Liputan Pembekalan Pegwai Lulusan Tugas Belajar Tahun 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sebanyak 80 orang pegawai Ditjen Perbendaharaan yang telah lulus dan menyelesaikan tugas belajar melalui program beasiswa akan kembali bertugas di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Pegawai tersebut sebanyak 33 orang lulusan S1 Dalam Negeri, 41 orang lulusan S2 Dalam Negeri, 1 orang lulusan S2 dual degree, 4 orang lulusan S2 Luar Negeri dan 1 orang S3 Luar Negeri.

Untuk mendapat informasi terkini mengenai perkembangan organisasi Ditjen Perbendaharaan dan mempersiapkan SDM lulusan program beasiswa Ditjen Perbendaharaan kembali ke dunia kerja, Ditjen Perbendaharaan memberikan pembekalan kepada para pegawai lulusan beasiswa internal Ditjen Perbendaharaan, sejak 17 s.d 19 September 2012 di Treasury Learning Center (TLC).

Menurut Kepala Subbagian Pengembangan Kompetensi Tonny W. Poernomo, kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan SDM lulusan program beasiswa Ditjen Perbendaharaan kembali ke dunia kerja. Menurutnya, para pegawai lulusan tugas belasar perlu beradaptasi kembali dengan perkembangan organisasi saat ini.. Hal itu disebabkan dunia kerja memiliki banyak perbedaan baik dari sisi lingkungan, kebiasaan, dan etos kerja yang cukup signifikan.

Sementara itu, Plt. Kepala bagian Pengembangan Pegawai Ludiro menyampaikan, para pegawai lulusan tugas belajar seyogyanya mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pendidikan dalam dunia kerja, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang ada di dalam organisasi Ditjen Perbendaharaan. Ia menambahkan, bahwa tentu saja hal itu bisa terlaksana jika para pegawai mempunyai komitmen dan integritas yang tinggi terhadap Ditjen Perbendaharaan.

Kegiatan tersebut menyajikan materi pembahasan seputar perkembangan tugas pokok dan fungsi Ditjen Perbendaharaan. Masing-masing Direktorat lingkup Ditjen Perbendaharaan menyampaikan isu terbaru kepada para lulusan tugas belajar.

Selain materi teknis pekerjaan, para lulusan tugas belajar juga mendapat materi capacity building.   Materi tersebut dikemas secara outdor activity melalui permainan-permainan.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penilaiaan Kantor Pelayanan Percontohan 2012 pada KPPN Sidoarjo
Sidoarjo, perbendaharaan.go.id - Genap dua belas kantor dilingkungan kementerian keuangan telah dinilai sebagai kantor pelayanan terbaik. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo menjadi peserta terakhir atau peserta penutup dalam penilaiaan Kantor Pelayanan Percontohan (KPPC) Kementerian Keuangan 2012 (25/09).

Kali ini tim penilai yang datang di KPPN Sidoarjo persis sama ketika penilaiaan pada KPPN Pontianak yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai ketua tim adalah Kepala Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan, Ilhamsyah, dengan anggota yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Azhar Rasyidi, dan Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan, Sekretariat Ditjen Pajak, Lusiani.

Menghadapi penilaiaan KPPN Sidoarjo telah mempersiapan berbagai macam inovasi antara lain Forum Kerjasama Kemitraan (FKK), Kartu Konfirmasi Kebenaran Setoran Penerimaan Negara (K3SPN). &ldquoJuga dalam kesehariannya para pegawai menerapkan formula pelayanan 7s, Senyum, salam, sapa, sigap, sopan, santun dan sukses&rdquo kata kepala KPPN Sidoarjo Sidrojul Munir dalam presentasinya.

Pelayanan publik menjadi isu yang sangat strategis karena menjadi arena interaksi antara pemerintah dan warganya. &ldquoSetiap pegawai harus komitmen tinggi terhadap proses reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, dan pula melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, bekerja dengan semangat tinggi serta memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan&rdquo, jelas Ilhamsyah.

Mampu meramu sumber daya manusia yang ada, Sidrojul Munir sebagai kepala kantor dapat menyajikan pelayanan KPPN Sidoarjo pada tingkat kepuasan yang tinggi. &ldquoKami merasa dilayani dengan mudah dan tidak ada penyelesaiaan pencairan dana yang tertunda&rdquo, kata Kapolres Sidoarjo AKBP Marjuki.

Menyampaikan pesan menteri keuangan, Ilhamsyah berkata &ldquoiharapkan nilai-nilai kementerian keuangan dapat memberikan petunjuk yang nyata dalam kehidupan setiap pegawai baik secara individu dalam bekerja maupun unit organisasi&rdquo.

Oleh : Tino Adi Prabowo , Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Workshop Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Denpasar, perbendaharaan.go.id &ndash Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai fasilitator perumusan, menyelenggarakan acara Workshop Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan APBNdengan tema&ldquoMenuju Pelaksanaan APBN Yang Lebih Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan, dan Bertanggung jawab&rdquo, Selasa(18/09) di Denpasar. Workshop tersebut digelar bertujuan untuk menjaring masukan berupa kritik dan saran dari kementerian negara/ lembaga yang diperkirakan memiliki permasalahan yang kompleks dalam hal pelaksanaan anggaran. Workshop tersebut dihadiri perwakilan dari lingkup Ditjen Perbendaharaan, Biro Hukum-Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan-Kementerian Hukum dan HAM, , dan turut mengundang 20 satuan kerja mitra kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali.

&ldquoDengan adanya kegiatan ini diharapkan terjadi sharing pengetahuan terkait pengaturan dalam RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN sehingga satker di daerah dapat memperoleh ilmu mengenai pelaksanaan APBN kedepannya&rdquo demikian salah satu  pesan yang disampaikan oleh Plt. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Gede Wisna dalam welcome speechnya mengawali rangkaian acara Workshop Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN yang telah berlangsung sejak tahun 2005,kini telah memasuki tahap akhir dan diharapkan peraturan itu dapat diundangkan menjadi peraturan pemerintah pada akhir tahun ini.

Kegiatan Workshop dibuka secara resmi oleh Direktur Sistem Perbendaharaan, Abdul Rahman Ritonga. Dalam keynote speech-nya, Direktur Sistem Perbendaharaan menggarisbawahi beberapa hal diantaranya, &ldquodengan adanya RPP ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam berbagai permasalahan dalam pelaksanaan APBN, khususnya permasalahan klasik tidak proposionalnya realisasi penyerapan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun anggaran,&rdquo ujarnya.

Acara inti workshop terdiri atas pemaparan dua materi pokok yaitu, Tinjauan Hukum Atas RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN dan Substansi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Acara dipandu oleh Kepala Subdit Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I, Djazuli selaku Moderator. Materi pertama disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaandan PNBP, Biro Hukum Setjen Kementerian Keuangan, Dendi Agung  Wibowo, sedangkan pemaparan materi kedua oleh Kepala Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II, Sulaimansyah

Sesi pemaparan dilanjutkan dengan tanggapan dari para Panelis yaitu, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nasrudin, dan Kepala Biro Hukum, Setjen Kementerian Keuangan, Achmad Sofyan.

Setelah sesi pemaparan materi dan tanggapan, peserta dari kementerian negara/lembaga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan maupun masukan berupa kritik dan saran terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Dalam kesempatan tersebut, para peserta nampak sangat antusias untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan, masukan diantaranya peserta dari RSUD Sanglah, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, dan KPPN Denpasar.

Dengan adanya dukungan berupa saran dan kritik dari kementerian negara/lembaga dalam workshop ini, Direktorat Sistem Perbendaharaan berharap akan lebih menyempurnakan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN pada saat telah diundangkan menjadi Peraturan Pemerintah kelak.

Oleh: Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Gorontolo, perbendaharaan.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menganugerahkan Treasury Awards Tahun 2012 kepada para satuan kerja (satker) berprestasi, Kamis (20/9), di Ballroom Hotel Maqna Gorontalo. Acara yang dihadiri oleh para kepala satuan kerja instansi vertikal, kepala dinas, pejabat daerah Provinsi Gorontalo dan Bupati Boalemo mendapat tanggapan yang sangat positif karena menunjukkan apresiasi yang tinggi dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan atas kerja keras satker-satker di wilayah Provinsi Gorontalo dalam upaya mencapai opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut terungkap dalam ucapan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Winarni Monoarfa yang juga turut memberikan sambutan. &ldquoPemprov melalui Gubernur Gorontalo memberikan apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi atas diselenggarakannya acara ini di mana kegiatan ini adalah salah satu kegiatan dalam rangka implementasi 9 program percepatan reformasi birokrasi di Indonesia khususnya di bidang keuangan negara,&rdquoujar beliau.

Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Rina Robiati menyampaikan bahwa pemberian penghargaan ini bertujuan untuk memberikan reward atas keberhasilan dan usaha yang telah dijalankan oleh masing-masing instansi pemerintah baik Instansi Vertikal maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. &ldquoKami berharap penyelenggaraan Treasury Awards Tahun 2012 ini dapat memperbaharui semangat dan komitmen para penyelenggara keuangan Negara di semua satker Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk terus melakukan usaha peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan,&rdquo ungkapnya.

Acara ini merupakan agenda rutin tahunan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang telah diselenggarakan sejak tahun 2010, hanya saja baru di tahun 2012 ini menggunakan istilah Treasury Awards. Pada dua periode sebelumnya, penghargaan hanya diberikan untuk dua kategori yaitu Pelaporan Keuangan terbaik untuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) instansi vertikal dan Koordinator UAPPA-W. Sedangkan pada tahun 2012 ini, tidak tanggung-tanggung, panitia menyediakan 13 trophy kepada para pemenang terbaik untuk masing-masing kategori.

Jamaluddin Ambo Dai, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo selaku Ketua Panitia Treasury Awards Tahun 2012 mengutarakan bahwa jumlah kategori pada tahun ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh tingkat pengelolaan keuangan yang makin besar sehingga membutuhkan kategori-kategori khusus di samping standar penilaian yang juga makin selektif.

Salah satu kategori khusus yang baru diberikan di tahun ini adalah penyerapan anggaran Semester I Tahun Anggaran 2012. Penghargaan untuk kategori ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan semangat satker dalam mengelola APBN sehingga anggaran yang dikelolanya dapat terserap dengan baik dan dapat dengan cepat dirasakan multiplier effect-nya oleh masyarakat.

Berbeda pula dengan tahun-tahun sebelumnya, pada acara kali ini, panitia penyelenggara sengaja menghadirkan konsep baru dengan memberikan sentuhan entertainment seperti penayangan video dan penggunaan iringan musik baik untuk pembukaan maupun pembacaan nominasi dan pemenang. Sejumlah undangan menyampaikan rasa kagumnya atas konsep acara yang baru pertama kalinya diselenggarakan oleh instansi pemerintah di Provinsi Gorontalo.

Mengenai metode penilaian, Jamaluddin Ambo Dai mengatakan dalam presentasi ketua panitia, &ldquoPara pemenang yang berhasil meraih penghargaan sesuai kategori telah melalui tahapan seleksi yang sangat obyektif&rdquo. Pria berdarah Bugis ini yang juga berperan sebagai MC untuk sesi pembacaan nominasi dan pemenang serta penyerahan penghargaan mengungkapkan bahwa hasil penilaian dari tim penilai yang melibatkan seluruh bidang pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dijamin 100 persen obyektif, akurat, transparan, dan akuntabel.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Bone Bolango, Djadid Al Katiri dalam sambutannya, &ldquoSaya sangat yakin metode penilaian yang dilakukan tim penilai benar-benar obyektif dan akurat&rdquo. &ldquoIni terbukti, selain mendapat Treasury Award Tahun 2012 sebagai terbaik pertama kategori pelaporan keuangan Semester I TA 2012 dan terbaik kedua kategori pelaporan keuangan TA 2011 untuk UAPPA-W instansi vertikal, BP DAS Bone Bolango juga meraih peringkat pertama Laporan Keuangan Terbaik se-Kementerian Kehutanan&rdquo, tegas beliau. Pernyataan Kepala BP DAS Bone Bolango tersebut semakin meningkatkan kepercayaan para undangan yang hadir terhadap metode penilaian tim penilai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan di tahun-tahun berikutnya, Jamaludin Ambo Dai sangat yakin konsep Treasury Awards Tahun 2013 nanti dapat lebih baik lagi mengingat Treasury Awards Tahun 2012 secara sukses mampu menghadirkan konsep baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, sehingga menginspirasi para anggota panitia lainnya untuk mengusulkan berbagai ide dan gagasan yang patut dipertimbangkan mengenai gambaran konsep acara untuk tahun-tahun berikutnya.

Di balik suksesnya penyelenggaraan Treasury Awards Tahun 2012, Rina Robiati berharap dengan diselenggarakannya acara ini dapat semakin meningkatkan motivasi satker-satker di wilayah kerja Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan guna mencapai opini wajar tanpa pengecualian demi terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Berikut rincian kategori beserta penerima penghargaan dalam ajang Treasury Awards Tahun 2012:

SOSIALISASI PMK 114/PMK.05/2012 BAGI PEMDA DAN PDAM DI MAKASSAR
Makassar-perbendaharaan.go.id - Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan Sosialisasi PMK 114/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum, Kamis (13/9), di Hotel Grand Clarion Makassar. Bertindak selaku panitia adalah para pejabat dan jajaran pegawai Direktorat SMI dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dan direksi PDAM yang mewakili sebagian Wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, NTB dan Jayapura.

Acara yang dimulai pukul 8.30 WITA diawali dengan penyampaian Key Note Speech Direktur SMI, Dra. Anandy Wati, M.P.M dan sekaligus membuka acara sosialisasi tersebut. Dalam sambutannya, Direktur SMI menyatakan bahwa untuk mewujudkan komitmen pemerintah dalam mencapai target MDGs khususnya terkait dengan air minum untuk semua lapisan, PDAM sebenarnya mempunyai peran strategis. Namun PDAM masih menghadapi kendala terkait dengan kinerja perusahaan dan kinerja keuangan termasuk adanya tunggakan pinjaman PDAM kepada pemerintah.

Berdasarkan pengamatan terhadap proses restrukturisasi pinjaman berdasarkan PMK No.120/PMK.05/2008 masih ditemukan banyak kendala dalam penyelesaian pinjaman tersebut yang mengakibatkan progress restrukturisasi utang PDAM berjalan lambat. Untuk itu, telah dilakukan perubahan regulasi/peraturan untuk penyelesaian piutang negara PDAM maupun Pemerintah Daerah dengan diterbitkannya PMK No.114/PMK.05/2012. Secara garis besar perubahan pada PMK No.114/PMK.05/2012 antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: penyederhanaan proses restrukturisasi utang PDAM, perampingan struktur komite restrukturisasi utang PDAM, bersifat wajib bagi PDAM yang sampai saat ini masih memiliki tunggakan, penyelesaian utang PDAM yang sebelumnya tidak dapat terjaring melalui PMK sebelumnya dan penyesuaian dengan kondisi terkini.

Pada bagian lain, Direktur SMI Ditjen Perbendaharaan mengharapkan kepada para bupati dan walikota dan para Direktur Utama PDAM dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PMK tersebut sehingga pada akhirnya dapat mempercepat proses penyelesaian restrukturisasi pinjaman tanpa melalui kendala yang berarti.

Acara sosialisasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyampain materi oleh para nara sumber yaitu Noor Faisal Achmad, SE.Ak. Msc, PhD, kasubdit pelaksanaan penerusan pinjaman dan pemberian pinjaman daerah Dit. SMI yang memaparkan tentang substansi PMK No.114/PMK.05/2012. Kemudian, Materi selanjutnya disampaikan oleh Noviansyah dari Ditjen Kekayaan Negara yang memaparkan tentang pengeloloaan piutang negara, I Nyoman Satriana, Ak.MM Direktur Pengawasan BUMD BPKP yang memaparkan tentang penilaian kinerja dan kesehatan PDAM dan diakhiri oleh penyampaian materi tentang penyusunan Business Plan oleh Ir.Joko Nursito, MM.MP Kasubdit Investasi Dit.Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan

Liputan Penyerahan Laporan Penyerapan Anggaran DIPA DK, TP, dan UB Provinsi D.I. Yogyakarta Semester I TA 2012.
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Hendro Baskoro menyerahkan Laporan Penyerapan Anggaran DIPA DK, TP, dan UB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Semester I Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Provinsi D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (4/9), di Kepatihan Yogjakarta. Kegiatan tersebut bertepatan dengan penyerahan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR R.I. pada tanggal 4 September 2012.

Sampai dengan akhir semester I Tahun Anggaran 2012 pagu anggaran pada DIPA DK, TP dan UB Satker/SKPD di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp671.728.329.000, telah direalisasikan sebesar Rp283.304.616.476 atau 42,2 % dari pagu yang ada, sehingga melebihi target realisasi yang telah ditetapkan secara nasional pada semester I yaitu sebesar 40%.

Berdasarkan jenis kewenangan DIPA, jenis DIPA Urusan Bersama (UB) mempunyai tingkat penyerapan paling tinggi yaitu 66,1% diikuti jenis DIPA Tugas Pembantuan (TP) sebesar 46,1% dan jenis DIPA Dekonsentrasi (DK) sebesar 34,0% sebagaimana grafik dibawah ini :

Dari 42,2 % total penyerapan anggaran Satker/SKPD di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, penyerapan terbesar adalah belanja bantuan sosial mencapai 71,1%, belanja barang sebesar 22,6%, dan belanja modal sebesar 6,3% sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini :

Pada kesempatan ini Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta yang secara proaktif memberikan informasi mengenai penyerapan anggaran satker dan SKPD di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Beliau juga mengharapkan kedepan kerjasama yang selama ini sudah berjalan dengan baik bisa lebih ditingkatkan lagi terkait dengan adanya Dana Keistimewaan yang akan diterima oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai konsekuensi logis telah disahkannya Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rapat paripurna DPR R.I. pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan memang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah sebagai perwujudan pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Selain itu secara de facto Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan mitra pimpinan daerah (gubernur/bupati/walikota) dalam pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selanjutnya Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta juga melaporkan bahwa sejalan dengan akan diserahkannya pengesahan DIPA ke Drektorat Jenderal Anggaran, ada sebagian tugas Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di daerah ditangani Kanwil Ditjen Perbendaharaan, maka Ditjen Perbendaharaan yang akan melakukan penajaman fungsi melalui Disbursement Plan, Cash Forecasting, Spending Review, Management Investasi, BLU, Cash Management, dan Dealing Room, Piloting dan Rollout SPAN serta penggunaan Accrual Accounting secara penuh pada tahun 2013 sebagai amanat Undang Undang Keuangan Negara.

Hal ini tentunya akan semakin memantapkan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwujudan pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Oleh karena itu segala sesuatunya harus dipersipakan dan disikapi dengan sebaik mungkin, terutama perlu peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang saat ini ada dengan cara pendidikan dan pelatihan serta yang tidak kalah pentingnya adalah pemerataan penyebarannya diseluruh kantor yang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan baik yang berada di pusat maupun di daerah.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta pada kesempatan tersebut juga menyatakan siap untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dalam melakukan pendampingan dan edukasi terhadap satker/SKPD yang mempunyai masalah penyerapan anggaran, sehingga diharapkan pelaksanaan program pemerintah dalam kebijakan alokasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), mengurangi kemiskinan (pro poor), dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (pro environment), serta mendukung pembangunan daerah dapat terwujud di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Evan Himawan (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta)

Liputan Kunjungan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoReassesment terhadap para pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi akan dilaksanakan dalam waktu dekat&rdquo, demikian penjelasan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara, saat beramah-tamah dengan seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu dilakukan sesaat setelah melakukan pendampingan terhadap Tim Penilai Kantor Pelayanan Percontohan tingkat Kementerian Keuangan di KPPN Pontianak, Rabu (19/9).

Dengan didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Teddy Rukmantara, dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan, Didyk Choiroel, serta seluruh Kepala KPPN dalam wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, acara ramah tamah diruang rapat kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi Kalimantan Barat itu dikemas dalam suasana formal tetapi santai.

&ldquoJadi saya mengharapkan bagi para pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan, tidak perlu cemas, tetap bekerja sesuai dengan posisinya dan harap untuk lebih mempersiapkan diri lagi untuk mengikuti assessment ulang&rdquo, papar Tata menjelaskan lebih rinci.

Pada kesempatan yang sama, Tata Suntara juga memaparkan tentang akan dibentuknya KPPN Investasi yang merupakan pembagian tugas operasional dari Direktorat SMI. &rdquoJadi Kantor Pelayanan Investasi (KPPN Khusus Investasi &ndash red) ini nanti mempunyai tugas menatausahakan investasi dan operasional lainnya yang selama ini dilaksanakan oleh Direktorat SMI ataupun pihak kedua, sedangkan yang terkait dengan kebijakan akan tetap dilaksanakan oleh Direktorat Manajemen Dana Investasi&rdquo, demikian dijelaskan oleh Tata Suntara.

Sebagaimana reorganisasi di Ditjen Perbendaharaan yang rencananya akan digulirkan mulai tahun 2013, jumlah KPPN akan bertambah, diantaranya yaitu satu KPPN Khusus Investasi, yang mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya. KPPN Khusus Investasi ini merupakan Unit Eselon III yang berlokasi di Jakarta dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Dana Investasi.

Pada acara tersebut para pegawai yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan sharing mengenai pekerjaan sehari-hari dan lingkup tata organisasi dengan moderator langsung Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.

Dipenghujung acara, Tata Suntara memberikan motivasi semangat bekerja dan menghimbau kepada para kepala KPPN yang hadir agar bersama-sama dengan para pegawainya untuk meningkatkan kreativitas tanpa harus menunggu perintah dari kanwil atau kantor pusat. Hal ini mencontoh KPPN Pontianak yang bisa menjadi salah satu peserta seleksi Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan yang baru diselenggarakan.

&ldquoTermasuk juga arsip&rdquo tambahnya, &ldquoDitjen Perbendaharaan secara umum mendapat apresiasi sangat baik mengenai penatausahaan arsip di beberapa kantor, bahkan Menteri Keuangan pada kesempatan kunjungan ke KPPN Semarang II memberikan apresiasi yang luar biasa tentang arsip ini, jadi ini yang harus kita pertahankan dan kita tularkan ke kantor-kantor yang lain&rdquo, imbuhnya.

Hal inilah yang ditekankan Tata Suntara agar kantor-kantor yang belum menatausahakan arsip sebagaimana mestinya agar segera melaksanakannya, karena itu juga demi kebaikan bersama, arsip yang mudah di tata dan disertai dengan aplikasi jika sewaktu-waktu memerlukan berkas yang sudah masuk gudang arsip maka tidak kesulitan dalam mencari berkas tersebut.

Oleh : Sugeng Wistriono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Liputan Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Perbendaharaan ke KPPN Rangkasbitung
Rangkasbitung, perbendahraan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto meninjau gedung KPPN Rangkasbitung yang belum lama ini diterjang angina putting beliung, Senin (24/9). Sesampainya di KPPN Rangkasbitung, Agus Suprijanto ingin memastikan bahwa tidak ada korban luka maupun korban jiwa atas peristiwa itu. Agus juga ingin melihat bahwa peralatan kantor masih berfungsi sehingga pelayanan kepada pemangku kepentingan tetap dapat berjalan.

&ldquoApakah ada yang terluka pada saat kejadian?&rdquo tanya Agus saat tiba dilokasi.

&ldquoAlhamdulillah tidak ada,&rdquo jawab Kepala Subbagian Umum, Surtan.

Terjangan angin puting beliung terjadi pada hari Senin (10/9), pukul 15.45 WIB selama kurang lebih 20 menit. Kejadian itu menghancurkan sebagian besar atap gedung. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, para pegawai menuturkan bahwa mereka cukup shock dan takut jika hal itu terjadi lagi.

&ldquoSaat kejadian kami panik. Awalnya saya berlindung dibawah meja kecil, kemudian berlari ke toilet untuk menyelamatkan diri dari runtuhan atap gedung,&rdquo ujar Kepala Seksi Vera, Puji Supriyanti.

Menurut Surtan, angin datang dari bawah lereng, kemudian naik keatas yang menyebabkan genting terangkat dan renggang. Hal itu mengakibatkan air hujan yang saat itu sangat deras masuk kedalam plafon yang berbahan gypsum. Jumlah debit air yang semakin banyak tidak dapat ditahan lagi oleh plafon, sehingga akhirnya ambruk. Kerusakan meliputi seluruh ruangan middle office , menjalar ke bagian front office dan sebagian ruangan subbagian umum.

Secara geografis, KPPN Rangkasbitung terletak di lereng yang rendah. Kondisi itu menyebabkan gedung KPPN menjadi bangunan tinggi pertama yang menahan terjangan angin puting beliung dari arah bawah lereng. Oleh karenanya, kerusakan gedung KPPN cukup parah dibandingkan kondisi bangunan sekitarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, sementara pelayanan KPPN Rangkasbitung dipindahkan ke aula. Sebagian dokumen yang basah karena tekena dampak bencana terpaksa dijemur.

Rombongan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang turut mendampingi terdiri dari Kepala Bagian Umum Setditjen Perbendaharaan, dan Kepala Bagaian Keuangan Setditjen Perbendaharaan. Mengingat beberapa perlatan kantor yang rusak, Kantor Pusat telah mengirim berbagai peralatan yang dibutuhkan. Sehingga, kondisi peralatan dapat dioptimalkan kembali untuk pelayanan.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan