Liputan Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit) dalam Penyusunan LKPP Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Pemerintah dan BPK telah menyepakati rekonsiliasi tiga pihak (tripartit), antara Kementerian Keuangan, kementerian/ lembaga (K/L), dan BPK. Rekonsiliasi tiga pihak ini digelar guna penyusunan laporan keuangan tahun 2012. Rekonsiliasi tripartit ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu, Tahap I dilaksanakan saat 7 Maret 2013 dan Tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 17-19 April 2013.

Saat membuka acara Rekonsiliasi Tiga Pihak Tahap I di Jakarta pada Kamis (7/3), Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto menyampaikan bahwa terkait dengan laporan keuangan tahun 2012 kali ini, Pemerintah dan BPK telah sepakat melakukan percepatan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan audit terhadap 14 K/L dari keseluruhan 86 LKKL dan 9  Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (LK BA BUN). &ldquoKita berharap agar pada pelaporan keuangan tahun 2012 ini seluruh K/L tersebut dapat mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, red) yang telah dicapai pada tahun 2011,&rdquo ujar Agus.

Acara tersebut digelar untuk mendapatkan keakuratan dan keyakinan data yang akan disajikan di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sama dengan data yang disajikan di LKKL. Selain itu, acara ini juga menjadi forum komunikasi  antara auditor dan auditee agar segala permasalahan akuntasi dan pelaporan keuangan di K/L dapat diatasi. &ldquoHasil penyelenggaraan acara ini akan ditindaklanjuti dalam LKKL dan LKPP Tahun 2012 yang berstatus audited,&rdquo lanjut Agus.

Berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK, opini audit LKPP Tahun 2011 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Beberapa temuan signifikan dalam LKPP tahun 2011 yang berasal temuan pada LKKL adalah:

1. Temuan terkait kelemahan dalam pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap
2. Terdapat PNBP yang tarlambat atau belum disetorkan ke kas negara, kurang atau belum dipungut, digunakan langsung di luar mekanisme APBN, dan dipungut melebihi tarif PP 
3. Penerimaan Hibah Langsung KL Belum Dilaporkan kepada BUN dan Dikelola Di Luar Mekanisme APBN.

Pemerintah mengharapkan agar temuan-temuan pada tahun 2011 dapat ditindaklanjuti secara tuntas sehingga tidak terulang pada laporan keuangan tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya. Secara khusus, Dirjen Perbendaharaan mengharapkan  K/L yang ikut serta dalam rekonsiliasi Tahap I ini tidak memberi sumbangan temuan pada LKPP Tahun 2012.

Oleh: Tim Media Center &ndash Ditjen Perbendaharaan , Foto : Kontributor Dit. APK

Liputan Peningkatan Kompetensi Pejabat Eselon III di Lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gelombang I
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Mempersiapkan diri menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah, Ditjen Perbendaharaan menggelar Peningkatan Kompetensi Pejabat Eselon III di Lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal di daerah. Kegiatan dilakukan dalam dua gelombang. Gelombang I dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 8 Maret 2013. Sedangkan Gelombang II dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 16 Maret 2013.

Dalam pembukaan penyelenggaraan kegiatan gelombang I, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi dan dimaksudkan sebagai benchmarking study serta alih ilmu atas pekerjaan yang sama dengan proyeksi pekerjaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.  Agus mengharapkan kegiatan ini menjadi bekal para pejabat eselon III dalam pelaksanaan tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan sehingga terbangun sinergi guna optimalisasi kinerja. 

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Herry Purnomo mendukung implementasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah.  Menurut Herry, spending review yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan akan menjadi input pembahasan alokasi anggaran kementerian/ lembaga di Ditjen Anggaran.

Sementara itu, perwakilan Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan pentingnya sinergi bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan di daerah. Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara tugas dan fungsi memiliki potensi untuk melakukan reviu terhadap pelaksanaan dana transfer ke daerah. Hal itu menjadikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan berada pada posisi yang relevan untuk melakukan upaya pembenahan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.  

Sesuai dengan nama kegiatan tersebut, peserta yang hadir merupakanpara pejabat teknis eselon III di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Untuk menyajikan pembahasan yang komperhensif, penyelenggara menghadirkan narasumber yang berasal dari internal Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perimbangan keuangan, Ditjen Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, dan Bank Indonesia. Materi Peningkatan kompetensi tersebut membekali para peserta untuk mengemban tugas baru, yang pada awalnya administrative oriented menjadi analysis oriented.

Oleh: Tim Media Center &ndash Ditjen Perbendaharaan

Liputan Seminar Nasional  &ldquoPenerapan Electronic Based Transaction dalam Mekanisme Pencairan APBN Pasca  Implementasi SPAN&rdquo
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan menggelar peyelenggaraan Seminar Nasional  dengan tema &ldquoPenerapan Electronic Based Transaction dalam Mekanisme Pencairan APBN Pasca  Implementasi SPAN&rdquo, Rabu (6/3), di Hotel Borobudur. Seminar dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, KPK, PPATK, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP dan intansi terkait.

Mengawali acara, Direktur Transformasi Perbendaharaan Sudarto menyampaikan bahwa seminar ini diselenggarakan untuk menginformasikan perkembangan terkini proses pengelolaan administrasi keuangan negara yang mengarah pada sistem yang terintegrasi dengan proses bisnis yang berbasis transaksi elektronik. Di lingkungan Kementerian Keuangan, sistem ini bernama SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Menurutnya, Tidak hanya dari aspek infrastruktur, sistem on-line yang sama sekali baru tentunya harus diperKuat dengan kepastian hukum. Hasil seminar diharapkan dapat men-trigger input dalam menyusun kerangka regulasi implementasi SPAN.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto, dalam keynote speech-nya  menyampaikan bahwa saat ini sektor pemerintah telah memiliki strategi pemanfaatan Teknologi Informasi melalui e-government. Namun, Agus melanjutkan, karena besarnya cakupan sektor-sektor pemerintahan, teknologi informasi belum bisa digunakan untuk seluruh bentuk layanan publik. SPAN merupakan salah satu contoh yang menjadi prioritas dalam program e-government.

Sebelum diskusi dilaksanakan, Direktur Transformasi Perbendaharaan kembali ke podium untuk memperkenalkan SPAN  secara umum kepada para peserta. Dalam pembangunannya, SPAN memanfaatkan perkembangan keunggulan teknologi informasi terkini, seperti pembangunan Data Center dan Disaster Recovery Center (DC/DRC) dalam single database dan penggunaan Enterprise Resource Planning (ERP). ERP mampu menghubungkan proses bisnis yang terpecah dalam beberapa aplikasi menjadi satu aplikasi yang terintegrasi. Proses pembangunannya diperKuat dengan tiga pilar utama, penyempurnaan proses bisnis, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan perubahan.

Sesi pertama seminar menghadirkan tiga pembicara. Pembicara pertama, Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Djoko Agung Harijadi, menjelaskan kaitan antara implementasi UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan mekanisme pengelolaan APBN. Pembicara kedua, Edmon Makarim, Rektor Universitas Indonesia dan praktisi Teknologi Informasi (TI) membuka wacana peserta terhadap aspek legal formal dalam transaksi elektronik. Menggenapi sesi pertama, A.K.P. Theresia Luma dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Satuan Cyber Crime menegaskan pentingnya security awareness dalam transaksi elektronik. Tesa, begitu Beliau akrab dipanggil, mengingatkan bahwa tindak pidana kebanyakan dipicu dari kecerobohan pengguna TI.

Beranjak ke Sesi II, materi disampaikan Benny Sadwiko dari Bank Indonesia menyoal Penerapan Tanda Tangan Digital dalam Transaksi Keuangan. Pembicara kedua dari Bursa Efek Jakarta, Direktur Perdaganagn dan Pengaturan, Samsul Hidayat membahas tentang Implementasi Scripless Trading dan Aspek Legalnya. Syafriadi dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan menjadi  moderator. Pembicara terakhir dalam seminar ini, Kabag Pengembangan Aplikasi Komputer-BPK RI Novis Pramantyabudi, mengangkat tema elektronik audit dalam transaksi keuangan negara.

Oleh: Kontributor Transformasi Perbedaharaan

Liputan Training Of Trainers (TOT) dan Upgrading Narasumber PPAKP Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id- Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Yuniar Yanuar Rasyid membuka kegiatan TOT dan Upgrading Narasumber PPAKP Tahun 2013, Senin (25/02). Kegiatan tersebut melibatkan peserta dari dalam maupun luar Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

PPAKP tahun 2013 akan lebih menitikberatkan pada materi yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Di antaranya adalah spending review, tata cara revisi DIPA, dan tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Untuk itu, pihak penyelenggara merasa perlu untuk melakukan upgrading narasumber PPAKP.

Sejak tahun 2007, PPAKP telah mendidik dan melatih 27.141 orang. Direncanakan tahun 2013 akan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada 3.390 orang. Tenaga pengajar memiliki peran penting sehingga perlu adanya standarisasi kompetensi para tenaga pengajar.

Pada tahun 2011, terdapat 67 LKKL yang berhasil memperoleh opini WTP, 17 LKKL yang berhasil memperoleh opini WDP, 2 LKKL yang memperoleh opini TMP. &ldquopada dasarnya kualitas LKKL dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan sangat menggembirakan&rdquo kata Yuniar Yanuar Rasyid.

Diharapakan dengan TOT dan Upgrading Narasumber PPAKP akan dicetak sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan LKKL dan LKPP dengan capaian opini terbaik dapat segera terwujud. (TAP)

Oleh : Media Center Perbendaharaan

liputan Sosialisasi Aplikasi Layanan SDM Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, Perbendaharaan.go.id - Setelah berhasil membangun web portal SDM, mulai minggu kedua bulan Pebruari 2013, Bagian Administrasi Kepegawaian dan didukung oleh Bagian Pengembangan Pegawai menggelar Sosialisasi Aplikasi Layanan SDM sekaligus launching web portal SDM secara resmi.

Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dibagi dalam 4 batch, sampai dengan minggu awal bulan Maret 2013 yang diikuti oleh seluruh operator kepegawaian unit kerja Ditjen Perbendaaharaan. Batch pertama telah dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 12 s.d. 14 Pebruari 2013. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan, konsepsi dan tatacara penggunaan aplikasi layanan SDM.

Sejak pertengahan tahun 2012, seluruh unit kerja khususnya pengelola kepegawaian diberikan hak akses untuk melakukan updating data pegawai. Secara garis besar : pengelola kepegawaian unit kerja melakukan updating data dan mengupload sofcopy dokumen pendukungnya. Selanjutnya, pengelola data pada Bagian Administrasi Kepegawaian akan melakukan verifikasi dan memproses data tersebut.

Bagi pimpinan Ditjen Perbendaharaan, data pegawai menjadi bahan pertimbangan utama dalam menetapkan kebijakan di bidang kepegawaian. Untuk itu, validitas data menjadi sangat penting, dan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Bagian Administrasi Kepegawaian tetapi seluruh pengelola kepegawaian unit kerja Ditjen Perbendaharaan.

Untuk membantu para pengelola kepegawaaian dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, Bagian Administrasi Kepegawaian telah menyediakan fasilitas pengelolaan dan monitoring data, diantaranya terkait DP3, LP2P, LHKPN, Plt/Plh, Laporan Ketertiban Pegawai, dll. Fasilitas tersebut telah terangkum dalam web portal SDM yang bisa diakses melalui jaringan intranet Ditjen Perbendaharaan di : http://10.0.10.1/portalsdm.

Saat ini, pengelolaan administrasi kepegawaian diarahkan pada penggunaan teknologi informasi dan meminimalisir pengiriman harcopy laporan serta dokumen kepegawaian ke Kantor Pusat.

Kontributor : SgM

Liputan Rapat Koordinasi Panitia Penyelenggara PPAKP Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sebagai upaya meningkatakan kualitas SDM dalam bidang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Direktorat Jenderal Perbendaharaan kembali akan mengadakan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) di tahun 2013. Sampai dengan penyelenggaraan tahun 2012 yang lalu, PPAKP telah berhasil memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta sebanyak 27.141 orang. Untuk tahun ini, PPAKP akan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 3.390 orang.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, penyelenggaraan PPAKP tahun 2013 akan melibatkan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, baik dalam unsur kepanitiaan dan penyelenggaraannya. Dengan demikian, tahun ini akan menjadi tahun transisi sebelum PPAKP diserahkan dan diselenggarakan secara penuh oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pada tahun 2014 mendatang.

Dalam Rapat Koordinasi Panitia Penyelenggara PPAKP Tahun 2013, Senin (11/2), Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Yuniar Yanuar Rasyid menyampaikan bahwa berbagai permasalahan menjadikan isu peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu aspek yang signifikan dalam implementasi reformasi manajemen keuangan negara. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan negara sangat diperlukan dalam rangka menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel.

&ldquoPPAKP yang dilaksanakan sejak tahun 2007 telah menjadi bagian dari dinamika reformasi keuangan negara yang tengah berlangsung,&rdquo ujar Yuniar.

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara PPAKP, peningkatan kualitas LKKL dan LKPP tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya dan strategi yang telah dijalankan secara intensif antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga. Salah satu dari upaya dan strategi dimaksud adalah dengan menyelenggarakan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan negara.

Sampai dengan saat ini jumlah LKKL yang berhasil mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) semakin bertambah, dan di sisi lain LKKL yang memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) mengalami penurunan. Sementara itu, dua Kementerian Negara/Lembaga yang LKKL-nya masih memperoleh opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat), salah satu di antaranya merupakan Kementerian Negara/Lembaga atau Bagian Anggaran yang baru terbentuk pada tahun 2011.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, Rabu (6/2), di Gedung Kementerian Keuangan. Rapat Koordinasi yang bertemakan &ldquoOptimalisasi Sinergitas Penyusun dan Pereviu Laporan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan LKKL dan LKPP Tahun 2012 yang Berkualitas Terbaik&rdquo, diikuti oleh para kepala biro keuangan kementerian negara/lembaga, para kepala biro perlengkapan/umum kementerian negara/lembaga, serta para inspektur/ Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kementerian negara/lembaga.

Dalam keynote speech-nya Agus Suprijanto menyampaikan, selama kurun waktu sejak LKPP disusun yaitu tahun 2004 sampai dengan 2011, telah terjadi peningkatan realisasi pendapatan dan belanja negara yang sangat signifikan. Pada tahun anggaran 2012, realisasi pendapatan dan belanja negara dengan status belum diaudit BPK meningkat masing-masing menjadi Rp1.336 triliun dan Rp1.482 triliun. Peningkatan pendapatan dan belanja negara juga diikuti peningkatan aset Pemerintah yang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Aset Pemerintah meningkat dari Rp852 triliun pada akhir tahun 2004 menjadi Rp3.023 triliun pada akhir tahun 2011, atau meningkat 250 persen. Ekuitas Dana Pemerintah juga meningkat sangat signifikan dari minus Rp497 triliun pada akhir tahun 2004, menjadi positif Rp1.076 triliun pada akhir tahun 2011.

Menurut Agus Suprijanto, dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kompleksitas transaksi Pemerintah saat ini, maka dibutuhkan pengelolaan keuangan yang semakin berkualitas. &ldquoPengelolaan keuangan yang berkualitas tercermin dari kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang terbaik ditunjukkan dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),&rdquo ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKKL (Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga) Tahun 2011, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya opini terbaik pada beberapa kementerian negara/lembaga. Agus menilai, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan peran aktif dari seluruh jajaran kementerian negara/lembaga termasuk APIP.

Peran APIP tersebut dibutuhkan sebagai pengawas intern dalam pelaksanaan anggaran untuk merumuskan solusi atas permasalahan yang sedang atau kemungkinan besar dihadapi dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012. Selain itu, Agus melanjutkan, kementerian negara/lembaga juga harus selalu berkoordinasi dengan auditor BPK, agar tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan rekomendasi BPK. Untuk itu, sinergitas antara penyusun, reviu, dan pemeriksa perlu terus ditingkatkan.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan juga mengingatkan kembali butir-butir arahan Menteri Keuangan mengenai Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012. Dirjen Perbendaharaan meminta agar setiap kementerian negara/lembaga melakukan strategi 10 M :

1. Memastikan bahwa peruntukan realisasi belanja dan sumber-sumber pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) telah dicatat pada Bagan Akun Standar yang sesuai
2. Memastikan bahwa hibah atas barang atau jasa, dan/atau surat berharga telah diregistrasi dan disahkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku
3. Memastikan bahwa semua PNBP telah disetor ke Kas Negara tepat waktu, digunakan melalui mekanisme APBN, dan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Melakukan monitoring atas pelaksanaan pengesahan dan rekonsiliasi hibah langsung dengan pihak terkait untuk meminimalisir perbedaan pencatatan
5. Memastikan bahwa perjalanan dinas didukung dengan bukti &ndashbukti pengeluaran yang valid dan lengkap dan tidak melebihi standar biaya umum
6. Memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
7. Mengintensifkan penertiban terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) termasuk BMN yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan
8. Melakukan inventarisasi dan koordinasi dengan unit terkait berkenaan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang harus disajikan ke dalam Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, atau lampiran-lampiran atas Laporan Keuangan, termasuk informasi untuk penyajian informasi pendapatan dan belanja akrual.
9. Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan mengintensifkan peranan APIP  sebagai pengawas dalam pelaksanaan anggaran untuk merumuskan solusi atas permasalahan yang sedang atau kemungkinan besar dihadapi dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
10. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan melaksanakan rekomendasi BPK RI serta mengupayakan secara maksimal agar temuan-temuan tersebut tidak menjadi temuan berulang.

Sesuai amanat Undang-undang, Dirjen Perbendaharaan berharap agar dalam waktu satu bulan sampai dengan akhir Februari mendatang, setiap pimpinan kementerian negara/lembaga memastikan bahwa LKKL telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya, LKKL telah direviu oleh APIP masing-masing kementerian negara/lembaga. Hal itu dilakukan dengan pengendalian intern secara memadai dan seluruh temuan pemeriksaan pada tahun sebelumnya telah dilaksanakan tindak lanjutnya. Langkah tersebut menjadi wujud membangun sinergi yang lebih baik antara penyusun dan pereviu laporan keuangan dalam rangka mewujudkan kualitas terbaik atas LKKL dan LKPP Tahun 2012.(TAP/NOV)

Oleh: Tim Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakor Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndashReorganisasi dan revitalisasi instansi vertical Ditjen Perbendaharaan terus dilakukan. Hal itu terkait implementasi PMK 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara mengungkapkan Implementasi hasil penataan organisasi Kanwil dan KPPN, ditargetkan untuk diterapkan pada semester I tahun  2013.

&ldquoBanyak hal yang harus kita persiapkan, sebab dalam PMK tersebut terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar baik dari struktur organisasi maupun tugas tugas lain yang harus kita laksanakan,&rdquo ujar Tata saat membuka Rapat Koordinasi Kepala bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Menurut Tata, penataan organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan, diarahkan untuk melaksanakan tugas pembinaan, koordinasi, supervisi KPPN dan representasi wakil Kementerian Keuangan di daerah. Dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat memperoleh penugasan dibidang penganggaran dan perimbangan keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sementara itu, Tata melanjutkan, penataan organisasi KPPN diarahkan untuk melaksanakan tugas sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara, penyesuaian proses bisnis berlandaskan SPAN, dan penajaman fungsi  Ditjen Perbendaharaan.  Selanjutnya, penambahan KPPN Khusus dan KPPN di Jakarta, perlu dipersiapkan lokasi, sarana prasarana, dan sumber daya manusia.

Pada masa transisi, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan Surat Edaran tentang Transisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka Implementasi PMK 169/PMK.01/2012. Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan proses bisnis dalam tugas dan fungsi yang baru sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam transisi ini, kanwil dapat membentuk tim kegiatan transisi, yang terdiri penanggungjawab tim, ketua tim dan kelompok kerja. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh kelompok kerja sesuai tugas dan fungsi yang baru. Kelompok kerja tersebut akan terdiri dari kelompok kerja bagian umum, kelompok kerja pembinaan pelaksanaan anggaran I, kelompok kerja pembinaan anggaran II, kelompok kerja pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan kelompok kerja supervise KPPN dan Kepatuhan Internal.

Tugas bidang pelaksanaan anggaran II ini antara lain Bimtek pengelolaan keuangan daerah, pembinaan pengelolaan kas daerah, PK-BLU Daerah, pembinaan manajemen investasi, monev transfer daerah, pelaksanaan anggaran daerah, spending review APBD, serta fasilitasi SIKD. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena tugas tersebut baru dan mempunyai stakeholder  pemerintah daerah.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan