Liputan FGD FGD Direktorat SMI Bersama LPPM IPB di Kabupaten Maros
Maros, perbendaharaan.go.id - Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Direktorat SMI) Ditjen Perbendaharaan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pelaksanaan Kredit Program Skema Subsidi Bunga, Rabu (1/8) di Kabupaten Maros. Kegiatan FGD tersebut dihadiri oleh Pejabat dan pegawai Direktorat SMI, Peneliti dari LPPM IPB yaitu DR. Nunung Nuryantono dan DR. Ekawati Sriwahyuni, Perbankan sebagai penyalur kredit program, kepala dinas instansi terkait dari pemerintah daerah Kabupaten Maros, serta perwakilan koperasi debitur, perwakilan petani, peternak, nelayan, sebagai penerima kredit program.

Acara yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros ini dilaksanakan di Pendopo Kantor Bupati Maros dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maros, Ir. H. Baharuddin, MM. Dalam sambutannya Baharuddin menyampaikan agar kalangan perbankan di Kabupaten Maros ikut berpartisipasi memberikan kredit kepada usaha kecil mikro (UKM) agar dapat pemberdayaan masyarakat dan membantu pertumbuhan ekonomi.

Direktorat SMI mengungkapkan, tujuan diadakannya FGD ini adalah untuk Menggali informasi terkait pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga yang selama ini terjadi. Selain itu, Direktorat SMI bermksud menggali informasi permasalahan yang timbul dan penyebab kurang optimalnya pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga. Dengan demikian, diharapkan masukan mengenai skema terbaik dalam pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga ke depan bisa dicapai.

Menurut pihak Direktorat SMI, selama ini pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga belum optimal karena kurangnya sosialisasi yang memadai, sehingga banyak penerima kredit program menganggapnya bukan pinjaman tetapi bantuan yang tidak perlu dibayar kembali. Program ini juga kurang melibatkan pimpinan pemerintah daerah setempat yang dapat berfungsi sebagai penjamin pinjaman secara moral. Ditambah, program ini belum ada pengawasan, monitoring dan evaluasi yang memadai.

Dengan adanya kegiatan ini Dirketotar SMI berupaya secara aktif melaksanakan kredit program skema subsidi bunga secara efektif dan optimal guna memajukan perekenomoian daerah setempat.

Sementara itu Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan Dra. Marni Misnur, MM. dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara FGD dilakukan untuk membahas kajian pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga dan membahas permasalahan-permasalahan yang merupakan kendala di lapangan atas pelaksanaan kredit program subsidi bunga maupun non subsidi. Menurutnya, program ini merupakan salah satu komponen guna mewujudkan tujuan negara yang bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa yang secara terus menerus melaksanakan pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, perbankan maupun kelompok masyarakat.

Selain itu, dirinya mengharapkan pada pertemuan tersebut dapat digali informasi terkait pelaksanaan dan permasalahan yang timbul serta memberikan masukan yang terbaik dalam rangka pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga ke depan. Dengan dukungan semua komponen termasuk dari Kepala Daerah setempat serta monitoring dan evaluasi yang melibatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan di daerah maka diharapkan pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga akan berhasil dan bermanfaat untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera &ldquoBaldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur". Tegasnya. Kegiatan pemaparan dan diskusi berjalan dinamis dengan adanya tanggapan dan masukan dari para peserta diskusi serta bimbingan dari Tim LPPM IPB. Selain itu juga disebarkan kuisioner kepada nasabah penerima kredit program untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan FGD ini diarahkan untuk dapat memberikan output berupa hasil kajian yang melengkapi keseluruhan kajian yang meliputi pelaksanaan, permasalahan, akar masalah, dan rekomendasi terkait kredit program skema subsidi bunga.

Acara diakhiri dengan pemberian cenderamata dari pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, begitupun sebalikanya. Sebagai bagian dalam rangkaian FGD ini, Tim dari Direktorat SMI didampingi oleh petugas dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan survey lapangan yaitu dengan mengunjungi para kelompok petani dan peternak di Kabupaten Maros.

Liputan Kunjungan Kerja Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ke KPPN Palopo
Palopo, perbendaharaan.go.id &ndash Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Ir. Hj. A.P.A. Timo Pangerang mengunjungi KPPN Palopo, Sabtu (28/7). Kedatangan Timo Pangerang yang merupakan putri daerah Kota Palopo merupakan rangkaian kunjungan kerjanya. Sebelumnya, Timo baru saja mengunjungi KPPN Pare-pare.

Timo terkesan dengan sambutan yang baik dari para pegawai KPPN Palopo, &ldquoLuar biasa, walaupun hari ini adalah hari libur, kalian tetap mau datang ke kantor untuk bertemu dengan saya, saya sangat senang,&rdquo Ucap Timo. Sehari sebelumnya Ia sudah mengadakan pertemuan dengan para kepala kantor perwakilan Kemenkeu (KPPN, KPP, KPKNL Palopo, red), namun Timo merasa perlu untuk meninjau secara langsung KPPN Palopo.

Diawal pertemuan, Timo menyapa para pegawai dengan bersalaman di ruang front office. Kemudian, dirinya berkeliling area KPPN Palopo yang sedang dalam proses renovasi. Kepala Kantor KPPN Palopo, Saor Silitonga, beserta para Pejabat Eselon IV terlihat mendampingi. Timo melihat sarana dan prasana, mulai dari aula, halaman belakang kantor, tempat parkir, ruang subbagian umum, ruang seksi pencairan dana, seksi bank/ giro pos, seksi verifikasi dan akuntansi, dan berakhir di ruang kepala kantor.

Kepala KPPN Palopo mengawali sambutannya dengan penjelasan tugas dan fungsi KPPN Palopo, &ldquoKPPN Palopo da-lam mengemban tugas melayanani satker-satker dari Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Berkat kerja keras semua pihak, realisasi anggaran pada Semester I TA 2012 mencapai 45%. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPPN Palopo senantiasa berpedoman pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan&rdquo. Timo pun memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut. &ldquoSaya berharap KPPN Palopo benar-benar siap menjadi KPPN Percontohan.&rdquo

Sebagai wakil rakyat yang berasal dari Kota Palopo, Timo terlihat antusias ketika memberikan motivasi kepada para pegawai dan agar tetap bekerja berlandaskan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, seraya meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, &rdquoKalian tidak boleh bosan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bersinergi, terutama pelayanan kepada pemerintah daerah yang penuh dinamika, misalnya petugas pengelola keuangan yang sering mengalami pergantian, mereka mesti diajar berulang-ulang&rdquo. Dirinya juga menyampaikan bahwa para pegawai KPPN Palopo walupun sebagian besar sudah senior, agar mempunyai semangat muda dalam menyongsong implementasi SPAN. Ada harapan besar dari masyarakat terhadap Kementerian Keuangan untuk membuktikan bahwa reformasi birokrasi sudah berada dalam jalur yang sejati. Ia mengharapkan dan mendoakan agar para pegawai KPPN Palopo terhindar dari perbuatan yang merugikan negara.

Timo Pangerang juga mengajak para pegawai untuk berdiskusi dan mendengar aspirasi para pegawai. Berbagai aspirasi telah disampaikan dan berbagai wacana telah didiskusikan selama kurang lebih dua jam. Setelah berdiskusi, beliau meninggalkan KPPN Palopo untuk bertemu para konstituen di daerah Sulawesi Selatan.

Oleh: Adi Setiawan &ndash Kontributor KPPN Palopo (edited by novri)

Liputan Kunjungan Wakil Ketua Komisi Xi Dpr-Ri Ke Kppn Parepare
Parepare.perbendaharaan.go.id &ndash Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, A. Timo Pangerang, melakukan kunjungan ke KPPN Parepare, Rabu (25/7). Dalam Kunjungannya, Ia ingin melihat dari dekat bagaimana kinerja dan pelayanan pegawai KPPN Parepare dalam melayani stakeholders. Selain itu, ia ingin mengetahui kendala-kendala dibidang tugas pencairan dana dan manajemen penerimaan.

Tepat pada pukul 09.30 WITA rombongan tiba di KPPN Parepare, Timo langsung menuju ke ruang pelayanan Front Office (FO), beliau sangat terkesan dengan layout dan tatanan interior KPPN Parepare, &ldquoSaya bangga Kantornya bagus sekali, menurut saya sudah sangat mewah untuk kantor pelayanan, saya harapkan kantor bagus sehingga para pegawai bersemangat dalam bekerja dan tercipta output yang bagus juga&rdquo ucap Timo. Kemudian beliau menyapa para petugas FO serta berinteraksi dengan beberapa stakeholders serta menanyakan bagaimana pelayanan di KPPN Parepare,&rdquoPelayanan KPPN sudah sangat bagus Bu, ramah dan tidak ada pungutan&rdquo tutur Anthy salah satu petugas satker menjawab pertanyaan Timo.

Kemudian Wakil Ketua XI DPR-RI melanjutkan untuk melihat ruangan Middle Office maupun Back Office KPPN Parepare.Dirinya mengakui sangat kagum dengan tata layout interior KPPN Pare-pare.

Setelah itu, Timo mengadakan diskusi kepada para pegawai KPPN Parepare di Aula KPPN, dimulai dengan menyapa dan berkenalan satu persatu para pegawai, &rdquosaya ingin berkenalan satu persatu untuk mengetahui bidang tugas kalian selaku Pelayan Masyarakat yang berintegritas,&rdquo ucap Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI

Sebelumnya, Drs. Mattaro Nurdin Arta, Kepala KPPN Parepare memberikan ucapan selamat datang dan sambutannya kepada Timo, &rdquopada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin memberikan gambaran visi misi, layanan prima, inovasi serta capaian kinerja maupun prestasi KPPN Parepare sebagai gambaran tugas Bendahara Umum Negara di daerah untuk menjadi masukan ataupun inspirasi di Senayan&rdquo ucap Kepala KPPN.

Mattaro Nurdin Arta melanjutkan, kesulitan yang sudah kronis dalam pelaksanaan APBN adalah kecenderungan penyerapan anggaran DIPA rendah dan lambat diawal tahun, sehingga terjadi penumpukan tagihan di akhir tahun. Dengan pola seperti itu, tujuan APBN untuk memberikan stimulus dan peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Selain itu Kepala Kantor juga menjelaskan beberapa hambatan yang terjadi terkait pencairan dana APBN, &ldquoTerlambatnya proses pengadaan Barang dan Jasa, terlambatnya penetapan pejabat perbendaharaan, terlambatnya pelimpahan penyetoran penerimaan Negara Persepsi adalah beberapa sebab hambatan yang terjadi&rdquo tambahnya.

Drs. Mattaro Nurdin Arta juga melaporkan bahwa realisasi APBN diwilayah AJJATAPPARENG pada triwulan II mencapai 43,47% dari pagu total Rp. 1.075.503.151.000 diatas realisasi nasional yang baru mencapai 33% serta penerimaan Negara yang terdiri dari pajak dan PNBP mencapai Rp. 200.842.912.986,-

Dalam arahannya, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, A Timo Pangerang, menjelaskan agar para pegawai senantiasa meningkatkan pelayanan, kinerja dan prestasi, &ldquoBerbicara tupoksi Ditjen Perbendaharaan para pegawai harus siap Implementasi SPAN ( Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, red) di tahun 2013, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan yang akuntabel, capaian kinerja sesuai dengan IKU yang ditetapkan, termasuk akurasi perencanaan dan ketepatan penarikan dana karena hal-hal tersebut merupakan indikator yang akan disampaikan kepada DPR-RI pada saat pengajuan anggaran&rdquo ucap Timo

Masih dalam arahannya, Timo juga mengingatkan kepada para pegawai agar bersinergi dengan pemerintah daerah setempat, &ldquoPegawai Kemenkeu harus banyak &ndash banyak koordinasi dengan Pemda agar tercipta harmonisasi Pusat dan Daerah sehingga Pekerjaan akan mendapat hasil yang optimal, jadi tugas dan fungsi Menteri Keuangan pada hakekatnya, keakuratannya ada di tangan para pegawai Kementerian Keuangan&rdquo imbuhnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau berpesan kepada seluruh pegawai untuk senantiasa memberikan perbaikan demi kesempurnaan pelayanan, &ldquoAda banyak hal yang perlu diharmoniskan agar Pemerintah Pusat dan DPR dalam membuat kebijakan tidak sulit dilaksanakan dan efektif dalam pelayanan masyarakat , sehingga saya harapkan bapak dan ibu bisa memberi input kepada saya baik hambatan peraturan maupun hambatan koordinasi di bidang perbendaharaan sebagai masukan&rdquo ungkap Timo sebelum ke KPPN Parepare dalam kunjungannya, dirinya juga juga mengunjungi Bank Mandiri dan meneruskan Perjalanannya ke Palopo.

Oleh : Imam Saroni - Kontributor KPPN Parepare (edited by novri)

Liputan Grand Final Pemilihan Hasil Karya Teknologi Informasi DItjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Aplikasi Perjalanan Dinas karya Donny Maha Putra dari KPPN Banda Aceh terpilih menjadi karya terbaik dalam Grand Final Pemilihan Hasil Karya Teknologi Informasi DItjen Perbendaharaan. Karya terbaik diumumkan oleh Tim Juri Kantor Pusat, Kamis (26/7). Aplikasi &ndashaplikasi hasil karya grand finalis diproyeksikan untuk digunakan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

Grand Final ini menjadi puncak dari kegiatan Pemilihan Hasil Karya Teknologi Informasi. Sejak tahap pertama, diperoleh 48 aplikasi karya dari 39 pegawai. Setelah melalui serangkaian tahp selanjutnya,  Tim Juri dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan menetapkan tujuh orang karya pegawai Ditjen Perbendaharaan yang berhasil lolos ke tahap Gran Final.

Pada tahap Grand Final, peserta diuji kemampuannya untuk merancang bangun sebuah aplikasi dengan beberapa database, referensi, dan  parameter lainnya yang telah ditentukan. Jenis Aplikasi yang dapat pilih oleh peserta telah ditentukan oleh Tim Juri. Selanjutnya, Peserta mempersentasikan hasil karyanya dihadapan penguji.

Dalam kesempatan tersebut,  Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Ludiro mengakui bahwa Ditjen Perbendaharaan sangat membutuhklan pegawai-pegawai yang memiliki kemampuan teknologi informasi. Untuk itu dirinya berpesan agar para grand finalis ini dapat menularkan berbagai ilmunya kepada pegawai lainnya. Selain itu, Ludiro juga mengupayakan adanya pengembangan SDM dibidang teknologi informasi yang lebih terstruktur lagi.

Sementara itu dalam laporannya, Kasubbag Tata Usaha Kepegawaian Ponco Priono mengungkapkan cukup terkesan dengan hasil karya yang diterima. &ldquoSengaja kami buat time limit pengerjaan aplikasi, dengan demikian semua kemampuan dapat dicurahkan oleh peserta,&rdquo ujarnya. 

Hasil Grand Final Pemilihan Hasil Karya Teknologi Informasi DItjen Perbendaharaan, selengkapnya:

1. Donny Maha Putra &ndash KPPN Banda Aceh
2. Jaka Susila &ndash KPPN Makasar I
3. Muhammad Ilman Anwar &ndash KPPN Sorong
4. Hermawan Effendi &ndash KPPN Pontianak
5. Husaini &ndash KPPN Banda Aceh
6. Ahmad Iqbal Zakyuddin &ndash KPPN Palembang
7. Rani Muryani &ndash KPPN Tasikmalaya

Liputan  kunjungan kerja  Menteri Keuangan ke KPPN Surakarta
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo melakukan kunjungan kerja ke KPPN Surakarta, Senin (16/7). Agus terlihat meninjau seluruh ruangan KPPN sambil menyapa para pegawai KPPN Surakarta dengan berjabat tangan. Kedatangan Menteri Keuangan disambut secara sederhana oleh Kepala KPPN Surakarta Asri  Isbandiah Hadi. Terlihat pula turut menyambut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Bjardianto Pudjiono dan Hendro Baskoro.

Pada saat meninjau  front office, Agus berdialog  dengan beberapa petugas satuan kerja terkait dengan pengajuan pencairan dana  ke KPPN. Dirinya meminta tanggapan dari satuan kerja atas pelayanan yang diberikan oleh KPPN. Pada saat yang sama, mantan Direktur Utama Bank Mandiri tersebut  mengingatkan  kepada petugas front office KPPN untuk selalu memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh satuan kerja dengan berlandaskan nilai &ndash nilai Kementerian Keuangan.

Memasuki ruang midlle office , Agus Martowardoyo  terkesan dengan layout dan kerapian ruangan.  &ldquoTidak harus barang baru,  yang ada saja apabila  dikelola dengan baik akan terwujud kantor yang nyaman  hal tersebut merupakan cerminan budaya disiplin pada Kementerian Keuangan, &ldquo demikian dia berpesan.

Agus memberikan perhatian selanjutnya  terhadap hal penataan dan pengelolaan arsip di KPPN. Ia memberikan apresiasi kepada kantor  lingkup Ditjen Perbendaharaan yang sudah menerapkan  e-filling dalam pengelolaan arsip. Ia pun berharap hal itu bisa menjadi contoh bagi kantor lainnya di lingkup Kementerian Keuangan.

Selanjutnya pada saat meninjau Aula KPPN,  Agus Martowardoyo memberikan arahan kepada para pejabat pengelola keuangan di wilayah kerja KPPN Surakarta yang diundang   dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2012.  Dirinya berpesan bahwa dana APBN yang jumlahnya selalu naik setiap tahun dan pada tahun 2012 ini mencapai   Rp.1.5 triliun  harus dapat dikelola dengan baik secara transparan, professional dan akuntabel. Menurutnya, apabila dokumen sudah lengkap maka segera ajukan tagihan ke KPPN jangan menunggu hingga deadline akhir tahun anggaran sehingga pegawai KPPN harus bekerja sampai larut malam karena imbas adanya realisasi satker yang ditunda-tunda.

Pada akhir kunjungannya,  dilakukan  foto bersama dengan seluruh pegawai KPPN. Pertemuan itu ditutup dengan seruan yel-yel  kebanggaan seluruh pegawai KPPN Surakarta,    &lsquo&rsquoKPPN Surakarta  selalu pintar, yes,yes,yes !&rsquo&rsquo    Menteri Keuangan beserta rombongan meninggalkan KPPN Surakarta, setelah satu jam meninjau KPPN .

Kontributor : Tim Reportase KPPN Surakarta (edited by Novri)

LIPUTAN RAKOR PROGRAM DUTA SPAN UNIT TAHUN 2012
Bandung.perbendaharaan.go.id &ndash Sebanyak 200 Duta SPAN Unit (DSU) yang berasal dari Ditjen Perbendaharaan, DJA, dan PUSINTEK mengikuti Rakor Program Duta SPAN Unit (DSU) yang diselenggarakan pada tanggal 03 s.d 07 Juli 2012 di Hotel Aquila Grand Bandung Jawa Barat. Acara ini diselenggarakan untuk memberikan pemantapan dan pemahaman terbaru bagi para DSU.

Pembukaan kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Direktur Transformasi Perbendaharaan , dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara menjelaskan bahwa Keberadaan DSU mutlak diperlukan, karena DSU merupakan Ujung Tombak di Lapangan, &ldquoKeberhasilan SPAN merupakan keberhasilan kita bersama oleh karena itu marilah kita bekerja keras, konsisten dan semangat,&rdquo ucap tata suntara.

Para Duta SPAN Unit sebagai agen perubahan menjadi pengawal proses perubahan di masing &ndash masing instansi , &ldquoDSU harus memberi pengaruh Positif pada lingkungannya, harus bisa memaknai dan merasakan serta menularkan semangat positiv di sekelilingnya, dan juga harus punya self motivator yang tinggi (memotivasi diri sendiri) karena DSU adalah Orang &ndash Orang yang special&rdquo imbuh Tata Suntara.

Implementasi SPAN memerlukan sinergi yang baik, misalnya di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan bersama DJA bersinergi dengan Tim LG-CNS untuk Aplikasi SPAN, jugaa saat deployment Infrastruktur SPAN, "untuk membangun sinergi yang baik diperlukan dua hal yaitu Kepercayaan sesama dan Komunikasi yang efektif,&rdquo tuturnya.

Pada Kesempatan itu, Sesditjen juga memaparkan perkembangan SPAN yang telah dilalui dengan indikasi beberapa milestone misalnya Penyempurnaan CoA, Deployment Infrastruktur IT, dan Aktivasi Database dan General Ledger, &ldquonantinya dalam waktu dekat yang akan dilakukan adalah Training, Pilotting dan Roll Out yang harus dicapai melalui strategi yang baik,&rdquo ucap Sesditjen

Selain Sesditjen PBN, Direktur Transformasi Perbendaharaan, Paruli Lubis juga menyampaikan sambutan dan pemberian materi Perubahan Proses Bisnis SPAN (Existing and Future) serta beliau memberikan motivasi kepada Para DSU yang hadir, &ldquoAnda disini adalah Orang &ndash Orang Penting , anda harus bisa membina diri sendiri, Kantor Pusat akan memfasilitasi, berikan yang terbaik kalau SPAN berhasil, yakinlah bahwa Indonesia akan berubah menjadi lebih baik&rdquo ucap Direktur Transformasi Perbendaharaan yang disambut dengan aplaus para DSU.

Di penghujung acara, Tim Change Management and Communication (CMC) SPAN memberikan penghargaan kepada para Duta SPAN Unit Terbaik yang berprestasi di tahun 2011 melalui penilaian secara selektif, diantaranya terbagi dalam 4 kategori penilaian antara lain :

1. DSU Terbaik kategori Most Active diberikan kepada Imam Saroni (KPPN Parepare)
2. DSU Terbaik kategori Most Influentional diberikan kepada Mabrur Dawami (KPPN Poso)
3. DSU Terbaik kategori Most Creative diberikan kepada Andi Mashudin (Kanwil DJPBN Provinsi Maluku Utara)
4. DSU Terbaik kategori Most Dedicated diberikan kepada Jimmy Wajongkere (KPPN Tahuna)

Keempat DSU diberikan waktu singkat untuk memaparkan cerita singkat suksesnya, selanjutnya Sesditjen PBN, bersama Direktur Transformasi Perbendaharaan dan Kakanwil DJPBN Provinsi Jawa Barat memberikan Piagam dan Penghargaan secara simbolis kepada DSU yang berprestasi

Oleh : Imam Saroni &ndash Kontributor KPPN Parepare

Liputan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 di Batam, Palembang dan Denpasar
Batam, Palembang, Denpasar, perbendaharaan.go.id - Pengaturan macam dan harga mata uang telah diamanatkan dalam Pasal 23 B UUD 1945. Pengaturan yang ada selama ini belum sesuai amanat UUD 1945. Pengaturan mata uang pernah diatur dalam UUD Sementara tahun 1950, kemudian terakhir diatur dalam Undang-Undang yang mengatur Bank Sentral No 6 Tahun 2009.

RUU Mata Uang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 31 Mei 2011 dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 28 Juni 2011.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disosialisasikan bersama oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara - Ditjen Perbendaharaan, Departemen Hukum - Bank Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM serta Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Setjen Kementerian Keuangan. Sosialisasi dilakukan secara marathon, di Batam tanggal 26 April 2012, di Palembang tanggal tanggal 7 Mei 2012, dan di Denpasar tanggal 25 Mei 2012. Sosialisasi tersebut mengambil tema &ldquoRupiah Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri&rdquo

Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa UU Mata Uang merupakan tonggak baru dari sejarah peranan uang pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui UU Mata Uang diangkat harkat martabat Rupiah, dari semula yang hanya merupakan surat utang Bank Indonesia kepada masyarakat, menjadi simbol kedaulatan negara yang sama kedudukannya seperti Garuda Pancasila dan Bendera Merah Putih. Sebagai simbol kedaulatan negara sudah sepatutnya Rupiah dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia dan Rupiah juga wajib dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan UU Mata Uang menekankan atas beberapa aspek penting antara lain Pengelolaan Rupiah yang terintegrasi. Dalam UU Mata Uang ini, tanggungjawab pengelolaan Rupiah tidak hanya berada pada Pemerintah namun juga Bank Indonesia. Beberapa pasal mengamanatkan koordinasi antara Pemerintah dengan Bank Indonesia mulai dari perencanaan jumlah Rupiah yang akan dicetak, Pencetakan Rupiah, Pengeluaran Rupiah, Pengedaran Rupiah, serta Penarikan dan Pencabutan Rupiah sampai dengan Pemusnahan Rupiah dengan tingkat pengawasan yang komprehensif sehingga ada fungsi check and balances antarpihak yang terkait agar tercipta good governance.

UU Mata Uang Pasal 21 juga mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah Kartal (Rupiah Kertas dan Rupiah Logam) untuk setiap kegiatan transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya di seluruh wilayah NKRI. Hal ini dilatarbelakangi kejadian sehari-hari bahwa terdapat daerah (daerah perbatasan, daerah pariwisata) yang masih menggunakan mata uang asing sebagai alat transaksi fisik.

Namun dalam Pasal 23 UU Mata Uang memberikan ruang kepada pihak-pihak tertentu yang telah diperjanjikan sebelumnya untuk melakukan transaksi di wilayah NKRI dengan menggunakan valuta asing. Namun demikian, maksud ketentuan Pasal 23 UU Mata Uang bukan berarti memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para pihak untuk menggunakan valuta asing dalam melakukan transaksi di wilayah NKRI. Pengecualian dalam Pasal 23 UU Mata Uang semata-mata dimaksudkan untuk menghormati kebebasan berkontrak para pihak sesuai asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata Pasal 1338, dimana para pihak dapat membuat perjanjian untuk melakukan transaksi pembayaran, dengan menggunakan mata uang selain Rupiah kartal/Rupiahh secara fisik di wilayah NKRI. Oleh karena itu, Pasal 21 dan Pasal 23 UU Mata Uang bukan merupakan pasal yang berdiri sendiri namun mempunyai korelasi/saling bertautan dengan pasal-pasal lain dalam UU Mata Uang.

Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan menjadikan Rupiah sebagai satu-satunya legal tender, maka Rupiah wajib digunakan Rupiah dalam setiap transaksi tunai di wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam UU Mata Uang Pasal 21 ayat (1). Sedangkan kuotasi harga menggunakan valuta asing memang tidak diatur didalam UU Mata Uang, namun hal tersebut harus dihindari karena akan menimbulkan masalah dikemudian hari khususnya terkait adanya ketidakpastian harga jual/beli dalam Rupiah.

Suatu konsekuensi dari sebuah kewajiban adalah pemberian sanksi bagi mereka yang seharusnya melaksanakan aturan tersebut tetapi tidak melaksanakannya. Demikian pula dalam kewajiban penggunaan rupiah ini, maka sudah merupakan hal yang layak ketika pelanggarannya juga harus diberikan suatu sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana yang pengaturannya menjadi satu dengan pengaturan tentang mata uang.

Oleh: Kontributor Direktorat PKN

Liputan Seminar Pengelolaan SDM dalam Rangka Modernisasi Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoSumber daya manusia tidak dapat tergantikan oleh teknologi informasi, yang ada adalah meningkatnya kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan atas digunakannya teknologi informasi tersebut,&rdquo kata salah seorang narasumber seminar Pengelolaan SDM  dalam rangka Modernisasi Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kamis, 14 Juni 2012.

Seminar yang dilaksanakan di Gedung Prijadi Praptosuhardjo (Eks. MA) ini menghadirkan  pembicara yang berkompeten di bidangnya. Mereka adalah Sunarko, Asdep SDM Aparatur Kemen PAN dan RB, yang memaparkan kebijakan pengelolaan SDM Aparatur secara garis besar. Selanjutnya Yuni Hastoto, Kepala Biro SDM Kementerian Keuangan, yang memaparkan strategi pengelolaan SDM di Kementerian Keuangan. Sedangkan narasumber di sesi kedua adalah Yuli Setiono, peneliti LPM FE-UI yang dipanelkan bersama praktisi Human Resources Management, Osriman Oesman.  Mereka menyampaikan perkembangkan terkini di bidang pengelolaan SDM termasuk metode-metode analisis seperti Full Time Equivalent, Vacancy Analysis dan responsibility analysis.

Ternyata seminar ini menjadi acara yang menarik dan menjadi perhatian penting, tak kurang dari 75 peserta dari seluruh pengelola SDM eselon I lingkup Kementerian Keuangan ikut hadir. Mereka ingin mengetahui bagaimana strategi pengelolaan SDM masa depan saat teknologi informasi betul-betul menjadi motor penggerak organisasi. Karena seperti Ditjen Perbendaharaan sendiri yang bekerja sama dengan Ditjen Anggaran saat ini sedang mengembangkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaaran Negara (SPAN), Ditjen Pajak juga sedang mempersiapkan Project of Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR), dan Ditjen Bea dan Cukai yang telah menjalankan Indonesian National Single Window (INSW).

Acara yang dibuka oleh Tata Suntara, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan ditutup oleh Paruli Lubis, Direktur Tranformasi Perbendaharaan ini sepertinya mampu menambah wawasan dan pemahaman para pengelola SDM tentang urgensinya melakukan penyempurnaan pengelolaan SDM aparatur. Sehingga mulai dari proses rekrutmen, kemudian penempatan, rotasi, pengembangan, sampai dengan pemensiunan menjadi lebih responsif dan mampu mengantisipasi perkembangan teknologi yang terus tumbuh dengan pesat. (Yogi/Jat)

Oleh : Rianto H. Jatmiko dan Yogi Bekti S. &ndash Kontributor Dit Transformasi Perbendaharaan, Editor : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan