Liputan Sosialisasi Program-Program Pro-Rakyat dalam APBN T.A. 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Himbauan tersebut dilontarkan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo pada saat menjelaskan rincian dana belanja pusat dan daerah dalam APBN 2012 yang digunakan dalam program-program pro-rakyat sekaligus membuka acara Sosialisasi Program Pro-Rakyat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T.A. 2012 di Gedung Dhanapala, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta hari ini (28/12).
&rdquoKita harus lebih berkomitmen untuk mengawasi anggaran ini dilakukan pengeluaran seperti apa. Baik dari procurement system hingga pertanggungjawabannya,&rdquo tambah Agus dihadapan para undangan yang terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga yang memiliki program-program pro-rakyat, perwakilan Akademisi dari Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga penelitian serta perwakilan masyarakat penerima manfaat program pro-rakyat di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan, Agus mengatakan.
Mendengar isi sambutannya hari ini, terlihat jelas perhatian yang sangat besar dari Agus Martowardojo mewakili otoritas kebijakan terhadap signifikansi sumbangan APBN terhadap pertumbuhan ekonomi, seberapa jauh dukungan APBN kepada dunia usaha, seberapa besar APBN mengalokasikan dana dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan.
Komitmen Pemerintah pada Program Pro-Rakyat
Mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, mantan petinggi bank plat merah tersebut mengatakan bahwa APBN Tahun 2012 dirancang untuk meningkatkan kualitas belanja negara melalui langkah-langkah peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah pusat dan transfer kedaerah, serta pengendalian defisit APBN pada kisaran 1,5% terhadap PDB. .
&ldquoPemerintah akan tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkeadilan dan pro rakyat,&rdquo ujarnya dengan semangat. Kemudian Agus menjelaskan lima bentuk komitmen tersebut tercermin dari arah kebijakan belanja Negara: Pertama, meningkatkan belanja infrastruktur untuk memperbaiki transportasi antar daerah (domestic connectivity) , ketahanan pangan dan energi, serta kesejahteraan rakyat Kedua, melanjutkan dan memperluas program perlindungan sosial Ketiga, mengendalikan anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan Keempat, mempertahankan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan Kelima, meningkatkan dan mempertajam anggaran Transfer ke Daerah. .
Menteri Keuangan juga menambahkan bagaimana pemerintah menurunkan komitmen tersebut ke dalam kebijakan APBN 2012, &ldquoArah kebijakan APBN 2012 diarahkan untuk menunjang empat pilar pembangunan, yaitu: pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. &rdquo Keempat pilar tersebut memiliki tiga sasaran strategis, jelas Agus. &ldquoTingkat kemiskinan menjadi 10,5-11,5 % tingkat pengangguran menjadi 6,4- 6,6% dan target penyerapan tenaga kerja menjadi sebesar 450 ribu orang per 1% pertumbuhan ekonomi.&rdquo .
Agus juga menjelaskan bahwa, &ldquodiharapkan dengan indikator makro ekonomi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7%, maka akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap, sehingga tingkat pengangguran akan semakin rendah sehingga berimplikasi pada semakin turunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia.&rdquo .
Melalui penjelasan tersebut, secara tidak langsung Menteri Keuangan ingin menjawab keraguan beberapa pihak yang masih meragukan komitmen APBN TA 2012 pada program-program pro rakyat. Menurutnya, melalui sosialisasi semacam ini, pemerintah telah menunjukkan cara untuk memberikan informasi yang luas kepada masyarakat terkait alokasi-alokasi pendapatan dan belanja negara di berbagai media. Tujuannya adalah agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan memahami seberapa besar dan ke arah mana saja belanja negara dianggarkan dan dari mana saja penerimaan negara berasal. .
Realisasi Belanja Negara
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan informasi mengenai realisasi belanja negara sampai dengan 27 Desember 2011 yang lalu telah mencapai 88,2% atau Rp1.165 triliun dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 sebesar Rp1.320,8 triliun. Realisasi belanja modal sudah mencapai 76,5% atau Rp107,87 triliun dari pagu sebesar Rp141 triliun. .
"Satu hari yang lalu belanja sudah 88,2% atau Rp 1.165 triliun. Itu kondisinya lebih baik dari tahun lalu. Belanja modal juga sudah 76,5%, sudah lebih tinggi dari tanggal yang sama tahun lalu," ungkap Agus. .
Walaupun sudah lebih baik dari tanggal yang sama tahun lalu, Agus ingin mengoreksi bahwa realisasi belanja negara seharusnya bisa lebih awal dan konkret dilakukan. Dengan begitu, pengeluaran negara bisa lebih baik bagi kesejahteraan rakyat. .
Agus mengharapkan, dengan sisa 2-3 hari lagi untuk tahun 2011, realisasi belanja negara bisa dilakukan lebih tinggi lagi. .
"Vendor kiranya bisa mengajukan klaim dan kantor-kantor pemerintah melakukan pembayaran sesegera mungkin," ujarnya. Kemudian, Agus menyampaikan dengan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2012 yang lebih cepat dari tahun sebelumnya, proses realisasi APBN 2012 bisa dimulai tepat pada awal tahun. .
Sosialisasi Program-Program Pro Rakyat dalam APBN 2012
Penyelenggaraan Sosialisasi Program Pro Rakyat dan Program APBN lainnya Tahun Anggaran 2012 yang baru pertama kali ini dilaksanakan sebagai salah satu acara rangkaian prosesi Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012 oleh Kementerian Keuangan, setelah Workshop Persiapan Pelaksanaan APBN 2012 yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2011. .
Seperti yang disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan, Agus Suprijanto bahwa tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memperluas informasi dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai kebijakan Pemerintah dalam Program Pro-Rakyat di tahun 2012, serta untuk menyamakan cara pandang di antara Pemerintah dan komponen masyarakat mengenai program-program tersebut pada tahun mendatang. .
Untuk meningkatkan gaung kepedulian terhadap pengelolaan keuangan Negara kepada masyarakat luas, maka Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan TVRI akan menyiarkan secara tunda tayangan kegiatan tersebut pada tanggal 2 dan 4 Januari 2012 pada pukul 11.00 WIB. .
Acara sosialisasi ini dibuka oleh Menteri Keuangan dan dilanjutkan dengan acara pemaparan kebijakan APBN T.A. 2012 mengenai Program Pro-Rakyat yang akan membahas mengenai Peran APBN TA 2012 sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, Kebijakan alokasi bantuan sosial dalam rangka peningkatan program-program perlindungan sosial, dan Kebijakan pelaksanaan anggaran untuk percepatan penyerapan belanja bantuan sosial. Narasumber pada kegiatan ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Anggaran. .
Pemaparan kedua dibawakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Pro-Rakyat T.A. 2012 di bidang pendidikan seperti Kebijakan Realokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kebijakan Beasiswa Siswa/Mahasiwa Miskin (BSM). Kemudian dilanjutkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan mengenai Kebijakan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Terakhir, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial menjelaskan mengenai Kebijakan peningkatan kualitas SDM melalui Program Keluarga Harapan (PKH), kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan kebijakan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin). .
Diharapkan dengan Sosialisasi Program Pro-Rakyat dalam APBN T.A. 2012 ini maka dapat tercipta semangat perubahan, good governance dan clean government yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan, profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Indonesia. .
Oleh: TWP &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan