Liputan Sosialisasi Peraturan-peraturan Terbaru Pengelolaan Keuangan BLU
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Upaya meningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan tentang peraturan-peraturan terbaru yang terkait dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Pembinaan PK BLU menyelenggarakan sosialisasi di Gedung Prijadi Praptosuhardjo II (Eks MA) dan Treasury Learning Center, pada tanggal 2 s.d 4 Mei 2012.

Sosialisasi yang mengambil tema &ldquoSatukanVisi, Pertajam Fungsi Pembinaan BLU&rdquo dimaksudkan untuk lebih memperKuat peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rangka pembinaan satker BLU sesuai Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-83/PB/2011 tentang Pedoman Pembinaan PK BLU. Hal tersebut tidak saja mempertegas peran pembinaan BLU secara menyeluruh, namun juga memperjelas batasan kewenangan dan tata cara pembinaan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Dalam keynote speech-nya, Direktur PPK BLU Drs. Zamhari, M.Ec menyampaikan bahwa pertumbuhan satker yang menerapkan pola PK BLU memberi tantangan pembinaan tersendiri, dimana tantangan pembinaan ini harus mampu dijawab oleh Ditjen Perbendaharaan selaku pembina keuangan agar peran strategis BLU dalam mengejawantahkan penganggaran yang efektif dan efisien dapat terwujud. Lebih lanjut Direktur PPK BLU juga menyampaikan bahwa program utama dan mendesak yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan saat ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi satker BLU. Monitoring dan evaluasi satker BLU ini dimaksudkan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan satker BLU. Secara khusus, monev satker BLU bertujuan untuk menyusun daftar satker BLU bermasalah sebagai masukan bagi proses pembinaan

Selain menyampaikan keynote speech-nya, Direktur PPK BLU juga menyampaikan materi mengenai Penajaman Fungsi Pembinaan Badan Layanan Umum. Dalam kesempatan tersebut Direktur PPK BLU menyampaikan adanya kebijakan yang lebih selektif dalam memberikan persetujuan penerapan pola PK BLU yang diimplementasikan dalam 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Menunda sementara penetapan BLU baru bagi satker yang telah diajukan persyaratan administratifnya kepada Menteri Keuangan, sampai dengan selesainya monev BLU
2. Menolak usulan penetapan BLU baru bagi satker yang tidak memenuhi persyaratan menjadi satker BLU.
3. Menyarankan satker yang selama ini mengelola PNBP secara off budget, yaitu dipakai langsung tanpa dipertanggungjawabkan, agar menjadi satker pengguna PNBP terlebih dulu sebelum menjadi satker BLU.

Selain Paparan oleh Direktur PK BLU, hari pertama diisi paparan yang disampaikan oleh Kasubdit Pembinaan PK BLU II mengenai Modul Pembinaan Satker PK BLU yang merupakan rangkuman dari lampiran Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-83/PB/2011 tentang Pedoman Pembinaan PK BLU. Hari kedua sosialisasi, merupakan hari yang cukup padat berisikan 4 materi yang harus diserap oleh peserta. Materi pertama disampaikan oleh Kasubdit Pembinaan PK BLU III, yaitu Langkah-langkah Kanwil DJPB dalam Melakukan Pembinaan Satker BLU. Materi ini merupakan reviu dari pembinaan sebelumnya, karena hasil evaluasi menunjukkan belum seluruh jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan memahami hal ini. Materi &ldquoTata Cara Revisi RBA Definitif dan DIPA BLU&rdquo disampaikan oleh Kasubdit Pembinaan PK BLU I dan dimaksudkan agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat memahami mekanisme revisi RBA dan DIPA BLU, sekaligus kewenangan pengesahannya. Materi ini relatif penting, mengingat satker BLU menerapkan flexible budget dalam ambang batas tertentu sehingga revisi RBA dan DIPA BLU menjadi suatu keniscayaan.

Materi &ldquoPenyusunan RBA BLU&rdquo sebagai pengenalan atas format baru RBA kembali disampaikan oleh Kasubdit Pembinaan PK BLU II dan Kasubdit Pembinaan PK BLU I. Penggunaan format baru RBA mulai diberlakukan pada penyusunan RBA tahun anggaran 2013.

Oleh: Kontributor Direktorat PK BLU

Liputan Opini BPK atas LKPP Tahun 2011
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011. Opini ini sama seperti yang diberikan oleh BPK atas LKPP Tahun 2010 namun dengan penyebab pengecualian yang lebih sedikit dibandingkan dengan Tahun 2010. Penyebab pengecualian LKPP Tahun 2011 adalah adanya permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan hasil Inventarisasi dan Penilaian atas Aset Tetap, dan Terdapat kelemahan dalam pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap Aset Eks BPPN Demikian disampaikan oleh Ketua BPK dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2011 kepada DPR, Selasa, 29 Mei 2012 di Jakarta.

BPK menyampaikan juga apresiasi kepada Pemerintah yang telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan maupun rekomendasi BPK sehingga Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) telah menunjukan peningkatan kualitas. Pada tahun 2011, jumlah LKKL yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified) adalah sebanyak 67 LKKL (termasuk 6 LK BA BUN), opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) adalah sebanyak 17 LKKL (termasuk 1 LK BA BUN), opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) adalah sebanyak 2 LKKL, dan untuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan juga menunjukan peningkatan kualitas yang signifikan dimana untuk LK Kementerian Keuangan tahun 2011 berhasil mendapat opini WTP, meningkat dibanding pada tahun sebelumnya yaitu dengan opini WDP.

Dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan BPK juga dipaparkan beberapa kemajuan penyusunan LKPP Tahun 2011, yaitu: (1) menetapkan seluruh sistem akuntansi, sehingga lingkup pelaporan di LKPP menjadi jelas, terakhir dengan menetapkan Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, Transaksi Khusus, dan Badan Lainnya pada Tahun 2011 (2) menyempurnakan sistem-sistem penyusunan LKPP yaitu Sistem Akuntansi Hibah sehingga dapat memudahkan pengesahan hibah langsung, Sistem Penerimaan Negara sehingga dapat memantau transaksi reversal dan menjelaskan selisih yang terjadi, dan sistem pencatatan dan rekonsiliasi Piutang Perpajakan sehingga catatan Piutang didukung dokumen sumber (3) mengubah penyelesaian PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) menjadi Subsidi PPN atas penyerahan jenis BBM tertentu oleh Badan Usaha kepada Pemerintah (4) menetapkan peraturan atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (5) menetapkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum, LPP RRI, LPP TVRI, dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sebagai Pengguna Anggaran di APBN Tahun 2012. Selain apresiasi dan kemajuan penyusunan LKPP, BPK juga menyampaikan temuan pemeriksaan yaitu temuan terkait kelemahan dalam sistem pengendalian internal, dan temuan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundangan.

Menteri Keuangan pada kesempatan terpisah yaitu pada saat Exit Meeting Pemeriksaan LKBUN dan LK Kementerian Keuangan, Senin, 28 Mei 2012, telah menginstruksikan agar seluruh temuan audit BPK harus diselesaikan dengan baik, terutama terhadap temuan-temuan yang terdapat pada LK Kementerian Keuangan, temuan signifikan yang sangat mempengaruhi kewajaran LK Bagian Anggaran BUN, LKBUN, dan LKPP. Menteri Keuangan mengharapkan temuan-temuan tersebut dapat diselesaikan pada Tahun 2012 ini dan seluruh unit eselon I di lingkup Kementerian Keuangan bersinergi untuk menyelesaikan temuan tersebut sehingga pada pelaporan tahun 2012, semua LK yang merupakan tanggungjawab Kementerian Keuangan sudah memperoleh opini audit yang terbaik.

Oleh: Mauritz CRM, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon II di Kementerian Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo melantik tujuh pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Jumat (25/5), di Aula Mezanin Kementerian Keuangan. Dari tujuh pejabat yang dilantik, dua diantaranya dipromosikan dari pejabat eselon III menjadi pejabat eselon II.

Sahat M.T. Panggabean yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, dipromosikan menjadi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. Supriyo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPPN Yogyakarta, dipromosikan menjadi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Sementara itu, terdapat pergeseran wilayah tugas  kepada lima pejabat eselon II lainnya.

Dalam sambutannya, Agus D.W. Martowardojo mengingatkan kembali jajarannya terhadap komitmen integritas. Dirinya menjelaskan kondisi perekonomian global yang sejauh ini masih dalam kondisi yang tidak stabil. Namun demikian, keKuatan perekonomian Indonesia kembali dipuji terkait ketahanannya menghadapi badai krisis yang selalu mengancam. Berdasarkan laporan terbaru majalah The Economist edisi Februari 2012, Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang dapat bertahan dari krisis global karena memiliki stabilitas moneter dan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meskipun kondisi ekonomi dalam negeri cukup Kuat selama ini, Agus tetap meminta jajarannya untuk senantiasa siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Menurutnya, dampak situasi perekonomian global masih mengancam Indonesia. &ldquoSiaga, siap penuh, jaga fungsi dan tugas kita,&rdquo ujarnya.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Seleksi Hasil Karya Teknologi Informasi Tahun 2012 Tahap II
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Seleksi Hasil Karya Teknologi Informasi Tahun 2012 Tahap II digelar Ditjen Perbendaharaan selama 5 hari (7 - 11 Mei 2012). Kegiatan tersebut merupakan tempat untuk sharing dan uji coba terhadap aplikasi - aplikasi yang telah dibuat oleh beberapa pegawai dari KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Pada kesempatan itu pula, para peserta mempresentasikan aplikasi hasil ciptaannya. Ajang ini menjadi rangsangan bagi para pegawai Ditjen Perbendaharaan untuk membuat berbagai karya Informasi Teknologi (IT).

Seleksi Hasil Karya Teknologi Informasi Tahun 2012 merupakan seleksi terhadap aplikasi yang telah dibuat oleh pegawai Ditjen Perbendaharaan. Dari tahap pertama, peserta mengirimkan hasil karyanya ke kantor pusat yang selanjutnya akan diseleksi oleh Tim Pusat. Dari tahap pertama ini diperoleh 39 peserta mengirimkan hasil karyanya sebanyak 48 macam aplikasi. Kemudian, hasil seleksi telah mengerucut menjadi 17 peserta dengan hasil karyanya sebanyak 25 macam aplikasi.

Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian, Ludiro, yang pada kesempatan penutupan acara mewakili sekretaris Ditjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa aplikasi yang telah dibuat tersebut dapat dikembangkan lagi dengan menampung berbagai permasalahan yang terjadi secara komprehensif, &ldquoAplikasi yang distandarisasi secara nasional akan dapat digunakan untuk menunjang tupoksi kita dan dapat dipergunakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau KPPN di seluruh Indonesia,&rdquo tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Didyk Choiroel, menyampaikan bahwa dengan akan diserahkannya beberapa kewenangan DJA dan DJPK ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan diharapkan beberapa aplikasi yang telah dibuat ini dapat digunakan sebagai alat penunjang terhadap tupoksi di Kanwil atau di KPPN yang nantinya mempunyai tugas yang bertambah pula. Sehingga proses bisnis dengan partner IT yang mendukung tupoksi menjadi salah satu solusi untuk menghadapi tugas yang bertambah tersebut.

Sementara itu, disisi lain dikantor pusat juga telah dilakukan pemetaan IT terhadap aplikasi yang beredar di Ditjen Perbendaharaan. Pemetaan IT ini digunakan sebagai upaya untuk mengakomodir beragam aplikasi yang ada didaerah.

Adapun pemetaan yang pertama, menurut Didyk adalah Proses Bisnis, yang akan dilaksanakan sepenuhnya oleh SPAN yang rollout-nya akan dilaksanakan paling lambat bulan Juli 2012. Sedangkan yang kedua dan ketiga adalah Administrasi dan Layanan, dibagian inilah aplikasi yang dibuat atau dikembangkan oleh pegawai Ditjen Perbendaharaan akan difungsikan sebagai pendukung proses bisnis (SPAN).

Oleh: Sugeng Wistriono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Seleksi Tertulis Besiswa Internal Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sebanyak 77 pegawai Ditjen Perbendaharaan melakukan seleksi tertulis beasiswa internal Ditjen Perbendaharaan. Seleksi dilakukan selama dua hari, pada tanggal 28-29 April 2012. Lokasi seleksi dibagi menjadi empat tempat, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makasar.

Program Beasiswa Internal diselenggarakan dalam bidang ilmu yang beragam sesuai dengan kebutuhan organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Program tersebut merupakan agenda tahunan yang telah berjalan sejak 2007. Beasiswa Internal diselenggarakan untuk jenjang sarjana dan pasca sarjana.

Materi yang diujikan kepada para calon penerima beasiswa adalah Tes Potensi Akademik (TPA), psikotest, dan Bahasa Inggris. Menurut panitia penyelenggara, format penilaian psikotest tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, penilaian psikotes lebih komperhensif dan terintegrasi. Metodelogi yang digunakan sebagai dasar penilaian psikotest adalah paper and pencil test, leaderless group discussion, serta interview. Dalam hal penilaian psikotest, Ditjen Perbendaharaan menggandeng PT Daya Makara Universitas Indonesia sebagai consultant. Selain itu, Ditjen Perbendaharaan bekerja sama juga dengan LBI-FIB UI sebagai consultant Bahasa Inggris dan Koperasi BAPENAS sebagai consultant TPA.

Dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah peserta seleksi beasiswa internal terbilang menurun. Panitia penyelenggara menjelaskan bahwa penurunan jumlah peserta dipengaruhi oleh beberapa hal. Disaat bersamaan, beasiswa yang digelar PPSDM &ndash BPPK masih dalam proses, sehingga sebagian besar peminat beasiswa tidak bisa mendaftar pada dua jenis seleksi beasiswa. Selanjutnya, secara administrative, pembatasan umur dalam penerimaan seleksi beasiswa tahun ini berbeda. Jika sebelumnya batas maksimal untuk penerima program sarjana berumur 35 tahun, pada tahun ini menjadi 30 tahun. Sedangkan, untuk penerima program pasca sarjana di tahun sebelumnya batas maksimal berumur 40 yahun, saat ini menjadi 35 tahun.

Bagi pegawai terpilih, beasiswa Internal akan diselenggarakan bekerjasama dengan universitas-universitas negeri. Hal tersebut dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang akademis tertentu.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon III Baru
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto melantik 15 pejabat eselon III baru, Selasa (24/4), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri keuangan Nomor 351/KM.1/UP.11/2012.

Dari 15 pejabat eselon III yang dilantik, 8 diantaranya menduduki jabatan eselon III di Kantor Pusat, 3 pejabat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, 1 pejabat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, serta 3 pejabat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi. Pelantikan Pejabat Eselon III di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jambi dilakukan di kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, karena terdapat kekosongan pejabat Eselon II di kedua wilayah tersebut.

Agus Suprijanto dalam arahannya mengingatkan bahwa Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan menuntut Ditjen Perbendaharaan tidak hanya memahami dan melakukan tugas-tugas perbendaharaan, namun juga harus memahami tugas-tugas Kementerian Keuangan dan keterkaitannya. Hal tersebut penting dilakukan , karena menurutnya ruang lingkup transformasi kelembagaan mencakup seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan dengan target yang akan dicapai sebagai destination statement  di tahun 2014.  Destination statement tersebut antara lain berupa peningkatan tax ratio 18% dari GDP, persentase penyerapan anggaran 95%, dan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain itu, Agus Suprijanto menambahakan Implementasi SPAN yang ditargetkan berjalan pada tahun 2013, dengan piloting dan roll out mulai tahun 2012 ini, juga menjadi tantangan tersendiri yang harus disikapi dengan komprehensif dan strategik. Kunci keberhasilan SPAN bukan hanya ditentukan oleh teknologi informasi, namun juga dukungan struktur organisasi yang modern dan efektif maupun SOP yang memadai dan dilaksanakan oleh SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

&ldquoDengan tantangan ke depan yang menjadi semakin kompleks, diharapkan kepada para calon pejabat Eselon III yang di lantik, baik di kantor pusat maupun di kantor daerah, untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi,&rdquo imbuh Agus.

Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KM.1/UP.11/2012 telah dimutasikan 85 Pejabat untuk mengisi kekosongan  dan pergeseran Jabatan eselon III di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Dari ke- 85 pejabat eselon III tersebut, 54 pejabat eselon III mengalami pergeseran posisi jabatan, 30 pejabat eselon IV dipromosikan menjadi pejabat Eselon III , 1 orang Pejabat eselon III yang dibebaskan dari jabatannya karena yang bersangkutan mendapatkan bea siswa untuk tugas belajar pada program pendidikan level S3.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rakorwil Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua
Raja Ampat, perbendaharaan.go.id - Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, pada tanggal tanggal 11 s.d. 15 April 2012, di Raja Ampat. Rakorwil tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Raja Ampat yang sebelumnya telah membuka kegiatan itu secara resmi.

Rakorwil kali ini mengambil tema &ldquokomitmen bersama tingkatkan kualitas dan harmoni kerja wujudkan visi Ditjen Perbendaharaan&rdquo. Beberapa rumusan penting sebagai hasil dari rakorwil telah disepakati. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menetapkan target realisasi triwulanan sebagai strategi baru percepatan realisasi dan perataan penarikan dana. Penggalian akar permasalahan dan penetapan strategi perencanaan kas akurat namun tanpa mengganggu percepatan realisasi anggaran. Hal itu akan menjadi win-win solution baik bagi Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan selaku Government Cash Manager maupun bagi satker bersangkutan.

Dalam kesempatan tersebut pula, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua merumuskan strategi peningkatan kualitas LKPP yang terus dipertajam, pemantapan persiapan implementasi KPPN Percontohan dari segala sudut pandang, serta persiapan roll out SPAN tahun 2012.

Masih dalam rangkaian acara rakorwil juga, dilaksanakan penandatanganan IKU Kemenkeu Three antara Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua dengan para pejabat Eselon III. Forum Rakorwil juga telah berhasil menjadi media perekat silaturahmi jajaran Ditjen Perbendaharaan di tanah Papua. Panitia menyelenggarakan outbond game untuk seluruh peserta Rakorwil sebagai cerminan implementasi nilai &ndash nilai kementerian keuangan.

Kedatangan Dirjen Perbendaharaan beserta rombongan di Bandara Domine Eduard Osok Kota Sorong disambut langsung Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono dan Kepala KPPN Sorong, Sujadi. Turut dalam rombongan tersebut Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Tata Suntara, Tenaga Pengkaji Perbendaharaan Sudarto, para Kepala Bagian lingkup Setditjen Perbendaharaan, dan beberapa Pejabat Eselon IV.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Suprijanto meresmikan penggunaan kapal baru milik Basarnas yang akan membawa rombongan dari Sorong ke Raja Ampat. Raja Ampat merupakan kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi Papua Barat dengan sebagian besar wilayah berupa kepulauan. Kedatangan Dirjen Perbendaharaan beserta rombongan disambut oleh pemuka adat Raja Ampat dengan ritual adat injak piring dan sajian tarian Selamat Datang.

Malam hari, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan arahan kepada para jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Dirinya menyampaikan latar belakang pembahasan APBN-P dan implikasinya pada perekonomian. Lebih lanjut, Agus Suprijanto menjelaskan percepatan penyerapan anggaran terkait dengan aplikasi RPA serta pelaksanaan monev yang tidak sekedar pada dana saja namun juga output yang dihasilkan. Agus Suprijanto mengingatkan pula persiapan roll out SPAN yang memerlukan kompetensi Teknologi Informasi dari pegawai Ditjen Perbendaharaan, dan persiapan launching KPPN Percontohan.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perbendaharaan menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Papua atas kinerja satkernya dalam kurun Tahun Anggaran 2011. Piagam yang diserahkan meliputi:
1. Kriteria penyerapan anggaran kepada KPPN Fak Fak (penilai Bidang PA)
2. Kriteria evaluasi kinerja dan hasil pembinaan kepada KPPN Biak (penilai Bidang PP)
3. Kriteria LKPP kepada KPPN Jayapura (penilai Bidang AKLAP)
4. Kriteria UAKPA kepada KPPN Fak Fak (penilai Bagian Umum)
Rangkaian acara diakhiri dengan tarian pergaulan Yospan yang ditarikan oleh pegawai-pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Dirjen Perbendaharaan dan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan tak ketinggalan menarikan tarian Yospan.

Kehadiran Dirjen Perbendaharaan dan rombongan telah memberikan spirit dan motivasi kepada jajaran Ditjen Perbendaharaan di Papua dan di Papua Barat. Rakorwil di Raja Ampat kiranya menjadi rakor terakhir antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua bersama 7 (tujuh) KPPN di Provinsi Papua dengan 3 (tiga) KPPN di Provinsi Papua Barat. Kedepan, dengan pembentukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat pada bulan Oktober 2012, maka Rakorwil di wilayah Provinsi Papua barat pada masa mendatang akan diselenggarakan secara ter[pisah oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat.

Oleh : Panitia Rakorwil Kanwil Ditjen PBN Provinsi Papua
Editor : Novri HS. Tanjung

Liputan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Direktorat PPK BLU) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2012, Kamis (29/4). Acara yang dibuka oleh Rudy Widodo selaku Plh. Direktur PPK BLU dipenuhi dengan jumlah peserta yang hadir melebihi jumlah undangan, yaitu sebanyak 300 orang.

Walaupun sebelum penyelenggaraan acara ini Direktorat PPK BLU telah beberapa kali menyelenggarakan bimtek serupa, namun berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, dalam bimtek ini disampaikan mengenai penyusunan RBA dalam format baru.

Hal yang diharapkan Direktorat PPK BLU dengan mengusung RBA format baru adalah terwujudnya RBA yang lebih ringkas, tanpa menghilangkan substansi-nya. Sebagaimana diketahui bersama, RBA merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan satker BLU dalam satu tahun anggaran. Disebut demikian, tidak lain dikarenakan dalam RBA terangkum seluruh kegiatan satker BLU termasuk biaya-biayanya.

Hal yang merupakan suatu keharusan bagi satker BLU tersebut, tidak lepas dari adanya tuntutan terhadap satker BLU untuk lebih akuntabel atas seluruh kegiatannya. Pada awalnya merupakan hal yang wajar jika tidak semua satker BLU dapat dengan mudah dan cepat melaksanakan penyusunan RBA dengan benar. Namun demikian, keharusan ini membuat mereka mau tidak mau harus berubah.

Secara spesifik, &lsquoberubah&rsquo di sini di antaranya adalah berubah untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, berubah untuk lebih meminimalkan biaya, dan berubah untuk mengurangi rentang birokrasi-.

Enterprising the government merupakan paradigma yang cukup intens didengung-dengungkan dalam praktik pengelolaan keuangan BLU sebagai salah satu perwujudan reformasi birokrasi di bidang Keuangan Negara. Arti yang terkandung di dalamnya adalah bahwa instansi pemerintah dapat melakukan praktik-praktik korporasi namun tentunya tanpa melupakan wajah ke-pemerintahannya, yaitu untuk melayani masyarakat, baik kalangan the have maupun kalangan have not. Pelayanan ini yang diharapkan tidak hanya tetap dapat diberikan oleh satker BLU, namun juga meningkat secara kuantitas dan kualitas.

Pengelolaan Keuangan BLU merupakan sebuah pola pengelolaan negara yang menafikan aturan yang berlaku umum. Pengecualian yang ada diantaranya adalah dapat mengelola langsung pendapatannya tanpa harus menyetorkan ke Kas Negara (kecuali untuk BLU Bertahap), dapat melakukan investasi, dapat berhutang, dan dapat merekrut tenaga profesional non PNS. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan satker BLU dipandang istimewa.

Namun demikian, tentulah suatu keistimewaan akan dibarengi dengan kewajiban sebagai penyeimbangnya. Kemudahan yang diperoleh oleh satker BLU dibarengi dengan kewajiban adanya transparansi dan akuntabilitas. Hal-hal tersebut tentunya merupakan konsekuensi yang tidak mudah, namun demikian bukanlah suatu hal yang mustahil. Dengan RBA format baru inilah diharapkan satker BLU dapat lebih akuntabel terhadap program dan kegiatannya.

Sebagai suatu kesempatan yang tidak hanya bersifat satu arah, bimtek RBA ini tidak kehilangan dinamikanya meskipun mengusung materi yang tidak bisa dibilang ringan. Peserta yang diundang telah dimintakan kapasitas dan kriteria tertentu, sehingga bimtek ini tidak hanya diwarnai oleh penyampaian materi, namun juga pertanyaan, permasalahan, dan tidak kalah menarik adalah sesi kedua yang diselenggarakan dalam format simulasi.

Dalam sesi kedua ini peserta dibagi dalam tiga ruangan sesuai rumpun layanan, sehingga simulasi dan materi yang disampaikan lebih focus pada latar belakang instansi peserta. Upaya penyelenggaraan bimtek ini diiringi harapan agar proses penyusunan RBA lebih mudah dipahami dan dijalani oleh satker BLU, dan dapat berfungsi sebagai acuan kegiatan pelaksanaan pengelolaan keuangan satker BLU demi tata kelola dan layanan yang lebih baik.

Oleh: Kontributor Direktorat PPK BLU