Ambon, Perbendaharaan.go.id - Melanjutkan proses Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan melakukan kegiatan TOT Change Agent dan Value Gathering, 10 dan 11 Oktober 2014, di Ambon. Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono membuka sekaligus memberikan ceramah umum Nilai-nilai kementerian Keuangan dihadapan para peserta kegiatan tersebut, yang berasal dari Peserta TOT Change Agent Wilayah Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Kegiatan ini dimulai dari Pelaksanaan TOT Change Agent yang dipandu oleh narasumber dari Change Agent Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, peserta diberikan materi mengenai Internalisasi Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan dan Program Budaya Kementerian Keuangan. Pada sesi akhir acara TOT Change Agent, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengukuhkan 62 Peserta TOT Change Agent.

Dalam sambutannya Marwanto menegaskan bahwa Change Agent diharapkan menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik di Instansi masing-masing, &ldquoSampai dengan saat ini berarti Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki tambahan Change Agent baru sebanyak 62 Orang, dimana nantinya Change Agent baru tersebut diharapkan akan menjadi pionir sekaligus penggerak perubahan yang dimulai dengan mind-shifting terhadap pola kerja dan peng-implementasian Nilai-Nilai Kementerian Keuangan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan,&rdquo ucap Marwanto.

Keesokan harinya, acara dilanjutkan dengan kegiatan Value Gathering dengan menampilkan beberapa performance yang apik dan menarik dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, KPPN Ambon, dan KPPN Masohi diantaranya Mars SPAN, Tarian Katreji, Tarian Saureka-reka, dan Tarian Salsa. Selanjutnya, juga terdapat pemaparan simbolisasi Internalisasi pada tiap masing-masing instansi, dan pengukuhan Duta Nilai bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku, KPPN Ambon, dan KPPN Masohi.

Dalam ceramah Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan pada acara value gathering, Dirjen Perbendaharaan berpesan kepada seluruh peserta yang hadir untuk berubah ke arah yang lebih baik, &ldquoPerubahan adalah fenomena yang abadi, dengan adanya Change Agent diharapkan dapat merubah sesuatu dari yang tidak baik menjadi lebih baik di instansi masing-masing. Jadilah intan &ndash intan di unit Anda, ditiru bagi semua orang untuk menjadi lebih baik,&rdquo Ungkap Dirjen Perbendaharaan yang disambut aplaus seluruh peserta Value Gathering.

Pada akhir sambutannya, Dirjen Perbendaharaan berpesan kepada seluruh peserta yang hadir agar menjadi pribadi yang bernilai berlandaskan Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan, &ldquoSeluruh peserta value gathering saya berpesan, Jadilah Insan Perbendaharaan yang mempunyai nilai, karena pribadi bernilai akan menghasilkan kinerja bernilai.&rdquo pungkas Dirjen Perbendaharaan mengakhiri ceramah umumnya.

Oleh : Imam Saroni, Novri HS Tanjung, dan Tino AW &ndash Tim Media Center Ditjen PBN

Makassar, perbendaharaan.go.id - Dirjen Perbendaharaan memberikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan BI wilayah 1 (Sulawesi, Maluku, papua) yang telah melakukan kerjasama strategis berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan(Sulsel). &ldquoInformasi yang akurat dan terkini saat ini menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan petunjuk dalam pengambilan kebijakan&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono. Dan sebaliknya dengan data yang dihimpun, dapat diketahui sebuah kebijakan yang dilaksanakan telah memberikan pengaruh positif atau negatif.

Kerjasama pertukaran data antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan (sulsel) dan BI Sulsel merupakan mempunyai posisi strategis. Kanwil Ditjen Perbendaharaan saat ini mempunyai amanah sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Sebagai treasury manager semua data dan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran negara masuk dalam database Ditjen Perbendaharaan. Data dan Informasi ini perlu diolah dan diperkaya dengan data-data external seperti dari Bank Indonesia dan BPS sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat. &ldquopertukaran data ini dapat meningkatkan kapasitas SDM kedua belah pihak dibidang statistic, bidang ekonomi dan treasury &rdquo tambah Kakanwil Sulsel Alfiker Siringoringo.

Saat ini Ditjen Perbendaharaan menerapkan sebuah sistem yang menggambarkan informasi berupa data realtime dan single database, sistem tersebut adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Tentunya penerapan sistem baru ini memerlukan perubahan mindset bukan saja internal Kementerian Keuangan, namun juga pada sisi pemangku kepentingan. Database yang terpusat dan realtime memeberikan nilai tambah pada pengelolaan dan pengolahan data yang dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Informasi yang dihasilkan oleh system baru ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemajuan masyarakat luas.

Oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan & Kontributor Foto Kanwil Sulsel

Ambon, perbendaharaan.go.id - Memberikan motivasi dan memompa semangat para pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku , Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono melakukan kunjungan kerja ke Kota musik Ambon. Dengan komposisi pegawai yang lebih dari separuh pegawainya adalah ibu-ibu yang tidak lagi muda, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku mampu mengemban tugas sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah.

Perubahan menuju arah yang lebih baik menjadi hal yang niscaya terjadi, setiap orang saat ini saling berpacu meningkatkan kapasitasnya agar menjadi lebih unggul. &ldquojangan kita menghindari sebuah tantangan, karena ketika kita menghindari satu tantangan suatu saat tantangan lain itu akan datang&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono. Sinergi diantara pegawai dan saling bantu membantu melaksanakan tugas dapat mempermudah pekerjaan sehari-hari.

Kemajuan komunikasi saat ini membuat apa yang terjadi di satu tempat seperti di kantor pusat Jakarta dapat segera diketahui oleh kantor daerah. Tidak ada lagi batasan penyebaran informasi, apa yang terjadi di daerah dalam waktu beberapa jam bisa direspon langsung oleh kantor pusat. Kinerja yang optimal dari seluruh pegawai di daerah terpantau oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan.

Kemajuan sistem informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan data dari pemerintah daerah dan sumber data lain. Spending review dan Kajian Fiskal Regional (KFR) merupakan hasil akhir olahan data-data tersebut. Saat ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan merupakan representasi Kementerian Keuangan di daerah yang harus mampu melakukan pekerjaan yang bersifat analytical dan sekaligus melaksanakan pekerjaan clerical.

Oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Mamuju, perbendaharaan.go,id &ndash Dirjen Perbendaharaan meresmikan operasionalisasi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sekaligus melakukan kunjungan kerja untuk bertemu dengan semua pegawai di KPPN Mamuju dan Kantor Wilayah DJPBN Prov. Sulbar (08/10).

Layanan Ditjen Perbendaharaan di Provinsi Sulbar telah berjalan sejak dua tahun setelah dibentuknya provinsi Sulbar yaitu tepatnya tahun 2006. Pelayanan itu dilaksanakan oleh KPPN Mamuju. Hadirnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulbar sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan.

Beroperasinya layanan yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar telah membawa percepatan terhadap pembangunan. &ldquoPercepatan yang berkaitan dengan keuangan telah mendorong mekanisme pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan menjadi lebih baik &ldquo kata Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh dalam sebuah testimoninya. Disisi teknis operasional, Kanwil Prov. Sulbar dan KPPN Mamuju mendapatkan apresiasi yang tinggi oleh pemerintah daerah provinsi Sulawesi barat. &ldquoBentuk pelayanan yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi contoh dan acuan satuan kerja pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang lain termasuk di Sulawesi Sulawesi barat&rdquo kata Sekda Sulawesi Barat Nur Alam Tahir.

Spending review dan Kajian Fiskal Regional merupakan tugas baru Ditjen Perbendaharaan yang membutuhkan koordinasi internal dan dengan pihak external. Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjadi lebih strategis dengan melakukan analisis terhadap aktifitas fiscal yang dilakukan di daerah. Hasil analisis tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu alat untuk melihat lebih dalam terhadap pengelolaan keuangan daerahnya. Hubungan mutualisme inilah yang diharapkan tetap terjalin harmonis mendukung pelaksanaan tugas masing-masing

Dikesempatan selanjutnya Dirjen Perbendaharaan menemui langsung para pegawai dilingkungan Kanwil Ditjen Perbendaraan Prov. Sulbar. Berbincang langsung dengan beberapa petugas dari satuan kerja yang sedang mengantar SPM dan Rekonsiliasi tak luput dari perhatiannya. &ldquosebuah kebahagiaan bagi kami semua pegawai, Bapak Dirjen berkenan berkunjung&rdquo kata Catur Ariyanto Widodo, PLT Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. SulBar.

Implementasi SPAN membawa situasi baru pada pelaksanaan penyerapan anggaran. Kendala di lapangan terkait dengan pelaksanaan SPAN harus disikapi dengan tepat. &ldquoSPAN dilakukan oleh mesin, jadi pada saat implementasi dibutuhkan pendampingan yang bagus dari KPPN kepada Satker&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono. Tentunya Ditjen Perbendaharaan telah menyiapkan peningkatan kompetensi SDM untuk melaksanakan SPAN. Dalam pengembangan SDM, Ditjen Perbendaharaan secara konsisten membangun sistem dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam pola mutasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

Oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono meresmikan KPPN Khusus Penerimaan, Rabu (1/10), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Pembentukan KPPN Khusus Penerimaan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2012 Tanggal 6 Nopember 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam presentasinya Plt. KPPN Khusus Penerimaan, Widhia Arie Prajoga Wijata menyampaikan bahwa tugas KPPN Khusus Penerimaan adalah melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan mitra kerja KPPN Khusus Penerimaan adalah biller (DJA, DJP dan DJBC), Bank/Pos Persepsi serta Satuan kerja dan pihak ketiga yang akan mengajukan konfirmasi.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa KPPN Khusus Penerimaan sebagai unit baru dihadapkan pada tantangan peningkatan penerimaan Negara dan peningkatan kualitas, akurasi dan validitas data penerimaan. Dirjen Perbendaharaan menambahkan, sebagai unit yang baru lahir, jajaran KPPN Khusus Penerimaan memegang kendali navigasi awal. &ldquoSaat ini jajaran KPPN Khusus Penerimaan ibarat akan memanah, pergeseran setiap derajatnya akan berpengaruh terhadap tercapai atau tidaknya target yang ditentukan nantinya,&rdquo ujar Marwanto.

Secara simbolis peresmian dilakukan Dirjen Perbendaharaan dengan pembukaan tirai papan nama KPPN Khusus Penerimaan. Kemudian Dirjen Perbendaharaan melakukan pemotongan tumpeng di dalam ruangan KPPN Khusus Penerimaan disaksikan oleh para Direktur dan Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan.

Sedikit berbeda dengan KPPN lainnya, secara struktur organisasi KPPN Khusus Penerimaan bertanggung jawab secara teknis dan fungsi langsung kepada Direktur PKN. Sedangkan secara organisasitoris dan administratif, KPPN Khusus Penerimaan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Dirjen Perbendaharaan melantik Kepala KPPN Khusus Penerimaan, Andi Kaerudin bersama empat orang pejabat eselon IV. Para pejabat yang dilantik selanjutnya akan menjadi pejabat definitf di KPPN Khusus Penerimaan.

Oleh : Novri H.S.T dan Rakhmat Raharjo

Balikpapan, perbendaharaan.go.id &ndash Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Kementerian Keuangan kembali digelar pada Tahun ini. Tiga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menjadi wakil Ditjen Perbendahraan dalam penilaian di tingkat Kementerian Keuangan. Tiga nominator KPPc tersebut yaitu, KPPN Yogyakarta, KPPN Balikpapan dan KPPN Amlapura.

Tim Penilai Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Kementerian Keuangan telah menuntaskan penilaiannya pada tiga KPPN tersebut. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Setjen Kementerian keuangan Charmeida Tjokrosuwarno menyampaikan, penilaian KPPc merupakan ajang tahunan di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun demikian, Charmeida menekankan bahwa ajang ini bukan sekedar lomba untuk mencari pemenang. Menurutnya, inilah bukti bahwa Kementerian Keuangan senantiasa menjaga dan memelihara kelanjutan reformasi birokrasi melalui kompetisi pelayanan public. Ia menambahakan, kepercayaan public akan diraih dengan pelayanan yang memenuhi harapan public.

"Acara penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian merupakan "the truth moment" untuk mengetahui tingkat kepuasan atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan" ungkap Charmeida Tjokrosuwarno selaku ketua tim.

Prosesi penilaian pada setiap KPPN dilakukan melalui presentasi dari Kepala KPPN, audiensi dengan para stakeholders serta penilaian sarana dan prasarana kantor secara langsung. Para nominator bersaing dalam menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima bagi stakeholders. Kenyamanan ruang kerja dan pelayanan, kejelasan bisnis proses, kepastian janji layanan, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berbagai inovasi yang memudahkan stakeholders menjadi andalan masing-masing KPPN dalam meraih gelar KPPc Kementerian Keuangan.

Hasil penilaian KPPc Kementerian Keuangan Tahun 2014 akan disampaikan dalam upacara Hari Oeang pada bulan Oktober 2014. Momen tersebut menjadi salah satu bentuk kompetisi positif bagi setiap unit instansi pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan untuk terus meningkatkan mutu pelayananya kepada para pemangku kepentingan.

oleh : Tim Media Center DItjen Perbendaharaan

Liputan Pembukaan Pembekalan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2014
Jakarta-Perbendaharaan.go.id &ndash Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengadakan Kegiatan Pembekalan Pejabat Eselon IV tahun 2014 yang diselenggarakan mulai tanggal 22 s.d 27 September 2014, di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 187 Pejabat Eselon IV yang menduduki jabatan baru dari seluruh Indonesia.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan kemampuan teknis perbendaharaan para pejabat Eselon IV dalam melaksanakan tugas dan fungsi di unitnya masing-masing, &ldquoKegiatan Pembekalan Pejabat Eselon IV Ditjen Perbendaharaan tahun 2014 menekankan pada dua aspek materi yaitu hard competency yang berisi materi teknis perbendaharaan, dan materi soft competency yang menekankan aspek pembangunan kompetensi kepemimpinan, dan manajerial,&rdquo ujar Kepala Pengembangan Pegawai, Teguh Dwi Nugroho.

Selain penyajian materi di dalam kelas, peserta diajak mengalami langsung pekerjaan yang akan mereka hadapi nanti dengan bermain peran (role play) pada acara pembekalan, &ldquoHal ini merupakan konsep baru kegiatan pembekalan, peserta pada sesi ini akan diberi materi bertemakan implementasi Aplikasi SPAN, dengan adanya metode role play ini, diharapkan para peserta mampu mengetahui proses bisnis Implementasi SPAN di unit/ Kantor masing-masing,&rdquo imbuh Teguh.

Selanjutnya, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana membuka acara pada kegiatan tersebut, sekaligus memberikan ceramah umum. &ldquoSungguh saya merasa sangat senang hadir di tengah-tengah Bapak/ Ibu Pejabat Eselon IV kegiatan pembekalan, calon pemimpin masa depan yang merupakan sebagai strategic partner dalam pengejawantahan visi, misi, strategi kebijakan Ditjen Perbendaharaan pada masing-masing unit Eselon II Ditjen Perbendaharaan.&rdquo Ungkap Sesditjen Perbendaharaan, Haryana.

Pada ceramah umum yang dibawakannya, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa ada lima hal tantangan perubahan di masa depan pada Ditjen Perbendaharaan yaitu: Pertama, modernisasi sistem dan proses bisnis pencairan dana dan penerimaan negara yang berbasis teknologi informasi, Kedua, pengelolaan kas negara secara end-to-end dilakukan dengan optimalisasi koordinasi kebijakan cash management-debt management-bank sentral melalui asset-liability committe (ALCO), Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dilakukan melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, integrasi sistem dan standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah, Keempat, pengelolaan investasi pemerintah yang bersumber dari APBN yang saat ini masih tersebar dan kebijakannya bersifat parsial dan saling tumpang tindih perlu segera diperjelas mandat dan kewenangannya, dan Kelima, pembinaan pengelolaan BLU oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan diperluas tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangannya saja, tetapi juga proses penganggarannya.

Pada kesempatan tersebut, Sesditjen Perbendaharaan juga mengingatkan peran pembinaan pelaksanaan anggaran di Kanwil dan peran manajemen satker di KPPN akan menjadi lebih dominan di masa yang akan datang, &ldquoPeran-peran tersebut diterjemahkan sebagai upaya optimalisasi fungsi yang dilaksanakan paling tidak dengan dua cara. Pertama, intensifikasi, yaitu dengan mengintensifkan apa yang telah kita laksanakan dan telah kita capai selama ini, dan kedua adalah dengan ekstensifikasi. Yaitu dengan memperluas target pelaksanaan tugas dan fungsi kita yang selama ini berfokus kepada K/L dan sektoral.&rdquo imbuh Sesditjen Perbendaharaan.

Pada akhir ceramahnya, Haryana berpesan kepada seluruh peserta yang hadir untuk senantiasa memahami posisi kita sebagai pejabat Ditjen Perbendaharaan, &ldquoDirektorat Jenderal Perbendaharaan dalam dinamika perubahan yang ada saat ini dan akan terus terjadi di masa depan. Untuk itu, mari kita berubah menjadi insan yang lebih baik, dengan integritas tinggi dan kompetensi yang selalu berkembang. Kita perbaiki orientasi berfikir dan cara bekerja, serta bulatkan tekad untuk memberikan darma bakti kita yang terbaikkepada negara dan rakyat Indonesia. Dengan izin Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita dan generasi penerus kita akan turut menikmati hasilnya,&rdquo pungkas Sesditjen Perbendaharaan.
Oleh: Imam, Novri, Sugeng dan Tino (Tim Media Center DJPBN)

Liputan Kunjungan Wakil Menteri Keuangan II ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku Utara
Maluku Utara, Perbendaharaan.go.id--Suatu kebanggaan bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara untuk dapat disambangi oleh Wakil Menteri Keuangan II, Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro, disela-sela kesibukan beliau mewakili Menteri Keuangan untuk menyampaikan Keynote Speech dalam acara Seminar Nasional dan Sidang Pleno XVII Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang digelar di Ternate pada tanggal 3 &ndash 5 September 2014. Kesempatan langka ini betul-betul dimanfaatkan oleh tidak hanya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara tetapi juga seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara untuk dapat bertatap muka secara langsung dan mendengarkan arahan beliau selaku pimpinan Kementerian Keuangan.

Selesai menyampaikan Keynote Speech, Pak Bambang &ndash begitu beliau biasa disapa &ndash dengan gayanya yang dinamis bergegas menuju Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara dimana seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara telah siap menyambut. Dengan didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sulaimansyah, Pak Bambang menyapa dengan hangat seluruh pegawai Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Uta yang ada. Sambil memantau kondisi ruang kerja dan fasilitas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Pak Bambang antusias mendengarkan pemaparan Sulaimansyah terkait layanan dan fasilitas yang disediakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara dalam rangka terus menerus meningkatkan kinerja layanan kepada para pemangku kepentingan. Salah satu hal yang baru adalah dengan menyediakan layanan Dashboad Kanwil yang memudahkan Satker dalam mengakses pembuatan Kode Billing MPN G2 secara mandiri hanya dengan satu kali klik. Hal ini, menurut Pak Bambang adalah sebagai wujud peran aktif Kanwil Perbendaharaan dalam percepatan penerimaan negara walau diperkirakan tahun ini tidak akan tercapai target.

Pada kesempatan ini, Sulaimansyah melaporkan perkembangan keuangan dan perekonomian daerah di Maluku Utara serta strategi-strategi apa yang telah dan akan diambil oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada khususnya untuk dapat lebih berperan meningkatkan perekonomian daerah sebagai perwujudan peran kanwil sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinisi Maluku Utara, Sulaimansyah juga menyampaikan profil Kementerian Keuangan di Provinisi Maluku Utara dimana terdapat 257 pegawai Kementerian Keuangan tersebar di 11 Kantor Vertikal Kementerian Keuangan.

Dalam arahannya Pak Bambang mengingatkan kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara untuk selalu bersemangat dan menjaga motivasi dalam bekerja karena kontribusi setiap pegawai akan mendapat perhatian dari pimpinan. Jangan sampai lokasi Maluku Utara yang relative jauh dari Jakarta menurunkan etos kerja yang dimiliki. Pegawai Kementerian Keuangan di Maluku Utara harus bisa mengantisipasi Maluku Utara 2 &ndash 3 tahun kedepan dimana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Morotai akan semakin berkembang dan menuntut kesiapan Kementerian Keuangan dalam mengamankan Penerimaan Negara di kawasan tersebut.

Secara khusus Pak Bambang mengingatkan pentingnya peran Kementerian Keuangan dalam meningkatkan perekonomian daerah dengan cara berperan aktif dalam pembinaan keuangan daerah. &ldquoKanwil Ditjen Perbendaharaan harus bisa menjadi Adviser bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD&rdquotegas pria kelahiran Jakarta, 3 Oktober 1966 ini. Menanggapi hal tersebut, Sulaimansyah menyampaikan bahwa saat ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara telah melakukan langkah-langkah pembinaan keuangan daerah melalui berbagai kegiatan seperti pendampingan penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, Workshop Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Workshop Akuntansi Berbasis Akrual.

Layaknya seorang bapak kepada anak-anaknya, Pak Bambang berkenan mendengarkan curahan hati pegawai Kementerian Keuangan di Maluku Utara. Berbagai keluhan yang disampaikan para pegawai mulai dari isu-isu terkini Kementerian Keuangan semisal wacana reorganisasi Kementerian Keuangan hingga masalah kesejahteraan pegawai berkenaan dengan biaya kemahalan di Provinsi Maluku Utara ditanggapi oleh Pak Bambang dengan lugas dan penuh empati.

Kunjungan Wakil Menteri Keuangan II diakhiri dengan foto bersama seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang hadir. Pak Bambang secara pribadi mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang telah diberikan oleh seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara, Perbendaharaan.go.id--Suatu kebanggaan bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara untuk dapat disambangi oleh Wakil Menteri Keuangan II, Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro, disela-sela kesibukan beliau mewakili Menteri Keuangan untuk menyampaikan Keynote Speech dalam acara Seminar Nasional dan Sidang Pleno XVII Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang digelar di Ternate pada tanggal 3 &ndash 5 September 2014. Kesempatan langka ini betul-betul dimanfaatkan oleh tidak hanya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara tetapi juga seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara untuk dapat bertatap muka secara langsung dan mendengarkan arahan beliau selaku pimpinan Kementerian Keuangan.