Liputan Roadshow Direktur Jenderal Perbendaharaan di Palangka Raya dan Banjarmasin
Palangkaraya, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoAda dua hal yang perlu menjadi perhatian kita, terutama para pimpinan KPPN dan Kanwil pada tahun ini,&rdquo jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto dalam lawatan kerjanya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hari Jumat pagi (15/4).

Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja

&ldquoPertama, pada tahun anggaran 2011, pertama kalinya kita menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Penerapannya mempunyai implikasi yang luar biasa di organisasi kita terutama pada proses bisnisnya,&rdquo urai Agus memulai penjelasannya. &ldquoKalau dulu sistem penganggaran berbasis pada input, akuntabilitas cukup kalau sudah kita belanjakan uangnya, tunjukkan kuitansinya, kemudian buatkan laporannya. Selesai,&rdquo lanjut beliau. &ldquoTetapi sekarang (sesuai dengan Anggaran Berbasis Kinerja, red), pertanggungjawaban atau akuntabilitas kita sebagai pengguna anggaran tidak berhenti pada spending atau belanja melainkan pada output atau kinerja yang dihasilkan, harus sejalan dengan anggaran yang dimiliki.&rdquo

Agus Suprijanto melalui penjelasannya tersebut di hadapan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Tengah, Joko Wihantoro para Kepala KPPN dan para pegawai lingkup Kanwil DJPBN Prov. Kalteng, memaklumi kesulitan seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Keuangan dalam menyesuaikan pola pengAnggaran Berbasis Kinerja (ABK) tersebut. Akan tetapi beliau tetap meminta jajarannya untuk bekerja semaksimal mungkin untuk menyukseskannya. &ldquoPelaksanaan ABK ini harus kita dukung habis-habisan dan jangan sampai mengalami kendala sehingga di akhir tahun nanti (akan, red) banyak persoalan terkait dengan laporan keuangan kita.&rdquo

Dirjen PBN yang baru dilantik beberapa bulan yang lalu tersebut langsung meminta para pegawai di KPPN dan Kanwil khususnya Seksi Vera dan Aklap untuk menaruh perhatian yang khusus terhadap sistem pelaporan keuangan untuk menghadapi perubahan sistem penganggaran dimaksud. &ldquoTetapi teman-teman di Front Office (diharapkan, red) supaya lebih tajam untuk menilai. Walaupun tanggung jawab otorisator sudah berpindah ke Kementerian Lembaga, tetapi monitoring capaian output perlu kita tetap lakukan,&rdquo pinta beliau lebih detil.

Reward and Punishment

Agus Suprijanto yang dalam setiap kesempatan pengarahannya sering menggunakan pendekatan dari sudut ekonomi makro tersebut, mengatakan hal kedua yang patut menjadi perhatian jajarannya di Ditjen Perbendaharaan, yaitu penerapan reward and punishment untuk meningkatkan persentase penyerapan anggaran. Beliau mengulas rendahnya tingkat penyerapan anggaran pemerintah tahun 2004-2009 yaitu sebesar 90-95%. Hal ini, menurut beliau, diperparah dengan adanya kelambatan dan penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun anggaran berjalan.

&ldquoOleh karena itu dicanangkan pola reward and punishment ini, untuk memacu Kementerian dan Lembaga serta kita semua mempercepat proses penyerapan anggaran, karena anggaran yang terserap lebih awal itu kontribusinya terhadap perekonomian akan sangat besar,&rdquo ulas beliau menjelaskan substansi di belakang kebijakan tersebut. Menurutnya, &ldquoKontribusi utama pada pertumbuhan ekonomi selain konsumsi , investasi , export-import, adalah government spending yang sangat diandalkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tidak pada angkanya, tetapi pada kebijakan-kebijakan yang akan lahir dari pelaksanaan anggaran ini. Maka apabila proses penyerapan anggaran itu lambat maka kontribusinya terhadap ekonomi akan lambat,&rdquo lanjut beliau menjelaskan.

Melihat urgensi penyerapan anggaran yang berakhir pada penerapan reward and punishment tersebut,  Agus Suprijanto meminta jajarannya di KPPN dan Kanwil untuk bersikap proaktif dan menunjukkan sikap membantu K/L dan satker dalam mengingatkan dan memperingati mengenai capaian penyerapan anggaran mereka dalam bentuk tayangan progress penyerapan anggaran pada LCD TV yang terdapat pada ruang layanan masing-masing. &ldquoDari situ, mereka bisa diingatkan. Bagi mereka yang lambat dapat diberikan sinyal merah, atau yang mendekati lambat kasih sinyal kuning, tapi yang bagus kasih warna hijau atau biru. Proses menjadi adil karena ada peringatan dari kita,&rdquo jelas beliau lebih lanjut.

&ldquoKalau sudah diperingati tapi tidak ada progres, ya apa boleh buat tahun depan anggarannya kita potong. Dan hasil pemotongan akan dialokasikan pada K/L atau satker yang bisa lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program2nya,&rdquo kata beliau sambil memberikan peringatan.

Perjalanan Nostalgia

Mengikuti kunjungan dinas yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto pada akhir minggu lalu (15-16/4) tidak ubahnya melihat perjalanan napak tilas seorang manusia yang menghargai masa lalunya di tengah pencapaian karir tertinggi yang dirasakannya saat ini. Sekitar 14 tahun lalu, sepulang dari menyelesaikan pendidikan S3-nya, Agus Suprijanto menjabat sebagai Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama kurang lebih enam bulan sebelum akhirnya kembali ke Jakarta.

Disambut dan didampingi langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Joko Wihantoro beserta jajarannya Agus Suprijanto mengunjungi bekas kantor yang pernah dipimpinnya dan rumah dinas Jl. Baban yang pernah ditempatinya sebelum mengunjungi KPPN dan Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah.

&ldquoPalangkaraya telah menorehkan kenangan yang mengesankan bagi saya dan keluarga. Saat itu saya  membawa isteri dan dua orang anak,&rdquo kenang Dirjen Perbendaharaan mengawali sambutan pengarahannya di ruang aula Kanwil. Kota yang sempat menjadi tempat persinggahan karirnya tersebut, menurut beliau masih sama cantik, apik, tertata rapi dan asri dengan kenangan yang dimilikinya selama ini. Akan saja pertumbuhan kotanya tidak terlalu pesat bahkan terkesan agak lambat, tidak seperti saat pencanangan program lahan sejuta hektar yang diterapkan pemerintah.

Acara pengarahan yang didahului dengan sambutan Joko Wihantoro tersebut, sempat ramai dengan riuh rendah tanggapan para pegawai menanggapi seloroh beliau. Menurutnya ada kesamaan yang berhubungan dengan kota Palangkaraya sebagai tempat pencetak pejabat-pejabat tinggi Ditjen Perbendaharaan. &ldquoDirektur Jenderal Perbendaharaan adalah mantan (pegawai, red)Palangkaraya, Plt. Sekretaris DJPBN yang merangkap sebagai Direktur PKN juga mantan Palangkaraya, Kakanwilnya juga mantan Palangkaraya,&rdquo jelasnya disambut tepuk tangan para peserta.

Hadir dalam pengarahan tersebut menyertai sebagai rombongan Kantor Pusat adalah Kepala Bagian OTL, Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum. (MC/TWP)

Oleh: Tonny W. Poernomo &ndash Media Center DJPBN

Liputan Motivational Achievement KPPN Percontohan Tahap I

Bogor, perbendaharaan.go.id &ndash Sejenak keluar dari rutinitasnya, para pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarata, mengikuti kegiatan Motivational Achievement KPPN Percontohan Tahap I, Sabtu (9/4), di Cikererteg, Bogor. Teriakan semangat berkali-kali dikeluarkan para peserta selama rangkaian acara, yang terdiri dari sesi games dan sesi motivasional.

Kegiatan tersebut digagas Bagian Pengembangan Pegawai guna memelihara motivasi pegawai KPPN Percontohan dalam memberikan kinerja pelayanan yang baik bagi publik. Selain itu, kegiatan itu juga sebagai imbangan tuntutan tugas dan beban kerja yang relatif tinggi. Imbangan ini lebih mengarah pada aspek motivasi, dalam meredam akumulasi beban tugas agar tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja.

Pemberian dorongan motivasi dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi interaksional, aktifitas kelompok (low impact outbound), dengan fokus pada cara pandang dan pola pikir peserta, menyangkut aspek kognitif dan emosi.

Menurut Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan soft skill para pegawai. Sehingga, perpaduan hard skill dan soft skill dapat membentuk kompetensi pegawai secara optimal.

Pada sesi permainan alam terbuka (low impact outbond) secara berkelompok, difasilitasi oleh para trainer internal Bagian Pengembangan Pegawai. Jenis permainan yang dilakukan adalah team building. Para peserta tampak begitu menikmati setiap permaian yang dipandu oleh para trainer. Gelak tawa peserta acap kali terlihat pada setiap permainan.

Pada malam hari, sesi ceramah motivasi difasilitasi oleh motivator sekaligus praktisi NLP Bina Harkat Indonesia, Andri Andriansyah. Ceramah motivasi mencakup cara pandang dan pola pikir &ldquosehat&rdquo secara psikologis, sikap bersyukur dan memaknai hidup secara positif, menyingkirkan penghalang serta memahami potensi dan keunggulan diri, serta komitmen pengembangan diri.

Keesokan harinya, peserta mendapat ceramah manajerial dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan Siregar. Ceramah manajerial membahas isu penajaman fungsi treasury dalam era transformasi kelembagaan, serta pemantapan dan penguatan peran KPPN Percontohan dalam keberlangsungan dan kelanjutan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan Motivational Achievement KPPN Percontohan Tahap I ini merupakan pilot project. Tahap selanjutnyapegawai KPPN Percontohan di seluruh Jawa, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan akan mengikuti kegiatan ini. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Bagian Pengembangan Pegawai dalam mensinergikan program pemberdayaan SDM madya di daerah dengan wadah pendaerahan program diklat.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Roadshow Direktur Jenderal Perbendaharaan di Semarang, Purwodadi, Klaten dan Yogyakarta
Semarang, perbendaharaan.go.id &ndash Demikian seruan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto dalam pengarahannya dihadapan para pegawai lingkup Kanwil DJPBN Prov. Jawa Tengah, Kamis malam (7/4). &ldquoPelayanan publik memang nomor satu, tapi prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga,&rdquo tambah beliau menanggapi kasus SPM aspal (asli tapi palsu, red) yang telah terjadi di KPPN Jakarta II pada tahun 2008.

Agus Suprijanto terlihat berusaha memahami dan mendalami tekanan pekerjaan yang dirasakan para pegawai  di KPPN dengan mengatakan, &ldquoBelajar dari pengalaman rekan-rekan kita yang berurusan dengan hukum karena kelalaian, maka tidak apa-apa dimarahin karena sedikit lambat, tidak apa-apa kalau customer kita protes karena kita lambat asal kita jangan sampai salah bayar. Tapi jangan terlalu hati-hati sehingga pelayanan publik kita menjadi lambat. Dua hal tersebut harus seimbang!&rdquo

Ucapan Agus tersebut mengawali roadshow yang baru pertama kali dilakukannya setelah menduduki jabatan sebagai pimpinan tertinggi di Ditjen Perbendaharaan. Perjalanan yang dimulai tanggal 7 April 2011 dari kota Semarang dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara DJPBN Semarang I dan II, dilanjutkan dengan acara tatap muka dengan para pejabat dan pelaksana di lingkungan Kanwil DJPBN Provinsi  Jawa Tengah. Pada acara tersebut, hadir juga Kepala Kanwil DJPBN Prov Jawa Tengah, Minto Widodo dan Kepala Kanwil DJPBN Prov Daerah Istimewa Yogyakarta, Rudi Widodo dan seluruh Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Prov. Jawa Tengah.

Selain menanggapi kejadian yang terjadi di KPPN II, Dirjen Perbendaharaan menyatakan kekagumannya atas perubahan-perubahan yang terjadi secara keseluruhan di KPPN dengan mengenang masa kerja beliau ketika bekerja sebagai petugas loket penerima SPM dan SPMU di Kantor Kas Negara, &ldquoSaya melihat perubahan yang sangat mendasar dan konseptual. Kalau dulu pelayanan dari satu meja ke meja yang berikutnya  dengan urutan sesuai dengan level, mulai dari pelaksana, Kasatpel, Kasubsi, sampai ke Kasi dan Kepala Kantor, urut!&rdquo Beliau pun menambahkan, &ldquoKalau ada masyarakat yang berurusan dengan KKN akan berurusan dengan setiap meja. Bahkan tiap-tiap meja ada tarifnya dulu!&rdquo Riuh rendah suara peserta pengarahan menanggapi ucapan beliau.

&ldquoBapak dan ibu yang seumuran saya pasti pernah merasakan masa-masa jahiliyah tersebut. Sekarang luar biasa sekali. Konsepnya sudah berubah. Ada front office. Pertemuan secara fisik  antara customer dengan kita dibatasi sekali. Birokrasi dari satu meja ke meja lainnya sudah tidak ada lagi, langsung dilayani didalam satu FO. Sebuah konsep pelayanan kantor modern hasil reformasi birokrasi,&rdquo lanjut Dirjen Perbendaharaan mengomentari perkembangan yang terjadi di tubuh unit eselon I yang dipimpinnya tersebut.

Agus kemudian berbagi cerita kesuksesan lainnya yang diterima oleh Ditjen Perbendaharaan yang dapat dikatakan menjadi bukti perubahan buah reformasi birokrasi yang tidak hanya dirasakan oleh para pegawai tetapi juga masyarakat yang memimpikan memiliki pelayanan publik yang baik. &ldquoDari survei kepuasan publik yang diselenggarakan oleh UI dan IPB, Ditjen Perbendaharaan selalu menempati posisi terbaik!&rdquo Beliau melanjutkan, &ldquoHal ini merupakan hasil buah kerja keras bapak-ibu sekalian sejak empat tahun perubahan pelayanan. Publik pun sekarang bisa merasakan perubahannya!&rdquo

Akan tetapi, Dirjen yang sebelumnya sempat menjadi Staf Ahli di Kementerian Keuangan dan memimpin Badan Kebijakan Fiskal ini meminta para pegawai untuk tidak muda berpuas  hati. &ldquoApa yang kita raih, menimbulkan rasa puas. Saya minta jangan terlalu puas diri. Meraih prestasi itu berat, mempertahankan lebih berat. Pertahankan yang sudah dicapai, kembangkan ide-ide baru untuk semakin lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.&rdquo

Lebih jauh dalam hal pelaksanaan tugas, Agus meminta para pegawai terutama di Kanwil dan KPPN untuk lebih memperhatikan mengenai penyerapan anggaran. Beliau mengingatkan agar Kanwil dan KPPN lebih proaktif dalam memberikan informasi dan peringatan kepada para satker yang terdapat dalam lingkup kerjanya bahwa pada tahun ini sudah dilakukan penilaian pemberian reward dan punishment kepada mereka berdasarkan data penyerapan anggaran yang didapatkan Kantor Pusat dari KPPN dan Kanwil DJPBN. &ldquoDalam menyampaikan data, kalau bisa selengkap dan se-current mungkin karena KPPN yang menyampaikan laporan kas posisi untuk kemudian di-collect Dit. PKN untuk dijadikan acuan dalam menentukan daya serap kementerian lembaga,&rdquo ujar beliau menjelaskan.

&ldquoKurangnya pemahaman Kementerian dan Lembaga, membutukan warning dan pemberitahuan melalui mekanisme monitoring. Staf dan pejabat buat buku monitoring masing-masing untuk satker yang ada di kewenangannya. Saya sangat mengharapkan adanya partisipasi untuk melakukan monitor belanja modal, dansos dan sebagainya agar penyerapannya menjadi lebih tinggi,&rdquo tambah Dirjen yang pada kunjungan ke daerah ini didampingi oleh Kabag Umum, Syaefuddin Kabag Kepegawaian, Ludiro dan Kabag OTL, Didyk Choirul.

Sebelum menutup pengarahannya Agus Suprijanto juga mengingatkan mengenai pentingnya Standard Operating Procedure (SOP). &ldquoHal tersebut sangat penting,&rdquo ujar beliau. &ldquoTuliskan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tuliskan!&rdquo tambah beliau menekankan pentingnya menjalankan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang ada.

&ldquoKadang kita merasa bahwa SOP yang disusun sudah pas dan baik. Teman-teman yang merasa SOP belum meberikan kecepatan pelayanan, tolong dikaji. Kalau sudah memberikan layanan terbaik tepat jalankan, SOP merupakan petunjuk kerja sekaligus menjadi dokumen untuk perlindungan hukum bagi kita semua,&rdquo tegas beliau seakan mengingatkan para peserta pengarahan pada resiko yang mungkin didapatkan selama menjalankan tugas.

Perjalanan dinas melalui darat  atau roadshow ini sudah diterapkan secara rutin oleh Dirjen Perbendaharaan terdahulu, Herry Purnomo. Sebuah kegiatan yang terbilang efektif untuk melihat secara langsung kondisi unit vertikal yang ada di daerah sekaligus dapat memberikan dorongan dan motivasi bagi para pegawai yang dikunjungi. Dalam roadshow kali ini, Agus Suprijanto menyempatkan diri untuk menengok KPPN Purwodadi, KPPN Surakarta, KPPN Klaten, KPPN dan Kanwil DJPBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada setiap kunjungannya, beliau melihat secara langsung kondisi front office, middle office dan back office setiap kantor. Beberapa inovasi yang ada juga tidak lepas dari perhatian beliau.

Tepat pukul 20.00 hari Jum&rsquoat (8/4) beliau menutup perjalanan darat beliau dengan melakukan perjalanan lanjutan ke Denpasar, Bali untuk kembali menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan se-ASEAN (@TWP/Media Center)

Oleh : Tonny W. Poernomo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan pengambilan sumpah PNS
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sebanyak 183 pegawai Ditjen Perbendaharaan lingkup Kantor Pusat, melakukan Sumpah PNS, Kamis (7/4), di Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Jakarta. Pengambilan sumpah dilakukan bagi para pegawai yang belum melakukan sumpah PNS. Hal tersebut merupakan pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Pengambilan sumpah dilakukan oleh Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara. Dari 183 pegawai, sebanyak 173 pegawai bersumpah menurut agama Islam, 7 pegawai menurut agama Kristen, 2 pegawai menurut agama Khatolik, dan seorang pegawai menurut agama Hindu.

Tata Suntara dalam sambutannya mengatakan, &ldquoPengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil ini, janganlah dianggapap sebagai acara yang bersifat seremonial belaka. Namun, sumpah yang baru saja saudara ucapkan mengandung makna yang sangat dalam, karena akan dipertanggungjawabkan terhadap negara dan Tuhan Yang Maha Esa.&rdquo

Menurut Tata Suntara, momentum pengambilan sumpah PNS memiliki arti penting yang menandai awal pengabdian yang relatif panjang bagi pelayanan publik. &ldquoBersyukurlah atas kesempatan untuk pengabdian tersebut, yang selanjutnya harus ditunjukan dengan kerja nyata dan prestasi,&rdquo ujar Tata Suntara menambahkan. Pada akhir pengarahanya, Tata Suntara mengingatkan bahwa selain pengabdian dan ukiran prestasi yang harus dicapai, maka hal penting yang harus dilakukan setiap PNS adalah memberikan teladan yang  baik bagi masyarakat. Dengan demikian, citra diri PNS menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Oleh : Novri H. S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penandatangan MoU antara Ditjen Perbendaharaan dan P.T. Taspen Persero
Ditjen Perbendaharaan bersepakat untuk melakukan kerjasama pengelolaan data pegawai negeri sipil bersama dengan P.T. Taspen Persero. Hal tersebut dilakukan atas dasar evaluasi pelaksanaan serta identifikasi kendala pengiriman data dari KPPN ke kantor cabang P.T. Taspen Persero.

Kesepakatan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dirjen Perbendaharaan dan Direktur P.T. Taspen Persero, Jumat (1/4), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Selain para pejabat lingkup Ditjen Perbendaharaan, acara dihadiri oleh jajaran Direktur P.T. Taspen Persero.

&ldquoSetelah memperhatikan beberapa kendala tersebut disepakati untuk dilaksanakan kerjasama pengelolaan data beserta transaksi pembayaran iuran wajib pegawai yang akan dituangkan ke dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama&rdquo ujar Direktur Sistem Perbendaharaan A. R. Ritonga.

Dalam kesepakatan tersebut, P.T. Taspen Persero akan menempatkan server dan jaringan yang terhubung langsung antara Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dengan Kantor Pusat P.T. Taspen Persero. Sehingga diperoleh manfaat kontinuitas penerimaan data penerimaan PFK bagian P.T. Taspen Persero beserta daftar kepegawaian menjadi lebih terjamin. Selanjutnya, MoU itu membantu menyediakan data penerimaan PFK bagi P.T. Taspen Persero berdasarkan penerbitan SP2D gaji.

Selain itu juga, kebutuhan P.T. Taspen Persero atas database PNS Pusat dalam rangka pembentukan individual account bagi seluruh PNS sebagai dasar asuransi pensiun dapat terpenuhi. Pelayanan pembayaran pensiun pertama bagi PNS yang masuk masa pensiun akan menjadi lebih cepat dan akurat. Kemudian, terjalin pertukaran informasi terkait pengelolaan data PNS Pusat dalam rangka pencegahan dan penyelesaian dugaan kasus pembayaran.

Konsekuensi kerjasama tersebut menuntut Ditjen Perbendaharaan untuk menjaga validitas dan akurasi data. &ldquoDitjen Perbendaharaan harus menjaga validitas dan akurasi data dan untuk itu akan dibuat fasilitas monitoring pengiriman data dari KPPN ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan serta uji petik data ke beberapa KPPN&rdquo ujar A. R. Ritonga.

Lebih lanjut, Dirut P.T. Taspen Persero sepakat bahwa nota kesepahaman merupakan wujud nyata dari komitmen P.T. Taspen Persero dan Ditjen Perbendaharaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada para PNS, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. &ldquoDitjen Perbendaharaan dan P.T. Taspen Persero sepakat dan menyadari pentingnya data PNS karena menyangkut hajat hidup para pensiunan&rdquo Dirut P.T. Taspen Persero mengamini hal tersebut.

Dirut P.T. Taspen berharap nota kesepahaman dapat segera dituangkan ke dalam bentuk perjanjian kerjasama serta dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggungjawab. &ldquoData PNS yang akurat dapat dijadikan alat untuk mempercepat pembayaran pensiun dan THT (Tunjangan Hari Tua, red) PNS, menganalisa kebenaran setoran IWP (Iuran Wajib Pegawai, red), dan menghitung kewajiban manfaat polis masa depan&rdquo tambahnya.

Oleh : Bintang dan Novri &ndash Setditjen Perbendaharaan

Liputan Kunjungan Kerja Dirjen Perbendaharaan ke KPPN Jakarta II
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto mengumpamakan para pegawai Ditjen Perbendaharaan berada dalam &lsquomedan perang&rsquo, mengingat tantangan-tantangan yang dihadapi dalam bekerja. Perumpamaan tersebut disampaikannya dalam kesempatan kunjungan kerja ke KPPN Jakarta II, Kamis (31/3).

Berkaitan dengan penetapan status tersangka pada dua pegawai KPPN Jakarta II belum lama ini, Agus Suprijanto meyakini jajarannya tidak melakukan kesalahan seperti apa yang dituduhkan selama ini.

&ldquoKunjungan ke KPPN Jakarta II sangat penting untuk dilakukan karena menyangkut keprihatinan atas dua teman kita yang mengalami musibah dan dijadikan tersangka atas suatu hal yang saya yakin tidak dilakukan,&rdquo ujar Agus Suprijanto

Pada kesempatan yang sama, terlebih dahulu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi DKI Jakarta Hasudungan Siregar menyampaikan gambaran kondisi umum Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Hasudungan juga menyinggung turunnya semangat kerja para pegawai KPPN mengingat risiko tugas yang sangat besar. Keadaan itu terjadi, terkait kasus pemalsuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang terjadi pada tahun 2008, menyeret dua orang pegawai Ditjen Perbendaharaan sebagai tersangka.

Mengomentari laporan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Agus Suprijanto berpesan agar para pegawai tetap bersemangat, berhati-hati, menjaga motivasi dalam bekerja, dan tetap berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai reformasi birokrasi. &ldquoKita harus menjalankan SOP (Standard Operating Procedure, red) dengan benar, karena jika telah menjalankan SOP, kita tidak seharusnya dinyatakan lalai,&rdquo pesannya.

Menurut Agus Suprijanto, Sejak diterbitkannya paket Undang-undang tentang Keuangan Negara, kewenangan pemeriksaan kebenaran atas materi dialihkan kepada Kementerian/ Lembaga. Namun, saat ini masih banyak pihak yang menganggap bahwa kewenangan tersebut berada di Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, Agus meminta jajaran Ditjen Perbendaharaan perlu menyampaikan kepada pihak lain agar dapat memahami hal tersebut sehingga jika terjadi kasus seperti ini, tidak akan terjadi salah alamat.

Seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan hingga Menteri Keuangan secara langsung memberikan perhatian khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut, antara lain dengan menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi terkait permasalahan tersebut. Para pimpinan Ditjen Perbendaharaan optimis dengan kasus ini, karena secara prinsip dan fakta, mereka meyakini dua pegawai Ditjen Perbendaharaan tersebut tidak bersalah.
Selain itu, Dirjen Perbendaharaan juga berpesan bahwa jika ada keraguan dalam melaksanakan pembayaran maka berhati-hatilah, sehingga tidak terjadi kesalahan. &ldquoKeterlambatan dalam melaksanakan pembayaran lebih baik daripada salah dalam melaksanakan pembayaran&rdquo tambah beliau.

Di akhir pidatonya, Dirjen Perbendaharaan meminta para pegawai KPPN Jakarta II untuk tidak membuat upaya-upaya yang dapat menimbulkan reaksi negatif pihak yg berwajib dan mempercayakan penyelesaian kasus ini kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. &ldquoTetap menjaga komunikasi dengan teman kita di tahanan agar teman kita yang ditahan tidak patah semangat,&rdquo tutup Agus mantap.

Oleh: Bintang dan Novri &ndash Setditjen Perbendaharaan

Liputan rapat koordinasi Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP)
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Seluruh jajaran pejabat baik eselon dua maupun eselon tiga bertekad mewujudkan transformasi kelembagaan. Tekad tersebut tersirat pada acara penandatanganan kotrak kinerja antara pejabat eselon tiga dan dua. Acara bertajuk rapat koordinasi tersebut diselenggarakan di Jakarta, Senin (28/03).
Acara yang dipimpin langsung oleh Direktur Sistem Perbendaharaan, Abdul Rachman Ritonga tersebut mengangkat tema &ldquoBersama Kita Satukan Tekad Menuju Transformasi Kelembagaan&rdquo.  Di samping berisi penandatanganan kontrak kinerja, acara yang merupakan rapat koordinasi itu dibahas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three lingkup Direktorat Sistem Perbendaharaan tahun 2011 sekaligus evaluasi kegiatan Triwulan I Tahun 2011.  Kontrak kinerja sendiri lebih dikenal sebagai Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three Tahun 2011. Semua pejabat eselon tiga menandatangani kontrak tersebut bersama Direktur Sistem Perbendaharaan.
&ldquoKontrak kinerja ini merupakan wujud dari komitmen bersama,&rdquo kata Sulaimansyah selaku Manajer Kinerja Tingkat Eselon II dalam pengantarnya. &ldquoDalam pelaksanaannya nanti masing-masing subdit dalam lingkup Dit. SP akan bahu membahu membentuk sebuah rantai.  Sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal,&rdquo lanjutnya.
&ldquoSelain itu kinerja IKU Kemenkeu-Three akan menjadi acuan dalam penyusunan IKU Kemenkeu Four dan Kemenkeu Five. Ketika terdapat permasalahan pada satu subdit, maka subdit yang lain akan saling menyokong, sehingga terbentuk sebuah Transformasi Kelembagaan&ldquo, jelasnya lagi.
Selanjutnya masing-masing Kasubdit lingkup Direktorat Sistem Perbendaharaan mempresentasikan draf final Kontrak Kinerja IKU Kemenkeu-Three Tahun 2011, termasuk juga pencapaian IKU pada Triwulan I Tahun 2011. Secara garis besar Kontrak Kinerja IKU Kemenkeu-Three Tahun 2011 lingkup Dit. SP terdiri atas 39 IKU Cascading dari IKU Kemenkeu-Two Dit. SP dan 4 IKU Complement.
Pada saat ini Dit. SP melakukan IKU tentang kepuasan stakeholder dalam hal pelayanan jaringan, hardware, dan data, yang akan memacu Direktorat Sistem Perbendaharaan dalam rangka melayani Kantor Pusat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan KPPN dalam hal kepuasan pelayanan jaringan, hardware, dan data. Ini adalah sebuah keberanian melakukan tantangan di masa depan.
Pada puncak acara satu per satu dari lima Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three Tahun 2011 lingkup Direktorat Sistem Perbenaharaan telah berhasil ditandatangani. Djazuli yang adalah Kasubdit PPP I, mendapat giliran pertama menandatangani kontrak. Diikuti secara berurutan Sulaimansyah, Kasubdit PPP II, Bagus Konstituante, Kasubdit Pengembangan Aplikasi sekaligus menandatangani Kontrak Kinerja IKU Kemenkeu-Three Tahun 2011 Subdit PBD DTI, dan pada kesempatan terakhir adalah Fahma Sari Fatma selaku Kasubdit Pengembangan Profesi.
Selanjutnya masing-masing kontrak kinerja ditandatangani Direktur Sistem Perbendaharaan dan diserahkan kembali kepada masing-masing Subdit sebagai simbol bahwa masing-masing Subdit telah siap untuk melaksanakan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three Tahun 2011.
Pada acara penutupan, Direktur Sistem Perbendaharaan menyampaikan pesan agar segenap jajaran Direktorat Sistem Perbendaharaan tidak berpuas diri terhadap pencapaian IKU Triwulan I.
&rdquoJangan berpuas diri terhadap pencapaian IKU triwulan pertama. Teruslah bersungguh-sungguh melaksanakan Kontrak Kinerja IKU Kemenkeu-Three Tahun 2011, sehingga dapat tercapai hasil yang maksimal,&rdquo pesan beliau menutup acara rapat koordinasi.

Oleh : Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan
Editor : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Sebagaimana tertuang dalam Nota Keuangan Pemerintah, gaji para abdi negara akan naik di tahun 2011. Kenaikan gaji pokok tersebut tentu menjadi kabar gembira bagi segenap pegawai negeri.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh wilayah Indonesia, telah siap mencairkan rapel kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota POLRI.  Hal itu mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor  SE- 9 /PB/2011, tentang  penyesuaian besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasiaonal Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rata-rata kenaikan gaji pokok PNS tahun ini sebesar 10%. Besaran kenaikan berkisar 7,3% - 14,5%, disesuaikan dengan pangkat dan masa kerja golongan pegawai. Besaran gaji pokok baru tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

Pembayaran kekurangan gaji sebagai akibat penyesuaian besaran gaji pokok baru, sudah dapat dilakukan pada bulan April 2011. Namun, kondisi tersebut disesuaikan dengan kesiapan teknis pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari masing-masing instansi/satuan kerja. Apabila pengajuan SPM untuk pembayaran gaji bulan April 2011 masih menggunakan besaran gaji pokok yang lama, maka pembayaran gaji bulan Mei 2011 harus sudah menggunakan besaran gaji pokok baru, sebagaimana diatur dalam peraturan dimaksud.

Menurut pantauan di beberapa KPPN, pengajuan SPM atas pembayaran rapel kenaikan gaji dari para bendahara gaji instansi/satuan kerja, sampai saat ini belum terjadi. Kemungkinan besar pengajuan permintaan rapel akan berjalan efektif pada bulan Mei 2011.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Ceneter Ditjen Perbendaharaan