Liputan Training Duta SPAN Unit Tahap II
Bandung, perbendaharaan.go.id &ndash Direktorat Transformasi Perbendaharaan menyelenggarakan Training Duta SPAN Unit ( DSU ) Tahap II, pada tanggal 29 September 2011 s.d. 2 Oktober 2011, di Hotel Carrcadin, Bandung.

Training ini diselenggarakan sebagai sarana untuk memberikan bekal pemahaman dan keterampilan kepada para Duta SPAN Unit yang baru. Keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-20/PB/UP.9/2011 dan KEP-21/PB/UP.9/2011  tentang Mutasi Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, berdampak pada 34 orang Duta SPAN Unit yang dimutasi, sehingga diperlukan Duta SPAN Unit baru untuk menggantikan posisi yang kosong.

Training ini dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Seto Utarko. Dalam welcome speech-nya, beliau memberikan apresiasi atas terpilihnya kota Bandung sebagai  penyelenggara Training Duta SPAN Unit Tahap II dan berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti seluruh kegiatan dengan baik .

Dalam training ini diberikan  beberapa materi yang akan menjadi bekal bagi para DSU , antara lain Overview SPAN, Bisnis Proses SPAN, Kemampuan Presentasi, role play serta Tugas dan Standard Operating Procedure (SOP) Duta SPAN. Sebagai narasumber dalam training ini antara lain dari PWC sebagai konsultan CMC, PIC Modul SPAN , Pejabat dan staff Direktorat Transformasi Perbendaharaan serta Duta SPAN Koordinator.

Di akhir training terpilih empat DSU terbaik dengan katagori best presenter yang diraih oleh Amran Syakiran dari KPPN Barabai, best knowledge diberikan kepada Wulan Purna Deviana dari KPPN Dumai, DSU Favorit wakil dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Arwin Saosang dan sebagai best overall diraih oleh Popy Ardiansyah dari KPPN Langsa.

Training Duta SPAN Unit Tahap II ditutup oleh Kepala Sub.Direktorat Transformasi Bisnis Internal , Saiful Islam. Dalam sambutannya beliau memotifasi para DSU untuk selalu bangga sebagai DSU, percaya diri dalam mengemban tugas dan bekerja secara profesional.

Oleh: Yogi Bekti Swasana &ndash Kontributor Direktorat Transformasi Perbendaharaan

Liputan Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2011
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Mengundang 214 peserta dari seluruh kantor vertikalnya,  Direktorat Jenderal Perbendaharaan  melakukan konsolidasi dalam hal Sumber Daya Manusia(SDM) melalui sebuah rapat koordinasi yang dilaksanakan di Jakarta (5/10).  Mengusung tema &ldquopenataan pegawai menuju terwujudnya pelaksanaan fungsi treasury modern&rdquo  rakor bidang SDM tersebut menyajikan berbagai materi tentang hal-hal strategis dibidang manajemen SDM.

Perkembangan organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dinamis menuntut kompetensi pegawainya selalu ter-update. &ldquountuk menuju terwujudnya pelaksanaan fungsi treasury modern harus didukung oleh SDM  berkompetensi tinggi, yang dapat dicapai dengan penataan pegawai dalam arti luas, yaitu pemetaan dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya&rdquo ujar Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Setditjen Perbendaharaan, Ludiro dalam laporannya saat pembukaan rakor SDM tersebut.

Salah satu isu penting yang dibicarakan dalam rapat koordinasi SDM tahun 2011 adalah Program Pensiun Dini dengan Kompensasi Khusus (PPDK) sebagai upaya penataan pegawai untuk memenuhi kebutuhan SDM baik dari segi kuantitas dan kualitas. &ldquoPPDK merupakan salah satu alternatif exit strategy medium landing yang saat ini eligible ditempuh oleh Kementerian Keuangan&rdquo kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Tata Suntara.

Menjadi salah satu bagian penting dari agenda dalam rakor adalah internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan. Menjalankan nilai-nilai baru kementerian keuangan merupakan amanah dari kesepakatan 74 jajaran pimpinan di lingkungan Kemenkeu pada 27 Juli 2011. Sehingga menjadi sangat penting pada level pengelola SDM baik di pusat atau di daerah agar setiap pegawai mempunyai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan sesuai dengan harapan organisasi.

