Liputan Kunjungan Kerja Dirjen Perbendaharaan ke Provinsi Maluku Utara
Ternate, perbendaharaan.go.id - Selepas membuka Training Duta SPAN Unit di Makassar, sehari sesudahnya (Kamis, 4/8/2011) Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto mengadakan kunjungan kerja ke Ternate, ibukota Provinsi Maluku Utara. Di Ternate Dirjen Perbendaharaan mengagendakan  untuk meresmikan gedung baru Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, di samping mengadakan pertemuan ramah-tamah dengan segenap jajaran pegawai Ditjen Perbendaharaan yang bertugas di kota tempat benteng Santa Lucia yang terkenal itu berada.

Peresmian Gedung Baru Kanwil
Dalam acara peresmian gedung baru Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Gani Kasuba dan beberapa unsur Muspida Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate, Dirjen Perbendaharaan mengungkapkan keinginannya agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan beserta unit vertikal Kemenkeu lainnya mampu menjadi representasi Kementerian Keuangan yang kredibel bagi daerah. Sebaliknya, ia juga mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah, instansi vertikal kementerian negara/lembaga, perbankan, dunia usaha, dan masyarakat agar tugas dan fungsinya dapat berhasil, dan membawa manfaat bagi pembangunan di Provinsi Maluku Utara. &ldquoHubungan kerja dan tali persaudaraan yang baik akan memperkokoh komitmen dan semangat kita bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,&rdquo tandasnya.

Dirjen Perbendaharaan juga menekankan mengenai semakin pentingnya peran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN. Ia berharap agar kinerja dua instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan itu mampu ditingkatkan lebih baik lagi. &ldquoKanwil Ditjen Perbendaharaan harus mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan APBN dengan melaksanakan fungsi pengesahan DIPA maupun revisi DIPA, pembinaan pengelolaan perbendaharaan negara, dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah tingkat wilayah. Demikian pula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan tugas utama pencairan dana APBN, penatausahaan penerimaan negara, dan penyusunan laporan keuangan, dituntut untuk berkarya dengan semakin profesional, mengutamakan pelayanan, mengefisienkan proses bisnis, dan meningkatkan akuntabilitas,&rdquo harapnya.

Poin penting lainnya yang disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan adalah mengenai Reformasi Birokrasi. Ia menyatakan bahwa perjalanan Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan perubahan dan penyempurnaan merupakan sebuah perjalanan panjang dan penuh tantangan, dimulai dari Reformasi Manajemen Keuangan Negara, kemudian dilanjutkan dengan Reformasi Birokrasi, dan sekarang tengah memasuki tahap awal dari Transformasi Kelembagaan. Ia meminta kepada para stakeholder supaya turut mendukung komitmen perubahan itu secara sungguh-sungguh. &ldquoTidak akan ada celah secuil pun untuk berjalan mundur, dan tidak ada peluang sekelebat pun untuk menoleh ke belakang.  Kita harus maju terus ke depan dan mengawal spirit Reformasi Birokrasi,&rdquo tegasnya, yang disambut dengan tepuk-tangan penuh antusias dari para undangan.

Penataan Organisasi, Penyempurnaan Proses Bisnis dan Penyempurnaan Manajemen SDM yang menjadi pilar Reformasi Birokrasi, kata Dirjen Perbendaharaan, akan senantiasa dibarengi dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang lebih representatif dalam mendukung lancarnya proses bisnis, termasuk penyediaan gedung kantor. Dengan semakin representatifnya sarana dan prasarana, harapnya, komitmen dalam peningkatan kualitas layanan akan senantiasa menjadi spirit dalam bekerja dan berkarya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Haryana menyatakan tekadnya untuk mengoptimalkan kinerja unit kerja yang dipimpinnya. &ldquoMeskipun masih terbilang muda, karena baru mulai beroperasi sejak November 2004, namun Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara berkomitmen penuh untuk menyejajarkan prestasi dan kinerjanya dengan kanwil Ditjen Perbendaharaan lainnya,&rdquo tegasnya.

Unit eselon II yang mempunyai komitmen layanan &ldquoMenuju Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara yang Profesional, Modern, dan Akuntabel guna Mewujudkan Manajemen Keuangan Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Wilayah Provinsi Maluku Utara&rdquo ini secara organisasi membawahi dua KPPN, yakni KPPN Ternate dan KPPN Tobelo. Dana APBN yang dikelola sebesar Rp2,8 triliun, yang tersebar pada 317 satuan kerja.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. &ldquoPemerintah Provinsi Maluku Utara beserta seluruh jajarannya bertekad untuk memberikan dukungan dengan sungguh-sungguh kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara agar dapat menjalankan tugasnya demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Maluku Utara,&rdquo serunya.

Berdiri di atas tanah seluas 4.865m2, gedung baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara terdiri atas dua lantai dengan luas bangunan 1.200m2. Bagian depan gedung ini menghadap ke sebelah barat ke arah Gunung Gamalama, sedangkan sisi belakangnya mengarah ke timur dengan Pulau Tidore, Pulau Maitara, dan Pulau Halmahera sebagai lanskapnya. Sebagaimana diketahui, Tidore dan Maitara merupakan gambar muka uang pecahan Rp1.000,-.

Malam Ramah Tamah
Selepas buka puasa bersama dan Sholat Tarawih berjamaah, Dirjen Perbendaharaan berkesempatan mengadakan acara ramah-tamah dengan para pegawai Ditjen Perbendaharaan yang bertugas di Ternate. Silaturahmi selama hampir dua jam itu antara lain dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Sugianto selaku kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara periode sebelumnya. Sebagai sosok yang dari awal mula menyiapkan dan mengorganisasi pendirian gedung baru kanwil, ia diminta untuk menceritakan seluk beluk dan kronologi pendiriannya. &ldquoTernate sudah seperti kampung halaman bagi saya,&rdquo katanya.

Dalam kesempatan ini, Dirjen Perbendaharaan berkisah tentang perjalanan karir dan pengabdiannya di Ditjen Perbendaharaan, termasuk fase saat di mana ia harus melalang buana ke Washington DC sebagai salah satu wakil Indonedia pada Bank Dunia. Figur yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harminisasi Kebijakan (Pushaka) Sekjen Depkeu ini mengaku bahwa dirinya bukanlah &lsquoorang lain&rsquo di Ditjen Perbendaharaan. &ldquoSaya adalah orang asli Ditjen Perbendaharaan, yang dulunya bernama Ditjen Anggaran,&rdquo aku mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini.

Pada acara yang dihadiri pula oleh Kepala KPPN Tobelo tersebut, Dirjen Perbendaharaan berpesan agar seluruh jajaran pegawai Ditjen Perbendaharaan di Maluku Utara dapat memahami dan mengamalkan lima Nilai dan sepuluh Perilaku Utama yang menjadi karakter dan ciri khas pegawai Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan. Lima nilai tersebut antara lain: integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Sedangkan sepuluh perilaku utama itu yakni: satu, bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya dua, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela tiga, mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas empat, bekerja dengan hati lima, memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati enam, menemukan dan melaksanakan solusi terbaik tujuh, melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan delapan, bersikap proaktif dan cepat tanggap sembilan, melakukan perbaikan terus-menerus dan sepuluh, mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Dirjen Perbendaharaan juga mengungkapkan kegembiraannya atas atas perubahan luar biasa yang dicapai oleh Ditjen Perbendaharaan. Ia mengaku dapat merasakan hal itu justru ketika tengah bertugas di luar struktur Ditjen Perbendaharaan. Ia berkeyakinan bahwa segala hal yang telah dirintis dan diraih oleh Ditjen Perbendaharaan dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan di bawah kepemimpinannya. &ldquoMari bersama-sama kita pertahankan dan tingkatkan semua yang telah dicapai. Mari kita jadikan Ditjen Perbendaharaan menjadi sebuah institusi yang senantiasa dipercaya oleh publik. Dulu kita mungkin dianggap sebagai &lsquomusuh&rsquo oleh kementerian/ lembaga, tapi sekarang dan ke depan kita telah berubah menjadi mitra kerja yang disegani oleh stakeholder,&rdquo  ajaknya.

Di akhir sambutannya, Dirjen Perbendaharaan mengingatkan akan urgensinya seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan untuk dapat memahami Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Dikatakannya, bahwa SPAN adalah masa depan Ditjen Perbendaharaan. Semua harus memahami apa dan bagaimana SPAN. SPAN diciptakan agar kinerja kita dalam melaksanakan tugas dapat optimal, lebih efektif dan efisien. &ldquoAnda semua harus mencari tahu apa dan bagaimana SPAN melalui media apa saja, bisa internet atau intranet, dan lainnya,&rdquo ajaknya.

Di samping itu, ia juga menyampaikan mengenai sedang digodok dan akan diterapkannya Pensiun Dini dengan Kompensasi Khusus. &ldquoBagi yang telah berusia lima puluh tahun ke atas silakan memikirkan untuk mengikuti program  Pensiun Dini dengan Kompensasi Khusus. Mekanismenya sedang diolah, dan selekasnya nanti akan disosialisasikan,&rdquo terangnya.

Malam itu, waktu menunjukkan pukul 22.30 WIT. Angin cukup kencang bertiup dari Gunung Gamalama ke arah Selat Halmahera. Seakan menyuruh kita untuk segera bergegas, merampungkan banyak tugas kita yang tertunda. Esok harinya rombongan Dirjen Perbendaharaan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Manado. strong>Hendy S. Yudhiyanto (Media Center Ditjen Perbendaharaan

)

Liputan Training Duta SPAN Unit di Empat Kota
Medan, Jogjakarta, Denpasar, Makasar, perbendaharaan.go.id &ndash  Empat pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang terlibat SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)membuka pelaksanaan Training Duta SPAN Unit, di empat tempat secara serentak, Medan, Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar,  Rabu (3/8).

Pada kesempatan itu empat pejabat Eselon I menjadi keynote speaker .  Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI, Mulia P. Nasution di Denpasar, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto di Makassar, Direktur Jenderal Anggaran, Herry Purnomo di Yogyakarta, dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang IT, Bobby A.A. Nazief di Medan.

Duta SPAN akan berperan sebagai duta perubahan (change agent), fasilitator, dan komunikator di setiap unit dalam rangka implementasi SPAN. Melalui proses seleksi, saat ini telah dipilih 227 orang Duta SPAN dari tiga unit kerja, 214 orang dari Ditjen Perbendaharaan, 6 orang dari Ditjen Anggaran, 7 orang dari Setjen (PUSINTEK). Dalam menjalankan fungsinya, para Duta SPAN unit akan didukung 20 orang Duta SPAN Koordinator yang saat ini berkantor di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, dan Pusintek. Mereka akan memfasilitasi seluruh pegawai pada tiga unit kerja di atas sehingga pada waktunya nanti siap mengimplementasikan SPAN.

Sebelum terjun di lapangan, para Duta SPAN diberikan bekal-bekal yang penting antara lain materi konsep bisnis proses, Teknologi Informasi SPAN dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), peningkatan kompetensi dibidang komunikasi dan interaksi, dan kemampuan presentasi. Semua bekal tersebut telah disampaikan pada Training Duta SPAN Unit pada tanggal 3 &ndash 7 Agustus 2011.

Implementasi SPAN sendiri akan dimulai awal tahun 2012 melalui program roll out. setelah didahului dengan simulation test di bulan Oktober dan November 2011. Pada Januari 2013 ditargetkan SPAN dan SAKTI sudah go live.

Program Duta SPAN sebagai bagian dari proses manajemen perubahan (change management), merupakan pendekatan baru yang dikembangkan di kalangan birokrasi. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses transformasi kelembagaan untuk mewujudkan birokrasi yang professional, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Oleh: Novri H.S.Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Kunjungan Kerja Dirjen Perbendaharaan di Manado
Manado, perbendaharaan.go.id-Memberikan pengarahan di depan para pegawai Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dan KPPN Manado pada hari Jumat, 5 Agustus 2011, Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto meminta agar seluruh pegawai mempunyai komitmen untuk berubah. Ia mengingatkan bahwa tantangan yang lebih besar dalam pelaksanaan tugas sudah di depan mata, misalnya terkait dengan implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Dirjen Perbendaharaan mengajak semua pegawai Ditjen Perbendaharaan untuk mau dan mampu lebih bekerja keras untuk menyukseskan SPAN. Apalagi, imbuhnya, dari hasil survei yang pernah dilakukan, kesiapan kita untuk menjalankan SPAN baru sebesar 70%. &ldquoPada skala satu sampai dengan lima, tingkat kesiapan kita dalam mengimplementasikan SPAN berada  pada kisaran 3,5. Artinya, kita baru siap 70%,&rdquo katanya mengingatkan.

Pada acara tatap muka menjelang waktu berbuka puasa itu, Dirjen Perbendaharaan menerangkan betapa pentingnya SPAN bagi terselenggaranya pelaksanaan anggaran negara yang efektif dan efisien di masa depan. Benefit yang akan dituai, terangnya, antara lain adalah tidak menumpuknya pencairan dana APBN di akhir tahun seperti yang terjadi pada saat ini. Di samping itu, ia juga menyatakan bahwa SPAN akan mampu mengoptimalkan penyerapan dana anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan menekankan pula mengenai pentingnya segenap pegawai Ditjen Perbendaharaan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dan perilaku-perilaku utama Kementerian Keuangan. Nilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan tersebut, jelasnya, adalah hasil pembahasan maraton yang dilakukan oleh sebuah focus group beranggotakan 76 orang yang berasal dari seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan. Nilai dan Perilaku Utama tersebut dirumuskan dengan sebuah kesadaran bahwa nilai-nilai yang selama ini berbeda antara unit-unit eselon I Kementerian Keuangan dianggap dapat mengganggu tercapainya integrasi.

Lebih lanjut, Dirjen Perbendaharaan menguraikan secara detail mengenai lima nilai dan sepuluh perilaku utama yang menjadi karakter dan ciri khas pegawai Kementerian Keuangan tersebut. Dipaparkannya, kelima nilai tersebut antara lain: integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Sedangkan sepuluh perilaku utama itu yakni: satu, bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya dua, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela tiga, mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas empat, bekerja dengan hati lima, memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati enam, menemukan dan melaksanakan solusi terbaik tujuh, melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan delapan, bersikap proaktif dan cepat tanggap sembilan, melakukan perbaikan terus-menerus dan sepuluh, mengembangkan inovasi dan kreativitas. Perilaku Utama kesatu dan kedua terdapat di dalam nilai &lsquointegritas&rsquo, tiga dan empat dalam &lsquoprofesionalisme&rsquo, lima dan enam dalam &lsquosinergi&rsquo, tujuh dan delapan dalam &lsquopelayanan&rsquo, serta sembilan dan sepuluh dalam &lsquokesempurnaan&rsquo.

Selanjutnya, secara simbolis, Dirjen Perbendaharaan menyerahkan pamflet yang berisi Nilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan tersebut kepada kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, kepala KPPN Bitung, KPPN Tahuna, KPPN Manado, dan KPPN Kotamobagu. Prosesi tersebut menandai kesiapan seluruh pegawai pada lima instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan di Provinsi Sulawesi Utara itu untuk memahami dan mengamalkan Nilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan.

Saat sesi interaktif, menanggapi pertanyaan salah seorang pegawai mengenai &lsquotidak adil&rsquo-nya pola grading yang berlaku saat sekarang, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Didyk Choiroel mengungkapkan bahwa akan diterbitkan sebuah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang perhitungan kinerja dan pemberian tunjangan kinerja. PMK itu, katanya, akan diterapkan sebagai dasar hukum bagi bagaimana penghitungan kinerja dan pemberian tunjangan kinerja itu dilakukan sampai pada level individu.

Mengenai akan dibentuknya beberapa KPPN Percontohan baru, Didyk Choiroel mengatakan bahwa kendala pemenuhan kebutuhan sumber daya manusianya akan diatasi dengan menggunakan pendekatan assessment center. &ldquoPendekatan assessment center dilakukan dengan terlebih dulu memberikan pembekalan soft dan hard competency kepada calon pegawai yang akan mengikuti proses assessment,&rdquo jelas pejabat eselon tiga yang sebelumnya menjabat sebagai kepala KPPN Blitar ini.

Sebelumnya, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Manado, Dirjen Perbendaharaan berkesempatan meninjau pembangunan gedung KPPN Manado. Pembangunan gedung itu dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Dirjen Perbendaharaan juga seakan tak berjarak, tampak menyatu dengan para pegawainya ketika ia menyambangi KPPN Manado, disusul kemudian Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Malam harinya pun ia kelihatan bersahaja berada di tengah-tengah para stafnya saat digelarnya acara berbuka puasa bersama dan sholat tarawih berjamaah. Pemandangan itu superit melukiskan sinergi antara pemimpin tertinggi Ditjen Perbendaharaan dengan berlapis lapis jajaran personil di bawahnya, tatkala komitmen bersama tengah digalang dalam menghadapi tantangan-tantangan berat yang menghadang di depan sana ...

Hendy S. Yudhiyanto (Media Center Ditjen Perbendaharaan)

Liputan Assesment Calon Pegawai KPPN Percontohan Tahap V  Untuk KPPN Jakarta III
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Pada tahun 2011 Dirjen Perbendaharaan menetapkan lima Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai KPPN Percontohan. KPPN tersebut yaitu KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta V, KPPN Tanjung Pinang, KPPN Majumu dan KPPN Manokwari. Assessment center merupakan suatu aspek yang harus ditegakan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam hal peningkatan sumberdaya manusia. Mekanisme assessment center  diharapkan dapat menghasilkan kesesuaian antara jabatan yang diemban dengan kemampuan pegawai.

Kegiatan assessment center calon pegawai KPPN Percontohan tahap V dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mengukur standar kompetensi jabatan pegawai,  dan diharapkan pegawai yang mengikuti assessment center dapat memenuhi Job Person Match (JPM) yang dipersyaratkan oleh Kementerian Keuangan yaitu minimal 72%. Oleh karena itu dalam masa yang akan datang merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pegawai untuk dapat memenuhi JPM yang dipersyaratkan.

Kasubbag AKKP, Muhammad Arif mewakili Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian, dalam laporannya menyampaikan bahwa  pada tanggal 16-17 Juli 2011 dan 23- 24 Juli 2011 Setditjen Perbendaharaan telah melaksanakan pembekalan assessment center kepada lima calon KPPN Percontohan. Merupakan suatu hal yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya dimana pegawai pada KPPN calon KPPN Percontohan medapatkan pembekalan sebelum mengikuti assessment center. Pembekalan merupakan suatu modal dasar yang sangat besar bagi pegawai KPPN dalam menempuh assessment center yang sesungguhnya.

Kegiatan assessment center akan diikuti oleh 218 pegawai yang tersebar pada lima KPPN calon KPPN Percontohan. Materi yang diujikan antara lain soft competency dan hard competency yang mencakup pengetahuan  Perbendaharaan Negara dan pengetahuan Teknologi Informasi. Materi hard competency pada dasarnya adalah cerminan pekerjaan sehari-hari, oleh sebab itu diharapkan materi tes tidak menyulitkan para pegawai.

Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta sebagai Plh. Kepala Kanwil Ditjen Perbendahareaan Provinsi DKI Jakarta Suprapti dalam pidato pembukaannya mengharapkan &ldquoSemua pegawai KPPN Jakarta III agar dapat menunjukan kemampuannya semaksimal mungkin&rdquo.

Hasil dari assessment center bukan hanya lulus dan tidak lulus semata-mata namun untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan sudah sangat tinggi dengan assessment center diharapkankemampuan setiap pegawai yang melakukan pelayanan kepada masyarakat dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya.

Oleh : Bintang Prasetyo Jati &ndash Setditjen Perbendaharaan

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Suasana di halaman depan Rumah Tahanan (Rutan) Salemba terlihat berbeda dari biasanya. Beberapa pegawai Ditjen Perbendaharaan tampak berkerumun, menanti keluarnya dua orang rekannya yang sebulan belakangan ini ditahan di sana. Mereka berubah status menjadi tahanan kota sejak Jumat (29/7). Dua orang pegawai Ditjen Perbendaharaan itu adalah Agus Imam Subegjo dan Erfan Suhartanto. Mereka tengah menanti jadwal persidangan atas kasus hukum yang membelitnya. Sebelum di Salemba, mereka sempat menghuni sel rutan Polda Metro Jaya selama 120 hari, jangka waktu maksimal yang dimiliki oleh pihak kepolisian untuk keperluan penyidikan. Sebulan di rutan Salemba, kejaksaan akhirnya berhasil menyatakan bahwa berkas kasusnya telah lengkap untuk dibawa ke persidangan (P-21).

Perasaan bahagia dan haru berbaur menjadi satu tatkala siang hari itu Agus dan Erfan dibawa keluar petugas rutan. Beberapa orang penjemput bahkan tak tahan untuk tidak mengeluarkan air mata. Tak terkecuali kedua terdakwa kasus &ldquoSurat Perintah Membayar (SPM) fiktif&rdquo yang telah merugikan keuangan negara hampir Rp9 miliar itu. Keduanya berkali-kali menyeka matanya yang sembab.

Suasana itu menandai dimulainya episode baru bagi kasus hukum yang selama sekian lama menyita perhatian warga Ditjen Perbendaharaan. Kasusnya sendiri terjadi pada bulan November 2008 ketika satu dari dua SPM milik sebuah satker Departemen Pekerjaan Umum yang diajukan kepada KPPN Jakarta II ternyata fiktif. Agus dan Erfan yang pada saat itu bertugas sebagai pelaksana dan kepala Seksi Perbendaharaan. Mereka pegawai yang memeriksa dan mengesahkan pencairan dananya.

Sejak saat itulah kisah tersebut dianggap oleh jajaran Ditjen Perbendaharaan penuh kontroversi. Oleh pihak kepolisian pada awal tahun 2010 mereka resmi diperiksa sebagai saksi, sebelum akhirnya dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan pada akhir Februari 2011.  Banyak pihak mengungkapkan bahwa proses hukum yang harus dijalani oleh Agus dan Erfan merupakan sesuatu hal yang tidak adil, yang semestinya tidak ditimpakan kepada pegawai yang bekerja semata-mata berdasarkan pada Standard Oprerating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan.

Bahkan Siswo Sujanto, mantan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan yang juga salah seorang founding father paket undang-undang bidang keuangan negara, mengungkapkan bahwa mustahil SPM fiktif bisa diproses menembus sistem aplikasi yang dipunyai oleh KPPN. Arsip data komputer SPM, katanya, harus mengandung kunci-kunci berupa inskripsi yang sesuai agar bisa diproses lebih lanjut oleh KPPN. Inskripsi itu hanya dapat diperoleh dari sistem aplikasi SPM yang dimiliki oleh satker. Artinya, tak ada peluang bagi SPM palsu atau fiktif untuk dicairkan dananya. Dengan kata lain, sesungguhnya SPM yang menjadi sumber masalah dalam kasus Agus dan Erfan tidaklah palsu atau fiktif!

Meski demikian, argumen apa pun ternyata tidak mengubah sudut pandang kepolisian dan kejaksaan dalam memandang kasus ini. Kedua institusi ini tetap pada pendiriannya untuk menyatakan bahwa Agus dan Erfan bersalah karena telah melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian negara. Sebuah pemahaman yang membuka peluang untuk terus dipertanyakan, diuji, dan dilawan dengan dalil yang sederhana, misalnya, bagaimana bisa dikatakan melakukan &lsquokelalaian&rsquo jikalau tidak ada satu pun aturan dalam SOP yang dilanggar. Premis dalam aras administrasi itulah yang getol disuarakan oleh banyak pihak yang cukup lama mencermati kasus ini.

Apa pun ceritanya, Agus dan Erfan telah menjalani masa lima bulan sebagai pesakitan sebelum mendapatkan status sebagai tahanan kota pada Jumat kemarin. Mereka masih akan mengikuti serangkaian proses persidangan untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak bersalah. Beberapa saat selepas keluar dari rutan Salemba, Agus, yang jabatan terakhirnya adalah kepala KPPN Tahuna, dengan sedikit berkelakar mengatakan bahwa dirinya adalah salah satu dari sedikit orang yang diberi &lsquokemewahan&rsquo dalam hidupnya. &ldquoSaya adalah salah seorang yang beruntung karena dikasih kesempatan untuk merasakan pengalaman di dalam penjara. Tak banyak orang yang seberuntung saya. Makanya, saya merasakan hidup saya ini sangat mewah,&rdquo katanya. Tak ada kegusaran sedikit pun dalam kata-katanya.

&ldquoSaya juga memaknai pengalaman saya ini sebagai bentuk ujian dari Allah. Saya yakin, ini akan menjadi awal yang baik bagi hidup saya di masa yang akan datang,&rdquo lanjutnya berharap.

Lain halnya dengan Agus, Erfan, yang masih berstatus sebagai pegawai KPPN Jakarta II, kelihatan sedikit &lsquosyok&rsquo saat mengawali menapak &lsquodunia lain&rsquo di luar penjara. Sambil berjalan keluar halaman rutan Salemba, ia mengaku sempat bingung ketika dilihatnya banyak sekali orang, suasana mana yang tak pernah ia temukan di dalam penjara. Dengan agak bercanda dia berujar, &ldquoSaya sebetulnya sedih, di sini (rutan Salemba --red.) kami sudah mulai akrab satu sama lain. Sayang, di sini cuma sebentar.&rdquo

Namun ketika ditanya apakah ingin kembali masuk ke dalam rutan, ia menjawab singkat, &rdquoTidak, terima kasih!&rdquo

Keluarnya Agus dan Erfan dari rutan Salemba bukanlah satu-satunya momen yang membahagiakan segenap jajaran pegawai Ditjen Perbendaharaan pada Jumat itu. Tepat pada tanggal itu, empat tahun yang lalu, Ditjen Perbendaharaan mulai menahbiskan sebuah etos pelayanan baru yang menjanjikan berlangsung dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan tanpa biaya. Hari itu delapan belas KPPN Percontohan mulai beroperasi sebagai tonggak pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ditjen Perbendaharaan.

Dalam sambutannya pada sebuah acara peringatan Empat Tahun Reformasi yang sederhana, kepala KPPN Jakarta II Ismet Saputra mengatakan bahwa apa pun suka dan duka yang kita alami selama melaksanakan reformasi tak akan menyurutkan langkah untuk terus maju ke depan. Ismet juga mengajak seluruh pegawai KPPN Jakarta II untuk mendoakan rekan mereka, Agus dan Erfan, agar diberi kemudahan di dalam menjalani proses hukum. &ldquoReformasi Birokrasi adalah amanah yang akan terus kita jalankan apa pun rintangan yang menghadang. Untuk kedua rekan kita, Agus dan Erfan, marilah kita doakan agar keduanya bisa segera bebas dan kembali mengabdi bersama-sama,&rdquo tegasnya. Suasana haru sontak berpendar pada siang hari itu.

Hendy S. Yudhiyanto dan Novri H. S. Tanjung (Media Center Ditjen Perbendaharaan)

Liputan Pengarahan Dirjen Perbendaharaan pada Training Duta SPAN Unit di Makassar
Makassar, perbendaharaan.go.id.- Memberikan pengarahan di depan peserta Training Duta SPAN Unit di Makassar pada Rabu malam, 3 Agustus 2011, Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto menekankan urgensinya seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan untuk menjalankan Nilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan. Bahkan secara khusus, Dirjen Perbenbendaharaan berpesan kepada kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dan sebelas kepala KPPN di wilayahnya untuk menginternalisasikannya kepada segenap pegawai pada unit kerjanya. &ldquoSeluruh pegawai harus memahami dan menjalankan Nilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan, tanpa kecuali,&rdquo pesannya.

Dalam paparannya Dirjen Perbendaharaan secara gamblang menjelaskan adanya lima nilai dan sepuluh perilaku utama yang menjadi karakter dan ciri khas pegawai Kementerian Keuangan,khususnya Ditjen Perbendaharaan. Lima nilai tersebut antara lain: integritas, profesionalisme, sinergi,pelayanan, dan kesempurnaan. Sedangkan sepuluh perilaku utama itu yakni: satu, bersikap jujur, tulus,dan dapat dipercaya dua, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela tiga, mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas empat, bekerja dengan hati lima, memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati enam, menemukan dan melaksanakan solusi terbaik tujuh, melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan delapan, bersikap proaktif dan cepat tanggap sembilan, melakukan perbaikan terus-menerus dan sepuluh, mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Pardiharto beranalogi betapa semangat para Duta SPAN Unit mestilah sama dengan semangat Angkatan 45 yang mendirikan Indonesia 66 tahun lampau. &ldquoSebagai pejuang perubahan, Anda semua (para Duta SPAN Unit- red.) harus mempunyai semangat yang tinggi untuk membangun negeri ini seperti semangat yang dimiliki oleh para pejuang Angkatan 45 yang ditunjukkan 66 tahun lalu. Apalagi waktunya bersamaan, yaitu pada bulan Ramadhan dan Agustus,&rdquo tandasnya memberikan semangat kepada para Duta SPAN Unit yang hadir sebagai peserta training.

Selain dihadiri oleh peserta training, yaitu 62 Duta SPAN Unit dari wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan,Maluku, Maluku Utara, dan Papua, pengarahan Dirjen Perbendaharaan itu juga dihadiri oleh Direktur Sistem Perbendaharaan, kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan,seluruh kepala KPPN di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat eselon III dan IV SekretariatDitjen Perbendaharaan dan Direktorat Transformasi Perbendaharaan, serta pejabat eselon III dan IV pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Duta SPAN Unit sediri merupakan pegawai yang telah lulus seleksi, yang dianggap memiliki kemampuan yang memadai untuk mensosialisasikan SPAN kepada seluruh pegawai di unit kerjanya masing-masing (baik pada Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, dan Pusintek).

Training Duta SPAN Unit diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman tentang SPAN dalam kerangka transformasi pengelolaan keuangan negara. Para peserta training diharapkan akan mampu mengelola perubahan dan berkomunikasi demi mencairkan resistensi yang timbul. Di samping Makassar, kegiatan serupa dilaksanakan secara paralel di tiga kota lainnya, yakni Medan, Yogyakarta,dan Denpasar.

oleh : Hendy S. Yudhiyanto (Media Center Ditjen Perbendaharaan)

Denpasar, perbendaharaan.go.id - &ldquoPenyuluh Perbendaharaan adalah andalan kita untuk  memberikan penyuluhan kepada  satker kementerian/ lembaga sebagai bagian dari transformasi kelembagaan di tubuh Ditjen Perbendaharaan...&rdquo demikian pesan Direktur Sistem Perbendaharaan, Abdul Rahman Ritonga dalam Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan mengenai Penyuluh Perbendaharaan, Kamis (21/7), di Aula GKN Denpasar Bali.

Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali yang saat itu menjabat sebagai Plh.Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Gede Wisna turut pula memberikan sambutan. Gede Wisna menyambut baik hadirnya Penyuluh Perbendaharaan dan menyatakan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali siap menjadi Kanwil yang terdepan dalam melaksanakan penyuluhan perbendaharaan.

Acara yang diawali dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Kasubdit Pengembangan Profesi Direktorat Sistem Perbendaharaan ini, merupakan sosialisasi atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-6 tahun 2011 tentang Penyuluh Perbendaharaan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-29 Tahun 2011  tentang Pedoman Penyuluhan Perbendaharaan Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Satuan Kerja kementerian negara/ lembaga (K/L). Dengan dimeriahkan oleh persembahan seni tari-tarian khas pulau dewata bersama iringan Sekhe Gong Arta Kencana yang berawakkan para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, acara sosialisasi berlangsung lancar, padat informasi namun tetap segar dan bersemangat.

Dalam kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh 30 pejabat eselon III dari 30 Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia, dan 23 orang pejabat/pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali ini terungkap tekad bersama seluruh jajaran di Kanwil DJPBN untuk membumikan peran Ditjen Perbendaharaan sebagai guru bagi satker K/L agar pengelolaan keuangan negara kian baik dilaksanakan di seluruh satker K/L.

Sosialisasi menghadirkan narasumber  Kasubdit Pengembangan Profesi Direktorat Sistem Perbendaharaan, Fahma Sari Fatma dan Kasubdit Bimbingan Akuntansi Instansi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Agung Purbohadi.  Bertindak selaku moderator dalam acara tersebut Kabag Organisasi Tata Laksana (OTL) Setditjen, Didyk Choiroel.  

Dalam kesempatan tersebut para narasumber dengan tuntas membedah semua permasalahan terkait SDM Penyuluh Perbendaharaan yang harus memiliki kompetensi terstandar melalui sertifikasi. Dibahas juga bagaimana pedoman pelaksanaan penyuluhan perbendaharaan yang harus  terukur dengan adanya indikator hasil penyuluhan dan berjalan terintegrasi sebagai satu kesatuan Tim Penyuluh Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Keterintegrasian kegiatan penyuluhan di Kanwil ini tercermin dengan adanya penyelarasan dengan aturan terkait yaitu Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.10/2011 tentang Bimbingan

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga

Tingkat Wilayah. Keintegrasian melalui harmonisasi ketiga peraturan tersebut yang digawangi oleh Bagian OTL Setditjen Perbendaharaan dan Subdit Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan Direktorat Sistem Perbendaharaan ini diharapkan mampu meningkatkan performa dan ketajaman Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Penyuluh Perbendaharaan dibentuk sesungguhnya untuk mengemban nilai strategis sebagai  wakil Ditjen Perbendaharaan yang berkompeten menyampaikan informasi dan  menjelaskan aturan-aturan di bidang perbendaharaan dan tatacara pelaksanaannya kepada satuan kerja kementerian negara/lembaga. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa hingga saat ini masih banyak kelemahan dalam pelaksanaan anggaran kita yang antara lain ditunjukkan bahwa konsentrasi realisasi DIPA masih  bertumpu pada akhir triwulan  setiap tahun anggaran. Kita juga menghadapi permasalahan di satker seperti kesalahan dalam penerbitan SPM, kesalahan atau keterlambatan dalam pembukuan laporan keuangan maupun rekonsiliasinya, akurasi perencanaan kas yang rendah, dan permasalahan lainnya dalam pengelolaan keuangan di satker Kementerian Negara/Lembaga. Hal ini sangat berpengaruh dalam tingkat ketepatan penyerapan anggaran dan kualitas LKPP pada Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Ditjen Perbendaharaan.  Dengan adanya  penyuluh perbendaharaan  yang berkualitas dari Ditjen Perbendaharaan, diharapkan pola penyerapan  DIPA dan aneka permasalahan lainnya tersebut dapat  diperbaiki sehingga mencapai hasil sesuai target yang telah ditetapkan.

Oleh: Kontributor DSP

Liputan Pembekalan Persiapan Pembentukan KPPN Percontohan Tahap V di Mamuju, Sulawesi Barat
Mamuju, perbendaharaan.go.id - Saat itu, Jumat, 15 Juli 2011, jarum jam di tangan saya menunjukkan pukul 10.55 WIB atau 11.55 WITA, waktu setempat.  Rombongan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya sampai juga di Bandara Tampapadang, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Selepas turun dari pesawat Lion Air yang bertipe ATR 72 seri 500 berkapasitas 72 tempat duduk  itu, dari kejauhan kami disambut oleh lambang provinsi yang terlihat sakral. Di tengahnya terdapat ilustrasi perahu sande, perahu khas suku Mandar, penduduk asli dan mayoritas di Sulbar. Perahu tergambar mengarah ke depan dengan layar membuka ke kanan, seperti mengisyaratkan bahwa Sulbar selalu ingin maju menuju arah yang benar. Di bagian atas tertancap doe pakka (trisula), bak melambangkan kepribadian orang Mandar yang berani, jujur, dan adil. Di bagian bawah tertera ungkapan Mandar &ldquomellete diatonganan&rdquo, yang berarti &ldquoberjalan di atas kebenaran&rdquo atau &ldquomeniti amanah&rdquo. Sungguh, spirit perubahan itu telah kami rasakan bahkan ketika pertama kali kaki kami menjejak di sana.

Semangat itulah yang kemudian kental mewarnai pelaksanaan Pembekalan Persiapan Pembentukan KPPN Percontohan Tahap V. Diikuti oleh 26 dari 29 pegawai KPPN Mamuju, kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 16 s.d. 17 Juli, itu terkesan penuh dengan nuansa atensi dan antusiasme. Para peserta mengikuti mata acara demi mata acara dengan tekun dan sungguh-sungguh. Hal itu terbukti dengan berjalannya proses pembekalan dengan cukup interaktif. Materi kepegawaian yang disampaikan oleh Muhammad Arif, sesi kelembagaan yang dipandu oleh Syafriadi, dan persiapan assessment oleh instruktur dari ARA Indonesia tak dilewatkan oleh peserta tanpa mengemukakan pertanyaan dan tanggapan. Jadinya, pembekalan tersebut terselenggara dengan lumayan dinamis.

Sebelumnya, dalam acara pembukaan Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Ludiro menyampaikan keinginannya agar para peserta bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembekalan. &ldquoSaya berharap seluruh peserta berhasil dalam assessment nanti. Tidak ada alasan bagi siapa pun pegawai Ditjen Perbendaharaan untuk tidak ingin berhasil dalam assessment dengan harapan tidak dimutasi. Siapa yang menjamin kalau tidak lolos assessment tidak akan dimutasi,&rdquo ujarnya dengan nada retoris.

Kabag Administrasi Kepegawaian melanjutkan, bahwa capaian ideal dalam proses assessment tersebut bukanlah lulus atau tidak lulus, melainkan cocok atau tidak cocok  assessee pada suatu pekerjaan.  Assessment merupakan penggabungan dari berbagai unsur penilaian untuk memetakan kompetensi assessee, baik soft maupun hard competency sehingga assessee. Hasil assessment dapat memberikan gambaran mengenai pemetaan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kinerjanya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Pardiharto berusaha memberikan motivasi kepada para peserta. Beliau juga menyampaikan apresiasi atas tingginya komitmen dan kinerja yang telah ditunjukkan oleh para pegawai KPPN Mamuju. &ldquoSaya sangat bangga kepada Anda semua,&rdquo katanya. &ldquoMeski kondisi fasilitas dan gedung kantor sangat minim, jauh tertinggal dibanding dengan kantor lain, Anda semua telah memberikan pelayanan yang optimal kepada para mitra kerja. Dedikasi Anda semua sangat tinggi dalam mengemban tugas. Saya yakin, setelah nanti menjadi percontohan, KPPN Mamuju akan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan,&rdquo lanjutnya disambut dengan tepuk tangan yang membahana dari semua yang hadir.

Tak ketinggalan, dalam kesempatan lain, Kepala KPPN Mamuju Yosie Tandapai mengajak kepada para pegawaianya untuk selalu bekerja dengan baik meski dengan fasilitas dinas yang serba terbatas. &ldquoSaya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari rekan-rekan selama ini. Walaupun dengan penuh keterbatasan rekan-rekan telah bekerja dengan sebaik mungkin. Kita harus bersungguh-sungguh mengikuti assessment Agustus mendatang. Saya yakin, ke depan kita akan bekerja dengan lebih baik lagi.&rdquo Demikian pesannya ketika memberikan sambutan penutupan.

Pembekalan Persiapan Pembentukan KPPN Percontohan sendiri diselenggarakan agar pegawai dapat memahami materi yang akan diujikan dalam assessment calon pegawai KPPN Percontohan sehingga potensi kelulusannya dapat dioptimalkan. Di samping itu, para pegawai diharapkan dapat memahami substansi pembentukan KPPN Percontohan tahap V, seperti proses bisnis dan  standar pelayanan, sehingga dapat mempersiapkan diri menyongsong pelaksanaan KPPN Percontohan Tahap V pada bulan Oktober 2011.

Pembentukan KPPN Percontohan di Mamuju dilakukan seiring dengan semakin eksisnya Provinsi Sulbar yang beribukota di Mamuju. Seperti diketahui, Sulbar adalah daerah tingkat I baru hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan seperti diatur dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Di samping KPPN Mamuju, KPPN lain yang disiapkan untuk menjadi KPPN Percontohan yang baru adalah KPPN Manokwari, KPPN Tanjung Pinang, KPPN Jakarta III, dan KPPN Jakarta V.

Hendy S. Yudhiyanto (Media Center Ditjen Perbendaharaan), Rizki Wahyuni, Ridha Fithri Fathonah (KPPN Mamuju)