Liputan Rakor Pembentukan KPPN Percontohan Tahap VII
Sungai Liat, perbendaharaan.go.id &ndash Menyusul 42 KPPN Percontohan yang telah ada, Ditjen Perbendaharaan siap membentuk seluruh unit KPPN menjadi KPPN Percontohan pada tahun 2012. Hal tersebut menjadi pokok bahasan dalam Rapat Koordinasi Pembentukan KPPN Percontohan, pada tanggal 17 &ndash 18 Februari 2012, di Sungai Liat.

Menurut Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Tata Suntara keputusan untuk membentuk KPPN Percontohan pada seluruh unit layanan terdepan Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2012 ini, dilakukan untuk memenuhi tuntutan modernisasi seluruh KPPN. Modernisasi merupakan bagian transformasi kelembagaan sebagai kelanjutan proses reformasi birokrasi.

Dari sisi lain, pembentukan KPPN Percontohan Tahap VI s.d. VIII juga dilakukan untuk mendukung implementasi SPAN secara komprehensif. Implementasi tersebut meliputi sisi bisnis proses, teknologi informasi, dan change management and communication (CMC).

Tata Suntara menegaskan, walaupun memiliki latar belakang atau dasar kebijakan yang Kuat, pembentukan KPPN Percontohan pada seluruh KPPN di seluruh Indonesia bukan merupakan hal yang mudah. Tantangan-tantangan besar yang meliputi kesiapan SDM, penyediaan infrastruktur, hingga pelaksanaan layanan sesuai peraturan yang ada, membutuhkan komitmen yang sangat Kuat dari semua jajaran Ditjen Perbendaharaan.

Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan akan segera menyusun indikator-indikator pengukuran keberhasilan persiapan pembentukan KPPN Percontohan. Indikator tersebut adalah sebagai bentuk kesiapan dari sisi organisasi dan kinerja, kesiapan dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga kerangka waktu pemenuhannya. Berdasarkan pencapaian indikator-indikator kesiapan implementasi Pembentukan KPPN Percontohan pada masing-masing kantor, akan dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi atas capaian indikator-indikator tersebut akan menjadi dasar penilaian terhadap kesiapan masing-masing KPPN menjadi KPPN Percontohan.

Dalam kesempatan tersebut, hadir seluruh Kepala Bagian Umum Kanwil dan Kepala KPPN wilayah Sumatera dan Kalimantan. Saat itu Tata Suntara meminta minta seluruh KPPN untuk berupaya optimal dan all out, memenuhi indikator tersebut sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Oleh: Tonny W. Poernomo dan Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Ujicoba Billing System Modul Penerimaan Negara
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan menggelar ujicoba Billing System Modul Penerimaan Negara (MPN), Kamis (2/2), di Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Jakarta. Uji coba dilakukan bersama Ditjen Pajak (DJP), PT. Pos Indonesia, dan Bank Mandiri. Billing System MPN merupakan langkah awal dari pembangunan MPN Generasi 2 (MPN G2).

Direktur Pengelolaan Kas Negara Rudy Widodo menjelaskan bahwa MPN G2 akan mengadopsi system pembayaran yang berlaku umum (common practices) sehingga memudahkan para stakeholders. MPN G2 tidak lagi mengenal proses reversal seperti MPN yang tengah berjalan saat ini. MPN G2 akan menerapkan sistem auto-reversal akibat gagal transaksi secara sistem. Selain itu, sumber pencatatan penerimaan tidak lagi dari LHP/ADK bank/pos, melainkan bersumber langsung dari system settlement (MPN G2).

Billing systempenerimaan pajak merupakan tahap pertama implementasi MPN G2. PT. Pos Indonesia dan Bank Mandiri telah ditunjuk sebagai peserta ujicoba billing system penerimaan pajak. Wajib pajak peserta ujicoba ditetapkan di beberapa wilayah Kanwil DJP Bandung.

PT. Pos Indonesia dan Bank Mandiri melalui perwakilannya menyatakan kesiapannya mendukung program ini. &ldquoKami siap menerima mandate untuk mensukseskan system ini,&rdquo ujar Budi Setiawan yang mewakili Direktur Utama PT. Pos Indonesia. Senada dengan itu, perwakilan Bank Mandiri menyampaikan, &ldquoKami siap mendukung pembayaran pajak dengan system ini.&rdquo

Menutup acara ujicoba billing system MPN, Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto berharap MPN G2 benar-benar dapat terimplementasi dengan baik. &ldquoMudah-mudahan kita lebih cepat, akurat, dengan meminimalisasi kesalahan,&rdquo tegasnya.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Kick Off Meeting Proyek Pengembangan Aplikasi Settlement MPN G2
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sekjen Kementerian Keuangan K.A. Badarudin memimpin Kick Off Meeting Proyek Pengembangan Aplikasi Settlement Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2), Rabu (1/2), di Gedung Juanda I Kemenkeu, Jakarta. Acara dihadiri para pejabat eselon I dan II dari Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Teknologi Informasi, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, serta Ditjen Bea dan Cukai.

K.A. Badarudin menyampaikan bahwa tujuan awal pembangunan sistem MPN adalah untuk menciptakan suatu sistem penerimaan negara yang terintegrasi dengan menggunakan single database. Sebelumnya, sistem penerimaan negara yang dikelola oleh masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan mempunyai sistem yang terpisah. Dalam perjalanannya, kendala dan permasalahan muncul sehingga mempengaruhi aspek pelayanan terhadap para wajib pajak, wajib bayar, dan wajib setor. Untuk mencapai tujuan penatausahaan penerimaan negara yang lebih mudah, aman, cepat, akurat, dan efisien dalam rangka menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap MPN.

Badarudin melanjutkan bahwa dengan pelaksanaan Kick off Meeting &ldquoProyek Pengembangan Aplikasi Settlement MPN G2&rdquo, dirinya berharap seluruh komponen di lingkungan Kementerian Keuangan dapat semakin meningkatkan dukungan dan komitmen bersama untuk mewujudkan adanya sistem penerimaan negara yang dapat diandalkan. Faktor kesuksesan dalam pelaksanaan proyek pengembangan aplikasi settlement ini adalah ketersediaan Aplikasi Settlement MPN yang andal dan dapat melayani kebutuhan stakeholder. Namun faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan komitmen seluruh pimpinan Unit Eselon I dalam proses penyempurnaan MPN.

Senada dengan Sekjen Kementerian Keuangan, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Teknologi Informasi Bobby A.A. Nazief mengharapkan komitmen yang Kuat dari semua lini. &ldquoSolusi teknologi tidak melulu yang utama dalam sebuah sistem. Kuncinya justru bukan dari teknologi informasi, melainkan kolaborasi semua pihak.&rdquo ujar Bobby.

Terkait dengan sistem settlement yang akan dibangun, diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran, rekonsiliasi hingga penyampaian data-data kepada pihak terkait. Penyempurnaan MPN ini nantinya akan merubah peran dari masing-masing pemangku kepentingan seperti peran dari wajib pajak, peran dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta peran dari bank/pos persepsi. Untuk itu, diharapkan adanya sosialisasi kepada pihak-pihak tersebut sehingga permasalahan yang mungkin terjadi akan dapat dihindari.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyerapan Anggaran Belanja Barang dan Modal Serta Penyempurnaan Perpres 54 Tahun 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto mendiskusikan optimalisasi penyerapan anggaran belanja barang dan modal bersama 15 kementerian/ lembaga dengan pagu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) terbesar, Kamis (19/1), di Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Jakarta. Forum tersebut akan mengusulkan penyempurnaan Perpres 54 Tahun 2010. Acara di hadiri para Kepala Biro dan Pusat Keuangan dari masing-masing kementerian/ lembaga.

Dalam arahannya, Agus Suprijanto mengingatkan antisipasi krisis global yang dikhawatirkan berdampak buruk bagi Indonesia. Menurutnya, APBN sebagai penunjang ekonomi negara perlu diberdayakan sevcara optimal. Peran penyerapan anggaran Belanja Barang dan Modal Pemerintah menjadi factor penentu kegiatan ekonomi Negara.

Menindaklanjuti amanat Presiden RI dalam Pidato Penyerahan DIPA Tahun 2012, pemerintah diminta untuk segera melakukan evaluasi hambatan regulasi dalam proses belanja barang dan modal. Untuk itu Ditjen Perbendaharaan berinisiatif melakukan usulan penyempurnaan Perpres 54 Tahun 2010.

Pada sesi selanjutnya dalam forum tersebut, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Tata Suntara memberikan pemaparan usulan penyempurnaan Perpres 54 Tahun 2010. Rencananya 14 poin usulan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah akan diajukan kepada pihak terkait. Berdasarkan pemetaan paket pengadaan barang dan jasa pemerintah, total paket nilai pengadaan sampai dengan Rp500 juta hanya berkisar 5.5 persen dari total pagu. Sementara, paket nilai pengadaan dalam kisaran Rp10 miliar sampai dengan diatas Rp50 miliar sebanyak 69.9 persen dari total pagu.

Pemetaan itu menunjukan bahwa paket pengadaan diatas Rp10 miliar memiliki porsi yang cukup besar dari pagu yang ada. Sedangkan, paket pengadaan diatas Rp10 miliar membutuhkan waktu pelelangan yang cukup panjang, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan di awal tahun anggaran. Regulasi tersebut menurut hemat Tata Suntara menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan belanja barang dan modal di awal tahun.

Evaluasi regulasi pengadaan barang dan jasa sendiri diberi tengat waktu sampai dengan Maret 2012 oleh Presiden RI. Laporan evaluasi tersebut akan secepat mungkin disampaikan kepada Presiden.

Selain usulan penyempurnaan Perpres 54 Tahun 2010, strategi pelaksanaan anggaran tahun 2012 disampaikan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Tri Buwono Tunggal. Penyampaian strategi pelaksanaan anggaran tentu saja diharapkan dapat mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Evaluasi Penyerapan DIPA T.A. 2011 dan Langkah-langkah Persiapan Pelaksanaan DIPA T.A. 2012 Satuan Kerja Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto melakukan evaluasi penyerapan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2011 bersama Satuan Kerja (satker) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Selasa (17/1), di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Masalah klasik pencairan anggaran mendapat perhatian serius dari Agus Suprijanto.

Dihadapan para pejabat eselon II dan para pengelola perbendaharaan di lingkungan satker, Agus Suprijanto menyayangkan tabiat satker dengan pola pencairan anggaran yang menumpuk di akhir tahun anggaran. Menurut pantauannya, ada tagihan yang sudah selesai di awal tahun, namun pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari satker tetap saja dilakukan di bulan Desember. &ldquoNgapain aja selama setahun?&rdquo ujar Agus berseloroh.

Lebih lanjut Agus mengingatkan para satker dari kementerian/ lembaga untuk lebih serius dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2012. Penyerapan anggaran satker lingkup DKI Jakarta sangat signifikan membawa dampak bagi perekonomian nasional. &ldquo 60 persen kinerja Pemerintah Pusat ditentukan Bapak-Ibu sekalian, karena hampir 60 persen belanja pemerintah pusat dilakukan di KPPN lingkup  Jakarta,&rdquo dirinya mengingatkan para satker.

Agus sangat fokus mendorong proporsionalitas proses pelaksanaan anggaran dengan rencana penarikan dana bagi setiap satker. Rencana penarikan dana yang disusun secara sistematis diharapkan dapat dilaksanakan dengan disiplin, sehingga membantu proses perencanaan kas secara nasional. Selanjutnya, perencanaan kas yang baik akan menunjang kualitas pengelolaan kas pemerintah.

Berbagai kendala turut menjadi bahan perhatian Agus. Sampai-sampai kendala kemacetan khas Jakarta pun tidak luput dari perhatiannya. &ldquoBila kemacetan Jakarta menjadi kendala, kami akan tambah dua armada layanan KPPN Mobile, sehingga menjadi tiga. Kurang apalagi fasilitas yang kami berikan?&rdquo tuturnya.

Untuk mendisiplinkan satker dalam melakukan pencairan anggaran, Dirjen Perbendaharaan telah menyiapkan penyempurnaan berbagai aturan. Tampaknya beberapa aturan akan semakin diperketat, salah satunya adalah pembatasan jumlah SPM yang masuk di akhir tahun anggaran. Hal itu dilakukan guna merangsang kinerja pelaksanaan anggaran yang proporsional sepanjang tahun.

Oleh: Tim Media Center Perbendaharaan

Dirjen Perbendaharaan: Perencanaan Belum Optimal Jika Tidak Terealisasi

Liputan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Kalender Kegiatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan TA. 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Pada dasarnya kegiatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak dapat dipisahkan meski memiliki DIPA sendiri-sendiri di antara sekretariat dan tujuh direktorat lainnya. Guna menjamin terlaksananya rencana kegiatan masing-masing, sinkronisasi di rencana pelaksanaan di antara mereka harus dilakukan. Perencanaan yang baik belumlah optimal  jika kegiatan tidak terealisasi. Demikian kata Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto, saat memberikan pengarahan dalam acara penandatanganan komitmen pelaksanaan kalender kegiatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta, Jumat (13/1).

Dengan sinkronisasi tersebut, diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekretariat dan direktorat berdampak terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama. Di samping itu juga dapat fokus dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan memliki 2.607 kegiatan dengan anggaran 570,2 miliar rupiah. Kegiatan tersebut tersebar di sekretariat dan tujuh direktorat. Sekretariat memiliki 1.191 kegiatan dengan dana 314 miliar rupiah, Dit PA 62 kegiatan dengan 12,6 miliar rupiah, Dit PKN 298 dengan 12 miliar. Sementara Dit SMI mengelola 224 kegiatan dengan 89,5 miliar, Dit PPK BLU 64 kegiatan dengan 6,7 miliar, Dit APK 258 kegiatan dengan 78,6 miliar, Dit SP 336 kegiatan, 20,8 miliar dan Dit TP mengelola 174 kegiatan dengan dana 34 miliar rupiah.

Agar semua kegiatan yang sduah direncanakan tersebut berhasil dilaksanakan, semua penanggung jawab harus disiplin dengan jadual yang sudah disusun.

&ldquoSaya meminta kepada seluruh jajaran dengan dipimpin oleh pejabat eselon II di masing-masing unit untuk commit  atas jadwal kegiatan serta rencana penarikan kebutuhan anggaran yang telah Saudara-saudara susun sendiri,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan, Agus Suprijanto. &ldquoPastikan bahwa tahapan-tahapan proses yang tercermin dari kegiatan-kegiatan berjalan sesuai rencana, agar target yang diharapkan dapat dicapai tepat pada waktunya. Jika sudah menetapkan target, konsekuensinya Saudara-saudara harus all out untuk meraihnya,&rdquo tambahnya.

Lebih lanjut Dirjen Perbendaharaan meminta agar dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan kalender tersebut. Bahkan orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan itu menawarkan diri untuk membantu jika diperlukan.

&ldquoDatanglah jika Saudara-saudara benar-benar membutuhkan bantuan saya. Jangan sungkan-sungkan,&rdquo kata Agus Suprijanto. &ldquoNamun jangan sampai sudah mendekati tenggat waktu penyelesaian baru datang dengan permasalahan yang menumpuk dan tidak mungkin dilakukan antisipasi atau percepatan,&rdquo ungkapnya.

&ldquoSecara berkala laporkan perkembangan yang terjadi. Jika tidak dilaporkan saya berasumsi bahwa segalanya berjalan baik-baik saja,&rdquo pintanya kepada para pejabat eselon II Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Dirjen Perbendaharaan berharap, dengan adanya kalender kegiatan bersama di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan ini dapat memperbaiki tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2012. Hal ini bisa dijadikan contoh bagi unit eselon I lain di kementerian keuangan dan kementerian lain dalam mengelola keuangan.

&ldquoApabila dapat direalisasikan akan merupakan perkembangan yang sangat luar biasa. Bisa menjadi contoh bagi unit eselon I lain kementerian keuangan dan kementerian lain dalam merancang pengelolaan kinerja dan penganggarannya,&rdquo tambahnya lagi.

Penandatanganan Nota Persetujuan

Di samping penandatanganan kalender kegiatan, ditandatangani pula Nota Persetujuan Hasil Penyempurnaan Proses Bisnis dalam Rangka Pengembangan dan Implementasi SPAN di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kegiatan ini dikoordinasioleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Dirjen Perbendaharaan menerangkan bahwa program kerja tahun 2011 merupakan jabaran dari renstra Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran atas implementasi SPAN.

&ldquoDengan memperhatikan kesibukan pelaksanaan agenda tahunan masing-masing unit, saya meminta kepada seluruh direktorat atau sekretariat, untuk tetap memberikan perhatian dan dukungan pada pengembangan SPAN,&rdquo kata Agus Suprijanto saat memberikan sambutan. &ldquoKhususnya pada fase-fase kritikal pengembangan dan implementasi SPAN, seperti fase User Acceptance Test (UAT), piloting dan roll out yang dijadwalkan sepanjang tahun 2012 ini,&rdquo tambahnya.

&ldquoSelanjutnya, saya meminta kepada seluruh pihak agar mencermati isu-isu yang telah disetujui sebagai panduan dalam penetapan landasan hukum yang diperlukan bagi implementasi SPAN,&rdquo pesannya.

Oleh : Bambang Kismanto dan Tino Adi Prabowo &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Kunjungan Menteri Keuangan di Bandung
Bandung, perbendaharaan.go.id, -"Prestasi-prestasi dari Bapak Ibu sekalian, Kantor Pajak, Kantor Bea Cukai, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, menunjukkan kondisi yang terus membaik&rdquo. Itulah sepenggal pernyataan Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo, ketika melakukan kunjungan kerja ke Gedung Keuangan Negara Bandung, Sabtu (7/1).

Menteri Keuangan menyampaikan maksud kunjungannya ke Bandung adalah disamping ingin bertemu dengan jajaran instansi vertikal Kementerian Keuangan yang ada di Bandung, juga dalam rangka menyampaikan penghargaan atas seluruh prestasi kerja yang telah dicapai selama tahun 2011. Selain itu, Menteri Keuangan juga ingin mendengar secara langsung keluhan-keluhan dan juga masukan-masukan dari kantor-kantor Kementerian Keuangan yang ada di Bandung terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan memberikan penegasan bahwa prestasi-prestasi yang diraih oleh jajaran Kementerian Keuangan menunjukkan kondisi yang terus membaik. Hal ini tentunya merupakan hal yang membanggakan karena akan berdampak baik bagi negara, institusi, dan juga bagi para pegawai Kementerian Keuangan sendiri.

Selanjutnya Menteri Keuangan menjaring segala keluhan dan masukan secara langsung dari pejabat berkenaan. Berbagai permasalahan dan masukan kemudian disampaikan dalam suasana yang penuh keakraban, yang meliputi bidang perpajakan, perbendaharaan, kekayaan Negara, dan kepabeanan.

Khusus tentang permasalahan di bidang Perbendaharaan, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Bandung I, Toni, mengemukakan bahwa SPM yang diterima KPPN Bandung I rata-rata berjumlah 250 SPM per hari, namun pada akhir tahun anggaran jumlah tersebut melonjak sangat tajam sampai 25 kali lipat lebih. Pada akhir tahun 2011 yang lalu misalnya, antara tanggal 14-19 Desember 2011 KPPN Bandung I menerima sekitar 6.700 SPM. Volume penerimaan SPM yang tinggi tersebut mengakibatkan para pegawai harus bekerja hingga larut malam, bahkan sampai dini hari. Melonjaknya SPM di akhir tahun tersebut menurut Toni dapat berdampak pada penurunan ketelitian dalam proses pengujian, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan adanya kesalahan dalam proses penerbitan SP2D. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan perlindungan apabila ternyata ditemukan kesalahan dalam proses pencairan dana.

Disampaing menyampaikan kondisi melonjaknya jumlah SPM di akhir tahun anggaran, Toni juga menyampaikan bahwa ketentuan yang mengatur tentang batas waktu penagihan sebenarnya sudah ada, yakni PMK No. 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada Satuan Kerja, namun tidak ditaati oleh satuan kerja. Menurut Toni, salah satu kelemahan PMK 170 tersebut adalah dengan memberikan kewenangan pengawasannya kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan kinerja Itjen selama ini dinilai masih kurang efektif.

Menanggapi keluhan dan masukan tersebut, Menteri Keuangan menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari resiko pekerjaan. Dalam hal ini Kementerian Keuangan tentu akan memberikan perlindungan secara habis-habisan kalau memang tidak ada conflict of interest, tidak ada unsur kesengajaan, memenuhi unsur kepatutan, dan prosesnya akuntabel. Perlindungan hukum tersebut merupakan hal yang otomatis diberikan sepanjang prosesnya telah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP). Untuk mengatasi masalah menumpuknya penagihan pada akhir tahun anggaran, Menteri Keuangan meminta agar lebih aktif melakukan supervisi kepada satker-satker. Terkait dengan masukan tentang tidak ditaatinya ketentuan PMK No. 170/PMK.05/2010, akan dirumuskan PMK baru untuk mengevaluasi secara benar-benar atas keterlambatan penagihan oleh satuan kerja. Hal ini akan segera dilakukan karena Menteri Keuangan juga berpendapat bahwa bekerja sampai pukul 02.00dini hari untuk menerima SPM merupakan hal yang tidak lagi rasional.

Oleh: Kontributor KAnwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon I dan II Kementerian Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo melantik 4 orang pejabat eselon I dan 50 pejabat eselon II lingkup Kementerian Keuangan, di Aula Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/1). Dari 50 pejabat eselon II yang dilantik, 10 di antaranya merupakan pejabat eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Salah satu perubahan formasi dijajaran eselon I, Drs. K.A. Badaruddin, M.Sc. dilantik sebagai Sekjen Kementerian Keuangan, menggantikan Mulia P. Nasution, DESS. yang memasuki masa purna tugas. Dua pejabat tersebut memiliki latar belakang yang sama sebagai insan Ditjen Perbendaharaan.

Dalam kesempatan tersebut, tiga orang pejabat eselon III dipromosikan menjadi pejabat eselon II lingkup Ditjen Perbendaharaan. Sudarto, SE, M.Ba, Phd yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Proses Bisnis Eksternal &ndash Direktorat Transformasi Perbendaharaan, menduduki jabatan baru sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan. Regina Maria Wiwing Handayaningsieh S.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Verifikasi, Setelmen, Akuntansi dan Pelaporan &ndash Direktorat Sistem Manajemen Instansi, saat ini ditugaskan menjadi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tengah. Kemudian,  Dra. Rina Robiati yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Program Pensiun &ndash Direktorat Pengelolaan Kas Negara, mendapat amanah baru sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo. Sedangkan beberapa pejabat eselon II yang dialantik lainnya hanya mengalami pergeseran tempat tugas.

Sementara itu, Ir. Adijanto Mpa yang sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, mendapat penugasan baru diluar lingkup Ditjen Perbendaharaan. Ir. Adijanto Mpa dilantik sebagai Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah &ndash Direktorat Perimbangan Keuangan. Keluarnya Ir. Adijanto Mpa, diimbangi dengan masuknya Drs. Winarto, MPM sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Babel. Sebelumnya Drs. Winarto, MPM menjabat sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal.

Dalam arahannya, Menkeu menandaskan agar para pejabat bekerjasama dan menjaga profesionalitas dan martabat institusi untuk terus menjalankan amanah dari negara. "Mari kita sama-sama bekerja sebagai tim yang baik. Kita jaga martabat kita, institusi kita, kita pegang terus integritas kita, profesionalisme kita, kita jaga agar penuh dengan sinergi kedalam dan keluar, serta kita tingkatkan pelayanan," tandasnya.

Daftar Pejabat eselon II baru lingkup Ditjen Perbendaharaan  :

1. Drs. Zamhari Mpc &ndash Direktur Pembinaan Pengelolaan -BLU
2. Sudarto, SE, M.Ba, Phd-  Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan
3. Drs. Muchson M.A. -  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat
4. Drs. Iskandar - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Selatan
5. Drs. R. Moch. Atlap Noor Syamsoe - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Lampung
6. Drs. Winarto, MPM - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Babel
7. Drs. Hari Utama M.A. - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten
8. Regina Maria Wiwing Handayaningsih S.H. - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tengah
9. Dra. Rina Robiati - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo
10. Abdul Gofar S.H. - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan