Liputan Hasil Penilaian Kajian Fisal Regional
Nusa Dua, perbendaharaan.go.id &ndash Mengemban tugas dan fungsi baru, seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan penyusunan Kajian Fiskal Regional Semester I Tahun 2013. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan penilaian terbaik dalam kategori Kelompok I (Kanwil Besar). Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan penilaian terbaik dalam kategori Kelompok II (Kanwil Sedang). Sedangkan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali mendapatkan penilaian terbaik dalam kategori Kelompok III (Kanwil Kecil). Hal tersebut disampaikan Tim Penilai dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dalam Rapimtas Ditjen Perbendaharaan di Nusa Dua Bali, belum lama ini.

Tim Penilai yang dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana &ndash Setditjen Perbendaharaan, Didyk Choiroel menyampaikan bahwa guna meningkatkan kualitas dan semangat dalam penyusunan KFR, dilakukan penilaian dan penyusunan peringkat terhadap KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Penilaian dilakukan berdasarkan empat komponen, yaitu: Ketepatan waktu penyampaian dengan bobot 20 persen, kelengkapan dan komprehesifitas data dengan bobot 40 persen, metodologi penulisan dan kualitas analisis data dengan bobot 30 persen, serta estetika dan informasi tampilan dengan bobot 10 persen.

Menurut Tim Penilai yang terdiri dari tujuh orang pejabat lingkup Kantor Pusat, meskipun pada beberapa Kanwil telah melakukan analisis secara sektoral, namun belum seluruhnya menyajikan analisis fiskal pada sektor ekonomi terpilih. Menurutnya, perlu dilakukan analisis tersebut, misalnya dengan mengacu kepada sektor yang dominan (dari data PDRB sektoral) dan membandingkannya dengan kebijakan fiskal dan alokasi anggaran pada sektor-sektor ekonomi tersebut. Selain itu, masih banyak KFR yang hanya mencantumkan angka-angka indeks tanpa ada elaborasi mengenai makna dari angka tersebut, maupun analisis lanjutan mengenai dampak dari indikasi-indikasi yang tercermin dari angka tersebut.

Penyusunan KFR merupakan bagian dari penajaman fungsi baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut dilandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012. Selanjutnya, KFR tersebut ddapat digunakan menjadi bahan pertimbanagn dalam pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah maupun pusat.

Hasil Penilaian selengkapnya:

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN
Nusa Dua, perbendaharaan.go.id &ndash Ada yang sangat menarik untuk disimak di akhir perhelatan Rapat Pimpinan Terbatas Ditjen Perbendaharaan, Jum&rsquoat (30/8) lalu. Setelah menutup Rapimtas, Dirjen Perbendaharaan, Agus Suprijanto secara khusus menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bentuk kesepakatan kedua kementerian tersebut dilakukan untuk menyelesaikan piutang negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) pada BUMN senilai Rp. 10,9 trilyun.

&ldquoPada hari ini, kita semua akan menjadi sejarah sinergi antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan BUMN,&rdquo jelas Agus Suprijanto dihadapan para Direksi BUMN, Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan, para pejabat eselon II Ditjen Perbendaharaan dan pejabat Kementerian BUMN. Agus melanjutkan, &ldquoLatar belakang yang mendorong perlunya penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian BUMN adalah bahwa sampai dengan Juni 2013, total dana yang disalurkan Pemerintah mencapai Rp 55,1 triliun kepada 63 BUMN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 BUMN mengalami kesulitan keuangan.&rdquo

Beberapa faktor lambatnya penyelesaian piutang negara yang dimaksud Dirjen Perbendaharaan sulitnya BUMN disebabkan antara lain adanya kesulitan BUMN dalam menyusun Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan (RPKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta keterbatasan informasi yang dimiliki BUMN untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian piutang negara menjadi alasan selanjutnya. Namun yang paling menjadi sorotan dalam Nota Kesepahaman tersebut adalah belum optimalnya komitmen manajemen BUMN dalam menyelesaikan kewajiban kepada Pemerintah.

&ldquoProses yang cukup panjang, sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 7 tahun, dalam penyelesaian piutang negara pada BUMN memerlukan perhatian serius kita bersama,&rdquo tegas Agus Suprijanto yang pada esok harinya (1/9) meletakkan jabatan sebagai Dirjen Perbendaharaan. Menurutnya, sebuah sinergi menjadi penting dilakukan antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan BUMN perlu dilakukan karena utang kepada Pemerintah tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi BUMN, seperti menjadi tidak bankable dan sulit mengembangkan usahanya dengan cepat.

Hal ini diamini oleh Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN, Wahyu Hidayat. Dalam paparannya, pejabat eselon I Kementerian BUMN yang memegang kendali restrukturisasi seluruh BUMN tersebut menyatakan bahwa selama ini penyelesaian piutang negara seperti jalan di tempat. Kendala yang ditemuinya sejak masih bekerja di Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Ditjen Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan antara lain masih terbatasnya skema penyelesaian piutang negara, hingga rendahnya komitmen BUMN dalam menyelesaikan piutang negara tersebut.

Wahyu Hidayat berharap dengan dimasukkannya proses penyelesaian piutang negara sebagai salah satu key performance indicator (KPI) dalam melaksanakan business plan BUMN yang bersangkutan, diharapkan BUMN akan lebih berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya karena akan berpengaruh dalam kinerja manajeman yang disepakati bersama dan dituangkan dalam suatu Kontrak Manajemen. Dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, para Direksi BUMN menandatangani Surat Pernyataan Komitmen sebagai bentuk keseriusan perusahaan dalam menyelesaikan piutang negara.

Hingga saat ini, proses penyelesaian piutang negara melalui empat skema sesuai PMK No. 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) dan Perjanjian Pinjaman RDI pada BUMN/Perseroan Terbatas yaitu penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, Penyertaan Modal Negara (PMN) dan penghapusan dilakukan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Masih tersisa 26 BUMN dalam proses restrukturisasi utang dengan total tunggakan kurang lebih Rp10,9 triliun atau mencapai 18,8% dari total Piutang Negara kepada BUMN.

Dalam berbagai kesempatan, Direktur Sistem Manajemen Investasi, Ari Wahyuni meminta jajarannya untuk menginventarisir permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelesaian piutang negara tersebut.Kerjasama antara Direktorat SMI dengan pihak terkait seperti Biro Hukum dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman, menurutnya merupakan sebuah terobosan yang perlu dijaga dengan action plan lanjutan. (TWP)

Liputan Rapimtas Ditjen Perbendaharaan
Nusa Dua, perbendaharaan.go.id &ndash Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto mengajak jajarannya untuk menuntaskan berbagai program dan kebijakan strategis Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapimtas Ditjen Perbendaharaan yang diselenggarakan pada tanggal 29 &ndash 31 Agustus 2013. Pesan tersebut menjadi sangat berarti, mengingat saat itu merupakan penghujung masa jabatan Agus Suprijanto sebelum dirinya memasuki masa purnabhakti.

Menurut Agus Suprijanto, berbagai perubahan dalam organisasi Ditjen Perbendaharaan dalam rangka penajaman fungsi dan revitalisasi fungsi Ditjen Perbendaharaan tentunya memerlukan perubahan budaya (cultural change) di seluruh lini organisasi. Perubahan budaya ini memerlukan peran pimpinan, khususnya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia, dalam mengawal perubahan mindset yang akan dihadapi oleh para pegawai.

Berbagai isu strategis menjadi pokok pembahasan Rapimtas kali ini. Tahapan implementasi penataan organisasi Kantor Vertikal sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012. Kajian fiskal regional merupakan salah satu contoh bahwa Ditjen Perbendaharaan saat ini sedang bertransformasi dari organisasi yang dominan klerikal menjadi suatu organisasi yang dominan analitis, dari organisasi yang reaktif menjadi proaktif dan organisasi yang peningkatan kapasitas pegawainya selama ini digerakkan oleh organisasi (institutional-driven capacity building) menjadi organisasi yang mampu melakukan berbagai inovasi yang digerakkan dari diri sendiri (self-driven capacity building).

Terkait LKPP Tahun 2012, BPK telah memberikan opini terhadap LKPP Tahun 2012 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Target LKPP dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum bisa tercapai tahun ini. Dalam kesempatan tersebut, Agus Suprijanto mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas usaha jajarannya, baik di pusat maupun di daerah yang telah berusaha keras. Agus berharap untuk mencapai target LKPP WTP bisa tercapai pada tahun 2014 nanti.

Sementara itu, dalam aspek transformasi perbendaharaan yang sangat berkaitan dengan SPAN, Direktorat Transformasi Perbendaharaan sedang dalam penyelesaian Project SPAN yang memasuki tahapan piloting, training dan rencana roll out pada akhir tahun 2013. Di akhir masa jabatannya sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto tidak bisa menyaksikan proses bisnis dan aplikasi SPAN berjalan. Namun demikian, Agus tetap merasa bangga dan puas atas kerja sama jajarannya yang telah mengantarkan proses SPAN sudah sampai ke tahap akhir. Agus juga meminta Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan seluruh Direktur serta para Kepala Kanwil dapat mendukung penuh kesuksesan SPAN ini.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Demand Identification KSP 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan Djoko Hendratto memberikan welcoming remarks pada acara kick off meeting pelaksanaan Demand Identification Knowledge Sharing Program (KSP) 2013 Senin (19/8), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Dalam sambutannya Djoko Hendratto menyampaikan bahwa fase demand identification merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan KSP 2013, dimana dalam tahapan ini dilaksanakan diskusi dan pengumpulan data terkait beberapa topik yang terkait di bidang sosial ekonomi yang menjadi penelitian bersama (join research) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan.

Demand identification dilaksanakan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 19-22 Agustus 2013 bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh 14 orang ahli dari Korea yang sebagaian besar merupakan peneliti dan pengajar senior (professor) dari beberapa universitas ternama di Korea Selatan dan dipimpin oleh DR. Okyu Kwon (former prime minister of Korea), sedangkan para pejabat Indonesia yang terlibat dalam penelitian ini berasal dari beberapa instansi pemerintah antara lain, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal), Bank Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Kesehatan, serta Otoritas Jasa Keuangan.

Sejak tahun 2011 Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan KSP, melalui penelitian bersama ini diharapkan kedua negara mendapatkan masukan-masukan berharga untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi melalui sharing pengalaman pembangunan yang dialami Korea Selatan, selain itu diharapkan pula kerja sama antara kedua negara juga senantiasa dapat ditingkatkan.

Oleh : Imbiyono - Kontributor Kantor Pusat

Liputan Soft Launching SPAN
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sekjen Kementerian Keuangan K. A. Badaruddin melakukan pemotongan nasi tumpeng sebagai simbol dari Soft Launching SPAN, Senin (19/8), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Setelah menjalani masa pengembangan selama lebih dari empat tahun, SPAN kini memasuki tahap awal implementasi, yaitu tahap awal induksi dengan proses uji coba (piloting process). Piloting process SPAN tersebut akan melibatkan unit Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II, KPPN Jakarta VI, Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yangmengelola Data Base Administrator (DBA), serta Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaa dan Ditjen Anggaran.

Dalam sambutan pembuka, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang TI, Bobby A.A. Nazief menyampaikan bahwa momentum ini dimaknai dengan dua hal. Hal pertama adalah keberhasilan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan reformasi system. Hal kedua adalah kewajiban Kementerian Keuangan secara bersama untuk menjaga hasil ini sehingga betul-betul memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama K. A. Badaruddin menyampaikan, &ldquosejak awal pengembangannya, SPAN dimaksudkan untuk menjadi alat utama dalam kebijakan fiskal sehingga kita dapat mengantisipasi berbagai tantangan perekonomian bangsa kedepan baik nasional, regional, bahkan global. APBN harus menjadi instrument kebijakan fiskal yang dapat diandalkan untuk itu dibutuhkan suatu core system yang kokoh dan terintegrasi. Hal itu penting jika kita mengharapkan terjaganya stabilitas fiskal. Prinspinya adalah data yang dibutuhkan harus akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah target dari pengembangan SPAN.&rdquo

K. A. Badaruddin melanjutkan, bahwa hal penting berikutnya yang diharapkan dari SPAN adalah peningkatan sinergi antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter, hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan koneksitas pengelolaan APBN dengan perbankan. Dari kalangan perbankan Kementerian Keuangan mengharapkan dapat mengoptimalkan dukungannya terhadap SPAN sehingga bukan hanya BI dan empat Bank Nasional saja yang terkoneksi dengan SPAN, bank-bank lainnya juga dapat terkoneksi dengan SPAN. Menurutnya, ini diyakini dapat menjadi stimulus yang cukup efektif untuk menggerakkan perekonomian.

Selain dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, acara tersebut dihadiri juga oleh perwakilan Bank Dunia dan Vice President LG CNS sebagai konsultan. Dalam kesempatan tersebut K. A. Badaruddin menyampaikan, &ldquoKehadiran kita semua ditempat ini menjadi catatan penting dalam sejarah pengelolaan keuangan negara. Kita berkesempatan menjadi saksi soft launching SPAN yang merupakan buah reformasi penganggaran dan perbendaharaan negara.&rdquo

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Seminar Kebijakan Fiskal Tahun 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Provinsi Kalimantan Tengah
Palangkaraya, perbendaharaan.go.id - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah menyelengggarakan Kegiatan Seminar Kebijakan Fiskal Tahun 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis (25/7), di Hotel Swiss-Bel Danum Palangkaraya. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 150 peserta. Selain dari pihak Kementerian Keuangan, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari instansi vertikal Non Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi, BUMN/BUMD dan Swasta serta perwakilan media lokal di Palangkaraya.

Acara dimulai tepat pukul 14.30 WIB. Dibuka oleh Ludiro selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Ludiro menyampaikan bahwa kebijakan fiskal sangat penting artinya dalam rangka menstimulus perekonomian suatu negara. Hal itu tentu saja sangat terkait dengan kondisi perekonomian global terkini. &ldquoPemerintah perlu memperhitungkan perkembangan ekonomi terkini untuk mengambil langkah kebijakan fiskal, &ldquo ujar Ludiro. Untuk itu, Kementerian Keuangan selaku pengambil keputusan dibidang fiskal, berupaya mengupayakan kontribusi APBN yang optimal di suatu wilayah&ldquo.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Drs. Berlin Sawal, M.Si. Dalam sambutannya, Gubernur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan seminar dimaksud di daerah Kalimantan Tengah. Dikatakan bahwa &ldquoKebijakan Ekonomi Terkini dan Kebijakan Fiskal 2013 ini perlu diinformasikan kepada berbagai kalangan dalam rangka memberikan masukan terkait kebijakan publik yang strategis yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap perkembangan perekonomian Indonesia umumnya dan di Provinsi Kalimantan Tengah pada kuhusnya&rdquo.

Seminar ini dipandu langsung oleh Ludiro, dengan pembicara pertama Luky Alfirman, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF yang membahas mengenai Perkembangan Ekonomi Terkini. Dalam paparannya disampaikan bahwa ekonomi global masih menghadapi resiko pelemahan, meskipun diperkirakan akan berakselerasi pada semester ke-2 2013. Sedangkan perkembangan perekonomian domestik Indonesia mampu tumbuh tinggi dan stabil terutama dalam satu dekade terakhir.

Selanjutnya pembahasan mengenai APBN-P 2013 dan Kebijakan Subsidi BBM oleh Noor Iskandsyah, Kepala Bidang Kebijakan Subsidi, Pusat Kebijakan APBN, BKF yang menyoroti arah kebijakan fiskal 2013 serta substansi APBN-P 2013. Sedangkan pembicara terakhir oleh Regional Economist untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Dr. M. Handry Imansyah. Dalam paparannya, Handy Imansyah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah cenderung meningkat yaitu sebesar 6.44% pada triwulan I tahun 2013 bahkan diatas tingkat pertumbuhan nasional sebesar 6.02%. Demikian pula dengan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Kalimantan Tengah lebih rendah dari nasional.

Meskipun pelaksanaan acara seminar dilakukan bertepatan dengan bulan puasa, namun semangat para peserta mengajukan pertanyaan sangat tinggi. Mungkin bagi mereka, seminar ini adalah moment yang baik untuk menyampaikan aspirasi khususnya terkait dengan kebijakan pemerintah dalam kenaikan harga BBM baru-baru ini. Acara kemudian ditutup dengan buka puasa bersama.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah

Liputan Rapat Koordinasi Terbatas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng-DIY-Jatim di Yogyakarta
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id -Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Tata Suntara memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Terbatas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng, DIY dan Jatim, Sabtu malam (06/07), di Aula Lt. III Kanwil DJPBN Provinsi D.I. Yogyakarta. Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Kanwil, Kabag Umum, Kabid, Kepala KPPN dan beberapa pejabat eselon IV dari ketiga Kanwil, Kasubdit Pembinaan dan Pengembangan PA serta seluruh Kabag pada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.

Terkait tugas-tugas baru sehubungan dengan implementasi PMK 169/PMK.01/2012, Tata berharap agar Kepala Kanwil dan KPPN jangan hanya duduk di belakang meja saja. Menurutnya, Kepala Kanwil dan KPPN harus mau keluar, membaur, melakukan komunikasi formal dan informal kepada stakeholder, baik internal maupun eksternal. Melalui acara &ldquotalent scouting&rdquo yang dikemas dengan menarik, satu per satu kompetensi dan talenta para pejabat eselon III di tiga Kanwil tersebut diuji oleh Tata. Hal itu menjadi sebuah pelajaran berharga bagi para pejabat eselon III yang mengikutinya.

Sebelumnya, pada Sabtu pagi kegiatan yang difasilitasi Bagian OTL Sekretariat Ditjen Perbendaharaan. Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I. Yogyakarta, Alfiah. Dalam sambutannya, Alfiah menyampaikan bahwa PMK 169/PMK.01/2012 perlu dilakukan evaluasi terkait permasalahan implementasinya di lapangan guna mencari solusi terbaik. Menyinggung sosialisasi PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, Alfiah mengharapkan agar narasumber dapat memberikan pencerahan kepada para peserta sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas fungsi di unit masing-masing.

Kegiatan sesi pertama diisi dengan pemaparan para Kepala Bagian lingkup Sekretariat Ditjen Perbendaharaan. Paparan pertama disampaikan oleh Kabag OTL Didyk Choiroel dengan tema &ldquoIsu-Isu Strategis Ditjen PBN Bidang Keorganisasian&rdquo. Beberapa isu penting yang disampaikan antara lain terkait Kajian Fiskal Regional, Manajemen Satker KPPN, Urjab serta Grading yang baru. Selanjutnya Kabag Administrasi Kepegawaian Teguh Dwi Nugroho memaparkan Isu Strategis Pengelolaan SDM Ditjen PBN seperti Program Kerja SDM, Modernisasi Pengelolaan SDM, Quick Win SDM, HR Development, Talent Management dan Employee Engagement. Sebagai Plt. Kabag Pengembangan Pegawai, Teguh melontarkan permasalahan diklat yang diselenggarakan oleh BDK di daerah, dimana banyak tawaran untuk diklat yang tidak terkait dengan fungsi Ditjen PBN. Pada semester II 2013 Ditjen PBN akan mengirimkan SDM untuk diklat yang bersifat homogen dan menunjang pelaksanaan penajaman fungsi Ditjen PBN dan langsung ke Pusdiklat terkait di Jakarta. Paparan ketiga oleh Kabag Keuangan (Ahmad Juhari) membahas evaluasi atas belanja semester I TA 2013, struktur RKA KL Kanwil dan KPPN TA 2014 dan beberapa temuan BPK atas LK TA 2012. Ahmad Juhari juga melontarkan wacana tentang besaran Dana Sosial yang belum berubah sejak 2002 dan perjalanan dinas pindah menetap/pensiun yang sudah tidak sesuai lagi. Pemaparan terakhir oleh Kabag Umum (Heru PN) yang menyampaikan evaluasi pemenuhan standar sarpras di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Sesi yang dimoderatori oleh Kabid SKKI Kanwil DIY M.I. Sri Nuryati berjalan dengan lancar diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab.

Selepas istirahat, Sesi Kedua diisi dengan Sosialisasi PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN dengan narasumber Kasubdit PPA Dit PA Midden Sihombing dan moderator Kabag OTL. Menurut Midden, secara materi ketentuan dalam PP ini 60% sudah ada dalam PMK 190/PMK.06/2012, kemudian 30% adalah materi tentang PNBP sisanya yang 10% adalah mengenai piutang, hibah dan lain-lain. Yang menarik dari PP 45 ini adalah dihilangkannya ketentuan tentang pengelolaan BMN dan aturan penggunaan anggaran untuk peringatan hari besar/raya. Sesi diskusi terkait PP 45/2013 berlangsung cukup hangat karena adanya pandangan yang berbeda terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi, namun menurut narasumber saat ini sedang digodok rumusannya oleh Kantor Pusat DJPBN. 

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY

Liputan Bimtek Peningkatan Kompetensi Penyuluh Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Sistem Perbendaharaan, Iskandar, membuka kegiatan Bimtek Peningkatan Kompetensi Penyuluh Perbendaharaan, Selasa (25/6), di Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan up-grading bagi 86 orang Penyuluh Perbendaharaan yang bertugas di Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, hasil rekrutmen tahun 2011 dan 2012.

&ldquoDengan terbitnya PMK tersebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan memiliki tugas yang semakin penting dan kompleks terkait fungsi pembinaan kepada Satuan Kerja. Penyuluh Perbendaharaan memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelaksana kegiatan pembinaan,&rdquo ujar Iskandar saat menyampaikan keynotespeech.

Menurut penyelenggara, Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Penyuluh Perbendaharaan ini didisain untuk dapat memenuhi kebutuhan para penyuluh bersertifikat akan hard competencies berupa materi-materi perbendaharaan terkini. Selain itu, diberikan pula beberapa materi baru sesuai amanat dalam PMK 169/2012, seperti materi &ldquoSpending Review&rdquo dan &ldquoSistem Akuntansi Pemerintah Daerah&rdquo. Para pesrta juga mendapat soft competencies, berupa materi teknik komunikasi dan presentasi serta penanaman motivasi untuk dapat memfasilitasi secara penuh kebutuhan penyuluh untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dinamika dan perkembangan Ditjen Perbendaharaan.

Sebelum penyelenggaraan Bimtek, telah dilakukan penyusunan Modul Penyuluh Perbendaharaan edisi tahun 2013 yang berisi materi-materi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam PMK 169/2012. Materi dalam modul-modul tersebut itulah yang akan disampaikan kepada para penyuluh bersertifikat dalam Bimtek kali ini. Dengan demikian diharapkan dapat memfasilitasi para penyuluh perbendaharaan dengan kemampuan yang lengkap baik soft maupun hard competency.

Kegiatan berlangsung selama empat hari. Narasumber berasal dari Ditjen Perbendaharaan, BPPK, Ditjen Perimbangan Keuangan dan Ditjen Anggaran. Dikarenakan kegiatan ini berupa upgrading bagi para penyuluh perbendaharaan, maka sistem evaluasi bagi peserta adalah pre test dan post test yang akan dilaksanakan pada awal dan akhir pelaksanaan kegiatan.

Oleh: Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan, Edited by novri