Liputan Penyelesaian Masalah Aset Tetap, PNBP dan Hibah dalam rangka Peningkatan Kualitas LKKL dan LKPP    
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoOpini Laporan Keuangan, it is not for sale!&rdquo Demikian disampaikan Anggota II BPK RI Taufiequrachman Ruki dengan tegas, dihadapan para wakil menteri dan pejabat pimpinan lembaga, Jumat (2/11). Hal itu disampaikan dalam acara Penyelesaian Permasalahan Aset Tetap, PNBP dan Hibah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas LKKL (Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga) dan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Taufiequrachman Ruki melanjutkan, bahwa opini atas laporan keuangan bukan bergantung kepada auditor, tetapi tergantung kepada kualitas laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu, dirinya mengingatkan agar Kementerian/Lembaga berupaya untuk memperbaiki qualitas laporan Keuangannya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua BPK Hadi Poernomo mengungkapkan bahwa BPK mengapresiasi tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK. Rekomendasi tersebut terkait berbagai penyelesaian permasalahan atas LKKL dan LKPP yang selama ini telah diaudit oleh BPK. &ldquoKalau kita bergandengan tangan, tidak mungkin tikus-tikus bisa masuk&rdquo ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengingatkan agar pimpinan kementerian/lembaga (K/L) selaku pengguna anggaran/pengguna barang harus mampu mengendalikan pengelolaan keuangan pada K/L yang dipimpinnya dengan baik. Pengelolaan keuangan tersebut, lanjutnya, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada K/L yang dipimpinnya. Hal ini perlu ditekankan, karena menurut Undang-Undang (UU) Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara, setiap pimpinan K/L bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pada K/L yang dipimpinnya.

Ia menambahkan, para pengelola keuangan pada K/L juga harus mampu mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. "Para pengelola keuangan di K/L harus mampu mencegah dan menghindari terjadinya pemborosan anggaran, kebocoran anggaran atau bentuk penyalahgunaan anggaran lainnya" papar Menkeu.

Kegiatan tersebut digelar atas kerjasama Kementerian Keuangan dan BPK RI. Penyelenggara menyampaikan, tujuan pertemuan antara pihak Kemenkeu, BPK dan Kementerian/Lembaga sebagai forum pembahasan tindak lanjut pemeriksaan BPK dalam temuan audit laporan keuangan tahun 2011, terutama Aset Tetap, PNBP dan Hibah.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Peringatan Hari Oeang ke-66
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash KPPN Pontianak memastikan diri sebagai Kantor Pelayanan Percontohan terbaik lingkup Ditjen Perbendaharaan. Dari total 12 kandidat Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2012, empat kandidat telah terpilih menjadi pemenang di masing-masing unit eselon I.

Para pemenang KPPc tersebut adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Purwakarta, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 3 (KPP LTO/BUMN) Jakarta, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh.

Pengumuman pemenang ini sendiri berlangsung Selasa (30/10), dalam upacara peringatan Hari Oeang. Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo memberikan piagam penghargaan secara langsung kepada para pemenang. Empat KPPc ini merupakan pemenang dari setiap direktorat jenderal di Kementerian Keuangan yang memiliki kantor pelayanan.

Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian keungan pada tahun 2012 ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Setiap unit eselon I memiliki masing-masing Kantor Pelayanan Percontohan terbaik. Sehingga, Kantor Pelayanan antar unit eselon I tidak diperlombakan lagi.

Sebagai pemenang, ke empat kantor tersebut akan diajukan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk dijadikan kandidat kantor percontohan terbaik.

Sambutan Menteri Keuangan
Sementara itu, Peringatan Hari Oeang ke 66 diharapkan dapat menjadi sarana menggelorakan kembali nilai-nilai Kemenkeu, dalam hal pelayanan terhadap pengelolaan keuangan negara yang profesional dan akuntabel. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo saat upacara peringatan Hari Oeang.

Nilai-nilai Kemenkeu dirumuskan untuk menjadi landasan setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya. &ldquoSerta cerminan adanya kesatuan gerak di setiap lini dan fungsi untuk bersama-sama menciptakan keselarasan dalam rangka mencapai visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan,&rdquo kata Menkeu dalam sambutannya.

Sebagai informasi, awal peredaran Oeang Republik Indonesia pada 30 Oktober 1946, menjadi tanggal lahir Hari Oeang. Pada hari itu, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Uang Jepang dan Uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. Melalui ORI, semangat rakyat Indonesia tersulut untuk terus mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia.

