Laporan dari Pengadilan Tipikor Jakarta
Jakarta, perbendaharaan.go.id.  &ldquoSaya pada saat itu sebagai ujung tombak Reformasi Birokrasi, dan saya hanya melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang diterapkan. Kok tiba-tiba saya dituduh sebagai seorang koruptor!&rdquo

Itulah kalimat pembelaan yang terlontar dari Kepala KPPN Tahuna Agus Imam Subegjo ketika ketua majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberinya kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada sidang di Pengadilan Tipikor (Selasa, 6/9/2011). Jaksa Penuntut Umum mendakwa Agus dan Erfan Suhartanto, pegawai KPPN Jakarta II, bertindak melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 929146J/019/111 tanggal 24 November 2008 senilai Rp8.824.221.000,-.

Status &lsquoterdakwa&rsquo dilekatkan kepada Agus dan Erfan semenjak berkas kasus hukum keduanya dibawa oleh penyidik ke meja hijau. Dengan berlangsungnya proses peradilan di Pengadilan Tipikor, keduanya seperti mendapatkan beban tambahan untuk menyandang stigma sebagai seorang koruptor.

Dakwaan Jaksa
Dalam surat dakwaannya, jaksa mendakwa Agus dan Erfan dengan dakwaan primer: &ldquosebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara&rdquo. Di samping itu, kedua pegawai Ditjen Perbendaharaan itu juga dikenai dakwaan sekunder, yakni &ldquosebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara&rdquo.

Pada sidang yang turut dihadiri oleh sekitar tiga puluh rekan terdakwa tersebut, oleh jaksa, keduanya diyakini tidak melakukan penelitian yang mendalam terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 yang diterbitkan oleh salah satu satker Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum dan memprosesnya menjadi SP2D. Maka dari itu, jaksa mendakwa Agus dan Erfan tidak mematuhi Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 66 tahun 2005 tentang  Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keduanya juga didakwa melanggar Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor 297 tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan.

Eksepsi Terdakwa
Pada sidang babak selanjutnya, yang diselenggarakan pada hari Selasa, 13 September 2011 di tempat yang sama, Agus dan Erfan melalui kuasa hukumnya menyampaikan keberatan atas dakwaan jaksa (eksepsi). Dalam eksepsinya Agus antara lain mempertanyakan mengenai adanya &lsquoSPM fiktif&rsquo sebagaimana yang diungkapkan dalam dakwaan jaksa. Menurut Agus, hingga saat ini  belum pernah dapat dibuktikan secara hukum atau adanya suatu putusan pidana atas &lsquoSPM fiktif&rsquo tersebut.

Kuasa hukum Agus juga menyanggah jika ia didakwa tidak melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap SPM yang diterimanya. Lebih dari itu, sesuai dengan prosedur kerja yang diatur di dalam  Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 66 tahun 2005 dan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor 297 tahun 2007, KPPN telah melakukan penelitian, pemeriksaan, dan pengujian (baik secara substantif dan formal) atas SPM yang disampaikan oleh satker.

Sedangkan Erfan melalui pengacaranya menegaskan bahwa ia telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan, dan tidak ada alasan untuk menolak SPM yang kini menjadi sumber masalah itu. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada kewajiban baginya untuk mengecek dokumen pendukung SPM. Hal itu mematahkan dakwaan jaksa yang menganggapnya lalai untuk meneliti dokumen pendukung SPM.

Di samping itu, Erfan juga mempertanyakan tentang ketakjelasan proses hukum terhadap orang-orang yang menerima dan menikmati aliran dana sebagaimana terungkap di dalam dakwaan jaksa. Pada akhir eksepsinya, ia menegaskan betapa dirinya tidak menikmati satu rupiah pun dari sejumlah besar kerugian keuangan negara yang didakwakan kepadanya.

Proses persidangan keduanya masihlah panjang. Pekan depan mereka masih harus mendengarkan tanggapan jaksa atas eksepsinya itu. Dan keduanya berharap, keadilan dan kebenaran yang sejati lekas dapat direngkuhnya.

Hendy S. Yudhiyanto (Media Center Ditjen Perbendaharaan)

Liputan kortek RPPN kick off meetin
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Kesungguhan Ditjen Perbendaharaan dalam menyukseskan pelaksanaan SPAN tidak perlu diragukan. Persiapan menyambut proyek besar dalam reformasi penganggaran dan perbendaharaan Negara tersebut kembali digelar.  Bertajuk kick off meeting tim RPPN yang dilaksanakan di Gedung Ex. MA, Jakarta, Jum&rsquoat (23/9), persiapan pelaksanaan SPAN semakin dimantapkan.

&ldquoKehadiran kita di acara ini menjadi satu pertanda dari tingginya komitmen untuk mensukseskan SPAN,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan, Agus Suprijanto, saat membuka acara kick off meeting tim RPPN di Jakarta. &ldquoSebagai salah satu program transformasi dengan skala yang cukup besar, tentu SPAN juga dihadapkan pada skala permasalahan yang sama. Kembali lagi, sinergi diantara kita menjadi kuncinya. Saya meyakini segala persoalan tentu ada solusinya. Hanya saja, apakah kita memiliki kemauan dan kesediaan untuk bersama-sama mengatasinya,&rdquo lanjut beliau.

Pembangunan SPAN bertujuan untuk mencapai efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan trasnparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan Negara.

&ldquoTujuan SPAN ini adalah amanat dari Undang-undang Keuangan Negara yang merupakan tonggak reformasi pengelolaan keuangan negara,&rdquo  kata Agus Suprijanto lagi. &ldquoReformasi tersebut akan berusia 10 tahun di 2013 nanti. Untuk memperingati itu, sebagaimana jadwal yang telah disusun,  Januari 2013 SPAN yang didukung pula oleh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi/SAKTI akan kita luncurkan,&rdquo papar Dirjen Perbendaharaan ini.

Bagi Kementerian Keuangan, RPPN menjadi indikator kinerja bersama. Oleh karenanya, semua pihak di jajaran kementerian yang dipimpin oleh Agus Martowardojo ini perlu lebih bersinergi untuk mensukseskannya, meski menurut Dirjen Perbendaharaan, saat ini sudah bekerja sama dengan cukup baik.

&ldquoSaat ini kita sudah bekerja sama dengan cukup baik, namun demikian, dengan besarnya tantangan yang kita hadapi, kerja sama yang sudah terjalin harus diperKuat lagi,&rdquo harapnya.

Kembali menurut Agus Suprijanto, saat ini RPPN yang terimplementasi melalui SPAN akan memasuki fase yang krusial, dalam tri wulan terakhir di tahun 2011, memasuki tahap User Acceptance Test (UAT). &ldquoKita tentu memahami urgensi dari UAT. Go or not go-nya piloting SPAN yang direncanakan dilaksanakan mulai Januari 2012 ditentukan dari hasil UAT tersebut. Untuk itu, konsentrasi kita harus ditujukan untuk kesuksesan UAT SPAN ini,&rdquo tandas Agus Suprijanto lagi.

Acara kick off meeting tim kortek RPPN dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Teknologi Informasi, Bobby A.A. Nazief, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran, Para Direktur DJA, Para Direktur DJPBN, Inspektur III Itjen, dan Kepala Pusintek-SetjenKemenkeu serta anggota tim kortek RPPN.

&ldquoKita semua berada di dalamnya dan dibentuk dengan tujuan yang sudah jelas. Ukuran keberhasilannya juga sudah jelas. Tanggung jawab masing-masing sub tim juga sudah jelas. Saya rasa sekarang saatnya kita menunjukan profesionalisme kita,&rdquo kata Agus Suprijanto di hadapan para anggota tim Kkortek RPPN. &ldquoOleh karena itu, Sekali lagi saya mengajak Anda semua yang hadir di acara ini untuk memberikan kontribusinya secara maksimal sehingga rencana yang sudah dibuat dapat terwujud. SPAN dapat terimplementasi dengan baik. Dan kita dapat selangkah lebih maju demi menjadi pengelola keuangan negara yang professional dan modern,&rdquo tegasnya lagi.

Oleh : Bambang Kismanto dan Novri H. S. Tanjung &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Pembukaan Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Tahun 2011
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Obsesi pemerintah untuk mendapatkan opini audit BPK terhadap LKP yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepertinya semakin dekat. Sebagian besar Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang merupakan unsur LKPP telah medapatkan opini audit WTP dari BPK.

&ldquoPemerintah telah menerbitkan LKPP yang merupakan konsolidasi dari LKKL dan LK BUN sejak tahun 2004,&rdquo kata Menteri Keuangan Republik Indonesia, Agus D. W. Martowardojo, pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Laporan Keuangan tahun 2011 di Jakarta (19/9) kemarin. &ldquoLKPP dan sebagian besar LKKL, saat ini telah mendapatkan opini audit yang cukup baik dari BPK, yaitu wajar dengan pengecualian dan wajar tanpa pengecualian,&rdquo lanjutnya.

Opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah cita-cita besar pemerintah saat ini. Opini tersebut mempunyai makna bahwa pengelolaan keuangan pemerintah mempunyai kualitas yang baik. sementara itu, kualitas pengelolaan keuangan pemerintah yang baik adalah salah satu syarat tercapainya good governance.

Pemerintah memandang penting kualitas pengelolaan keuangan oleh kementerian/ lembaga. Wakil Presiden RI, Budiono, selalu mengamati dan mendorong setiap usaha yang dilakukan oleh instansi untuk mencapai kemajuan pengelolaan keuangan.

&ldquoSaya mengamati dan mendorong setiap langkah yang dilakukan instansi untuk melakukan langkah-langkah instansi untuk mencapai kemajuan pengelolaan keuangan,&rdquo kata Wakil Presiden RI, Budiono, saat membuka acara Rapat Kerja Akuntansi dan Laporan Keuangan tahun 2011 di Jakarta.

&ldquoInti dari laporan keuangan itu adalah ketertiban dalam menggunakan uang pemerintah, uang negara,&rdquo kata Budiono lagi. &ldquoLaporan keuangan yang berkualitas ini adalah basis dari good governance,&rdquo lanjutnya. &ldquoGood governcane  tidak aka nada jika laporan kuangan tidak berkualitas. Laporan kuangan adalah basis good governance, oleh karenanya memang mutlak harus berkualitas,&rdquo lanjutnya lagi.

Untuk mencapai pengeloalaan keuangan yang berkualitas diperlukan komitmen dari para pimpinan. Di samping itu, diperlukan langkah-langkah atau action plan serta adanya tugas yang jelas yang dilakukan oleh tim yang jelas pula.

&ldquoBagi para pimpinan instansi, tentu yang kita harapkan adalah komitmen. Komitmen dari pimpinan sangat mutlak diperlukan. Melakukan langkah-langkah untuk mencapai tingkat sasaran yang kita inginkan,&rdquo kata orang nomor dua di Indonesia ini.

&ldquoYang kedua,  adanya suatu rencana aksi yang jelas, action plan. Komitmen ada tetapi tidak ada action plan, tentu tidak akan optimal. Saya harapkan, setiap lembaga baik pusat maupun daerah punya action plan. Tentu, titik awalnya adalah hasil audit dari BPK,&rdquo terang Budiono.

 &ldquoYang ketiga perlu assignment, memberikan tugas. Pimpinan memberikan tugas kepada tim khusus untuk mengawal pelaksanaan action plan tersebut,&rdquo jelas Wapres Budiono.

Wapres Budiono juga memberikan perhatian secara khusus terhadap sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Menurut laporan yang diterima oleh Wapres Budiono diketahui bahwa banyak instansi baik pusat maupun daerah yang menghadapi kendala pada sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan keuangan negara.

&ldquoSaya mengetahui, dari laporan, ada banyak instansi, apalagi di daerah, masalah sumber daya manusia yang bisa  melaksanakan pengelolaan keuangan ini menjadi kendala,&rdquo kata Budiono.

&ldquoSumber daya manusia ini harus menjadi bagian dari action plan. Kalau ada kukurangan, maka harus ada aksi, apakah itu training, atau kalau memang mendesak, bisa minta bantuan kepada yang dalam tanda petik mempunyai kelebihan dalam kemampuan pengelolaan keuangan,&rdquo jelasnya.

&ldquoMasalah sdm ini bisa diatasi kalau satu dengan yang lain saling komunikasi, antara lain tadi ada komitmen dari Pak Menteri Keuangan, kalau ada intansi atau daerah memerlukan sdm sudah bisa langsung dipakai, bisa didrop dari kementerian keuangan,&rdquo kata Budiono lagi. &ldquoIni tentu tawaran yang sangat simpatik,&rdquo tambahnya.

Seperti tahun sebelumnya, pada rakernas tahun ini, kementerian keungan kembali memberikan apresiasinya kepada para pimpinan instansi yang berhasil memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian. Sebanyak 84 instansi mendapatkan penghargaan atas prestasi tersebut. Diantaranya adalah MPR, DPR, Kementerian Sekretaris Kabinet, Kepolisian, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dll.

Oleh : Bambang Kismanto dan Tino A.P. &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Training Soft Competency Eselon IV
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndashPada Pelaksanaan assessment calon pejabat eselon III terdahulu terdapat beberapa diantara pegawai yang dianggap belum memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan eselon III. Informasi mengenai kelanjutan dari assesment yang tidak tersampaikan secara optimal menimbulkan pendapat sepihak dari beberapa pegawai sehingga beranggapan bahwa hasil tersebut dapat menghambat perkembangan jenjang karir.

Berusaha mengurangi gap di antara para pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan Training Soft Competency Eselon IV(12/9) . Dengan berkerjasama dengan ARA Indonesia, diharapkan setiap peserta training memiliki kemampuan soft competency yang memenuhi standar kualifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. &ldquosemoga kegiatan ini dapat membantu saudara untuk dapat menjadi menjadi inspiring character, menjadi sosok pemimpin, dan meningkatkan kemampuan dalam hal managing people dan managing task&rdquo, harap Kabbag Pengembangan Pegawai Sahat M.T. Panggabean mewakili Sesditjen Perbendaharaan saat membuka acara tersebut.

Diikuti 148 orang pejabat eselon IV lingkup Ditjen Perbendaharaan, Training Soft Competency Eselon IV dilaksanakan dalam 5 angkatan. Angkatan pertama dilaksanakan 12 September 2011 diikuti oleh 32 orang pejabat eselon IV.


Oleh : Tino Adi Prabowo (Media Center Ditjen Perbendaharaan).

Liputan workshop Perencanaan Kas
Yogyakarta, Balikpapan, perbendaharaan.go.id.- Pada tanggal 11 dan 18 Agustus Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Transformasi Perbendaharaan menyelenggarakan Workshop Perencanaan Kas masing-masing di Yogyakarta dan Balikpapan. Kegiatan ini merupakan seri pertama dan kedua dari sepuluh seri workshopdi sepuluh lokasi.

Dalam pengarahannya pada seri kedua workshop di Balikpapan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto menggambarkan keprihatinannya atas kondisi dan kualitas penyerapan anggaran. Sampai dengan 15 Agustus 2011, katanya, dari total belanja yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.229,6 triliun, baru terserap kurang dari setengahnya, yaitu sebesar Rp600,5 triliun atau 48,8%, meningkat sedikit dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010. Kontribusi belanja pemerintah pusat, dari total sebesar Rp836,6 triliun baru terserap Rp384,5 triliun atau sekitar 46%. Pada umumnya, penyerapan tersebut ditunjang oleh belanja non-discretionary, yaitu belanja yang tidak ada kaitannya dengan satuan kerja, seperti pembayaran utang dengan penyerapan sebesar 53,2% dan subsidi (58,6%). Belanja barang yang dialokasikan sebesar Rp137.8 triliun, baru terserap sekitar Rp47 triliun (34.3%). Belanja modal yang diharapkan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi, baru terserap Rp32,2 triliun dari total Rp135.8 triliun (23.7%). Pola penyerapannya tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu rendah di awal dan menumpuk di akhir. Berbagai hal yang menjadi penyebabnya atara lain adalah masalah procurement, mekanisme penunjukan pejabat pengelola keuangan Negara, dan revisi DIPA.

Dirjen Perbendaharaan selanjutnya menguraikan bahwa pada pos penerimaan negara menunjukkan hal yang menggembirakan. Realisasi pendapatan negara pada akhir semester pertama hampir sebesar 60%. Hal ini jugalah yang menjadi penyebab terjadinya akumulasi kas yang luar biasa, karena pendapatan yang besar tidak dibarengi dengan penyerapan anggaran yang kecil. 

Pada masa lalu, lanjutnya, tujuan utama pengelolaan kas adalah menyediakan dana yang cukup untuk belanja sehingga sejak awal tahun pemerintah sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak adanya proyeksi penerimaaan dan penarikan dana, ditambah lagi tidak adanya kesadaran akan konsep nilai waktu dari uang (time value of money), menyebabkan banyak opportunity cost karena uang tidak dimanfaatkan. Banyak peluang yang lepas untuk mendapatkan bunga atau remunerasi atas uang yang menganggur, dan tingginya cost of fund akibat akumulasi utang yang didapatkan dan harus dibayar bunganya, tetapi tidak terserap.

Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, di antaranya adalah menempatkan uang negara di bank sentral untuk mendapatkan remunerasi. Namun, jumlah tersebut tidak sesuai dengan bunga yang dibayarkan ke publik atas kepemilikan surat berharga negara.

Dijelaskannya beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan perencanaan kas, yakni: pertama, penempatan uang di bank sentral dan bank umum, yang mempengaruhi kebijakan moneter kedua, investasi uang yang berlebih pada instrumen surat berharga domestik maupun luar negeri yang terhambat oleh keterbatasan regulasi ketiga, strategi front loading atau meminjam di depan karena kondisi pasar yang baik, yang menyebabkan tertimbunnya uang sejak awal tahun anggaran. Dirjen Perbendaharaan merekomendasikan agar para satuan kerja kementerian/ lembaga mengatur pelaksanaan kegiatannya  sehingga distribusinya merata, memperbaiki pola penarikan dana bulanan dan mingguan, tidak ditarik semua di semester IV yang dapat mengakibatkan tidak sehatnya perekonomian negara. Apabila dijumlahkan, di tingkat pusat, pemerintah c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat mengatur distribusi kas, baik itu penerimaan dan pengeluaran, dan menempatkan kelebihan kas di bank sentral ataupun melalui pembelian surat berharga jangka pendek sehingga manajemen kas menjadi lebih baik dan berkualitas. Konsolidasi perencanaan di tingkat satuan kerja dengan tingkat pusat sangat penting sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih berkualitas. Sementara itu pada seri sebelumnya di Yogyakarta, workshop dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D. I. Yogyakarta Hendro Baskoro.  Menurutnya, workshop ini merupakan penyegaran kembali materi yang diperoleh dua tahun lalu, karena sebagian besar satuan kerja di Provinsi DIY telah menerapkan perencanaan kas sejak tahun 2009.  Dari total 344 satker, 90% sudah menyampaikan perencanaan kasnya. Ia meminta komitmen seluruh Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja untuk tetap mengirimkan perkiraan penarikan dananya sekaligus meningkatkan akurasinya. Materi yang disampaikan dalam workshop meliputi kebijakan umum perencanaan kas dan pelaksanaan anggaran, teknis dan aplikasi perencanaan kas, serta pengayaan tentang perencanaan kas dalam sudut pandang Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Sesi pertama bertajuk &ldquoPerencanaan Kas dalam Perspektif Keuangan Negara&rdquo, disampaikan oleh Kasubdit Perencanaan dan Pengendalian Kas Wibawa Pram Sihombing, dan dimoderatori oleh Kasubdit Rekening Pemerintah Lainnya Yuni Wibawa. Sesi kedua dengan judul &ldquoPenyusunan Perkiraan Penarikan/ Penyetoran Dana Satker&rdquo disampaikan oleh Kepala Seksi Perencanaan Kas Moch. Abdul Kobir, dan dimoderatori oleh Kepala Seksi Dukungan Penyelesaian Kerugian Negara Ady Wijaya. Sesi ketiga dengan tema &ldquoPerencanaan Kas pada Satker dalam Kerangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara disampaikan oleh Kasubdit Dukungan Transformasi Perbendaharaan Denny Febriano Singawiria  dan Kepala Seksi Transformasi Proses Bisnis Eksternal B Dody Dharma Hutabarat, serta dimoderatori oleh Kasubbag Tata Usaha Direktorat Transformasi Perbendaharaan Mohamad Mas&rsquoud. Workshop ini menyimpulkan perlunya komitmen bersama semua stakeholder, mulai dari pimpinan dan pelaksana teknis kegiatan, untuk tidak sebatas mengimplementasikan perencanaan kas, tetapi juga menjaga akurasi perencanaan kas sehingga penyerapan anggaran menjadi semakin berkualitas. Sampai kini perencanaan kas dirasa belum memadai karena belum cukupnya tingkat partisipasi satuan kerja yang merupakan ujung tombak pengguna uang negara. Hal ini mungkin berakibat pada sulitnya pengambilan keputusan dalam manajemen penerimaan dan pengeluaran uang. Ditambah lagi dengan adanya potensi berpengaruhnya keadaan keuangan di Amerika Serikat terhadap situasi pasar finansial domestik terutama pasar surat utang negara yang juga berisiko menurunnya potensi penerimaan pembiayaan pemerintah. Hal itu pulalah yang menjadi dasar bagi Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Transformasi Perbendaharaan  untuk menyelenggarakan Workshop Perencanaan Kas tersebut. Diharapkan, berbarengan dengan penyempurnaan infrastruktur yang mendukung perencanaan kas dari sisi peraturan/ kebijakan dan aplikasi, komitmen implementasi di tingkat satker dalam peningkatan akurasi perencanaan kas makin meningkat sehingga dapat berdampak pada penyerapan anggaran yang proporsional, tidak terjadi penumpukan pencairan dana di akhir tahun.

Kegiatan yang dibiayai oleh hibah World Bank ini akan dilaksanakan di 10 lokasi, yaitu Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Jayapura, dan Palembang. Pesertanya adalah satuan-satuan kerja besar yang merepresentasikan dua per tiga dari total dana kementerian/ lembaga. Workshop ini mengambil tema &ldquoMeningkatkan Akurasi Perencanaan Kas dan Kualitas penyerapan Anggaran Satuan Kerja pada Kementerian/ Lembaga&rdquo. Kontributor Direktorat Pengelolaan Kas Negara, disunting oleh Hendy S. Yudhiyanto

Liputan Rapimtas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Meski tidak dijadwalkan untuk hadir karena agenda kerja lainnya, Menteri Keuangan,  Agus D.W. Martowardojo akhirnya menyempatkan diri untuk datang dalam acara Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Ditjen Perbendaharaan, Senin (22/8), di Gedung Prijadi Praptosuhardjo. Hal tersebut dilakukannya mengingat Rapimtas kali ini melibatkan tiga eselon I guna pembahasan materi yang termasuk dalam isu nasional.

Rapimtas tersebut membahas dua topik utama, yaitu percepatan pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 2011, serta intensifikasi penerimaan pajak yang disetor oleh bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hadir selaku nara sumber, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto, Dirjen Pajak FuadRahmany, dan Dirjen Perimbangan Keuangan Marwanto Harjowiryono. Selain itu seluruh pejabat eselon II lingkup Ditjen Perbendaharaan turut serta sebagai peserta.

Dalam arahannya  Agus D.W. Martowardojo mengingatkan kembali komitmen jajaran Kementerian Keuangan dalam menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang belum lama ini dicanangkan. Menurutnya, kesempatan Rapimtas kali ini merupakan perwujudan sinergi antar eselon I dalam pemecahan permasalahan.

Terkait percepatan pencairan BOS dan BOK 2011, Menteri Keuangan meminta kepada para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk dapat terjun langsung berkoordinasi dengan Bendahara Umum Daerah. Hal ini dilatarbelakangi dengan masih banyaknya kabupaten/kota yang belum menyalurkan BOS Triwulan III ke sekolah-sekolah.

Serupa dengan pernyataan tersebut, Dirjen Perbendaharaan mengimbau agar jajarannya dapat membantu percepatan pencairan BOS 2011. Meski demikian, Dirjen Perbendaharaan menegaskan bahwa bantuan percepatan ini diambil tidak dalam rangka mengintervensi mekanisme pelaksanaan APBD. &ldquoPengertian membantu dalam konteks ini menurut saya bukan dalam arti mengintervensi proses pelaksanaan APBD di tingkat PEMDA. Tetapi lebih kepada melakukan konsultasi, pembinaan, atau coaching, memberikan pemahaman-pemahaman mengenai mekanisme pencairan dana.&rdquo jelas Agus Suprijanto.

Sementara itu, Dirjen Pajak Fuad Rahmany menyampaikan potensi hilangnya penerimaan pajak yang disetor oleh bendahara SKPD. Sisi paling berisiko adalah kepatuhan Bendahara SKPD terutama yang mengelola dana perimbangan, mengingat saat ini bukti surat setoran pajak tidak lagi dilampirkan sebagai syarat pengajuan pencairan dana.

Fuad Rahmany memperkirakan pada tahun 2010 terdapat sekitar 10 s.d 15 triliun rupiah setoran pajak tidak disetor ke kas negara oleh Bendahara SKPD. Untuk itu, perlu peningkatan koordinasi antara Ditjen Pajak , Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Perimbangan Keuangan. Bahkan koordinasi perlu dilakukan sampai dengan instansi vertikal terendah.

Disamping itu juga, Ditjen Perimbangan Keuangan menyetujui penyediaan data potensi pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara (KPPN) saat penyaluran dana perimbangan. Nantinya, berdasarkan data tersebut KPP dan KPPN melakukan rekonsiliasi dan evaluasi terhadap setoran pajak yang berasal dari dana perimbangan. Mekanisme pelaksanaan tersebut akan dikaji penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar hukumnya.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Setelah pembacaan Nota Keuangan oleh Presiden RI di DPR, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo memberikan Keterangan Pers terkait Penyusunan RAPBN 2012, Selasa (16/8), di Aula Cakti Buddhi Bakti Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Menkeu menjelaskan RAPBN 2012 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pedoman penyusunan RAPBN 2012 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2012. Penyusunan RAPBN 2012 juga memperhatikan saran dan pendapat DPR-RI serta pertimbangan DPD-RI yang disampaikan dalam forum pembicaraan pendahuluan pada bulan Juni 2011 yang lalu. Tema pembangunan RKP tahun 2012 adalah: "Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat".

Dalam RKP 2012, Pemerintah akan fokus dalam 11 prioritas pembangunan nasional. 11 prioritas tersebut adalah Reformasi dan Tata Kelola, Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan, Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Energi, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik. &ldquoTerakhir adalah Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi,&rdquo tambah Menkeu. Selain itu, RKP 2012 juga menambahkan tiga prioritas lainnya, yaitu bidang politik, hukum, dan keamanan bidang perekonomian, dan bidang kesejahteraan.

Dengan tema dan prioritas pembangunan nasional RKP 2012 tersebut, kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun 2012 diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu peningkatan kesejahteraan rakyat. Kesemua prioritas pembangunan nasional tersebut bertumpu pada empat pilar yang telah dicanangkan pemerintah, yakni  pro growth, pro job, pro poor serta pro environment.

Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Workshop The Shared Services Implementation Under SPAN
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash  Sistem Perbendaharaan dan anggaran Negara (SPAN) yang akan diterapkan di Indonesiamemiliki beberapa kesamaan dengan Shared Services sebagai sistem pengelolaan keuangan yang telah dijalankan oleh Department of Treasury and Finance Western Australia Government (DTF Pemerintah Western Australia). Hal tersebut menjadi salah satu bahasan Workshop The Shared Services Implementation Under SPAN, Selasa (9/8), di Jakarta.

Acara dibuka secara resmi oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Teknologi Informasi, Bobby A. Nazief. Menurutnya, Kementerian keuangan dapat belajar dari Pemerintah Western Australia yang telah berhasil membangun sebuah sistem terintegrasi berupa Shared Services.

&ldquoPengalaman mereka ini (DTF Pemerintah Western Australia - red) dapat dijadikan pembanding langsung antara SPAN dan Shared Services, sehingga akan berguna untuk memperkecil perbedaan  yang terjadi antara proses bisnis dengan aplikasi SPAN yang berbasis Oracle, serta sebagai perumusan kebijakan perubahan penerapan SPAN guna mengurangi kemungkinan kegagalan pada pelaksanaan penerapannya.&rdquo  ujar Bobby.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Transformasi Perbendaharaan &ndash Ditjen Perbendaharaan, Paruli Lubis mengungkapkan bahwa meski memiliki beberapa kesamaan, SPAN tidak akan secara persis mencontoh  Shared Services DTF Pemerintah Western Australia. Implementasi SPAN akan disesuaikan dengan karakteristik pemerintah Indonesia.

Dalam sesi penyajian materi, Konsep Shared Services yang diterapkan DTF Pemerintah Western Australia dijelaskan oleh Pascoe Rechichi dan Janet Cardew. Sedangkan pemaparan SPAN diwakili oleh Kasubdit Proses Bisnis Eksternal Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Sudarto.

Workshop ini terselenggara atas kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Australia, yaitu DTF Western Australia Government dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal ini sebagai wujud dari komitmen bersama guna mensukseskan penerapan full accrual accounting di Indonesia dan penggunaan layanan bersama melalui implementasi SPAN.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Sugeng Wistriono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan