Liputan Peluncuran  Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto membuka secara resmi peluncuran Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP),  Selasa (20/3), di Jakarta. Peluncuran PUSAP merupakan tindak lanjut amanat PP Nomor 71 Tahun 2010, yang kemudian Menteri Keuangan menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.05/2011 pada tanggal 23 Desember 2011.

Dalam sambutannya Agus Suprijanto menyampaikan bahwa pendekatan penyusunan PUSPAP lebih difokuskan pada panduan penyusunan Bagan Akun Standard (BAS) atau chart of Acount bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. &ldquoPUSAP ini diperlukan dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiscal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional,&rdquo imbuhnya.

Agus menambahkan, statistik keuangan pemerintah yang diwujudkan oleh PUSAP akan menghasilkan jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi kedalam bahasa yang lebih dimengerti dan sejalan dengan dengan system statistic makroekonomi.

Selama ini, Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemeritahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan gubernur/ walikota/ bupati. Selanjutnya PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan baik Pusat maupun daerah harus mengacu pada PUSAP.

Ditjen Perbendaharaan berharap dengan diterbitkannya PUSAP dapat menyediakan kerangkaa system akuntansi berbasis akrual bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Selain itu, koordinasi yang telah terbina antara Kementerian keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam penyususnan PUSAP dapat terus berlanjut.

Oleh: Novri, Tio, Sugeng &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pembekalan Penyuluh Perbendaharaan Tahap II Angkatan I sampai dengan Angkatan III
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Berdasarkan Survey Indeks Kepuasan Layanan yang dilakukan oleh IPB tahun 2011, Pelayanan Ditjen Perbendaharaan turun dengan nilai indeks 4.13 di tahun 2010 menjadi 4.03 di tahun 2011, namun nilai indeks tersebut masih tetap yang tertinggi dibandingkan Unit Eselon 1 lainnya yg memilliki kantor pelayanan di daerah. Penurunan ini dapat terjadi karena tidak seimbangnya kenaikan pelayanan Ditjen Perbendaharaan terhadap tuntutan stakeholders.

Sebagai salah satu upaya untuk kembali mempertahankan Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Perbendaharaan, maka Ditjen Perbendaharaan menggelar Pembekalan Penyuluh Perbendaharaan. Kegiatan tersebut terlaksana atas kerja sama Direktorat Sistem Perbendaharaan bekerjasama dengan Sekretariat Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyuluh Perbendaharaan

Dalam pembukaan di setiap angkatannya, Abdul Rahman Ritonga, Direktur Sistem Perbendaharaan, menyampaikan, &ldquoMelalui tenaga penyuluh perbendaharaan yang andal, diharapkan kita dapat semakin baik melaksanakan fungsi pembinaan kepada satuan kerja kementerian negara/ lembaga. Pemahaman satker akan tata cara pengelolaan keuangan negara, khususnya fungsi perbendaharaan negara akan meningkat dan otomatis akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Dari sisi SDM, dengan adanya Penyuluh Perbendaharaan bersertifikat ini organisasi diuntungkan karena para Penyuluh adalah SDM yang terpilih dan punya tanggung jawab untuk senantiasa meningkatkan kemampuan teknis yang dimiliki untuk menunjang tugasnya sebagai Penyuluh Perbendaharaan&rdquo.

Pembekalan ini dilaksanakan melalui 3 angkatan, angkatan I pada tanggal 13 s.d 17 Februari 2012 sejumlah 56 orang pegawai, angkatan II pada tanggal 27 Februari s.d 2 Maret 2012 sejumlah 60 orang pegawai dan angkatan III tanggal 12 s.d 16 Maret 2012 sejumlah 60 orang pegawai. Masing-masing angkatan dibagi menjadi 2 kelas agar lebih efektif dalam penyampaian materinya. Sementara itu materi yang diajarkan adalah materi non presentation skill dan presentation skill. Materi non presentation skill terdiri dari tupoksi dan pedoman penyuluhan perbendaharaan, ceramah umum keuangan Negara, SPAN, dan sosialisasi peraturan terbaru dan motivasi pegawai, dengan narasumbernya adalah para pejabat kantor pusat Ditjen Perbendaharaan. Sedangkan untuk materi presentation skillterdiri dari teknik presentasi, teknik konsultasi dan teknik menyusun bahan presentasi yang disampaikan oleh konsultan/provider pakar public speaking.

Untuk mengetahui sejauh mana para peserta menyerap materi presentation skill yang telah diajarkan, di hari terakhir, masing - masing peserta di wajibkan untuk mempresentasikan sebuah materi dengan tema bebas, dihadapan peserta Pembekalan Penyuluh Perbendaharaan itu sendiri yang mana setiap presentasi dievaluasi tentang kekurangan dan kelebihannya.