Oleh : Tino &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo memimpin langsung kegiatan internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sabtu (01/10) di Aula Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta. Acara yang dimulai dengan senam bersama ini diikuti oleh jajaran pejabat dan para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk jajaran Ditjen Perbendaharaan.

Menkeu menyampaikan bahwa nilai-nilai Kemenkeu yang baru ini merupakan peleburan dari nilai-nilai yang sebelumnya telah diterapkan pada masing-masing unit eselon I di lingkungan Kemenkeu. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto secara simbolis menyerahkan nilai-nilai Ditjen Perbendaharaan, yaitu profesional, pelayanan prima, inovatif, disiplin, dan akuntabel, kepada Menteri Keuangan untuk dilebur menjadi nilai-nilai Kemenkeu yang baru.

&ldquoKami segenap jajaran Direktorat Jenderal perbendaharaan, dari Sabang sampai Merauke, secara ikhlas untuk meleburkan nilai-nilai Ditjen Perbendaharaan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Dengan mkomitmen yang Kuat, kami berikrar untuk mendukung, mengawal, dan menjalankan nilai-nilai Kementerian Keuangan,&rdquo ujar Dirjen Perbendaharaan dihadapan Menteri Keuangan.

Komitmen untuk menerapkan nilai-nilai baru disepakati pada 27 Juli 2011, di mana 74 jajaran pimpinan di lingkungan Kemenkeu bersama-sama merumuskan nilai-nilai budaya Kemenkeu. Dari hasil diskusi dan pembahasan, disepakati nilai- nilai budaya Kemenkeu yang baru yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Menurut Menkeu, sebagai agen perubahan, setiap pegawai di lingkungan Kemenkeu harus berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai utama Kemenkeu. Hal tersebut penting untuk mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang dapat dipercaya, akuntabel dan terbaik di kawasan regional. "Terlebih, saat ini kita dihadapkan pada perubahan-perubahan, baik dari internal maupun eksternal yang menuntut adanya perbaikan-perbaikan dari seluruh jajaran Kemenkeu," ujar Menkeu.

Menkeu juga berpesan kepada seluruh jajaran Kemenkeu untuk  menjaga integritas, membangun profesionalisme, melakukan sinergi, dan memberikan pelayanan yang memuaskanstakeholders, dengan semangat kesempurnaan. "Layanan yang diberikan juga harus cepat, akurat, aman dan transparan, dan betul-betul datang dari hati," pungkasnya.

Dalam hal pelayanan, Menteri Keuangan dan jajaran Pejabat Eselon I memberikan teladannya pada hari itu dengan melayani jajaran pegawai Kemenkeu yang hadir untuk sarapan. Menteri Keuangan tampak piawai menyajikan hidangan soto bagi para pegawai yang telah antri sebelumnya. Sedangkan Dirjen Perbendaharaan menyajikan hidangan nasi uduk kepada sekitar seratus orang pegawai. Selain antri untuk mendapat hidangan langsung dari para pejabat Kemenkeu, momen ini berusaha diabadikan oleh para pegawai yang hadir dengan berbagai kamera.

Oleh: Tonny, Novri, dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan rapat koordinasi Ditjen Perbendaharaan dan Bank-Pos Persepsi
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Penerimaan negara khsususnya penerimaan negara bukan pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam APBN. Berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut telah dilakukan. Yang terakhir adalah kebijakan giralisasi penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam giralisasi penerimaan dan pengeluaran tersebut, pemerintah telah menjalin kemitraan dengan bank-pos persepsi untuk menatausahakannya. Untuk memperkokoh dan mempererat kemitraan tersebut, yang pada gilirannya dapat menyempurnakan pelayanan terhadap masyarakat, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan bank dan pos persepsi di Jakarta, (8/9).

&ldquoPertemuan ini sangat penting, karena ini merupakan persiapan dan koordinasi mengenai penerimaan negara,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan, Agus Suprijanto saat membuka rapat koordinasi.

Penatausahaan penerimaan negara tersebut sangat penting untuk disempurnakan sebab sangat mempengaruhi opini laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dari audit BPK.

&ldquoBerdasarkan audit BPK terhadap LKPP kita, kita mendapat opini wajar dengan pengecualian. Keinginan kita adalah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP,&rdquo sambung orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan ini.

Rapat koordinasi yang dihadiri oleh para pimpinan bank dan pos persepsi ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan atau bahkan mencegah kemungkinan penyalahgunaan bukti-bukti penerimaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

&ldquoYang menjadi konsen BPK mungkin bukan jumlahnya, tetapi terjadinya kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan bukti-bukti yang tidak otentik,&rdquo kata Agus Suprijanto lagi. &ldquoJangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang akan mengambil keuntungan dengan bukti-bukti yang tidak otentik,&rdquo tambahnya.

Rakor dengan pimpinan bank-pos persepsi ini dijadikan sarana menyatukan persepsi atas alur kerja modul penerimaan negara (MPN).

&ldquoMPN adalah modul aplikasi yang memanfaatkan peran teknologi ICT (Information and Communication Technology-red) sebagai pengawas atas transaksi penerimaan Negara melalui pemberian notifikasi atas nama Bendahara Umun Negara,&rdquo kata Direktur Pengelolaan Kas Negara, Rudy Widodo.

&ldquoSistem MPN memproduksi notifikasi berupan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara-red) yang diterbitkan secara otomatis oleh system atas permintaan yang dikirim oleh bank atau pos persepsi dalam bentuk Nomor Transaksi Bank Pos,&rdquo lanjut Rudy Widodo.

Pengelolaan penerimaan negara dimulai dari penyetoran oleh bendahara satuan kerja melalui bank atau pos persepsi melalui MPN. Selanjutnya pihak bank atau pos persepsi mengirimkan data komputer dan bukti otentiknya kepada KPPN, sebagai ujung tombak pelayanan pengelolaan keuangan negara, untuk diverifikasi kebenarannya.

Oleh : Bambang Kismanto dan Firman I.S. &ndash Media Center Perbendaharaan

Laporan dari Pengadilan Tipikor Jakarta
Jakarta, perbendaharaan.go.id.  &ldquoSaya pada saat itu sebagai ujung tombak Reformasi Birokrasi, dan saya hanya melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang diterapkan. Kok tiba-tiba saya dituduh sebagai seorang koruptor!&rdquo

Itulah kalimat pembelaan yang terlontar dari Kepala KPPN Tahuna Agus Imam Subegjo ketika ketua majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberinya kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada sidang di Pengadilan Tipikor (Selasa, 6/9/2011). Jaksa Penuntut Umum mendakwa Agus dan Erfan Suhartanto, pegawai KPPN Jakarta II, bertindak melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 929146J/019/111 tanggal 24 November 2008 senilai Rp8.824.221.000,-.

Status &lsquoterdakwa&rsquo dilekatkan kepada Agus dan Erfan semenjak berkas kasus hukum keduanya dibawa oleh penyidik ke meja hijau. Dengan berlangsungnya proses peradilan di Pengadilan Tipikor, keduanya seperti mendapatkan beban tambahan untuk menyandang stigma sebagai seorang koruptor.

Dakwaan Jaksa
Dalam surat dakwaannya, jaksa mendakwa Agus dan Erfan dengan dakwaan primer: &ldquosebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara&rdquo. Di samping itu, kedua pegawai Ditjen Perbendaharaan itu juga dikenai dakwaan sekunder, yakni &ldquosebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara&rdquo.

Pada sidang yang turut dihadiri oleh sekitar tiga puluh rekan terdakwa tersebut, oleh jaksa, keduanya diyakini tidak melakukan penelitian yang mendalam terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 yang diterbitkan oleh salah satu satker Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum dan memprosesnya menjadi SP2D. Maka dari itu, jaksa mendakwa Agus dan Erfan tidak mematuhi Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 66 tahun 2005 tentang  Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keduanya juga didakwa melanggar Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor 297 tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan.

Eksepsi Terdakwa
Pada sidang babak selanjutnya, yang diselenggarakan pada hari Selasa, 13 September 2011 di tempat yang sama, Agus dan Erfan melalui kuasa hukumnya menyampaikan keberatan atas dakwaan jaksa (eksepsi). Dalam eksepsinya Agus antara lain mempertanyakan mengenai adanya &lsquoSPM fiktif&rsquo sebagaimana yang diungkapkan dalam dakwaan jaksa. Menurut Agus, hingga saat ini  belum pernah dapat dibuktikan secara hukum atau adanya suatu putusan pidana atas &lsquoSPM fiktif&rsquo tersebut.

Kuasa hukum Agus juga menyanggah jika ia didakwa tidak melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap SPM yang diterimanya. Lebih dari itu, sesuai dengan prosedur kerja yang diatur di dalam  Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 66 tahun 2005 dan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor 297 tahun 2007, KPPN telah melakukan penelitian, pemeriksaan, dan pengujian (baik secara substantif dan formal) atas SPM yang disampaikan oleh satker.

Sedangkan Erfan melalui pengacaranya menegaskan bahwa ia telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan, dan tidak ada alasan untuk menolak SPM yang kini menjadi sumber masalah itu. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada kewajiban baginya untuk mengecek dokumen pendukung SPM. Hal itu mematahkan dakwaan jaksa yang menganggapnya lalai untuk meneliti dokumen pendukung SPM.

Di samping itu, Erfan juga mempertanyakan tentang ketakjelasan proses hukum terhadap orang-orang yang menerima dan menikmati aliran dana sebagaimana terungkap di dalam dakwaan jaksa. Pada akhir eksepsinya, ia menegaskan betapa dirinya tidak menikmati satu rupiah pun dari sejumlah besar kerugian keuangan negara yang didakwakan kepadanya.

Proses persidangan keduanya masihlah panjang. Pekan depan mereka masih harus mendengarkan tanggapan jaksa atas eksepsinya itu. Dan keduanya berharap, keadilan dan kebenaran yang sejati lekas dapat direngkuhnya.

Hendy S. Yudhiyanto (Media Center Ditjen Perbendaharaan)

Liputan kortek RPPN kick off meetin
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Kesungguhan Ditjen Perbendaharaan dalam menyukseskan pelaksanaan SPAN tidak perlu diragukan. Persiapan menyambut proyek besar dalam reformasi penganggaran dan perbendaharaan Negara tersebut kembali digelar.  Bertajuk kick off meeting tim RPPN yang dilaksanakan di Gedung Ex. MA, Jakarta, Jum&rsquoat (23/9), persiapan pelaksanaan SPAN semakin dimantapkan.

&ldquoKehadiran kita di acara ini menjadi satu pertanda dari tingginya komitmen untuk mensukseskan SPAN,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan, Agus Suprijanto, saat membuka acara kick off meeting tim RPPN di Jakarta. &ldquoSebagai salah satu program transformasi dengan skala yang cukup besar, tentu SPAN juga dihadapkan pada skala permasalahan yang sama. Kembali lagi, sinergi diantara kita menjadi kuncinya. Saya meyakini segala persoalan tentu ada solusinya. Hanya saja, apakah kita memiliki kemauan dan kesediaan untuk bersama-sama mengatasinya,&rdquo lanjut beliau.

Pembangunan SPAN bertujuan untuk mencapai efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan trasnparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan Negara.

&ldquoTujuan SPAN ini adalah amanat dari Undang-undang Keuangan Negara yang merupakan tonggak reformasi pengelolaan keuangan negara,&rdquo  kata Agus Suprijanto lagi. &ldquoReformasi tersebut akan berusia 10 tahun di 2013 nanti. Untuk memperingati itu, sebagaimana jadwal yang telah disusun,  Januari 2013 SPAN yang didukung pula oleh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi/SAKTI akan kita luncurkan,&rdquo papar Dirjen Perbendaharaan ini.

Bagi Kementerian Keuangan, RPPN menjadi indikator kinerja bersama. Oleh karenanya, semua pihak di jajaran kementerian yang dipimpin oleh Agus Martowardojo ini perlu lebih bersinergi untuk mensukseskannya, meski menurut Dirjen Perbendaharaan, saat ini sudah bekerja sama dengan cukup baik.

&ldquoSaat ini kita sudah bekerja sama dengan cukup baik, namun demikian, dengan besarnya tantangan yang kita hadapi, kerja sama yang sudah terjalin harus diperKuat lagi,&rdquo harapnya.

Kembali menurut Agus Suprijanto, saat ini RPPN yang terimplementasi melalui SPAN akan memasuki fase yang krusial, dalam tri wulan terakhir di tahun 2011, memasuki tahap User Acceptance Test (UAT). &ldquoKita tentu memahami urgensi dari UAT. Go or not go-nya piloting SPAN yang direncanakan dilaksanakan mulai Januari 2012 ditentukan dari hasil UAT tersebut. Untuk itu, konsentrasi kita harus ditujukan untuk kesuksesan UAT SPAN ini,&rdquo tandas Agus Suprijanto lagi.

Acara kick off meeting tim kortek RPPN dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Teknologi Informasi, Bobby A.A. Nazief, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran, Para Direktur DJA, Para Direktur DJPBN, Inspektur III Itjen, dan Kepala Pusintek-SetjenKemenkeu serta anggota tim kortek RPPN.

&ldquoKita semua berada di dalamnya dan dibentuk dengan tujuan yang sudah jelas. Ukuran keberhasilannya juga sudah jelas. Tanggung jawab masing-masing sub tim juga sudah jelas. Saya rasa sekarang saatnya kita menunjukan profesionalisme kita,&rdquo kata Agus Suprijanto di hadapan para anggota tim Kkortek RPPN. &ldquoOleh karena itu, Sekali lagi saya mengajak Anda semua yang hadir di acara ini untuk memberikan kontribusinya secara maksimal sehingga rencana yang sudah dibuat dapat terwujud. SPAN dapat terimplementasi dengan baik. Dan kita dapat selangkah lebih maju demi menjadi pengelola keuangan negara yang professional dan modern,&rdquo tegasnya lagi.

Oleh : Bambang Kismanto dan Novri H. S. Tanjung &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Pembukaan Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Tahun 2011
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Obsesi pemerintah untuk mendapatkan opini audit BPK terhadap LKP yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepertinya semakin dekat. Sebagian besar Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang merupakan unsur LKPP telah medapatkan opini audit WTP dari BPK.

&ldquoPemerintah telah menerbitkan LKPP yang merupakan konsolidasi dari LKKL dan LK BUN sejak tahun 2004,&rdquo kata Menteri Keuangan Republik Indonesia, Agus D. W. Martowardojo, pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Laporan Keuangan tahun 2011 di Jakarta (19/9) kemarin. &ldquoLKPP dan sebagian besar LKKL, saat ini telah mendapatkan opini audit yang cukup baik dari BPK, yaitu wajar dengan pengecualian dan wajar tanpa pengecualian,&rdquo lanjutnya.

Opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah cita-cita besar pemerintah saat ini. Opini tersebut mempunyai makna bahwa pengelolaan keuangan pemerintah mempunyai kualitas yang baik. sementara itu, kualitas pengelolaan keuangan pemerintah yang baik adalah salah satu syarat tercapainya good governance.

Pemerintah memandang penting kualitas pengelolaan keuangan oleh kementerian/ lembaga. Wakil Presiden RI, Budiono, selalu mengamati dan mendorong setiap usaha yang dilakukan oleh instansi untuk mencapai kemajuan pengelolaan keuangan.

&ldquoSaya mengamati dan mendorong setiap langkah yang dilakukan instansi untuk melakukan langkah-langkah instansi untuk mencapai kemajuan pengelolaan keuangan,&rdquo kata Wakil Presiden RI, Budiono, saat membuka acara Rapat Kerja Akuntansi dan Laporan Keuangan tahun 2011 di Jakarta.

&ldquoInti dari laporan keuangan itu adalah ketertiban dalam menggunakan uang pemerintah, uang negara,&rdquo kata Budiono lagi. &ldquoLaporan keuangan yang berkualitas ini adalah basis dari good governance,&rdquo lanjutnya. &ldquoGood governcane  tidak aka nada jika laporan kuangan tidak berkualitas. Laporan kuangan adalah basis good governance, oleh karenanya memang mutlak harus berkualitas,&rdquo lanjutnya lagi.

Untuk mencapai pengeloalaan keuangan yang berkualitas diperlukan komitmen dari para pimpinan. Di samping itu, diperlukan langkah-langkah atau action plan serta adanya tugas yang jelas yang dilakukan oleh tim yang jelas pula.

&ldquoBagi para pimpinan instansi, tentu yang kita harapkan adalah komitmen. Komitmen dari pimpinan sangat mutlak diperlukan. Melakukan langkah-langkah untuk mencapai tingkat sasaran yang kita inginkan,&rdquo kata orang nomor dua di Indonesia ini.

&ldquoYang kedua,  adanya suatu rencana aksi yang jelas, action plan. Komitmen ada tetapi tidak ada action plan, tentu tidak akan optimal. Saya harapkan, setiap lembaga baik pusat maupun daerah punya action plan. Tentu, titik awalnya adalah hasil audit dari BPK,&rdquo terang Budiono.

 &ldquoYang ketiga perlu assignment, memberikan tugas. Pimpinan memberikan tugas kepada tim khusus untuk mengawal pelaksanaan action plan tersebut,&rdquo jelas Wapres Budiono.

Wapres Budiono juga memberikan perhatian secara khusus terhadap sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Menurut laporan yang diterima oleh Wapres Budiono diketahui bahwa banyak instansi baik pusat maupun daerah yang menghadapi kendala pada sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan keuangan negara.

&ldquoSaya mengetahui, dari laporan, ada banyak instansi, apalagi di daerah, masalah sumber daya manusia yang bisa  melaksanakan pengelolaan keuangan ini menjadi kendala,&rdquo kata Budiono.

&ldquoSumber daya manusia ini harus menjadi bagian dari action plan. Kalau ada kukurangan, maka harus ada aksi, apakah itu training, atau kalau memang mendesak, bisa minta bantuan kepada yang dalam tanda petik mempunyai kelebihan dalam kemampuan pengelolaan keuangan,&rdquo jelasnya.

&ldquoMasalah sdm ini bisa diatasi kalau satu dengan yang lain saling komunikasi, antara lain tadi ada komitmen dari Pak Menteri Keuangan, kalau ada intansi atau daerah memerlukan sdm sudah bisa langsung dipakai, bisa didrop dari kementerian keuangan,&rdquo kata Budiono lagi. &ldquoIni tentu tawaran yang sangat simpatik,&rdquo tambahnya.

Seperti tahun sebelumnya, pada rakernas tahun ini, kementerian keungan kembali memberikan apresiasinya kepada para pimpinan instansi yang berhasil memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian. Sebanyak 84 instansi mendapatkan penghargaan atas prestasi tersebut. Diantaranya adalah MPR, DPR, Kementerian Sekretaris Kabinet, Kepolisian, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dll.

Oleh : Bambang Kismanto dan Tino A.P. &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Training Soft Competency Eselon IV
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndashPada Pelaksanaan assessment calon pejabat eselon III terdahulu terdapat beberapa diantara pegawai yang dianggap belum memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan eselon III. Informasi mengenai kelanjutan dari assesment yang tidak tersampaikan secara optimal menimbulkan pendapat sepihak dari beberapa pegawai sehingga beranggapan bahwa hasil tersebut dapat menghambat perkembangan jenjang karir.

Berusaha mengurangi gap di antara para pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan Training Soft Competency Eselon IV(12/9) . Dengan berkerjasama dengan ARA Indonesia, diharapkan setiap peserta training memiliki kemampuan soft competency yang memenuhi standar kualifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. &ldquosemoga kegiatan ini dapat membantu saudara untuk dapat menjadi menjadi inspiring character, menjadi sosok pemimpin, dan meningkatkan kemampuan dalam hal managing people dan managing task&rdquo, harap Kabbag Pengembangan Pegawai Sahat M.T. Panggabean mewakili Sesditjen Perbendaharaan saat membuka acara tersebut.

Diikuti 148 orang pejabat eselon IV lingkup Ditjen Perbendaharaan, Training Soft Competency Eselon IV dilaksanakan dalam 5 angkatan. Angkatan pertama dilaksanakan 12 September 2011 diikuti oleh 32 orang pejabat eselon IV.


Oleh : Tino Adi Prabowo (Media Center Ditjen Perbendaharaan).