Liputan Sosialisasi Penatausahaan dan Akuntansi Piutang PNBP pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga
Jakarta, perbendaharaan.go.id -Dilatarbelakangi terbitnya Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Direktorat Sistem Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penatausahaan dan Akuntansi Piutang PNBP pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, (15/3) di Jakarta.

Dalam kegiatan ini Direktorat Sistem Perbendaharaan mengundang para Kepala Biro Keuangan dari 95 satuan kerja kementerian negara/ lembaga, Kanwil Ditjen Provinsi DKI Jakarta, dan KPPN di lingkup Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan utama diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada satuan kerja mengenai substansi pengaturan piutang PNBP, sehingga Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan penatausahaan piutang PNBP yang menjadi tanggungjawabnya secara lebih baik.

Acara sosialisasi dibuka secara resmi oleh Direktur Sistem Perbendaharaan Abdul Rahman Ritonga. Dalam keynote speech-nya, Abdul Rahman Ritonga berharap, &rdquodengan terbitnya Perdirjen Perbendaharaan ini satuan kerja dapat melakukan penatausahaan piutang PNBP yang menjadi tanggung jawabnya dengan tertib, sehingga setiap piutang negara yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan seluruhnya dan tepat pada waktunya.&rdquo

Materi disampaikan oleh dua orang narasumber yaitu Direktorat Sistem Perbendaharaan Sulaimansyah yang menyampaikan materi penatausahaan piutang PNBP pada satker kementerian negara/lembaga, dan Farhan Fatnanto dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang menyampaikan materi pedoman akuntansi piutang PNBP. Selesai penyampaian materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi serta tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Kegiatan penyampaian materi dan tanya jawab dimoderatori oleh Djazuli, Kasubdit Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I.

Secara umum penyempurnaan substansi pengaturan yang ada pada PER-85/PB/2011 diantaranya adalah peran KPPN dalam penatausahaan piutang PNBP. Dalam peraturan sebelumnya, KPPN menerbitkan SPn dan SKTL sebagai pernyataan tanda lunas atas piutang negara. Setelah terbitnya PER-85/PB/2011, SPn dan SKTL diterbitkan oleh satker kementerian negara/lembaga yang memiliki piutang, KPPN hanya melayani konfirmasi atas setoran PNBP.

Dalam kesempatan sesi tanya jawab yang terbatas, antusiasme peserta terlihat ketika beberapa orang perwakilan dari satker kementerian negara/lembaga dan perwakilan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta secara bergantian menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan kepada narasumber.

Untuk memberikan kesempatan kepada para peserta yang tidak sempat mengajukan pertanyaan maupun tanggapan, panitia menyampaikan alamat surat dan e-mail Direktorat Sistem Perbendaharaan c.q Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I dan II yang bisa dihubungi untuk menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan terkait Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-85/PB/2011.

Oleh:  Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan

Liputan PENYULUHAN SAI TAHUN 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Kegiatan Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi Tahun 2012 kembali digelar oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - Ditjen Perbendaharaan, di Hotel Swiss-Bell Jakarta. Kegiatan ini mengundang 178 operator dan staf yang yang menangani sistem akuntansi instansi pada tingkat kementerian negara/ lembaga dan tingkat eselon I.

Kegiatan berlangsung selama empat, dimulai pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2012. Menurut panitia penyelenggara, kegiatan ini bertujuan agar peserta dapat memahami peraturan akuntansi pemerintahan yang terkini dan menguasai sistem akuntansi tahun 2012. Dengan demikian, para peserta dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat menjadi trainer bagi satuan kerja yang berada di bawah masing-masing kementerian negara/ lembaga.

Kasubdit Bimbingan Akuntansi Instansi Agung Kurniawan Purbohadi, dalam arahannya menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara di masing-masing kementerian negara/lembaga adalah adanya Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Tahun ini merupakan tahun yang penting karena semua kementerian negara/lembaga menargetkan untuk dapat mencapai opini terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Tahun 2011.

Selain itu, Agung Kurniawan Purbohadi mengingatkan peserta bahwa berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan tahun 2015. Pemerintah Pusat berencana untuk melaksanakan lebih dini dengan penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) tahun 2013. Sehingga, aplikasi SAI tahun 2012 ini mungkin merupakan yang terakhir sebelum kita melangkah menuju akrual dengan aplikasi baru yang terintegrasi, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang akan terintegrasi dengan SPAN. Implementasi akuntansi akrual dengan SAKTI dan SPAN menuntut adanya perubahan baik infrastruktur maupun kesiapan SDM.

&ldquoSaya akui perubahan kadangkala tidak menyenangkan. Namun, kalau perubahan itu membawa kebaikan untuk meningkatkan pelayanan dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, kita harus berfikir positif mengimplementasikan akuntansi akrual melalui SAKTI dan SPAN mulai tahun 2013,&rdquo pungkas Agung.

Oleh: Moch. Ramdani dan Novri H.S. Tanjung &ndash Bagian Pengembangan Pegawai

Liputan Rapat Koordinasi Pembentukan KPPN Percontohan Tahap VIII di Manado
Manado, perbendaharaan.go.id - Rapat Koordinasi Pembentukan KPPN Percontohan Tahap VIII yang diselenggarakan di Manado, 1 s.d. 3 Maret 2012, merupakan sebuah lanjutan dari rapat koordinasi yang sudah diselenggarakan di Yogyakarta untuk tahap VI,  di Pangkal Pinang untuk Tahap VII. Rapat Koordinasai ini, diikuti oleh 44 Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah  Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN dari wilayah NTT, Sulawesi, Ternate, Maluku Utara, Maluku, dan Papua.

Rakor Pembentukan KPPN Percontohan Tahap VIII memiliki tujuan untuk mewujudkan KPPN Percontohan di tahun 2012 yang memerlukan kerjasama dan harmonisasi  terkait manajemen SDM, penyempurnaan proses bisnis dan pengelolaan kinerja dengan hasil terbaik dan bermanfaat bagi seluruh stakeholders.

Paparan dan diskusi dengan peserta merupakan agenda yang dilakukan oleh masing - masing Kepala Bagian Sekretaris Ditjen PBN. Paparan Juga disampaikan oleh Kasubdit  dari Direktorat Sistem Perbendaharaan, dan Kasubdit dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan, hal ini diselenggarakan sebagai wujud bahwa  KPPN Percontohan didukung oleh tekhnologi informasi yang lebih reliable yang disesuaikan dengan agenda piloting  implementasi SPAN sehingga dapat memberikan nilai tambah sebagai kantor pelayanan yang modern.

Dari paparan dan diskusi yang telah diselenggarakan selama rakor beberapa kesimpulan yang diperoleh adalah , pertama, komitmen dan dukungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan 35 KPPN wilayah NTT, Sulawesi, Ternate, Maluku Utara, Maluku, dan Papua menjadi starting point terhadap pembentukan KPPN Percontohan tahap VIII. Kedua, penyiapan internalisasi dan motivasi kepada  seluruh pegawai oleh seluruh pimpinan untuk mewujudkan KPPN Percontohan tahap VIII sesuai dengan standar yang diharapkan. Ketiga, pelaksanaan assessment yang disesuaikan dengan kriteria yang lebih komprehensif, Keempat,  penyelenggaraan training perlokasi untuk menjembatani gap kompetensi, Kelima, penyiapan dukungan keuangan dan sarana prasarana, Keenam, penyempurnaan aplikasi dan peningkatan maupun penambahan kualitas tekhnologi informasi pada KPPN, dan Ketujuh, harmonsisai dengan piloting implementasi SPAN baik dalam proses bisnis, software dan hardware.

Oleh : Sugeng Wistriono dan Tino Adi Prabowo.

Liputan Workshop Peran Pengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Penyerapan Anggaran
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto membuka secara resmi kegiatan Workshop Peran Pengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Penyerapan Anggaran, Rabu (7/2), di Jakarta. Workshop kali ini bertemakan &ldquoPeran Pengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Penyerapan Anggaran: Kompetensi Apa yang Harus Diperbaiki?&rdquo. Hadir sebagai peserta para Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran dari 75 kementerian negara/ lembaga.

Agus Suprijanto mengungkapkan paradigma baru pengelolaan keuangan negara memunculkan peranan vital para pengelola keuangan negara di kementerian negara/ lembaga. Menurutnya, para pengelola keuangan negara di kementerian negara/ lembaga harus mampu memposisikan diri sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara yang mampu memahami aturan yang berlaku, mengelola, dan mempertanggungjawabkan uang dalam pengurusannya.

Upaya-upaya optimalisasi dan perbaikan kualitas penyerapan anggaran sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan kualitas SDM Pejabat Perbendaharaan Negara di kementerian negara/ lembaga. Oleh karenanya, Ditjen Perbendaharaan aktif dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya peningkatan kompetensi pengelola keuangan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran.

&ldquoUpaya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Pejabat Perbendaharaan Negara merupakan investasi jangka panjang bagi jaminan tercapainya kualitas pengelolaan keuangan negara yang proporsional dan profesional,&rdquo ujar Agus.

Workshop akan berlangsung selama dua hari. Peserta diberikan materi seputar pengadaaan barang dan jasa, serta mekanisme pelaksanaan anggaran. Workshop ini digelar untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran sekaligus bersama-sama mencari terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan dan memperbaiki kompetensi Pejabat Perbendaharaan Negara secara sistematis.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Moch. Ramdani &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Demo Aplikasi SPAN Pengelolaan Penerimaan Negara terkait Penerusan Pinjaman
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktorat Transformasi Perbendaharaan (TP) bersama Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) melakukan demo Aplikasi SPAN, Rabu (22/2), di ruang rapat Direktorat SMI, Jakarta. Demo aplikasi SPAN menampilkan proses penerimaan pinjaman hingga penyajian pelaporan.

Direktorat SMI selaku pengguna aplikasi Modul Penerimaan SPAN, sejauh ini menggunakan system aplikasi Debt Management Financial Analysis System (DMFAS). Berdasarkan temuan BPK, beberapa hal dari sistem penatausahaan penerusan pinjaman masih memiliki kekurangan. DMFAS selama ini lebih digunakan sebagai sebagai sistem manajemen laporan yang belum terintegrasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Kedepan, Aplikasi SPAN akan menciptakan penatausahaan penerusan pinjaman yang terintegrasi melalui database system. Secara sistem, aplikasi SPAN akan menyediakan bahan rekonsiliasi yang akan digunakan Direktorat SMI dengan para debitur. Setiap tahapan proses penerusan pinjaman diintegrasikan melalui database system. Secara otomatis, aplikasi SPAN menghilangkan proses penatausahaan penerusan pinjaman yang masih bersifat manual.

Aplikasi SPAN terkait penerusan pinjaman kali pertama didemokan. Para pengguna aplikasi dari Direktorat SMI masih tampak gagap. Demo tersebut dipimpin oleh Plt. Kasubdit Transformasi Proses Bisnis Eksternal, Sudarto. Hadir pula Tim dari LG sebagai konsultan teknologi informasi SPAN.  Diskusi interaktif terjadi selama demo.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rakor Pembentukan KPPN Percontohan Tahap VII
Sungai Liat, perbendaharaan.go.id &ndash Menyusul 42 KPPN Percontohan yang telah ada, Ditjen Perbendaharaan siap membentuk seluruh unit KPPN menjadi KPPN Percontohan pada tahun 2012. Hal tersebut menjadi pokok bahasan dalam Rapat Koordinasi Pembentukan KPPN Percontohan, pada tanggal 17 &ndash 18 Februari 2012, di Sungai Liat.

Menurut Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Tata Suntara keputusan untuk membentuk KPPN Percontohan pada seluruh unit layanan terdepan Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2012 ini, dilakukan untuk memenuhi tuntutan modernisasi seluruh KPPN. Modernisasi merupakan bagian transformasi kelembagaan sebagai kelanjutan proses reformasi birokrasi.

Dari sisi lain, pembentukan KPPN Percontohan Tahap VI s.d. VIII juga dilakukan untuk mendukung implementasi SPAN secara komprehensif. Implementasi tersebut meliputi sisi bisnis proses, teknologi informasi, dan change management and communication (CMC).

Tata Suntara menegaskan, walaupun memiliki latar belakang atau dasar kebijakan yang Kuat, pembentukan KPPN Percontohan pada seluruh KPPN di seluruh Indonesia bukan merupakan hal yang mudah. Tantangan-tantangan besar yang meliputi kesiapan SDM, penyediaan infrastruktur, hingga pelaksanaan layanan sesuai peraturan yang ada, membutuhkan komitmen yang sangat Kuat dari semua jajaran Ditjen Perbendaharaan.

Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan akan segera menyusun indikator-indikator pengukuran keberhasilan persiapan pembentukan KPPN Percontohan. Indikator tersebut adalah sebagai bentuk kesiapan dari sisi organisasi dan kinerja, kesiapan dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga kerangka waktu pemenuhannya. Berdasarkan pencapaian indikator-indikator kesiapan implementasi Pembentukan KPPN Percontohan pada masing-masing kantor, akan dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi atas capaian indikator-indikator tersebut akan menjadi dasar penilaian terhadap kesiapan masing-masing KPPN menjadi KPPN Percontohan.

Dalam kesempatan tersebut, hadir seluruh Kepala Bagian Umum Kanwil dan Kepala KPPN wilayah Sumatera dan Kalimantan. Saat itu Tata Suntara meminta minta seluruh KPPN untuk berupaya optimal dan all out, memenuhi indikator tersebut sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Oleh: Tonny W. Poernomo dan Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Ujicoba Billing System Modul Penerimaan Negara
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan menggelar ujicoba Billing System Modul Penerimaan Negara (MPN), Kamis (2/2), di Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Jakarta. Uji coba dilakukan bersama Ditjen Pajak (DJP), PT. Pos Indonesia, dan Bank Mandiri. Billing System MPN merupakan langkah awal dari pembangunan MPN Generasi 2 (MPN G2).

Direktur Pengelolaan Kas Negara Rudy Widodo menjelaskan bahwa MPN G2 akan mengadopsi system pembayaran yang berlaku umum (common practices) sehingga memudahkan para stakeholders. MPN G2 tidak lagi mengenal proses reversal seperti MPN yang tengah berjalan saat ini. MPN G2 akan menerapkan sistem auto-reversal akibat gagal transaksi secara sistem. Selain itu, sumber pencatatan penerimaan tidak lagi dari LHP/ADK bank/pos, melainkan bersumber langsung dari system settlement (MPN G2).

Billing systempenerimaan pajak merupakan tahap pertama implementasi MPN G2. PT. Pos Indonesia dan Bank Mandiri telah ditunjuk sebagai peserta ujicoba billing system penerimaan pajak. Wajib pajak peserta ujicoba ditetapkan di beberapa wilayah Kanwil DJP Bandung.

PT. Pos Indonesia dan Bank Mandiri melalui perwakilannya menyatakan kesiapannya mendukung program ini. &ldquoKami siap menerima mandate untuk mensukseskan system ini,&rdquo ujar Budi Setiawan yang mewakili Direktur Utama PT. Pos Indonesia. Senada dengan itu, perwakilan Bank Mandiri menyampaikan, &ldquoKami siap mendukung pembayaran pajak dengan system ini.&rdquo

Menutup acara ujicoba billing system MPN, Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto berharap MPN G2 benar-benar dapat terimplementasi dengan baik. &ldquoMudah-mudahan kita lebih cepat, akurat, dengan meminimalisasi kesalahan,&rdquo tegasnya.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Kick Off Meeting Proyek Pengembangan Aplikasi Settlement MPN G2
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sekjen Kementerian Keuangan K.A. Badarudin memimpin Kick Off Meeting Proyek Pengembangan Aplikasi Settlement Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2), Rabu (1/2), di Gedung Juanda I Kemenkeu, Jakarta. Acara dihadiri para pejabat eselon I dan II dari Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Teknologi Informasi, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, serta Ditjen Bea dan Cukai.

K.A. Badarudin menyampaikan bahwa tujuan awal pembangunan sistem MPN adalah untuk menciptakan suatu sistem penerimaan negara yang terintegrasi dengan menggunakan single database. Sebelumnya, sistem penerimaan negara yang dikelola oleh masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan mempunyai sistem yang terpisah. Dalam perjalanannya, kendala dan permasalahan muncul sehingga mempengaruhi aspek pelayanan terhadap para wajib pajak, wajib bayar, dan wajib setor. Untuk mencapai tujuan penatausahaan penerimaan negara yang lebih mudah, aman, cepat, akurat, dan efisien dalam rangka menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap MPN.

Badarudin melanjutkan bahwa dengan pelaksanaan Kick off Meeting &ldquoProyek Pengembangan Aplikasi Settlement MPN G2&rdquo, dirinya berharap seluruh komponen di lingkungan Kementerian Keuangan dapat semakin meningkatkan dukungan dan komitmen bersama untuk mewujudkan adanya sistem penerimaan negara yang dapat diandalkan. Faktor kesuksesan dalam pelaksanaan proyek pengembangan aplikasi settlement ini adalah ketersediaan Aplikasi Settlement MPN yang andal dan dapat melayani kebutuhan stakeholder. Namun faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan komitmen seluruh pimpinan Unit Eselon I dalam proses penyempurnaan MPN.

Senada dengan Sekjen Kementerian Keuangan, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Teknologi Informasi Bobby A.A. Nazief mengharapkan komitmen yang Kuat dari semua lini. &ldquoSolusi teknologi tidak melulu yang utama dalam sebuah sistem. Kuncinya justru bukan dari teknologi informasi, melainkan kolaborasi semua pihak.&rdquo ujar Bobby.

Terkait dengan sistem settlement yang akan dibangun, diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran, rekonsiliasi hingga penyampaian data-data kepada pihak terkait. Penyempurnaan MPN ini nantinya akan merubah peran dari masing-masing pemangku kepentingan seperti peran dari wajib pajak, peran dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta peran dari bank/pos persepsi. Untuk itu, diharapkan adanya sosialisasi kepada pihak-pihak tersebut sehingga permasalahan yang mungkin terjadi akan dapat dihindari.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Perbendaharaan