Oleh: Novri, Tino, dan Sugeng &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Knowledge Sharing Program (KSP) Regional Seminar in Asia
Nusa dua, Bali, perbendaharaan.go.id - The Ministry of Strategy and Finance (MOSF) of the Republic Korea dan The Korea Development Institute (KDI) bekerja sama dengan Ditjen
Perbendaharaan menggelar Knowledge Sharing Program (KSP) Regional Seminar in Asia. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 9 - 11 Oktober 2012 ini, dihadiri oleh delegasi dari 4 negara di asia tenggara yaitu Vietnam, Myanmar, Laos dan Filipina. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia berperan sebagai co-organizer. Menurut pihak penyelenggara, kegiatan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman Korea khususnya dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

&ldquoSaya berharap melalui seminar ini kita bisa mengambil pelajaran berharga dalam pelaksanaan e-government dan manajemen keuangan publik yang modern,&rdquo Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto atas nama Menteri Keuangan dalam welcoming remarks-nya.

KSP regional seminar kali ini mengusung tema &ldquoToward an effective Management of Public Finance&rdquo. Dalam seminar ini delegasi Indonesia diwakili oleh para local consultant dari masing-masing tema KSP 2012 yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Dimana para local consultant tersebut berasal dari Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Dalam kegiatan ini dihadiri pula oleh para pejabat Korea Selatan diantaranya adalah President of KDI Mr. Oh Seok Hyun, Executive Director KDI Moon Joong Tcha, serta perwakilan dari Ministry of Strategy and Finance (MOSF) of the Republic Korea serta Minister of Korean Embassy in Indonesia.

Dalam acara seminar hari pertama dipaparkan materi mengenai Application and Evaluation of dBrain (Digital Budget and Accounting System), yang merupakan sistem berbasis ICT yang digunakan oleh MOSF Republic Korea. Pada sesi tersebut Direktur Jenderal Perbendaharaan aktif bertanya mengenai pengalaman dan strategi MOSF terkait SDM dalam rangka implementasi sistem berbasis ICT. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Tata Suntara, juga aktif berpendapat dan menyampaikan pertanyaan mengenai Asset Liability Management (ALM).

Dalam sesi kedua MOSF dan KDI memaparkan mengenai Impact of ICT on Public Administration dimana dalam presentasi ini Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan diminta menjadi moderator dan pada sesi terakhir dipresentasikan Introduction and Evaluation of Government e-Procurement System.

Diakhir setiap presentasi, setiap delegasi diberi kesempatan untuk mempresentasikan tentang kondisi terkini penerapan pengelolaan keuangan berbasis ICT di negaranya masing-masing serta menanggapi pertanyaan dari delegasi lainnya. Delegasi Indonesia mempresentasikan mengenai overview SPAN, Performance Based Budgeting dalam Public Administration serta penerapan e-procurement kepada para peserta seminar.

Pada hari terakhir seminar, diadakan group presentation dan wrap-up session, dimana dalam sesi ini setiap delegasi diminta menyusun strategi ke depan melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) terkait satu dari ketiga tema seminar sesuai kondisi terkini negara masing-masing. Kemudian strategi tersebut dipaparkan dan didiskusikan dengan delegasi dari negara lainnya. Delegasi Indonesia menyusun analisis SWOT mengenai implementasi Integrated Financial Management Information Systems (IFMIS).

Oleh: Bintang Prasetyo &ndash Setditjen Perbendaharaan

Liputan Peringatan Hari Oeang ke-66
Jakarta, [erbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo, menyampaikan bahwa saat ini Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ke 16 di dunia. Hal itu disampaikannya dalam peringatan Hari Oeang ke-66 di Stadion Bea Cukai Rawamangun, Jakarta, Minggu (21/10). Dalam kesempatan tersebut hadir pula Wakil Menteri Keuangan, para pejabat Eselon I beserta keluarga besar Kementerian Keuangan lainnya.

Agus melanjutkan, bahwa lembaga internasional telah mencanangkan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke 7 di dunia pada tahun 2030. "Hal tersebut terjadi apabila Indonesia terus menjaga momentum kemajuan perekonomian," tambahnya.

Menkeu melanjutkan, dalam prestasi ini, peran dari Kemenkeu sangat dominan. Untuk itu, Menkeu menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Kemenkeu atas sumbangsih yang diberikan. Namun demikian, ia juga mengingatkan agar jajarannya tetap menjaga komitmen untuk selalu hiduup dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Dalam acara tersebut, dilaksanakan pula berbagai lomba antar unit eselon I di Kemenkeu. Di antaranya adalah lomba tarik tambang dan gerak jalan indah. Selain itu, Menkeu beserta seluruh pejabat eselon I melakukan penanaman pohon di salah satu sisi Stadion.

Dalam kesemptan tersebut, keluarga besar Ditjen Perbendaharaan turut serta meramaikan peringatan Hari Oeang ke-66. Tim Tarik Tambang Ditjen Perbendaharaan berhasil menjadi runner up setelah diungguli oleh Tim Tarik Tambang Ditjen Bea dan Cukai di babak final.

Link Lomba Gerak Jalan Indah

Oleh : Novri HS. Tanjung

Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Lingkup Kanwil DJPBN Prov. Jawa Barat
Purwakarta, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoSOP (Standard Operating Procedure-red) adalah binatang yang paling sulit dilaksanakan,&rdquo ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Dadan Koswara dalam sambutannya mewakili Bupati Kab. Purwakarta yang tidak dapat hadir pada acara soft launching Implementasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Percontohan Lingkup Kanwil DJPBN Prov. Jawa Barat di KPPN Purwakarta hari Rabu (17/10). Seloroh Dadan langsung disambut dengan gemuruh tawa para hadirin termasuk Direktur Jenderal Perbendaharaan.

&ldquoSOP tidak hanya sekedar sistem tetapi juga menyangkut sumber daya manusia, sarana prasarana dan teknologi,&rdquo lanjut Dadan sambil menyampaikan beberapa fakta lapangan untuk membandingkan apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh instansinya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan. Menyadari bahwa jajaran Kabupaten Purwakarta masih perlu belajar banyak mengenai menjalankan good governance, Dadan menyampaikan bahwa &ldquoKami akan berguru dari KPPN mengenai bagaimana melaksanakan SOP.&rdquo

Mulai dengan yang sederhana
Menjawab kerisauan Sekda Kab. Purwakarta, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto menyampaikan bahwa tidak ada yang sulit dalam pembuatan dan pelaksanaan SOP. &ldquoMulai dengan yang sederhana, tulis apa yang kita kerjakan, lalu kerjakan apa yang kita tulis,&rdquo terang Agus menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan selama ini. &ldquoKemudian pastikan bahwa kita konsisten untuk melaksanakan SOP tersebut dan mendokumentasikannya,&rdquo tutur Agus lebih lanjut.

&ldquoSelain dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efisien, SOP dapat juga memberikan perlindungan hukum bagi para pegawai kita yang melaksanakan pekerjaan tersebut,&rdquo jelas Agus lebih lanjut mengenai bagaimana SOP apabila diikuti dengan benar dapat menjadi salah satu payung hukum dalam melindungi pegawai dari sanksi yang muncul di kemudian hari.

Menarik apabila menyimak apa yang disampaikan Dirjen Perbendaharaan dihadapan para pimpinan Muspida Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, seperti Ketua DPRD, Komandan Distrik Militer, Ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri pada hari itu. &ldquoKPPN Percontohan ini merupakan persembahan bagi perbaikan layanan kepada seluruh stakeholder kami,&rdquo ucap Agus setelah menjelaskan pentingnya acara soft launching KPPN Percontohan seperti yang dilakukan di Purwakarta sebagai momentum dari hasil kerja keras Ditjen Perbendaharaan membangun kantor layanan modern yang menerapkan proses bisnis sederhana, SDM yang berkualitas dan informasi teknologi informasi.

Saung Pinter: sebuah inovasi
Dalam salah satu poin sambutannya, Dirjen Perbendaharaan memberikan penghargaan khusus kepada KPPN Purwakarta, selain layanan mobile KPPN, dan website KPPN juga Sarana Unggulah Penuh Interaktif (Saung Pinter), sebuah inovasi yang &lsquodijual&rsquo KPPN Purwakarta dalam memberikan edukasi kepada satker yang membutuhkan penanganan khusus sebagai bentuk layanan terbaik bagi mitra kerjanya.&rdquoSaya sangat mengapresiasi hal tersebut, dan semoga inovasi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan layanan terbaik bagi mitra kerja KPPN Purwakarta,&rdquo puji Agus.

Dalam acara yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut, mewakili Kepala Polisi Resor Purwakarta sebagai salah satu Satker yang dilayani oleh KPPN Purwakarta, Putu Segarsari menyampaikan rasa terima kasih atas penetapan KPPN Purwakarta sebagai kantor percontohan. &ldquoSelama ini kami merasa terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh KPPN Purwakarta.&rdquo Mendengar hal tersebut Plt. Kepala Kanwil DJPBN Prov. Jawa Barat, Edi Sumaridi tersenyum puas.

Kegiatan yang diselenggarakan mewakili peluncuran KPPN di seluruh Jawa Barat yaitu KPPN Bekasi, KPPN Karawang, KPPN Bogor, KPPN Sukabumi, KPPN Garut, KPPN Cirebon, KPPN Kuningan, KPPN Tasikmalaya, dan KPPN Sumedang tersebut ditutup dengan pengguntingan pita simbolis tanda peluncuran KPPN Percontohan Purwakarta dilakukan oleh Setda Kab. Purwakarta, Dadan Koswara mewakili Bupati Purwakarta dan Ketua DPRD Purwakarta, Ucok Ujang Wardi.

Setelah itu, acara langsung dipandu oleh Kepala KPPN Purwakarta, Sugeng Winarno yang menjelaskan kepada para pimpinan Muspida atau yang mewakili mengenai alur dokumen dari pengajuan SPM sehingga menjadi SP2D. Acara yang dilakukan mulai ruang tunggu front office, middle office, dan back office hingga aula pertemuan juga dihadiri oleh Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana, Dydik Choiroel dan seluruh Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Prov. Jawa Barat.

Napak Tilas ke KPPN Karawang
Setelah melakukan press conference dengan TVRI Purwakarta, PWI dan beberapa media cetak di Purwakarta, Dirjen Perbendaharaan melanjutkan lawatannya ke KPPN Karawang. Acara yang sebenarnya tidak diagendakan sebelumnya tersebut, tidak ubahnya perjalanan napak tilas bagi Agus Suprijanto yang pernah menjalani promosi jabatan eselon III sebagai Kepala KPPN Karawang tahun 1997-1998.

Kedatangan Agus Suprijanto disambut oleh Kasubbag Umum, Sentot Priambodo selaku Plt. Kepala KPPN Karawang. Beberapa pegawai yang mengenal Agus menyambutnya dengan suka cita. Sebuah kesempatan berharga bertemu dengan petinggi Dirjen Perbendaharaan yang dulu sempat meluangkan waktu sehari-harinya bersama di Karawang. Agus kemudian tidak melewatkan waktu ketika ditawarkan Sentot untuk meninjau kantor yang pernah menjadi saksi perjalanan karirnya. &ldquoSudah banyak perubahan ya,&rdquo ujar Agus mengomentari sebagian besar ruangan KPPN Karawang terutama front office-nya.

Oleh : TWP - Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Lokakarya Standar Akuntansi Pemerintahan dan Statistik Keuangan Pemerintah
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Tata Suntara membuka kegiatan Lokakarya Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Statistik Keuangan Pemerintah, Rabu (17/10), di Jakarta. Menurut penyelenggara, Lokakarya ini merupakan upaya pemerintah mencanangkan adanya keselarasan antara Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dengan Statistik Keuangan Pemerintah.

Tata Suntara menyampaikan, Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah yang diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004, mengatur agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS). Dengan begitu, menurutnya, Statistik Keuangan Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara.

Tata Suntara melanjutkan, bahwa sejalan dengan usaha-usaha pemerintah dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik, penerapan Statistik Keuangan Pemerintah akan semakin memperKuat kredibilitas pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, hal itu akan menguatkan pengakuan di kancah perekonomian internasional, ditandai dengan meningkatnya peringkat Investasi Indonesia ke level &ldquoInvestment Grade&rdquo.

Sementara itu, Perwakilan Government Partnership Fund &ndash Australia-Indonesia Partnership, John Ignatius menyampaikan kesiapan Pemerintah Australia untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam implementasi Statistik Keuangan Pemerintah. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi bagian penting dalam dunia ekonomi, sehingga sudah sewajarnya menerapkan Statistik Keuangan Pemerintah yang berlaku secara internasional mengenai praktik-praktik terbaik (best practice).

Dalam kesempatan tersebut, Pejabat dari Australian Department of Finance and Deregulation (DOFAD) dan Australian Bureau of Statistics (ABS) memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik-praktik terbaik (best practice) mengenai pengembangan dan penerapan sistem Statistik Keuangan Pemerintah dan kendala yang dihadapi. Pembelajaran tersebut akan menghasilkan perumusan lesson learnt yang dapat diaplikasi dalam pengembangan sistem Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.

Australia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan praktik-praktik terbaik mengenai pengembangan dan penerapan sistem Statistik Keuangan Pemerintah. Australia telah menyusun manual Statistik Keuangan Pemerintah dan menerapkan sistem Statistik Keuangan Pemerintah yang terharmonisasi dengan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Oleh: Novri H. S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Uji Coba Jaringan Komunikasi Untuk Aplikasi DIPA TA 2013 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran menggelar uji coba sistem dan jaringan komunikasi dalam rangka penyelesaian DIPA TA 2013 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta, Jumat (12/10). Pada acara tersebut hadir dua pucuk pimpinan eselon I di Kemenkeu yang dulunya merupakan satu unit. Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto didampingi oleh Sesditjen, Tata Suntara, Direktur Pelaksanaan Anggaran Tri Buwono Tunggal, Direktur Sistem Perbendaharaan A.R. Ritonga, Direktur Transformasi Perbendaharaan Paruli Lubis dan Tenaga Pengkaji Perbendaharaan Sudarto. Sementara, dari pihak DJA, Dirjen Anggaran Herry Purnomo didampingi oleh Sesditjen Ary Wahyuni, Direktur Anggaran III Sambas Mulyana dan Direktur Sistem Penganggaran Rakhmat. Turut hadir pada acara tersebut, Staf Khusus Menkeu Bidang IT Bobby AA Nazief.

Agenda utama dari kegiatan tersebut adalah ujicoba sistem aplikasi dan jaringan komunikasi dalam rangka penyelesaian DIPA TA 2013 yang meliputi ujicoba penelaahan RKA-K/L-DIPA Online serta Upload dan Download ADK RKA-K/L-DIPA dengan lokasi di Kanwil dan KPPN Yogyakarta, baik dalam kondisi hari kerja maupun kondisi hari libur.

Dalam sambutan pengantar, Agus Suprijanto mengharapkan agar diskusi, pembahasan dan ujicoba penyelesaian DIPA TA 2013 bisa terlaksana dengan sukses.

&rdquoEksekusi terhadap pembayaran APBN TA 2013 agar tetap dijaga tepat waktu di awal Januari 2013, jangan sampai terlambat atau tertunda&rdquo Ujar Agus.

Selanjutnya, Herry Purnomo mengatakan, &ldquokegiatan ini tidak sesederhana judulnya yaitu pelimpahan penandatangan DIPA dari Ditjen PBN kepada DJA, namun ternyata dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa kajian dan pembahasan yang cukup rumit&rdquo. Namun demikian, Herry berharap agar beberapa perbedaan pandangan yang ada bisa dicarikan titik temu persamaan sebagai bagian dari sinergi Kementerian Keuangan.

Pada pertemuan yang dimoderatori Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro, masing-masing Tim baik dari Ditjen PBN maupun DJA menyampaikan laporan perkembangan koordinasi pelimpahan kewenangan pengesahan DIPA dari Ditjen PBN kepada DJA, disambung dengan pemaparan mekanisme penelaahan RKA-K/L-DIPA 2013, mekanisme revisi DIPA di Kanwil DJPBN, mekanisme pelaksanaan di tingkat satker, KPPN dan Kanwil, yang diteruskan dengan berbagai diskusi dan testimoni.

Selepas rehat sholat Jumat dilakukan simulasi ujicoba penelaaahan RKA-K/L-DIPA secara online yang melibatkan pihak unit eselon I dalam hal ini Kantor Pusat Ditjen PBN, petugas DJA sebagai penelaah dan Kanwil Ditjen Prov. D.I. Yogyakarta selaku satker.

Simulasi dilanjutkan dengan ujicoba upload dan dowload ADK RKA-K/L- DIPA TA 2013 baik di Kanwil maupun di KPPN Yogyakarta. Pelaksanaan ujicoba berlangsung dengan baik dan lancar.

Dalam kata penutupnya Agus Suprijanto menilai ujicoba telah berhasil dan sesuai yang diharapkan.

&ldquoSebuah kalimat yang mudah diucapkan tetapi memerlukan effort yang lebih, semua pihak agar memberikan support yang terbaik dan apa yang dicapai pada hari ini menjadi titik tolak untuk menjadi lebih baik lagi,&rdquo papar Agus Suprijanto.

Hal ini diamini oleh Herry Purnomo, beliau menyatakan bahwa &ldquoproses yang terjadi sampai saat ini mencerminkan sebuah chemistry dan sinergi yang baik dan ke depan diharapkan akan lebih baik lagi, saya harap target waktu tetap terjaga dengan baik.&rdquo

Beberapa poin penting dari hasil pertemuan tersebut, antara lain :

1. Dalam proses pelimpahan kewenangan ini harus dipegang prinsip bahwa proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas APBN merupakan satu alur yang terkait dan tetap terjaga dengan baik
2. Mempertimbangkan berbagai hal, untuk TA 2013 sistem masih menggunakan sistem yang berjalan di TA 2012 (plan B)
3. Proses yang sedang dijalankan agar tetap kompatible dengan SPAN
4. Perlunya SOP-SOP link antara DJA dan Ditjen PBN yang dituangkan dalam Keputusan Menkeu sehingga bersifat mengikat
5. Tindak lanjut proses yang terkait agar segera disiapkan payung hukumnya berupa Perdirjen
6. Beberapa penyesuaian aplikasi maupun proses bisnis yang diusulkan pada rapat akan ditindaklanjuti dengan cepat sesuai jadwal yang telah ditentukan
7. Komitmen untuk menjaga agar pembayaran APBN TA 2013 dapat tetap dilaksanakan di awal Januari 2013.

Oleh : Arief - Kontributor Kanwil Yogyakarta

workshop penegakan disiplin sebagai event tahunan Bagian Administrasi Kepegawaian dirancang untuk memberikan penyegaran dan pendalaman pemahaman secara komprehensif bagi para pengelola SDM terhadap peraturan-peraturan terkait penegakan disiplin serta menjadi forum sharing dan problem solving permasalahan yang muncul pada tataran praktik . Tahun ini, workshop digelar di Jakarta dari tanggal 8 s.d 11 Oktober 2012 dengan peserta para Kasubag Kepegawaian Kanwil dan Kasubbag TU Kantor Pusat.

Hari pertama Workshop diawali dengan pre test, peserta selanjutnya diajak menggali lebih dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dengan narasumber dari BKN, dilanjutkan dengan materi Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin (MPJHD) dengan narasumber dari Inspektorat Bidang Investigasi (IBI).

Pada paruh pertama di hari kedua dikupas materi mengenai Legal Drafting Keputusan Hukuman Disiplin dengan narasumber Biro Hukum dan dilanjutkan dengan materi Keberatan/Banding Administratif yang disampaikan oleh narasumber dari BAPEK. Pada paruh kedua disampaikan materi Pemberhentian Sementara (skorsing) oleh BKN dan dilanjutkan dengan materi Bantuan Hukum dan Saksi/Ahli oleh Biro Bantuan Hukum. Pada malam hari, digelar forum sharing session antara Kabag Administrasi Kepegawaian bersama para Kasubbag lingkup Bagian Administrasi Kepegawaian dengan para peserta dengan menu diskusi tentang issue kepegawaian dan organisasi yang aktual.

Pada hari terakhir, disajikan materi Whistleblowing System oleh IBI dan Penegakan Disiplin Pegawai oleh Biro SDM. Setelah sesi Perkawinan/Perceraian PNS oleh Biro SDM, pada sore harinya dilanjutkan dengan post test untuk melihat tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan.

Pada malam hari sebelum penutupan, panitia menyuguhkan acara nobar Film Kita versus Korupsi. Acara nobar ini bertujuan untuk mengingatkan kembali komitmen para pegawai terhadap reformasi birokrasi, dan memahami bahwa korupsi dimulai dari hal-hal kecil, serta dapat bersama-sama mencegahnya dengan memulai menghindari perilaku koruptif dimulai diri sendiri.

Film Kita VS Korupsi merupakan omnibus empat film pendek yang terdiri dari Rumah Perkara, Aku Padamu, Selamat Siang Risa dan Psstt... Jangan Bilang Siapa-Siapa. Benang merah dari empat cerita tersebut adalah betapa perilaku koruptif di Indonesia mewabah di setiap lini kehidupan dan sangat menghawatirkan. Film ini menekankan bahwa keteladanan merupakan faktor penting dalam penanaman nilai antara lain kejujuran. Dalam sekuel &rdquoSelamat Siang Risa&rdquo, Risa mencontoh perilaku sang ayah yang bersih dan jujur, meski dihadapkan pada kondisi yang memprihatinkan.

Revalina S. Temat dalam cerita &rdquoAku Padamu&rdquo becermin pada sikap Pak Markun, guru jujur berbakti. Pak Markun (Ringgo Agus Rahman) bertahan tidak menyogok untuk mendapatkan SK sebagai PNS. Sampai meninggal, guru itu tidak diangkat sebagai PNS. Ia memilih untuk tetap jujur dan mengabdi meski menjadi guru honorer.

Kepada murid-muridnya, Markun suka mendongeng. Salah satu nasihat dalam dongengnya adalah, &rdquoKetika kamu menyerah kepada ketidakjujuran, matahari akan menangis.... Dan halilintar akan tertawa....Hati akan porak poranda dan tidak terdengar lagi suaranya....&rdquo. Ada satu kalimat yang begitu dalam diucapkan Markun &ldquoKamu adalah cerminan rumah kamu&rdquo, betapa perilaku kita di masyarakat ditentukan dari entitas yang paling kecil yaitu keluarga.

Nasihat itu tersimpan di benak muridnya sepanjang masa. Ketika sang murid itu menjadi gadis dan hendak menikah di Kantor Urusan Agama, calon mempelai pria (Nicholas Saputra) yang permisif terhadap korupsi dengan hendak menyogok petugas KUA. Namun, gadis itu dengan tegas menolak cara tersebut. &rdquoKalau tahu kamu begini (menyuap petugas), aku mikir dua kali untuk bilang ya pada kamu....&rdquo.

Kita VS Korupsi mengingatkan juga bahwa perilaku koruptif sekarang ini telah tumbuh di masyarakat dan menjadi tabiat sehari-hari yang dianggap biasa. Dalam cerita &rdquoPsstt... Jangan Bilang Siapa-Siapa&rdquo, dua siswa SMA dengan enteng dan riang ngobrol soal upaya mendapat duit dengan mudah tanpa rasa bersalah. Mereka hidup dalam lingkungan keluarga koruptif. Ibu salah seorang remaja itu biasa mengambil keuntungan dari suami dengan menggelembungkan biaya pendidikan anaknya. Sang anak dengan berbagai cara melebihkan permintaan uang kepada orangtua. Dan rupanya sang ayah ternyata memiliki kebiasaan yang sama di lingkungan kantornya. Celakanya lagi, salah seorang guru mereka juga berperilaku koruptif, yaitu menjual buku secara paksa kepada murid. Gita (Alexandra Natasha), seorang remaja yang tumbuh dalam keluarga yang bersih dan jujur, malah menjadi seperti makhluk aneh di lingkungan remaja yang koruptif.

Pada saat bedah film, narasumber dari KPK menyampaikan behind the scene film dan paparan tentang potret korupsi di Indonesia serta benchmarking dengan negara negara lain baik yang terkorup maupun paling bersih dengan indikator Indeks Persepsi Korupsi. Berbagai pengalaman, usulan, pertanyaan dan harapan para peserta kepada KPK dalam memberantas korupsi secara masif ditumpahkan bedah film tersebut. Film menjadi alternatif media oleh KPK dalam upaya pencegahan dan penanaman budaya anti korupsi di masyarakat. Peserta workshop diharapkan dapat menangkap moral lesson dalam film ini dan dapat merefleksikan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta budaya anti korupsi yang beresonansi di setiap aspek kehidupan.

Workshop penegakan disiplin menjadi poin penilaian dalam quality assurance reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dan wujud nyata Ditjen Perbendaharaan dalam Inisiatif Anti Korupsi (IAK). Para peserta berharap workshop ini dapat terus diselenggarakan setiap tahun mengingat sangat bermanfaat bagi mereka yang sebelumnya belum pernah bertugas dalam pengelolaan kepegawaian. Yang perlu dicatat adalah ada satu kewajiban bagi para peserta adalah mensosialisasikan seluruh materi yang disampaikan dalam kegiatan workshop kepada para pegawai di lingkungan masing-masing. Dengan begitu diharapkan seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama terhadap ketentuan penegakan disiplin dengan ekspektasi tidak ada lagi pelanggaran disiplin dan zero punishment di Ditjen Perbendaharaan.

Kontributor : SGM /el-bantani