Liputan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pengesahan DIPA TA.2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash&ldquoPengalaman tahun-tahun lalu menyarankan agar ketepatan waktu penyelesaian DIPA diikuti dengan kesiapan kementerian negara/lembaga selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaranmerealisasikan anggarab dalam DIPA tersebut,&rdquo hal itu disampaikan Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto dalam pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2012, Selasa(15/11), di Gedung Dhanapala, Jakarta.

Dengan ditetapkannya anggaran belanja kementerian negara/lembaga dalam UU APBN, pihak kementerian negara/lembaga mulai bersiap-siap menuangkan kesepakatan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) ke dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Untuk itu, Direktorat Pelaksanaan Anggaran - Ditjen Perbendaharaan mensosialisasikan ketentuan penyusunan dan pengesahhan DIPA yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011.

Pentingnya peran pengeluaran Pemerintah pada perekonomian tahun 2012, diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 6,7 persen. Guna mendukung kondisi tersebut, Agus Suprijanto berharap dihadapan para pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran agar hambatan penyerapan dana DIPA pada awal tahun anggaran dapat diantisipasi.

&ldquoKami, selaku Bendahara Umum Negara hanya dapat mendorong sesuai dengan batas kewenangan kami. Pihak kementerian Negara/lembaga seharusnya dapat lebih berperan aktif,&rdquo ujar Agus.

Melalui Peraturan Menteri Keuangantentang penyusunan dan pengesahan DIPA, upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2012 dimulai. Implementasi peraturan tersebut diharapkan dapat berjalan lancar sehingga tujuan penyelesaian penyusunan dan pengesahan DIPA tahunj 2012 akan sukses.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan 2011
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati turut serta berpartisipasi dalam Rapimnas Ditjen Perbendaharaan 2011. Anny memberikan arahannya mengenai Kebijakan Fiskal Pemerintah dan Tantangan Menghadapi Krisis Global, Jumat (4/10), di Yogyakarta.

Hampir seluruh negara di dunia melakukan koreksi turun atas pertumbuhan ekonomi. Pergerakan ekonomi tahun 2012 lebih rendah dari prediksi awal.  Saat ini kawasan asia hanya melakukan koreksi sebersar 0,1%. Sedangkan untuk Indonesia, APBN 2012 dipatok naik 6,7% dari tahun 2011, artinya ekonomi Indonesia tahun 2012 diproyeksikan lebih baik daripada 2011. Menurut Anny, asumsi-asumsi yang dibuat dalam APBN adalah realistis, &ldquoyang penting adalah fiskal policy dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.&rdquo

Permintaan barang dan jasa di seluruh dunia tahun 2012 akan mengalami penurunan dari 7,5% menjadi 5,8%. Sehingga Potensi ekspor dunia diproyeksikan akan turun, ekspor Indonesia saat ini mulai sedikit turun. Penurunan nilai ekspor akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu Anny berpendapat, &ldquoyang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mengkompensasikan nilai ekspor yang turun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan yaitu dengan memastikan pasar domestik dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri (mengurangi impor, red).&rdquo

Anny menambahkan, jika domestic market besar maka Indonesia harus meningkatkan produksi domestik untuk memenuhinya, sehingga ekspor dapat dikompensasi dari penyerapan pasar domestik. Masalah yang dihadapi ialah, Indonesia telah menyepakati free trade area dengan negara-negara lain seperti Cina, artinya barang dapat diperjualbelikan antar negara tanpa ada hambatan yang berarti. Namun, yang terjadi di Indonesia ada hambatan/ trade barier antar daerah serta kurang baiknya infrastruktur untuk distribusi. Oleh karena itu APBN tahun 2012 bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur sehingga dapat menjangkau sentra-sentra produksi.

Dalam kesempatan itu juga Anny menghimbau agar para peserta Rapimnas Ditjen Perbendaharaan untuk menggunakan produksi barang dalam negeri. Menurutnya, poin penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun 2012 ialah konsumsi dalam negeri dan pembangunan infrastruktur. Seperti diketahui bersama kecenderungan penduduk Indonesia lebih menyukai barang impor dibanding barang produksi lokal. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana kita mengalihkan ekspor yang turun menjadi konsumsi dalam negeri.



Oleh: Fajar - KOntributor Bag. OTL Setditjen Perbendaharaan. Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Workshop Penegakan Disiplin
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Mengulang sukses Workshop Penanganan Pelanggaran Disiplin sebelumnya, Bagian Administrasi Kepegawaian kembali menggelar workshop serupa yaitu Workshop Penegakan Disiplin (26/10). Kali ini peserta yang diundang adalah para Kepala Bagian Umum Kanwil dan beberapa pejabat eselon III masing-masing Direktorat.

Dalam sambutannya, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan yang diwakili oleh Kabag Administrasi Kepegawaian, mengatakan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan workshop tersebut adalah untuk membekali pejabat eselon III pengelola kepegawaian dengan pengetahuan dan keterampilan tentang peraturan kepegawaian terkait penegakan disiplin termasuk proses penanganan pelanggaran disiplin, penanganan saksi/saksi ahli, manajemen pengaduan dan penanganan mediasi perceraian pegawai.

Ada sesuatu yang berbeda dalam workshop kali ini. Pada sesi pertama, acara dikemas dalam nuansa santai  dengan format talkshow dengan selingan live music. Talkshow mengambil tema Perceraian PNS, dengan narasumber Psikolog dari ARA Indonesia, Dr. Yanti Munthe, M.A. Psi. Tema Perceraian diangkat berawal dari keprihatinan dengan meningkatnya angka perceraian di kalangan pegawai lingkup Ditjen Perbendaharaan dengan potensi pengenaan hukuman disiplin berat akibat hal tersebut. Dari data yang ada, sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Juni 2011, angka perceraian mencapai 38 kasus. Upaya dan peningkatan peran organisasi dalam pencegahan kasus perceraian adalah sesuatu yang ingin dihasilkan dari talkshow tersebut.

 Selain tema perceraian, beberapa materi yang disajikan diantaranya  pemeriksaan pelanggaran disiplin, metode penentuan jenis hukuman disiplin, whistleblowing system, disiplin PNS, keberatan/banding administratif, penegakan disiplin pegawai dan bantuan hukum dan saksi/saksi ahli. Sedangkan narasumber berasal dari IBI, BKN, Bapek, Biro SDM dan Biro Bantuan Hukum Setjen Kemenkeu.

Menutup kegiatan workshop, Kabag Administrasi Kepegawaian mengharapkan kepada seluruh peserta untuk terus menerus melakukan internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, khususnya nilai integritas di lingkungan masing-masing. Selain itu, diharapkan PP 53 tahun 2010 merupakan jalan terakhir dalam pembinaan pegawai, dan lebih diutamakan adalah upaya preventif.

Kontributor Kantor Pusat Ditjen PErbendaharaan (Bag. Adm. Kepegawaiaan) : SgM

Liputan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan 2011
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id - Gelaran Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang kedua di tahun 2011 telah berlangsung sejak tanggal 3 s.d 6 November 2011, di Yogyakarta. Rapimnas kali ini memiliki karakterisktik khusus, mengingat akan segera berakhirnya Tahun Anggaran (TA) 2011. Oleh karenaitu diperlukan konsolidasi dan kesepahaman bagi seluruh jajaran pimpinan Ditjen Perbendaharaan dalam rangka menyiapkan dan merumuskan langkah-langkah stratejik untuk menghadapi akhir TA 2011 dan menyongosng TA 2012.

Rapimnas tersebut diwarnai dengan hadirnya wajah-wajah baru dalam jajaran pimpinan Ditjen Perbendaharaan. Dalam arahannya, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto menyinggung mutasi di lingkup Ditjen Perbendaharaan. Agus menjelaskan bahwa seiring dengan perkembangan organisasi, jabatan tidak semata-mata berdasarkan pada sisi senioritas. Mutasi dilakukan lebih pada kebutuhan organisasi saat ini dan proyeksi tuntutan organisasi di masa depan. Oleh karena itu, setiap pejabat harus memenuhi kriteria kompetensi, baik soft competency maupun hard competency.

Menyinggung soal penyerapan anggaran, total penyerapan anggaran DIPA Kementerian dan Lembaga (K/L), hingga 28 Oktober 2011 adalah 55,97%. Terkait kinerja belanja ini, Agus meminta jajaranya melakukan langkah-langkah stratejik. Langkah itu diantaranya mendorong K/L untuk patuh pada rencana penarikan dana mengantisipasi penumpukan pencairan SPM, baik langkah-langkah yang bersifat regulasi, manual work, maupun electronic based system mempertahankan kualitas layanan namun tetap mengutamakan sikap prudent.

Agus melanjutkan, bahwa Undang-Undang APBN Tahun 2012 telah ditetapkan. Mengingat kondisi perekonomian global yang masih berada dalam ketidakpastian, APBN 2012 dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengawal tercapainya pertumbuhan ekonomi yang positif. Angka pertumbuhyan diproyeksikan masih di atas 5%, serta dapat menjamin terjaganya stabilitas domestik.

Sebagai tindaklanjut atas penetapan UU APBN 2012, proses berikutnya  Ditjen Perbendaharaan mempersiapkan langkah-langkah pengesahan DIPA 2012. Proses pengesahan DIPA 2012 yang ditargetkan untuk diselesaikan sebelum berakhirnya TA 2011, ditindaklanjuti dengan strategi percepatan untuk menjamin anggaran 2012 segera dilaksanakan.

Pada hari kedua, 303 peserta Rapimnas mendapat internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan.  Secara simbolis para peserta Rapimnas meleburkan nilai-nilai Ditjen Perbendaharaan yang lama dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang baru. Seluruh peserta berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam lingkungan kerja. Penandatangan deklarasi menjadi puncak acara internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Sementara itu, pada malam harinya, dilangsungkan  Gelar Seni dan Apresiasi. Unit instansi vertical Ditjen Perbendaharaan yang berprestasi mendapat penghargaan Dirjen Perbendaharaan. Penghargaan diberikan berdasarkan kategori sebagai berikut:

Penghargaan kepada KPPN terbaik kategori Penilaian Kinerja Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perbendaharaan tahun 2011:
1. KPPN Semarang II
2. KPPN Denpasar
3. KPPN Purwakarta
4. KPPN Pontianak
5. KPPN Pacitan

Penghargaan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan terbaik kategori Penilaian LKPP tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) tahun 2010:
1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DI. Yogyakarta
2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumut
3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel
4. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jateng
5. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku Utara

Penghargaan kepada KPPN Terbaik Penilaian LKPP tingkat Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) tahun 2010:
1. KPPN Ternate
2. KPPN Yogyakarta
3. KPPN Purwakarta
4. KPPN Pontianak
5. KPPN Sorong

Penghargaan kepada Kanwil Terbaik kategori Penyusunan Hasil Pembinaan terhadap KPPN-KPPN yang berada di Wilayah Pembinaan Semester I tahun 2011:
1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh
2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng
3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jabar
4. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jateng
5. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku

Oleh: Tonny, Novri, Tino, Firman dan Sugeng &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-65
Jakarta, perbendaharaan.go.id -Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati  menyerahkan penghargaan Kantor Pelayanan Percontohan terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan kepada Kepala KPPN Semarang II Dedi Sopandi. Penyerahan Penghargaan dilakukan dalam upacara peringatan Hari Oeang Republik Indonesia, Senin (31/10), di lapangan Kementerian Keuangan.

Penghargaan tersebut diraih KPPN Semarang II berdasarkan hasil penilaian secara langsung dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat oleh Tim Penilai.  Sebelumnya, KPPN Semarang II bersaing bersama tiga kantor pelayanan percontohan dari unit eselon I lainnya. Kantor Pelayanan tersebut adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Jakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda Surabaya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2011, perolehan nilai masing-masing kantor bersaing ketat. KPPN semarang II menempati peringkat pertama setelah meraih nilai 81,75. Penghargaan tersebut menambah koleksi gelar prestasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Menanggapi penghargaan tersebut, Dedi Sopandi mengatakan, &ldquoPenghargaan ini merupakan keberhasilan Ditjen Perbendaharaan dalam menjalankan amanah reformasi birokrasi, khususnya bidang pelayanan publik. KPPN Semarang II menjadi representasi pelayanan Ditjen Perbendaharaan, karena  pada prinsipnya seluruh Kantor vertical Ditjen Perbendaharaan telah menerapkan pola pelayanan yang sama.&rdquo

Pada kesempatan itu juga Dedi Sopandi menyampaikan ucapan terima kasihnya pada seluruh pihak yang telah mendukung KPPN Semarang II dalam meraih Penghargaan tersebut. &ldquoKPPN Semarang II tidak serta-merta menjadi seperti sekarang ini. Pimpinan-pimpinan terdahulu telah banyak berkontribusi dalam merintis perbaikan KPPN semarang II, termasuk dukungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, serta Kantor Pusat.&rdquo ujar Dedi.

Sementara itu, Anny Ratnawaty yang bertindak selaku inspektur upacara menjelaskan tiga hal yang telah dicapai oleh Kemenkeu sepanjang tahun 2011 ini. "Pada ulang tahun ke-65 ini, ada tiga capaian penting di Kemenkeu. Pertama RUU  OJK (Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan) sudah disahkan, RUU APBN (Rancangan Anggaran Perencanaan Belanja Negara) 2012 sudah disahkan. Dengan governance dengan sangat baik dan angka pertumbuhan yg sangat baik," jelas Wamenkeu. Dan yang ketiga adalah pengesahan RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Anny melanjutkan, pencapaian tersebut merupakan momentum yang penting bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, untuk menjalankan seluruh sendi bernegara dan berbangsa. "Demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi, ini harus dimaknai oleh seluruh bangsa Indonesia bahwa dengan kerja keras, dengan etika yang tinggi, dengan governance yang baik, semua yang dicita-citakan insyaallah bisa tercapai," tegasnya.

Dalam menjalankan wewenangnya, Kemenkeu tetap berpedoman pada nilai-nilai Kemenkeu, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan,  dan kelima kesempurnaan. Menurut Wamenkeu, nilai-nilai yang sudah diluncurkan tersebut dapat menjadikan Kemenkeu semakin baik bagi masyarakat dan Negara. "Ini menjadi landasan kemenkeu untuk melangkah ke depan," pungkasnya.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo melantik 26 pejabat eselon II di lingkup Kementerian Keuangan, senin (31/10), di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta. Dalam pelantikan tersebut, terdapat lima pejabat Ditjen Perbendaharaan yang turut serta dilantik. Tiga diantara pejabat tersebut mendapat promosi, sementara dua lainnya mendapat pergeseran tempat tugas.

Achmad Saefudin yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, mendapat amanah baru sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Bilmar Parhusip yang sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat APK, dilantik sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan Roswan yang menjabat sebagai Kepala KPPN Medan II, dilantik sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Sementara itu, pergeseran tempat tugas terjadi bagi Agus Santoso yang sebelumnya menjabat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, menjadi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Pejabat lainnya yang mendapat tempat tugas baru adalah Alfiah yang sebelumnya menjabat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, menjadi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bagi Ditjen Perbendaharaan, formasi baru itu menutup tiga kursi Kepala Kanwil yang sebelumnya kosong. Sebagaimana tertuang dalam salinan Keputusannya, Menteri  Keuangan menyampaikan bahwa mutasi tersebut dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Keuangan.

Pelantikan 26 pejabat eselon II tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/UP.11/2011 dan Nomor 356/KMK.01/UP.11/2011 tenteng Mutasi Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan sosialisasi SAK UAKPA lingkup Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, Perbendaharaan.go.id &ndash Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepertinya sudah menjadi obsesi keluarga besar Ditjen Perbendaharaan. Berbagai upaya untuk mencapai opini dambaan semua lembaga itu mereka lakukan. Terbaru adalah kegiatan bertajuk Sosialisasi SAK UAKPA lingkup Ditjen Perbendaharaan Tahap II yang diselenggarakan tanggal 18 &ndash 21 Oktober 2011 di Jakarta.

Sebanyak tujuh puluh orang peserta yang berasal dari KPPN dan kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan hadir dalam acara tersebut. Mereka belajar tentang kebijakan penyajian laporan keuangan, hal-hal seputar pemeriksaan BPK, SAP, penyajian informasi akrual, aplikasi MONIKA dan LTPK, aplikasi SAK 2011 dan permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Ketua Panitia, M. Sidkon, Kasubbag AKLAP, Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen perbendaharaan menyampaikan bahwa  tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk memberikan keseragaman pola pikir para operator SAKPA dalam menyusun laporan keuangan di instansi masing-masing. Keseragaman itu penting dalam rangka mencapai target laporan keuangan dengan opini WTP.

&ldquoMengubah WDP (wajar dengan pengecualian-red) menjadi WTP (wajar tanpa pengecualian-red) adalah target berat, namun bisa dilakukan berkat peran dari teman-teman dalam menyusun laporan keuangan dengan cermat dan benar,&rdquo kata Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Setditjen Perbendaharaan, Ludiro,  dalam arahannya kepada peserta.

Beberapa materi berkaitan dengan penyajian laporan keuangan diberikan kepada para peserta sosialisasi. Materi-materi tersebut adalah kebijakan penyajian laporan keuangan yang disampaikan oleh Sumiyati, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekjen Kemenkeu. Hal-hal seputar pemeriksaan BPK oleh Wahyu Tri Kuncoro, Pengendali Tekhnis Auditor Madya Itjen Kemenkeu.

Para Operator diajari bagaimana mengetahui dan memahami 4 aspek pemberian opini BPK yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Mereka juga dipahamkan mengenai laporan keuangan yang harus bisa menyediakan data apa yang diminta oleh BPK terkait pemeriksaan. Namun apabila ada hal &ndash hal yang BPK belum ketahui dan dipertanyakan, maka para penyusun laporan keuangan harus bisa menjawab. Mereka juga diajak untuk berani beradu argumen apabila ada yang kurang sesuai atau tidak sepaham  dengan peraturan yang ada.

&ldquoDalam hal ini Itjen akan berperan sebagai mitra Bapak dan Ibu sekalian apabila ada temuan BPK yang harus ditindaklanjuti,&rdquo kata Pengendali Tekhnis Auditor Madya Itjen Kemenkeu, Wahyu Tri Kuncoro, saat memberikan materi. Selain hal di atas, masing-masing instansi baik KPPN maupun kanwil harus memperhatikan hal &ndash hal penting lainnya terkait pemeriksaan BPK.

&ldquoMohon pencatatan UP oleh bendahara pengeluaran selaku satker, dan pencatatan aset terutama aset persediaan senantiasa diadministrasikan secara tertib, cermat, dan rapi, karena hal-hal semacam itu juga sering dijadikan temuan oleh BPK,&rdquo tambah Ludiro.

Plt. Kabag Keuangan yang juga Kepala Bagian Kepegawaian itu mengharapkan  semua peserta dapat menyampaikan hasil sosialisi tersebut kepada rekan - rekannya di kantornya agar tidak ada lagi kendala dalam penyusunan laporan.

Oleh : Imam Saroni &ndash Kontributor KPPN Parepare dan Tantri Apriansyah &ndash Kontributor Bagian Keuangan Setditjen Perbendaharaan, Editor : Bambang Kismanto

Liputan Kunjungan Dirjen Perbendaharaan Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Pasca Gempa Bali.
Denpasar, perbendaharaan.go.id - Ditengah kesibukannya, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto  meluangkan waktunya untuk berkunjung ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Sabtu (15/10). Kunjungan tersebut dilakukan pasca terjadinya gempa yang menimpa Bali pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011. Agus Suprijanto tiba di Bandara Ngurah Rai Denpasar pada sekitar pukul 18.30 WITA. Agus langsung menuju gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali yang berlokasi di Gedung Keuangan Negara I Denpasar.

Dirjen Perbendaharaan dengan didampingi  Kepala Kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi Bali Ni Luh Putu Kumalawati beserta para Kepala Bidang dan Kepala Seksi, meninjau langsung kondisi gedung Kanwil Ditjen Perbandaharaan Provinsi Bali pasca terjadinya gempa. Setiap ruangan dari lantai 1 sampai dengan lantai 3 tak luput dari amatannya. Kondisi gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali akibat gempa tidak terlalu parah dan membahayakan, walaupun pada beberapa bagian gedung  mengalami retak.

Sebagaimana dilansir oleh kompas.com, gempa yang menimpa wilayah Bali terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 pukul 11.16 WITA dengan keKuatan 6,8 SR dengan pusat gempa di 143 km barat daya Nusa Dua pada kedalaman 10 km.  Gempa susulan terjadi pada pukul 15.52 WITA dengan keKuatan 5,6 SR Pusat gempa susulan terjadi di 131 km barat daya Nusa Dua dan pada kedalaman 10 km.

Setelah melihat-lihat kondisi gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali pasca gempa Bali, Agus Suprijanto masih meluangkan waktu sejenak untuk beramah tamah dengan para Kepala Bidang dan kepala Seksi. Keluarga besar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali tampak merasa terhibur dan berbahagia dengan kunjungan orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan yang sangat peduli dan ingin segera mengetahui kondisi yang terjadi di Bali.

Oleh: Lili Khamiliyah - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali