Liputan  kunjungan kerja  Menteri Keuangan ke KPPN Surakarta
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo melakukan kunjungan kerja ke KPPN Surakarta, Senin (16/7). Agus terlihat meninjau seluruh ruangan KPPN sambil menyapa para pegawai KPPN Surakarta dengan berjabat tangan. Kedatangan Menteri Keuangan disambut secara sederhana oleh Kepala KPPN Surakarta Asri  Isbandiah Hadi. Terlihat pula turut menyambut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Bjardianto Pudjiono dan Hendro Baskoro.

Pada saat meninjau  front office, Agus berdialog  dengan beberapa petugas satuan kerja terkait dengan pengajuan pencairan dana  ke KPPN. Dirinya meminta tanggapan dari satuan kerja atas pelayanan yang diberikan oleh KPPN. Pada saat yang sama, mantan Direktur Utama Bank Mandiri tersebut  mengingatkan  kepada petugas front office KPPN untuk selalu memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh satuan kerja dengan berlandaskan nilai &ndash nilai Kementerian Keuangan.

Memasuki ruang midlle office , Agus Martowardoyo  terkesan dengan layout dan kerapian ruangan.  &ldquoTidak harus barang baru,  yang ada saja apabila  dikelola dengan baik akan terwujud kantor yang nyaman  hal tersebut merupakan cerminan budaya disiplin pada Kementerian Keuangan, &ldquo demikian dia berpesan.

Agus memberikan perhatian selanjutnya  terhadap hal penataan dan pengelolaan arsip di KPPN. Ia memberikan apresiasi kepada kantor  lingkup Ditjen Perbendaharaan yang sudah menerapkan  e-filling dalam pengelolaan arsip. Ia pun berharap hal itu bisa menjadi contoh bagi kantor lainnya di lingkup Kementerian Keuangan.

Selanjutnya pada saat meninjau Aula KPPN,  Agus Martowardoyo memberikan arahan kepada para pejabat pengelola keuangan di wilayah kerja KPPN Surakarta yang diundang   dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2012.  Dirinya berpesan bahwa dana APBN yang jumlahnya selalu naik setiap tahun dan pada tahun 2012 ini mencapai   Rp.1.5 triliun  harus dapat dikelola dengan baik secara transparan, professional dan akuntabel. Menurutnya, apabila dokumen sudah lengkap maka segera ajukan tagihan ke KPPN jangan menunggu hingga deadline akhir tahun anggaran sehingga pegawai KPPN harus bekerja sampai larut malam karena imbas adanya realisasi satker yang ditunda-tunda.

Pada akhir kunjungannya,  dilakukan  foto bersama dengan seluruh pegawai KPPN. Pertemuan itu ditutup dengan seruan yel-yel  kebanggaan seluruh pegawai KPPN Surakarta,    &lsquo&rsquoKPPN Surakarta  selalu pintar, yes,yes,yes !&rsquo&rsquo    Menteri Keuangan beserta rombongan meninggalkan KPPN Surakarta, setelah satu jam meninjau KPPN .

Kontributor : Tim Reportase KPPN Surakarta (edited by Novri)

LIPUTAN RAKOR PROGRAM DUTA SPAN UNIT TAHUN 2012
Bandung.perbendaharaan.go.id &ndash Sebanyak 200 Duta SPAN Unit (DSU) yang berasal dari Ditjen Perbendaharaan, DJA, dan PUSINTEK mengikuti Rakor Program Duta SPAN Unit (DSU) yang diselenggarakan pada tanggal 03 s.d 07 Juli 2012 di Hotel Aquila Grand Bandung Jawa Barat. Acara ini diselenggarakan untuk memberikan pemantapan dan pemahaman terbaru bagi para DSU.

Pembukaan kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Direktur Transformasi Perbendaharaan , dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara menjelaskan bahwa Keberadaan DSU mutlak diperlukan, karena DSU merupakan Ujung Tombak di Lapangan, &ldquoKeberhasilan SPAN merupakan keberhasilan kita bersama oleh karena itu marilah kita bekerja keras, konsisten dan semangat,&rdquo ucap tata suntara.

Para Duta SPAN Unit sebagai agen perubahan menjadi pengawal proses perubahan di masing &ndash masing instansi , &ldquoDSU harus memberi pengaruh Positif pada lingkungannya, harus bisa memaknai dan merasakan serta menularkan semangat positiv di sekelilingnya, dan juga harus punya self motivator yang tinggi (memotivasi diri sendiri) karena DSU adalah Orang &ndash Orang yang special&rdquo imbuh Tata Suntara.

Implementasi SPAN memerlukan sinergi yang baik, misalnya di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan bersama DJA bersinergi dengan Tim LG-CNS untuk Aplikasi SPAN, jugaa saat deployment Infrastruktur SPAN, "untuk membangun sinergi yang baik diperlukan dua hal yaitu Kepercayaan sesama dan Komunikasi yang efektif,&rdquo tuturnya.

Pada Kesempatan itu, Sesditjen juga memaparkan perkembangan SPAN yang telah dilalui dengan indikasi beberapa milestone misalnya Penyempurnaan CoA, Deployment Infrastruktur IT, dan Aktivasi Database dan General Ledger, &ldquonantinya dalam waktu dekat yang akan dilakukan adalah Training, Pilotting dan Roll Out yang harus dicapai melalui strategi yang baik,&rdquo ucap Sesditjen

Selain Sesditjen PBN, Direktur Transformasi Perbendaharaan, Paruli Lubis juga menyampaikan sambutan dan pemberian materi Perubahan Proses Bisnis SPAN (Existing and Future) serta beliau memberikan motivasi kepada Para DSU yang hadir, &ldquoAnda disini adalah Orang &ndash Orang Penting , anda harus bisa membina diri sendiri, Kantor Pusat akan memfasilitasi, berikan yang terbaik kalau SPAN berhasil, yakinlah bahwa Indonesia akan berubah menjadi lebih baik&rdquo ucap Direktur Transformasi Perbendaharaan yang disambut dengan aplaus para DSU.

Di penghujung acara, Tim Change Management and Communication (CMC) SPAN memberikan penghargaan kepada para Duta SPAN Unit Terbaik yang berprestasi di tahun 2011 melalui penilaian secara selektif, diantaranya terbagi dalam 4 kategori penilaian antara lain :

1. DSU Terbaik kategori Most Active diberikan kepada Imam Saroni (KPPN Parepare)
2. DSU Terbaik kategori Most Influentional diberikan kepada Mabrur Dawami (KPPN Poso)
3. DSU Terbaik kategori Most Creative diberikan kepada Andi Mashudin (Kanwil DJPBN Provinsi Maluku Utara)
4. DSU Terbaik kategori Most Dedicated diberikan kepada Jimmy Wajongkere (KPPN Tahuna)

Keempat DSU diberikan waktu singkat untuk memaparkan cerita singkat suksesnya, selanjutnya Sesditjen PBN, bersama Direktur Transformasi Perbendaharaan dan Kakanwil DJPBN Provinsi Jawa Barat memberikan Piagam dan Penghargaan secara simbolis kepada DSU yang berprestasi

Oleh : Imam Saroni &ndash Kontributor KPPN Parepare

Liputan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 di Batam, Palembang dan Denpasar
Batam, Palembang, Denpasar, perbendaharaan.go.id - Pengaturan macam dan harga mata uang telah diamanatkan dalam Pasal 23 B UUD 1945. Pengaturan yang ada selama ini belum sesuai amanat UUD 1945. Pengaturan mata uang pernah diatur dalam UUD Sementara tahun 1950, kemudian terakhir diatur dalam Undang-Undang yang mengatur Bank Sentral No 6 Tahun 2009.

RUU Mata Uang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 31 Mei 2011 dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 28 Juni 2011.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disosialisasikan bersama oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara - Ditjen Perbendaharaan, Departemen Hukum - Bank Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM serta Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Setjen Kementerian Keuangan. Sosialisasi dilakukan secara marathon, di Batam tanggal 26 April 2012, di Palembang tanggal tanggal 7 Mei 2012, dan di Denpasar tanggal 25 Mei 2012. Sosialisasi tersebut mengambil tema &ldquoRupiah Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri&rdquo

Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa UU Mata Uang merupakan tonggak baru dari sejarah peranan uang pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui UU Mata Uang diangkat harkat martabat Rupiah, dari semula yang hanya merupakan surat utang Bank Indonesia kepada masyarakat, menjadi simbol kedaulatan negara yang sama kedudukannya seperti Garuda Pancasila dan Bendera Merah Putih. Sebagai simbol kedaulatan negara sudah sepatutnya Rupiah dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia dan Rupiah juga wajib dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan UU Mata Uang menekankan atas beberapa aspek penting antara lain Pengelolaan Rupiah yang terintegrasi. Dalam UU Mata Uang ini, tanggungjawab pengelolaan Rupiah tidak hanya berada pada Pemerintah namun juga Bank Indonesia. Beberapa pasal mengamanatkan koordinasi antara Pemerintah dengan Bank Indonesia mulai dari perencanaan jumlah Rupiah yang akan dicetak, Pencetakan Rupiah, Pengeluaran Rupiah, Pengedaran Rupiah, serta Penarikan dan Pencabutan Rupiah sampai dengan Pemusnahan Rupiah dengan tingkat pengawasan yang komprehensif sehingga ada fungsi check and balances antarpihak yang terkait agar tercipta good governance.

UU Mata Uang Pasal 21 juga mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah Kartal (Rupiah Kertas dan Rupiah Logam) untuk setiap kegiatan transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya di seluruh wilayah NKRI. Hal ini dilatarbelakangi kejadian sehari-hari bahwa terdapat daerah (daerah perbatasan, daerah pariwisata) yang masih menggunakan mata uang asing sebagai alat transaksi fisik.

Namun dalam Pasal 23 UU Mata Uang memberikan ruang kepada pihak-pihak tertentu yang telah diperjanjikan sebelumnya untuk melakukan transaksi di wilayah NKRI dengan menggunakan valuta asing. Namun demikian, maksud ketentuan Pasal 23 UU Mata Uang bukan berarti memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para pihak untuk menggunakan valuta asing dalam melakukan transaksi di wilayah NKRI. Pengecualian dalam Pasal 23 UU Mata Uang semata-mata dimaksudkan untuk menghormati kebebasan berkontrak para pihak sesuai asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata Pasal 1338, dimana para pihak dapat membuat perjanjian untuk melakukan transaksi pembayaran, dengan menggunakan mata uang selain Rupiah kartal/Rupiahh secara fisik di wilayah NKRI. Oleh karena itu, Pasal 21 dan Pasal 23 UU Mata Uang bukan merupakan pasal yang berdiri sendiri namun mempunyai korelasi/saling bertautan dengan pasal-pasal lain dalam UU Mata Uang.

Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan menjadikan Rupiah sebagai satu-satunya legal tender, maka Rupiah wajib digunakan Rupiah dalam setiap transaksi tunai di wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam UU Mata Uang Pasal 21 ayat (1). Sedangkan kuotasi harga menggunakan valuta asing memang tidak diatur didalam UU Mata Uang, namun hal tersebut harus dihindari karena akan menimbulkan masalah dikemudian hari khususnya terkait adanya ketidakpastian harga jual/beli dalam Rupiah.

Suatu konsekuensi dari sebuah kewajiban adalah pemberian sanksi bagi mereka yang seharusnya melaksanakan aturan tersebut tetapi tidak melaksanakannya. Demikian pula dalam kewajiban penggunaan rupiah ini, maka sudah merupakan hal yang layak ketika pelanggarannya juga harus diberikan suatu sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana yang pengaturannya menjadi satu dengan pengaturan tentang mata uang.

Oleh: Kontributor Direktorat PKN

Liputan Seminar Pengelolaan SDM dalam Rangka Modernisasi Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoSumber daya manusia tidak dapat tergantikan oleh teknologi informasi, yang ada adalah meningkatnya kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan atas digunakannya teknologi informasi tersebut,&rdquo kata salah seorang narasumber seminar Pengelolaan SDM  dalam rangka Modernisasi Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kamis, 14 Juni 2012.

Seminar yang dilaksanakan di Gedung Prijadi Praptosuhardjo (Eks. MA) ini menghadirkan  pembicara yang berkompeten di bidangnya. Mereka adalah Sunarko, Asdep SDM Aparatur Kemen PAN dan RB, yang memaparkan kebijakan pengelolaan SDM Aparatur secara garis besar. Selanjutnya Yuni Hastoto, Kepala Biro SDM Kementerian Keuangan, yang memaparkan strategi pengelolaan SDM di Kementerian Keuangan. Sedangkan narasumber di sesi kedua adalah Yuli Setiono, peneliti LPM FE-UI yang dipanelkan bersama praktisi Human Resources Management, Osriman Oesman.  Mereka menyampaikan perkembangkan terkini di bidang pengelolaan SDM termasuk metode-metode analisis seperti Full Time Equivalent, Vacancy Analysis dan responsibility analysis.

Ternyata seminar ini menjadi acara yang menarik dan menjadi perhatian penting, tak kurang dari 75 peserta dari seluruh pengelola SDM eselon I lingkup Kementerian Keuangan ikut hadir. Mereka ingin mengetahui bagaimana strategi pengelolaan SDM masa depan saat teknologi informasi betul-betul menjadi motor penggerak organisasi. Karena seperti Ditjen Perbendaharaan sendiri yang bekerja sama dengan Ditjen Anggaran saat ini sedang mengembangkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaaran Negara (SPAN), Ditjen Pajak juga sedang mempersiapkan Project of Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR), dan Ditjen Bea dan Cukai yang telah menjalankan Indonesian National Single Window (INSW).

Acara yang dibuka oleh Tata Suntara, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan ditutup oleh Paruli Lubis, Direktur Tranformasi Perbendaharaan ini sepertinya mampu menambah wawasan dan pemahaman para pengelola SDM tentang urgensinya melakukan penyempurnaan pengelolaan SDM aparatur. Sehingga mulai dari proses rekrutmen, kemudian penempatan, rotasi, pengembangan, sampai dengan pemensiunan menjadi lebih responsif dan mampu mengantisipasi perkembangan teknologi yang terus tumbuh dengan pesat. (Yogi/Jat)

Oleh : Rianto H. Jatmiko dan Yogi Bekti S. &ndash Kontributor Dit Transformasi Perbendaharaan, Editor : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Kunjungan Setditjen Perbendaharaan ke Medan
Medan, perbendaharaan.go.id &ndash Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara membuka acara PPAKP Kelas Managerial (7/5). Kesibukannya sebagai Setditjen tidak menyurutkan niat dan langkahnya, menyempatkan diri melakukan silaturahim untuk lebih dekat dan akrab dengan pegawai Kanwil Prov. Sumut, KPPN Medan I, dan KPPN Medan II. Beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk meraup berkah dari manfaat silaturahim yang dapat memperpanjang umur dan memperlancar rejeki.

Setditjen tiba di KPPN Medan I sekitar pukul 13.30 WIB. Beliau langsung melakukan peninjauan keseluruh ruangan, dimulai dari front office kemudian ke middle office, back office, aula, perpustakaan, termasuk ruang arsip. Beliau didampingi Kepala Kanwil &lsquoBakhtaruddin&rsquo, Kepala KPPN Medan I &lsquoRia Hot Juanita Simbolon&rsquo, Kepala KPPN Medan II &lsquoZaid Ibrahim&rsquo, dan Para Kabid. Begitu hangat menyalami dan berinteraksi dengan semua pegawai. Beliau bertemu dengan teman lama &lsquoSintong Sibuea&rsquo 15 tahun yang lalu bersama-sama di KPPN Bengkulu.

Dalam setiap kesempatan beliau selalu menekankan pengelolaan kearsipan. Penataan arsip sudah bagus tetapi perlu dirapikan lagi dengan menerapkan e-filling. Pesannya agar seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan Wilayah Sumut dapat memberi perhatian lebih dalam peningkatan pengelolaan arsip. Sehingga dilihat enak dan sewaktu-waktu dicari mudah ditemukan. Front Office maupun Middle Office perlu adanya keseragaman dalam lay out maupun persepsi mengenai SOP.

Selesai melakukan peninjauannya, Tata Suntara melakukan pertemuan dengan seluruh pegawai Kanwil Prov. Sumut, KPPN Medan I, dan KPPN Medan II. Beliau berpesan agar para pegawai bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Kerjasama harus selalu dijaga dan dipelihara. Para pegawai didorong untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensinya. Beliau mengharapkan semua pegawai bisa lulus assesment KPPN Percontohan. Apabila dalam kenyataan ada hasil yang tidak sesuai dengan harapan, maka harus dapat diterima dengan keikhlasan dan kebesaran jiwa. Tidak perlu bersedih hati. Ada hikmah tersembunyi yang belum kita ketahui dibalik setiap kejadian.

Setditjen juga menyampaikan akan adanya penajaman fungsi threasury. Dengan akan diserahkannya DIPA ke DJA, bukan berarti pekerjaan kita akan berkurang. Pekerjaan yang lain masih banyak yang memerlukan konsentrasi dan kompetensi. Ada Sebagian tugas DJA dan DJPK di daerah akan ditangani oleh Kanwil DJPBN. Konsentrasi Ditjen Perbendaharaan yang akan dikembangkan adalah : Disbursement Plan, Cash Forecasting, Spending Review, Management Investasi, BLU, Cash Management, dan Dealing Room. Piloting dan rollout SPAN pada bulan Juni 2012 serta penggunaan Accrual Accounting secara penuh pada tahun 2013 sebagai amanat UU, harus dipersipakan dan disikapi dengan baik.

Dengan penajaman fungsi tersebut, pegawai Ditjen Perbendaharaan diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya. Sebagai contoh, dengan adanya ketentuan harga satuan, pembagian keuangan antara pusat dan daerah, PUSAP, serta berbagai macam paket peraturan, maka KPPN dan Kanwil harus dapat menjawab dan memberikan pemahaman mendasar. Pegawai Ditjen Perbendaharaan harus dapat menginformasikan ke satker, termasuk tentang formulasi pembagian keuangan yang memerlukan koordinasi dengan pemda.

Walau pertemuan hanya berlangsung selama 1 jam, namun begitu hangat dan berkesan. Sempat ada pertanyaan yang menggelitik dari Warnoto tentang adanya peraturan mengenai batas-batas waktu penyampaian SPM di satu sisi tetapi di sisi lain mengapa harus ada dispensasi. Serta pertanyaan tentang banyaknya retur dari Bank Operasional.

Pembinaan Setditjen serasa oase ditengah padang pasir nan gersang. Atasan seyogyanya dapat membangkitkan semangat bawahan. Pimpinan harus bisa menciptakan pemimpin. Berlaku adil, obyektif, dan jauh dari interest pribadi. Pegawai dimotivasi untuk selalu belajar dan terus belajar. Kita diinspirasi tentang hakekat hidup dan kehidupan yang sementara. Hidup yang sebentar janganlah dibuat susah. Beribadah, belajar, berusaha, bersemangat, berdoa, bersabar, bersyukur, dan bertawakkal sebagai modal utama untuk menghilangkan segala macam stress yang melanda.

Pada kesempatan kali ini Sekretaris Ditjen Perbendaharaan didamping oleh Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian, Ludiro dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Didyk Choiroel.

Oleh : Warnoto &ndash Kontributor KPPN Medan I
Editor : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Peraturan-peraturan Terbaru Pengelolaan Keuangan BLU
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Upaya meningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan tentang peraturan-peraturan terbaru yang terkait dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Pembinaan PK BLU menyelenggarakan sosialisasi di Gedung Prijadi Praptosuhardjo II (Eks MA) dan Treasury Learning Center, pada tanggal 2 s.d 4 Mei 2012.

Sosialisasi yang mengambil tema &ldquoSatukanVisi, Pertajam Fungsi Pembinaan BLU&rdquo dimaksudkan untuk lebih memperKuat peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rangka pembinaan satker BLU sesuai Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-83/PB/2011 tentang Pedoman Pembinaan PK BLU. Hal tersebut tidak saja mempertegas peran pembinaan BLU secara menyeluruh, namun juga memperjelas batasan kewenangan dan tata cara pembinaan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Dalam keynote speech-nya, Direktur PPK BLU Drs. Zamhari, M.Ec menyampaikan bahwa pertumbuhan satker yang menerapkan pola PK BLU memberi tantangan pembinaan tersendiri, dimana tantangan pembinaan ini harus mampu dijawab oleh Ditjen Perbendaharaan selaku pembina keuangan agar peran strategis BLU dalam mengejawantahkan penganggaran yang efektif dan efisien dapat terwujud. Lebih lanjut Direktur PPK BLU juga menyampaikan bahwa program utama dan mendesak yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan saat ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi satker BLU. Monitoring dan evaluasi satker BLU ini dimaksudkan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan satker BLU. Secara khusus, monev satker BLU bertujuan untuk menyusun daftar satker BLU bermasalah sebagai masukan bagi proses pembinaan

Selain menyampaikan keynote speech-nya, Direktur PPK BLU juga menyampaikan materi mengenai Penajaman Fungsi Pembinaan Badan Layanan Umum. Dalam kesempatan tersebut Direktur PPK BLU menyampaikan adanya kebijakan yang lebih selektif dalam memberikan persetujuan penerapan pola PK BLU yang diimplementasikan dalam 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Menunda sementara penetapan BLU baru bagi satker yang telah diajukan persyaratan administratifnya kepada Menteri Keuangan, sampai dengan selesainya monev BLU
2. Menolak usulan penetapan BLU baru bagi satker yang tidak memenuhi persyaratan menjadi satker BLU.
3. Menyarankan satker yang selama ini mengelola PNBP secara off budget, yaitu dipakai langsung tanpa dipertanggungjawabkan, agar menjadi satker pengguna PNBP terlebih dulu sebelum menjadi satker BLU.

Selain Paparan oleh Direktur PK BLU, hari pertama diisi paparan yang disampaikan oleh Kasubdit Pembinaan PK BLU II mengenai Modul Pembinaan Satker PK BLU yang merupakan rangkuman dari lampiran Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-83/PB/2011 tentang Pedoman Pembinaan PK BLU. Hari kedua sosialisasi, merupakan hari yang cukup padat berisikan 4 materi yang harus diserap oleh peserta. Materi pertama disampaikan oleh Kasubdit Pembinaan PK BLU III, yaitu Langkah-langkah Kanwil DJPB dalam Melakukan Pembinaan Satker BLU. Materi ini merupakan reviu dari pembinaan sebelumnya, karena hasil evaluasi menunjukkan belum seluruh jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan memahami hal ini. Materi &ldquoTata Cara Revisi RBA Definitif dan DIPA BLU&rdquo disampaikan oleh Kasubdit Pembinaan PK BLU I dan dimaksudkan agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat memahami mekanisme revisi RBA dan DIPA BLU, sekaligus kewenangan pengesahannya. Materi ini relatif penting, mengingat satker BLU menerapkan flexible budget dalam ambang batas tertentu sehingga revisi RBA dan DIPA BLU menjadi suatu keniscayaan.

Materi &ldquoPenyusunan RBA BLU&rdquo sebagai pengenalan atas format baru RBA kembali disampaikan oleh Kasubdit Pembinaan PK BLU II dan Kasubdit Pembinaan PK BLU I. Penggunaan format baru RBA mulai diberlakukan pada penyusunan RBA tahun anggaran 2013.

Oleh: Kontributor Direktorat PK BLU

Liputan Opini BPK atas LKPP Tahun 2011
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011. Opini ini sama seperti yang diberikan oleh BPK atas LKPP Tahun 2010 namun dengan penyebab pengecualian yang lebih sedikit dibandingkan dengan Tahun 2010. Penyebab pengecualian LKPP Tahun 2011 adalah adanya permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan hasil Inventarisasi dan Penilaian atas Aset Tetap, dan Terdapat kelemahan dalam pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap Aset Eks BPPN Demikian disampaikan oleh Ketua BPK dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2011 kepada DPR, Selasa, 29 Mei 2012 di Jakarta.

BPK menyampaikan juga apresiasi kepada Pemerintah yang telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan maupun rekomendasi BPK sehingga Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) telah menunjukan peningkatan kualitas. Pada tahun 2011, jumlah LKKL yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified) adalah sebanyak 67 LKKL (termasuk 6 LK BA BUN), opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) adalah sebanyak 17 LKKL (termasuk 1 LK BA BUN), opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) adalah sebanyak 2 LKKL, dan untuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan juga menunjukan peningkatan kualitas yang signifikan dimana untuk LK Kementerian Keuangan tahun 2011 berhasil mendapat opini WTP, meningkat dibanding pada tahun sebelumnya yaitu dengan opini WDP.

Dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan BPK juga dipaparkan beberapa kemajuan penyusunan LKPP Tahun 2011, yaitu: (1) menetapkan seluruh sistem akuntansi, sehingga lingkup pelaporan di LKPP menjadi jelas, terakhir dengan menetapkan Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, Transaksi Khusus, dan Badan Lainnya pada Tahun 2011 (2) menyempurnakan sistem-sistem penyusunan LKPP yaitu Sistem Akuntansi Hibah sehingga dapat memudahkan pengesahan hibah langsung, Sistem Penerimaan Negara sehingga dapat memantau transaksi reversal dan menjelaskan selisih yang terjadi, dan sistem pencatatan dan rekonsiliasi Piutang Perpajakan sehingga catatan Piutang didukung dokumen sumber (3) mengubah penyelesaian PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) menjadi Subsidi PPN atas penyerahan jenis BBM tertentu oleh Badan Usaha kepada Pemerintah (4) menetapkan peraturan atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (5) menetapkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum, LPP RRI, LPP TVRI, dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sebagai Pengguna Anggaran di APBN Tahun 2012. Selain apresiasi dan kemajuan penyusunan LKPP, BPK juga menyampaikan temuan pemeriksaan yaitu temuan terkait kelemahan dalam sistem pengendalian internal, dan temuan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundangan.

Menteri Keuangan pada kesempatan terpisah yaitu pada saat Exit Meeting Pemeriksaan LKBUN dan LK Kementerian Keuangan, Senin, 28 Mei 2012, telah menginstruksikan agar seluruh temuan audit BPK harus diselesaikan dengan baik, terutama terhadap temuan-temuan yang terdapat pada LK Kementerian Keuangan, temuan signifikan yang sangat mempengaruhi kewajaran LK Bagian Anggaran BUN, LKBUN, dan LKPP. Menteri Keuangan mengharapkan temuan-temuan tersebut dapat diselesaikan pada Tahun 2012 ini dan seluruh unit eselon I di lingkup Kementerian Keuangan bersinergi untuk menyelesaikan temuan tersebut sehingga pada pelaporan tahun 2012, semua LK yang merupakan tanggungjawab Kementerian Keuangan sudah memperoleh opini audit yang terbaik.

Oleh: Mauritz CRM, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon II di Kementerian Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo melantik tujuh pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Jumat (25/5), di Aula Mezanin Kementerian Keuangan. Dari tujuh pejabat yang dilantik, dua diantaranya dipromosikan dari pejabat eselon III menjadi pejabat eselon II.

Sahat M.T. Panggabean yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, dipromosikan menjadi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. Supriyo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPPN Yogyakarta, dipromosikan menjadi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Sementara itu, terdapat pergeseran wilayah tugas  kepada lima pejabat eselon II lainnya.

Dalam sambutannya, Agus D.W. Martowardojo mengingatkan kembali jajarannya terhadap komitmen integritas. Dirinya menjelaskan kondisi perekonomian global yang sejauh ini masih dalam kondisi yang tidak stabil. Namun demikian, keKuatan perekonomian Indonesia kembali dipuji terkait ketahanannya menghadapi badai krisis yang selalu mengancam. Berdasarkan laporan terbaru majalah The Economist edisi Februari 2012, Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang dapat bertahan dari krisis global karena memiliki stabilitas moneter dan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meskipun kondisi ekonomi dalam negeri cukup Kuat selama ini, Agus tetap meminta jajarannya untuk senantiasa siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Menurutnya, dampak situasi perekonomian global masih mengancam Indonesia. &ldquoSiaga, siap penuh, jaga fungsi dan tugas kita,&rdquo ujarnya.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan