Liputan sosialisasi dan disseminasi perturan sistem akuntansi pemerintah oleh Dit APK
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Upaya peningkatan kualitas pertanggungjawaban seluruh stakeholder dalam melaksanakan APBN terus digalakkan. Usaha tersebut sebagai wujud komitmen untuk menyelenggarakan clean and good governance. Proses perbaikan proses bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan peraturan terus menerus dilakukan dengan mengacu pada international best practices yang disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia. Penyusunan laporan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel merupakan bagian reformasi pengelolaan keuangan negara. Itulah sebabnya Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan Kegiatan sosialisasi dan disseminasi peraturan terbaru terkait sistem akuntansi pemerintah pusat tahun 2012 dan disseminasi penyusunan LKPP menuju LKPP beropini &ldquoWajar Tanpa Pengecualian&rdquo tahun 2012 untuk lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Terbitnya beberapa peraturan di bidang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat memerlukan adanya penjelasan dan elaborasi lebih lanjut agar peraturan tersebut dapat diterapkan secara optimal oleh stakeholders. Kuasa BUN Daerah yang meliputi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan kementerian/lembagamerupakan subyek dalam penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Instansi-instansi dimaksud memiliki karakteristik yang beragam sehingga perlu dilakukan pendekatan dan diskusi secara intensif agar dicapai sebuah pemahaman yang seragam dalam implementasi peraturan-peraturan tersebut.

Kegiatan sosialisasi dan disseminasi diadakan di Makassar pada tanggal 5 sampai dengan. 7 November 2012, dan di Surabaya serta Bandung yang diadakan secara bersamaan pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2012. Sosialisasi dan disseminasi ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Subdit Sistem Akuntansi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan sebagai sarana untuk bertatap muka dan berkomunikasi antara pengelola dan pelaksana sistem akuntansi. Sosialisasi dan disseminasi untuk lokasi Makassar dan Surabaya dibuka oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan dan ditutup oleh Kasubdit Akuntansi Pusat Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sosialisasi dan Disseminasi di Makassar juga dihadiri oleh John Ignatius perwakilan Government Partnershis Fund (GPF). Sedangkan untuk lokasi Bandung, sosialisasi dan disseminasi dibuka dan ditutup oleh Plh. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandung.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini antara lain untuk memberikan pemahaman secara umum tentang framework akuntansi berbasis akrual dan memberikan gambaran rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), memberikan pemahaman kebijakan umum pada saat penyusunan LKPP dan LKKL Tahun 2012, memberikan pemahaman peraturan dan permasalahan penyusunan LKPP ditingkat Kanwil dan KPPN sekaligus strategi penyelesaiannya serta penyamaan persepsi yang terjadi antar KPPN, memberikan pemahaman peraturan Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang Dilikuidasi.

Dalam sambutan pembukaan kegiatan tersebut, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Yuniar Yanuar Rasyid, menyampaikan bahwa perkembangan kualitas laporan keuangan dalam 3 tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang sangat membanggakan.

&rdquoSelama tiga tahun terakhir berbagai temuan di kementerian/lembaga dan BUN semakin menurun,&rdquo ungkap Yuniar Yanuar Rasyid. &rdquoSelain itu, mayoritas LKKL juga telah mendapatkan opini yang terbaik yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian- red). LKPP juga menunjukkan perkembangan sangat baik dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun berturut-turut,&rdquo lanjutnya.

Namun mengingat pada tahun 2012 ditargetkan untuk mencapai opini WTP, sementara di sisi lain masih terdapat berbagai temuan BPK yang terjadi berulang maka pemahaman persepsi dan kerja keras dari seluruh pihak diperlukan guna mewujudkan target tersebut. Perbaikan kualitas LKKL dan LKPP tersebut, disamping kerja keras dari masing-masing K/L juga merupakan hasil kerja keras dari pihak-pihak terkait di DJPBN dalam melakukan perbaikan proses akuntansi dan pelaporan keuangannya. Kerja sama dan koordinasi harus terus menerus dilakukan antara DJPBN sebagai penyusun sistem dengan K/L untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

&rdquoSaya berharap kita dapat melaksanakan melaksanakan amanah menerapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2013 sebagaimana telah ditetapkan dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,&rdquo ungkapnya mengakhiri kata sambutan.

Acara penyampaian materi dan diskusi dilaksanakan pada hari ke dua dan ke tiga sosialisasi dan disseminasi, adapun materi yang disampaikan adalah materi pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga, Perdirjen Perbendaharaan No. PB&ndash 29/PB/2012 Tentang Monitoring Penerbitan Persetujuan MPHL-BJS dan Diskusi Permasalahan Penerapan Peraturan terkait Hibah, Diskusi Pelaporan Keuangan dalam Akuntansi Berbasis Akrual, Strategi Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN, Analisa dan Permasalahan Laporan Keuangan Kuasa BUN Tahun 2012, Metode Penilaian Laporan Keuangan Kuasa BUN Tahun 2011, Mekanisme Pembahasan Tripartit Dit.APK, Kanwil DJPB dan KPPN, Sistem Penerimaan Negara: Misi, Visi, Pengelolaan Layanan, Data, dan Infrastruktur, serta Kebutuhan Organisasinya, Sosialisasi GL OPEN SPAN untuk: Sosialisasi Peraturan SAPP tahun 2012 dan Disseminasi Penyusunan LKPP. Setelah acara penyampaian materi dilakukan penanda tanganan Berita Acara tentang penyelesaian masalah terkait data di KPPN Secara umum penyelenggaraan sosialisasi dan disseminasi telah berjalan dengan baik dan lancar serta mendapatkan respon yang positif dari peserta.

Oleh : Tengku Yustisia &ndash Kontributor Dit APK
Editor : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

em>Liputan Training of Trainer Customer Service Officer (CSO) SPAN 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Ditjen Perbendaharaan memberikan Training of Trainer Customer Service Officer (CSO) SPAN 2012, Senin (12/11). Training tersebut diberikan kepada  177 peserta yang merupakan perwakilan dari petugas Customer Service dari setiap KPPN di seluruh wilayan Indonesia.  Hal tersebut menjadi langkah awal dari penyiapan petugas CSO KPPN dalam menghadapi implementasi SPAN.

Training of Trainer Customer Service Officer (CSO) SPAN 2012 bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan gambaran awal tentang bagaimana peran CSO KPPN dimasa mendatang khususnya masa transisi SPAN. . Selama kurang lebih 2 hari, peserta akan diberi materi tentang Pengelolaan Data Reverensi, Aplikasi Konversi dan Service Excellence.

Kepala Subbagian Pengembangan Kompetensi &ndash Bagian Pengembangan Pegawai Tonny W. Poernomo dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan diadakan training CSO SPAN Tahun 2012 ini adalah memberikan pengetahuan dan pelatihan mengenai aplikasi konversi. Tonny menambahkan pemberian materi soft skill service excellence dapat menunjang peserta pelatihan untuk memberikan pelayanan unggulan kepada stakeholder. Selain itu, peserta diberikan informasi awal tentang unit baru yang akan dibentuk yaitu Pengelola Data Referensi (PDR) mengenai tugas pokok dan fungsi unit tersebut.

Kegiatan pelatihan ini dapat terselenggara sebagai salah satu bentuk sinergi yang terjadi antara Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Setditjen Perbendaharaan.

Oleh: Tino dan Novri &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Liputan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Bercermin dari kondisi krisis  Eropa yang berdampak kepada bagian dunia lainnya, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo optimis dengan kondisi perekonomian Indonesia. Ia menyampaikan bahwa saat ini Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ke-16 di dunia.  &ldquoKita harus siap menjadi Negara besar,&rdquo ujarnya dihadapan peserta Rapimnas Ditjen Perbendaharaan, Senin (12/11), di Gedung Dhanapala Kementerian Kementerian Keuangan.

&ldquoSaat negara lain kesulitan menyusun APBN, kita sudah selesai melakukan penyusunan APBN 2013 dengan asumsi defisit 1,65%,&rdquo imbuh Menkeu.

Namun demikian, Menkeu mengimbau jajarannya agar tidak lengah atas kinerja yang telah dicapai. Menurutnya, bayang-bayang kelesuan perekonomian dunia merupakan ancaman nyata yang harus tetap diantisipasi.

Sementara itu, terkait tugas Ditjen Perbendaharaan Menkeu menyatakan bahwa tantangan dan tanggungjawab Ditjen Perbendaharaan di masa depan akan semakin besar dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik, Kementerian Keuangan telah mengagendakan Revitalisasi Fungsi seluruh unit kerja dalam kerangka Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Dalam rangka meningkatkan peran strategis, Kementerian Keuangan telah memutuskan target yang akan dicapai atau Destination StatementKementerian Keuangan hingga TA 2014 adalah: Rasio penerimaan pajak dengan PDB adalah 18%, Jumlah Barang Milik Negara (BMN) yang telah bersertifikasi adalah 20%, penyerapan belanja negara dalam DIPA Kementerian Keuangan sebesar 98%, indeks opini BPK atas Laporan Keuangan BA 15, Laporan Keuangan BA BUN dan Laporan Keuangan BA 999 adalah WTP.

Dalam rangka mendukung tercapaianya destination statement tersebut, Menurut Menkeu Ditjen Perbendaharaan harus dapat meningkatkan peran di bidang pengelolaan perbendaharaan dengan lebih baik, lebih strategis, lebih peofesional dan lebih modern.

Menkeu menyadari amanah Ditjen Perbendaharaan akan semakin berat dan strategis. Berat karena mengutamakan pelayanan dan percepatan dalam pencairan dana APBN. Strategis karena mengelola APBN yang semakin besar dengan anggaran belanja lebih dari 1.600 trilyun pada tahun 2013 yang harus dikelola dengan prudent dan akuntabel.

Dalam menjalankan amanah ini Menkeu berharap agar jajaran Ditjen Perbendaharaan  senantiasa bekerja berlandaskan pada Nilai-nilai Kementerian Keuangan, berhati-hati yang mengutamakan kepatuhan pada regulasi dan SOP, selalu kreatif dan inovatif serta memiliki pengetahuan yang luas. Terakhir, Menkeu berpesan agar nilai-nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan harus benar-benar menjadi bagian dari perilaku seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pembukaan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan tahun 2012
Jakarta, perbendahraan.go.id &ndash Sampai dengan akhir triwulan III, penyerapan Anggran kementerian negara/lembaga baru mencapai 51.6%. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto saat membuka secara resmi Rapat Pimpinan Nasional Ditjen Perbendaharaan ke-2 Tahun 2012, Minggu (11/11), di Gedung Kementerian Keuangan.

Meskipun angka penyerapan tersebut lebih baik dibanding tahun 2011, namun, menurut Agus Suprijanto capaian itu belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 60%. &ldquoAda improvement, Alhamdulillah, tapi belum optimal,&rdquo ujarnya.

Nilai penyerapan belanja modal masih rendah dibanding belanja pegawai dan belanja social. Agus Suprijanto  berpendapat bahwa permasalahan proses lelang pengadaan barang da jasa masih menjadi gejala umum di setiap kementerian Negara/lembaga. Ia melanjutkan bahwa penyederhanaan proses lelang melalui perubahan Perpres 54 Tahun 2010 yang kemudian direvisi menjadi Perpres 70 Tahun 2012 baru selesai di kuartal ke III, sehingga tidak memberi dampak yang cukup signifikan.  Meski demikian, ia berharap terdapat perubahan penyerapan anggaraan di awal tahun 2013.

Kondisi penyerapan anggaran tersebut akan berdampak pada lonjakan penyerapan anggaran di akhir tahun. Hal itu menjadi fenomena tahunan yang terus berulang.  Agus Suprijanto menghimbau kepada jajarannya agar secara intensif mengingatkan satuan kerja untuk segera melakukan penyerapan anggaran sesuai perencanaan yang telah dilakukan. &ldquoKondisi ini akan menuntuk kita untuk kerja lebih keras lagi,&rdquo imbuhnya.

Rapimnas kali ini selain membahas persiapan langka-langkah akhir tahun, juga membahas isu strategis Ditjen Perbendaharaan. Reorganisasi Ditjen Perbendaharaan berdampak luas terhadap struktur organisasi, baik di pusat maupun di kantor daerah. Untuk itu, Rapimnas kali ini mengusung tema &ldquoSatukan Komitmen dan Langkah Pelayanan Perbendaharaan yang Profesional, Prudent, dan Akuntabel, untuk Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 dan Menyongsong Revitalisasi Peran dan Fungsi Ditjen Perbendaharaan yang Semakin Modern&rdquo.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penyelesaian Masalah Aset Tetap, PNBP dan Hibah dalam rangka Peningkatan Kualitas LKKL dan LKPP    
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoOpini Laporan Keuangan, it is not for sale!&rdquo Demikian disampaikan Anggota II BPK RI Taufiequrachman Ruki dengan tegas, dihadapan para wakil menteri dan pejabat pimpinan lembaga, Jumat (2/11). Hal itu disampaikan dalam acara Penyelesaian Permasalahan Aset Tetap, PNBP dan Hibah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas LKKL (Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga) dan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Taufiequrachman Ruki melanjutkan, bahwa opini atas laporan keuangan bukan bergantung kepada auditor, tetapi tergantung kepada kualitas laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu, dirinya mengingatkan agar Kementerian/Lembaga berupaya untuk memperbaiki qualitas laporan Keuangannya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua BPK Hadi Poernomo mengungkapkan bahwa BPK mengapresiasi tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK. Rekomendasi tersebut terkait berbagai penyelesaian permasalahan atas LKKL dan LKPP yang selama ini telah diaudit oleh BPK. &ldquoKalau kita bergandengan tangan, tidak mungkin tikus-tikus bisa masuk&rdquo ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengingatkan agar pimpinan kementerian/lembaga (K/L) selaku pengguna anggaran/pengguna barang harus mampu mengendalikan pengelolaan keuangan pada K/L yang dipimpinnya dengan baik. Pengelolaan keuangan tersebut, lanjutnya, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada K/L yang dipimpinnya. Hal ini perlu ditekankan, karena menurut Undang-Undang (UU) Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara, setiap pimpinan K/L bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pada K/L yang dipimpinnya.

Ia menambahkan, para pengelola keuangan pada K/L juga harus mampu mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. "Para pengelola keuangan di K/L harus mampu mencegah dan menghindari terjadinya pemborosan anggaran, kebocoran anggaran atau bentuk penyalahgunaan anggaran lainnya" papar Menkeu.

Kegiatan tersebut digelar atas kerjasama Kementerian Keuangan dan BPK RI. Penyelenggara menyampaikan, tujuan pertemuan antara pihak Kemenkeu, BPK dan Kementerian/Lembaga sebagai forum pembahasan tindak lanjut pemeriksaan BPK dalam temuan audit laporan keuangan tahun 2011, terutama Aset Tetap, PNBP dan Hibah.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Peringatan Hari Oeang ke-66
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash KPPN Pontianak memastikan diri sebagai Kantor Pelayanan Percontohan terbaik lingkup Ditjen Perbendaharaan. Dari total 12 kandidat Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2012, empat kandidat telah terpilih menjadi pemenang di masing-masing unit eselon I.

Para pemenang KPPc tersebut adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Purwakarta, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 3 (KPP LTO/BUMN) Jakarta, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh.

Pengumuman pemenang ini sendiri berlangsung Selasa (30/10), dalam upacara peringatan Hari Oeang. Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo memberikan piagam penghargaan secara langsung kepada para pemenang. Empat KPPc ini merupakan pemenang dari setiap direktorat jenderal di Kementerian Keuangan yang memiliki kantor pelayanan.

Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian keungan pada tahun 2012 ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Setiap unit eselon I memiliki masing-masing Kantor Pelayanan Percontohan terbaik. Sehingga, Kantor Pelayanan antar unit eselon I tidak diperlombakan lagi.

Sebagai pemenang, ke empat kantor tersebut akan diajukan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk dijadikan kandidat kantor percontohan terbaik.

Sambutan Menteri Keuangan
Sementara itu, Peringatan Hari Oeang ke 66 diharapkan dapat menjadi sarana menggelorakan kembali nilai-nilai Kemenkeu, dalam hal pelayanan terhadap pengelolaan keuangan negara yang profesional dan akuntabel. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo saat upacara peringatan Hari Oeang.

Nilai-nilai Kemenkeu dirumuskan untuk menjadi landasan setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya. &ldquoSerta cerminan adanya kesatuan gerak di setiap lini dan fungsi untuk bersama-sama menciptakan keselarasan dalam rangka mencapai visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan,&rdquo kata Menkeu dalam sambutannya.

Sebagai informasi, awal peredaran Oeang Republik Indonesia pada 30 Oktober 1946, menjadi tanggal lahir Hari Oeang. Pada hari itu, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Uang Jepang dan Uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. Melalui ORI, semangat rakyat Indonesia tersulut untuk terus mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia.

Oleh: Novri, Tino, dan Sugeng &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Knowledge Sharing Program (KSP) Regional Seminar in Asia
Nusa dua, Bali, perbendaharaan.go.id - The Ministry of Strategy and Finance (MOSF) of the Republic Korea dan The Korea Development Institute (KDI) bekerja sama dengan Ditjen
Perbendaharaan menggelar Knowledge Sharing Program (KSP) Regional Seminar in Asia. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 9 - 11 Oktober 2012 ini, dihadiri oleh delegasi dari 4 negara di asia tenggara yaitu Vietnam, Myanmar, Laos dan Filipina. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia berperan sebagai co-organizer. Menurut pihak penyelenggara, kegiatan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman Korea khususnya dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

&ldquoSaya berharap melalui seminar ini kita bisa mengambil pelajaran berharga dalam pelaksanaan e-government dan manajemen keuangan publik yang modern,&rdquo Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto atas nama Menteri Keuangan dalam welcoming remarks-nya.

KSP regional seminar kali ini mengusung tema &ldquoToward an effective Management of Public Finance&rdquo. Dalam seminar ini delegasi Indonesia diwakili oleh para local consultant dari masing-masing tema KSP 2012 yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Dimana para local consultant tersebut berasal dari Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Dalam kegiatan ini dihadiri pula oleh para pejabat Korea Selatan diantaranya adalah President of KDI Mr. Oh Seok Hyun, Executive Director KDI Moon Joong Tcha, serta perwakilan dari Ministry of Strategy and Finance (MOSF) of the Republic Korea serta Minister of Korean Embassy in Indonesia.

Dalam acara seminar hari pertama dipaparkan materi mengenai Application and Evaluation of dBrain (Digital Budget and Accounting System), yang merupakan sistem berbasis ICT yang digunakan oleh MOSF Republic Korea. Pada sesi tersebut Direktur Jenderal Perbendaharaan aktif bertanya mengenai pengalaman dan strategi MOSF terkait SDM dalam rangka implementasi sistem berbasis ICT. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Tata Suntara, juga aktif berpendapat dan menyampaikan pertanyaan mengenai Asset Liability Management (ALM).

Dalam sesi kedua MOSF dan KDI memaparkan mengenai Impact of ICT on Public Administration dimana dalam presentasi ini Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan diminta menjadi moderator dan pada sesi terakhir dipresentasikan Introduction and Evaluation of Government e-Procurement System.

Diakhir setiap presentasi, setiap delegasi diberi kesempatan untuk mempresentasikan tentang kondisi terkini penerapan pengelolaan keuangan berbasis ICT di negaranya masing-masing serta menanggapi pertanyaan dari delegasi lainnya. Delegasi Indonesia mempresentasikan mengenai overview SPAN, Performance Based Budgeting dalam Public Administration serta penerapan e-procurement kepada para peserta seminar.

Pada hari terakhir seminar, diadakan group presentation dan wrap-up session, dimana dalam sesi ini setiap delegasi diminta menyusun strategi ke depan melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) terkait satu dari ketiga tema seminar sesuai kondisi terkini negara masing-masing. Kemudian strategi tersebut dipaparkan dan didiskusikan dengan delegasi dari negara lainnya. Delegasi Indonesia menyusun analisis SWOT mengenai implementasi Integrated Financial Management Information Systems (IFMIS).

Oleh: Bintang Prasetyo &ndash Setditjen Perbendaharaan

Liputan Peringatan Hari Oeang ke-66
Jakarta, [erbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo, menyampaikan bahwa saat ini Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ke 16 di dunia. Hal itu disampaikannya dalam peringatan Hari Oeang ke-66 di Stadion Bea Cukai Rawamangun, Jakarta, Minggu (21/10). Dalam kesempatan tersebut hadir pula Wakil Menteri Keuangan, para pejabat Eselon I beserta keluarga besar Kementerian Keuangan lainnya.

Agus melanjutkan, bahwa lembaga internasional telah mencanangkan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke 7 di dunia pada tahun 2030. "Hal tersebut terjadi apabila Indonesia terus menjaga momentum kemajuan perekonomian," tambahnya.

Menkeu melanjutkan, dalam prestasi ini, peran dari Kemenkeu sangat dominan. Untuk itu, Menkeu menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Kemenkeu atas sumbangsih yang diberikan. Namun demikian, ia juga mengingatkan agar jajarannya tetap menjaga komitmen untuk selalu hiduup dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Dalam acara tersebut, dilaksanakan pula berbagai lomba antar unit eselon I di Kemenkeu. Di antaranya adalah lomba tarik tambang dan gerak jalan indah. Selain itu, Menkeu beserta seluruh pejabat eselon I melakukan penanaman pohon di salah satu sisi Stadion.

Dalam kesemptan tersebut, keluarga besar Ditjen Perbendaharaan turut serta meramaikan peringatan Hari Oeang ke-66. Tim Tarik Tambang Ditjen Perbendaharaan berhasil menjadi runner up setelah diungguli oleh Tim Tarik Tambang Ditjen Bea dan Cukai di babak final.

Link Lomba Gerak Jalan Indah

Oleh : Novri HS. Tanjung