Oleh: Sugeng Wistriono - Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pembukaan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan I Tahun 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto menegaskan bawa program pensiun sukarela merupakan pilihan bagi para pegawai yang memenuhi syarat tertentu. &ldquoProgram ini (pensiun dini, red) bersifat sukarela. Bagi yang ingin ikut silahkan ikut. Bagi yang tidak ingin ikut, tidak ada paksaan,&rdquo ujarnya dalam kesempatan pembukaan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan I tahun 2012, Senin (19/3), di Jakarta.

Menurut Agus Suprijanto, tranformasi kelembagaan yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan memberikan alternatif pilihan bagi pegawai. Pensiun sukarela merupakan salah satu alternatif yang difasilitasi oleh Ditjen Perbendaharaan. Dengan demikian, para pegawai dapat menimbang segala pilihan yang akan diambil.

Beberapa pegawai yang sebelumnya telah mendapat kuisioner dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, tidaklah otomatis akan dipensiunkan. Kuisioner tersebut bukanlah sebuah bentuk paksaan, melainkan hanya sebuah survey bagi para pegawai dengan usia 50 tahun keatas terhadap minat pensiun sukarela. Melalui survey tersebut Ditjen Perbendaharaan dapat mengkalkulasikan kesiapan dana yang akan timbul, serta dampak-dampak lain yang dimungkinkan timbul.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Suprijanto juga menyinggung beberapa hal terkait kebijakan strategis. Dirinya menyampaaikan  bahwa pada tahun ini Ditjen Perbendaharaan memasuki masa krusial. Ditjen Perbendaharaan dihadapakan pada agenda roll out SPAN, pembentukan KPPN Percontohan bagi semua unit KPPN, pembentukan tiga Kanwil Baru, serta peluncuran delapan layanan KPPN Mobile.

Agus meminta pada jajarannya untuk terus mengembangkan terobosan-terobosan yang dinamis bagi organisasi Ditjen Perbendaharaan. Menurutnya, selama ini organisasi yang besar  identik dengan gerak yang lambat. Dirinya berharap bahwa Ditjen Perbendaharaan sebagai organisasi yang besar mampu bergerak cepat dalam setiap perubahan. &ldquo Mari kita buktikan, biar besar (Ditjen Perbendaharaan, red) tetapi kita cekatan,&rdquo imbuhnya.

Oleh:  Novri, Tino, dan Sugeng  - Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pembekalan CPNS Lulusan Prodip STAN 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sesditjen Perbendaharaan Tata Suntara membuka Pembekalan CPNS Lulusan Prodip STAN 2012, di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Tahun ini, Ditjen Perbendaharaan menerima 101 pegawai lulusan Prodip STAN. Sebelum terjun di dunia kerja, mereka dibekali dengan berbagai kompetensi teknis perbendaharaan terlebih dahulu.

Tata Suntara berharap agar seluruh CPNS tersebut memiliki integritas tinggi dan menjunjung nilai-nilai moralitas yang baik dalam bertugas. Dalam hal kinerja, para lulusan Prodip STAN itu selalu bersemangat, kreatif, dan profesional dalam menuntaskan setiap tugas yang dipercayakan. Selain itu, dalam mengimbangi dinamisasi organisasi, jajaran Ditjen Perbendaharaan diharuskan menjadi pembelajar yang efektif atas setiap perkembangan kemajuan.

Tata Suntara juga menjelaskan tugas pokok dan fungsi Ditjen Perbendaharaan dihadapan lulusan Prodip tersebut. Hal itu menjadi bekal mereka kelak dalam menjalankan tugas di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Isu aktual yang menjadi tantangan organisasi kedepan tak lepas dari pembahasan Tata.

Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) cukup krusial dijelaskan pejabat berdarah sunda tersebut. Para lulusan Prodip dirangsang untuk mampu memahami konsepsi SPAN yang akan segera diimplementasikan dalam waktu dekat ini.Tata menekankan bahwa mereka akan menjadi pelaksana dari SPAN itu sendiri.

Terkait pembentukan seluruh unit KPPN Percontohan pada tahun 2012 ini, Tata menjelaskan pemetaan SDM Ditjen Perbendaharaan secala keseluruhan. Para lulusan Prodip STAN tentunya diharapkan menjadi ujung tombak dari pelaksanaan tupoksi Ditjen Perbendaharaan.

Oleh: Novri, Sugeng dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Penatausahaan dan Akuntansi Piutang PNBP pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga
Jakarta, perbendaharaan.go.id -Dilatarbelakangi terbitnya Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Direktorat Sistem Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penatausahaan dan Akuntansi Piutang PNBP pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, (15/3) di Jakarta.

Dalam kegiatan ini Direktorat Sistem Perbendaharaan mengundang para Kepala Biro Keuangan dari 95 satuan kerja kementerian negara/ lembaga, Kanwil Ditjen Provinsi DKI Jakarta, dan KPPN di lingkup Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan utama diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada satuan kerja mengenai substansi pengaturan piutang PNBP, sehingga Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan penatausahaan piutang PNBP yang menjadi tanggungjawabnya secara lebih baik.

Acara sosialisasi dibuka secara resmi oleh Direktur Sistem Perbendaharaan Abdul Rahman Ritonga. Dalam keynote speech-nya, Abdul Rahman Ritonga berharap, &rdquodengan terbitnya Perdirjen Perbendaharaan ini satuan kerja dapat melakukan penatausahaan piutang PNBP yang menjadi tanggung jawabnya dengan tertib, sehingga setiap piutang negara yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan seluruhnya dan tepat pada waktunya.&rdquo

Materi disampaikan oleh dua orang narasumber yaitu Direktorat Sistem Perbendaharaan Sulaimansyah yang menyampaikan materi penatausahaan piutang PNBP pada satker kementerian negara/lembaga, dan Farhan Fatnanto dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang menyampaikan materi pedoman akuntansi piutang PNBP. Selesai penyampaian materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi serta tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Kegiatan penyampaian materi dan tanya jawab dimoderatori oleh Djazuli, Kasubdit Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I.

Secara umum penyempurnaan substansi pengaturan yang ada pada PER-85/PB/2011 diantaranya adalah peran KPPN dalam penatausahaan piutang PNBP. Dalam peraturan sebelumnya, KPPN menerbitkan SPn dan SKTL sebagai pernyataan tanda lunas atas piutang negara. Setelah terbitnya PER-85/PB/2011, SPn dan SKTL diterbitkan oleh satker kementerian negara/lembaga yang memiliki piutang, KPPN hanya melayani konfirmasi atas setoran PNBP.

Dalam kesempatan sesi tanya jawab yang terbatas, antusiasme peserta terlihat ketika beberapa orang perwakilan dari satker kementerian negara/lembaga dan perwakilan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta secara bergantian menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan kepada narasumber.

Untuk memberikan kesempatan kepada para peserta yang tidak sempat mengajukan pertanyaan maupun tanggapan, panitia menyampaikan alamat surat dan e-mail Direktorat Sistem Perbendaharaan c.q Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I dan II yang bisa dihubungi untuk menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan terkait Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-85/PB/2011.

Oleh:  Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan

Liputan PENYULUHAN SAI TAHUN 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Kegiatan Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi Tahun 2012 kembali digelar oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - Ditjen Perbendaharaan, di Hotel Swiss-Bell Jakarta. Kegiatan ini mengundang 178 operator dan staf yang yang menangani sistem akuntansi instansi pada tingkat kementerian negara/ lembaga dan tingkat eselon I.

Kegiatan berlangsung selama empat, dimulai pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2012. Menurut panitia penyelenggara, kegiatan ini bertujuan agar peserta dapat memahami peraturan akuntansi pemerintahan yang terkini dan menguasai sistem akuntansi tahun 2012. Dengan demikian, para peserta dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat menjadi trainer bagi satuan kerja yang berada di bawah masing-masing kementerian negara/ lembaga.

Kasubdit Bimbingan Akuntansi Instansi Agung Kurniawan Purbohadi, dalam arahannya menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara di masing-masing kementerian negara/lembaga adalah adanya Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Tahun ini merupakan tahun yang penting karena semua kementerian negara/lembaga menargetkan untuk dapat mencapai opini terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Tahun 2011.

Selain itu, Agung Kurniawan Purbohadi mengingatkan peserta bahwa berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan tahun 2015. Pemerintah Pusat berencana untuk melaksanakan lebih dini dengan penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) tahun 2013. Sehingga, aplikasi SAI tahun 2012 ini mungkin merupakan yang terakhir sebelum kita melangkah menuju akrual dengan aplikasi baru yang terintegrasi, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang akan terintegrasi dengan SPAN. Implementasi akuntansi akrual dengan SAKTI dan SPAN menuntut adanya perubahan baik infrastruktur maupun kesiapan SDM.

&ldquoSaya akui perubahan kadangkala tidak menyenangkan. Namun, kalau perubahan itu membawa kebaikan untuk meningkatkan pelayanan dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, kita harus berfikir positif mengimplementasikan akuntansi akrual melalui SAKTI dan SPAN mulai tahun 2013,&rdquo pungkas Agung.

Oleh: Moch. Ramdani dan Novri H.S. Tanjung &ndash Bagian Pengembangan Pegawai

Liputan Rapat Koordinasi Pembentukan KPPN Percontohan Tahap VIII di Manado
Manado, perbendaharaan.go.id - Rapat Koordinasi Pembentukan KPPN Percontohan Tahap VIII yang diselenggarakan di Manado, 1 s.d. 3 Maret 2012, merupakan sebuah lanjutan dari rapat koordinasi yang sudah diselenggarakan di Yogyakarta untuk tahap VI,  di Pangkal Pinang untuk Tahap VII. Rapat Koordinasai ini, diikuti oleh 44 Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah  Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN dari wilayah NTT, Sulawesi, Ternate, Maluku Utara, Maluku, dan Papua.

Rakor Pembentukan KPPN Percontohan Tahap VIII memiliki tujuan untuk mewujudkan KPPN Percontohan di tahun 2012 yang memerlukan kerjasama dan harmonisasi  terkait manajemen SDM, penyempurnaan proses bisnis dan pengelolaan kinerja dengan hasil terbaik dan bermanfaat bagi seluruh stakeholders.

Paparan dan diskusi dengan peserta merupakan agenda yang dilakukan oleh masing - masing Kepala Bagian Sekretaris Ditjen PBN. Paparan Juga disampaikan oleh Kasubdit  dari Direktorat Sistem Perbendaharaan, dan Kasubdit dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan, hal ini diselenggarakan sebagai wujud bahwa  KPPN Percontohan didukung oleh tekhnologi informasi yang lebih reliable yang disesuaikan dengan agenda piloting  implementasi SPAN sehingga dapat memberikan nilai tambah sebagai kantor pelayanan yang modern.

Dari paparan dan diskusi yang telah diselenggarakan selama rakor beberapa kesimpulan yang diperoleh adalah , pertama, komitmen dan dukungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan 35 KPPN wilayah NTT, Sulawesi, Ternate, Maluku Utara, Maluku, dan Papua menjadi starting point terhadap pembentukan KPPN Percontohan tahap VIII. Kedua, penyiapan internalisasi dan motivasi kepada  seluruh pegawai oleh seluruh pimpinan untuk mewujudkan KPPN Percontohan tahap VIII sesuai dengan standar yang diharapkan. Ketiga, pelaksanaan assessment yang disesuaikan dengan kriteria yang lebih komprehensif, Keempat,  penyelenggaraan training perlokasi untuk menjembatani gap kompetensi, Kelima, penyiapan dukungan keuangan dan sarana prasarana, Keenam, penyempurnaan aplikasi dan peningkatan maupun penambahan kualitas tekhnologi informasi pada KPPN, dan Ketujuh, harmonsisai dengan piloting implementasi SPAN baik dalam proses bisnis, software dan hardware.

Oleh : Sugeng Wistriono dan Tino Adi Prabowo.

Liputan Workshop Peran Pengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Penyerapan Anggaran
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto membuka secara resmi kegiatan Workshop Peran Pengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Penyerapan Anggaran, Rabu (7/2), di Jakarta. Workshop kali ini bertemakan &ldquoPeran Pengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Penyerapan Anggaran: Kompetensi Apa yang Harus Diperbaiki?&rdquo. Hadir sebagai peserta para Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran dari 75 kementerian negara/ lembaga.

Agus Suprijanto mengungkapkan paradigma baru pengelolaan keuangan negara memunculkan peranan vital para pengelola keuangan negara di kementerian negara/ lembaga. Menurutnya, para pengelola keuangan negara di kementerian negara/ lembaga harus mampu memposisikan diri sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara yang mampu memahami aturan yang berlaku, mengelola, dan mempertanggungjawabkan uang dalam pengurusannya.

Upaya-upaya optimalisasi dan perbaikan kualitas penyerapan anggaran sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan kualitas SDM Pejabat Perbendaharaan Negara di kementerian negara/ lembaga. Oleh karenanya, Ditjen Perbendaharaan aktif dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya peningkatan kompetensi pengelola keuangan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran.

&ldquoUpaya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Pejabat Perbendaharaan Negara merupakan investasi jangka panjang bagi jaminan tercapainya kualitas pengelolaan keuangan negara yang proporsional dan profesional,&rdquo ujar Agus.

Workshop akan berlangsung selama dua hari. Peserta diberikan materi seputar pengadaaan barang dan jasa, serta mekanisme pelaksanaan anggaran. Workshop ini digelar untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran sekaligus bersama-sama mencari terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan dan memperbaiki kompetensi Pejabat Perbendaharaan Negara secara sistematis.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Moch. Ramdani &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan