Gorontolo, perbendaharaan.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menganugerahkan Treasury Awards Tahun 2012 kepada para satuan kerja (satker) berprestasi, Kamis (20/9), di Ballroom Hotel Maqna Gorontalo. Acara yang dihadiri oleh para kepala satuan kerja instansi vertikal, kepala dinas, pejabat daerah Provinsi Gorontalo dan Bupati Boalemo mendapat tanggapan yang sangat positif karena menunjukkan apresiasi yang tinggi dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan atas kerja keras satker-satker di wilayah Provinsi Gorontalo dalam upaya mencapai opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut terungkap dalam ucapan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Winarni Monoarfa yang juga turut memberikan sambutan. &ldquoPemprov melalui Gubernur Gorontalo memberikan apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi atas diselenggarakannya acara ini di mana kegiatan ini adalah salah satu kegiatan dalam rangka implementasi 9 program percepatan reformasi birokrasi di Indonesia khususnya di bidang keuangan negara,&rdquoujar beliau.

Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Rina Robiati menyampaikan bahwa pemberian penghargaan ini bertujuan untuk memberikan reward atas keberhasilan dan usaha yang telah dijalankan oleh masing-masing instansi pemerintah baik Instansi Vertikal maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. &ldquoKami berharap penyelenggaraan Treasury Awards Tahun 2012 ini dapat memperbaharui semangat dan komitmen para penyelenggara keuangan Negara di semua satker Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk terus melakukan usaha peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan,&rdquo ungkapnya.

Acara ini merupakan agenda rutin tahunan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang telah diselenggarakan sejak tahun 2010, hanya saja baru di tahun 2012 ini menggunakan istilah Treasury Awards. Pada dua periode sebelumnya, penghargaan hanya diberikan untuk dua kategori yaitu Pelaporan Keuangan terbaik untuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) instansi vertikal dan Koordinator UAPPA-W. Sedangkan pada tahun 2012 ini, tidak tanggung-tanggung, panitia menyediakan 13 trophy kepada para pemenang terbaik untuk masing-masing kategori.

Jamaluddin Ambo Dai, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo selaku Ketua Panitia Treasury Awards Tahun 2012 mengutarakan bahwa jumlah kategori pada tahun ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh tingkat pengelolaan keuangan yang makin besar sehingga membutuhkan kategori-kategori khusus di samping standar penilaian yang juga makin selektif.

Salah satu kategori khusus yang baru diberikan di tahun ini adalah penyerapan anggaran Semester I Tahun Anggaran 2012. Penghargaan untuk kategori ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan semangat satker dalam mengelola APBN sehingga anggaran yang dikelolanya dapat terserap dengan baik dan dapat dengan cepat dirasakan multiplier effect-nya oleh masyarakat.

Berbeda pula dengan tahun-tahun sebelumnya, pada acara kali ini, panitia penyelenggara sengaja menghadirkan konsep baru dengan memberikan sentuhan entertainment seperti penayangan video dan penggunaan iringan musik baik untuk pembukaan maupun pembacaan nominasi dan pemenang. Sejumlah undangan menyampaikan rasa kagumnya atas konsep acara yang baru pertama kalinya diselenggarakan oleh instansi pemerintah di Provinsi Gorontalo.

Mengenai metode penilaian, Jamaluddin Ambo Dai mengatakan dalam presentasi ketua panitia, &ldquoPara pemenang yang berhasil meraih penghargaan sesuai kategori telah melalui tahapan seleksi yang sangat obyektif&rdquo. Pria berdarah Bugis ini yang juga berperan sebagai MC untuk sesi pembacaan nominasi dan pemenang serta penyerahan penghargaan mengungkapkan bahwa hasil penilaian dari tim penilai yang melibatkan seluruh bidang pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dijamin 100 persen obyektif, akurat, transparan, dan akuntabel.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Bone Bolango, Djadid Al Katiri dalam sambutannya, &ldquoSaya sangat yakin metode penilaian yang dilakukan tim penilai benar-benar obyektif dan akurat&rdquo. &ldquoIni terbukti, selain mendapat Treasury Award Tahun 2012 sebagai terbaik pertama kategori pelaporan keuangan Semester I TA 2012 dan terbaik kedua kategori pelaporan keuangan TA 2011 untuk UAPPA-W instansi vertikal, BP DAS Bone Bolango juga meraih peringkat pertama Laporan Keuangan Terbaik se-Kementerian Kehutanan&rdquo, tegas beliau. Pernyataan Kepala BP DAS Bone Bolango tersebut semakin meningkatkan kepercayaan para undangan yang hadir terhadap metode penilaian tim penilai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan di tahun-tahun berikutnya, Jamaludin Ambo Dai sangat yakin konsep Treasury Awards Tahun 2013 nanti dapat lebih baik lagi mengingat Treasury Awards Tahun 2012 secara sukses mampu menghadirkan konsep baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, sehingga menginspirasi para anggota panitia lainnya untuk mengusulkan berbagai ide dan gagasan yang patut dipertimbangkan mengenai gambaran konsep acara untuk tahun-tahun berikutnya.

Di balik suksesnya penyelenggaraan Treasury Awards Tahun 2012, Rina Robiati berharap dengan diselenggarakannya acara ini dapat semakin meningkatkan motivasi satker-satker di wilayah kerja Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan guna mencapai opini wajar tanpa pengecualian demi terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Berikut rincian kategori beserta penerima penghargaan dalam ajang Treasury Awards Tahun 2012:

SOSIALISASI PMK 114/PMK.05/2012 BAGI PEMDA DAN PDAM DI MAKASSAR
Makassar-perbendaharaan.go.id - Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan Sosialisasi PMK 114/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum, Kamis (13/9), di Hotel Grand Clarion Makassar. Bertindak selaku panitia adalah para pejabat dan jajaran pegawai Direktorat SMI dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dan direksi PDAM yang mewakili sebagian Wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, NTB dan Jayapura.

Acara yang dimulai pukul 8.30 WITA diawali dengan penyampaian Key Note Speech Direktur SMI, Dra. Anandy Wati, M.P.M dan sekaligus membuka acara sosialisasi tersebut. Dalam sambutannya, Direktur SMI menyatakan bahwa untuk mewujudkan komitmen pemerintah dalam mencapai target MDGs khususnya terkait dengan air minum untuk semua lapisan, PDAM sebenarnya mempunyai peran strategis. Namun PDAM masih menghadapi kendala terkait dengan kinerja perusahaan dan kinerja keuangan termasuk adanya tunggakan pinjaman PDAM kepada pemerintah.

Berdasarkan pengamatan terhadap proses restrukturisasi pinjaman berdasarkan PMK No.120/PMK.05/2008 masih ditemukan banyak kendala dalam penyelesaian pinjaman tersebut yang mengakibatkan progress restrukturisasi utang PDAM berjalan lambat. Untuk itu, telah dilakukan perubahan regulasi/peraturan untuk penyelesaian piutang negara PDAM maupun Pemerintah Daerah dengan diterbitkannya PMK No.114/PMK.05/2012. Secara garis besar perubahan pada PMK No.114/PMK.05/2012 antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: penyederhanaan proses restrukturisasi utang PDAM, perampingan struktur komite restrukturisasi utang PDAM, bersifat wajib bagi PDAM yang sampai saat ini masih memiliki tunggakan, penyelesaian utang PDAM yang sebelumnya tidak dapat terjaring melalui PMK sebelumnya dan penyesuaian dengan kondisi terkini.

Pada bagian lain, Direktur SMI Ditjen Perbendaharaan mengharapkan kepada para bupati dan walikota dan para Direktur Utama PDAM dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PMK tersebut sehingga pada akhirnya dapat mempercepat proses penyelesaian restrukturisasi pinjaman tanpa melalui kendala yang berarti.

Acara sosialisasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyampain materi oleh para nara sumber yaitu Noor Faisal Achmad, SE.Ak. Msc, PhD, kasubdit pelaksanaan penerusan pinjaman dan pemberian pinjaman daerah Dit. SMI yang memaparkan tentang substansi PMK No.114/PMK.05/2012. Kemudian, Materi selanjutnya disampaikan oleh Noviansyah dari Ditjen Kekayaan Negara yang memaparkan tentang pengeloloaan piutang negara, I Nyoman Satriana, Ak.MM Direktur Pengawasan BUMD BPKP yang memaparkan tentang penilaian kinerja dan kesehatan PDAM dan diakhiri oleh penyampaian materi tentang penyusunan Business Plan oleh Ir.Joko Nursito, MM.MP Kasubdit Investasi Dit.Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan

Liputan Penyerahan Laporan Penyerapan Anggaran DIPA DK, TP, dan UB Provinsi D.I. Yogyakarta Semester I TA 2012.
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Hendro Baskoro menyerahkan Laporan Penyerapan Anggaran DIPA DK, TP, dan UB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Semester I Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Provinsi D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (4/9), di Kepatihan Yogjakarta. Kegiatan tersebut bertepatan dengan penyerahan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR R.I. pada tanggal 4 September 2012.

Sampai dengan akhir semester I Tahun Anggaran 2012 pagu anggaran pada DIPA DK, TP dan UB Satker/SKPD di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp671.728.329.000, telah direalisasikan sebesar Rp283.304.616.476 atau 42,2 % dari pagu yang ada, sehingga melebihi target realisasi yang telah ditetapkan secara nasional pada semester I yaitu sebesar 40%.

Berdasarkan jenis kewenangan DIPA, jenis DIPA Urusan Bersama (UB) mempunyai tingkat penyerapan paling tinggi yaitu 66,1% diikuti jenis DIPA Tugas Pembantuan (TP) sebesar 46,1% dan jenis DIPA Dekonsentrasi (DK) sebesar 34,0% sebagaimana grafik dibawah ini :

Dari 42,2 % total penyerapan anggaran Satker/SKPD di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, penyerapan terbesar adalah belanja bantuan sosial mencapai 71,1%, belanja barang sebesar 22,6%, dan belanja modal sebesar 6,3% sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini :

Pada kesempatan ini Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta yang secara proaktif memberikan informasi mengenai penyerapan anggaran satker dan SKPD di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Beliau juga mengharapkan kedepan kerjasama yang selama ini sudah berjalan dengan baik bisa lebih ditingkatkan lagi terkait dengan adanya Dana Keistimewaan yang akan diterima oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai konsekuensi logis telah disahkannya Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rapat paripurna DPR R.I. pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan memang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah sebagai perwujudan pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Selain itu secara de facto Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan mitra pimpinan daerah (gubernur/bupati/walikota) dalam pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selanjutnya Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta juga melaporkan bahwa sejalan dengan akan diserahkannya pengesahan DIPA ke Drektorat Jenderal Anggaran, ada sebagian tugas Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di daerah ditangani Kanwil Ditjen Perbendaharaan, maka Ditjen Perbendaharaan yang akan melakukan penajaman fungsi melalui Disbursement Plan, Cash Forecasting, Spending Review, Management Investasi, BLU, Cash Management, dan Dealing Room, Piloting dan Rollout SPAN serta penggunaan Accrual Accounting secara penuh pada tahun 2013 sebagai amanat Undang Undang Keuangan Negara.

Hal ini tentunya akan semakin memantapkan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwujudan pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Oleh karena itu segala sesuatunya harus dipersipakan dan disikapi dengan sebaik mungkin, terutama perlu peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang saat ini ada dengan cara pendidikan dan pelatihan serta yang tidak kalah pentingnya adalah pemerataan penyebarannya diseluruh kantor yang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan baik yang berada di pusat maupun di daerah.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta pada kesempatan tersebut juga menyatakan siap untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dalam melakukan pendampingan dan edukasi terhadap satker/SKPD yang mempunyai masalah penyerapan anggaran, sehingga diharapkan pelaksanaan program pemerintah dalam kebijakan alokasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), mengurangi kemiskinan (pro poor), dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (pro environment), serta mendukung pembangunan daerah dapat terwujud di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Evan Himawan (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta)

Liputan Kunjungan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoReassesment terhadap para pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi akan dilaksanakan dalam waktu dekat&rdquo, demikian penjelasan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara, saat beramah-tamah dengan seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu dilakukan sesaat setelah melakukan pendampingan terhadap Tim Penilai Kantor Pelayanan Percontohan tingkat Kementerian Keuangan di KPPN Pontianak, Rabu (19/9).

Dengan didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Teddy Rukmantara, dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan, Didyk Choiroel, serta seluruh Kepala KPPN dalam wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, acara ramah tamah diruang rapat kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi Kalimantan Barat itu dikemas dalam suasana formal tetapi santai.

&ldquoJadi saya mengharapkan bagi para pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan, tidak perlu cemas, tetap bekerja sesuai dengan posisinya dan harap untuk lebih mempersiapkan diri lagi untuk mengikuti assessment ulang&rdquo, papar Tata menjelaskan lebih rinci.

Pada kesempatan yang sama, Tata Suntara juga memaparkan tentang akan dibentuknya KPPN Investasi yang merupakan pembagian tugas operasional dari Direktorat SMI. &rdquoJadi Kantor Pelayanan Investasi (KPPN Khusus Investasi &ndash red) ini nanti mempunyai tugas menatausahakan investasi dan operasional lainnya yang selama ini dilaksanakan oleh Direktorat SMI ataupun pihak kedua, sedangkan yang terkait dengan kebijakan akan tetap dilaksanakan oleh Direktorat Manajemen Dana Investasi&rdquo, demikian dijelaskan oleh Tata Suntara.

Sebagaimana reorganisasi di Ditjen Perbendaharaan yang rencananya akan digulirkan mulai tahun 2013, jumlah KPPN akan bertambah, diantaranya yaitu satu KPPN Khusus Investasi, yang mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya. KPPN Khusus Investasi ini merupakan Unit Eselon III yang berlokasi di Jakarta dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Dana Investasi.

Pada acara tersebut para pegawai yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan sharing mengenai pekerjaan sehari-hari dan lingkup tata organisasi dengan moderator langsung Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.

Dipenghujung acara, Tata Suntara memberikan motivasi semangat bekerja dan menghimbau kepada para kepala KPPN yang hadir agar bersama-sama dengan para pegawainya untuk meningkatkan kreativitas tanpa harus menunggu perintah dari kanwil atau kantor pusat. Hal ini mencontoh KPPN Pontianak yang bisa menjadi salah satu peserta seleksi Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan yang baru diselenggarakan.

&ldquoTermasuk juga arsip&rdquo tambahnya, &ldquoDitjen Perbendaharaan secara umum mendapat apresiasi sangat baik mengenai penatausahaan arsip di beberapa kantor, bahkan Menteri Keuangan pada kesempatan kunjungan ke KPPN Semarang II memberikan apresiasi yang luar biasa tentang arsip ini, jadi ini yang harus kita pertahankan dan kita tularkan ke kantor-kantor yang lain&rdquo, imbuhnya.

Hal inilah yang ditekankan Tata Suntara agar kantor-kantor yang belum menatausahakan arsip sebagaimana mestinya agar segera melaksanakannya, karena itu juga demi kebaikan bersama, arsip yang mudah di tata dan disertai dengan aplikasi jika sewaktu-waktu memerlukan berkas yang sudah masuk gudang arsip maka tidak kesulitan dalam mencari berkas tersebut.

Oleh : Sugeng Wistriono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Liputan Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Perbendaharaan ke KPPN Rangkasbitung
Rangkasbitung, perbendahraan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto meninjau gedung KPPN Rangkasbitung yang belum lama ini diterjang angina putting beliung, Senin (24/9). Sesampainya di KPPN Rangkasbitung, Agus Suprijanto ingin memastikan bahwa tidak ada korban luka maupun korban jiwa atas peristiwa itu. Agus juga ingin melihat bahwa peralatan kantor masih berfungsi sehingga pelayanan kepada pemangku kepentingan tetap dapat berjalan.

&ldquoApakah ada yang terluka pada saat kejadian?&rdquo tanya Agus saat tiba dilokasi.

&ldquoAlhamdulillah tidak ada,&rdquo jawab Kepala Subbagian Umum, Surtan.

Terjangan angin puting beliung terjadi pada hari Senin (10/9), pukul 15.45 WIB selama kurang lebih 20 menit. Kejadian itu menghancurkan sebagian besar atap gedung. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, para pegawai menuturkan bahwa mereka cukup shock dan takut jika hal itu terjadi lagi.

&ldquoSaat kejadian kami panik. Awalnya saya berlindung dibawah meja kecil, kemudian berlari ke toilet untuk menyelamatkan diri dari runtuhan atap gedung,&rdquo ujar Kepala Seksi Vera, Puji Supriyanti.

Menurut Surtan, angin datang dari bawah lereng, kemudian naik keatas yang menyebabkan genting terangkat dan renggang. Hal itu mengakibatkan air hujan yang saat itu sangat deras masuk kedalam plafon yang berbahan gypsum. Jumlah debit air yang semakin banyak tidak dapat ditahan lagi oleh plafon, sehingga akhirnya ambruk. Kerusakan meliputi seluruh ruangan middle office , menjalar ke bagian front office dan sebagian ruangan subbagian umum.

Secara geografis, KPPN Rangkasbitung terletak di lereng yang rendah. Kondisi itu menyebabkan gedung KPPN menjadi bangunan tinggi pertama yang menahan terjangan angin puting beliung dari arah bawah lereng. Oleh karenanya, kerusakan gedung KPPN cukup parah dibandingkan kondisi bangunan sekitarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, sementara pelayanan KPPN Rangkasbitung dipindahkan ke aula. Sebagian dokumen yang basah karena tekena dampak bencana terpaksa dijemur.

Rombongan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang turut mendampingi terdiri dari Kepala Bagian Umum Setditjen Perbendaharaan, dan Kepala Bagaian Keuangan Setditjen Perbendaharaan. Mengingat beberapa perlatan kantor yang rusak, Kantor Pusat telah mengirim berbagai peralatan yang dibutuhkan. Sehingga, kondisi peralatan dapat dioptimalkan kembali untuk pelayanan.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Lingkup Kementerian Keuangan di KPPN Pontianak.
Pontianak, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoPelayanan KPPN Pontianak tidak hanya diberikan sebatas didalam gedung kantor saja, melainkan dimulai sejak satker berada ditempat parkir, yaitu dengan menyediakan Locker Helm. Locker ini digunakan untuk memberikan kenyamanan kepada para stakeholder dari pencurian helm yang marak terjadi di Pontianak&rdquo, pernyataan ini disampaikan oleh Ade Rohman, Kepala KPPN Pontianak dalam presentasinya pada saat penilaian Kantor Pelayanan Percontohan yang Kementerian Keuangan tahun 2012, Rabu (19/9) di Aula KPPN Pontianak.

Tim penilai yang hadir dalam penilaian KPPN Pontianak terdiri dari ketua tim yaitu Kepala Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan, Ilhamsyah, dengan anggota yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Azhar Rasyidi, dan Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan, Sekretariat Ditjen Pajak, Lusiani.

Mengawali sambutannya, Ilhamsyah menyampaikan bahwa kinerja pegawai Ditjen Perbendaharaan sudah tidak dapat diragukan lagi dan dapat menjadi contoh bagi ditjen yang lain. &ldquoBahkan orang-orangnya (Pegawai Ditjen Perbendaharaan - red) pun bisa dipergunakan diseluruh Kementerian Keuangan bahkan di luar Kementerian Keuangan,&rdquo imbuhnya.

Acara penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan diawali dengan penandatanganan pakta integritas oleh Tim Penilai agar penilaian yang akan dilakukannya nanti lebih obyektif dan adil sesuai dengan mekanisme dan instrumen penilaian yang telah ditetapkan dalam PMK nomor 275/KMK.01/2010 dan 151/KMK.01/2012. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh Kepala KPPN Pontianak, sesi tanya jawab, serta saran dan pendapat dari warga pengguna layanan KPPN Pontianak, serta peninjauan lapangan.

Dari materi presentasi kepala KPPN Pontianak dapat diperoleh informasi bahwa KPPN Pontianak selalu melakukan perbaikan dan peningkatan layanan publik demi pelaksanakan reformasi birokrasi dan penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Hal tersebut memacu para pegawai untuk memberikan pelayanan tidak hanya sebatas standar yang telah ditetapkan, tetapi dengan menciptakan inovasi - inovasi baru yaitu Loket Khusus untuk perbaikan SPM serta untuk pelayanan kepada satker berprestasi sehingga pada saat pengajuan SPM tidak perlu mengambil nomer antrian.

Ada pula Locker lembar ke-2 SP2D/SPM, fasilitas ini untuk mempermudah satker dalam proses pengambilan lembar ke-2 SP2D tanpa mengantri dan tanpa harus berhubungan dengan pegawai KPPN. Pada saat penandatanganan MoU antara KPPN dengan satker, KPPN Pontianak menyerahkan pula kunci locker sehingga pihak satker tinggal membuka locker menggunakan kunci tersebut jika ingin mengambil SP2D nya.

Locker SP2D/SPM inilah yang mendapatkan apresiasi dari Arif Budiman, Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Ngurah Rai Pontianak pada saat diberikan kesempatan oleh tim penilai untuk menyampaikan testinomi terhadap pelayanan KPPN Pontianak, &ldquoBanyak hal-hal yang menginspirasi kami karena KPPN Pontianak juga memberikan pelayanan dari sudut pandang keamanan stakeholder (Locker Helm-red) dan dari sudut pandang proses (Locker SP2D/SPM-red), hal ini bisa meng-efesienkan atrian karena stakeholder/nasabah yang sifatnya rutin dengan mengambil langsung SP2D yang bersangkutan dan ini sangat ingin saya coba pada bank kami&rdquo kata Arif Budiman pada saat menyampaikan testinomi.

Bentuk terobosan inovasi layanan lainnya yaitu Double Screen Display pada Front Office, Bimbingan Teknis Cluster, Rekonsiliasi via e-mail, Aplikasi Faktur Kiriman Uang, dan Aplikasi Search Arsip (e-Filing).

Agar KPPN yang menjadi peserta pemilihan Kantor Pelayanan Percontohan ditingkat Kementerian Keuangan dapat melakukan perbaikan dan peningkatan layanan publik, Ditjen Perbendaharan memberikan SKPA kepada KPPN Surakarta, KPPN Pontianak, dan KPPN Sidoarjo. Hal ini diharapkan agar dapat menjadi motivasi/semangat tambahan bagi peserta dan untuk masa yang akan datang diharapkan juga menjadi motivasi oleh KPPN diseluruh Indonesia untuk berlomba-lomba memperbaiki dan meningkatkan layanannya.

Sementara itu instrumen Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan terdiri dari Penilaian Kinerja Pelayanan Publik sebesar 60% yaitu pertama, Visi, misi, motto, janji layanan yang dapat memotivasi para pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder dengan bobot sebesar 10%, kedua, Sistem dan prosedur yang terdiri dari SOP, pengelolaan berkas/dokumen, pengelolaan pegawai, pengelolaan pengaduan/keluhan, dan pengelolaan mutu pelayanan, dengan bobot sebesar 35%, ketiga, SDM Pelayanan dengan bobot sebesar 35%, keempat, Sarana dan prasarana yang merupakan pendayagunaan sarana yang ada untuk mengoptimalisasi pelayanan yang diberikan kepada stakeholder dengan bobot sebesar 20%.

Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan bobot 40% yang terdiri kemudahan prosedur, kesesuaian persyaratan dengan jenis layanan, kedisiplinan, tanggungjawab, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, kesponan dam keramahtamahan petugas, kesesuaian biaya yang dibayar dengan yang ditetapkan, ketepatan penyelesaian layanan, dan kenyamanan lingkungan.

Dipenghujung acara, sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara, yang hadir sebagai pendampingan penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan menyampaikan, &ldquoacara ini penting dan sangat bermakna karena dikesempatan ini seluruh undangan yang hadir bisa saling sharing experience, knowledge, dan saling koreksi demi perbaikan kita, teruma di jajaran Ditjen Perbendaharaan khususnya KPPN Pontianak dan KPPN se-Indonesia&rdquo.

Terhadap materi presentasi dan inovasi dari KPPN Pontianak Tata Suntara memberikan apresiasi yang positif dan bangga terhadap hasil testinomi dari satker yang secara keseluruhan menyatakan puas terhadap pelayanan KPPN Pontianak. &ldquoKita jangan terus terlalu puas dulu, tetapi kita harus terus meningkatkan pelayanan kita dan melaksanakan inovasi-inovasi, jangan berhenti sampai disini saja &ldquo pesan Tata Suntara.

Seperti tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada Tata Suntara juga menghimbau kepada para undangan yang hadir agar memperhatikan penyerapan anggaran supaya dipercepat dan tidak harus menunggu di akhir tahun, karena jika tidak dilakukan dari sekarang, maka akan terjadi penumpukan SPM di akhir tahun sehingga tidak efektif, dan menjadikan perencanaan yang kurang baik oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Link video profil KPPN Pontianak 2012 klik

Oleh : Sugeng Wistriono, Media center Ditjen Perbendaharaan.

Sosialisasi Bisnis Proses Dan Peranan Bank/Pos Persepsi Dalam Sistem MPN Generasi Kedua (MPN G-2)
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sekarang, melakukan transaksi setoran penerimaan negara semakin mudah. Ditjen Perbendaharaan bersama Tim Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G-2)  telah menciptakan e_Billing (electronic billing system), sehingga siapa saja dapat melakukan transaksi dengan mudah.

Hal itu dibuktikan melalui demo  transaksi setoran PPh pasal 21 melalui e-Billing dihadapan perwakilan Bank/ Pos Persepsi mitra kerja Ditjen Perbendaharaan, Selasa (18/9), di Aula Mezzanine Kementerian keuangan. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Sekjen Kementerian Keuangan, Staff Ahli Menteri Keuangan  Bidang Informasi dan Teknologi, Dirjen Perbendaharaan, Kepala PUSINTEK, dan jajaran pejabat eselon II lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

Melalui e-Billing system, transaksi penerimaan negara dapat dilakukan melalui ATM ataupun internet banking. Hal tersebut merupakan terobosan pemerintah dalam memudahkan transaksi penerimaan Negara.

Menurut Dirjen Pebendaharaan Agus Suprijanto, Sistem MPN G-2 yang berbasis e_Billing, akan memberikan warna dan pilihan baru bagi Wajib Pajak/ Wajib Bayar untuk melakukan setoran penerimaan negara secara mandiri dan dari sisi waktu sangat fleksible. &ldquoSistem ini kami yakini akan dapat mengubah perilaku Wajib Pajak/Wajib Bayar dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran setoran penerimaan Negara,&rdquo ujarnya.

Agus menambahkan, Sistem e_Billing ini menjadi tumpuan harapan bagi perbaikan performance sistem MPN untuk lepas dari permasalahan kualitas data akibat banyaknya kesalahan dalam proses entry data oleh Teller. Hal ini jelas terlihat dari data Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% unreconciled data dan data Reversal diakibatkan oleh ketidakcermatan Teller Bank/Pos Persepsi (human error).

Sementara itu, Sekjen Kementerian Keuangan K.A. Badaruddin dalam keynotespeech menyampaikan bahwa Penerimaan Negara merupakan pilar utama laju pembangunan Bangsa kita. Oleh karena itu, kecepatan dan kepastian diterimanya setoran penerimaan negara sudah selayaknya menjadi perhatian Pemerintah. Oleh karena itu, melalui program pengembangan Sistem MPN, sejak Tahun 2008 lalu, Kementerian Keuangan telah berupaya keras untuk menciptakan suatu sistem Penerimaan Negara yang dapat menjamin kemudahan, kenyamanan, dan rasa aman bagi masyarakat pembayar pajak dan pembayar kontribusi lainnya kepada Negara.

K.A. Badaruddin melanjutkan, bahwa ada banyak kasus yang mencuat terkait transaksi penerimaan negara. Banyak kesulitan masyarakat yang bersumber dari ketidaktersediaan layanan pembayaran akibat faktor geografis dan faktor alam lainnya, tetapi ada pula yang terhalang untuk menyetorkan pembayaran kepada Negara karena ketidaktersediaan layanan pada jam buka loket, terkait berbagai alasan.

&ldquoNah, disinilah nilai penting dari kegiatan ini, yaitu kegiatan yang merupakan deklarasi Pemerintah untuk mengimplementasikan suatu sistem layanan baru di bidang Penerimaan Negara yang, insya Allah, akan dapat mengatasi atau paling kurang meminimalisir berbagai permasalahan tadi,&rdquo ungkap K.A. Badaruddin.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penilaiaan Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan 2012
Surakarta, perbendaharaan.go.id &ndash KPPN Surakarta, KPPN Pontianak, dan KPPN Sidoarjo maju menjadi kandidat Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan 2012. Penilaian dilakukan secara marathon oleh tim dari Sekretariat Jendreral Kementerian Keuangan.

KPPN Surakarta mendapat penilaian pertama, Kamis (6/9). Tim penilai yang hadir dalam kesempatan tersebut diketuai oleh Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekjen Kementerian Keuangan Anis Basalamah, dengan anggota Sesditjen Pajak dan Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jateng dan DIY.

Tim penilai tertarik pada salah satu keunikan dari KPPN Surakarta, yaitu lebih dari 50% pegawainya adalah wanita. Selain itu, 60% dari semua pegawai berumur lebih dari 45 tahun. Namun, dengan komposisi pegawai yang tidak lagi bisa dikatakan muda, KPPN Surakarta tetap bisa menghadirkan pelayanan prima kepada stakeholder, kata Kepala KPPN Surakarta Asri Isbandiyah Hadi dalam presentasinya. Begitu juga dengan tampilan fisik bagunan, konsep ruang pelayanan modern minimalis terlihat di gedung tua yang diresmikan pada tahun 1976 itu.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh KPPN Surakarta tidak lepas dari adanya keinginan dan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna jasa dan stakeholder. Menurut Asri, yang pertama harus ditekankan adalah memberikan motivasi pada para pegawai di lingkungan KPPN Surakarta sehingga mindsetnya dapat sejalan dengan cita-cita reformasi birokrasi Kemenkeu. Dengan demikian, para pegawai pada akhirnya mau dan mampu berpikir serta bertindak sesuai nilai-nilai Kemenkeu dalam memberikan pelayanan.

Menurut Asri, berbagai inovasi menjadikan KPPN Surakarta layak sebagai Kantor Pelayanan Percontohan terbaik. Beberapa inovasi itu adalah Kartu Prestasi, Forum Perbendaharaan, Web KPPN Surakarta, Layanan Mobile KPPN, Respon Mitra Kerja (remistra), Pojok TLC, E-Pustaka, Span Mitra dan CD Pintar.

"Melalui Resmitra ini, saya tahu apa yang kurang dari pelayanan yang kita berikan, sehingga bisa kita perbaiki ke depannya," jelas Asri. Selain itu, KPPN Surakarta juga menyelenggarakan forum perbendaharaan. Forum ini merupakan ajang diskusi bagi pihak KPPN dan pengguna jasa, terutama satker-satker dengan permasalahan yang spesifik. "Inovasi-inovasi yang kami lakukan ini sebenarnya sederhana, tapi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan kami," ujarnya.

Asri berharap, KPPN Surakarta dapat menjadi kantor pelayanan yang cerdas, cantik dan moderen. "Cerdas atau smart itu maksudnya bisa memberikan solusi sehingga memberi nilai tambah bagi pengguna jasa. Cantik, kantornya bersih, rapi, jadi enak dilihat dan pegawai jadi betah," jelasnya.

Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian keungan pada tahun 2012 ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Setiap unit eselon I akan memiliki masing-masing Kantor Pelayanan Percontohan terbaik. Sehingga, Kantor Pelayanan antar unit eselon I tidak diperlombakan lagi. Tiga kandidat Kantor Pelayanan Percontohan yang diajukan Ditjen Perbendaharaan, sebelumnya telah diseleksi dengan cukup ketat dari 18 KPPN. Sebagai reward, dukungan diberikan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan pada tiga kandidat kantor tersebut.

Tino A.P - Media Center Ditjen Perbendaharaan