Liputan Penutupan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto secara resmi menutup kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Rabu (12/9), di Aula Mezanin Kementerian Keuangan. Setelah melalui pembahasan maraton baik di tingkat komisi maupun rapat pleno, Rakernas ini berhasil merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat strategis dan teknis dalam upaya memperbaiki kualitas akuntansi dan laporan keuangan pemerintah.

Agus Suprijanto mengatakan, perlunya komitmen pimpinan di lingkungan kementerian negara/ lembaga, pemerintah daerah, dan kepemimpinan yang mengarahkan dengan baik dan konsisten (consistent leadership) dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan dan meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas. Agus juga menambahkan, &ldquoperlunya penyusunan rencana kerja secara jelas dengan target yang terarah dan terukur pada setiap tahapan dalam rangka pencapaian kualitas laporan keuangan yang baik.&rdquo

Sementara itu, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012 ini telah menghasilkan kesepakatan bersama antara Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan pembahasan dan kajian terhadap realisasi anggaran belanja pemerintah, rendahnya penyerapan anggaran lebih banyak disebabkan oleh kurangnya kualitas penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan, kurangnya perhatian atasan langsung dan aparat pengawasan internal terhadap kualitas rencana penyerapan anggaran. Pada tahap penyusunan, rencana penyerapan anggaran belum dikaitkan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan pada tahap pelaksanaannya tidak dilakukan monitoring dan evaluasi antara rencana dan realisasinya.

Kesepakatan Rakernas juga mengingatkan kembali bahwa pejabat publik mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan sumber daya publik dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, pejabat publik dituntut untuk mengelola sumber daya tersebut secara transparan dan akuntabel serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sehingga Laporan Keuangan yang dihasil dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam pengambilan keputusan. Para pejabat pengelolan keuangan diminta melakukan penyusunan, penyelesaian, dan monitoring pelaksanaan rencana tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan dan permasalahan yang ada, serta koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut.

Agus Suprijanto memotivasi para pengelola keuangan untuk dapat berbuat lebih baik lagi. &ldquoKita yakin bahwa beberapa rekomendasi tersebut di atas bila kita jalankan dengan serius akan membawa perbaikan yang signifikan dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah RI secara keseluruhan,&rdquo tegasnya.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pembukaan Rapimtas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktorat Jenderal Perbendaharaan rencananya akan membatasi jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan satuan kerja ke KPPN pada akhir tahun anggaran ini. Upaya itu ditempuh guna mencegah penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto saat pembukaan Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Ditjen Perbendaharaan, Kamis (13/9), di Kantor Pusat.

&ldquoNampaknya ini memang kejam, tapi ini demi kebaikan kita semua,&rdquo ujar Agus dihadapan para pejabat eselon II dan perwakilan eselon III Kantor Pusat.

Menurut Agus, pola penyerapan anggaran yang meledak di akhir tahun anggaran sangat tidak sehat dan berisiko tinggi. Untuk itu, Agus menyarankan agar Kepala KPPN mendiskusikan langkah strategis dengan mengumpulkan para satuan kerja dalam menghadapi sisa waktu tahun anggaran.

Rapimtas Ditjen Perbendaharaan kali ini membahas isu strategis terkini. Persiapan pembentukan KPPN Percontohan di seluruh unit KPPN di Indonesia menjadi salah satu agenda pembahasan. Agus Suprijanto mengharapkan hasil assessment dari beberapa wilayah telah memenuhi kriteria yang diinginkan. Dengan demikian, pemetaan SDM kedepan akan jauh lebih mudah.

Terkait penataan organisasi, Rapimtas kali ini membahas perubahan struktur organisasi unit vertical Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, seiring transformasi kelembagaan yang tengah berjalan di Kementerian Keuangan. Optimalisasi peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan kedepan menjadi tulang punggung organisasi Kementerian Keuangan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam waktu dekat akan menerima sebagian limpahan wewenang dari beberapa unit eselon I Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Ditjen Perbendaharaan akan melepas wewenang pengesahan DIPA ke Ditjen Anggaran. Pengesahan DIPA tahun 2013 tidak lagi dilakukan Ditjen Perbendaharaan, melainkan akan dilakukan oleh Ditjen Anggaran. Dalam kesempatan Rapimtas ini, Dirjen Anggaran Herry Purnomo menjelaskan proses pengesahan DIPA tahun 2013 yang baru.

Selain itu, beberapa isu strategis lainnya turut menjadi pembahasan dalam kesempatan tersebut. Rapimtas akan berlangsung selama dua hari, 13 s.d 14 September 2012.

Oleh: Novri, Tino, Sugeng &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Wakil Presiden RI Boediono membuka gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2012, Selasa (11/9), di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan itu pula, Boediono memberikan pengharagaan kepada pemerintah daerah, kementerian negara dan lembaga yang mendapat penilaian laporan keuangan tahun 2011 dengan opini  WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK.

Dalam sambutannya, Boediono menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara.  Menurutnya, sejarah membuktikan bahwa pengelolaan keuangan yang tidak baik di sejumlah negara menyebabkan terjadinya kemunduran, bahkan hingga terjadi perang.

Boediono mengatakan pada abad 18 misalnya terdapat dua revolusi besar akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak baik. Di Perancis tahun 1789 saat Raja Louis ingin terapkan pajak yang  tak bisa diterima oleh masyarakat karena kesulitan keuangan negaranya. Demikian juga revolusi Amerika Serikat yang terjadi 1776 yang awalnya juga karena pengenaan pajak pada ekspor yang kemudian meletus menjadi revolusi yang besar sekali.

Dikatakan Boediono pula pada tahun 1930-an Jerman merupakan negara yang demokratis akhirnya jatuh ketangan Hitler karena masalah keuangan negaranya amburadul. Penyebabnya waktu itu, kata Wapres, beban utang yang luar biasa karena pemerintahnya harus bayar kerugian akibat perang dunia I.

"Terjadi kesulitan keuangan luar biasa di negaranya dan akhirnya Nazi menawarkan solusi yang dalam tanda petik untuk keluar dari itu. Memang bisa keluar dari masalah keuangan negara, mereka tak lagi bayar utang, malah mereka menasionalisasi berbagai macam sektor tapi akhirnya menjurus kepada peperangan," kata Wapres.

Oleh karenanya, Wapres menekankan pentingnya mengelola keuangan negara,  karena dalam sejarah dunia, pasang surut suatu negara disebabkan naik turunnya keuangan negara.

"Saya katakan kalau anda sekalian mengelola keuangan negara dengan baik maka akan saya beri nama negarawan tapi kalau saudara tidak mengelola dengan baik apalagi menggrogoti keuangan negara maka dia bukan negarawan," ujar Boediono.

Opini WTP
Sementara itu, Wapres mengatakan sudah ada kemajuan dalam hal pengelolaan keuangan negara dari semua instansi baik pusat maupun daerah. Target yang dibuat pemerintah pada tahun 2014 semua kementerian dan lembaga telah berhasil mencapai opini WTP.

Saat ini, 67 kementerian/lembaga mendapat opini WTP dari total jumlah 80 institusi. Sedangkan untuk pemerintah daerah, target yang ingin dicapai adalah 60 persen, atau sekitar 300an dari 500an lembaga pemerintahan daerah.

Wapres juga mengingatkan kembali bahwa WTP hanyalah ujung dari siklus pengelolaan keuangan negara. Setiap simpul siklus pengelolaan keuangan negara perlu pula untuk ditingkatkan, sehingga sejak perencanaan hingga penyusunan laporan keuangan negara  dapat dilakukan lebih baik lagi.

Wapres meminta agar para kementerian dan lembaga yang telah mencapai opini WTP terus melanjutkan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaannya dengan memperbaiki keseluruhan siklus keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian, pengawasan dan pelaporan.

Oleh: Novri, Tino, Dan Sugeng &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan acara Bakti Sosial Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan rahmah, hal ini yang sangat dimanfaatkan oleh Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan kunjungan bakti sosial ke Serang, Rangkasbitung dan penyerahan bingkisan kepada honorer, supir serta satpam dilingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sejak tanggal 6 Agustus s.d 9 Agustus 2012.

Kegiatan dimulai dari tanggal 6 Agustus 2012, rombongan Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan yang diketuai oleh Ibu Nining Agus Suprijanto dan didampingi oleh Isteri Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Ibu Hari Utama melakukan kunjungan ke Propinsi Banten tepatnya Kota Serang, di kota ini ketua dharma wanita beserta rombongan menyempatkan mengunjungi Taman Kanak-Kanak (TK) Artha Kencana yang berada tepat dibelakang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang. Setibanya rombongan di tempat ini langsung disambut oleh meriah oleh murid dan guru-guru TK Artha Kencana tersebut, pada kesempatan ini Ibu nining beserta rombongan memberikan bantuannya kepada TK yang telah berdiri sejak KPPN Serang didirikan dimana TK ini mempunyai jumlah murid 46 siswa dan 7 orang tenaga pengajar yang semuanya sudah senior. &ldquoBaru kali ini TK kami dikunjungi oleh dhama wanita pusat, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kami&rdquo demikian yang dikutip dari sambutan ketua Yayasan TK Artha Kencana pada penerimaan rombongan Dharma Wanita.

Kemudian rombongan melanjutkan perjalanannya menuju Sekolah Kekhususan (SLB) Yayasan Pendidikan Padesan yang terletak Kabupaten Lebak tepatnya kecamatan Rangkasbitung. Ditempat ini Rombongan Dharma Wanita langsung disambut dengan meriah oleh siswa yang memiliki keterbatasan kemampuan dengan nyanyian dari alat musik angklung, para siswa begitu antusias dengan kedatangan rombongan dari Jakarta ini. Ketua Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan juga memberikan bantuannya melalui ketua yayasan sekolah tersebut untuk membantu kegiatan operasional sekolah tersebut. Dalam sambutannya ketua yayasan sekolah tersebut mengatakan bahwa baru kali ini sekolah kami dikunjungi oleh instansi pemerintah, apalagi pemerintah pusat. Besar harapan kami ini merupakan langkah awal untuk instansi yang lain agar dapat mengikuti seperti yang dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan. Pada kesempatan ini pula Ketua Yayasan memberikan kenang-kenanganya berupa replika menara Masjid Banten Lama yang merupakan lambang dari Propinsi Banten, selain itu pada kesempatan ini para rombongan diajak berlatih berbicara dengan siswa sekolah tersebut menggunakan bahasa isyarat, sehingga para siswa merasa terhibur dengan kedatangan Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan.

Sebelum rombongan kembali ke Jakarta, diakhir kunjungannya Ketua Dharma Wanita berserta rombongan menyempatkan berkunjung ke rumah dinas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten, Ibu Hari Utama mengucapkan rasa terima kasihnya atas kunjungan Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan telah bersedia melakukan bakti sosial pada Propinsi Banten tersebut. Kegiatan Bakti Sosial diakhiri dengan acara penyerahan bingkisan hari raya idul fitri yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2012 bertempat di Gedung Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan memberikan bingkisan yang didalamnya terdapat beberapa bahan makanan pokok yang diserahkan oleh Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan kepada Seluruh Pegawai Honorer, Satpam, Supir dan Petugas Kebersihan dilingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Oleh : Firman Imam Santoso

 Liputan FGD FGD Direktorat SMI Bersama LPPM IPB di Kabupaten Maros
Maros, perbendaharaan.go.id - Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Direktorat SMI) Ditjen Perbendaharaan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pelaksanaan Kredit Program Skema Subsidi Bunga, Rabu (1/8) di Kabupaten Maros. Kegiatan FGD tersebut dihadiri oleh Pejabat dan pegawai Direktorat SMI, Peneliti dari LPPM IPB yaitu DR. Nunung Nuryantono dan DR. Ekawati Sriwahyuni, Perbankan sebagai penyalur kredit program, kepala dinas instansi terkait dari pemerintah daerah Kabupaten Maros, serta perwakilan koperasi debitur, perwakilan petani, peternak, nelayan, sebagai penerima kredit program.

Acara yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros ini dilaksanakan di Pendopo Kantor Bupati Maros dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maros, Ir. H. Baharuddin, MM. Dalam sambutannya Baharuddin menyampaikan agar kalangan perbankan di Kabupaten Maros ikut berpartisipasi memberikan kredit kepada usaha kecil mikro (UKM) agar dapat pemberdayaan masyarakat dan membantu pertumbuhan ekonomi.

Direktorat SMI mengungkapkan, tujuan diadakannya FGD ini adalah untuk Menggali informasi terkait pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga yang selama ini terjadi. Selain itu, Direktorat SMI bermksud menggali informasi permasalahan yang timbul dan penyebab kurang optimalnya pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga. Dengan demikian, diharapkan masukan mengenai skema terbaik dalam pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga ke depan bisa dicapai.

Menurut pihak Direktorat SMI, selama ini pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga belum optimal karena kurangnya sosialisasi yang memadai, sehingga banyak penerima kredit program menganggapnya bukan pinjaman tetapi bantuan yang tidak perlu dibayar kembali. Program ini juga kurang melibatkan pimpinan pemerintah daerah setempat yang dapat berfungsi sebagai penjamin pinjaman secara moral. Ditambah, program ini belum ada pengawasan, monitoring dan evaluasi yang memadai.

Dengan adanya kegiatan ini Dirketotar SMI berupaya secara aktif melaksanakan kredit program skema subsidi bunga secara efektif dan optimal guna memajukan perekenomoian daerah setempat.

Sementara itu Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan Dra. Marni Misnur, MM. dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara FGD dilakukan untuk membahas kajian pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga dan membahas permasalahan-permasalahan yang merupakan kendala di lapangan atas pelaksanaan kredit program subsidi bunga maupun non subsidi. Menurutnya, program ini merupakan salah satu komponen guna mewujudkan tujuan negara yang bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa yang secara terus menerus melaksanakan pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, perbankan maupun kelompok masyarakat.

Selain itu, dirinya mengharapkan pada pertemuan tersebut dapat digali informasi terkait pelaksanaan dan permasalahan yang timbul serta memberikan masukan yang terbaik dalam rangka pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga ke depan. Dengan dukungan semua komponen termasuk dari Kepala Daerah setempat serta monitoring dan evaluasi yang melibatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan di daerah maka diharapkan pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga akan berhasil dan bermanfaat untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera &ldquoBaldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur". Tegasnya. Kegiatan pemaparan dan diskusi berjalan dinamis dengan adanya tanggapan dan masukan dari para peserta diskusi serta bimbingan dari Tim LPPM IPB. Selain itu juga disebarkan kuisioner kepada nasabah penerima kredit program untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan FGD ini diarahkan untuk dapat memberikan output berupa hasil kajian yang melengkapi keseluruhan kajian yang meliputi pelaksanaan, permasalahan, akar masalah, dan rekomendasi terkait kredit program skema subsidi bunga.

Acara diakhiri dengan pemberian cenderamata dari pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, begitupun sebalikanya. Sebagai bagian dalam rangkaian FGD ini, Tim dari Direktorat SMI didampingi oleh petugas dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan survey lapangan yaitu dengan mengunjungi para kelompok petani dan peternak di Kabupaten Maros.

Liputan Kunjungan Kerja Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ke KPPN Palopo
Palopo, perbendaharaan.go.id &ndash Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Ir. Hj. A.P.A. Timo Pangerang mengunjungi KPPN Palopo, Sabtu (28/7). Kedatangan Timo Pangerang yang merupakan putri daerah Kota Palopo merupakan rangkaian kunjungan kerjanya. Sebelumnya, Timo baru saja mengunjungi KPPN Pare-pare.

Timo terkesan dengan sambutan yang baik dari para pegawai KPPN Palopo, &ldquoLuar biasa, walaupun hari ini adalah hari libur, kalian tetap mau datang ke kantor untuk bertemu dengan saya, saya sangat senang,&rdquo Ucap Timo. Sehari sebelumnya Ia sudah mengadakan pertemuan dengan para kepala kantor perwakilan Kemenkeu (KPPN, KPP, KPKNL Palopo, red), namun Timo merasa perlu untuk meninjau secara langsung KPPN Palopo.

Diawal pertemuan, Timo menyapa para pegawai dengan bersalaman di ruang front office. Kemudian, dirinya berkeliling area KPPN Palopo yang sedang dalam proses renovasi. Kepala Kantor KPPN Palopo, Saor Silitonga, beserta para Pejabat Eselon IV terlihat mendampingi. Timo melihat sarana dan prasana, mulai dari aula, halaman belakang kantor, tempat parkir, ruang subbagian umum, ruang seksi pencairan dana, seksi bank/ giro pos, seksi verifikasi dan akuntansi, dan berakhir di ruang kepala kantor.

Kepala KPPN Palopo mengawali sambutannya dengan penjelasan tugas dan fungsi KPPN Palopo, &ldquoKPPN Palopo da-lam mengemban tugas melayanani satker-satker dari Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Berkat kerja keras semua pihak, realisasi anggaran pada Semester I TA 2012 mencapai 45%. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPPN Palopo senantiasa berpedoman pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan&rdquo. Timo pun memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut. &ldquoSaya berharap KPPN Palopo benar-benar siap menjadi KPPN Percontohan.&rdquo

Sebagai wakil rakyat yang berasal dari Kota Palopo, Timo terlihat antusias ketika memberikan motivasi kepada para pegawai dan agar tetap bekerja berlandaskan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, seraya meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, &rdquoKalian tidak boleh bosan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bersinergi, terutama pelayanan kepada pemerintah daerah yang penuh dinamika, misalnya petugas pengelola keuangan yang sering mengalami pergantian, mereka mesti diajar berulang-ulang&rdquo. Dirinya juga menyampaikan bahwa para pegawai KPPN Palopo walupun sebagian besar sudah senior, agar mempunyai semangat muda dalam menyongsong implementasi SPAN. Ada harapan besar dari masyarakat terhadap Kementerian Keuangan untuk membuktikan bahwa reformasi birokrasi sudah berada dalam jalur yang sejati. Ia mengharapkan dan mendoakan agar para pegawai KPPN Palopo terhindar dari perbuatan yang merugikan negara.

Timo Pangerang juga mengajak para pegawai untuk berdiskusi dan mendengar aspirasi para pegawai. Berbagai aspirasi telah disampaikan dan berbagai wacana telah didiskusikan selama kurang lebih dua jam. Setelah berdiskusi, beliau meninggalkan KPPN Palopo untuk bertemu para konstituen di daerah Sulawesi Selatan.

Oleh: Adi Setiawan &ndash Kontributor KPPN Palopo (edited by novri)

Liputan Kunjungan Wakil Ketua Komisi Xi Dpr-Ri Ke Kppn Parepare
Parepare.perbendaharaan.go.id &ndash Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, A. Timo Pangerang, melakukan kunjungan ke KPPN Parepare, Rabu (25/7). Dalam Kunjungannya, Ia ingin melihat dari dekat bagaimana kinerja dan pelayanan pegawai KPPN Parepare dalam melayani stakeholders. Selain itu, ia ingin mengetahui kendala-kendala dibidang tugas pencairan dana dan manajemen penerimaan.

Tepat pada pukul 09.30 WITA rombongan tiba di KPPN Parepare, Timo langsung menuju ke ruang pelayanan Front Office (FO), beliau sangat terkesan dengan layout dan tatanan interior KPPN Parepare, &ldquoSaya bangga Kantornya bagus sekali, menurut saya sudah sangat mewah untuk kantor pelayanan, saya harapkan kantor bagus sehingga para pegawai bersemangat dalam bekerja dan tercipta output yang bagus juga&rdquo ucap Timo. Kemudian beliau menyapa para petugas FO serta berinteraksi dengan beberapa stakeholders serta menanyakan bagaimana pelayanan di KPPN Parepare,&rdquoPelayanan KPPN sudah sangat bagus Bu, ramah dan tidak ada pungutan&rdquo tutur Anthy salah satu petugas satker menjawab pertanyaan Timo.

Kemudian Wakil Ketua XI DPR-RI melanjutkan untuk melihat ruangan Middle Office maupun Back Office KPPN Parepare.Dirinya mengakui sangat kagum dengan tata layout interior KPPN Pare-pare.

Setelah itu, Timo mengadakan diskusi kepada para pegawai KPPN Parepare di Aula KPPN, dimulai dengan menyapa dan berkenalan satu persatu para pegawai, &rdquosaya ingin berkenalan satu persatu untuk mengetahui bidang tugas kalian selaku Pelayan Masyarakat yang berintegritas,&rdquo ucap Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI

Sebelumnya, Drs. Mattaro Nurdin Arta, Kepala KPPN Parepare memberikan ucapan selamat datang dan sambutannya kepada Timo, &rdquopada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin memberikan gambaran visi misi, layanan prima, inovasi serta capaian kinerja maupun prestasi KPPN Parepare sebagai gambaran tugas Bendahara Umum Negara di daerah untuk menjadi masukan ataupun inspirasi di Senayan&rdquo ucap Kepala KPPN.

Mattaro Nurdin Arta melanjutkan, kesulitan yang sudah kronis dalam pelaksanaan APBN adalah kecenderungan penyerapan anggaran DIPA rendah dan lambat diawal tahun, sehingga terjadi penumpukan tagihan di akhir tahun. Dengan pola seperti itu, tujuan APBN untuk memberikan stimulus dan peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Selain itu Kepala Kantor juga menjelaskan beberapa hambatan yang terjadi terkait pencairan dana APBN, &ldquoTerlambatnya proses pengadaan Barang dan Jasa, terlambatnya penetapan pejabat perbendaharaan, terlambatnya pelimpahan penyetoran penerimaan Negara Persepsi adalah beberapa sebab hambatan yang terjadi&rdquo tambahnya.

Drs. Mattaro Nurdin Arta juga melaporkan bahwa realisasi APBN diwilayah AJJATAPPARENG pada triwulan II mencapai 43,47% dari pagu total Rp. 1.075.503.151.000 diatas realisasi nasional yang baru mencapai 33% serta penerimaan Negara yang terdiri dari pajak dan PNBP mencapai Rp. 200.842.912.986,-

Dalam arahannya, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, A Timo Pangerang, menjelaskan agar para pegawai senantiasa meningkatkan pelayanan, kinerja dan prestasi, &ldquoBerbicara tupoksi Ditjen Perbendaharaan para pegawai harus siap Implementasi SPAN ( Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, red) di tahun 2013, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan yang akuntabel, capaian kinerja sesuai dengan IKU yang ditetapkan, termasuk akurasi perencanaan dan ketepatan penarikan dana karena hal-hal tersebut merupakan indikator yang akan disampaikan kepada DPR-RI pada saat pengajuan anggaran&rdquo ucap Timo

Masih dalam arahannya, Timo juga mengingatkan kepada para pegawai agar bersinergi dengan pemerintah daerah setempat, &ldquoPegawai Kemenkeu harus banyak &ndash banyak koordinasi dengan Pemda agar tercipta harmonisasi Pusat dan Daerah sehingga Pekerjaan akan mendapat hasil yang optimal, jadi tugas dan fungsi Menteri Keuangan pada hakekatnya, keakuratannya ada di tangan para pegawai Kementerian Keuangan&rdquo imbuhnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau berpesan kepada seluruh pegawai untuk senantiasa memberikan perbaikan demi kesempurnaan pelayanan, &ldquoAda banyak hal yang perlu diharmoniskan agar Pemerintah Pusat dan DPR dalam membuat kebijakan tidak sulit dilaksanakan dan efektif dalam pelayanan masyarakat , sehingga saya harapkan bapak dan ibu bisa memberi input kepada saya baik hambatan peraturan maupun hambatan koordinasi di bidang perbendaharaan sebagai masukan&rdquo ungkap Timo sebelum ke KPPN Parepare dalam kunjungannya, dirinya juga juga mengunjungi Bank Mandiri dan meneruskan Perjalanannya ke Palopo.

Oleh : Imam Saroni - Kontributor KPPN Parepare (edited by novri)

Liputan Grand Final Pemilihan Hasil Karya Teknologi Informasi DItjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Aplikasi Perjalanan Dinas karya Donny Maha Putra dari KPPN Banda Aceh terpilih menjadi karya terbaik dalam Grand Final Pemilihan Hasil Karya Teknologi Informasi DItjen Perbendaharaan. Karya terbaik diumumkan oleh Tim Juri Kantor Pusat, Kamis (26/7). Aplikasi &ndashaplikasi hasil karya grand finalis diproyeksikan untuk digunakan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

Grand Final ini menjadi puncak dari kegiatan Pemilihan Hasil Karya Teknologi Informasi. Sejak tahap pertama, diperoleh 48 aplikasi karya dari 39 pegawai. Setelah melalui serangkaian tahp selanjutnya,  Tim Juri dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan menetapkan tujuh orang karya pegawai Ditjen Perbendaharaan yang berhasil lolos ke tahap Gran Final.

Pada tahap Grand Final, peserta diuji kemampuannya untuk merancang bangun sebuah aplikasi dengan beberapa database, referensi, dan  parameter lainnya yang telah ditentukan. Jenis Aplikasi yang dapat pilih oleh peserta telah ditentukan oleh Tim Juri. Selanjutnya, Peserta mempersentasikan hasil karyanya dihadapan penguji.

Dalam kesempatan tersebut,  Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Ludiro mengakui bahwa Ditjen Perbendaharaan sangat membutuhklan pegawai-pegawai yang memiliki kemampuan teknologi informasi. Untuk itu dirinya berpesan agar para grand finalis ini dapat menularkan berbagai ilmunya kepada pegawai lainnya. Selain itu, Ludiro juga mengupayakan adanya pengembangan SDM dibidang teknologi informasi yang lebih terstruktur lagi.

Sementara itu dalam laporannya, Kasubbag Tata Usaha Kepegawaian Ponco Priono mengungkapkan cukup terkesan dengan hasil karya yang diterima. &ldquoSengaja kami buat time limit pengerjaan aplikasi, dengan demikian semua kemampuan dapat dicurahkan oleh peserta,&rdquo ujarnya. 

Hasil Grand Final Pemilihan Hasil Karya Teknologi Informasi DItjen Perbendaharaan, selengkapnya:

1. Donny Maha Putra &ndash KPPN Banda Aceh
2. Jaka Susila &ndash KPPN Makasar I
3. Muhammad Ilman Anwar &ndash KPPN Sorong
4. Hermawan Effendi &ndash KPPN Pontianak
5. Husaini &ndash KPPN Banda Aceh
6. Ahmad Iqbal Zakyuddin &ndash KPPN Palembang
7. Rani Muryani &ndash KPPN Tasikmalaya