Liputan workshop Perencanaan Kas
Yogyakarta, Balikpapan, perbendaharaan.go.id.- Pada tanggal 11 dan 18 Agustus Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Transformasi Perbendaharaan menyelenggarakan Workshop Perencanaan Kas masing-masing di Yogyakarta dan Balikpapan. Kegiatan ini merupakan seri pertama dan kedua dari sepuluh seri workshopdi sepuluh lokasi.

Dalam pengarahannya pada seri kedua workshop di Balikpapan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto menggambarkan keprihatinannya atas kondisi dan kualitas penyerapan anggaran. Sampai dengan 15 Agustus 2011, katanya, dari total belanja yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.229,6 triliun, baru terserap kurang dari setengahnya, yaitu sebesar Rp600,5 triliun atau 48,8%, meningkat sedikit dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010. Kontribusi belanja pemerintah pusat, dari total sebesar Rp836,6 triliun baru terserap Rp384,5 triliun atau sekitar 46%. Pada umumnya, penyerapan tersebut ditunjang oleh belanja non-discretionary, yaitu belanja yang tidak ada kaitannya dengan satuan kerja, seperti pembayaran utang dengan penyerapan sebesar 53,2% dan subsidi (58,6%). Belanja barang yang dialokasikan sebesar Rp137.8 triliun, baru terserap sekitar Rp47 triliun (34.3%). Belanja modal yang diharapkan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi, baru terserap Rp32,2 triliun dari total Rp135.8 triliun (23.7%). Pola penyerapannya tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu rendah di awal dan menumpuk di akhir. Berbagai hal yang menjadi penyebabnya atara lain adalah masalah procurement, mekanisme penunjukan pejabat pengelola keuangan Negara, dan revisi DIPA.

Dirjen Perbendaharaan selanjutnya menguraikan bahwa pada pos penerimaan negara menunjukkan hal yang menggembirakan. Realisasi pendapatan negara pada akhir semester pertama hampir sebesar 60%. Hal ini jugalah yang menjadi penyebab terjadinya akumulasi kas yang luar biasa, karena pendapatan yang besar tidak dibarengi dengan penyerapan anggaran yang kecil. 

Pada masa lalu, lanjutnya, tujuan utama pengelolaan kas adalah menyediakan dana yang cukup untuk belanja sehingga sejak awal tahun pemerintah sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak adanya proyeksi penerimaaan dan penarikan dana, ditambah lagi tidak adanya kesadaran akan konsep nilai waktu dari uang (time value of money), menyebabkan banyak opportunity cost karena uang tidak dimanfaatkan. Banyak peluang yang lepas untuk mendapatkan bunga atau remunerasi atas uang yang menganggur, dan tingginya cost of fund akibat akumulasi utang yang didapatkan dan harus dibayar bunganya, tetapi tidak terserap.

Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, di antaranya adalah menempatkan uang negara di bank sentral untuk mendapatkan remunerasi. Namun, jumlah tersebut tidak sesuai dengan bunga yang dibayarkan ke publik atas kepemilikan surat berharga negara.

Dijelaskannya beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan perencanaan kas, yakni: pertama, penempatan uang di bank sentral dan bank umum, yang mempengaruhi kebijakan moneter kedua, investasi uang yang berlebih pada instrumen surat berharga domestik maupun luar negeri yang terhambat oleh keterbatasan regulasi ketiga, strategi front loading atau meminjam di depan karena kondisi pasar yang baik, yang menyebabkan tertimbunnya uang sejak awal tahun anggaran. Dirjen Perbendaharaan merekomendasikan agar para satuan kerja kementerian/ lembaga mengatur pelaksanaan kegiatannya  sehingga distribusinya merata, memperbaiki pola penarikan dana bulanan dan mingguan, tidak ditarik semua di semester IV yang dapat mengakibatkan tidak sehatnya perekonomian negara. Apabila dijumlahkan, di tingkat pusat, pemerintah c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat mengatur distribusi kas, baik itu penerimaan dan pengeluaran, dan menempatkan kelebihan kas di bank sentral ataupun melalui pembelian surat berharga jangka pendek sehingga manajemen kas menjadi lebih baik dan berkualitas. Konsolidasi perencanaan di tingkat satuan kerja dengan tingkat pusat sangat penting sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih berkualitas. Sementara itu pada seri sebelumnya di Yogyakarta, workshop dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D. I. Yogyakarta Hendro Baskoro.  Menurutnya, workshop ini merupakan penyegaran kembali materi yang diperoleh dua tahun lalu, karena sebagian besar satuan kerja di Provinsi DIY telah menerapkan perencanaan kas sejak tahun 2009.  Dari total 344 satker, 90% sudah menyampaikan perencanaan kasnya. Ia meminta komitmen seluruh Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja untuk tetap mengirimkan perkiraan penarikan dananya sekaligus meningkatkan akurasinya. Materi yang disampaikan dalam workshop meliputi kebijakan umum perencanaan kas dan pelaksanaan anggaran, teknis dan aplikasi perencanaan kas, serta pengayaan tentang perencanaan kas dalam sudut pandang Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Sesi pertama bertajuk &ldquoPerencanaan Kas dalam Perspektif Keuangan Negara&rdquo, disampaikan oleh Kasubdit Perencanaan dan Pengendalian Kas Wibawa Pram Sihombing, dan dimoderatori oleh Kasubdit Rekening Pemerintah Lainnya Yuni Wibawa. Sesi kedua dengan judul &ldquoPenyusunan Perkiraan Penarikan/ Penyetoran Dana Satker&rdquo disampaikan oleh Kepala Seksi Perencanaan Kas Moch. Abdul Kobir, dan dimoderatori oleh Kepala Seksi Dukungan Penyelesaian Kerugian Negara Ady Wijaya. Sesi ketiga dengan tema &ldquoPerencanaan Kas pada Satker dalam Kerangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara disampaikan oleh Kasubdit Dukungan Transformasi Perbendaharaan Denny Febriano Singawiria  dan Kepala Seksi Transformasi Proses Bisnis Eksternal B Dody Dharma Hutabarat, serta dimoderatori oleh Kasubbag Tata Usaha Direktorat Transformasi Perbendaharaan Mohamad Mas&rsquoud. Workshop ini menyimpulkan perlunya komitmen bersama semua stakeholder, mulai dari pimpinan dan pelaksana teknis kegiatan, untuk tidak sebatas mengimplementasikan perencanaan kas, tetapi juga menjaga akurasi perencanaan kas sehingga penyerapan anggaran menjadi semakin berkualitas. Sampai kini perencanaan kas dirasa belum memadai karena belum cukupnya tingkat partisipasi satuan kerja yang merupakan ujung tombak pengguna uang negara. Hal ini mungkin berakibat pada sulitnya pengambilan keputusan dalam manajemen penerimaan dan pengeluaran uang. Ditambah lagi dengan adanya potensi berpengaruhnya keadaan keuangan di Amerika Serikat terhadap situasi pasar finansial domestik terutama pasar surat utang negara yang juga berisiko menurunnya potensi penerimaan pembiayaan pemerintah. Hal itu pulalah yang menjadi dasar bagi Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Transformasi Perbendaharaan  untuk menyelenggarakan Workshop Perencanaan Kas tersebut. Diharapkan, berbarengan dengan penyempurnaan infrastruktur yang mendukung perencanaan kas dari sisi peraturan/ kebijakan dan aplikasi, komitmen implementasi di tingkat satker dalam peningkatan akurasi perencanaan kas makin meningkat sehingga dapat berdampak pada penyerapan anggaran yang proporsional, tidak terjadi penumpukan pencairan dana di akhir tahun.

Kegiatan yang dibiayai oleh hibah World Bank ini akan dilaksanakan di 10 lokasi, yaitu Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Jayapura, dan Palembang. Pesertanya adalah satuan-satuan kerja besar yang merepresentasikan dua per tiga dari total dana kementerian/ lembaga. Workshop ini mengambil tema &ldquoMeningkatkan Akurasi Perencanaan Kas dan Kualitas penyerapan Anggaran Satuan Kerja pada Kementerian/ Lembaga&rdquo. Kontributor Direktorat Pengelolaan Kas Negara, disunting oleh Hendy S. Yudhiyanto

Liputan Rapimtas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Meski tidak dijadwalkan untuk hadir karena agenda kerja lainnya, Menteri Keuangan,  Agus D.W. Martowardojo akhirnya menyempatkan diri untuk datang dalam acara Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Ditjen Perbendaharaan, Senin (22/8), di Gedung Prijadi Praptosuhardjo. Hal tersebut dilakukannya mengingat Rapimtas kali ini melibatkan tiga eselon I guna pembahasan materi yang termasuk dalam isu nasional.

