Liputan Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Direktorat APK) menyelenggarakan Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi tahun 2013, pada tanggal 20-22 Maret 2013. Kegiatan diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga yang masing-masing diwakili seorang petugas SAK dan seorang petugas SIMAK-BMN. Total jumlah peserta yang hadir adalah 174 orang dari 83 Kementerian/Lembaga.

Denny F. Singawiria, Kasubdit Bimbingan Akuntansi Instansi Direktorat APK selaku Ketua Penyelenggara, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyuluhan tersebut digelar dengan tujuan mendorong terwujudnya persepsi yang sama bagi seluruh Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai bagi pengelola keuangan dan pengelola barang pada Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara mendorong terwujudnya sinergi antara pembina dan penyusun LKKL dan mendorong terwujudnya LKKL dan LKPP Tahun Anggaran 2013 dengan opini terbaik.

Yuniar Yanuar Rasyid, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dalam sambutannya mengajak para peserta agar bersama-sama bersinergi dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat APK di bidang pengelolaan keuangan negara terutama di bidang akuntansi pemerintahan demi pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik di masa depan. Disamping itu, Yuniar juga mengharapkan agar Penyuluhan SAI tahun 2013 ini dapat memberi kontribusi yang berharga bagi perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan terwujudnya pelaporan keuangan yang baik.

Materi dalam penyuluhan SAI dibagi dalam 2 kelompok, yaitu materi fungsional dan materi aplikasi. Materi fungsional dipaparkan oleh narasumber dari Subdit Bimbingan Akuntansi Instansi dan dari Subdit Sistem Akuntansi. Materi yang diberikan adalah materi yang masih menjadi kendala dalam penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

1. Mekanisme pengelolaan Hibah Langsung, baik bentuk Uang maupun bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
2. Tata Cara Perhitungan dan Pengungkapan Penyisihan Piutang
3. Latar Belakang dan Tata Cara Penyajian Informasi Akrual
4. Analisa Laporan Keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Sedangkan materi aplikasi dipaparkan oleh narasumber dari Subdit Pengembangan Aplikasi Direktorat Sistem Perbendaharaan. Materi yang diberikan mulai dari Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMAK-BMN sampai dengan Aplikasi SAKPA Tahun 2013. Dalam Aplikasi SIMAK-BMN ditekankan tentang Penyusutan Aset Tetap dan penerapannya dalam Aplikasi yang akan dilaksanakan mulai Semester I Tahun 2013.

Untuk efektivitas penyampaian materi, maka peserta dibagi dalam 4 (empat) kelas, yaitu 2 (dua) kelas SAK dan 2 (dua) kelas SIMAK-BMN. Acara berjalan dengan lancar dan penuh antusias dengan banyaknya pertanyaan, usulan dan masukan yang diajukan oleh peserta kepada para narasumber. Pada akhir materi, diselenggarakan post-test dengan hasil baik (nilai rata-rata 87,46). Kepada lima peserta dengan nilai terbaik diberikan penghargaan berupa souvenir cantik dari panitia. Kelima peserta tersebut adalah:

1. Dony Fitriandi dari Kementerian Kehutanan
2. Maman Sulaeman dari Kementerian Perhubungan
3. Muhammad Imron dari Kementerian Perindustrian
4. Yosef Kristiantoro dari Kementerian Riset dan Teknologi
5. Ririn Sundary dari Kementerian Riset dan Teknologi.

Pada akhir acara penyuluhan SAI, diumumkan telah dibukanya forum secara informal yang beralamatkan di dapurlaporan.homegoo.com yang dapat diikuti oleh semua Kementerian/Lembaga. Diharapkan dengan adanya forum ini, para peserta dapat menjadi anggota dan berperan aktif di dalamnya terutama dalam diskusi penyusunan laporan keuangan.

Oleh: Kontributor Direktorat APK

Liputan Kegiatan Rapat Dinas dan Value Gathering Kementerian Keuangan wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara
Surabaya, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo melakukan kunjungan kerja ke instansi vertikal Kementerian Keuangan di Surabaya, Jumat (5/4). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Dinas dan Value Gathering Kementerian Keuangan wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

Dalam kunjungannya ke KPPN Surabaya I, Menteri Keuangan langsung menyambangi front office. Disana ia menyapa para pegawai KPPN Surabaya I. Agus D.W. Martowardojo mengingatkan kembali faktor kecepatan dan keamanan dalam mekanisme pencairan dana.

Selanjutnya, Menteri Keuangan memasuki satu per satu ruang middle office hingga back office. Disana Agus D.W. Martowardojo memberikan apresiasi atas kerapihan kantor tersebut. &ldquoTerima kasih, kantornya sudah rapi,&rdquo pujinya kepada para pegawai KPPN Surabaya.

Selepas mengunjungi KPPN Surabaya I, Menteri Keuangan melanjutkan kunjungan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Agus menyapa seluruh pegawai di ruang front office. Disana ia sempat berbincang bersama stakeholders dari Kementerian Kesehatan. Agus D.W. Martowardojo ingin memastikan kenyamanan stakeholders dalam menerima layanan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Satuan Kerja Kementerian Kesehatan sedang melakukan konsultasi atas permasalahan pembayaran tagihan Hotel. Ia menyampaikan kepuasannya kepada Menteri Keuangan atas layanan dan solusi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Saat ditanya oleh Menteri keuangan, &ldquoBagaimana pelayanan disini?&rdquo Pegawai Satuan Kerja tersebut kemudian mengangkat jempolnya.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penyampaian LKPP Tahun 2012 Kepada BPK
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo atas nama Presiden RI mewakili pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 (Unaudited) kepada Ketua BPK Hadi Purnomo, Rabu (27/3),  di Kantor BPK RI.

Dalam penyerahan LKPP tersebut, Menteri Keuangan didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan I, Wakil Menteri Keuangan II, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sedangkan Ketua BPK didampingi oleh Wakil Ketua BPK Hasan Bisri dan Anggota BPK Taufiqurrachman Ruki.

Acara dibuka oleh Ketua BPK dengan memberikan ucapan selamat datang kepada Menteri Keuangan dan para pejabat yang turut menghadiri acara tersebut. Selanjutnya, Menteri Keuangan menyampaikan pidato penyampaian LKPP Tahun 2012. Dalam pidatonya, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa penyerahan LKPP Tahun 2012 ini merupakan rangkaian penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2012. &ldquoKami berharap proses penyelesaian pertanggungjawaban APBN TA 2012 termasuk audit atas LKPP Tahun 2012 dapat berjalan dengan baik,&rdquo katanya.

Menteri Keuangan juga mengharapkan agar kerja sama yang terjalin baik dengan BPK selama ini dapat ditingkatkan. &ldquoSehingga tugas bersama yang diemban Pemerintah dan BPK dalam menciptakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik dapat terwujud,&rdquo pungkasnya.

Setelah memberikan pidato, Menteri Keuangan menyampaikan LKPP Tahun 2012 (Unaudited) yang diterima langsung oleh Ketua BPK. LKPP Tahun 2012 yang disampaikan Menteri Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Lainnya, serta Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual. Selanjutnya, Ketua BPK Hadi Purnomo menyampaikan sambutan dengan menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin baik selama ini.

Oleh: Kontributor Direktorat APK

Liputan UAT SPAN Training
Jakarta, perbendaharaan.go.id - &ldquoSemoga setelah Training UAT SPAN, defect aplikasi SPAN berada pada tingkat very low. Selain itu aplikasi ini bisa memenuhi kebutuhan proses bisnis pada KPPN Khusus Jakarta VI, serta aplikasi SPAN dapat menjadi tonggak sejarah bagi pengelolaan keuangan di masa yang akan datang.&rdquoDemikian harapan yang disampaikan oleh peserta dari KPPN Khusus Jakarta VI, Fawzia Anshary A.

TrainingUAT SPAN yang dilaksanakan pada tanggal 25-28 Maret 2013 di Treasury Learning Center (TLC) Jakarta telah berlangsung dengan lancar. Tujuan training adalah memberikan bekal kepadapara peserta UAT, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar untuk melaksanakan skenario pengujian aplikasi.

Peserta training terdiri atas 152 orang, gabungan peserta dari Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Pengelolaan Utang, Inspektorat Jenderal Kemenkeu, serta Pusintek Kemenkeu. Untuk Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan diwakili oleh beberapa pegawai dari Sekretariat dan masing-masing Direktorat. Kantor Instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan diwakili dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan  DKI Jakarta, KPPN Jakarta I s.d VI. Para peserta tersebut dibagi dalam 6 ruang kelas sesuai dengan modul yang akan disampaikan.

Sebelumnya, pelatihan diawali dengan acara Kick Off di Gedung Prijadi Praptosuhardjo II kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan UAT SPAN Training di gedung TLC. Rangkaian aktivitas training meliputi kegiatan Overview dan Proses Bisnis Pelatihan Berbasis Modul, Pelaksanaan dan Pendampingan Skenario Pelatihan Berbasis Modul, Overview Proses Bisnis dan Skenario Cross Module, Pelaksanaan dan Pendampingan Skenario Cross Module. Setiap ruang kelas para peserta didampingi oleh fasilitator (PIC Modul SPAN, red), Team Leader serta Dokumenter setiap modul.

Di sela-sela acara, terlihat dari kehadiran Staf Khusus Bidang Teknologi Informasi Kemenkeu Boby A.A Nazief, Direktur Transformasi Perbendaharaan Sudarto, dan para pejabat Ditjen Perbendaharaan. Hal itu sebagai bentuk dukungan dari para pimpinan terhadap training ini.

  Tanya jawab, masukan, diskusi antar peserta, fasilitator maupun dari tim LG-CNS menjadi dinamika dan penghangat suasana Training UAT SPAN. Beberapa kendala pun dirasakan para peserta, karena masih dalam tahap perkenalan. Hal tersebut adalah hal yang normal dan wajar. Tetapi kalimat dari salah seorang peserta, Fawzia Anshary A &ldquoala bisa karena biasa&rdquo merupakan kalimat motivasi yang patut kita contoh untuk mensukseskan SPAN.

Oleh: Teguh DP &ndash Kontributor Direktorat TP

Liputan " Kick Off &rdquo UAT SPAN
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan menggelar acara Kick-Off User Acceptance Test(UAT) SPAN, Senin (25/3), di Gedung Prijadi  Praptosuhardjo II, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Hadir beberapa pejabat lingkup Unit Eselon I Kementerian Keuangan dan para pesertaTraining UAT yang nantinya akan ikut dalam UAT SPAN.

Setelah melalui perjalanan panjang, proses pengembangan SPAN sudah sampai pada tahap User Acceptance Test (UAT). UAT merupakan mekanisme persetujuan calon pengguna atas hasil pengembangan suatu aplikasi. UAT SPAN yang akan dilaksanakan adalah UAT terhadap SPAN EBS yang akan diterapkan untuk proses transaksi pengeluaran anggaran negara dan pelaporan di Ditjen Perbendaharaan serta unit yang terkait BA 999.

&ldquoMelalui Kick Off UAT SPAN ini diharapkan para calon pengguna SPAN dapat memahami betul betapa pentingnya proses pelaksanaan UAT serta apa saja yang perlu dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan UAT SPAN&rdquo, jelas Suharman selaku ketua panitia, saat memberikan sambutannya.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa acara ini merupakan acara pembukaan serangkaian acara UAT yang akan segera dilanjutkan dengan kegiatan Training UAT SPAN dan UAT SPAN.

&ldquoKhusus untuk hari ini, kita berkumpul bersama-sama mengantarkan SPAN memasuki tahap akhir pengembangannya, yaitu User Acceptance Test (UAT)&rdquo ungkap Agus Suprijanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan saat memberikan arahan.

Agus Suprijanto menambahkan bahwa seluruh fungsionalitas yang dijanjikan oleh pengembang, dalam hal ini LG-CNS, akan diuji oleh para calon penggunanya untuk memastikan sistem yang dibangun dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, pengujian ini sangat penting oleh karena itu peserta harus fokus dan mendedikasikan waktu semaksimal mungkin. Ia sendiri juga akan ikut mengawal perkembangan UAT setiap harinya.

&ldquoSaya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang terpilih untuk mengikuti UAT SPAN. Dengan terpilihnya Saudara-saudara sebagai tester, berarti pimpinan unit Saudara percaya dengan kapasitas dan kompetensi Anda sekalian. Ikutilah rangkaian pelaksanaan UAT dengan sungguh-sungguh dan konsekuen !&rdquo Begitu Agus kepada peserta dan dilanjutkan dengan prosesi penyematan pin SPAN kepada dua perwakilan peserta.

Direktur Transformasi Perbendaahraan turut melanjutkan dengan paparan mengenai program SPAN serta overview UAT kemudian disambung dengan paparan mekanisme UAT oleh Manager LG CNS, Mr. Hak Joo Choi. Pelaksanaan UAT rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 8 April 2013 setelah Training UAT dan direncanakan akan berlangsung selama dua bulan, bertempat di Aula Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pelaksanaan Training UAT sendiri akan berlangsung selama 4 hari pada 25 - 28 Maret 2013, bertempat di Treasury Learning Center(TLC) Jakarta. Selesai acara, para pesertaTraining UAT langsung menuju ke TLC untuk mengikutiTraining UAT. 

Oleh: Kontributor Direktorat TP

Liputan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan I Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengamanatkan peran strategis Ditjen Perbendaharaan kepada peserta Rapimnas Ditjen Perbendaharaan I Tahun 2013, Selasa (26/3), di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan memberikan porsi perhatian yang besar terhadap peran Kanwil Ditjen Perendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah.

Dalam arahannya,  Agus D.W. Martowardojo meminta Ditjen Perbendaharaan agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja pemerintah. Menurutnya, hal tersebut dilakukan dengan cara akselerasi penyerapan belanja modal dengan prioritas pada 10 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki pagu terbesar.  Total pagu belanja modal 10 K/L tersebut mencapai 75 persen dari pagu belanja pemerintah pusat, dengan nilai Rp448 triliun. Terkait belanja barang, Agus meminta Ditjen Perbendaharaan melakukan pengendalian, khusunya biaya perjalanan dinas, seminar, honor dan sejenisnya.

Pada sisi penerimaan negara, Menteri Keuangan mememinta agar jajaran Ditjen Perbendaharaan mendorong finalisasi penerimaan negara melalui sistem yang menjamin kelancaran, kemudahan dan kepatuhan penyetoran penerimaan negara. Agus melanjutkan, bahwa system tersebut diwujudkan melalui penyelesaian Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2).

Menyinggung peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan,  Menteri Keuangan meminta Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Perimbangan Keuangan agar bersinergi melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Lebih lanjut, dirinya pun meminta Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan dan BKF bekerjasama mendukung Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal di daerah.

Dalam kesempatan tersebut juga, Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Perbendaharaan, atas penyelesaian tugas spending review pada 20 K/L yang terdiri dari 20.856 satuan kerja. &ldquoHasil spending review telah mampumengidentifikasi potensi bebanfiskal sebesar Rp71 triliun,&rdquo ujar Agus.

Di akhir arahannya, Menteri Keuangan berpesan, &ldquoPastikan seluruh peran strategis berjalan secara harmonis&rdquo.

Rapimnas Ditjen Perbendaharaan kali ini melibatkan unit eselon I lainnya, yaitu, Ditjen Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan dan BKF. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya persiapan implementasi PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rapimnas berlangsung tanggal 26 s.d 28 Maret 2013.

Oleh: Tim Media Center &ndash Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapat Kerja Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tata Suntara membuka  kegiatan Rapat Kerja (raker) Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2013, Selasab(19/03). Raker tersebut melibatkan perwakilan dari seluruh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

Dalam sambutannya, Tata Suntara menyampaikan Reformasi dan Tranformasi yang terus dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan masih terus bergulir. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 berpengaruh pada perubahan tugas dan fungsi kantor wilayah (kanwil) Ditjen Perbendaharaan, termasuk dibentuknya struktur baru yaitu Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Tata Suntara menambahkan, bidang baru tersebut mengemban tugas sebagai pelaksana pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Pelaksanaan Supervisi terhadap KPPN sebelumnya dilaksanakan secara parsial, cenderung bersifat reaktif daripada antisipatif, dengan metodologi yang tidak terarah dan ukuran-ukuran penilaian yang belum jelas. Berbeda pada struktur baru, tugas supervisi KPPN dan kepatuhan internal memiliki nilai yang semakin strategis. &ldquoDengan memanfaatkan saluraninformasi dan alur pengambilan keputusan yang tertata lebih baik, sehingga setiap resiko dalam pelaksanaan proses bisnis maupun etika profesi dapat dimitigasi dengan baik&rdquo kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tata Suntara.

Sementara itu, Kepala Bagian OTL Sekretariat Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel menyampaikan, tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan kedepan berubah menjadi lebih strategis dan bersifat analitis. &ldquoraker ini sebagai salah satu bagian dari rangkaian program capacity building dan pembekalan bagi pejabat/pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas tugas dan fungsi baru,&rdquo  ujarnya.

Beberapa materi diberikan oleh narasumber dari Bank Mandiri, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Biro Organta Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

Masyarakat menjadi lebih pintar dan reaktif. Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam  pelaksanaan good governance senantiasa meningkat. Rapat kerja ini merupakan sebuah langkah awal untuk mewujudkan  sebuah sistem supervisi dan kepatuhan internal yang ideal, untuk meningkatkan compliance terhadap proses bisnis maupun etika profesi. (TAP)

oleh : Media Center Perbendaharaan

Liputan &ldquoRapat Koordinasi User Acceptance Test dan Kunjungan Dirjen Perbendaharaan&rdquo
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash&ldquoGenjot sampai final!&rdquo, Inilah yang diserukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto, dalam kunjungan sekaligus Rapat Koordinasi User Acceptance Test di Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Jumat (15/3).

Tak hanya sambutan meriah dari segenap pegawai, Direktur Jenderal Perbendaharaan  didampingi oleh Sekretaris, Direktur, dan pejabat di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan disuguhi dengan mini library yang memuat dokumen dan produk kerja SPAN. Selain itu, rombongan juga mencoba aplikasi SPAN secara langsung dibantu oleh PIC masing-masing modul.

&ldquoTerpilihnya IFMIS atau SPAN sebagai salah satu tema pokok APEC 2012 dan 2013 menunjukkan bahwa Treasury Reform merupakan concern bersama di antara negara-negara APEC. Mengingat pentingnya SPAN, kehadiran pimpinan di sini memberikan dukungan sepenuh hati bagi seluruh elemen yang terlibat dalam pengembangan SPAN sehingga dapat melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin.&rdquo, tutur Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pengembangan aplikasi SPAN dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari kajian dan pengembangan proses bisnis, pengembangan aplikasi, dan pengujian aplikasi. Rangkaian pengujian aplikasi dimulai dari Unit Test, Integration Test, dan User Acceptance Test. Saat ini, SPAN telah menyelesaikan tahap Integration Test dan tengah bersiap memasuki tahap User Acceptance Test untuk memastikan aplikasi SPAN telah berfungsi sesuai harapan.

Kontributor: Wening Puspitasari