Liputan Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-65
Jakarta, perbendaharaan.go.id -Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati  menyerahkan penghargaan Kantor Pelayanan Percontohan terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan kepada Kepala KPPN Semarang II Dedi Sopandi. Penyerahan Penghargaan dilakukan dalam upacara peringatan Hari Oeang Republik Indonesia, Senin (31/10), di lapangan Kementerian Keuangan.

Penghargaan tersebut diraih KPPN Semarang II berdasarkan hasil penilaian secara langsung dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat oleh Tim Penilai.  Sebelumnya, KPPN Semarang II bersaing bersama tiga kantor pelayanan percontohan dari unit eselon I lainnya. Kantor Pelayanan tersebut adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Jakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda Surabaya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2011, perolehan nilai masing-masing kantor bersaing ketat. KPPN semarang II menempati peringkat pertama setelah meraih nilai 81,75. Penghargaan tersebut menambah koleksi gelar prestasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Menanggapi penghargaan tersebut, Dedi Sopandi mengatakan, &ldquoPenghargaan ini merupakan keberhasilan Ditjen Perbendaharaan dalam menjalankan amanah reformasi birokrasi, khususnya bidang pelayanan publik. KPPN Semarang II menjadi representasi pelayanan Ditjen Perbendaharaan, karena  pada prinsipnya seluruh Kantor vertical Ditjen Perbendaharaan telah menerapkan pola pelayanan yang sama.&rdquo

Pada kesempatan itu juga Dedi Sopandi menyampaikan ucapan terima kasihnya pada seluruh pihak yang telah mendukung KPPN Semarang II dalam meraih Penghargaan tersebut. &ldquoKPPN Semarang II tidak serta-merta menjadi seperti sekarang ini. Pimpinan-pimpinan terdahulu telah banyak berkontribusi dalam merintis perbaikan KPPN semarang II, termasuk dukungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, serta Kantor Pusat.&rdquo ujar Dedi.

Sementara itu, Anny Ratnawaty yang bertindak selaku inspektur upacara menjelaskan tiga hal yang telah dicapai oleh Kemenkeu sepanjang tahun 2011 ini. "Pada ulang tahun ke-65 ini, ada tiga capaian penting di Kemenkeu. Pertama RUU  OJK (Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan) sudah disahkan, RUU APBN (Rancangan Anggaran Perencanaan Belanja Negara) 2012 sudah disahkan. Dengan governance dengan sangat baik dan angka pertumbuhan yg sangat baik," jelas Wamenkeu. Dan yang ketiga adalah pengesahan RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Anny melanjutkan, pencapaian tersebut merupakan momentum yang penting bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, untuk menjalankan seluruh sendi bernegara dan berbangsa. "Demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi, ini harus dimaknai oleh seluruh bangsa Indonesia bahwa dengan kerja keras, dengan etika yang tinggi, dengan governance yang baik, semua yang dicita-citakan insyaallah bisa tercapai," tegasnya.

Dalam menjalankan wewenangnya, Kemenkeu tetap berpedoman pada nilai-nilai Kemenkeu, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan,  dan kelima kesempurnaan. Menurut Wamenkeu, nilai-nilai yang sudah diluncurkan tersebut dapat menjadikan Kemenkeu semakin baik bagi masyarakat dan Negara. "Ini menjadi landasan kemenkeu untuk melangkah ke depan," pungkasnya.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo melantik 26 pejabat eselon II di lingkup Kementerian Keuangan, senin (31/10), di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta. Dalam pelantikan tersebut, terdapat lima pejabat Ditjen Perbendaharaan yang turut serta dilantik. Tiga diantara pejabat tersebut mendapat promosi, sementara dua lainnya mendapat pergeseran tempat tugas.

Achmad Saefudin yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, mendapat amanah baru sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Bilmar Parhusip yang sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat APK, dilantik sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan Roswan yang menjabat sebagai Kepala KPPN Medan II, dilantik sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Sementara itu, pergeseran tempat tugas terjadi bagi Agus Santoso yang sebelumnya menjabat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, menjadi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Pejabat lainnya yang mendapat tempat tugas baru adalah Alfiah yang sebelumnya menjabat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, menjadi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bagi Ditjen Perbendaharaan, formasi baru itu menutup tiga kursi Kepala Kanwil yang sebelumnya kosong. Sebagaimana tertuang dalam salinan Keputusannya, Menteri  Keuangan menyampaikan bahwa mutasi tersebut dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Keuangan.

Pelantikan 26 pejabat eselon II tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/UP.11/2011 dan Nomor 356/KMK.01/UP.11/2011 tenteng Mutasi Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan sosialisasi SAK UAKPA lingkup Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, Perbendaharaan.go.id &ndash Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepertinya sudah menjadi obsesi keluarga besar Ditjen Perbendaharaan. Berbagai upaya untuk mencapai opini dambaan semua lembaga itu mereka lakukan. Terbaru adalah kegiatan bertajuk Sosialisasi SAK UAKPA lingkup Ditjen Perbendaharaan Tahap II yang diselenggarakan tanggal 18 &ndash 21 Oktober 2011 di Jakarta.

Sebanyak tujuh puluh orang peserta yang berasal dari KPPN dan kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan hadir dalam acara tersebut. Mereka belajar tentang kebijakan penyajian laporan keuangan, hal-hal seputar pemeriksaan BPK, SAP, penyajian informasi akrual, aplikasi MONIKA dan LTPK, aplikasi SAK 2011 dan permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Ketua Panitia, M. Sidkon, Kasubbag AKLAP, Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen perbendaharaan menyampaikan bahwa  tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk memberikan keseragaman pola pikir para operator SAKPA dalam menyusun laporan keuangan di instansi masing-masing. Keseragaman itu penting dalam rangka mencapai target laporan keuangan dengan opini WTP.

&ldquoMengubah WDP (wajar dengan pengecualian-red) menjadi WTP (wajar tanpa pengecualian-red) adalah target berat, namun bisa dilakukan berkat peran dari teman-teman dalam menyusun laporan keuangan dengan cermat dan benar,&rdquo kata Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Setditjen Perbendaharaan, Ludiro,  dalam arahannya kepada peserta.

Beberapa materi berkaitan dengan penyajian laporan keuangan diberikan kepada para peserta sosialisasi. Materi-materi tersebut adalah kebijakan penyajian laporan keuangan yang disampaikan oleh Sumiyati, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekjen Kemenkeu. Hal-hal seputar pemeriksaan BPK oleh Wahyu Tri Kuncoro, Pengendali Tekhnis Auditor Madya Itjen Kemenkeu.

Para Operator diajari bagaimana mengetahui dan memahami 4 aspek pemberian opini BPK yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Mereka juga dipahamkan mengenai laporan keuangan yang harus bisa menyediakan data apa yang diminta oleh BPK terkait pemeriksaan. Namun apabila ada hal &ndash hal yang BPK belum ketahui dan dipertanyakan, maka para penyusun laporan keuangan harus bisa menjawab. Mereka juga diajak untuk berani beradu argumen apabila ada yang kurang sesuai atau tidak sepaham  dengan peraturan yang ada.

&ldquoDalam hal ini Itjen akan berperan sebagai mitra Bapak dan Ibu sekalian apabila ada temuan BPK yang harus ditindaklanjuti,&rdquo kata Pengendali Tekhnis Auditor Madya Itjen Kemenkeu, Wahyu Tri Kuncoro, saat memberikan materi. Selain hal di atas, masing-masing instansi baik KPPN maupun kanwil harus memperhatikan hal &ndash hal penting lainnya terkait pemeriksaan BPK.

&ldquoMohon pencatatan UP oleh bendahara pengeluaran selaku satker, dan pencatatan aset terutama aset persediaan senantiasa diadministrasikan secara tertib, cermat, dan rapi, karena hal-hal semacam itu juga sering dijadikan temuan oleh BPK,&rdquo tambah Ludiro.

Plt. Kabag Keuangan yang juga Kepala Bagian Kepegawaian itu mengharapkan  semua peserta dapat menyampaikan hasil sosialisi tersebut kepada rekan - rekannya di kantornya agar tidak ada lagi kendala dalam penyusunan laporan.

Oleh : Imam Saroni &ndash Kontributor KPPN Parepare dan Tantri Apriansyah &ndash Kontributor Bagian Keuangan Setditjen Perbendaharaan, Editor : Bambang Kismanto

Liputan Kunjungan Dirjen Perbendaharaan Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Pasca Gempa Bali.
Denpasar, perbendaharaan.go.id - Ditengah kesibukannya, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto  meluangkan waktunya untuk berkunjung ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Sabtu (15/10). Kunjungan tersebut dilakukan pasca terjadinya gempa yang menimpa Bali pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011. Agus Suprijanto tiba di Bandara Ngurah Rai Denpasar pada sekitar pukul 18.30 WITA. Agus langsung menuju gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali yang berlokasi di Gedung Keuangan Negara I Denpasar.

Dirjen Perbendaharaan dengan didampingi  Kepala Kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi Bali Ni Luh Putu Kumalawati beserta para Kepala Bidang dan Kepala Seksi, meninjau langsung kondisi gedung Kanwil Ditjen Perbandaharaan Provinsi Bali pasca terjadinya gempa. Setiap ruangan dari lantai 1 sampai dengan lantai 3 tak luput dari amatannya. Kondisi gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali akibat gempa tidak terlalu parah dan membahayakan, walaupun pada beberapa bagian gedung  mengalami retak.

Sebagaimana dilansir oleh kompas.com, gempa yang menimpa wilayah Bali terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 pukul 11.16 WITA dengan keKuatan 6,8 SR dengan pusat gempa di 143 km barat daya Nusa Dua pada kedalaman 10 km.  Gempa susulan terjadi pada pukul 15.52 WITA dengan keKuatan 5,6 SR Pusat gempa susulan terjadi di 131 km barat daya Nusa Dua dan pada kedalaman 10 km.

Setelah melihat-lihat kondisi gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali pasca gempa Bali, Agus Suprijanto masih meluangkan waktu sejenak untuk beramah tamah dengan para Kepala Bidang dan kepala Seksi. Keluarga besar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali tampak merasa terhibur dan berbahagia dengan kunjungan orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan yang sangat peduli dan ingin segera mengetahui kondisi yang terjadi di Bali.

Oleh: Lili Khamiliyah - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali

Liputan Soft Launching Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gorontalo
Gorontalo, perbendaharaan.go.id - Pelaksanaan tugas-tugas di Direktorat Jenderal Perbendaharaan hampir semuanya telah menggunakan mesin komputer. Namun menurut hasil survey kesiapan perubahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan, menempatkan 84% dari 5.402 responden pegawai lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak menguasai aplikasi windows, word dan excel. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk membenahi sumber daya manusianya yang berkaitan dengan pengusaan windows, word, dan ecxel tersebut.

&rdquoMenurut hasil survey yang dilakukan oleh Dit TP (Direktorat Transformasi Perbendaharaan &ndash red), delapan puluh empat prosen pegawai tidak menguasai aplikasi windows, word dan excel,&rdquo kata Kasubbag Pengelolaan Basis Data dan Sarana Pengembangan Setditjen Perbendaharaan, Yovi Candra. 

&rdquoKegiatan ini adalah solusi terbaik untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi terhadap aplikasi tersebut,&rdquo tambahnya, saat menyampaikan laporannya pada acara soft launching pelatihan aplikasi perkantoran kemarin (18/10) di Gorontalo.

Pelatihan aplikasi perkantoran dilaksanakan serentak pada 30 kanwil dan 134 KPPN Non Percontohan selama dua bulan, Oktober &ndash November, bertempat di kantor masing-masing dan diikuti oleh kurang lebih 4.300 pegawai.

Untuk mengawali pelaksanaan pelatihan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan soft launching pada hari Selasa, 18 Oktober 2011 di aula. Hadir dalam cara ini seluruh pegawai  Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dan pejabat pada KPPN Gorontalo.

&ldquoPelatihan aplikasi perkantoran ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia dari bulan Oktober sampai dengan November 2011,&rdquo kata Yovi Candra. &ldquoDiperkirakan akan diikuti oleh lebih kurang 4.300-an pegawai, dengan trainer berasal dari pejabat dan pegawai pada unit terkait yang ditunjuk oleh kepala kantor dengan mempertimbangkan pengusaaan materi dan kemampuan untuk transfer knowledge,&rdquo kata Yovi Candra lagi.

