Liputan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Direktorat PPK BLU) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2012, Kamis (29/4). Acara yang dibuka oleh Rudy Widodo selaku Plh. Direktur PPK BLU dipenuhi dengan jumlah peserta yang hadir melebihi jumlah undangan, yaitu sebanyak 300 orang.

Walaupun sebelum penyelenggaraan acara ini Direktorat PPK BLU telah beberapa kali menyelenggarakan bimtek serupa, namun berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, dalam bimtek ini disampaikan mengenai penyusunan RBA dalam format baru.

Hal yang diharapkan Direktorat PPK BLU dengan mengusung RBA format baru adalah terwujudnya RBA yang lebih ringkas, tanpa menghilangkan substansi-nya. Sebagaimana diketahui bersama, RBA merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan satker BLU dalam satu tahun anggaran. Disebut demikian, tidak lain dikarenakan dalam RBA terangkum seluruh kegiatan satker BLU termasuk biaya-biayanya.

Hal yang merupakan suatu keharusan bagi satker BLU tersebut, tidak lepas dari adanya tuntutan terhadap satker BLU untuk lebih akuntabel atas seluruh kegiatannya. Pada awalnya merupakan hal yang wajar jika tidak semua satker BLU dapat dengan mudah dan cepat melaksanakan penyusunan RBA dengan benar. Namun demikian, keharusan ini membuat mereka mau tidak mau harus berubah.

Secara spesifik, &lsquoberubah&rsquo di sini di antaranya adalah berubah untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, berubah untuk lebih meminimalkan biaya, dan berubah untuk mengurangi rentang birokrasi-.

Enterprising the government merupakan paradigma yang cukup intens didengung-dengungkan dalam praktik pengelolaan keuangan BLU sebagai salah satu perwujudan reformasi birokrasi di bidang Keuangan Negara. Arti yang terkandung di dalamnya adalah bahwa instansi pemerintah dapat melakukan praktik-praktik korporasi namun tentunya tanpa melupakan wajah ke-pemerintahannya, yaitu untuk melayani masyarakat, baik kalangan the have maupun kalangan have not. Pelayanan ini yang diharapkan tidak hanya tetap dapat diberikan oleh satker BLU, namun juga meningkat secara kuantitas dan kualitas.

Pengelolaan Keuangan BLU merupakan sebuah pola pengelolaan negara yang menafikan aturan yang berlaku umum. Pengecualian yang ada diantaranya adalah dapat mengelola langsung pendapatannya tanpa harus menyetorkan ke Kas Negara (kecuali untuk BLU Bertahap), dapat melakukan investasi, dapat berhutang, dan dapat merekrut tenaga profesional non PNS. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan satker BLU dipandang istimewa.

Namun demikian, tentulah suatu keistimewaan akan dibarengi dengan kewajiban sebagai penyeimbangnya. Kemudahan yang diperoleh oleh satker BLU dibarengi dengan kewajiban adanya transparansi dan akuntabilitas. Hal-hal tersebut tentunya merupakan konsekuensi yang tidak mudah, namun demikian bukanlah suatu hal yang mustahil. Dengan RBA format baru inilah diharapkan satker BLU dapat lebih akuntabel terhadap program dan kegiatannya.

Sebagai suatu kesempatan yang tidak hanya bersifat satu arah, bimtek RBA ini tidak kehilangan dinamikanya meskipun mengusung materi yang tidak bisa dibilang ringan. Peserta yang diundang telah dimintakan kapasitas dan kriteria tertentu, sehingga bimtek ini tidak hanya diwarnai oleh penyampaian materi, namun juga pertanyaan, permasalahan, dan tidak kalah menarik adalah sesi kedua yang diselenggarakan dalam format simulasi.

Dalam sesi kedua ini peserta dibagi dalam tiga ruangan sesuai rumpun layanan, sehingga simulasi dan materi yang disampaikan lebih focus pada latar belakang instansi peserta. Upaya penyelenggaraan bimtek ini diiringi harapan agar proses penyusunan RBA lebih mudah dipahami dan dijalani oleh satker BLU, dan dapat berfungsi sebagai acuan kegiatan pelaksanaan pengelolaan keuangan satker BLU demi tata kelola dan layanan yang lebih baik.

Oleh: Kontributor Direktorat PPK BLU

Liputan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai kepada Satuan Kerja di Lingkungan POLRI
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktorat Sistem Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan &ldquoSosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai kepada Satuan Kerja di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia&rdquo, pada tanggal 9 &ndash 11 April 2012, di di Hotel Grand Sahid Jaya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada satuan kerja di lingkungan Polri.

Dalam kegiatan ini Direktorat Sistem Perbendaharaan mengundang peserta dari 167 KPPN yang menangani belanja pegawai Polri, 30 Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan 10 satker Polri wilayah Jakarta.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Sistem Perbendaharaan, Abdul Rahman Ritonga. Dalam keynote speech-nya, Ritonga menyampaikan bahwa terlaksananya pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada satuan kerja di lingkungan Polri merupakan hasil kerjasama antara Ditjen Perbendaharaan dan Mabes Polri. &ldquoSemoga kerjasama ini juga dapat diteruskan pada tataran implementasi di daerah antara kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Polda maupun antara KPPN dengan Polres&rdquo, harapnya. Pada acara pembukaan, hadir pula Kepala Pusat Keuangan Mabes Polri (Kapuskeu) Brigjen Drs. Bambang Ghiri SE, MBA yang ikut memberikan sambutan.

Pada hari kedua, dilaksanakan pemaparan materi sekaligus tanya jawab terkait kebijakan, proses bisnis, dan aplikasi belanja pegawai Polri. Dalam acara ini juga peserta dilatih untuk dapat mengoperasikan aplikasi belanja pegawai Polri, yang pada malam sebelumnya telah diinstal di laptop masing-masing. Selain itu, pada malam harinya para peserta juga diberikan sosialisasi tentang PIN PPSPM. Di akhir acara, diberikan post-test untuk mengevaluasi tingkat pemahaman peserta atas materi sosialisasi dan bimtek.

Narasumber pada kegiatan ini semuanya berasal dari Direktorat Sistem Perbendaharaan, yaitu dari Subdit Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaaan, dan Subdit Pengembangan Aplikasi.

Kegiatan sosialisasi dan bimtek ditutup secara resmi oleh Direktur Sistem Perbendaharaan. Dalam kalimat penutupnya, Ritonga mengingatkan kembali tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan yang harus selalu dipahami, dihayati dan diamalkan oleh segenap pegawai Kementerian Keuangan.

Oleh: Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan

Liputan Knowledge Sharing Program Korea Selatan dan Indonesia
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndashPemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Ministry of Strategy and Finance (MOSF) of the Republic of Korea dan Korean Development Institute (KDI), melakukan kunjungan ke Indonesia selama tiga hari dalam rangka Demand Survey and Pilot Study sebagai bagian dari Knowledge Sharing Program (KSP) pada tanggal 10-13 April 2012. Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua di tahun ini setelah kunjungan pertama di bulan Januari 2012.

Pada pertemuan kali ini, rombongan yang dipimpin oleh Dr. Okyu Kwon selaku program manager membawa 10 orang anggota tim untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan Kementerian Keuangan, Bapennas dan Bank Indonesia mengenai beberapa topik terkait dengan pembangunan sosial ekonomi kedua negara. Salah satu topik yang dibicarakan adalah Performance Based Budgeting yang merupakan bagian dari core business dua Direktorat Jenderal di Bawah Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Delegasi Korsel yang ditugaskan untuk melakukan sharing mengenai Performance Based Budgeting, Mr Nowook Park, Ph.D. dari Korea Institute of Public Finance, didampingi oleh Kang Sukwon, Ph.D Deputi Direktur Sekretariat Bersama Indonesia-Korea mengawali kunjungannya dengan menyambangi Direktorat Jenderal Anggaran di pagi hari tanggal 11 April 2012. Menjelang siang, kedua delegasi tersebut mendatangi Ditjen Perbendaharaan dan disambut oleh beberapa pejabat Direktorat Pelaksanaan Anggaran sebagai delegasi Indonesia.

Bertempat di ruang rapat Direktur Pelaksanaan Anggaran, dialog yang dibangun dengan isu-isu terkini terkait pelaksanaan Anggaran menjadi bahasan di forum tersebut, antara lain: pelaksanaan piloting Spending Review, standar biaya, pola penarikan dana, penyerapan anggaran, pengukuran performace, hingga kendala non formal dalam pelaksanaan anggaran. Menanggapi itu, delegasi korea menyatakan bahwa Indonesia tidak sendiri dalam menghadapi isu-isu tersebut, Korea pun menghadapi beberapa isu yang serupa, seperti penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun. Namun demikian, delegasi Korsel menyatakan bahwa isu-isu tersebut dapat dikurangi dampaknya melalui pembenahan sistem serta pemanfaatan Teknologi Informasi.

Di akhir pertemuan (11/4), delegasi Korsel menyatakan keseriusannya untuk membantu Indonesia meningkatkan kualitas sistem pelaksanaan anggaran dalam rangka Performance Based Budgeting. &ldquoKami akan membuat rekomendasi-rekomendasi yang akan kami tuangkan dalam sebuah paper&rdquo, ujar Mr Nowook Park, Ph.D penuh semangat. Menanggapi hal itu, delegasi Indonesia menyampaikan,&ldquoKami akan menunggu paper Anda.&rdquo

High Level Meeting yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto,berlangsung di gedung eks MA tanggal 13 April 2012 menjadi puncak acara Knowledge Sharing Program antar kedua negara. Acara tersebut dihadiri oleh Para Pejabat Eselon I/II lingkup Kementerian Keuangan yang menjadi target Demand Survey and Pilot Study, diantaranya Ketua Bapepam-LK: Ibu Nurhaida, Staf Khusus Menkeu Keuangan bidang Teknologi Informasi: Bapak Bobby A.A. Nazief, Para Direktur lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Direktur Sistem Penganggaran: Bapak Rakhmat selaku perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran.

Dalam kesempatan itu, Dirjen Perbendaharaan menyambut baik kerjasama yang telah terjalin antara Korea dan Indonesia selaku Strategic Development Partnership Country (SDPC).&rdquo Kerjasama ini harus terus ditingkatkan, khususnya terkait dengan proses moderenisasi Sistem Perbendaharaan dan Penganggaran yang menjadi agenda prioritas kami&rdquo, tegas Dirjen Perbendaharaan.

Menutup sambutannya, Agus Suprijanto berharap KSP 2012 dapat menjadi wadah untuk memformulasikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang lebih baik.&rdquoMoga KSP dapat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi yang akan menguatkan hubungan bilateral kedua negara, tambah beliau.&rdquo

Mengakhiri kunjungannya di Kementerian Keuangan, rombongan delegasi Korsel melakukan courtesy call ke Wakil Menteri Keuangan II, Bapak Mahendra Siregar didampingi oleh Staf Khusus Menkeu bidang Teknologi Informasi: Bapak Bobby A.A. Nazief, Direktur Transformasi Perbendaharaan: Bapak Paruli Lubis bersama dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.

Oleh: Reno Samudra &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Uji Coba Layanan Mobile KPPN di Bali
Tabanan, Klungkung, perbendaharaan.go.id &ndash Kapolres Klungkung Tri Wahyudi menyambut gembira kehadiran layanan Mobile KPPN yang diujicobakan Rabu (11/4), di halaman Polres Klungkung. &ldquoSaya bukan senang lagi, tapi senang sekali dengan adanya layanan Mobile KPPN. Ini ( Layanan Mobile KPPN, red) meringankan kami, anggota saya tidak perlu jauh-jauh dating ke KPPN Amlapura.&rdquo ujar Tri Wahyudi menanggapi kehadiran layanan Mobile KPPN.

Polres Klungkung menjadi salah satu lokasi uiji coba layanan Mobile KPPN. Selain itu, uji coba dilakukan juga di beberapa lokasi di wilayah Bali, yaitu, Tabanan, Klungkung, dan Negara. Lokasi tersebut meliputi wilayah kerja KPPN Denpasar, KPPN Amlapura, dan KPPN Singaraja. Satuan kerja di masing-masing wilayah uji coba menyambut gembira kehadiran layanan Mobile KPPN.

Uji coba layanan Mobile KPPN di Bali dipimpin oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Ni Luh Putu Kumalawati. Selain itu, uji coba tersebut dihadiri juga oleh seluruh Kepala KPPN dan Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Ni Luh Putu Kumalawati berharap layanan Mobile KPPN mampu menjadi solusi atas kendala langkanya transportasi umum di Bali. &ldquoSeperti kita ketahui di Bali jarang angkutan kota, sehingga layanan Mobile KPPN mudah-mudahan menjadi solusi bagi satuan kerja atas kendala waktu dan jarak tempuh.&rdquo Ujarnya.

Uji coba layanan Mobile KPPN di wilayah Bali berjalan lancar. Komunikasi Mobile KPPN dengan KPPN induk dapat diterima dengan baik. Proses pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari satuan kerja dapat dilaksanakan sesuai prosedur.

Sebelumnya, Bus operasional layanan Mobile KPPN diterima oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali pada hari Sabtu (7/4). Sejak diberangkatkan oleh Dirjen Perbendaharaan, Bus operasional layanan Mobile KPPN menempuh waktu 48 jam untuk sampai di Denpasar.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Sugeng Wistrono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapat koordinasi bidang kepegawaiaan dan umum
Bali, perbendaharaan.go.id &ndash melibatkan 244 orang peserta rapat koordinasi bidang kepegawaiaan dan umum dilaksanakan dengan format acara yang lebih rileks. Rapat Koordinasi atau rakor ini diselenggarakan untuk menjaga hubungan mutualisme dan sinkronisasi antara kantor pusat Ditjen Perbendaharaan dan kantor vertikal daerah.

Mengundang narasumber dari Setjen Kementerian Keuangan, rakor bidang kepegawaiaan dan umum kali ini memaparkan berbagai isu-isu penting antaralain Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana, Pengelolaan Kinerja/Manajemen Kinerja, manajemen asset, dan materi tentang E-Procurement.

Bersamaan dengan piloting dan Roll Out SPAN pada bulan Juni 2012, pembentukan 134 KPPN Percontohan menjadi isu internal yang merupakan bahasan utama dalam rakor. Pembentukan KPPN percontohan tahap VI s.d VIII harus diselesaikan ditahun 2012 melalui proses assessment . Namun berbeda dengan assessment yang pernah dilakukan, kantor pusat Ditjen Perbendaharaan memberikan pembekalanya. Semua materi assessment juga telah diberikan melalui e-learning.

&ldquoKPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan harus memegang peran utama dalam membentuk sumberdaya manusia yang amanah dan mempunyai kapabelitas tinggi&rdquo kata Ni Luh dalam sambutan pembukaan rakor tersebut. SDM yang berkualitas adalah sebuah kunci keberhasilan proses tranformasi yang sekarang terus bergulir. &ldquoyang lebih penting adalah proses transformasi di Ditjen Perbendaharaan harus sustainable&rdquo tambahnya.

Rapat yang memakan waktu empat hari itu diharapkan dapat mengubur paradigma kurang baik seperti , reformasi itu hanya perubahan asben memakai finger print, rajin dan malas pendapatan sama dan Indikator Kinerja Utama (IKU) hanya menambah pekerjaan dan bersifat laporan administrative belaka.

oleh : Tino, Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Peluncuran Layanan Mobile KPPN Tahun 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto melepas secara resmi tujuh unit Bus layanan Mobile KPPN, Kamis (5/4), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Delapan unit Bus layanan Mobile KPPN akan beroperasi di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Menurut Sekretaris DItjen Perbendaharaan Tata Suntara dalam laporannya, Konsep pembentukan layanan mobile KPPN adalah peningkatan pelayanan perbendaharaan kepada stakeholders KPPN dengan mendekatkan lokasi layanan kepada satuan kerja Kementerian negara/ lembaga. Salah satu dampak positif yang dirasakan adalah kemudahan akses dan pelayanan yang diberikan, yang dapat mempersingkat waktu proses SPM menjadi SP2D dan sekaligus berdampak positif terhadap produktifitas pengelolaan keuangan Satker kementerian negara /lembaga.

Sementara itu, Dirjen Agus Suprijanto menyampaikan, Urgensi terhadap upaya-upaya optimalisasi dan perbaikan kualitas penyerapan anggaran sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu terobosan yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah melalui penerapan konsep layanan mobile KPPN. &ldquoLayanan mobile KPPN diharapkan mampu meminimalisasi keterbatasan dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholder karena kendala berbagai hal, diantaranya adanya hambatan letak dan kondisi geografis wilayah kerja stakeholder, dan keterbatasan fasilitas dan kondisi infrastruktur transportasi,&rdquo ujarnya.

Bus operasional layanan Mobile KPPN berangkat menuju masing-masing lokasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang telah ditentukan. Pengiriman Bus tersebut dilakukan langsung oleh para pegawai Ditjen Perbendaharaan.

Oleh: Novri, Tino, dan Sugeng &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Bimtek Pemeliharaan Jaringan dan Komputer Tahun 2012 di Bandung
Bandung, perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan bekerja sama dengan PT Telkom Tbk. menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) pemeliharaan jaringan dan komputer untuk para staf teknis di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Bimtek yang diselenggarakan 26-29 Maret 2012 di Hotel Aston Primera Bandung. Kegiatan tersebut diikuti oleh 177 orang supervisor KPPN, 30 orang staf Dukungan Teknis Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan 1 orang staf teknis Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.

Penyelenggaraan bimtek kali ini dilatarbelakangi antara lain oleh adanya beragam peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Ditjen Perbendaharaan yang perlu dipelihara sebagaimana mestinya agar dapat berfungsi terus-menerus. Untuk mendukung terpeliharanya TIK tersebut, kompetensi SDM Ditjen Perbendaharaan khususnya para petugas TIK perlu ditingkatkan. Dengan mengikuti bimtek ini peserta diharapkan dapat mendeteksi kondisi awal permasalahan TIK dan memberikan bantuan minimal atas permasalahan yang dihadapi.

Dalam arahannya, Direktur Sistem Perbendaharaan Abdul Rahman Ritonga meminta kepada para peserta untuk agar setelah kembali ke kantor masing-masing segera melakukan transfer of knowledge kepada pegawai yang lain dengan membuat action plan, misalnya melakukan pelatihan kantor sendiri atau GKM.

Dalam acara pembukaan, hadir pula Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Seto Utarko, General Manager PT Telkom Unit Enterprise Regional III Jawa Barat dan Banten Muhammad Subhan Iswahyudi, Direktur Telkom Professional Development Center (Telkom PDC) Raden Mohammad Kusno, dan beberapa pejabat lainnya dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan PT Telkom Tbk.

Sementara itu, Kasubdit Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi Direktorat Sistem Perbendaharaan Suharman, selaku Ketua Panitia Penyelenggara menambahkan dalam laporannya bahwa bimtek kali ini agak berbeda dengan bimtek sejenis tahun sebelumnya. Dalam bimtek sebelumnya hal-hal yang dibahas hanya terkait dengan materi Network Fundamental dan Troubleshooting Jaringan Komunikasi Data, Troubleshooting Server, dan Monitoring Validasi Data Kiriman KPPN. Untuk bimtek tahun ini materi yang dibahas ditambah dengan beberapa hal teknis lainnya yang dianggap penting disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Materi tambahan tersebut, antara lain terkait dengan Keamanan Server dan Tata Cara Instalasi Rak Server, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Peralatan UPS, AVR dan Mesin Handkey. Dalam rangka persiapan penerapan KPPN Percontohan Tahap VI, VII, dan VIII dan piloting/roll-out SPAN di tahun 2012, diberikan materi Sosialisasi Lay out dan Standar KPPN Percontohan, Sosialisasi Deployment Infrastruktur SPAN, Perkembangan Proses Bisnis dan Aplikasi SPAN terkini, serta Mekanisme Service Desk SPAN. Disamping itu, dalam rangka integrasi TIK di Kementerian Keuangan, diberikan pula materi mengenai Tata Kelola TIK Kementerian Keuangan. Di akhir sesi, diberikan post-test untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan bimtek.

Penyajian materi dibagi dalam dua format penyajian, format pertama disampaikan dalam kelas 6 kelas untuk materi yang bersifat teknis, dan untuk materi sosialisasi disampaikan di ballroom. Narasumber yang memberikan materi berasal dari Sekretariat Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Umum dan Bagian OTL, Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Pusintek, dan dari Telkom PDC.

Kegiatan bimtek ditutup pada hari Kamis (29/3) malam oleh Direktur Sistem Perbendaharaan Abdul Rahman Ritonga. Dalam arahan penutupan, Abdul Rahman Ritonga menyatakan bahwa pemanfaatan TIK saat ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, terlebih bagi organisasi yang besar seperti Ditjen Perbendaharaan. Penyelesaian tugas Ditjen Perbendaharaan, seperti penyusunan LKPP, Laporan Realisasi APBN, dan lainnya menjadi salah satu contoh andil besar yang disumbangkan oleh keberadaan TIK Ditjen Perbendaharaan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan. Namun perlu dipahami bahwa saat ini TIK sudah merupakan partner bagi proses bisnis (tidak lagi hanya sebagai tools), apabila proses bisnis berubah, maka perubahan proses bisnis tersebut harus mempertimbangkan pula perubahan penggunaan TIK yang terkait.

Oleh: Ahmad Abdul Haq, Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan

Liputan Penyuluhan SAI untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2012
Jakarta, Perbendaharaan.go.id &ndash Direktorat APK kembali mengadakan kelanjutan Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Namun, kali ini peserta berasal dari unit vertikal Ditjen Perbendaharaan, yaitu Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, 28 s.d. 30 Maret 2012. Penyuluhan SAI di buka oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) Yuniar Yanuar Rasyid.

Kepala Subdit Bimbingan Akuntansi instansi Agung Kurniawan Purbohadi selaku ketua panitia penyelenggara dalam laporannya menyampaikan bahwa penyuluhan kali ini membahas materi-materi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Bagan Akun Standar (BAS), Akuntansi Hibah Langsung, Penatausahaan Piutang dan Akuntansi Penyisihan Piutang, serta materi mengenai sistem akuntansi baik dari sudut pandang teoritis maupun aplikasi sistem akuntansi.

Agung juga mengungkapakan kepada 60 peserta yang hadir, bahwa Penyuluhan ini bertujuan agar peserta dapat memahami peraturan akuntansi pemerintahan yang terkini dan menguasai sistem akuntansi tahun 2012. Dengan demikian, para peserta dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat menjadi trainer bagi satuan kerja maupun unit akuntansi yang ada di bawah masing-masing Kanwil.

Dalam Sambutannya, Direktur APK Yanuar Rasyid berharap para pejabat dan pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan terus meningkatakan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama terkait dengan system Akuntansi Pemerintahan, baik Sistem akuntasi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Lahirnya Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.10/PB/2011 tentang Bimbingan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan merupakan dasar hukum bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk lebih aktif membantu satker-satker di kementerian negara/lembaga dalam membenahi laporan keuangan agar bisa menjadi baik semua. Selain itu, adanya Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.6/PB/2011 tentang Penyuluh Perbendaharaan dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.29/PB/2011 tentang Pedoman Penyuluhan Perbendaharaan Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Satuan Kerja kementerian negara/ lembaga menjadi penyedia sumber daya manusia penyuluhan yang handal dari Ditjen Perbendaharaan kepada satker-satker yang membutuhkan.

Oleh: Moch. Ramdani &ndash Bagian Pengembangan Pegawai