang professional, modern dan akuntabel, diperlukan kebutuhan sarana prasarana yang tepat, modern, dan andal. &ldquoDengan sarana dan prasarana yang semakin baik dan representative, KPPN Sumedang diharapkan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Sumedang. KPPN Sumedang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan APBN dengan melaksanakan fungsi pembinaan pengelolaan perbendaharaan Negara dan penyususnan akuntansi pelaporan keuangan tingkat daerah.&rdquo pungkas Boediarso.

Pada saat yang sama, Bupati Sumedang beserta para hadirin menyaksikan demo Standard operating procedure yang dilakukan KPPN kepada stakeholder. Dirjen Perbendaharaan sempat meminta testimony pelayanan KPPN Sumedang secara langsung, &ldquoAlhamdulillah, pelayanan KPPN Sumedang selama ini memuaskan,&rdquo ujar petugas dari satuan kerja IPDN.

Oleh: Novri H. S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penilaian KPPN Jakarta I
Kalau tidak nona, karena bulan, saying
Tidaklah bintang ya nona, tidaklah bintang ya nona
Meninggi hari&hellip
Kalau tidak nona, karena Tuan, sayang
Tidaklah kami ya nona, tidaklah kami ya nona
Sampai kemari&hellip.

Jakarta &ndash perbendaharaan.go.id - Alunan lagu dan tarian Sirih Kuning menyambut kedatangan tim penilai ke aula lantai 4 KPPN Jakarta I. Pagi itu (09/09), tim penilai Kantor Pelayanan Percontohan tingkat Kementerian Keuangan mengunjungi KPPN Jakarta I yang menjadi salah satu wakil dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Abang dan none Jakarta I mengalungkan rangkaian bunga kepada tim penilai, diiringi lagu-lagu yang dilantunkan oleh tim paduan suara KPPN Jakarta I. Acara penilaian dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tata Suntara. Dalam sambutannya, Sesditjen Perbendaharaan menekankan bahwa seluruh KPPN yang tersebar di penjuru negeri ini telah menerapkan standar layanan yang sama.

Tim penilai yang terdiri dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Charmeida Tjokrosuwarno, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Dedi Rudaedi, dan Tenaga Pengkaji Bidang Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan Teguh Wiyono meminta Kepala KPPN Jakarta I W. Arie Prajoga W. untuk menyajikan presentasi. Presentasi tersebut memberikan gambaran data dan fakta KPPN yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda Jakarta Pusat ini.

&ldquoKPPN Jakarta I mengelola 371 DIPA dari 368 Satuan Kerja, 27 Kementerian/Lembaga, sebesar sekitar 63 triliun rupiah lebih, bermitra dengan 92 Bank/Pos Persepsi, dengan keKuatan personel sebanyak 59 orang (3 orang tugas belajar). Satuan kerja yang dilayani juga sebagian cukup besar, di antaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Luar Negeri,&rdquo demikian Kepala KPPN Jakarta I menguraikan sebagian kekhususan kantor yang dinyatakan sebagai KPPN Percontohan sejak tanggal 31 Juli 2007 ini.

Pernyataan tersebut mengundang pertanyaan dari tim penilai, bagaimana strategi mengelola SDM yang bisa dikatakan cukup terbatas sementara beban kerja tergolong tinggi. Kepala KPPN menjawab bahwa kualitas SDM yang ada di KPPN Jakarta I tidak perlu diragukan lagi, baik dari segi kemampuan kerja maupun bersinergi. Seluruh pegawai bersedia bahu-membahu sebagai satu tim dalam rangka mencapai tujuan, bahkan tanpa memandang batasan seksi atau subbagian. Situasi kerja yang ada juga mendukung untuk saling mengisi kekurangan yang mungkin ada seraya mendorong peningkatan kualitas kinerja tiap pegawai. Peningkatan kompetensi tak ketinggalan senantiasa dilakukan baik soft maupun hard competency, misalnya melalui gugus kendali mutu, sharing setelah doa pagi sebelum memulai pekerjaan, dan capacity building berkoordinasi dengan Kantor Pusat. Pada sesi berikutnya, Kepala Kantor diminta menjelaskan mekanisme pengaduan terhadap layanan KPPN Jakarta I, juga standar layanan dari KPPN Jakarta I sendiri.

Beberapa orang pelaksana yang hadir secara acak turut diberi pertanyaan mengenai visi-misi serta moto KPPN dan kode etik Kementerian Keuangan beserta penerapannya di KPPN Jakarta I. Dengan mantap pertanyaan ini dijawab dengan disertai contoh, misalnya KPPN Jakarta I memberikan pelayanan prima dengan menjauhi sikap diskriminatif. Artinya, baik satuan kerja &lsquobesar&rsquo maupun &lsquokecil&rsquo akan dilayani dengan baik.

Perwakilan dari satuan kerja dan mitra kerja juga ditanya mengenai kesan-kesannya selama menjadi pemangku kepentingan KPPN Jakarta I. Sebab, mengutip penjelasan dari Charmeida selaku ketua tim penilai, inilah moment of truth, stakeholders KPPN-lah yang terlibat dan merasakan sendiri layanan dari KPPN Jakarta I selama ini, bukan tim penilai. Menjawab pertanyaan ini, Supriyatno, salah satu kepala subbagian di Istana Kepresidenan mengaku sangat terbantu oleh layanan KPPN Jakarta I.

&ldquoMengingat dinamika pekerjaan Presiden RI yang seringkali ada kegiatan mendadak maupun mendesak, kami merasa puas akan bimbingan dan arahan KPPN Jakarta I yang selalu siap berkoordinasi dengan kami guna menjamin kelancaran tugas-tugas negara,&rdquo terang Supriyatno.

Sedangkan Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Hidayat Atjeh selaku salah satu pejabat penanda tangan SPM menyampaikan masukan bahwa peraturan dan kebijakan ada baiknya segera diimbangi dengan dukungan aplikasi yang memadai, misalnya dalam hal dispensasi pagu. Harapannya, perbaikan terus-menerus ini bisa semakin mendekati otomatisasi birokrasi guna semakin memangkas peluang &lsquojalan pintas&rsquo. Di sini Kepala KPPN Jakarta I menanggapi bahwa koordinasi dengan kantor pusat selalu dilakukan untuk mempercepat pemutakhiran aplikasi demi menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan khususnya bagi satuan kerja di bawah Kementerian Luar Negeri yaitu Perwakilan RI di luar negeri.

Tak ketinggalan, petugas dari Bank Mandiri menceritakan masalah yang sempat dialami beberapa tahun yang lalu, yang dengan cepat dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama yang baik dan cepat dari kedua belah pihak. Tim penilai agaknya tertarik akan semangat para perwakilan pemangku kepentingan dalam mengiyakan kebenaran pelayanan prima yang diberikan, sampai-sampai mengonfirmasi kembali apakah pernyataan mereka ini bukan merupakan &lsquopesanan&rsquo.

&ldquoBetul. (petugasnya juga) murah senyum, Pak!&rdquo tukas Kusnadi, petugas pengantar SPM dari Dinas Koperasi dan UMKM DKI Jakarta yang sedari awal terlihat paling antusias. Antusiasme serupa lantas kembali mengemuka, kali ini dari para pegawai KPPN Jakarta I, ketika ditanya oleh tim penilai mengenai perlunya kegiatan capacity building yang selama ini jarang diadakan karena keterbatasan dana. Semua serentak menjawab, &ldquoPerlu!&rdquo. Saran lain dari tim penilai adalah untuk mengintegrasikan alamat domain situs web KPPN Jakarta I ke dalam perbendaharaan.go.id agar lebih aman.

Acara penilaian presentasi ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Hendro Baskoro diikuti dengan sesi foto dan doa bersama. Kemudian tim penilai diikuti hadirin termasuk para pejabat lingkup kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta turun ke lantai I untuk melihat langsung proses bisnis KPPN yang memiliki janji layanan &ldquoPastikan! Pelayanan Kami Prima dan Bebas Biaya&rdquo ini.

&ldquoSenang nggak, Bu, kerja di KPPN? Banyak ya SPM-nya? Biasanya sampai jam berapa? Pernah sampai malam, nggak? &rdquo itulah sebagian pertanyaan dari tim penilai kepada petugas front office. Petugas FO yang ditanya menjawab bahwa jam kerja memang sampai pukul 5 sore, tetapi apabila masih ada satuan kerja yang memiliki nomor antrean maka tetap akan dilayani hingga selesai. Sarana dan prasarana yang tersedia diamati dengan saksama. Salah satu sarana unggulan dari KPPN Jakarta I yang ditampilkan adalah mesin layanan informasi mandiri yang dapat memberikan informasi kepada pengguna sesuai kepentingannya, seperti monitoring DIPA, monitoring SP2D, monitoring UP/TUP, dan monitoring rekonsiliasi.

Setelah seluruh rangkaian acara berakhir, kepala KPPN sempat menyatakan harapan beliau agar seluruh pegawai tetap menjaga semangat dan terus berbenah diri, bukan demi penilaian melainkan untuk kebaikan KPPN Jakarta I sendiri dan DItjen Perbendaharaan pada umumnya. Kini tinggal menanti hasil penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Tingkat Kementerian Keuangan yang rencananya akan diumumkan pada Hari Oeang RI 30 Oktober mendatang, sambil senantiasa menjaga pengejawantahan moto &ldquoKepuasan Anda, Reputasi Kami&rdquo tak sebatas masa penilaian. Penilaian KPPc ini sendiri bertujuan untuk melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik dan memberikan penghargaan terhadap kantor pelayanan Kementerian Keuangan yang telah melaksanakan pelayanan prima.

Oleh Leila Rizki Niwanda dan Yuniawan HR dan Stevanus Mulyono (foto) &ndash Kontributor KPPN Jakarta I
Editor: Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ada yang berbeda dalam pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2013, pada Rakernas kali keempat ini, Wakil Presiden Boediono menggunakan sebagian waktu sambutannya dengan menayangkan salah satu serial pidato TedX. Pidato yang dipilihnya berjudul &ldquoLeadership Without Ego&rdquo yang dibawakan Bob Davids, seorang wirausahawan sukses Amerika Serikat yang berdurasi sekitar 12 menit, Kamis (12/9), di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan.

Turut menyimak dalam kesempatan itu adalah Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Keuangan Chatib Basri serta menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu ke-II yang sebagian merupakan peraih target opini LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) terbaik yaitu predikat Wajar Tanpa Kecuali (WTP) dari BPK pada 2012. Hadir pula para pimpinan lembaga pemerintahan dan pimpinan daerah baik gubernur, bupati maupun walikota.

&ldquoKepemimpinan itu adalah sebuah berkah. Engkau tak bisa membelinya, tak diperdagangkan. Kepemimpinan hanya bisa dimiliki atau tidak sama sekali. Dan kepemimpinan seperti Mahatma Gandhi, yang mengembalikan seluruh yang dimilikinya kepada rakyatnya, adalah yang paling jarang kita temui di muka bumi,&rdquo demikian diungkapkan Wakil Presiden Boediono.

Wapres menegaskan, semua pejabat pemerintah pusat dan daerah yang berada di ruangan tersebut adalah para pemimpin. Dan di atas dari semua perbaikan yang dilakukan, baik perbaikan fisik seperti gedung atau tata kelola pemerintahan yang di dalamnya termasuk perihal laporan keuangan tahunan, perbaikan yang paling utama adalah perbaikan pada diri manusia. Baik manusia dalam arti bawahan atau pegawai di lembaga yang mereka pimpin atau manusia dalam diri para pemimpin tersebut sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengungkapkan, jumlah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2012.

Menkeu mengungkapkan, jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP meningkat signifikan menjadi sebanyak 69 LKKL pada tahun 2012, dari hanya sebanyak 7 LKKL pada tahun 2006. &ldquoSementara itu, jumlah LKKL yang memperoleh opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) juga semakin menurun, yaitu menjadi sebanyak 3 LKKL pada tahun 2012, dari semula sebanyak 36 LKKL pada tahun 2006,&rdquo ungkap Menkeu.

Pada tingkat pemerintah daerah, perkembangan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan, menurut Menkeu, walaupun agak tersendat pada tahun 2006 sampai 2008, saat ini juga telah menunjukkan perbaikan signifikan. &ldquoHal ini terlihat dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2012 lalu, LKPD yang memperoleh opini WTP mencapai 116 LKPD,&rdquo paparnya. Angka tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan dengan pada tahun 2009 lalu, dimana hanya sebanyak 21 LKPD yang memperoleh opini WTP dari BPK.

Menkeu menjelaskan, prestasi tersebut dapat tercapai karena pemerintah terus melakukan perbaikan dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan semakin membaiknya opini audit yang diberikan oleh BPK. Kerja keras tersebut diawali dengan diterbitkannya paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. &ldquoHal ini merupakan bentuk keseriusan eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah&rdquo jelas Menkeu.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan