Liputan Kunjungan Kerja Dirjen Perbendaharaan ke KPPN Wonosari.
Wonosari, Perbendaharaan.go.id,- Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, pada saat memberikan pengarahan kepada para pegawai KPPN Wonosari pada saat kunjungannya ke KPPN Wonosari, Jumat (30/5).

Kehadiran Dirjen Perbendaharaan yang didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Prov. DI. Yogyakarta, Alfiah, Kepala Bagian Adm. Kepegawaian Setditjen Perbendaharaan, Teguh Dwi Nugroho, serta Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY. Estu Wahudi disambut langsung oleh Kepala KPPN Wonosari, Jumiarsih.

Kunjungan kali ini merupakan kegiatan lanjutan Dirjen Perbendaharaan yang sebelumnya mengikuti acara FGD terkait PTN Badan Hukum yang diselengarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) di Kampus UGM pada pagi harinya.

&ldquoTerkait dengan tugas-tugas pokok yang sekiranya memerlukan pemecahan bersama, harap selalu berkoordinasi dengan kanwil dan kantor pusat dan terus dimonitoring.&rdquo Pesan pejabat yang lahir di Yogyakarta 55 tahun yang silam.

Pada kesempatan tersebut, Marwanto menyampaikan juga terkait tugas-tugas baru Ditjen Perbendaharaan (KFR, Spending Review, GFS, dan implementasi SPAN-red) menjadi tanggungjawab bersama oleh setiap pegawai.

Selanjutnya, terkait dengan dana transfer ke daerah, dijelaskan, bahwa Ditjen Perbendaharaan mendapatkan amanah untuk memonitoring dan mengevaluasi proyek-proyek yang dibiayai dari dana transfer ke daerah.

&ldquoKita harus memonitoring dan mengevaluasi proyek-proyek yang dibiayai oleh dana transfer ke daerah, hal ini merupakan tugas kita dalam rangka me-review pelaksanaan anggaran di daerah." Jelas pejabat nomor 1 di Ditjen Perbendaharaan itu.

&ldquoIni akan menambah peran Ditjen Perbendaharaan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah, dan untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan tersebut, diperlukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah.&rdquo Imbuhnya.

Tidak lupa pula pada kesempatan tersebut, Marwanto memberikan apresiasi terhadap kinerja para pegawai yang ikhlas mengabdikan diri kepada organisasi dengan berbagai tantangan yang menyertainya.

Diakhir arahannya, Marwanto berpesan bahwa SPAN menjadi perhatian seluruh pengelola anggaran di Indonesia, dan para pegawai diharapkan untuk bekerja sedikit lebih keras serta lebih sabar lagi dalam menghadapi berbagai tantangan yang menyertainya.

Tepatnya setelah Sholat Magrib, rombongan Dirjen Perbendaharaan menuju ke Yogyakarta untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta.

Oleh: Sugeng Wistriono

Liputan Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Perbendaharaan Ke Sumatera Barat

Liputan Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Perbendaharaan Ke Sumatera Barat
Padang, perbendaharaan.go.id, - &ldquoBekerja bukan semata-mata untuk hanya melaksanakan tugas, tetapi untuk kepentingan orang banyak, untuk itu mari kita bersinergi menanamkan nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk melaksanakan amanah yang terbaik untuk bangsa dan negara&rdquo. Merupakan sepenggal pesan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, dalam kunjungannya ke Sumatera Barat (23/05/2014).

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Sumatera Barat, Direktur Jenderal Perbendaharaan berkesempatan meninjau Kanwil dan sejumlah KPPN yang berada di wilayah Sumatera Barat. Dimulai dengan kunjungan ke KPPN Padang, dilanjutkan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, KPPN Solok dan berakhir di KPPN Bukittinggi.

Tepat pukul 8.00 WIB Dirjen Perbendaharaan yang didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara, R. Wiwin Istanti, serta Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan, Syafriadi, tiba di KPPN Padang dan langsung disambut oleh Kepala KPPN Padang, Subur Bahariyanto, beserta para pegawai.

Front Office KPPN padang yang tampak lapang dan lebih nyaman dengan berbagai fasilitas pendukung tak luput dari perhatian. Di sela-sela kunjungan itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyempatkan berdialog dengan beberapa satker yang saat itu sedang berada di ruang tunggu Front Office.

Setelah berkeliling melihat sarana dana prasarana KPPN Padang, Dalam acara pengarahan yang berlangsung di aula KPPN Padang, pejabat yang lahir di Yogyakarta 55 tahun yang lalu itu juga mengingatkan untuk terus meningkatkan inovasi dengan tidak mengabaikan aturan-aturan serta SOP yang ada. 

&ldquoGedung yang direnovasi tidak ada artinya apabila kita tidak turut merenovasi diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Ke depannya, renovasi ini diharapkan akan menjadikan pelayanan kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat!&rdquo tegasnya. 

Pukul 10.00 WIB, Dirjen Perbendaharaan dan rombongan melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan ini Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, R. Wiwin Istanti, menyampaikan berbagai capaian kegiatan serta kondisi kantor terkini. Dalam arahannya, Dirjen Perbendaharaan berpesan kepada segenap pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinisi Sumatera Barat untuk senantiasa bahu membahu, kompak dan menjalin sinergi yang Kuat dalam rangka mengemban tugas yang semakin berat sebagai representasi Kemenkeu di daerah.

Memenuhi agenda berikutnya, Dirjen Perbendaharaan beserta rombongan bertolak ke KPPN Solok yang ditempuh melalui perjalanan selama kurang lebih 1,5 jam dari Padang. Rombongan tiba pukul 15.00 WIB. Setelah melakukan peninjauan ruang &ldquopelayanan darurat&rdquo sehubungan gedung KPPN Solok tengah dalam renovasi, acara dilanjutkan dengan pengarahan dan tanya jawab yang dihadiri oleh seluruh pegawai KPPN Solok. Sebelum meninggalkan KPPN Solok, Dirjen Perbendaharaan berpesan kepada seluruh pegawai KPPN Solok agar senantiasa meningkatkan pelayanan kepada 

stakeholders.

&ldquoTolong dipastikan bahwa pelayanan KPPN Solok lebih meningkat, jaga, jangan sampai pelayanan kepada satker terhambat, walaupun harus bekerja di tempat yang masih darurat!&rdquo

Dalam kunjungan kerja ini Direktur Jenderal Perbendaharaan juga berkenan menghadiri acara syukuran atas selesainya renovasi gedung dan penataan 

layout KPPN Padang yang ditandai dengan pemotongan tumpeng dan makan bersama. Untuk menyemarakkan acara ini digelar pula &ldquo KIM &ldquo -sebuah permainan tradisional ranah minang yang menggabungkan antara pantun dan lagu serta doorprize menarik.

Keesokan harinya, Dirjen Perbendaharaan dan rombongan melakukan kunjungan ke KPPN Bukittinggi yang menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam dari Padang. Dalam pengarahannya Dirjen Perbendaharaan menjelaskan panjang lebar tentang reformasi birokrasi yang telah dilakukan sejak tahun 2007 di Ditjen Perbendaharaan khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya. Kementerian Keuangan adalah Kementerian yang telah mendapatkan remunerasi sejak awal. Hal ini dikarenakan Kementerian Keuangan dari awal reformasi birokrasi telah melakukan berbagai perbaikan mulai dari penyusunan proses bisnis, pembinaan Sumber Daya Manusia, pembentukan assesment center, serta janji layanan kepada mitra kerja.

(Oleh: Kontributor: Totok Suyanto, Rizki Dian Bareta)

Liputan Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Perbendaharaan ke KPPN Sekayu.
Sekayu, perbendaharaan.go.id, - Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Rina Rubiati, Kepala Bagian Umum Setditjen Perbendaharaan, Heru Pudyo Nugroho, dan Kepala Bagian Keuangan Setditjen Perbendaharaan, Ahmad Juhari, serta Kepala Bagian Umum dan para Kepala KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan berkesempatan berkunjung ke KPPN Sekayu pada Kamis (8/05/2014).

KPPN Sekayu merupakan KPPN di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dan berjarak kurang lebih 120 KM dari Palembang, jarak tersebut ditempuh oleh Dirjen Perbendaharaan beserta rombongan melalui jalur darat dalam waktu 3 s/d 4 jam dari Palembang.

Kunjungan orang nomor 1 di Ditjen Perbendaharaan di KPPN Sekayu tersebut langsung disambut oleh Kepala KPPN Sekayu, Ander, dan mempersilahkan Dirjen Perbendaharaan untuk melihat gedung dan ruang kerja KPPN Sekayu yang selanjutnya dilanjutkan dengan bertatap muka langsung dengan seluruh pegawai KPPN Sekayu sambil memberikan arahan yang bertempat di Aula KPPN Sekayu.

Diawal pengarahannya, Marwanto memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pegawai dan pejabat KPPN Sekayu atas pengorbanannya bertugas di luar home base.

&ldquoAsalkan kita ikhlas, amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh negara, maka pahala akan terus mengalir sepanjang hari.&rdquo Pesan pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan itu.

Selanjutnya dalam arahannya diungkapkan pula bahwa Ditjen Perbendaharaan telah memiliki standar gedung pelayanan yang sama, dan ini sekaligus menjadi identitas pelayanan Ditjen Perbendaharaan di daerah, hal ini dapat disimpulkan dari beberapa kunjungannya di KPPN atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan beberapa waktu sebelumnya.

&ldquoDengan adanya standarisasi sarana dan prasarana di KPPN dan Kanwil, maka ini adalah langkah yang efesien untuk memperkenalkan kantor kita kepada masyarakat, serta dari sisi renovasi/ pembangunan gedung baru akan lebih mudah dalam perencanaannya.&rdquo  Ungkapnya.

Selanjutnya, Marwanto menjelaskan panjang lebar mengenai reformasi birokrasi yang telah dilakukan di Ditjen Perbendaharaan pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya, Kementerian Keuangan adalah Kementerian yang sudah mendapatkan remunerasi sejak awal. Hal ini disebabkan Kementerian Keuangan dari awal reformasi birokrasi yaitu sejak tahun 2007 sudah melakukan berbagai perbaikan mulai dari penyusunan proses bisnis, pembinaan Sumber Daya Manusia, pembentukan assesment center, serta janji layanan kepada mitra kerja seperti penerbitan SP2D 1 jam melalui pembentukan KPPN Percontohan.

Selain hal tersebut, Marwanto juga menyampaikan bahwa terdapat tugas baru selain tugas rutin yang harus di laksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan.

&ldquoAda tugas baru yang harus dilaksanakan oleh kita, sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan melakukan perubahan sesuai tuntutan karena apabila tidak maka kita akan terlindas oleh perubahan itu.&rdquo Pesannya.

Dijelaskan lebih rinci lagi mengenai tugas baru tersebut, Marwanto menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai wakil Menteri Keuangan di daerah, sehingga Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN tidak hanya harus menguasai mengenai lingkup perbendaharaan saja, tetapi juga materi dan permasalahan makro ekonomi yang ada di wilayah kerjanya. Bahkan beberapa unit eselon I lain telah menitipkan tugas kepada Ditjen Perbendaharaan seperti Badan Kajian Fiskal menitipkan Kajian Fiskal Regional, Ditjen Perimbangan Keuangan menitipkan tugas mengawasi dana perimbangan, dan Ditjen Anggaran menitipkan tugas mengenai revisi DIPA.

Selanjutnya mengenai implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang merupakan best practice international, Ia memberikan arahan bahwa pengalaman selama piloting dan masa transisi ke SPAN memerlukan beberapa penyesuaian.

&ldquoJika SPAN dan SAKTI sudah berjalan maka pelaksanaan tugas akan semakin praktis karena pekerjaan yang saat ini akan digantikan oleh sistem sehingga banyak tugas-tugas kita nantinya lebih banyak dalam bentuk penyuluhan, pendampingan, konseling. Sisa waktu yang ada akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan tambahan lain yang akan diberikan kepada Ditjen Perbendaharaan.&rdquo Terangnya.

Terkait dengan layanan kepada satker, Marwanto Harjowiryono juga menyampaikan bahwa tuntutan tingkat kepuasan satker terhadap layanan yang diberikan oleh Ditjen Perbendaharaan akan terus meningkat.

&ldquoLayanan yang sudah kita berikan sebaik mungkin, lama-kelamaan akan dianggap oleh satker sesuatu hal yang biasa sehingga diperlukan ide-ide baru untuk mendukung peningkatan layanan tersebut.&rdquo Pesan pejabat yang lahir di Yogyakarta 55 tahun yang lal itu.

Diakhir pengarahannya, Marwanto Harjowiryono berpesan agar setiap pegawai tetap berusaha dan bekerja dengan baik sehingga akan menghasilkan pelayanan yang baik kepada satker, amanah dan ikhlas.

Tepat pukul 14.00 WIB, Direktur Jenderal Perbendaharaan beserta rombongan kembali melanjutkan perjalanan melalui jalur darat menuju ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Selatan di Palembang. (edit.sw)

Oleh: KPPN Sekayu

Liputan Kunjungan Direktur PKN pada Rapat Koordinasi Bank/Pos Persepsi Lingkup KPPN Tanjungpinang

Jakarta, perbendaharaan.go.id – Pada tahun 2014, Direktorat Sistem Perbendaharaan kembali melaksanakan Diklat Penyuluh Perbendaharaan pada tanggal 5 s.d. 10 Mei 2014 di Hotel

Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Pada tahun 2014, Direktorat Sistem Perbendaharaan kembali melaksanakan Diklat Penyuluh Perbendaharaan pada tanggal 5 s.d. 10 Mei 2014 di Hotel Redtop Jakarta. Diklat ini dilaksanakan mengingat kebutuhan akan tenaga Penyuluh Perbendaharaan di KPPN dan Kanwil masih sangat besar. Selain itu, masih terdapat beberapa unit instansi vertkal Ditjen Perbendaharaan yang belum memiliki Penyuluh Perbendaharaan atau hanya memiliki satu orang Penyuluh Perbendaharaan. Dari jumlah ideal tenaga Penyuluh Perbendaharaan pada Kanwil dan KPPN sejumlah 680 pegawai, saat ini baru terdapat 493 pegawai yang telah bersertifikat Penyuluh Perbendaharaan.

Diklat ini sekaligus menjawab tantangan Ditjen Perbendaharaan dikarenakan perkembangan tugas dan fungsi pada unit vertikal yang saat ini semakin membutuhkan peran Penyuluh Perbendaharaan untuk mendukung kinerja Bimbingan Teknis kepada Satker Kementerian Negara/Lembaga. Untuk itu Direktorat Sistem Perbendaharaan terus berkomitmen untuk melaksanakan perekrutan Penyuluh Perbendaharaan bersertifikat dan juga pelaksanaan penyegaran atau upgrading kepada Penyuluh Perbendaharaan bersertifikat yang telah ada.

Kegiatan penyuluhan perbendaharaan sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena sudah sejak lama Ditjen Perbendaharaan telah melaksanakan fungsi ini. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN telah melakukan penyuluhan/sosialisasi/bimtek/konsultasi kepada satker Kementerian Negara/Lembaga mengenai berbagai hal terkait fungsi-fungsi kebendaharaan. Di Kanwil Ditjen Perbendaharaan sudah ada Bidang Pembinaan Perbendaharaan yang salah satu fungsinya adalah juga melakukan penyuluhan. Selanjutnya juga ada bimbingan akuntansi dan pelaporan keuangan pada satker Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pada pembukaan kegiatan Diklat Penyuluh Perbendaharaan pada hari senin tanggal 5 Mei 2014, Direktur Sistem Perbendaharaan dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada jajaran Subdit Pengembangan Profesi dan Program Pensiun dan unit-unit terkait yang sejak awal memprakarsai pembentukan Penyuluh Perbendaharaan hingga akhirnya Direktorat SP dapat melaksanakan kesinambungan program pembentukan tenaga Penyuluh Perbendaharaan melalui mekanisme Diklat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyuluh Perbendaharaan.

Perlu diketahui, pada tahun 2013 Direktorat SP telah melakukan perekrutan Penyuluh Perbendaharaan bersertifikat melalui Diklat Penyuluh Perbendaharaan, yang terbagi menjadi Diklat Penyuluh Perbendaharaan Tk. Dasar dan Tk. Lanjutan dengan tingkat kelulusan 97,7% dari seluruh peserta yang berjumlah 86 orang.

Direktur Sistem Perbendaharaan mengapresiasi kegiatan ini, selain peseta dibekali materi hard comptency juga diberikan soft competency yaitu materi Komunikasi dan Presentattion Skill serta Teknik Consuling. Hal ini tentu menjadi nilai tambah bagi calon penyuluh perbendaharaan. Beliau juga berpesan kepada peserta untuk dapat menjaga kondisi kesehatan dikarenakan diklat yang berlangsung lama dan padatnya materi sehingga peserta dalam kondisi sehat dan semua peserta diharapakan dapat lulus 100%.

Oleh : Ramdani &ndash Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

Liputan Kunjungan Direktur PKN pada Rapat Koordinasi Bank/Pos Persepsi Lingkup KPPN Tanjungpinang
Tanjungpinang, perbendaharaan.go.id - Sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan bank/pos persepsi di tahun 2014, KPPN Tanjungpinang menyelenggarakan acara Rapat Koordinasi Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi,Rabu (16/4), di Hotel Aston Tanjungpinang. Rakor Bank/Pos Persepsi kali ini mengambil tema &ldquoMembangun Sinergi Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara&rdquo.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, para pimpinan 12 bank/pos persepsi mitra kerja KPPN Tanjungpinang, Kepala KPP Pratama Tanjungpinang, Kepala KPP Pratama Bintan, Kepala KPPBC Tanjungpinang, perwakilan Wajib Pajak, dan perwakilan satker PNBP. Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara, Rudy Widodo, bersama tim teknis MPN G2 untuk menyosialisasikan sistem penerimaan negara secara elektronik (MPN G2).

Kepala KPPN Tanjungpinang, Setijo Budi Pramono, pada awal acara melaporkan bahwa kegiatan rapat koordinasi ini bertujuan untuk membangun sinergi yang baik dan berkelanjutan antar Unit Kementerian Keuangan khususnya yang ada di Tanjungpinang dengan bank/pos persepsi mitra kerja KPPN Tanjungpinang terkait pengelolaan penerimaan negara.

Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Didyk Choiroel, menyatakan bahwa KPPN Tanjungpinang merupakan KPPN yang surplus (lebih besar uang yang masuk ke kas negara daripada uang keluar dari kas Negara, red). Apabila dilihat dari jenis penerimaan, penerimaan negara selama Triwulan I 2014 didominasi oleh penerimaan yang berasal dari PPN, PPh, dan Bea Masuk sesuai dengan tipikal kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Dari sisi kepatuhan bank/pos persepsi, beliau menyatakan bahwa selama Triwulan I 2014 tidak ditemukan pelanggaran berat yang dilakukan oleh bank/pos persepsi dan hal ini agar dapat dipertahankan sampai dengan akhir tahun.

Direktur Pengelolaan Kas Negara, Rudi Widodo, dalam paparan selanjutnya, menyampaikan materi sistem penerimaan negara secara elektronik (MPN G2) yang merupakan penyempurnaan sistem MPN dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas data transaksi penerimaan negara. Dengan sistem yang baru ini akan diperoleh manfaat antara lain akuntabilitas, fleksibilitas, kecepatan penguasaan kas, ketersediaan layanan tanpa tergantung waktu dan tempat, dan kepercayaan publik (WTP). Beliau juga menyampaikan bahwa MPN G2 rencananya akan di launching secara resmi pada bulan Juli 2014 dan diharapkan pada akhir tahun ini dapat diikuti oleh seluruh bank/pos persepsi. Pemaparan ini diakhiri dengan demo MPN G2 oleh Tim Teknis MPN G2 dari Subdit PN Direktorat PKN dan BRI.

Pada siang harinya, Direktur Pengelolaan Kas Negara beserta rombongan menyempatkan diri untuk berkunjung ke BRI Cabang Tanjungpinang untuk mencoba secara langsung layanan MPN G2 baik layanan over the counter (teller), ATM, maupun EDC. Dari ketiga jenis layanan yang disediakan oleh BRI semuanya telah siap digunakan oleh para Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor untuk menunaikan kewajibannya kepada negara melalui sistem penerimaan negara secara elektronik (MPN G2).

Oleh: Iwan Dwi Kuswoyo, Kontributor KPPN Tanjungpinang