Rapimtas tersebut membahas dua topik utama, yaitu percepatan pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 2011, serta intensifikasi penerimaan pajak yang disetor oleh bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hadir selaku nara sumber, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto, Dirjen Pajak FuadRahmany, dan Dirjen Perimbangan Keuangan Marwanto Harjowiryono. Selain itu seluruh pejabat eselon II lingkup Ditjen Perbendaharaan turut serta sebagai peserta.

Dalam arahannya  Agus D.W. Martowardojo mengingatkan kembali komitmen jajaran Kementerian Keuangan dalam menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang belum lama ini dicanangkan. Menurutnya, kesempatan Rapimtas kali ini merupakan perwujudan sinergi antar eselon I dalam pemecahan permasalahan.

Terkait percepatan pencairan BOS dan BOK 2011, Menteri Keuangan meminta kepada para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk dapat terjun langsung berkoordinasi dengan Bendahara Umum Daerah. Hal ini dilatarbelakangi dengan masih banyaknya kabupaten/kota yang belum menyalurkan BOS Triwulan III ke sekolah-sekolah.

Serupa dengan pernyataan tersebut, Dirjen Perbendaharaan mengimbau agar jajarannya dapat membantu percepatan pencairan BOS 2011. Meski demikian, Dirjen Perbendaharaan menegaskan bahwa bantuan percepatan ini diambil tidak dalam rangka mengintervensi mekanisme pelaksanaan APBD. &ldquoPengertian membantu dalam konteks ini menurut saya bukan dalam arti mengintervensi proses pelaksanaan APBD di tingkat PEMDA. Tetapi lebih kepada melakukan konsultasi, pembinaan, atau coaching, memberikan pemahaman-pemahaman mengenai mekanisme pencairan dana.&rdquo jelas Agus Suprijanto.

Sementara itu, Dirjen Pajak Fuad Rahmany menyampaikan potensi hilangnya penerimaan pajak yang disetor oleh bendahara SKPD. Sisi paling berisiko adalah kepatuhan Bendahara SKPD terutama yang mengelola dana perimbangan, mengingat saat ini bukti surat setoran pajak tidak lagi dilampirkan sebagai syarat pengajuan pencairan dana.

Fuad Rahmany memperkirakan pada tahun 2010 terdapat sekitar 10 s.d 15 triliun rupiah setoran pajak tidak disetor ke kas negara oleh Bendahara SKPD. Untuk itu, perlu peningkatan koordinasi antara Ditjen Pajak , Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Perimbangan Keuangan. Bahkan koordinasi perlu dilakukan sampai dengan instansi vertikal terendah.

Disamping itu juga, Ditjen Perimbangan Keuangan menyetujui penyediaan data potensi pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara (KPPN) saat penyaluran dana perimbangan. Nantinya, berdasarkan data tersebut KPP dan KPPN melakukan rekonsiliasi dan evaluasi terhadap setoran pajak yang berasal dari dana perimbangan. Mekanisme pelaksanaan tersebut akan dikaji penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar hukumnya.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Setelah pembacaan Nota Keuangan oleh Presiden RI di DPR, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo memberikan Keterangan Pers terkait Penyusunan RAPBN 2012, Selasa (16/8), di Aula Cakti Buddhi Bakti Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Menkeu menjelaskan RAPBN 2012 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pedoman penyusunan RAPBN 2012 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2012. Penyusunan RAPBN 2012 juga memperhatikan saran dan pendapat DPR-RI serta pertimbangan DPD-RI yang disampaikan dalam forum pembicaraan pendahuluan pada bulan Juni 2011 yang lalu. Tema pembangunan RKP tahun 2012 adalah: "Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat".

Dalam RKP 2012, Pemerintah akan fokus dalam 11 prioritas pembangunan nasional. 11 prioritas tersebut adalah Reformasi dan Tata Kelola, Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan, Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Energi, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik. &ldquoTerakhir adalah Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi,&rdquo tambah Menkeu. Selain itu, RKP 2012 juga menambahkan tiga prioritas lainnya, yaitu bidang politik, hukum, dan keamanan bidang perekonomian, dan bidang kesejahteraan.

Dengan tema dan prioritas pembangunan nasional RKP 2012 tersebut, kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun 2012 diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu peningkatan kesejahteraan rakyat. Kesemua prioritas pembangunan nasional tersebut bertumpu pada empat pilar yang telah dicanangkan pemerintah, yakni  pro growth, pro job, pro poor serta pro environment.

Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Workshop The Shared Services Implementation Under SPAN
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash  Sistem Perbendaharaan dan anggaran Negara (SPAN) yang akan diterapkan di Indonesiamemiliki beberapa kesamaan dengan Shared Services sebagai sistem pengelolaan keuangan yang telah dijalankan oleh Department of Treasury and Finance Western Australia Government (DTF Pemerintah Western Australia). Hal tersebut menjadi salah satu bahasan Workshop The Shared Services Implementation Under SPAN, Selasa (9/8), di Jakarta.

Acara dibuka secara resmi oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Teknologi Informasi, Bobby A. Nazief. Menurutnya, Kementerian keuangan dapat belajar dari Pemerintah Western Australia yang telah berhasil membangun sebuah sistem terintegrasi berupa Shared Services.

&ldquoPengalaman mereka ini (DTF Pemerintah Western Australia - red) dapat dijadikan pembanding langsung antara SPAN dan Shared Services, sehingga akan berguna untuk memperkecil perbedaan  yang terjadi antara proses bisnis dengan aplikasi SPAN yang berbasis Oracle, serta sebagai perumusan kebijakan perubahan penerapan SPAN guna mengurangi kemungkinan kegagalan pada pelaksanaan penerapannya.&rdquo  ujar Bobby.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Transformasi Perbendaharaan &ndash Ditjen Perbendaharaan, Paruli Lubis mengungkapkan bahwa meski memiliki beberapa kesamaan, SPAN tidak akan secara persis mencontoh  Shared Services DTF Pemerintah Western Australia. Implementasi SPAN akan disesuaikan dengan karakteristik pemerintah Indonesia.

Dalam sesi penyajian materi, Konsep Shared Services yang diterapkan DTF Pemerintah Western Australia dijelaskan oleh Pascoe Rechichi dan Janet Cardew. Sedangkan pemaparan SPAN diwakili oleh Kasubdit Proses Bisnis Eksternal Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Sudarto.

Workshop ini terselenggara atas kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Australia, yaitu DTF Western Australia Government dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal ini sebagai wujud dari komitmen bersama guna mensukseskan penerapan full accrual accounting di Indonesia dan penggunaan layanan bersama melalui implementasi SPAN.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Sugeng Wistriono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Kunjungan Kerja Dirjen Perbendaharaan ke Provinsi Maluku Utara
Ternate, perbendaharaan.go.id - Selepas membuka Training Duta SPAN Unit di Makassar, sehari sesudahnya (Kamis, 4/8/2011) Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto mengadakan kunjungan kerja ke Ternate, ibukota Provinsi Maluku Utara. Di Ternate Dirjen Perbendaharaan mengagendakan  untuk meresmikan gedung baru Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, di samping mengadakan pertemuan ramah-tamah dengan segenap jajaran pegawai Ditjen Perbendaharaan yang bertugas di kota tempat benteng Santa Lucia yang terkenal itu berada.

Peresmian Gedung Baru Kanwil
Dalam acara peresmian gedung baru Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Gani Kasuba dan beberapa unsur Muspida Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate, Dirjen Perbendaharaan mengungkapkan keinginannya agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan beserta unit vertikal Kemenkeu lainnya mampu menjadi representasi Kementerian Keuangan yang kredibel bagi daerah. Sebaliknya, ia juga mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah, instansi vertikal kementerian negara/lembaga, perbankan, dunia usaha, dan masyarakat agar tugas dan fungsinya dapat berhasil, dan membawa manfaat bagi pembangunan di Provinsi Maluku Utara. &ldquoHubungan kerja dan tali persaudaraan yang baik akan memperkokoh komitmen dan semangat kita bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,&rdquo tandasnya.

Dirjen Perbendaharaan juga menekankan mengenai semakin pentingnya peran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN. Ia berharap agar kinerja dua instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan itu mampu ditingkatkan lebih baik lagi. &ldquoKanwil Ditjen Perbendaharaan harus mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan APBN dengan melaksanakan fungsi pengesahan DIPA maupun revisi DIPA, pembinaan pengelolaan perbendaharaan negara, dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah tingkat wilayah. Demikian pula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan tugas utama pencairan dana APBN, penatausahaan penerimaan negara, dan penyusunan laporan keuangan, dituntut untuk berkarya dengan semakin profesional, mengutamakan pelayanan, mengefisienkan proses bisnis, dan meningkatkan akuntabilitas,&rdquo harapnya.

Poin penting lainnya yang disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan adalah mengenai Reformasi Birokrasi. Ia menyatakan bahwa perjalanan Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan perubahan dan penyempurnaan merupakan sebuah perjalanan panjang dan penuh tantangan, dimulai dari Reformasi Manajemen Keuangan Negara, kemudian dilanjutkan dengan Reformasi Birokrasi, dan sekarang tengah memasuki tahap awal dari Transformasi Kelembagaan. Ia meminta kepada para stakeholder supaya turut mendukung komitmen perubahan itu secara sungguh-sungguh. &ldquoTidak akan ada celah secuil pun untuk berjalan mundur, dan tidak ada peluang sekelebat pun untuk menoleh ke belakang.  Kita harus maju terus ke depan dan mengawal spirit Reformasi Birokrasi,&rdquo tegasnya, yang disambut dengan tepuk-tangan penuh antusias dari para undangan.

Penataan Organisasi, Penyempurnaan Proses Bisnis dan Penyempurnaan Manajemen SDM yang menjadi pilar Reformasi Birokrasi, kata Dirjen Perbendaharaan, akan senantiasa dibarengi dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang lebih representatif dalam mendukung lancarnya proses bisnis, termasuk penyediaan gedung kantor. Dengan semakin representatifnya sarana dan prasarana, harapnya, komitmen dalam peningkatan kualitas layanan akan senantiasa menjadi spirit dalam bekerja dan berkarya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Haryana menyatakan tekadnya untuk mengoptimalkan kinerja unit kerja yang dipimpinnya. &ldquoMeskipun masih terbilang muda, karena baru mulai beroperasi sejak November 2004, namun Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara berkomitmen penuh untuk menyejajarkan prestasi dan kinerjanya dengan kanwil Ditjen Perbendaharaan lainnya,&rdquo tegasnya.

Unit eselon II yang mempunyai komitmen layanan &ldquoMenuju Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara yang Profesional, Modern, dan Akuntabel guna Mewujudkan Manajemen Keuangan Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Wilayah Provinsi Maluku Utara&rdquo ini secara organisasi membawahi dua KPPN, yakni KPPN Ternate dan KPPN Tobelo. Dana APBN yang dikelola sebesar Rp2,8 triliun, yang tersebar pada 317 satuan kerja.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. &ldquoPemerintah Provinsi Maluku Utara beserta seluruh jajarannya bertekad untuk memberikan dukungan dengan sungguh-sungguh kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara agar dapat menjalankan tugasnya demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Maluku Utara,&rdquo serunya.

Berdiri di atas tanah seluas 4.865m2, gedung baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara terdiri atas dua lantai dengan luas bangunan 1.200m2. Bagian depan gedung ini menghadap ke sebelah barat ke arah Gunung Gamalama, sedangkan sisi belakangnya mengarah ke timur dengan Pulau Tidore, Pulau Maitara, dan Pulau Halmahera sebagai lanskapnya. Sebagaimana diketahui, Tidore dan Maitara merupakan gambar muka uang pecahan Rp1.000,-.

Malam Ramah Tamah
Selepas buka puasa bersama dan Sholat Tarawih berjamaah, Dirjen Perbendaharaan berkesempatan mengadakan acara ramah-tamah dengan para pegawai Ditjen Perbendaharaan yang bertugas di Ternate. Silaturahmi selama hampir dua jam itu antara lain dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Sugianto selaku kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara periode sebelumnya. Sebagai sosok yang dari awal mula menyiapkan dan mengorganisasi pendirian gedung baru kanwil, ia diminta untuk menceritakan seluk beluk dan kronologi pendiriannya. &ldquoTernate sudah seperti kampung halaman bagi saya,&rdquo katanya.

Dalam kesempatan ini, Dirjen Perbendaharaan berkisah tentang perjalanan karir dan pengabdiannya di Ditjen Perbendaharaan, termasuk fase saat di mana ia harus melalang buana ke Washington DC sebagai salah satu wakil Indonedia pada Bank Dunia. Figur yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harminisasi Kebijakan (Pushaka) Sekjen Depkeu ini mengaku bahwa dirinya bukanlah &lsquoorang lain&rsquo di Ditjen Perbendaharaan. &ldquoSaya adalah orang asli Ditjen Perbendaharaan, yang dulunya bernama Ditjen Anggaran,&rdquo aku mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini.

Pada acara yang dihadiri pula oleh Kepala KPPN Tobelo tersebut, Dirjen Perbendaharaan berpesan agar seluruh jajaran pegawai Ditjen Perbendaharaan di Maluku Utara dapat memahami dan mengamalkan lima Nilai dan sepuluh Perilaku Utama yang menjadi karakter dan ciri khas pegawai Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan. Lima nilai tersebut antara lain: integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Sedangkan sepuluh perilaku utama itu yakni: satu, bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya dua, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela tiga, mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas empat, bekerja dengan hati lima, memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati enam, menemukan dan melaksanakan solusi terbaik tujuh, melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan delapan, bersikap proaktif dan cepat tanggap sembilan, melakukan perbaikan terus-menerus dan sepuluh, mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Dirjen Perbendaharaan juga mengungkapkan kegembiraannya atas atas perubahan luar biasa yang dicapai oleh Ditjen Perbendaharaan. Ia mengaku dapat merasakan hal itu justru ketika tengah bertugas di luar struktur Ditjen Perbendaharaan. Ia berkeyakinan bahwa segala hal yang telah dirintis dan diraih oleh Ditjen Perbendaharaan dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan di bawah kepemimpinannya. &ldquoMari bersama-sama kita pertahankan dan tingkatkan semua yang telah dicapai. Mari kita jadikan Ditjen Perbendaharaan menjadi sebuah institusi yang senantiasa dipercaya oleh publik. Dulu kita mungkin dianggap sebagai &lsquomusuh&rsquo oleh kementerian/ lembaga, tapi sekarang dan ke depan kita telah berubah menjadi mitra kerja yang disegani oleh stakeholder,&rdquo  ajaknya.

Di akhir sambutannya, Dirjen Perbendaharaan mengingatkan akan urgensinya seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan untuk dapat memahami Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Dikatakannya, bahwa SPAN adalah masa depan Ditjen Perbendaharaan. Semua harus memahami apa dan bagaimana SPAN. SPAN diciptakan agar kinerja kita dalam melaksanakan tugas dapat optimal, lebih efektif dan efisien. &ldquoAnda semua harus mencari tahu apa dan bagaimana SPAN melalui media apa saja, bisa internet atau intranet, dan lainnya,&rdquo ajaknya.

Di samping itu, ia juga menyampaikan mengenai sedang digodok dan akan diterapkannya Pensiun Dini dengan Kompensasi Khusus. &ldquoBagi yang telah berusia lima puluh tahun ke atas silakan memikirkan untuk mengikuti program  Pensiun Dini dengan Kompensasi Khusus. Mekanismenya sedang diolah, dan selekasnya nanti akan disosialisasikan,&rdquo terangnya.

Malam itu, waktu menunjukkan pukul 22.30 WIT. Angin cukup kencang bertiup dari Gunung Gamalama ke arah Selat Halmahera. Seakan menyuruh kita untuk segera bergegas, merampungkan banyak tugas kita yang tertunda. Esok harinya rombongan Dirjen Perbendaharaan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Manado. strong>Hendy S. Yudhiyanto (Media Center Ditjen Perbendaharaan

)

Liputan Training Duta SPAN Unit di Empat Kota
Medan, Jogjakarta, Denpasar, Makasar, perbendaharaan.go.id &ndash  Empat pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang terlibat SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)membuka pelaksanaan Training Duta SPAN Unit, di empat tempat secara serentak, Medan, Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar,  Rabu (3/8).

Pada kesempatan itu empat pejabat Eselon I menjadi keynote speaker .  Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI, Mulia P. Nasution di Denpasar, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto di Makassar, Direktur Jenderal Anggaran, Herry Purnomo di Yogyakarta, dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang IT, Bobby A.A. Nazief di Medan.

Duta SPAN akan berperan sebagai duta perubahan (change agent), fasilitator, dan komunikator di setiap unit dalam rangka implementasi SPAN. Melalui proses seleksi, saat ini telah dipilih 227 orang Duta SPAN dari tiga unit kerja, 214 orang dari Ditjen Perbendaharaan, 6 orang dari Ditjen Anggaran, 7 orang dari Setjen (PUSINTEK). Dalam menjalankan fungsinya, para Duta SPAN unit akan didukung 20 orang Duta SPAN Koordinator yang saat ini berkantor di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, dan Pusintek. Mereka akan memfasilitasi seluruh pegawai pada tiga unit kerja di atas sehingga pada waktunya nanti siap mengimplementasikan SPAN.

Sebelum terjun di lapangan, para Duta SPAN diberikan bekal-bekal yang penting antara lain materi konsep bisnis proses, Teknologi Informasi SPAN dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), peningkatan kompetensi dibidang komunikasi dan interaksi, dan kemampuan presentasi. Semua bekal tersebut telah disampaikan pada Training Duta SPAN Unit pada tanggal 3 &ndash 7 Agustus 2011.

Implementasi SPAN sendiri akan dimulai awal tahun 2012 melalui program roll out. setelah didahului dengan simulation test di bulan Oktober dan November 2011. Pada Januari 2013 ditargetkan SPAN dan SAKTI sudah go live.

Program Duta SPAN sebagai bagian dari proses manajemen perubahan (change management), merupakan pendekatan baru yang dikembangkan di kalangan birokrasi. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses transformasi kelembagaan untuk mewujudkan birokrasi yang professional, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Oleh: Novri H.S.Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Kunjungan Kerja Dirjen Perbendaharaan di Manado
Manado, perbendaharaan.go.id-Memberikan pengarahan di depan para pegawai Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dan KPPN Manado pada hari Jumat, 5 Agustus 2011, Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto meminta agar seluruh pegawai mempunyai komitmen untuk berubah. Ia mengingatkan bahwa tantangan yang lebih besar dalam pelaksanaan tugas sudah di depan mata, misalnya terkait dengan implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Dirjen Perbendaharaan mengajak semua pegawai Ditjen Perbendaharaan untuk mau dan mampu lebih bekerja keras untuk menyukseskan SPAN. Apalagi, imbuhnya, dari hasil survei yang pernah dilakukan, kesiapan kita untuk menjalankan SPAN baru sebesar 70%. &ldquoPada skala satu sampai dengan lima, tingkat kesiapan kita dalam mengimplementasikan SPAN berada  pada kisaran 3,5. Artinya, kita baru siap 70%,&rdquo katanya mengingatkan.

Pada acara tatap muka menjelang waktu berbuka puasa itu, Dirjen Perbendaharaan menerangkan betapa pentingnya SPAN bagi terselenggaranya pelaksanaan anggaran negara yang efektif dan efisien di masa depan. Benefit yang akan dituai, terangnya, antara lain adalah tidak menumpuknya pencairan dana APBN di akhir tahun seperti yang terjadi pada saat ini. Di samping itu, ia juga menyatakan bahwa SPAN akan mampu mengoptimalkan penyerapan dana anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan menekankan pula mengenai pentingnya segenap pegawai Ditjen Perbendaharaan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dan perilaku-perilaku utama Kementerian Keuangan. Nilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan tersebut, jelasnya, adalah hasil pembahasan maraton yang dilakukan oleh sebuah focus group beranggotakan 76 orang yang berasal dari seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan. Nilai dan Perilaku Utama tersebut dirumuskan dengan sebuah kesadaran bahwa nilai-nilai yang selama ini berbeda antara unit-unit eselon I Kementerian Keuangan dianggap dapat mengganggu tercapainya integrasi.

Lebih lanjut, Dirjen Perbendaharaan menguraikan secara detail mengenai lima nilai dan sepuluh perilaku utama yang menjadi karakter dan ciri khas pegawai Kementerian Keuangan tersebut. Dipaparkannya, kelima nilai tersebut antara lain: integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Sedangkan sepuluh perilaku utama itu yakni: satu, bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya dua, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela tiga, mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas empat, bekerja dengan hati lima, memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati enam, menemukan dan melaksanakan solusi terbaik tujuh, melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan delapan, bersikap proaktif dan cepat tanggap sembilan, melakukan perbaikan terus-menerus dan sepuluh, mengembangkan inovasi dan kreativitas. Perilaku Utama kesatu dan kedua terdapat di dalam nilai &lsquointegritas&rsquo, tiga dan empat dalam &lsquoprofesionalisme&rsquo, lima dan enam dalam &lsquosinergi&rsquo, tujuh dan delapan dalam &lsquopelayanan&rsquo, serta sembilan dan sepuluh dalam &lsquokesempurnaan&rsquo.

Selanjutnya, secara simbolis, Dirjen Perbendaharaan menyerahkan pamflet yang berisi Nilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan tersebut kepada kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, kepala KPPN Bitung, KPPN Tahuna, KPPN Manado, dan KPPN Kotamobagu. Prosesi tersebut menandai kesiapan seluruh pegawai pada lima instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan di Provinsi Sulawesi Utara itu untuk memahami dan mengamalkan Nilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan.

Saat sesi interaktif, menanggapi pertanyaan salah seorang pegawai mengenai &lsquotidak adil&rsquo-nya pola grading yang berlaku saat sekarang, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Didyk Choiroel mengungkapkan bahwa akan diterbitkan sebuah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang perhitungan kinerja dan pemberian tunjangan kinerja. PMK itu, katanya, akan diterapkan sebagai dasar hukum bagi bagaimana penghitungan kinerja dan pemberian tunjangan kinerja itu dilakukan sampai pada level individu.

Mengenai akan dibentuknya beberapa KPPN Percontohan baru, Didyk Choiroel mengatakan bahwa kendala pemenuhan kebutuhan sumber daya manusianya akan diatasi dengan menggunakan pendekatan assessment center. &ldquoPendekatan assessment center dilakukan dengan terlebih dulu memberikan pembekalan soft dan hard competency kepada calon pegawai yang akan mengikuti proses assessment,&rdquo jelas pejabat eselon tiga yang sebelumnya menjabat sebagai kepala KPPN Blitar ini.

Sebelumnya, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Manado, Dirjen Perbendaharaan berkesempatan meninjau pembangunan gedung KPPN Manado. Pembangunan gedung itu dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Dirjen Perbendaharaan juga seakan tak berjarak, tampak menyatu dengan para pegawainya ketika ia menyambangi KPPN Manado, disusul kemudian Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Malam harinya pun ia kelihatan bersahaja berada di tengah-tengah para stafnya saat digelarnya acara berbuka puasa bersama dan sholat tarawih berjamaah. Pemandangan itu superit melukiskan sinergi antara pemimpin tertinggi Ditjen Perbendaharaan dengan berlapis lapis jajaran personil di bawahnya, tatkala komitmen bersama tengah digalang dalam menghadapi tantangan-tantangan berat yang menghadang di depan sana ...

Hendy S. Yudhiyanto (Media Center Ditjen Perbendaharaan)

Liputan Assesment Calon Pegawai KPPN Percontohan Tahap V  Untuk KPPN Jakarta III
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Pada tahun 2011 Dirjen Perbendaharaan menetapkan lima Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai KPPN Percontohan. KPPN tersebut yaitu KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta V, KPPN Tanjung Pinang, KPPN Majumu dan KPPN Manokwari. Assessment center merupakan suatu aspek yang harus ditegakan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam hal peningkatan sumberdaya manusia. Mekanisme assessment center  diharapkan dapat menghasilkan kesesuaian antara jabatan yang diemban dengan kemampuan pegawai.

Kegiatan assessment center calon pegawai KPPN Percontohan tahap V dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mengukur standar kompetensi jabatan pegawai,  dan diharapkan pegawai yang mengikuti assessment center dapat memenuhi Job Person Match (JPM) yang dipersyaratkan oleh Kementerian Keuangan yaitu minimal 72%. Oleh karena itu dalam masa yang akan datang merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pegawai untuk dapat memenuhi JPM yang dipersyaratkan.

Kasubbag AKKP, Muhammad Arif mewakili Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian, dalam laporannya menyampaikan bahwa  pada tanggal 16-17 Juli 2011 dan 23- 24 Juli 2011 Setditjen Perbendaharaan telah melaksanakan pembekalan assessment center kepada lima calon KPPN Percontohan. Merupakan suatu hal yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya dimana pegawai pada KPPN calon KPPN Percontohan medapatkan pembekalan sebelum mengikuti assessment center. Pembekalan merupakan suatu modal dasar yang sangat besar bagi pegawai KPPN dalam menempuh assessment center yang sesungguhnya.

Kegiatan assessment center akan diikuti oleh 218 pegawai yang tersebar pada lima KPPN calon KPPN Percontohan. Materi yang diujikan antara lain soft competency dan hard competency yang mencakup pengetahuan  Perbendaharaan Negara dan pengetahuan Teknologi Informasi. Materi hard competency pada dasarnya adalah cerminan pekerjaan sehari-hari, oleh sebab itu diharapkan materi tes tidak menyulitkan para pegawai.

Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta sebagai Plh. Kepala Kanwil Ditjen Perbendahareaan Provinsi DKI Jakarta Suprapti dalam pidato pembukaannya mengharapkan &ldquoSemua pegawai KPPN Jakarta III agar dapat menunjukan kemampuannya semaksimal mungkin&rdquo.

Hasil dari assessment center bukan hanya lulus dan tidak lulus semata-mata namun untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan sudah sangat tinggi dengan assessment center diharapkankemampuan setiap pegawai yang melakukan pelayanan kepada masyarakat dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya.

Oleh : Bintang Prasetyo Jati &ndash Setditjen Perbendaharaan