Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Lingkup Kanwil DJPBN Prov. Jawa Barat
Purwakarta, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoSOP (Standard Operating Procedure-red) adalah binatang yang paling sulit dilaksanakan,&rdquo ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Dadan Koswara dalam sambutannya mewakili Bupati Kab. Purwakarta yang tidak dapat hadir pada acara soft launching Implementasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Percontohan Lingkup Kanwil DJPBN Prov. Jawa Barat di KPPN Purwakarta hari Rabu (17/10). Seloroh Dadan langsung disambut dengan gemuruh tawa para hadirin termasuk Direktur Jenderal Perbendaharaan.

&ldquoSOP tidak hanya sekedar sistem tetapi juga menyangkut sumber daya manusia, sarana prasarana dan teknologi,&rdquo lanjut Dadan sambil menyampaikan beberapa fakta lapangan untuk membandingkan apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh instansinya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan. Menyadari bahwa jajaran Kabupaten Purwakarta masih perlu belajar banyak mengenai menjalankan good governance, Dadan menyampaikan bahwa &ldquoKami akan berguru dari KPPN mengenai bagaimana melaksanakan SOP.&rdquo

Mulai dengan yang sederhana
Menjawab kerisauan Sekda Kab. Purwakarta, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto menyampaikan bahwa tidak ada yang sulit dalam pembuatan dan pelaksanaan SOP. &ldquoMulai dengan yang sederhana, tulis apa yang kita kerjakan, lalu kerjakan apa yang kita tulis,&rdquo terang Agus menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan selama ini. &ldquoKemudian pastikan bahwa kita konsisten untuk melaksanakan SOP tersebut dan mendokumentasikannya,&rdquo tutur Agus lebih lanjut.

&ldquoSelain dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efisien, SOP dapat juga memberikan perlindungan hukum bagi para pegawai kita yang melaksanakan pekerjaan tersebut,&rdquo jelas Agus lebih lanjut mengenai bagaimana SOP apabila diikuti dengan benar dapat menjadi salah satu payung hukum dalam melindungi pegawai dari sanksi yang muncul di kemudian hari.

Menarik apabila menyimak apa yang disampaikan Dirjen Perbendaharaan dihadapan para pimpinan Muspida Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, seperti Ketua DPRD, Komandan Distrik Militer, Ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri pada hari itu. &ldquoKPPN Percontohan ini merupakan persembahan bagi perbaikan layanan kepada seluruh stakeholder kami,&rdquo ucap Agus setelah menjelaskan pentingnya acara soft launching KPPN Percontohan seperti yang dilakukan di Purwakarta sebagai momentum dari hasil kerja keras Ditjen Perbendaharaan membangun kantor layanan modern yang menerapkan proses bisnis sederhana, SDM yang berkualitas dan informasi teknologi informasi.

Saung Pinter: sebuah inovasi
Dalam salah satu poin sambutannya, Dirjen Perbendaharaan memberikan penghargaan khusus kepada KPPN Purwakarta, selain layanan mobile KPPN, dan website KPPN juga Sarana Unggulah Penuh Interaktif (Saung Pinter), sebuah inovasi yang &lsquodijual&rsquo KPPN Purwakarta dalam memberikan edukasi kepada satker yang membutuhkan penanganan khusus sebagai bentuk layanan terbaik bagi mitra kerjanya.&rdquoSaya sangat mengapresiasi hal tersebut, dan semoga inovasi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan layanan terbaik bagi mitra kerja KPPN Purwakarta,&rdquo puji Agus.

Dalam acara yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut, mewakili Kepala Polisi Resor Purwakarta sebagai salah satu Satker yang dilayani oleh KPPN Purwakarta, Putu Segarsari menyampaikan rasa terima kasih atas penetapan KPPN Purwakarta sebagai kantor percontohan. &ldquoSelama ini kami merasa terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh KPPN Purwakarta.&rdquo Mendengar hal tersebut Plt. Kepala Kanwil DJPBN Prov. Jawa Barat, Edi Sumaridi tersenyum puas.

Kegiatan yang diselenggarakan mewakili peluncuran KPPN di seluruh Jawa Barat yaitu KPPN Bekasi, KPPN Karawang, KPPN Bogor, KPPN Sukabumi, KPPN Garut, KPPN Cirebon, KPPN Kuningan, KPPN Tasikmalaya, dan KPPN Sumedang tersebut ditutup dengan pengguntingan pita simbolis tanda peluncuran KPPN Percontohan Purwakarta dilakukan oleh Setda Kab. Purwakarta, Dadan Koswara mewakili Bupati Purwakarta dan Ketua DPRD Purwakarta, Ucok Ujang Wardi.

Setelah itu, acara langsung dipandu oleh Kepala KPPN Purwakarta, Sugeng Winarno yang menjelaskan kepada para pimpinan Muspida atau yang mewakili mengenai alur dokumen dari pengajuan SPM sehingga menjadi SP2D. Acara yang dilakukan mulai ruang tunggu front office, middle office, dan back office hingga aula pertemuan juga dihadiri oleh Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana, Dydik Choiroel dan seluruh Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Prov. Jawa Barat.

Napak Tilas ke KPPN Karawang
Setelah melakukan press conference dengan TVRI Purwakarta, PWI dan beberapa media cetak di Purwakarta, Dirjen Perbendaharaan melanjutkan lawatannya ke KPPN Karawang. Acara yang sebenarnya tidak diagendakan sebelumnya tersebut, tidak ubahnya perjalanan napak tilas bagi Agus Suprijanto yang pernah menjalani promosi jabatan eselon III sebagai Kepala KPPN Karawang tahun 1997-1998.

Kedatangan Agus Suprijanto disambut oleh Kasubbag Umum, Sentot Priambodo selaku Plt. Kepala KPPN Karawang. Beberapa pegawai yang mengenal Agus menyambutnya dengan suka cita. Sebuah kesempatan berharga bertemu dengan petinggi Dirjen Perbendaharaan yang dulu sempat meluangkan waktu sehari-harinya bersama di Karawang. Agus kemudian tidak melewatkan waktu ketika ditawarkan Sentot untuk meninjau kantor yang pernah menjadi saksi perjalanan karirnya. &ldquoSudah banyak perubahan ya,&rdquo ujar Agus mengomentari sebagian besar ruangan KPPN Karawang terutama front office-nya.

Oleh : TWP - Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Lokakarya Standar Akuntansi Pemerintahan dan Statistik Keuangan Pemerintah
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Tata Suntara membuka kegiatan Lokakarya Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Statistik Keuangan Pemerintah, Rabu (17/10), di Jakarta. Menurut penyelenggara, Lokakarya ini merupakan upaya pemerintah mencanangkan adanya keselarasan antara Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dengan Statistik Keuangan Pemerintah.

Tata Suntara menyampaikan, Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah yang diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004, mengatur agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS). Dengan begitu, menurutnya, Statistik Keuangan Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara.

Tata Suntara melanjutkan, bahwa sejalan dengan usaha-usaha pemerintah dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik, penerapan Statistik Keuangan Pemerintah akan semakin memperKuat kredibilitas pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, hal itu akan menguatkan pengakuan di kancah perekonomian internasional, ditandai dengan meningkatnya peringkat Investasi Indonesia ke level &ldquoInvestment Grade&rdquo.

Sementara itu, Perwakilan Government Partnership Fund &ndash Australia-Indonesia Partnership, John Ignatius menyampaikan kesiapan Pemerintah Australia untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam implementasi Statistik Keuangan Pemerintah. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi bagian penting dalam dunia ekonomi, sehingga sudah sewajarnya menerapkan Statistik Keuangan Pemerintah yang berlaku secara internasional mengenai praktik-praktik terbaik (best practice).

Dalam kesempatan tersebut, Pejabat dari Australian Department of Finance and Deregulation (DOFAD) dan Australian Bureau of Statistics (ABS) memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik-praktik terbaik (best practice) mengenai pengembangan dan penerapan sistem Statistik Keuangan Pemerintah dan kendala yang dihadapi. Pembelajaran tersebut akan menghasilkan perumusan lesson learnt yang dapat diaplikasi dalam pengembangan sistem Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.

Australia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan praktik-praktik terbaik mengenai pengembangan dan penerapan sistem Statistik Keuangan Pemerintah. Australia telah menyusun manual Statistik Keuangan Pemerintah dan menerapkan sistem Statistik Keuangan Pemerintah yang terharmonisasi dengan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Oleh: Novri H. S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Uji Coba Jaringan Komunikasi Untuk Aplikasi DIPA TA 2013 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran menggelar uji coba sistem dan jaringan komunikasi dalam rangka penyelesaian DIPA TA 2013 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta, Jumat (12/10). Pada acara tersebut hadir dua pucuk pimpinan eselon I di Kemenkeu yang dulunya merupakan satu unit. Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto didampingi oleh Sesditjen, Tata Suntara, Direktur Pelaksanaan Anggaran Tri Buwono Tunggal, Direktur Sistem Perbendaharaan A.R. Ritonga, Direktur Transformasi Perbendaharaan Paruli Lubis dan Tenaga Pengkaji Perbendaharaan Sudarto. Sementara, dari pihak DJA, Dirjen Anggaran Herry Purnomo didampingi oleh Sesditjen Ary Wahyuni, Direktur Anggaran III Sambas Mulyana dan Direktur Sistem Penganggaran Rakhmat. Turut hadir pada acara tersebut, Staf Khusus Menkeu Bidang IT Bobby AA Nazief.

Agenda utama dari kegiatan tersebut adalah ujicoba sistem aplikasi dan jaringan komunikasi dalam rangka penyelesaian DIPA TA 2013 yang meliputi ujicoba penelaahan RKA-K/L-DIPA Online serta Upload dan Download ADK RKA-K/L-DIPA dengan lokasi di Kanwil dan KPPN Yogyakarta, baik dalam kondisi hari kerja maupun kondisi hari libur.

Dalam sambutan pengantar, Agus Suprijanto mengharapkan agar diskusi, pembahasan dan ujicoba penyelesaian DIPA TA 2013 bisa terlaksana dengan sukses.

&rdquoEksekusi terhadap pembayaran APBN TA 2013 agar tetap dijaga tepat waktu di awal Januari 2013, jangan sampai terlambat atau tertunda&rdquo Ujar Agus.

Selanjutnya, Herry Purnomo mengatakan, &ldquokegiatan ini tidak sesederhana judulnya yaitu pelimpahan penandatangan DIPA dari Ditjen PBN kepada DJA, namun ternyata dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa kajian dan pembahasan yang cukup rumit&rdquo. Namun demikian, Herry berharap agar beberapa perbedaan pandangan yang ada bisa dicarikan titik temu persamaan sebagai bagian dari sinergi Kementerian Keuangan.

Pada pertemuan yang dimoderatori Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro, masing-masing Tim baik dari Ditjen PBN maupun DJA menyampaikan laporan perkembangan koordinasi pelimpahan kewenangan pengesahan DIPA dari Ditjen PBN kepada DJA, disambung dengan pemaparan mekanisme penelaahan RKA-K/L-DIPA 2013, mekanisme revisi DIPA di Kanwil DJPBN, mekanisme pelaksanaan di tingkat satker, KPPN dan Kanwil, yang diteruskan dengan berbagai diskusi dan testimoni.

Selepas rehat sholat Jumat dilakukan simulasi ujicoba penelaaahan RKA-K/L-DIPA secara online yang melibatkan pihak unit eselon I dalam hal ini Kantor Pusat Ditjen PBN, petugas DJA sebagai penelaah dan Kanwil Ditjen Prov. D.I. Yogyakarta selaku satker.

Simulasi dilanjutkan dengan ujicoba upload dan dowload ADK RKA-K/L- DIPA TA 2013 baik di Kanwil maupun di KPPN Yogyakarta. Pelaksanaan ujicoba berlangsung dengan baik dan lancar.

Dalam kata penutupnya Agus Suprijanto menilai ujicoba telah berhasil dan sesuai yang diharapkan.

&ldquoSebuah kalimat yang mudah diucapkan tetapi memerlukan effort yang lebih, semua pihak agar memberikan support yang terbaik dan apa yang dicapai pada hari ini menjadi titik tolak untuk menjadi lebih baik lagi,&rdquo papar Agus Suprijanto.

Hal ini diamini oleh Herry Purnomo, beliau menyatakan bahwa &ldquoproses yang terjadi sampai saat ini mencerminkan sebuah chemistry dan sinergi yang baik dan ke depan diharapkan akan lebih baik lagi, saya harap target waktu tetap terjaga dengan baik.&rdquo

Beberapa poin penting dari hasil pertemuan tersebut, antara lain :

1. Dalam proses pelimpahan kewenangan ini harus dipegang prinsip bahwa proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas APBN merupakan satu alur yang terkait dan tetap terjaga dengan baik
2. Mempertimbangkan berbagai hal, untuk TA 2013 sistem masih menggunakan sistem yang berjalan di TA 2012 (plan B)
3. Proses yang sedang dijalankan agar tetap kompatible dengan SPAN
4. Perlunya SOP-SOP link antara DJA dan Ditjen PBN yang dituangkan dalam Keputusan Menkeu sehingga bersifat mengikat
5. Tindak lanjut proses yang terkait agar segera disiapkan payung hukumnya berupa Perdirjen
6. Beberapa penyesuaian aplikasi maupun proses bisnis yang diusulkan pada rapat akan ditindaklanjuti dengan cepat sesuai jadwal yang telah ditentukan
7. Komitmen untuk menjaga agar pembayaran APBN TA 2013 dapat tetap dilaksanakan di awal Januari 2013.

Oleh : Arief - Kontributor Kanwil Yogyakarta

workshop penegakan disiplin sebagai event tahunan Bagian Administrasi Kepegawaian dirancang untuk memberikan penyegaran dan pendalaman pemahaman secara komprehensif bagi para pengelola SDM terhadap peraturan-peraturan terkait penegakan disiplin serta menjadi forum sharing dan problem solving permasalahan yang muncul pada tataran praktik . Tahun ini, workshop digelar di Jakarta dari tanggal 8 s.d 11 Oktober 2012 dengan peserta para Kasubag Kepegawaian Kanwil dan Kasubbag TU Kantor Pusat.

Hari pertama Workshop diawali dengan pre test, peserta selanjutnya diajak menggali lebih dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dengan narasumber dari BKN, dilanjutkan dengan materi Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin (MPJHD) dengan narasumber dari Inspektorat Bidang Investigasi (IBI).

Pada paruh pertama di hari kedua dikupas materi mengenai Legal Drafting Keputusan Hukuman Disiplin dengan narasumber Biro Hukum dan dilanjutkan dengan materi Keberatan/Banding Administratif yang disampaikan oleh narasumber dari BAPEK. Pada paruh kedua disampaikan materi Pemberhentian Sementara (skorsing) oleh BKN dan dilanjutkan dengan materi Bantuan Hukum dan Saksi/Ahli oleh Biro Bantuan Hukum. Pada malam hari, digelar forum sharing session antara Kabag Administrasi Kepegawaian bersama para Kasubbag lingkup Bagian Administrasi Kepegawaian dengan para peserta dengan menu diskusi tentang issue kepegawaian dan organisasi yang aktual.

Pada hari terakhir, disajikan materi Whistleblowing System oleh IBI dan Penegakan Disiplin Pegawai oleh Biro SDM. Setelah sesi Perkawinan/Perceraian PNS oleh Biro SDM, pada sore harinya dilanjutkan dengan post test untuk melihat tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan.

Pada malam hari sebelum penutupan, panitia menyuguhkan acara nobar Film Kita versus Korupsi. Acara nobar ini bertujuan untuk mengingatkan kembali komitmen para pegawai terhadap reformasi birokrasi, dan memahami bahwa korupsi dimulai dari hal-hal kecil, serta dapat bersama-sama mencegahnya dengan memulai menghindari perilaku koruptif dimulai diri sendiri.

Film Kita VS Korupsi merupakan omnibus empat film pendek yang terdiri dari Rumah Perkara, Aku Padamu, Selamat Siang Risa dan Psstt... Jangan Bilang Siapa-Siapa. Benang merah dari empat cerita tersebut adalah betapa perilaku koruptif di Indonesia mewabah di setiap lini kehidupan dan sangat menghawatirkan. Film ini menekankan bahwa keteladanan merupakan faktor penting dalam penanaman nilai antara lain kejujuran. Dalam sekuel &rdquoSelamat Siang Risa&rdquo, Risa mencontoh perilaku sang ayah yang bersih dan jujur, meski dihadapkan pada kondisi yang memprihatinkan.

Revalina S. Temat dalam cerita &rdquoAku Padamu&rdquo becermin pada sikap Pak Markun, guru jujur berbakti. Pak Markun (Ringgo Agus Rahman) bertahan tidak menyogok untuk mendapatkan SK sebagai PNS. Sampai meninggal, guru itu tidak diangkat sebagai PNS. Ia memilih untuk tetap jujur dan mengabdi meski menjadi guru honorer.

Kepada murid-muridnya, Markun suka mendongeng. Salah satu nasihat dalam dongengnya adalah, &rdquoKetika kamu menyerah kepada ketidakjujuran, matahari akan menangis.... Dan halilintar akan tertawa....Hati akan porak poranda dan tidak terdengar lagi suaranya....&rdquo. Ada satu kalimat yang begitu dalam diucapkan Markun &ldquoKamu adalah cerminan rumah kamu&rdquo, betapa perilaku kita di masyarakat ditentukan dari entitas yang paling kecil yaitu keluarga.

Nasihat itu tersimpan di benak muridnya sepanjang masa. Ketika sang murid itu menjadi gadis dan hendak menikah di Kantor Urusan Agama, calon mempelai pria (Nicholas Saputra) yang permisif terhadap korupsi dengan hendak menyogok petugas KUA. Namun, gadis itu dengan tegas menolak cara tersebut. &rdquoKalau tahu kamu begini (menyuap petugas), aku mikir dua kali untuk bilang ya pada kamu....&rdquo.

Kita VS Korupsi mengingatkan juga bahwa perilaku koruptif sekarang ini telah tumbuh di masyarakat dan menjadi tabiat sehari-hari yang dianggap biasa. Dalam cerita &rdquoPsstt... Jangan Bilang Siapa-Siapa&rdquo, dua siswa SMA dengan enteng dan riang ngobrol soal upaya mendapat duit dengan mudah tanpa rasa bersalah. Mereka hidup dalam lingkungan keluarga koruptif. Ibu salah seorang remaja itu biasa mengambil keuntungan dari suami dengan menggelembungkan biaya pendidikan anaknya. Sang anak dengan berbagai cara melebihkan permintaan uang kepada orangtua. Dan rupanya sang ayah ternyata memiliki kebiasaan yang sama di lingkungan kantornya. Celakanya lagi, salah seorang guru mereka juga berperilaku koruptif, yaitu menjual buku secara paksa kepada murid. Gita (Alexandra Natasha), seorang remaja yang tumbuh dalam keluarga yang bersih dan jujur, malah menjadi seperti makhluk aneh di lingkungan remaja yang koruptif.

Pada saat bedah film, narasumber dari KPK menyampaikan behind the scene film dan paparan tentang potret korupsi di Indonesia serta benchmarking dengan negara negara lain baik yang terkorup maupun paling bersih dengan indikator Indeks Persepsi Korupsi. Berbagai pengalaman, usulan, pertanyaan dan harapan para peserta kepada KPK dalam memberantas korupsi secara masif ditumpahkan bedah film tersebut. Film menjadi alternatif media oleh KPK dalam upaya pencegahan dan penanaman budaya anti korupsi di masyarakat. Peserta workshop diharapkan dapat menangkap moral lesson dalam film ini dan dapat merefleksikan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta budaya anti korupsi yang beresonansi di setiap aspek kehidupan.

Workshop penegakan disiplin menjadi poin penilaian dalam quality assurance reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dan wujud nyata Ditjen Perbendaharaan dalam Inisiatif Anti Korupsi (IAK). Para peserta berharap workshop ini dapat terus diselenggarakan setiap tahun mengingat sangat bermanfaat bagi mereka yang sebelumnya belum pernah bertugas dalam pengelolaan kepegawaian. Yang perlu dicatat adalah ada satu kewajiban bagi para peserta adalah mensosialisasikan seluruh materi yang disampaikan dalam kegiatan workshop kepada para pegawai di lingkungan masing-masing. Dengan begitu diharapkan seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama terhadap ketentuan penegakan disiplin dengan ekspektasi tidak ada lagi pelanggaran disiplin dan zero punishment di Ditjen Perbendaharaan.

Kontributor : SGM /el-bantani

Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Liputan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh
Lhokseumawe, perbendaharaan.go.id - Pelaksanaan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI dilakukan secara serentak pada Bulan Oktober 2012 di seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan. Sementara itu, Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI di lingkungan Kanwil Ditjen Propinsi Aceh dipusatkan di salah satu KPPN yaitu KPPN Lhokseumawe, Senin (8/10). KPPN Percontohan merupakan salah satu bentuk komitmen Ditjen Perbendaharaan dalam menjalankan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan dan implementasinya didasari adanya kebutuhan pencairan dana APBN secara cepat, tepat dan memiliki sistem yang andal.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Achmad Saefuddin menyampaikan bahwa dengan adanya soft launching tersebut akan menjadi penegas bahwa KPPN Lhokseumawe dan seluruh KPPN Non Percontohan lainnya telah mengimplementasikan Standard Operating Procedures (SOP) KPPN Percontohan sebagai wujud wujud nyata dari pelaksanaan prinsip-prinsip KPPN Percontohan. Achmad Saefuddin melanjutkan bahwa pada dasarnya mulai tahun 2010 penerapan SOP tersebut telah diimplementasikan oleh 134 KPPN Non Percontohan, sebelum adanya penetapan implementasi KPPN Percontohan ini.

Dalam acara Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah seperti Walikota Lhokseumawe,Bupati Aceh Utara, Bupati Bireuen, Ketua DPRK dari Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, Unsur Muspida Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Bireuen. Sebagi wujud partisipasi dan kontribusi dukungan implementasi KPPN Percontohan, Walikota Lhokseumawe menyampaikan sambutannya bahwa KPPN Lhokseumawe selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada Satker di wilayah kerjanya dalam rangka pengelolaan keuangan negara di daerah. Selain itu, ia juga berharap agar KPPN selalu komitmen untuk selalu meningkatkan kinerja pelayanan dan menjalankan fungsinya secara secara transparan dan akuntabel.

Puncak kegiatan soft launching tersebut secara simbolis dilakukan pelepasan balon udara yang dilakukan oleh Walikota Lhokseumawe, Bupati Bireun, dan Direktur PPK BLU.

&ldquoMemang mudah untuk membuat sesuatu, akan tetapi akan lebih sulit untuk menjaganya. Saya berpesan, marilah kita terus menjaga komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder dan demi terlaksananya reformasi birokrasi. Jangan sampai usaha keras kita rusak oleh tindakan yang melanggar kode etik pegawai&rdquo, demikian disampaikan oleh Direktur PPKBLU, Zamhari, dalam sambutan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI tersebut.

Demi peningkatan kualitas layanan, Direktur PPK BLU mengeaskan bahwa SDM KPPN Percontohan mau tidak mau harus terus belajar dari waktu ke waktu terkait dengan peraturan dan proses bisnis yang baru maupun perkembangan teknologi informasi mengingat perkembangan organisasi salah satunya akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai Kemenkeu maupun dengan kegiatan yang yang bersifat positif dan membangun.

Direktur PPKBLU juga berpesan agar KPPN selalu berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi dalam rangka mempercepat dan meningkatkan layanan sepanjang inovasi tersebut sesuai Standard Operating Procedures (SOP) dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Selain itu, Direktur PPKBLU juga berharap agar mitra kerja KPPN dan para pemangku kepentingan lain (stakeholder) selalu memberikan dukungan dalam melakukan reformasi birokrasi dengan cara tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai kami dalam bentuk apapun serta kritik dan saran yang mebangun dari mitra kerja KPPN sangat diperlukan agar pelayanan publik yang dilakukan KPPN semakin lebih baik.

Selanjutnya, sebagai ujung acara soft launching ini, Kepala KPPN menegaskan kepada seluruh mitra kerja KPPN Lhokseumawe bahwa KPPN akan selalu meningkatkan pelayanan publik baik terkait kinerja pelaporan, daya serap anggaran yang dilakukan satker, perencanaan kas maupun kinerja Bank/Pos selaku mitra kerja KPPN. Untuk memotivasi kinerja tersebut diwujudkan dengan memberikan penghargaan kepada MIN Meurah Mulia Kab. Aceh Utara selaku Juara Kategori Satker dengan Kinerja Pelaporan Terbaik, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kab. Aceh Utara selaku Satker dengan Daya Serap dan Perencanaan Kas Terbaik, dan BNI Cabang Lhokseumawe selaku Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Lhokseumawe Terbaik. Sebagai wujud implementasi KPPN Percontohan telah dinyatakan dilaksanakan di seluruh KPPN di Lingkungan Kanwil Prov.Aceh, Direktur PPK BLU selaku wakil Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan pengguntingan pita di pintu masuk KPPN Lhokseumawe.

Setelah dilakukan kegiatan soft launching di KPPN Lhoseumawe rombongan kembali ke Banda Aceh dan melakukan pertemuan kepada seluruh pegawai pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh dan KPPN Banda Aceh pada esok harinya. Dalam Kegiatan pertemuan tersebut, disamping Direktur memberikan arahan, juga dilakukan diskusi tanya jawab yang dipimpin oleh Kepala Bagian OTL dengan didampingi oleh Kasubag Tata Laksana Bagian OTL dan Kasubag Mutasi Bagian Administrasi Kepegawaian serta dimoderatori oleh Kepala Bidang PP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh. Dalam diskusi, para pegawai sangat antusias dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis perbendaharaan, pengelolaan kinerja, sistem pengendalian internal, pengelolaan SDM dan tata kelola KPPN Percontohan. Dan seluruh pertanyaan dapat dijelaskan secara jelas kepada seluruh pegawai, sehingga pegawai merasa puas atas hasil diskusi tanya jawab dimaksud.

Oleh: Sugiharto &ndash Bagian OTL Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

Liputan FGD dan Indepth Interview Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id- Bappenas melalukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang keuangan negara di Yogyakarta. Tim yang dipimpin oleh Deputi Ekonomi DR. Prasetijono Widjojo MJ, M.A. melakukan pertemuan dengan jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta, Jumat (28/9). Pertemuan dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Indepth Interview. Turut serta dalam acara tersebut Direktur Keuangan Negara Bappenas, Ir. Sidqy LP Suyitno, M.A. dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenkeu, Sumiyati, Ak., M.F.M.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang keuangan negara tersebut merupakan kegiatan pamungkas dari 12 kegiatan serupa di kota lain. Hal tersebut dilakukan Bappenas sebagai amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro memaparkan bagaimana reformasi yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan, yang meliputi 3 pilar yaitu Penataan organisasi , Penyempurnaan Proses Bisnis serta Pengembangan SDM.

Selanjutnya Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenkeu, Sumiyati, Ak., M.F.M. menambahkan, &ldquoKegiatan ini merupakan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Bappenas, utamanya terkait Reformasi Birokrasi Keuangan (RBK) di bidang layanan perbendaharaan yang terus dipantau secara berkala dan dilakukan evaluasi agar tetap searah dengan maksud UU Nomor 17 Tahun 2003.&rdquo

Sementara itu dalam sambutannya, Deputi Ekonomi Bappenas menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan yang dilakukan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan RKP Bidang Keuangan Negara Tahun 2011 dan pencapaian progres kegiatan tahun 2012 terkait program pengelolaan Perbendaharaan Negara, khususnya treasury reform yang terintegrasi

&ldquoUntuk Tahun 2012, Bappenas fokus pada Reformasi Perbendaharaan Negara, dimana pemantauan dan evaluasi diarahkan pada program modernisasi KPPN Percontohan&rdquo demikian diungkapkannya.

Pada kesempatan tersebut Tim Bappenas juga memaparkan hasil survey langsung kepada 12 SKPD di lingkungan Provinsi D.I. Yogyakarta terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan treasury reform. Secara umum SKPD menyatakan puas dan memberikan apresiasi terhadap reformasi yang dijalankan oleh Ditjen Perbendaharaan, meskipun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain terkait dengan ketentuan Bagan Akun Standar (BAS).

Acara selanjutnya diisi dengan diskusi terkait dengan permasalahan keuangan negara khususnya penyerapan anggaran yang masih rendah dan belum sesuai dengan yang target yang ditetapkan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan berharap dengan kegiatan ini dapat diperoleh gambaran yang utuh terkait dengan pelaksanaan pelayanan perbendaharaan negara, rekomendasi yang tepat kepada pembuat kebijakan serta dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan program reformasi keuangan negara selanjutnya.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil Yogyakarta
edited by novri

Liputan Training Infrastuktur Teknologi Informasi SPAN
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktorat Tranformasi Perbendaharaan bersama Direktorat Sistem Perbendaharaan menggelar Training Infrastruktur Teknologi SPAN bagi supervisor KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia, di Treasury Learning Center. Kegiatan dibagi menjadi dua angkatan. Angkatan I berlangsung pada tanggal 1 &ndash 3 Oktober 2012, sedangkan angkatan II berlangsung pada tanggal 3 &ndash 5 Oktober 2012.

Panitia penyelenggara menyampaikan bahwa training ini bertujuan untuk mempersiapkan para supervisor diseluruh Indonesia untuk menjadi problem solver apabila terjadi permasalahan pada jaringan dan infrastruktur pada saat SPAN diimplementasikan. Hal itu mengingat Perkembangan SPAN berjalan dengan sangat dinamis.

Sementara itu, Direktur Tranformasi Perbendaharaan Paruli Lubis dalam arahannya menyampaikan, bahwa sebelum memasuki piloting dan roll out, berbagai fase telah dilalui, antara lain unit test dan integration test. Terkait persiapan infrastruktur SPAN, Paruli Lubis menginformasikan saat ini telah terpasang di KPPN dan Kanwil di seluruh Indonesia, kecuali kantor yang mengajukan pemunduran jadwal karena sedang mengalami renovasi.

Narasumber kegiatan kali ini berasal dari Tim Direktorat Sistem Perbendaharaan. Materi yang diberikan terkait dengan infrastruktur SPAN, mulai dari jaringan, router, modem, switch hingga komputer dan printer yang dipakai untuk SPAN. Selain itu, para supervisor juga diberikan materi security awareness dan setting aplikasi SPAN.

Di penghujung acara, Paruli Lubis mengingatkan bahwa pada saat menghadapi permasalahan, supervisor tidak bekerja sendiri, karena supervisor diharapkan dapat saling bersinergi dengan DSU (Duta SPAN Unit) dan trainer yang telah ditunjuk untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga apabila terjadi masalah terhadap infrastruktur, supervisor diharapkan dapat mengatasinya dan permasalahan tersebut tidak perlu di eskalasi ke service desk SPAN.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pembukaan Workshop Perpres No 70 Tahun 2012 mengenai Perubahan kedua atas PP NO 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Jakarta

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 ini banyak masukan dari kita, (Ditjen perbendaharaan - red) hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam penyerapan dana yang akan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran,&rdquo demikian disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara, dalam sambutan workshop PP No 70 Tahun 2012 mengenai Perubahan Kedua atas PP NO 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, di Gedung Prijadi Praptosuhardjo II pada hari Kamis (4/10). Peserta workshop kali ini sebanyak 55 peserta dari bebarapa daerah di KPPN, Kanwil, dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang menjabat sebagai PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan atau yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadan Barang dan Jasa.

Tata Suntara menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya, Pengadaan Barang dan Jasa banyak ditemui penyimpangan-penyimpangan dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Berbagai kasus yang merebak di beberapa Kementerian terjadi saat ini. Hal ini diKuatkan sejak Perpres Nomer 54 tahun 2010, pada saat itu Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada menyampaikan hasil kajiannya bahwa sektor Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sektor yang paling rentan untuk dijadikan ajang KKN, terutama di instansi public. Menurutnya, tercatat tiga titik rawan yaitu : pertama, melalui pengadaan yaitu mengatur hasil proses tender, kedua, menaikan atau menggelembungkan harga barang/jasa dari yang sebenarnya (markup), dan yang ketiga adanya celah yang disebabkan oleh kurang ketatnya kontrol pemerintah selaku pengawas pengadaan barang jasa tersebut.

Tata Suntara menjelaskan bahwa workshop kali ini bukan bertujuan untuk menakut-nakuti jabatan PPK atau Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dia berpesan &ldquoTetaplah menjalankan tugas sebagai panitia pengadaan Barang dan Jasa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku, dan pergunakan sistem yang ada seperti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, dan kemudian jangan pernah untuk berhenti mempelajari Perpres 54/2010 dan perubahannya dalam Perpres No. 70/2012 karena sering juga kerugian Negara yang diakibatkan dari pengadaan Barang dan Jasa ini bukan disengaja, melainkan karena ketidakpahamannya mengenai Peraturan Presiden ini.&rdquo

&ldquoPengadaan Barang dan Jasa ini tidak bisa dianggap remeh, fakta yang terjadi saat ini sebanyak 80% kasus korupsi yang ditangani oleh KPK adalah dibidang

Pengadaan Barang dan Jasa, yang diantaranya adalah disebabkan oleh penujukan langsung terhadap pemenang lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,&rdquo imbuh Tata.

Workshop Perpres 70 tahun 2012 kali ini adalah salah satu langkah dari Ditjen Perbendaharaan bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melakukan upgrade pengetahuan para panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, workshop ini juga sebagai prasyarat untuk melakukan konversi Serifikat Keahlian PBJ bagi pegawai lingkup Ditjen Perbendaharaan yang memiliki sertifikat PBJ yang masa berlakunya telah habis di tahun 2012.

Workshop diselenggaran dalam dua tahap, tahap I berlangsung di Jakarta (4/10), sedangkan tahap II akan diselenggarakan di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur pada hari Senin, (8/10).

Pada tahap I, sesi pertama, Ditjen Perbendaharaan menghadirkan narasumber yaitu Kepala Bagian Umum Setditjen Perbendaharaan, Heru Pudyo Nugroho, yang membahas tentang current issues pengadaan barang dan jasa lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Sedangkan sesi kedua dengan narasumber Ketua TIM penyusunan Peraturan Presiden Nomer 70 tahun 2012, Sutan Suangkupon Lubis, Staff Analisis Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yang membahas tentang perubahan mendasar yang ada pada perpres 54 tahun 2010 dengan Perpres 70 tahun 2012. Antusias peserta sangat besar hal ini dapat terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan sampai dengan acara workshop selesai pada pukul 15.30 WIB.

Oleh : Sugeng Wistriono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan.