Liputan Pengarahan Dirjen Perbendaharaan pada Training Duta SPAN Unit di Makassar
Makassar, perbendaharaan.go.id.- Memberikan pengarahan di depan peserta Training Duta SPAN Unit di Makassar pada Rabu malam, 3 Agustus 2011, Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto menekankan urgensinya seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan untuk menjalankan Nilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan. Bahkan secara khusus, Dirjen Perbenbendaharaan berpesan kepada kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dan sebelas kepala KPPN di wilayahnya untuk menginternalisasikannya kepada segenap pegawai pada unit kerjanya. &ldquoSeluruh pegawai harus memahami dan menjalankan Nilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan, tanpa kecuali,&rdquo pesannya.

Dalam paparannya Dirjen Perbendaharaan secara gamblang menjelaskan adanya lima nilai dan sepuluh perilaku utama yang menjadi karakter dan ciri khas pegawai Kementerian Keuangan,khususnya Ditjen Perbendaharaan. Lima nilai tersebut antara lain: integritas, profesionalisme, sinergi,pelayanan, dan kesempurnaan. Sedangkan sepuluh perilaku utama itu yakni: satu, bersikap jujur, tulus,dan dapat dipercaya dua, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela tiga, mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas empat, bekerja dengan hati lima, memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati enam, menemukan dan melaksanakan solusi terbaik tujuh, melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan delapan, bersikap proaktif dan cepat tanggap sembilan, melakukan perbaikan terus-menerus dan sepuluh, mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Pardiharto beranalogi betapa semangat para Duta SPAN Unit mestilah sama dengan semangat Angkatan 45 yang mendirikan Indonesia 66 tahun lampau. &ldquoSebagai pejuang perubahan, Anda semua (para Duta SPAN Unit- red.) harus mempunyai semangat yang tinggi untuk membangun negeri ini seperti semangat yang dimiliki oleh para pejuang Angkatan 45 yang ditunjukkan 66 tahun lalu. Apalagi waktunya bersamaan, yaitu pada bulan Ramadhan dan Agustus,&rdquo tandasnya memberikan semangat kepada para Duta SPAN Unit yang hadir sebagai peserta training.

Selain dihadiri oleh peserta training, yaitu 62 Duta SPAN Unit dari wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan,Maluku, Maluku Utara, dan Papua, pengarahan Dirjen Perbendaharaan itu juga dihadiri oleh Direktur Sistem Perbendaharaan, kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan,seluruh kepala KPPN di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat eselon III dan IV SekretariatDitjen Perbendaharaan dan Direktorat Transformasi Perbendaharaan, serta pejabat eselon III dan IV pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Duta SPAN Unit sediri merupakan pegawai yang telah lulus seleksi, yang dianggap memiliki kemampuan yang memadai untuk mensosialisasikan SPAN kepada seluruh pegawai di unit kerjanya masing-masing (baik pada Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, dan Pusintek).

Training Duta SPAN Unit diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman tentang SPAN dalam kerangka transformasi pengelolaan keuangan negara. Para peserta training diharapkan akan mampu mengelola perubahan dan berkomunikasi demi mencairkan resistensi yang timbul. Di samping Makassar, kegiatan serupa dilaksanakan secara paralel di tiga kota lainnya, yakni Medan, Yogyakarta,dan Denpasar.

oleh : Hendy S. Yudhiyanto (Media Center Ditjen Perbendaharaan)

Denpasar, perbendaharaan.go.id - &ldquoPenyuluh Perbendaharaan adalah andalan kita untuk  memberikan penyuluhan kepada  satker kementerian/ lembaga sebagai bagian dari transformasi kelembagaan di tubuh Ditjen Perbendaharaan...&rdquo demikian pesan Direktur Sistem Perbendaharaan, Abdul Rahman Ritonga dalam Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan mengenai Penyuluh Perbendaharaan, Kamis (21/7), di Aula GKN Denpasar Bali.

Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali yang saat itu menjabat sebagai Plh.Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Gede Wisna turut pula memberikan sambutan. Gede Wisna menyambut baik hadirnya Penyuluh Perbendaharaan dan menyatakan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali siap menjadi Kanwil yang terdepan dalam melaksanakan penyuluhan perbendaharaan.

Acara yang diawali dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Kasubdit Pengembangan Profesi Direktorat Sistem Perbendaharaan ini, merupakan sosialisasi atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-6 tahun 2011 tentang Penyuluh Perbendaharaan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-29 Tahun 2011  tentang Pedoman Penyuluhan Perbendaharaan Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Satuan Kerja kementerian negara/ lembaga (K/L). Dengan dimeriahkan oleh persembahan seni tari-tarian khas pulau dewata bersama iringan Sekhe Gong Arta Kencana yang berawakkan para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, acara sosialisasi berlangsung lancar, padat informasi namun tetap segar dan bersemangat.

Dalam kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh 30 pejabat eselon III dari 30 Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia, dan 23 orang pejabat/pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali ini terungkap tekad bersama seluruh jajaran di Kanwil DJPBN untuk membumikan peran Ditjen Perbendaharaan sebagai guru bagi satker K/L agar pengelolaan keuangan negara kian baik dilaksanakan di seluruh satker K/L.

Sosialisasi menghadirkan narasumber  Kasubdit Pengembangan Profesi Direktorat Sistem Perbendaharaan, Fahma Sari Fatma dan Kasubdit Bimbingan Akuntansi Instansi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Agung Purbohadi.  Bertindak selaku moderator dalam acara tersebut Kabag Organisasi Tata Laksana (OTL) Setditjen, Didyk Choiroel.  

Dalam kesempatan tersebut para narasumber dengan tuntas membedah semua permasalahan terkait SDM Penyuluh Perbendaharaan yang harus memiliki kompetensi terstandar melalui sertifikasi. Dibahas juga bagaimana pedoman pelaksanaan penyuluhan perbendaharaan yang harus  terukur dengan adanya indikator hasil penyuluhan dan berjalan terintegrasi sebagai satu kesatuan Tim Penyuluh Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Keterintegrasian kegiatan penyuluhan di Kanwil ini tercermin dengan adanya penyelarasan dengan aturan terkait yaitu Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.10/2011 tentang Bimbingan

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga

Tingkat Wilayah. Keintegrasian melalui harmonisasi ketiga peraturan tersebut yang digawangi oleh Bagian OTL Setditjen Perbendaharaan dan Subdit Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan Direktorat Sistem Perbendaharaan ini diharapkan mampu meningkatkan performa dan ketajaman Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Penyuluh Perbendaharaan dibentuk sesungguhnya untuk mengemban nilai strategis sebagai  wakil Ditjen Perbendaharaan yang berkompeten menyampaikan informasi dan  menjelaskan aturan-aturan di bidang perbendaharaan dan tatacara pelaksanaannya kepada satuan kerja kementerian negara/lembaga. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa hingga saat ini masih banyak kelemahan dalam pelaksanaan anggaran kita yang antara lain ditunjukkan bahwa konsentrasi realisasi DIPA masih  bertumpu pada akhir triwulan  setiap tahun anggaran. Kita juga menghadapi permasalahan di satker seperti kesalahan dalam penerbitan SPM, kesalahan atau keterlambatan dalam pembukuan laporan keuangan maupun rekonsiliasinya, akurasi perencanaan kas yang rendah, dan permasalahan lainnya dalam pengelolaan keuangan di satker Kementerian Negara/Lembaga. Hal ini sangat berpengaruh dalam tingkat ketepatan penyerapan anggaran dan kualitas LKPP pada Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Ditjen Perbendaharaan.  Dengan adanya  penyuluh perbendaharaan  yang berkualitas dari Ditjen Perbendaharaan, diharapkan pola penyerapan  DIPA dan aneka permasalahan lainnya tersebut dapat  diperbaiki sehingga mencapai hasil sesuai target yang telah ditetapkan.

Oleh: Kontributor DSP

Liputan Pembekalan Persiapan Pembentukan KPPN Percontohan Tahap V di Mamuju, Sulawesi Barat
Mamuju, perbendaharaan.go.id - Saat itu, Jumat, 15 Juli 2011, jarum jam di tangan saya menunjukkan pukul 10.55 WIB atau 11.55 WITA, waktu setempat.  Rombongan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya sampai juga di Bandara Tampapadang, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Selepas turun dari pesawat Lion Air yang bertipe ATR 72 seri 500 berkapasitas 72 tempat duduk  itu, dari kejauhan kami disambut oleh lambang provinsi yang terlihat sakral. Di tengahnya terdapat ilustrasi perahu sande, perahu khas suku Mandar, penduduk asli dan mayoritas di Sulbar. Perahu tergambar mengarah ke depan dengan layar membuka ke kanan, seperti mengisyaratkan bahwa Sulbar selalu ingin maju menuju arah yang benar. Di bagian atas tertancap doe pakka (trisula), bak melambangkan kepribadian orang Mandar yang berani, jujur, dan adil. Di bagian bawah tertera ungkapan Mandar &ldquomellete diatonganan&rdquo, yang berarti &ldquoberjalan di atas kebenaran&rdquo atau &ldquomeniti amanah&rdquo. Sungguh, spirit perubahan itu telah kami rasakan bahkan ketika pertama kali kaki kami menjejak di sana.

Semangat itulah yang kemudian kental mewarnai pelaksanaan Pembekalan Persiapan Pembentukan KPPN Percontohan Tahap V. Diikuti oleh 26 dari 29 pegawai KPPN Mamuju, kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 16 s.d. 17 Juli, itu terkesan penuh dengan nuansa atensi dan antusiasme. Para peserta mengikuti mata acara demi mata acara dengan tekun dan sungguh-sungguh. Hal itu terbukti dengan berjalannya proses pembekalan dengan cukup interaktif. Materi kepegawaian yang disampaikan oleh Muhammad Arif, sesi kelembagaan yang dipandu oleh Syafriadi, dan persiapan assessment oleh instruktur dari ARA Indonesia tak dilewatkan oleh peserta tanpa mengemukakan pertanyaan dan tanggapan. Jadinya, pembekalan tersebut terselenggara dengan lumayan dinamis.

Sebelumnya, dalam acara pembukaan Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Ludiro menyampaikan keinginannya agar para peserta bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembekalan. &ldquoSaya berharap seluruh peserta berhasil dalam assessment nanti. Tidak ada alasan bagi siapa pun pegawai Ditjen Perbendaharaan untuk tidak ingin berhasil dalam assessment dengan harapan tidak dimutasi. Siapa yang menjamin kalau tidak lolos assessment tidak akan dimutasi,&rdquo ujarnya dengan nada retoris.

Kabag Administrasi Kepegawaian melanjutkan, bahwa capaian ideal dalam proses assessment tersebut bukanlah lulus atau tidak lulus, melainkan cocok atau tidak cocok  assessee pada suatu pekerjaan.  Assessment merupakan penggabungan dari berbagai unsur penilaian untuk memetakan kompetensi assessee, baik soft maupun hard competency sehingga assessee. Hasil assessment dapat memberikan gambaran mengenai pemetaan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kinerjanya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Pardiharto berusaha memberikan motivasi kepada para peserta. Beliau juga menyampaikan apresiasi atas tingginya komitmen dan kinerja yang telah ditunjukkan oleh para pegawai KPPN Mamuju. &ldquoSaya sangat bangga kepada Anda semua,&rdquo katanya. &ldquoMeski kondisi fasilitas dan gedung kantor sangat minim, jauh tertinggal dibanding dengan kantor lain, Anda semua telah memberikan pelayanan yang optimal kepada para mitra kerja. Dedikasi Anda semua sangat tinggi dalam mengemban tugas. Saya yakin, setelah nanti menjadi percontohan, KPPN Mamuju akan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan,&rdquo lanjutnya disambut dengan tepuk tangan yang membahana dari semua yang hadir.

Tak ketinggalan, dalam kesempatan lain, Kepala KPPN Mamuju Yosie Tandapai mengajak kepada para pegawaianya untuk selalu bekerja dengan baik meski dengan fasilitas dinas yang serba terbatas. &ldquoSaya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari rekan-rekan selama ini. Walaupun dengan penuh keterbatasan rekan-rekan telah bekerja dengan sebaik mungkin. Kita harus bersungguh-sungguh mengikuti assessment Agustus mendatang. Saya yakin, ke depan kita akan bekerja dengan lebih baik lagi.&rdquo Demikian pesannya ketika memberikan sambutan penutupan.

Pembekalan Persiapan Pembentukan KPPN Percontohan sendiri diselenggarakan agar pegawai dapat memahami materi yang akan diujikan dalam assessment calon pegawai KPPN Percontohan sehingga potensi kelulusannya dapat dioptimalkan. Di samping itu, para pegawai diharapkan dapat memahami substansi pembentukan KPPN Percontohan tahap V, seperti proses bisnis dan  standar pelayanan, sehingga dapat mempersiapkan diri menyongsong pelaksanaan KPPN Percontohan Tahap V pada bulan Oktober 2011.

Pembentukan KPPN Percontohan di Mamuju dilakukan seiring dengan semakin eksisnya Provinsi Sulbar yang beribukota di Mamuju. Seperti diketahui, Sulbar adalah daerah tingkat I baru hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan seperti diatur dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Di samping KPPN Mamuju, KPPN lain yang disiapkan untuk menjadi KPPN Percontohan yang baru adalah KPPN Manokwari, KPPN Tanjung Pinang, KPPN Jakarta III, dan KPPN Jakarta V.

Hendy S. Yudhiyanto (Media Center Ditjen Perbendaharaan), Rizki Wahyuni, Ridha Fithri Fathonah (KPPN Mamuju)

Liputan Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Buletin Teknis Nomor 10
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Komite Standar Akuntansi Pemerintahan  (KSAP) menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Buletin Teknis Nomor 10 Tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, Selasa (12/7), di Jakarta. Hadir selaku peserta para Kepala Biro Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, praktisi, auditor internal dan eksternal, akademisi, serta pemerhati akuntansi pemerintahan.

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP adalah PP yang fundamental yang mengusung amanat penerapan akuntansi  berbasis akrual selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan pemerintah tahun 2015. Dalam penyampaian keynote speech, Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto mengungkapkan bahwa implementasi basis akrual ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah. Implementasi tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, infrastruktur, sistem, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

&ldquoAgar dapat mengimplementasikan SAP berbasis akrual, kita perlu mempersiapkan strategi yang cermat dan terukur dimulai dari penyelesaian masalah-masalah akuntansi dan pelaporan yang masih timbul dalam praktek akuntansi Kas Menuju Akrual dan penajaman pemahaman tentang isi standar akuntansi berbasis akrual itu sendiri. &ldquo ujar Agus.

Selain itu, salah satu masalah keuangan negara dan daerah yang menjadi problematika saat ini adalah belanja bantuan sosial. Dalam praktiknya seringkali terjadi permasalahan terkait belanja bantuan sosial baik dalam penganggaran, pelaksanaan, maupun pertanggungjawabannya yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kecenderungan kementerian/ lembaga dan pemda untuk memperbesar belanja bantuan sosial padahal tidak terkait dengan risiko sosial serta kekurangjelasan aturan yang mendasarinya. Untuk mengatasi hal tersebut dan juga adanya permintaan dari DPR serta pemerintah, KSAP telah menyusun Buletin Teknis terbaru, yaitu Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Bantuan Sosial.

Di dalam Buletin Teknis Nomor 10 tersebut KSAP berusaha memberikan pedoman dan arahan bagi para penyusun laporan keuangan dalam upaya untuk meluruskan praktik-praktik Belanja Bantuan Sosial. Agus suprijanto mengharapkan dengan terbitnya pedoman berupa Buletin Teknis ini, nantinya baik penganggaran, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dapat lebih terarah dan tepat guna, sehingga kinerja dari jenis belanja ini dapat lebih terukur.

Buletin Teknis merupakan penjabaran PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai salah satu kontribusi KSAP untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini nyata terlihat dari perkembangan kualitas laporan keuangan pemerintah dari tahun ke tahun.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Bimbingan Teknis Penyusunan RBA bagi Satker BLU 2011
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id - &ldquoCost reduction is never an accident, it&rsquos always the result of intelligent efforts,&rdquo demikian pernyataan yang berulang-ulang disampaikan oleh Drs. Mulyadi, MSc, dosen Universitas Gajah Mada dan pengarang buku-buku mengenai Akuntansi Biaya dalam acara Bimbingan Teknis Penyusunan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) bagi Satker BLU (Badan Layanan Umum) Tahun 2011, yang diselenggarakan pada tanggal 23 sampai dengan 24 Juni 2011 di Yogyakarta.

Mulyadi juga menyatakan bahwa saat ini terjadi perubahan orientasi layanan yang lebih bersifat customer-driven. Dengan paradigma ini, maka pelanggan tidak mau dibebani dengan biaya yang tidak terkait dengan barang/jasa yang dinikmatinya. &ldquoUntuk mencapai skala cost effectiveness, maka perusahaan-perusahaan harus melakukan cost reduction terlebih dahulu, sebelum cost determination. Jadi, semua biaya yang bersifat non-added value harus dikurangi atau dihilangkan, &rdquo paparnya.

Paparan di atas seolah menegaskan kembali esensi satker BLU yang dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas. Aktivitas-aktivitas yang terdapat di satker BLU dikelola ala korporasi, yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau cost effectiveness adalah cost accounting. Pengelolaan biaya inilah yang harus dipahami oleh pejabat pengelola keuangan satker BLU agar mampu bersaing dalam memberikan layanan.

Sasaran dari acara bimbingan teknis kali ini adalah satker-satker BLU yang baru ditetapkan. Acara sengaja dilaksanakan di Yogyakarta setidaknya karena empat alasan. Pertama, sebagai kota perjuangan Yogyakarta diharapkan memberi inspirasi bagi satker BLU untuk terus berjuang mewujudkan cita-citanya. Kedua, sebagai kota pendidikan diharapkan para peserta terus bersemangat untuk mengikuti seluruh acara bimtek. Ketiga, sebagai kota budaya diharapkan para peserta mampu menginisiasi budaya organisasi yang harmonis dengan layanan masing-masing satker BLU. Dan keempat, sebagai kota ekonomi kerakyatan diharapkan Yogyakarta mampu mengingatkan seluruh satker BLU bahwa tujuan utamanya adalah memberikan layanan kepada masyarakat, bukan semata-mata mencari keuntungan.

Acara Bimbingan Teknis Penyusunan RBA bagi Satker BLU Tahun 2011 dibuka oleh Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), Drs. Hari Utama Ribowo, MA atas nama Direktur Jenderal Perbedaharaan. Dalam keynote speech-nya, Direktur Jenderal Perbendaharaan berpesan agar satker BLU terus meningkatkan governance internalnya. Lebih jauh beliau mengingatkan dalam era akuntabilitas seperti saat ini, satker BLU harus memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan jangan sampai menjadi sumber opini yang kurang baik dari BPK.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan paparan materi mengenai langkah-langkah setelah menjadi satker BLU yang dibawakan Kasubdit Kebijakan dan Standardisasi Teknis, untuk mengingatkan adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi setelah menjadi satker BLU. Menyusul kemudian Kasubdit Duktek Penilaian BLU dan Kasubdit Pembinaan Kinerja BLU menyampaikan materi Tarif dan Remunerasi BLU, serta Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU. Acara pada hari pertama tersebut diakhiri dengan tanya jawab yang disambut dengan antusiasme oleh seluruh peserta.

Di hari kedua, acara diawali dengan paparan narasumber profesional, Drs. Mulyadi, MSc. Paparan mengenai akuntansi biaya terasa mudah untuk diikuti karena disertai dengan filosofi dan contoh aktual. &ldquoCara termudah untuk mengidentifikasi biaya adalah dengan mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan,&ldquo katanya. &ldquoSebagai contoh, di Amerika penerapan activity-based cost system telah menyelamatkan institusi tentara dari kebangkrutan. Mereka memangkas level birokrasi yang tidak memberikan nilai tambah dan lebih mengoptimalkan teknologi informasi untuk berkomunikasi. Hasilnya aktivitas yang dilakukan lebih efisien dan mereka mampu menghemat pengeluaran, &ldquo ujarnya lebih lanjut. Pendeknya, cost reduction merupakan kunci utama meraih cost effectiveness.

Pada sesi berikutnya para peserta diperkenalkan dengan teori pembuatan RBA menurut PMK No. 44/PMK.05/2009. Seluruh peserta diajak untuk mempelajari konsep, pendekatan, dan sistematika penyusunan RBA. Di sini para peserta diajak untuk memahami bahwa RBA merupakan dokumen perencanaan sekaligus pelaksanaan anggaran bagi satker BLU.

Simulasi penyusunan RBA merupakan sesi yang paling ditunggu peserta. Dengan membuka laptop masing-masing, peserta menyimak pemaparan Tim Pembimbing Penyusunan RBA. Peserta diajarkan mengenali biaya langsung dan tidak langsung, serta biaya tetap dan variabel dalam soal simulasi. Yang tak kalah pentingnya para peserta diajarkan membuat Ikhtisar RBA yang memetakan seluruh pendapatan dan belanja RBA ke dalam pendapatan dan belanja RKA K/L. Tak ayal banyak pertanyaan terlontar di tengah presentasi karena memang ini sesi aplikatif serta tidak disediakan sesi khusus tanya jawab. Untuk yang kesekian kali waktulah yang membatasi rasa penasaran dan ingin tahu peserta.

Di akhir acara presentasi, panitia mengadakan post-test untuk mengetahui seberapa jauh peserta dapat menyerap materi yang dipaparkan mulai hari hari pertama selama 30 menit. Sebagai wujud perhatian dan apresiasi kepada peserta yang begitu antusias hingga detik terakhir, tak lupa panitia memberikan bingkisan kepada peserta yang paling aktif selama acara bimtek. Berdasarkan penilaian panitia diputuskan sebanyak lima orang yang mendapat predikat peserta paling aktif.

Sebagai penutup, Kasubdit Dabantek mewakili Direktur PPK BLU menutup acara dengan ucapan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan selama penyelenggaraan bimtek. Peserta pun sebagian besar berharap acara semacam ini lebih sering diadakan agar satker BLU semakin paham akan kewajibannya dan tidak salah melangkah.

Oleh: Kontributor Direktorat PPK-BLU

Liputan Rakor Sekretariat Ditjen Perbendaharaan
Bandung, perbendaharaan.go.id - Seminggu sejak dilantik sebagai Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sekretariat Ditjen Perbendaharaan,  Sabtu (2/7), di Bandung.  Rakor Sekretariat Ditjen Perbendaharaan  kali ini menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi bagi Tata beserta jajarannya.

&ldquoRakor sekretariat ini merupakan kesempatan pertama saya selaku Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, sehingga dapat melihat lebih dekat, lebih jelas, baik kondisi, permasalahan dan rencana kerja, dalam semester II tahun 2011 ini,&rdquo ujar Tata dalam sambutannya.

Tata menyampaikan bahwa peran strategis Sekretariat Ditjen Perbendaharaan merupakan penunjang keberhasilan capaian Tupoksi Ditjen Perbendaharaan.  Untuk itu Tata meminta agar Sekretariat berperan aktif dalam menghadapi tantangan perubahan organisasi yang dinamis. &ldquoSeluruh jajaran sekretariat harus bisa menerjemahkan kondisi tersebut (perubahan, red), dalam bentuk kegiatan yang komperhensif dan terintegrasi serta memiliki value added yang cukup besar bagi organisasi,&rdquo  Tata menegaskan.

Topik-topik strategis yang menjadi pembahasan cukup beragam. Topik tersebut diantaranya, program pensiun dini, implementasi layanan filial pada KPPN, KPPN Percontohan tahap V, dan implementasi layanan mobile pada KPPN tahap II.

Program pensiun dini yang beberapa waktu ini mendapat sorotan media masa, sejauh ini telah dilaksanakan workshop dan uji alat survey di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta serta KPPN Bogor. Namun demikian, Sekjen Kementerian keuangan mengusulkan agar program pensiun dini diselaraskan dengan penataan pegawai Tim Reformasi Birokrasi.

Setelah dilakukan penetapan melalui Keputusan Dirjen Perbendaharaan (Kepdirjen), implementasi layanan filial pada KPPN tahap I telah diujicobakan. Lokasi layanan filial dilakukan di lima tempat, yaitu, Sinabang, Namlea, Muara Teweh, Alor, dan Natuna. Sebelum memasuki prosesi launching, implementasi layanan filial memasuki tahapan pemenuhan sarana dan prasarana, juga evaluasi pelaksanaan layanan.

Terkait KPPN Percontohan Tahap V, telah dilakukan penunjukan KPPN dimaksud melalui  Kepdirjen. KPPN yang ditetapkan sebagai KPPN Percontohan tahap V adalah KPPN Mamuju, KPPN Manokwari, KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta V, KPPN Tanjung Pinang. Kepdirjen tersebut  telah diinternalisasi pula ke Kanwil dan KPPN. Selanjutnya beberapa tahapan lain tengah dipersiapkan, terkait SDM, dan penyempurnaan sarana dan prasarana.

Sementara itu, telah dilaksanakan percepatan pengadaan Mobil guna implementasi layanan Mobile pada KPPN tahap II.  Penilaian dan penetapan Kanwil Pengelola KPPN Layanan Mobile segera dilaksanakan.   

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Sugeng Wistriono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan TOT SAP 2011
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Yuniar Yanuar Rasyid membuka kegiatan Training of Trainers (TOT) Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP), Senin (4/7), di Jakarta. Pelaksanaan TOT SAP tahun ini adalah untuk yang pertama kalinya dilaksanakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan sejak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diundangkan.

Menurut Kasubdit Standar Akuntansi Pemerintahan Wiwin Istanti, tujuan penyelenggaraan TOT adalah untuk melatih pegawai potensial dari Kementerian Negara/Lembaga (K/L), juga dari lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menjadi fasilitator pengajar SAP yang andal. Mereka diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam mensosialisasikan SAP di lingkungan unit kerjanya masing-masing. Muara dari pelaksanaan TOT ini adalah agar K/L dan Pemerintah Pusat dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP dengan capaian terbaik.

Sementera itu, dalam penyampaian keynote speech Yuniar Yanuar Rasyid menjelaskan bahwa PP Nomor  71 Tahun 2010 tentang SAP adalah PP yang fundamental yang mengusung amanat penerapan basis akrual selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan pemerintah tahun 2015. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Ketentuan mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Yuniar melanjutkan bahwa perjalanan menuju penerapan basis akrual telah dipetakan dan beberapa milestone telah ditetapkan. Selama menerapkan basis Kas menuju  Akrual, telah terjadi peningkatan kualitas Laporan Keuangan dari tahun ke tahun. Untuk akuntansi dan pelaporan tahun anggaran 2010, jumlah K/L yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 53 dari sebelumnya 45 di tahun 2009. Demikian juga terjadi penurunan jumlah K/L yang memperoleh opini Disclaimer, dari 8 LKKL di tahun anggaran 2009 menjadi 2 LKKL di tahun anggaran 2010.

Yuniar juga mengingatkan, sesuai kontrak kinerja antara Presiden dan Menteri/Pimpinan Lembaga seluruh LKKL dan LKPP harus mendapat opini WTP untuk pelaporan 2011. Oleh karenanya, ketentuan tentang pengelolaan keuangan negara khususnya tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan prinsip dalam penyusunan laporan keuangan haruslah dipahami oleh segenap pelaku akuntansi pemerintahan.

&ldquoBagi Kementerian lembaga yang masih mendapat disclaimer, perlu kerja keras untuk loncat  menjadi WTP,&rdquo ujar Yuniar.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapat Pembahasan Perkembangan dan Penyempurnaan MPN
Jakarta &ndash perbendaharaan.go.id - Perkembangan Modul Penerimaan Negara (MPN) menujukan kondisi yang semakin membaik. Data transaksi yang mengalami proses Reversal karena berbagai alasan telah menurun dengan drastis. Demikian juga dengan data yang tidak diakui semakin kecil dan berkurang drastis.Hal tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto dalam Rapat Pembahasan Perkembangan dan Penyempurnaan MPN, Senin (27/6), di Gedung Prijadi Praptosuharjo II, Jakarta.

Namun demikian, temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 menunjukkan transaksi Penerimaan Negara yang direversal meningkatkan ketidakpercayaan BPK dari tahun sebelumnya, meskipun prosentasenya menurun dari tahun sebelumnya.

Sebagaimana tahun sebelumnya, pada LKPP 2010 pun masih terdapat  penerimaan yang di-reversal. Hal itu merupakan potensi tidak didapatnya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun ini. Untuk itu Agus meminta temuan BPK atas LKPP yang berulang pada setiap tahunnya agar menjadi perhatian.

BPK menemukan adanya transaksi reversal yang tidak ada transaksi penggantinya. BPK juga menemukan adanya transaksi reversal yang ada transaksi penggantinya namun berbeda jumlah setor, beda NPWP, dan beda tanggal bukunya. 

Hasil Pemeriksaan BPK menunjukan bahwa Bank/Pos Persepsi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dengan Kementerian Keuangan. Ketentuan yang belum terpenuhi terutama terkait pelaporan transaksi reversal, data tidak diakui, dan transaksi tidak sama dengan data yang dilaporkan ke KPPN.

Langkah-langkah perbaikan telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Diantaranya adalah Penggunaan billing system dalam proses penerimaan negara, saat ini  sedang dalam persiapan akhir untuk diujicobakan dalam waktu dekat. Kementerian Keuangan mengharapkan kerjasama Direksi Bank/Pos agar penatausahaan penerimaan negara dapat berjalan dengan baik sehingga LKPP mendapat opini WTP.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan