Kunjungan Kerja Komisi XI DPR-RI Ke Kementerian Keuangan Lingkup Provinsi Bengkulu
Bengkulu, perbendaharaan.go.id - Tim dari Komisi XI DPR-RI yang dipimpin oleh Dr. Harry Azhar Aziz, M.A. melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu, khususnya ke instansi vertikal lingkup Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, Senin (15/4), di aula KPPN Bengkulu. Kunjungan kerja Komisi yang membidangi Keuangan di DPR-RI tersebut merupakan yang pertama kali di Provinsi Bengkulu.

Kedatangan Tim Komisi XI DPR-RI pukul 14.00 WIB disambut oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Bengkulu, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, Drs.Supriyo, S.IP.,M.H., didampingi oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Drs. Haryana, M.Soc.Sc, Kakanwil Ditjen Pajak Provinsi Lampung dan Bengkulu Peni Hirjanto, Ak, M.BA. , Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Bengkulu dan Lampung Ischak Ismail, S.H, M.Hum serta para pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu.

Acara diawali dengan sambutan serta perkenalan jajaran pejabat Kementerian Keuangan se Provinsi Bengkulu oleh Drs.Supriyo S.IP.,M.H, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan Anggota Tim Komisi XI DPR-RI oleh Dr. Harry Azhar Aziz M.A.. Harry menyampaikan bahwa tujuan dari kunjungan kerja tersebut adalah untuk mencari informasi tentang kinerja serta pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan mengingat peran Kementerian Keuangan sangat strategis dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Dalam pemaparan tersebut Harry juga menyampaikan kemungkinan pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan untuk memperKuat dan memaksimalkan fungsi Ditjen Pajak di masa yang akan datang.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan masing-masing Unit Eselon I Kemenkeu Provinsi Bengkulu oleh para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor. Pemaparan tersebut antara lain mengenai tingkat Penyerapan dana APBN pada instansi vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu T.A 2011 s.d. 2012, Penerimaan Pajak di Provinsi Bengkulu selama tiga tahun terakhir, Target dan Realisasi penerimaan Bea Cukai Provinsi Bengkulu tahun 2010 s.d. 2012, jumlah asset/kekayaan negara yang berada di Provinsi Bengkulu, serta pelaksanaan dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu.

Setelah mendengar dan memberi tanggapan atas pemaparan dari masing-masing unit, Tim Komisi XI DPR-RI melalui Ketua Tim menutup acara Rapat Kunjungan Kerja dengan beberapa kesimpulan dan masukan untuk pembanding dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas Komisi XI DPR-RI dalam rangka mempersiapkan, menyusun, dan menyempurnakan RUU Bidang Keuangan Negara. Seluruh Rangkaian acara tersebut diakhiri dan ditutup dengan tukar menukar cinderamata dan foto bersama.

Oleh: Bagong Iswanto & Wahyu Purnomo

Liputan Regional Economist I Tahun 2013 : Seminar Kebijakan Fiskal Tahun 2013 Dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Yogyakarta
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id - Kementerian Keuangan melalui sinergi antara BKF, Biro KLI Setjen Kementerian Keuangan dan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi D.I. Yogyakarta, menyelenggarakan kegiatan Seminar Regional Economist hari Kamis (18/04), bertempat di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Kegiatan Regional Economist di Yogyakarta ini merupakan agenda pertama dari rencana 26 kegiatan serupa di kota provinsi lain di seluruh Indonesia. Hadir pada seminar tersebut sekitar 200 peserta yang sebagian besar adalah civitas akademika perguruan tinggi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Selain itu kegiatan juga dihadiri unsur instansi pusat khususnya Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah serta beberapa media lokal di Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro menyatakan bahwa kompleksitas tugas kementerian keuangan di daerah semakin mengarah kepada sistem pemikiran dan peranan secara glolal.

&ldquoPejabat di daerah dituntut tidak hanya piawai dalam hal-hal teknis sesuai tupoksi tetapi juga memahami kondisi dan kebijakan ekonomi maupun fiskal secara nasional. Karena itu kegiatan regional economist ini dipandang sangat strategis&rdquo tegas Hendro Baskoro.

Sementara itu dalam keynote speech-nya, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara, Budiarso Teguh Widodo menegaskan bahwa topik seminar ini sangat relevan ditengah dinamika kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, disamping kondisi domestik yang menghadapi tekanan serta tantangan yang cukup berat.

&ldquoDiantara tantangan perekonomian domestik yang ada, tekanan terberat datang dari sisi fiskal terkait potensi pelebaran defisit APBN 2013 yang melampaui batas yang telah ditentukan dalam UU 17/2003 yaitu 3% dari PDB,&rdquo papar Budiarso Teguh Widodo.

Lebih lanjut beliau menyampaikan 4 langkah untuk mengendalikan pelebaran defisit tersebut yaitu, optimalisasi pendapatan negara baik dari perpajakan maupun bukan pajak, pengendalian beban subsidi energi khususnya BBM dan listrik, peningkatan efisiensi dan penghematan anggaran, pemenuhan sumber pembiayaan bagi pelebaran defisit dengan mempertimbangkan kondisi pasar, risiko dan sustainabilitas APBN.

Seminar kali ini menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E., M.A., Phd. (peneliti pada BKF), Ragil Kuncoro, Ak.,M.Sc. (Kabid Kebijakan Pajak dan PNBP II BKF) dan Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Akt. (Dosen FEB UGM).

Narasumber I (Kunta Wibawa) dengan topik &ldquoPerkembangan Perekonomian Indonesia Terkini &ldquo menyampaikan overview secara detil terkait perkembangan ekonomi global baik di Eropa, Amerika maupun Asia yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi domestik. Kunta Wibawa juga menyampaikan bagaimana Outlook Ekonomi Indonesia tahun 2013 dimana ada tiga masalah utama yang dihadapi saat ini serta kebijakan fiskal apa yang harus diambil guna memberikan solusi permasalahan sekaligus mengantisipasi tantangan ke depannya.

Materi kedua dengan tema &ldquoKebijakan Fiskal bagi Pengembangan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri&rdquo disampaikan oleh Ragil Kuncoro, yang menyoroti masih rendahnya bidang industri pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri sehingga diperlukan berbagai kebijakan antara lain insentif fiskal berupa tax allowance dan tax holiday serta dis-insentif fiskal seperti pengenaan pajak ekspor.

Materi terakhir disampaikan oleh Abdul Halim dengan topik &ldquoSekelumit Problema Kebijakan (Pengelolaan) Keuangan Daerah&rdquo.

&ldquoDesentralisasi Keuangan Daerah saat ini fokusnya adalah kepada belanja daerah, bukan pada pendapatan daerah apalagi pembiayaan (investasi) daerah&rdquo ujar beliau, dan lebih lanjut menambahkan &ldquoHal inilah yang menyebabkan belum adanya harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah karena sudut pandang yang berbeda&rdquo.

Sebagai solusi, menurut Abdul Halim dalam perumusan Kebijakan Keuangan Daerah seyogyanya melalui suatu kajian yang mendalam dengan memperhatikan seluruh aspek (makro-mikro) secara komprehensif.

Seminar yang dipandu Dr. Rimawan Pradiptyo (Regional Economist untuk wilayah D.I. Yogyakarta) sebagai moderator berlangsung cukup hangat dan segar mengingat mayoritas peserta adalah mahasiswa di Yogyakarta yang nota-benenya datang dari seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY

Liputan Rapat Koordinasi Kinerja Satker Badan Layanan Umum (BLU)
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash menjalin sinergi dan koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga induk satker BLU, Direktorat Jenderal Perbendaharaan meyelenggarakan Rapat Koordinasi Kinerja Satker BLU, selasa (30/04), di Gedung Dhanapla Kementerian Keuangan. Dalam rapat koordinasi ini satker BLU mendapatkan penjelasan mengenai aspek kinerja keuangan, kinerja layanan dan pedoman penilaiaan kinerja. Selama ini penilaian kinerja BLU belum mencakup aspek-aspek tersebut.

Raihan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 bergantung pada kinerja 143 satker BLU yang sebagian besar merupakan penyedia layanan dibidang pendidikan dan kesehatan. Bahkan peningkatan efisiensi dan produktifitas BLU akan berpengaruh positif terhadap upaya penyehatan fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dikesempatan yang sama, dalam sambutannya Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengingatkan bahwa negara berkembang, termasuk Indonesia tidak terlepas dari risiko defisit neraca perdagangan karena masih lemahnya permintaan dari pasar global, dan resiko defisit keseimbangan primer karena belanja tidak dapat ditutup dari penerimaan. Hal itu sesuai dengan hasil kajian ekonomi makro dunia tahun 2013 oleh World Bank, IMF dan The Economist. The Economist mengindikasikan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi global berkisar antara 3,4%, dan masih diwarnai oleh risiko.

Pelayanan publik yang meningkat merupakan hilir dari penerapan PP no.23 tahun 2005. Pengelolaan keuangan BLU adalah pengelolaan keuangan yang beorientasi pada kinerja melalui pemberian fleksibilitas dengan menonjolkan efisiensi, dan produktivitas.

&ldquoSemangat enterprising the government sudah seharusnya menjadi ruh bagi keseluruhan upaya profesional bagi setiap satker BLU dalam menjalankan layanan kepada masyarakat&rdquo, kata Anny Ratnawati dalam pidatonya. Koordinasi yang semakin erat dan pemahaman filosofi mengenai pengelolaan keuangan BLU yang lebih baik akan meningkatkan kualitas palayanan pada masyarakat. (TAP)

oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Bimtek Pemeliharaan Jaringan dan Komputer Tahun 2013di Bandung dan Makassar
Bandung dan Makassar, perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan bekerja sama dengan PT Telkom Tbk menyelenggarakan Bimbingan Teknis (bimtek) Pemeliharaan Jaringan dan Komputer untuk para staf teknis di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Bimtek tahun ini dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama dilaksanakan di Bandung pada tanggal 1 s.d 5 April 2013, diikuti sebanyak 120 peserta dari 17 Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan 103 KPPN untuk wilayah Sumatera, Jawa (kecuali Jawa Timur, red), dan Kalimantan (kecuali Kalimantan Timur,  red), sedangkan untuk tahap kedua dilaksanakan di Makassar pada tanggal 8 s.d. 12 April 2013, diikuti sebanyak 87 peserta dari 13 Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan 74 KPPN untuk wilayah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku dan Papua. Perserta bimtek terdiri dari satu orang Supervisor/Wakil Supervisor KPPN dan satu orang Staf Dukungan Teknis Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Penyelenggaraan bimtek dilatarbelakangi, antara lain oleh adanya beragam peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Ditjen Perbendaharaan yang perlu dipelihara sebagaimana mestinya agar dapat berfungsi secara terus-menerus. Untuk mendukung terpeliharanya TIK di kantor masing-masing, kompetensi SDM Ditjen Perbendaharaan khususnya para petugas teknis yang menangani TIK perlu terus di-update dan di-upgrade. Dengan mengikuti bimtek ini para peserta diharapkan dapat mengatasi permasalahan TIK yang dihadapi atau minimal dapat mendeteksi kondisi permasalahan TIK yang dihadapi untuk penyelesaian lebih lanjut.

Dalam arahannya, Direktur Sistem Perbendaharaan, Iskandar, menyatakan bahwa pemanfaatan TIK saat ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, terlebih bagi organisasi yang besar seperti Ditjen Perbendaharaan. Penyelesaian tugas Ditjen Perbendaharaan, seperti proses pembayaran dalam pelaksanaan APBN, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara, penyusunan LKPP, Laporan Realisasi APBN, dan lainnya menjadi contoh pentingnya menjaga keberadaan TIK Ditjen Perbendaharaan agar dapat berfungsi dengan baik. Terlebih dalam waktu dekat SPAN akan segera diimplementasikan yang membutuhkan partisipasi dan dukungan kita semua untuk menyukseskannya. Untuk mendukung kelancaran tugas di kantor masing-masing, maka peralatan TIK harus dapat berfungsi dengan baik. Kepada para peserta bimtek diminta untuk mengikuti bimtek dengan sungguh-sungguh namun tetap menjaga kondisi kesehatan agar dapat mengikuti bimtek dari awal hingga akhir dan kembali ke kantor masing-masing tetap dalam keadaan sehat.

Sementara itu, Kasubdit Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi Direktorat Sistem Perbendaharaan, Suharman, selaku Ketua Panitia Penyelenggara menambahkan dalam laporannya bahwa materi yang akan diberikan antara lain Network Fundamental dan Troubleshooting Jaringan Komunikasi Data, Troubleshooting Server, Keamanan Server dan Tata Cara Instalasi Rak Server, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Peralatan UPS, AVR, dan Monitoring Validasi Data Kiriman KPPN. Disamping itu, materi yang tidak kalah pentingnya yang juga akan disampaikan kepada para peserta adalah terkait dengan Perkembangan Aplikasi SPAN dan Perangkat TIK SPAN, Service Desk SPAN, Tata Kelola TIK di Kementerian Keuangan, serta materi tambahan mengenai Aplikasi Daftar Rekening Pemerintah dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Penyajian materi dibagi dalam dua format penyajian, format pertama disampaikan dalam kelas untuk materi yang bersifat teknis, dan untuk materi sosialisasi disampaikan di ballroom. Dalam bimtek kali ini buku panduan disajikan dalam bentuk hardcopy, softcopy, juga sebagian disajikan dalam  bentuk video tutorial. Narasumber yang memberikan materi berasal dari Sekretariat Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Umum dan Bagian Pengembangan Pegawai, Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Pusintek, dan dari Telkom PDC.

Kegiatan bimtek di Bandung ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Djoko Wihantoro, dan kegiatan bimtek di Makassar ditutup oleh Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Usdek Rahyono. Dalam arahan penutupan, disampaikan bahwa untuk menjaga kesinambungan informasi dan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti bimtek, kepada para peserta diminta agar setelah kembali ke kantor masing-masing segera melakukan transfer of knowledge kepada pegawai yang lain dengan membuat action plan, misalnya melakukan pelatihan kantor sendiri atau GKM. Disamping itu, para peserta bimtek dihimbau agar secara konsisten dapat melaksanakan tugasnya sebagai person in charge (PIC) atau contact person dalam pengelolaan atau dalam penanganan permasalahan TIK, termasuk ikut serta menjaga dan mengamankan peralatan TIK yang ada di kantor masing-masing.

Oleh: Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan

Liputan Rekonsiliasi Tripartit Tahap II
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sebanyak enam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2012 (unaudited) masih memiliki selisih terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana tugas Auditor Utama Keuangan Negara II BPK, I Gede Kastawa, dalam Rekonsiliasi Tripartit, Rabu (17/4), di Hotel Milenium Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, dari 73 kementerian/lembaga dan 7 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), sebagian besar telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih terdapat beberapa kementerian/lembaga yang belum memperoleh opini WTP.

Pemerintah bersama BPK telah menyepakati adanya forum rekonsiliasi tiga pihak (tripartit), yaitu antara Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga dan BPK. Rekonsiliasi tripartite merupakan tahapan dalam penyusunan laporan keuangan audited, yang sekaligus sebagai upaya meningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto menyampaikan harapannya, agar temuan-temuan dari BPK telah selesai ditindaklanjuti dengan baik dan tidak menjadi temuan audit lagi pada laporan keuangan tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya. Agus juga mengharapkan agar seluruh kementerian/lembaga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan melakukan perencanaan dan penganggaran, pelaksaanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dengan baik. Terkait dengan pelaksanaan anggaran, diharapkan agar kementerian/lembaga mempercepat realisasi anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan dan pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Yuniar Yanuar Rasyid menyampaikan bahwa apabila terdapat permasalahan terkait dengan perlakuan akuntansi atau koreksi LKKL yang tidak dapat diselesaikan pada meja rekonsiliasi, maka Tim Pendamping menyampaikan permasalahan tersebut kepada Tim Pengkaji untuk mendapatkan solusinya. Selanjutnya, hasil pembahasan oleh Tim Pengkaji dijadikan dasar dalam penyajian LKKL, LKBUN, dan LKPP, serta dituangkan dalam notulen Tim Pengkaji.

Yuniar melanjutkan, bahwa apabila selama pelaksanaan rekonsiliasi masih terdapat kementerian/lembaga yang belum menyelesaikan rekonsiliasi datanya, maka rekonsiliasi dapat dilanjutkan paling lambat hari Senin tanggal 22 April 2013. Tempat pelaksanaan rekonsiliasi lanjutan sesuai kesepakatan bersama.

Untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2012, rekonsiliasi tripartit dilaksanakan dalam  dua tahap, yaitu tahap I yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 April 2013 untuk 11 kementerian/lembaga dan tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 19 April 2013 untuk 73 kementerian/lembaga dan 7 BA BUN.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Direktorat APK) menyelenggarakan Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi tahun 2013, pada tanggal 20-22 Maret 2013. Kegiatan diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga yang masing-masing diwakili seorang petugas SAK dan seorang petugas SIMAK-BMN. Total jumlah peserta yang hadir adalah 174 orang dari 83 Kementerian/Lembaga.

Denny F. Singawiria, Kasubdit Bimbingan Akuntansi Instansi Direktorat APK selaku Ketua Penyelenggara, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyuluhan tersebut digelar dengan tujuan mendorong terwujudnya persepsi yang sama bagi seluruh Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai bagi pengelola keuangan dan pengelola barang pada Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara mendorong terwujudnya sinergi antara pembina dan penyusun LKKL dan mendorong terwujudnya LKKL dan LKPP Tahun Anggaran 2013 dengan opini terbaik.

Yuniar Yanuar Rasyid, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dalam sambutannya mengajak para peserta agar bersama-sama bersinergi dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat APK di bidang pengelolaan keuangan negara terutama di bidang akuntansi pemerintahan demi pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik di masa depan. Disamping itu, Yuniar juga mengharapkan agar Penyuluhan SAI tahun 2013 ini dapat memberi kontribusi yang berharga bagi perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan terwujudnya pelaporan keuangan yang baik.

Materi dalam penyuluhan SAI dibagi dalam 2 kelompok, yaitu materi fungsional dan materi aplikasi. Materi fungsional dipaparkan oleh narasumber dari Subdit Bimbingan Akuntansi Instansi dan dari Subdit Sistem Akuntansi. Materi yang diberikan adalah materi yang masih menjadi kendala dalam penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

1. Mekanisme pengelolaan Hibah Langsung, baik bentuk Uang maupun bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
2. Tata Cara Perhitungan dan Pengungkapan Penyisihan Piutang
3. Latar Belakang dan Tata Cara Penyajian Informasi Akrual
4. Analisa Laporan Keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Sedangkan materi aplikasi dipaparkan oleh narasumber dari Subdit Pengembangan Aplikasi Direktorat Sistem Perbendaharaan. Materi yang diberikan mulai dari Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMAK-BMN sampai dengan Aplikasi SAKPA Tahun 2013. Dalam Aplikasi SIMAK-BMN ditekankan tentang Penyusutan Aset Tetap dan penerapannya dalam Aplikasi yang akan dilaksanakan mulai Semester I Tahun 2013.

Untuk efektivitas penyampaian materi, maka peserta dibagi dalam 4 (empat) kelas, yaitu 2 (dua) kelas SAK dan 2 (dua) kelas SIMAK-BMN. Acara berjalan dengan lancar dan penuh antusias dengan banyaknya pertanyaan, usulan dan masukan yang diajukan oleh peserta kepada para narasumber. Pada akhir materi, diselenggarakan post-test dengan hasil baik (nilai rata-rata 87,46). Kepada lima peserta dengan nilai terbaik diberikan penghargaan berupa souvenir cantik dari panitia. Kelima peserta tersebut adalah:

1. Dony Fitriandi dari Kementerian Kehutanan
2. Maman Sulaeman dari Kementerian Perhubungan
3. Muhammad Imron dari Kementerian Perindustrian
4. Yosef Kristiantoro dari Kementerian Riset dan Teknologi
5. Ririn Sundary dari Kementerian Riset dan Teknologi.

Pada akhir acara penyuluhan SAI, diumumkan telah dibukanya forum secara informal yang beralamatkan di dapurlaporan.homegoo.com yang dapat diikuti oleh semua Kementerian/Lembaga. Diharapkan dengan adanya forum ini, para peserta dapat menjadi anggota dan berperan aktif di dalamnya terutama dalam diskusi penyusunan laporan keuangan.

Oleh: Kontributor Direktorat APK

Liputan Kegiatan Rapat Dinas dan Value Gathering Kementerian Keuangan wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara
Surabaya, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo melakukan kunjungan kerja ke instansi vertikal Kementerian Keuangan di Surabaya, Jumat (5/4). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Dinas dan Value Gathering Kementerian Keuangan wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

Dalam kunjungannya ke KPPN Surabaya I, Menteri Keuangan langsung menyambangi front office. Disana ia menyapa para pegawai KPPN Surabaya I. Agus D.W. Martowardojo mengingatkan kembali faktor kecepatan dan keamanan dalam mekanisme pencairan dana.

Selanjutnya, Menteri Keuangan memasuki satu per satu ruang middle office hingga back office. Disana Agus D.W. Martowardojo memberikan apresiasi atas kerapihan kantor tersebut. &ldquoTerima kasih, kantornya sudah rapi,&rdquo pujinya kepada para pegawai KPPN Surabaya.

Selepas mengunjungi KPPN Surabaya I, Menteri Keuangan melanjutkan kunjungan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Agus menyapa seluruh pegawai di ruang front office. Disana ia sempat berbincang bersama stakeholders dari Kementerian Kesehatan. Agus D.W. Martowardojo ingin memastikan kenyamanan stakeholders dalam menerima layanan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Satuan Kerja Kementerian Kesehatan sedang melakukan konsultasi atas permasalahan pembayaran tagihan Hotel. Ia menyampaikan kepuasannya kepada Menteri Keuangan atas layanan dan solusi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Saat ditanya oleh Menteri keuangan, &ldquoBagaimana pelayanan disini?&rdquo Pegawai Satuan Kerja tersebut kemudian mengangkat jempolnya.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penyampaian LKPP Tahun 2012 Kepada BPK
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo atas nama Presiden RI mewakili pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 (Unaudited) kepada Ketua BPK Hadi Purnomo, Rabu (27/3),  di Kantor BPK RI.

Dalam penyerahan LKPP tersebut, Menteri Keuangan didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan I, Wakil Menteri Keuangan II, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sedangkan Ketua BPK didampingi oleh Wakil Ketua BPK Hasan Bisri dan Anggota BPK Taufiqurrachman Ruki.

Acara dibuka oleh Ketua BPK dengan memberikan ucapan selamat datang kepada Menteri Keuangan dan para pejabat yang turut menghadiri acara tersebut. Selanjutnya, Menteri Keuangan menyampaikan pidato penyampaian LKPP Tahun 2012. Dalam pidatonya, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa penyerahan LKPP Tahun 2012 ini merupakan rangkaian penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2012. &ldquoKami berharap proses penyelesaian pertanggungjawaban APBN TA 2012 termasuk audit atas LKPP Tahun 2012 dapat berjalan dengan baik,&rdquo katanya.

Menteri Keuangan juga mengharapkan agar kerja sama yang terjalin baik dengan BPK selama ini dapat ditingkatkan. &ldquoSehingga tugas bersama yang diemban Pemerintah dan BPK dalam menciptakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik dapat terwujud,&rdquo pungkasnya.

Setelah memberikan pidato, Menteri Keuangan menyampaikan LKPP Tahun 2012 (Unaudited) yang diterima langsung oleh Ketua BPK. LKPP Tahun 2012 yang disampaikan Menteri Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Lainnya, serta Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual. Selanjutnya, Ketua BPK Hadi Purnomo menyampaikan sambutan dengan menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin baik selama ini.

Oleh: Kontributor Direktorat APK