Kegiatan pelatihan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan bulan Maret lalu, yaitu training of trainers aplikasi perkantoran bagi pejabat/pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Output kegiatan training of trainer tersebut adalah melatih pegawai yang lain mengenai aplikasi perkantoran tersebut.

Untuk lebih meningkatkan intensitas dan kesungguhan pelaksanaan pelatihan, Sekretariat Ditjen Perbendaharan telah memberikan perhatian dalam bentuk  pemberian bantuan biaya penyelenggaraan dengan menerbitkan SKPA kepada seluruh Kanwil Ditjen PBN dan KPPN Non Percontohan.

Tujuan dari pelatihan ini disamping mencari solusi untuk menjawab hasil survey dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan juga untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi perkantoran untuk menunjang pekerjaan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan kinerja pegawai dapat meningkat. Dan lebih jauh lagi, nantinya direncanakan lagi untuk mengadakan pelatihan aplikasi-aplikasi lain yang digunakan pada Kanwil/ KPPN seperti aplikasi RKA-KL, SAK, SIMAK-BMN dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan persiapan Ditjen Perbendaharaan dalam menyambut penerapan SPAN pada waktud dekat.

Plt. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Gorontalo Yoyok Yulianto melalui sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang telah memfasilitasi kegiatan aplikasi perkantoran ini. Ia berharap pada masa-masa mendatang Kanwil Ditjen Perbendaharaan maupun KPPN senantiasa diberikan kesempatan untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan lainnya. Yoyok Yulianto juga berpesan agar pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Gorontalo dapat  mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh hingga selesai.

Pelatihan direncanakan akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Rabu di mini Treasury Learning Centre Kanwil DJPBN Gorontalo dengan  jumlah peserta sebanyak 22 pegawai termasuk 7 (tujuh) orang pejabat struktural  yang terbagi dalam dua kelas dangan 10 kali pertemuan tatap muka.

Oleh : Subarja & Benny Septialdi &ndash Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo, Editor : Bambang kismanto

Liputan Pembekalan Penyuluh Perbendaharaan Angkatan I
Jakarta, Perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoPenyuluh Perbendaharaan adalah corong transfer knowledge kepada stakeholders,&rdquo ucap Direktur Sistem Perbendaharaan, Abdul Rahman Ritonga saat memberikan sambutan kepada 94 calon Penyuluh Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan yang hadir memenuhi Ruang Rapat Piet Haryono, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Senin (10/10).

A. Rahman Ritonga  berpesan kepada Seluruh Peserta Pembekalan Angkatan I, &ldquoPara Penyuluh Perbendaharaan harus dapat mengamalkan Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan sebaik-baiknya sehingga bisa mewujudkan visi Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Keuangan Negara yang akuntabel, hal ini tentunya harus didukung dengan Penguasaan Materi / Peraturan Perbendaharaan serta Professional dalam memberikan Penyuluhan Kepada Stakeholders, kalau hal ini dapat diwujudkan tentunya sangat bagus dan secara tidak langsung juga ikut mendongkrak Nilai Indikator Kinerja Utama ( IKU ) DSP &ldquo.

Peserta yang dipanggil pada Pembekalan Penyuluh Perbendaharaan telah melewati seleksi dari berbagai tahapan. Dari 1394 pegawai  yang mengikuti Ujian Online maupun Offline , terpilih 570 Pegawai yang berhak mengikuti Ujian Presentasi, kemudian dari jumlah tersebut disaring lagi dan akhirnya lulus untuk mengikuti pembekalan sebanyak 421 pegawai.

Kegiatan Pembekalan Penyuluh Perbendaharaan ini akan dibagi menjadi 3 angkatan, dan masing &ndash masing angkatan akan dibagi pada beberapa kelas. Menurut Kasubdit Pengembangan Profesi Fahma Sari Fatma, materi yang dibekalkan kepada Calon Penyuluh antara lain : Tupoksi dan Pedoman PP, Ceramah Umum Keuangan Negara, Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Sosialisasi Peraturan terbaru, SPAN, materi pengembangan pribadi, Tekhnik Konsultasi, serta Keterampilan Presentasi. &ldquoNantinya, para penyuluh perbendaharaan ini akan mendapat sertifikat Penyuluh Perbendaharaan yang langsung ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan.&rdquo imbuh Fahma.

oleh : Imam Saroni &ndash Kontributor KPPN Parepare (edited by novri)

Liputan lokakarya Government Finance Statistic
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoDalam rangka pengembangan dan penerapan statistik keuangan pemerintah berbasis akrual tentu dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM dalam memahami konsep-konsep dasar dan framework dari statistik keuangan pemerintah sebagaimana diatur dalam GFS manual,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan, Agus Suprijanto, saat membuka acara lokakarya Government Finance Statistic di Jakarta, Selasa (27/9).

 &rdquoSaya menyambut baik kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Australian Department of Finance and Deregulation (DOFAD) dalam pelaksanaan Lokakarya GFS hari ini,&rdquo lanjut Agus Suprijanto.

Lokakarya tersebut merupakan lanjutan dari lokakarya beberapa waktu yang lalu. Cara tersebut bertujuan untuk memperKuat persiapan Ditjen Perbendaharaan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual yang komprehensif.

&rdquoLokakarya ini merupakan lokakarya lanjutan yang diselenggarakan pada kesempatan sebelumnya dalam rangka memperKuat persiapan kita dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual yang komprehensif,&rdquo kata Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Yuniar Yanuar Rasyid dalam laporannya di hadapan para peserta. &rdquoAgar penerapan akuntansi berbasis akrual dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholders,&rdquo lanjutnya.

&rdquoSeperti kita ketahui bahwa laporan statistik yang berdasarkan international best practice akan sangat berguna bagi pemerintah dalam menginformasikan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki seperti hal-halnya negara-negara maju lainnya sehingga dalam jangka penjang dapat lebih meningkatkan kembali keuangan negara di Indonesia,&rdquo papar Yuniar Yanuar Rasyid.

Statistik keuangan pemerintah berbasis akrual menjadi sebuah tuntutan untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan negara. Kebutuhan akan hal tersebut juga dinyatakan dalam laporan hasil reviu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2010.

&ldquoBPK menyatakan bahwa secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan di hadapan para peserta workshop. &ldquoNamun, (menurut BPK-red) pemerintah belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai, antara lain, integrasi posisi fiskal nasional, gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat,&rdquo sambung orang nomor satu di Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu.

&ldquoApa yang dinyatakan BPK di dalam hasil reviu tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah dan penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah telah menjadi salah satu milestone di dalam upaya meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah,&rdquo kata Agus Suprijanto lagi. &ldquoSejak reformasi pengelolaan keuangan negara digulirkan, pemerintah telah melakukan upaya-upaya penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah meskipun masih terdapat kelemahan-kelemahan antara lain, laporan statistik yang ada masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan sistem akuntansi pemerintah, laporan statistik yang dihasilkan juga belum mengkonsolidasi laporan pemerintah pusat dan laporan pemerintah daerah, laporan statistik yang ada belum sepenuhnya mengakomodasikan bagan akun standar sebagaimana diminta pada sistem Government Finance Statistics atau GFS,&rdquo sambungnya.

Untuk memenuhi amanat tersebut, Agus Suprijanto mengatakan bahwa Dirjen Perbendaharaan telah dilakukan langkah-langkah dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional. Exercise konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2008 dan 2009 adalah satu di antara tiga langkah yang telah dilakukannya. Menurutnya, upaya tersebut dapat memberikan gambaran mengenai proses konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta permasalahan yang ada sehingga dapat disusun kebijakan konsolidasi dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ada. Langkah kedua, penyusunan pedoman umum sistem akutansi pemerintah yang dilakukan kementerian keuangan dengan berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri. Langkah itu diharapkan dapat menjadi pedoman dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional. Dan yang ketiga pembelajaran pada negara yang telah menerapkan sistem statistik keuangan pemerintah dalam rangka memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik-praktik terbaik (best practice) mengenai pengembangan dan penerapan sistem statistik keuangan pemerintah dan kendala yang dihadapi.

&ldquoPembelajaran tersebut akan menghasilkan perumusan lesson learnt yang dapat diaplikasi dalam pengembangan sistem statistik keuangan pemerintah Indonesia,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan. &rdquoAustralia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan praktik-praktik terbaik mengenai pengembangan dan penerapan sistem statistik keuangan pemerintah karena Australia telah menyusun manual statistik keuangan pemerintah dan menerapkan sistem statistik keuangan pemerintah sejak tahun 1994,&rdquo lanjutnya.

&ldquoAustralia telah memiliki sistem statistik keuangan pemerintah yang terintegrasi dan terharmonisasi dengan standar akuntansi,&rdquo tambahnya lagi.

Dalam rangka pengembangan dan penerapan statistik keuangan pemerintah berbasis akrual dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM. Lokakarya tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman teknis kepada para peserta terutama mengenai aspek praktis dari kompilasi data statistik keuangan pemerintah, konversi data akuntansi ke dalam sistem statistik keuangan pemerintah, serta methodologi penyusunan statistik keuangan pemerintah.

Oleh karenanya, saya berharap agar lokakarya ini mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah,&rdquo pesan Dirjen Perbendaharaan, Agus Suprijanto, menutup sambutannya.

Oleh : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Penyusunan dan Pengesahan DIPA TA 2012 serta Evaluasi Pelaksanaan Monev Penyerapan Anggaran Semester I TA 2011.
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Memasuki bulan Oktober target penyelesaian pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2012 menjadi semakin krusial. Menurut rencana penyerahan DIPA TA 2012 akan dilakukan Presiden RI pada bulan Desember 2011. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan dan Pengesahan DIPA TA 2012 serta Evaluasi Pelaksanaan Monev Penyerapan Anggaran Semester I, Kamis (6/10), di Jakarta.

Agus lebih lanjut menjelaskan bahwa proses penyusunan DIPA TA 2012 telah disempurnakan dengan adanya tambahan aplikasi penerapan integrated database berbasis web berupa Aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga)-DIPA Online. Selain itu, terdapat beberapa pengaturan baru dalam penyusunan dan pengesahan DIPA TA 2012. Masa berlaku PMK tidak terbatas hanya pada satu tahun anggaran. Selanjutnya, penunjukan KPA selaku penandatangan DIPA tidak harus ditetapkan setiap tahun, kecuali jika terdapat penggantian atau penunjukan KPA baru. Kemudian, KPA memiliki keharusan untuk melakukan penelitian kembali terhadap DIPA yang telah disahkan, dan segera melakukan perbaikan-perbaikan seperlunya jika terdapat kesalahan-kesalahan sehingga diharapkan dapat lebih mempercepat penyerapan anggaran sejak awal tahun.

Terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyerapan anggaran semester I, sampai dengan akhir bulan September 2011 kondisi penyerapan masih rendah, dari pagu total Kementerian Negara/Lembaga kondisi penyerapan baru sebesar 47,29 %. Penyebab rendahnya penyerapan anggaran semester I, berdasarkan hasil identifikasi disebabkan oleh proses pengadaan barang dan jasa, perencanaan yang tidak matang, sumber daya manusia tidak cukup memadai, kekurangan panitia pengadaan barang dan jasa yang bersertifikasi, serta nature satker (karakteristik). Sebagian besar permasalahan klasik tersebut merupakan permasalahan yang berulang setiap tahunnya.

Menyikapi gejala tersebut, jajaran Ditjen Perbendaharaan telah siap untuk melakukan langkah antisipatif. Setiap Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan melakukan pembinaan dan pendampingan lebih intensif terhadap satuan kerja yang masih rendah realisasinya. Melalui KPPN yang berada dilingkupnya, Kanwil juga memeriksa pengawasan kontrak sebagai dasar pemberitahuan kepada satker agar menyegerakan pembayaran sesuai termin. Selanjutnya, Kanwil secara rutin menginformasikan penyerapan dana masing-masing satker dan berkoordinasi dengan Pemda untuk mengatasi kendala yang ada.

Agus Suprijanto juga mengingatkan kembali jajarannya, dalam proses pengesahan DIPA dan pelaksanaan tugas lainnya diminta agar seluruh proses dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan perilaku utama Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan.

Oleh: Kontributor Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan