Liputan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Jakarta, perbendaharaan.go.id- &ldquoReinventing public institutions is Herculean work. There is no recipe you can follow to reinvent government, no step by step progression to which you must slavishly adhere. The process is not linear, and it is certainly not orderly&rdquo penggalan kutipan buah karya David Osborn tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU) pada tanggal 30 November s.d. 2 Desember 2011 di Hotel Red Top, Jakarta.

Pesan Agus Suprijanto di atas menyiratkan pentingnya koordinasi dalam mewirausahakan pemerintah mengingat besarnya lingkup pekerjaan yang harus ditangani. Koordinasi yang efektif antara seluruh pemangku kepentingan PK BLU, baik BPK, Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga, dan Dewan Pengawas inilah yang mendasari dilaksanakannya Rapat Koordinasi PK BLU bertema &ldquo Seiring Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan yang Semakin Baik, Kita Tingkatkan Peran Satker BLU dalam rangka Penyediaan Layanan Publik yang Berkualitas&rdquo .

Penyelenggaraan rapat koordinasi kali ini terasa sangat istimewa dengan hadirnya tiga pejabat eselon satu dari institusi yang terkait pengelolaan keuangan negara, yaitu Auditor Utama Keuangan Negara VI, Abdul Latief, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Supriyanto, dan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Supriyantoro.

Dalam keynote speech-nya, Direktur Jenderal Perbendaharaan secara khusus mengingatkan urgensi pola PK BLU bagi penyediaan layanan publik yang terStandardisasi, efektif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. &ldquoLahirnya PK BLU harus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian, sehingga kalau BLU lahir tidak bisa memberikan nilai tambah, tidak bisa memberikan kontribusi kepada perekonomian, kepada pelayanan publik dan sebagainya, lebih baik menjadi satker biasa,&rdquo pungkasnya. Lebih lanjut beliau menyampaikan agar simpul-simpul permasalahan yang menghambat pelaksanaan PK BLU perlu terus diurai sekaligus memperKuat fungsi pengawasannya, agar satker BLU dapat lebih akuntabel.

Tantangan ke depan yang semakin berat, menuntut peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja keras menciptakan model PK BLU yang optimal. Peran ini dapat diwujudkan dengan dewan pengawas yang makin efektif mengawasi kinerja BLU, kementerian/lembaga yang membuka ruang kreatif bagi satker BLU untuk tumbuh, dan dukungan dari pemeriksa bagi peningkatan akuntabilitas. Sementara bagi pengelola BLU Dirjen Perbendaharaan berpesan untuk terus mengubah pola pikir yang ada. &ldquoIstilahnya out of the box, kalau kita masih melingkar-melingkar di dalam marka regulasi yang ada maka kita tidak akan pernah melakukan perubahan mengenai BLU ini,&rdquo menurut Agus .

Rapat koordinasi tahun ini terbagi atas sidang pleno dan komisi. Dalam sidang pleno pertama, ada tiga paparan yang disampaikan oleh BPK, Direktur Pembinaan PK BLU, serta perwakilan dari pengelola BLU bidang kesehatan dan pendidikan, yaitu Dirjen Bina Upaya Kesehatan dan Dekan FEB Universitas Diponegoro, Prof. M. Nasir, Ph.D.

Pada paparan pertama, Auditor Utama BPK, Abdul Latief menyampaikan mengenai ekspektasi BPK terhadap pengelolaan keuangan BLU. Beliau menjelaskan proses pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara rinci juga dijabarkan temuan-temuan yang umum didapatkan pada proses audit LK K/L terkait satker PK BLU, antara lain menyangkut proses pengintegrasian yang belum memadai, pencatatan dan pengelolaan kas BLU, serta kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan yang jelas dan tidak memberikan kontribusi kepada penerimaan negara. Untuk itu diharapkan seluruh satker BLU dapat meningkatkan kepatuhan dan ketaatan atas aturan yang ada, serta meningkatkan efektivitas pengendalian intern.

Pada kesempatan kedua, Direktur Pembinaan PK BLU, Hari Utama Ribowo memaparkan materi mengenai akuntabilitas PK BLU saat ini. Beliau mereviu langkah-langkah yang harus dilakukan setelah menjadi satker BLU, sekaligus menampilkan statistik kepatuhan atas kewajiban tersebut. Secara umum memang terlihat peningkatan akuntabilitas pada satker BLU dilihat pada pemenuhan kewajiban untuk menyusun RBA, mengesahkan pendapatan dan belanja, mengusulkan tarif layanan, serta mengembangkan sistem akuntansi. Namun demikian, akuntabilitas yang meningkat seyogyanya juga tercermin dalam peningkatan layanan yang makin berkualitas.

Materi terakhir pada sidang pleno I dibawakan secara bersamaan oleh Dirjen BUK Kemenkes Supriyantoro dan Dekan FEB Universitas Diponegoro Prof. M. Nasir sebagai representasi dari satker BLU bidang kesehatan dan pendidikan. Jumlah satker BLU dari kedua bidang tersebut lebih dari 80 persen jumlah satker BLU yang ada, sehingga harapan-harapan perbaikan regulasi bisa direpresentasikan oleh keduanya. Dirjen BUK menyampaikan pandangannya bahwa dengan tuntutan layanan kesehatan yang semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya, maka hambatan yang masih dirasakan oleh RS BLU perlu mendapatkan perhatian. Secara khusus beliau menyoroti kebutuhan RS untuk melakukan kerjasama operasi, pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien, pernyederhanaan proses persetujuan tarif layanan, penetapan remunerasi yang berorientasi pada kinerja, serta perbaikan aspek penilaian kinerja yang lebih mempertimbangkan kinerja layanan dan kontribusi sosial. Senada dengan Dirjen BUK, Prof. M. Nasir juga menyoroti perlunya perbaikan-perbaikan terutama di bidang kerjasama pemanfaatan BMN, dan unifikasi pelaporan keuangan BLU.

Di hari kedua, para peserta dibagi ke dalam empat komisi yang membahas topik perencanaan dan penganggaran BLU, pelaksanaan anggaran BLU, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran BLU, serta pengadaan barang/jasa BLU. Seluruh satker BLU terlibat aktif dalam diskusi di masing-masing sidang komisi. Antusiasme diperlihatkan oleh para peserta, karena pada sidang komisi inilah dirumuskan perbaikan-perbaikan PK BLU ke depan. Dalam sidang komisi diperoleh kesepakatan untuk mengajukan rekomendasi bagi penyempurnaan regulasi PK BLU, peningkatan peran K/L dalam mengembangkan satker BLU, dan pembinaan yang efektif oleh K/L dan Kementerian Keuangan kepada satker BLU.

Oleh: Kontributor Direktorat Pembinaan PK BLU

Liputan Sosialisasi Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011
Jakarta, perbendaharaan.go.id-Pemerintah mulai melakukan sosialisasi Undang-Undang No 7/2011 tentang Mata Uang, Selasa (6/12), di Hotel Arya Duta Jakarta. Melalui proses yang cukup panjang, RUU tentang Mata Uang disahkan DPR pada tanggal 31 Mei 2011 lalu, menjadi Undang-undang.

&ldquoMelalui Undang-undang Mata Uang, kita angkat harkat martabat Rupiah. Dari semula Rupiah yang hanya merupakan surat utang Bank Indonensia kepada masyarakat, ditempatkan menjadi simbol kedaulatan negara yang sama kedudukannya seperti Garuda Pancasila dan Bendera Merah Putih,&rdquo ujar Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo dalam arahannya dihadapan berbagai asosiasi, pejabat lingkup Kemenkeu dan pejabat Bank Indonesia (BI).


Sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto menjelaskan tujuan pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Agus Suprijanto berharap dua outcome dari kegiatan sosialisasi tersebut. Pertama, para pelaku ekonomi dari berbagai sektor seperti perbankan, BUMN, industri swasta nasional dan swasta asing, Kementerian/Lembaga dan para stakeholders lainnya dapat mengimplementasikan seluruh pengaturan tentang mata uang dalam setiap kegiatan dan transaksi ekonomi sehingga Rupiah dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kedua, peraturan Teknis yang dibuat sebagai wujud implementasi Kebijakan mata uang bisa relevan dan realitis dengan kegiatan ekonomi yang ada, sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakan dan apabila ada kendala dalam tataran penerapannya dapat diminimalisasi. .

Pelaksanaan Undang undang ini menekankan pada Pengelolaan Rupiah yang terintegrasi. Jadi, Undang undang ini bukan hanya tanggungjawab Pemerintah namun juga Bank Indonesia. Cukup banyak pasal yang mengamanatkan adanya koordinasi antara Pemerintah dengan Bank Indonesia mulai dari perencanaan jumlah Rupiah yang akan dicetak, Pencetakan Rupiah, Pengeluaran Rupiah, Pengedaran Rupiah, serta Penarikan dan Pencabutan Rupiah sampai dengan Pemusnahan Rupiah dengan tingkat pengawasan yang komprehensif sehingga ada check and balances antar pihak yang terkait agar tercipta good governance. .

Sepanjang sejarah, sebenarnya NKRI pernah memiliki pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan. Ada 4 (empat) undang-undang yang mengatur Mata Uang, namun keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Oleh: Novri H.S Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapar Kerja Penyusunan LKKL
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash beberapa temuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun 2011 mejadi konsentrasi dalam rapat kerja penyusunan LKKL dan LKPP tahun anggaran 2011 (6/12) antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan seluruh Kementerian Lembaga (KL) . Rapat kerja ini untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi LKBUN tahun 2010 yang mendapatkan opini  Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP) juga 53 LKKL dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP. Tahun 2011 diharapkan semua kementerian lembaga mendapatkan opini WTP.

Atas laporan keuangan  tahun 2010 BPK menemukan temuan antara lain pengelolaan inventarisasi dan penilaiaan asset tetap, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pendapatan hibah dan belanja Negara yang belum sepenuhnya dilakukan secara tertib.

&ldquoWTP bukan merupakan tujuan akhir dari suatu proses pelaporan keuangan&rdquo kata Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Yuniar Yanuar Rasyid mewakili Dirjen Perbendaharaan saat membuka acara rapat kerja tersebut. &ldquoTujuan akhir dari proses penyusunan itu adalah menyediakan laporan keuangan dengan kualitas terbaik sebagai pertanggungjawaban keuangan pemerintah&rdquo tambahnya.

Laporan keuangan yang baik mempunyai lima ciri. Pertama, laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dua, laporan  keuangan memenuhi karakteristik relevan, handal, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan bebas dari kesalahan/ kekeliruan yang material. Tiga,  laporan keuangan disusun melalui SAP yang terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara. Empat laporan keuangan didukung dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Lima ketaantan penyusun laporan keuangan terhadap peraturn perundang-undangan.

Oleh : Tino -  Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun anggaran 2011
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Jelang Akhir Tahun Anggaran, diperkirakan 1.400.000 buah SP2D akan diterbitkan pada bulan Desember ini untuk menyalurkan sekitar 387,4 triliun belanja yang tersisa. Sebagaimana yang biasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, memasuki bulan Desember Ditjen Perbendaharaan dan pihak perbankan menghadapi hari-hari yang sibuk dan padat. Hal tersebut terkait dengan batas waktu pelaksanaan tahun anggaran  2011 yang jatuh pada bulan Desmber ini.

Pentingya mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir tahun, Bank Indonesia, Perbankan dan Pos, sebagai mitra kerja Ditjen Perbendaharaan melakukan konsolidasi melalui kegiatan sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2011. Konsolidasi dan koordinasi antara Ditjen Perbendaharaan dengan perbankan ikut menentukan keberhasilan dalam melewati akhir tahun anggaran.

Dirketur Pengelolaan Kas Negara Rudy Widodo mewakili Dirjen Perbendaharaan membuka acara secara resmi. Dalam keynotespeech-nya Rudy Widodo menyampaikan bahwa peran perbankan dan pos dalam menatausahakan penerimaan negara maupun penyaluran dana APBN semakin dari semakin meningkat, seiring dengan terus meningkatnya APBN dari tahun ke tahun. Dalam APBN-P tahun 2011 telah ditetapkan besarnya pendapatan dan hibah sebesar 1.169,9 triliun, belanja sebesar 1.320,7 triliun, dan pembiayaan netto sebesar 150,8 triliun.

Selain itu, Belanja negara sebesar 1.320,7 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 908,2 Triliun dan transfer ke daerah sebesar 412,5 triliun, disalurkan melalui 8 bank operasional I, 28 Bank Operasional II, dan 26 Bank Operasional III.

&ldquoMengingat begitu pentingya peran perbankan, maka kami telah menerbitkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2011 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2011 yang sebentar lagi akan disosialisasikan kepada seluruh mitra kerja KPPN dan Kantor Pusat Dirjen Perbendaharaan,&rdquo ujar Rudy Widodo.

Peraturan Dirjen tersebut mengatur tentang Penerimaan Negara, pengeluaran negara, penyelesaian uang persediaan, pelaksanaan treasury single accont, pengiriman laporan, akuntansi dan pelaporan, pengembalian/retur SP2D, jaminan bank, dan ketentuan lain-lain. Bagi pihak perbankan, Peraturan Dirjen tersebut tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal yang membedakan adalah perpanjangan waktu pelimpahan yang didasari pada pengalaman-pengalaman sebelumnya dimana penerimaan negara menjelang akhir tahun selalu meningkat baik nominalnya maupun transaksinya dibandingkan hari-hari biasa.

Dalam kesempatan yang sama, Rudy widodo menjelaskan perkembangan Modul Penerimaan Negara Generasi kedua (MPN G2). Dalam MPN G2 ini dibangun untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada MPN G1.
Adapun perbedaan utama antara MPN-G1  dan MPN G2 antara lain:
1. Telah mengadosi sistem pembayaran yang berlaku umum (common Practices) pada sistem perbankan (electronic payment)
2. Keterlibatan switcher dalam proses pembayaran setoran penerimaan negara. 3. Sentralisasi rekening penerimaan
4. Tidak lagi mengenal proses Reversal seperti MPN G1,  yang ada hanya auto-reversal akibat gagal transaksi secara sistem
5. Sumber pencatatan penerimaan tidak lagi dari LHP/ADK dari bank/pos persepsi, akan tetapi bersumber langsung dari sistem settlement (MPN-G2).


Oleh: Novri H.S Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Diseminasi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan
Bandung, perbendaharaan.go.id - '"Satukan Langkah Ke Depan Menuju Pengelola Perbendaharaan Yang Profesional", demikianlah tema kegiatan Diseminasi Peraturan Dan Pembinaan Perbendaharaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan di Hotel Grand Royal Panghegar Bandung pada tanggal 16-18 November 2011. Kegiatan diseminasi tersebut, diikuti oleh 30 orang peserta yang merupakan para Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan dari seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan se-Indonesia. Tujuan pelaksanaan kegiatan diseminasi adalah dalam rangka menciptakan sinergi antara Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharan terkait dengan pelaksanaan peraturan dan pembinaan perbendaharaan khususnya di daerah, untuk kemudian didiskusikan dan disepakati solusinya secara bersama.

Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Sistem Perbendaharaan, Abdul Rahman Ritonga. Dalam sambutannya, Abdul Rahman Ritonga menyampaikan pentingnya untuk menyamakan berbagai persepsi dalam implementasi peraturan perbendaharaan. Lebih khusus beliau mencontohkan kasus perbedaan penerapan peraturan dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan hakim ad hoc yang mengakibatkan saat ini Dirjen Perbendaharaan diadukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sebenarnya dapat dihindari apabila terdapat kesamaan persepsi dalam memahami substansi peraturan yang ada. Selain itu, kegiatan diseminasi ini juga diharapkan dapat menjadi awal dibentuknya suatu forum para Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan yang akan menjadi media penghubung antara Direktorat Sistem Perbendaharaan cq. Subdit Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan dengan KPPN dalam rangka menyamakan berbagai persepsi dalam implementasi peraturan perbendaharaan.

Selanjutnya keynote speech pembukaan disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Seto Utarko. Dalam kesempatan tersebut, Seto Utarko sempat menyinggung kesan kurang dikenalnya Subdit Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan oleh KPPN-KPPN di daerah. Menanggapi pernyataan Kepala Kantor Wilayah tersebut, Direktur Sistem Perbendaharaan menyatakan akan mensosialisasikan tugas dan fungsi Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I dan II, antara lain dengan lebih sering mengadakan kegiatan diseminasi peraturan dan pembinaan perbendaharaan.

Kegiatan inti diseminasi peraturan dan pembinaan perbendaharaan dilaksanakan pada hari kedua. Pada pagi hingga sore hari dilaksanakan pemaparan materi pembahasan yang terdiri atas: Evaluasi Pengalihan Belanja Pegawai PNS dan Rencana Pengalihan Belanja Pegawai POLRI, Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perbendaharaan, dan Evaluasi Waktu Pelayanan, Inovasi dan Pengamanan dalam Pencairan Dana. Materi pertama dan kedua disampaikan oleh narasumber yang berasal dari Subdit Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan (PPP) I dan II Direktorat Sistem Perbendaharaan, sedangkan materi ketiga disampaikan oleh Kepala bagian OTL Setditjen Perbendaharaan. Pada malam hari, kegiatan diisi dengan diskusi materi pembahasan oleh para peserta. Pelaksanaan diskusi diatur dengan membagi para peserta menjadi empat kelompok komisi. Komisi pertama membahas permasalahan terkait belanja pegawai, komisi kedua dan ketiga membahas permasalahan terkait pelaksanaan peraturan perbendaharaan, dan komisi keempat membahas Evaluasi Waktu Pelayanan, Inovasi dan Pengamanan dalam Pencairan Dana.

Pada hari ketiga, sebagai hari terakhir pelaksanaan kegiatan disampaikan rumusan komisi penyelesaian permasalahan. Rumusan komisi dibacakan oleh para ketua komisi di depan Direktur Sistem Perbendaharaan yang selanjutnya diserahkan kepada Direktur Sistem Perbendaharaan sebagai tanda selesainya pelaksanaan kegiatan.

Penyusun: Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Liputan Seminar Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang telah berlangsung sejak tahun 2005. Peraturan itu diharapkan dapat diundangkan menjadi peraturan pemerintah pada akhir tahun ini.

Dalam rangka mensosialisasikan keberadaan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sekaligus memperoleh masukan dan tanggapan untuk penyempurnaannya, Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai fasilitator perumusan rancangan peraturan pemerintah tersebut menyelenggarakan acara Seminar Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan APBN dengan tema &ldquoMenuju Pelaksanaan APBN Yang Lebih Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan, dan Bertanggungjawab&rdquo, Rabu (23/11), di Jakarta.

Seminar tersebut digelar bertujuan untuk menjaring masukan berupa kritik dan saran dari seluruh kementerian negara/lembaga yang ada. Dari 77 kementerian negara/lembaga yang diundang, terdapat sejumlah perwakilan dari 57 kementerian negara/lembaga yang menghadiri acara tersebut.

Kegiatan seminar dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto. Dalam keynote speech-nya, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan pesan, "melalui kegiatan ini dapat diperoleh terobosan-terobosan yang tentunya masih dalam koridor prinsip-prinsip keuangan negara untuk mengupayakan solusi yang tepat atas berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan APBN selama ini."

Acara inti adalah pemaparan materi terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, yang terdiri atas 3 materi pokok yaitu: Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Pelaksanaan Anggaran Belanja, dan Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan. Materi pertama dan kedua disampaikan oleh Direktur Sistem Perbendaharaan, Abdul Rahman Ritonga, sedangkan pemaparan materi ketiga oleh Direktur Strategi dan Portofolio Utang-Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Ayu Sukorini. Sesi pemaparan ketiga materi ini didampingi oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Tri Buwono Tunggal sebagai moderator.

Usai pemaparan materi, peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan maupun masukan berupa kritik dan saran terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Dalam kesempatan yang dibatasi hanya satu jam tersebut, para peserta nampak sangat antusias untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan.

Untuk memberikan kesempatan kepada para peserta yang tidak sempat mengajukan pertanyaan maupun masukan, panitia menyampaikan alamat surat dan e-mail serta nomor telepon Direktorat Sistem Perbendaharaan c.q Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I dan II yang bisa dihubungi untuk menyampaikan pertanyaan maupun masukan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

Semoga dengan dukungan berupa saran dan kritik dari kementerian negara/lembaga akan menyempurnakan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sehingga dapat segera diundangkan menjadi Peraturan Pemerintah.

oleh:  Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap layanan publik di sejumlah instansi pada tahun 2011 kembali dilansir. Hasilnya, layanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di KPPN memiliki nilai integritas tertinggi.

Wakil Ketua KPK, Moch Jasin dalam paparannya mengatakan bahwa survei integritas kali ini  dilakukan  kepada 89 instansi yaitu 22 instansi pusat, 7 instansi vertikal dan 69 instansi pemerintah daerah. Jumlah respondennya mencapai 15.540 yang terbagi dalam 507 unit layanan dengan rincian sebagai berikut:  43 unit layanan di instansi pusat dengan 1290 responden,  284 unit layanan di instansi vertikal dengan 8580 responden dan 180 unit layanan di pemda dengan 5670 responden.

&ldquoKalau dirata-rata 30 responden per unit layanan dengan kurun waktu pengumpulan data April-Oktober 2011,&rdquo tambah Jasin. Adapun indikator yang dinilai dalam survei yaitu: pengalaman korupsi, cara pandang terhadap korupsi, lingkungan kerja, sistem administrasi, perilaku individu dan pencegahan korupsi.

Survei Integritas 2011 ini bertujuan untuk mengetahui nilai integritas, indikator dan subindikator integritas dalam layanan publik. Pelaksanaannya dilakukan dengan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga publik dengan mensurvei pengguna langsung layanan publik. Survei ini juga bertujuan untuk memberi bahan masukan bagi instansi layanan publik untuk mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah/layanan yang rentan terhadap korupsi. 

Berikut 15 layanan dengan nilai integritas selengkapnya:

1. Pelayanan SP2D di KPPN Kemenkeu (7,69)
2. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengkuhan pengusaha kena pajak Kemenkeu (7,65)
3. Pelayanan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kemenkeu (7,51)
4. Pelayanan Pengurusan Impor Barang di DJBC (7,03)
5. Layanan Tambah Daya PLN (6,86)
6. Peradilan Umum (6,44)
7. Layanan Lembaga Pemasyarakatan (6,43)
8. Peradilan Tilang (6,24)
9. Pembuatan Surat Keterangan Kepolisian (6,20)
10. Layanan Pemasangan baru dan Pemasangan Kembali (6,10)
11. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (6,09)
12. Pembuatan Sertifikat di BPN (6,04)
13. Pembuatan dan Perpanjangan Paspor di Imigrasi (5,74)
14. Layanan Administrasi Pernikahan di KUA Kemenag (5,41)
15. Pembuatan dan Perpanjangan SIM Kepolisian (5,33)

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Pegawai Direktorat APK, 17-18 November 2011
Anyer, perbendaharaan.go.id &ndash Dalam upaya internalisasi terhadap nilai-nilai Kementerian Keuangan yang meliputi Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan, Direktorat APK  mengadakan kegiatan yang bertajuk Pelatihan Peningkatan Kualitas Pegawai Direktorat APK. Kegiatan yang berlangsungselama 3 hari, tepatnya pada tanggal 17 &ndash 19 Nopember 2011 di Anyer ini mengambil tema &ldquomerajut potensi meraih prestasi&rdquo dan dipandu oleh Main Institute sebagai fasilitator. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Yuniar Yanuar Rasyid, dan dihadiri oleh seluruh Kasubdit, Kasi dan pegawai yang ada di Direktorat APK. Dalam sambutannya, beliau mengingatkan pentingnya kerja sama dalam bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Beliau juga berpesan, bahwa dalam acara ini kita lepaskan kesibukan dan pekerjaan sehari-hari di kantor untuk menyegarkan kembali pikiran sehingga kita bisa mendapatkan semangat dan energi baru dalam melaksanakan tugas kantor.

Keesokan paginya, tanggal 18 November 2011, kegiatan dimulai dengan pembentukan beberapa grup kecil. Pada kesempatan ini para pejabat APK meleburkan diri dan berbaur dengan peserta lainnya. Selanjutnya, fasilitator  memberikan tantangan-tantangan yang bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kerja sama, lebih mengenal diantara sesama anggota grup (yang notabene sesama pegawai Direktorat APK). Berbagai jenis permainan  diperlombakan oleh setiap grup. Masing-masing grup berlomba untuk menjadi yang pertama dan tercepat dalam menyelesaikan setiap permainan. Tahapan berikutnya grup kecil dilebur menjadi hanya ada dua grup sampai akhirnya hanya ada satu grup besar yaitu grup seluruh pegawai Dit APK. Pada tahapan akhir ini fasilitator memberikan tantangan untuk menyusun balok. Seluruh peserta terlihat dengan cekatan dan tidak ada yang mau ketinggalan untuk saling bersinergi dalam penyusunan balok sehingga menjadi tulisan DIT APK &ndash INTEGRITAS &ndash PROFESIONALISME &ndash SINERGI &ndash PELAYANAN &ndash KESEMPURNAAN

Setelah acara capacity team building berakhir, seluruh peserta menginjak kegiatan inti yaitu peleburan nilai-nilai lama Kementerian Keuangan menjadi nilai-nilai baru. Setiap Subdirektorat yang ada di Direktorat APK melakukan berbagai atraksi yang menggambarkan nilai-nilai lama. Selanjutnya secara khidmat para peserta yang dikomandani oleh masing-masing kasubdit berbaris menyerahkan nilai-nilai lama yang disimbolkan dengan sebuah bendera kepada Direktur APK. Sebelum menerima penyerahan tersebut dan menggantinya dengan penyerahan nilai-nilai baru, Direktur APK meminta komitmen para pegawai tentang kesiapan mereka menerima dan melaksanakan nilai-nilai baru Kementerian Keuangan. Akhirnya, setiap Subdirektorat meleburkan nilai-nilai  Kementerian Keuangan yang baru.  

Pada hari terakhir, tanggal 19 November 2011 merupakan hari yang spesial untuk kegiatan ini. Setelah peserta melakukan senam pagi, dilanjutkan dengan sarapan pagi. Uniknya dalam sarapan pagi ini, peserta dilayani para pimpinan di jajaran direktorat APK. Nampak di sana tanpa rasa canggung, Direktur APK dan para Kasubdit menyajikan sarapan peserta sesuai dengan stand makanan. Hal ini merupakan contoh dari nilai Kementerian Keuangan yaitu Pelayanan. Bahwa para pejabat juga dapat melakukan pelayanan yang baik kepada pegawainya.

Mengakhiri rangkaian kegiatan ini, dilakukan acara penutupan pada siang harinya oleh Direktur APK di pesisir pantai Anyer yang indah. Diharapkan nilai-nilai baru Kementerian Keuangan akan selalu ada dalam pelaksanaan semua pekerjaan di Direktorat APK.

Oleh : Kontributor Dit. APK