Jakarta, perbendaharaan.go.id - Tanggal 30 Oktober 1946 Pemerintah Republik Indonesia untuk pertama kalinya mengedarkan Oeang Republik Indonesia (ORI) dan menyatakan uang NICA dan uang Javache Bank sudah tidak berlaku lagi. ORI menjadi kebanggaan dari seluruh rakyat bangsa Indonesia, menjadi lambang kedaulatan bangsa Indonesia dan wujud kepercayaan diri bangsa Indonesia. Semangat perjuangan diawal kemerdekaan itu mengilhami prestasi gemilang disaat ini untuk mewujudkan kemajuan dalam pengelolaan keuangan negara.

Setelah menempuh pembahasan yang alot dari tahun 2006 sampai tahun 2011, Undang-undang mata uang NKRI akhirnya diterbitkan. Mata uang NKRI mempertegas Rupiah telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Bertepatan dengan terbentuknya pemerintahan baru, hari uang tahun 2014 mengambil tema &ldquodengan semangat baru, kita selaraskan gerak kerja kemenkeu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan&rdquo . &ldquoBersama dengan elemen pemerintahan lainya , kementerian keuangan akan berkoordinasi dalam keselarasan gerak langkah menuju kesejahteraan rakyat yang berkeadilan&rdquo kata Menteri Keuangan Bambang P.S. Brojonegoro dalam pidatonya.

Sesaat lagi Asean Economic Community (AEC) 2015, negara Indonesia harus memiliki setrategi jitu untuk meningkatkan daya saing nasional. Pada tahun 2015, apabila AEC tercapai, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN.

Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan menyematkan tanda jasa Satyalencana Karya Satya 30, 20 dan 10 tahun mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono menjadi salah satu penerima tanda jasa Satyalencana Karya Satya 30 tahun. Beberpa kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan mendapatkan penghargaan. KPPN Amlapura mendapatkan penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPPN Yogyakarta dan KPPN Balikpapan mendapatkan peringkat dua dan tiga KPPc. Menteri Keuangan juga memberikan penghargaan kepada kantor-kantor yang termasuk dalam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2014. KPPN Semarang II dan KPPN Bangko merupakan penyandang gelar Wilayah Bebas dari Korupsi dari 12 unit kerja yang mendapatkannya.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Jakarta, Perbendaharaan.go.id - Perkembangan kinerja layanan dan keuangan Badan Layanan Umum yang semakin meningkat perlu didukung dengan fasilitas teknologi informasi untuk mendorong BLU menjadi lebih transparan, akuntabel, dan modern. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum (PPK BLU) tertantang untuk mengembangkan suatu sistem yang terintegrasi. Sistem tersebut adalan BLU Integrated Online System atau BIOS. Pembangunan BIOS dilakukan melalui sinergi antara Direktorat Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum, Direktorat Sistem Perbendaharaan, dan Pusintek Kemenkeu.

BIOS merupakan aplikasi sistem informasi terintegrasi berbasis web yang berisi beberapa modul antara lain modul profil, modul laporan keuangan, modul laporan pembinaan dan pengawasan, modul tarif, modul remunerasi, dan modul penilaian kinerja/key performance indicator. Sebagai tahap awal, modul profil sudah selesai dikembangkan dan secara resmi diluncurkan. Modul profil sendiri berisi informasi umum, informasi khusus, data pegawai, data keuangan, data layanan, monitoring pembinaan, dan monitoring pencapaian KPI dari masing-masing BLU.

Output dari BIOS dimanfaatkan oleh para stakeholders BLU diantaranya Kementerian Keuangan terutama Direktorat PPK BLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, kementerian teknis, dan pihak internal BLU sendiri. Informasi BIOS digunakan sebagai dashboard kinerja layanan dan keuangan sehingga bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen.

Memanfaatkan momentum hari Sumpah Pemuda, maka pada hari Selasa dan Rabu tanggal 28 dan 29 Oktober 2014 dilakukan launching dan edukasi/bimbingan teknis perdana aplikasi BIOS kepada 140 BLU dari seluruh nusantara di gedung Treasury Learning Center, Jalan K.H. Wahid Hasyim Jakarta Pusat. Mengingat kapasitas gedung dan jumlah jaringan komputer yang terbatas maka peserta dibagi dalam dua hari pelaksanaan dengan peserta 70 BLU per hari. Semua peserta yang hadir sangat antusias terlihat dari setiap BLU mengirimkan dua orang pegawainya dan mengikuti keseluruhan acara dari pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 16.15 di sore hari.

&ldquoKita perbaiki cara kita men-submit informasi. Ini adalah salah satu cara kita untuk bisa menjual apa yang sudah Bapak/Ibu semua kerjakan di BLU kepada semua stakeholders,&rdquo kata Djoko Hendratto, Direkur PPK BLU di hadapan peserta dalam arahan pembukaan bimtek.

Setelah pembukaan, acara diawali dengan pre test untuk menguji pemahaman peserta mengenai pengelolaan keuangan BLU secara umum, dilanjutkan dengan pemaparan overview BLU oleh para kasubdit dari Direktorat PPK BLU antara lain M. Syaibani, Muhammad Rusna, Muhammad Yusuf, dan Bayu A.P. Setelah sesi overview BLU, acara dilanjutkan dengan overview BIOS dan post test untuk mengetahui pemahaman peserta atas materi yang sudah diberikan. Sesi setelah istirahat siang didedikasikan khusus untuk praktek input data ke aplikasi BIOS menggunakan data yang sudah dibawa oleh masing-masing peserta sehingga diharapkan setelah mengikuti bimtek ini, setiap BLU sudah dapat mengisi data secara online.

&ldquoMelalui sistem informasi yang sedang kita bangun ini, BLU diajak untuk dikelola layaknya sebuah bisnis dengan tetap mengutamakan pelayanan yang terbaik,&rdquo pesan Direktur PPK BLU menyudahi arahan.

Oleh : Kontributor Direktorat PPK BLU

Ambon, Perbendaharaan.go.id - Melanjutkan proses Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan melakukan kegiatan TOT Change Agent dan Value Gathering, 10 dan 11 Oktober 2014, di Ambon. Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono membuka sekaligus memberikan ceramah umum Nilai-nilai kementerian Keuangan dihadapan para peserta kegiatan tersebut, yang berasal dari Peserta TOT Change Agent Wilayah Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Kegiatan ini dimulai dari Pelaksanaan TOT Change Agent yang dipandu oleh narasumber dari Change Agent Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, peserta diberikan materi mengenai Internalisasi Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan dan Program Budaya Kementerian Keuangan. Pada sesi akhir acara TOT Change Agent, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengukuhkan 62 Peserta TOT Change Agent.

Dalam sambutannya Marwanto menegaskan bahwa Change Agent diharapkan menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik di Instansi masing-masing, &ldquoSampai dengan saat ini berarti Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki tambahan Change Agent baru sebanyak 62 Orang, dimana nantinya Change Agent baru tersebut diharapkan akan menjadi pionir sekaligus penggerak perubahan yang dimulai dengan mind-shifting terhadap pola kerja dan peng-implementasian Nilai-Nilai Kementerian Keuangan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan,&rdquo ucap Marwanto.

Keesokan harinya, acara dilanjutkan dengan kegiatan Value Gathering dengan menampilkan beberapa performance yang apik dan menarik dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, KPPN Ambon, dan KPPN Masohi diantaranya Mars SPAN, Tarian Katreji, Tarian Saureka-reka, dan Tarian Salsa. Selanjutnya, juga terdapat pemaparan simbolisasi Internalisasi pada tiap masing-masing instansi, dan pengukuhan Duta Nilai bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku, KPPN Ambon, dan KPPN Masohi.

Dalam ceramah Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan pada acara value gathering, Dirjen Perbendaharaan berpesan kepada seluruh peserta yang hadir untuk berubah ke arah yang lebih baik, &ldquoPerubahan adalah fenomena yang abadi, dengan adanya Change Agent diharapkan dapat merubah sesuatu dari yang tidak baik menjadi lebih baik di instansi masing-masing. Jadilah intan &ndash intan di unit Anda, ditiru bagi semua orang untuk menjadi lebih baik,&rdquo Ungkap Dirjen Perbendaharaan yang disambut aplaus seluruh peserta Value Gathering.

Pada akhir sambutannya, Dirjen Perbendaharaan berpesan kepada seluruh peserta yang hadir agar menjadi pribadi yang bernilai berlandaskan Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan, &ldquoSeluruh peserta value gathering saya berpesan, Jadilah Insan Perbendaharaan yang mempunyai nilai, karena pribadi bernilai akan menghasilkan kinerja bernilai.&rdquo pungkas Dirjen Perbendaharaan mengakhiri ceramah umumnya.

Oleh : Imam Saroni, Novri HS Tanjung, dan Tino AW &ndash Tim Media Center Ditjen PBN

Makassar, perbendaharaan.go.id - Dirjen Perbendaharaan memberikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan BI wilayah 1 (Sulawesi, Maluku, papua) yang telah melakukan kerjasama strategis berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan(Sulsel). &ldquoInformasi yang akurat dan terkini saat ini menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan petunjuk dalam pengambilan kebijakan&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono. Dan sebaliknya dengan data yang dihimpun, dapat diketahui sebuah kebijakan yang dilaksanakan telah memberikan pengaruh positif atau negatif.

Kerjasama pertukaran data antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan (sulsel) dan BI Sulsel merupakan mempunyai posisi strategis. Kanwil Ditjen Perbendaharaan saat ini mempunyai amanah sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Sebagai treasury manager semua data dan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran negara masuk dalam database Ditjen Perbendaharaan. Data dan Informasi ini perlu diolah dan diperkaya dengan data-data external seperti dari Bank Indonesia dan BPS sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat. &ldquopertukaran data ini dapat meningkatkan kapasitas SDM kedua belah pihak dibidang statistic, bidang ekonomi dan treasury &rdquo tambah Kakanwil Sulsel Alfiker Siringoringo.

Saat ini Ditjen Perbendaharaan menerapkan sebuah sistem yang menggambarkan informasi berupa data realtime dan single database, sistem tersebut adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Tentunya penerapan sistem baru ini memerlukan perubahan mindset bukan saja internal Kementerian Keuangan, namun juga pada sisi pemangku kepentingan. Database yang terpusat dan realtime memeberikan nilai tambah pada pengelolaan dan pengolahan data yang dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Informasi yang dihasilkan oleh system baru ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemajuan masyarakat luas.

Oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan & Kontributor Foto Kanwil Sulsel

Ambon, perbendaharaan.go.id - Memberikan motivasi dan memompa semangat para pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku , Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono melakukan kunjungan kerja ke Kota musik Ambon. Dengan komposisi pegawai yang lebih dari separuh pegawainya adalah ibu-ibu yang tidak lagi muda, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku mampu mengemban tugas sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah.

Perubahan menuju arah yang lebih baik menjadi hal yang niscaya terjadi, setiap orang saat ini saling berpacu meningkatkan kapasitasnya agar menjadi lebih unggul. &ldquojangan kita menghindari sebuah tantangan, karena ketika kita menghindari satu tantangan suatu saat tantangan lain itu akan datang&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono. Sinergi diantara pegawai dan saling bantu membantu melaksanakan tugas dapat mempermudah pekerjaan sehari-hari.

Kemajuan komunikasi saat ini membuat apa yang terjadi di satu tempat seperti di kantor pusat Jakarta dapat segera diketahui oleh kantor daerah. Tidak ada lagi batasan penyebaran informasi, apa yang terjadi di daerah dalam waktu beberapa jam bisa direspon langsung oleh kantor pusat. Kinerja yang optimal dari seluruh pegawai di daerah terpantau oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan.

Kemajuan sistem informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan data dari pemerintah daerah dan sumber data lain. Spending review dan Kajian Fiskal Regional (KFR) merupakan hasil akhir olahan data-data tersebut. Saat ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan merupakan representasi Kementerian Keuangan di daerah yang harus mampu melakukan pekerjaan yang bersifat analytical dan sekaligus melaksanakan pekerjaan clerical.

Oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan