Liputan Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Lingkup Kementerian Keuangan di KPPN Pontianak.
Pontianak, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoPelayanan KPPN Pontianak tidak hanya diberikan sebatas didalam gedung kantor saja, melainkan dimulai sejak satker berada ditempat parkir, yaitu dengan menyediakan Locker Helm. Locker ini digunakan untuk memberikan kenyamanan kepada para stakeholder dari pencurian helm yang marak terjadi di Pontianak&rdquo, pernyataan ini disampaikan oleh Ade Rohman, Kepala KPPN Pontianak dalam presentasinya pada saat penilaian Kantor Pelayanan Percontohan yang Kementerian Keuangan tahun 2012, Rabu (19/9) di Aula KPPN Pontianak.

Tim penilai yang hadir dalam penilaian KPPN Pontianak terdiri dari ketua tim yaitu Kepala Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan, Ilhamsyah, dengan anggota yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Azhar Rasyidi, dan Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan, Sekretariat Ditjen Pajak, Lusiani.

Mengawali sambutannya, Ilhamsyah menyampaikan bahwa kinerja pegawai Ditjen Perbendaharaan sudah tidak dapat diragukan lagi dan dapat menjadi contoh bagi ditjen yang lain. &ldquoBahkan orang-orangnya (Pegawai Ditjen Perbendaharaan - red) pun bisa dipergunakan diseluruh Kementerian Keuangan bahkan di luar Kementerian Keuangan,&rdquo imbuhnya.

Acara penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan diawali dengan penandatanganan pakta integritas oleh Tim Penilai agar penilaian yang akan dilakukannya nanti lebih obyektif dan adil sesuai dengan mekanisme dan instrumen penilaian yang telah ditetapkan dalam PMK nomor 275/KMK.01/2010 dan 151/KMK.01/2012. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh Kepala KPPN Pontianak, sesi tanya jawab, serta saran dan pendapat dari warga pengguna layanan KPPN Pontianak, serta peninjauan lapangan.

Dari materi presentasi kepala KPPN Pontianak dapat diperoleh informasi bahwa KPPN Pontianak selalu melakukan perbaikan dan peningkatan layanan publik demi pelaksanakan reformasi birokrasi dan penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Hal tersebut memacu para pegawai untuk memberikan pelayanan tidak hanya sebatas standar yang telah ditetapkan, tetapi dengan menciptakan inovasi - inovasi baru yaitu Loket Khusus untuk perbaikan SPM serta untuk pelayanan kepada satker berprestasi sehingga pada saat pengajuan SPM tidak perlu mengambil nomer antrian.

Ada pula Locker lembar ke-2 SP2D/SPM, fasilitas ini untuk mempermudah satker dalam proses pengambilan lembar ke-2 SP2D tanpa mengantri dan tanpa harus berhubungan dengan pegawai KPPN. Pada saat penandatanganan MoU antara KPPN dengan satker, KPPN Pontianak menyerahkan pula kunci locker sehingga pihak satker tinggal membuka locker menggunakan kunci tersebut jika ingin mengambil SP2D nya.

Locker SP2D/SPM inilah yang mendapatkan apresiasi dari Arif Budiman, Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Ngurah Rai Pontianak pada saat diberikan kesempatan oleh tim penilai untuk menyampaikan testinomi terhadap pelayanan KPPN Pontianak, &ldquoBanyak hal-hal yang menginspirasi kami karena KPPN Pontianak juga memberikan pelayanan dari sudut pandang keamanan stakeholder (Locker Helm-red) dan dari sudut pandang proses (Locker SP2D/SPM-red), hal ini bisa meng-efesienkan atrian karena stakeholder/nasabah yang sifatnya rutin dengan mengambil langsung SP2D yang bersangkutan dan ini sangat ingin saya coba pada bank kami&rdquo kata Arif Budiman pada saat menyampaikan testinomi.

Bentuk terobosan inovasi layanan lainnya yaitu Double Screen Display pada Front Office, Bimbingan Teknis Cluster, Rekonsiliasi via e-mail, Aplikasi Faktur Kiriman Uang, dan Aplikasi Search Arsip (e-Filing).

Agar KPPN yang menjadi peserta pemilihan Kantor Pelayanan Percontohan ditingkat Kementerian Keuangan dapat melakukan perbaikan dan peningkatan layanan publik, Ditjen Perbendaharan memberikan SKPA kepada KPPN Surakarta, KPPN Pontianak, dan KPPN Sidoarjo. Hal ini diharapkan agar dapat menjadi motivasi/semangat tambahan bagi peserta dan untuk masa yang akan datang diharapkan juga menjadi motivasi oleh KPPN diseluruh Indonesia untuk berlomba-lomba memperbaiki dan meningkatkan layanannya.

Sementara itu instrumen Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan terdiri dari Penilaian Kinerja Pelayanan Publik sebesar 60% yaitu pertama, Visi, misi, motto, janji layanan yang dapat memotivasi para pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder dengan bobot sebesar 10%, kedua, Sistem dan prosedur yang terdiri dari SOP, pengelolaan berkas/dokumen, pengelolaan pegawai, pengelolaan pengaduan/keluhan, dan pengelolaan mutu pelayanan, dengan bobot sebesar 35%, ketiga, SDM Pelayanan dengan bobot sebesar 35%, keempat, Sarana dan prasarana yang merupakan pendayagunaan sarana yang ada untuk mengoptimalisasi pelayanan yang diberikan kepada stakeholder dengan bobot sebesar 20%.

Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan bobot 40% yang terdiri kemudahan prosedur, kesesuaian persyaratan dengan jenis layanan, kedisiplinan, tanggungjawab, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, kesponan dam keramahtamahan petugas, kesesuaian biaya yang dibayar dengan yang ditetapkan, ketepatan penyelesaian layanan, dan kenyamanan lingkungan.

Dipenghujung acara, sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara, yang hadir sebagai pendampingan penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan menyampaikan, &ldquoacara ini penting dan sangat bermakna karena dikesempatan ini seluruh undangan yang hadir bisa saling sharing experience, knowledge, dan saling koreksi demi perbaikan kita, teruma di jajaran Ditjen Perbendaharaan khususnya KPPN Pontianak dan KPPN se-Indonesia&rdquo.

Terhadap materi presentasi dan inovasi dari KPPN Pontianak Tata Suntara memberikan apresiasi yang positif dan bangga terhadap hasil testinomi dari satker yang secara keseluruhan menyatakan puas terhadap pelayanan KPPN Pontianak. &ldquoKita jangan terus terlalu puas dulu, tetapi kita harus terus meningkatkan pelayanan kita dan melaksanakan inovasi-inovasi, jangan berhenti sampai disini saja &ldquo pesan Tata Suntara.

Seperti tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada Tata Suntara juga menghimbau kepada para undangan yang hadir agar memperhatikan penyerapan anggaran supaya dipercepat dan tidak harus menunggu di akhir tahun, karena jika tidak dilakukan dari sekarang, maka akan terjadi penumpukan SPM di akhir tahun sehingga tidak efektif, dan menjadikan perencanaan yang kurang baik oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Link video profil KPPN Pontianak 2012 klik

Oleh : Sugeng Wistriono, Media center Ditjen Perbendaharaan.

Sosialisasi Bisnis Proses Dan Peranan Bank/Pos Persepsi Dalam Sistem MPN Generasi Kedua (MPN G-2)
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sekarang, melakukan transaksi setoran penerimaan negara semakin mudah. Ditjen Perbendaharaan bersama Tim Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G-2)  telah menciptakan e_Billing (electronic billing system), sehingga siapa saja dapat melakukan transaksi dengan mudah.

Hal itu dibuktikan melalui demo  transaksi setoran PPh pasal 21 melalui e-Billing dihadapan perwakilan Bank/ Pos Persepsi mitra kerja Ditjen Perbendaharaan, Selasa (18/9), di Aula Mezzanine Kementerian keuangan. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Sekjen Kementerian Keuangan, Staff Ahli Menteri Keuangan  Bidang Informasi dan Teknologi, Dirjen Perbendaharaan, Kepala PUSINTEK, dan jajaran pejabat eselon II lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

Melalui e-Billing system, transaksi penerimaan negara dapat dilakukan melalui ATM ataupun internet banking. Hal tersebut merupakan terobosan pemerintah dalam memudahkan transaksi penerimaan Negara.

Menurut Dirjen Pebendaharaan Agus Suprijanto, Sistem MPN G-2 yang berbasis e_Billing, akan memberikan warna dan pilihan baru bagi Wajib Pajak/ Wajib Bayar untuk melakukan setoran penerimaan negara secara mandiri dan dari sisi waktu sangat fleksible. &ldquoSistem ini kami yakini akan dapat mengubah perilaku Wajib Pajak/Wajib Bayar dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran setoran penerimaan Negara,&rdquo ujarnya.

Agus menambahkan, Sistem e_Billing ini menjadi tumpuan harapan bagi perbaikan performance sistem MPN untuk lepas dari permasalahan kualitas data akibat banyaknya kesalahan dalam proses entry data oleh Teller. Hal ini jelas terlihat dari data Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% unreconciled data dan data Reversal diakibatkan oleh ketidakcermatan Teller Bank/Pos Persepsi (human error).

Sementara itu, Sekjen Kementerian Keuangan K.A. Badaruddin dalam keynotespeech menyampaikan bahwa Penerimaan Negara merupakan pilar utama laju pembangunan Bangsa kita. Oleh karena itu, kecepatan dan kepastian diterimanya setoran penerimaan negara sudah selayaknya menjadi perhatian Pemerintah. Oleh karena itu, melalui program pengembangan Sistem MPN, sejak Tahun 2008 lalu, Kementerian Keuangan telah berupaya keras untuk menciptakan suatu sistem Penerimaan Negara yang dapat menjamin kemudahan, kenyamanan, dan rasa aman bagi masyarakat pembayar pajak dan pembayar kontribusi lainnya kepada Negara.

K.A. Badaruddin melanjutkan, bahwa ada banyak kasus yang mencuat terkait transaksi penerimaan negara. Banyak kesulitan masyarakat yang bersumber dari ketidaktersediaan layanan pembayaran akibat faktor geografis dan faktor alam lainnya, tetapi ada pula yang terhalang untuk menyetorkan pembayaran kepada Negara karena ketidaktersediaan layanan pada jam buka loket, terkait berbagai alasan.

&ldquoNah, disinilah nilai penting dari kegiatan ini, yaitu kegiatan yang merupakan deklarasi Pemerintah untuk mengimplementasikan suatu sistem layanan baru di bidang Penerimaan Negara yang, insya Allah, akan dapat mengatasi atau paling kurang meminimalisir berbagai permasalahan tadi,&rdquo ungkap K.A. Badaruddin.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penilaiaan Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan 2012
Surakarta, perbendaharaan.go.id &ndash KPPN Surakarta, KPPN Pontianak, dan KPPN Sidoarjo maju menjadi kandidat Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan 2012. Penilaian dilakukan secara marathon oleh tim dari Sekretariat Jendreral Kementerian Keuangan.

KPPN Surakarta mendapat penilaian pertama, Kamis (6/9). Tim penilai yang hadir dalam kesempatan tersebut diketuai oleh Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekjen Kementerian Keuangan Anis Basalamah, dengan anggota Sesditjen Pajak dan Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jateng dan DIY.

Tim penilai tertarik pada salah satu keunikan dari KPPN Surakarta, yaitu lebih dari 50% pegawainya adalah wanita. Selain itu, 60% dari semua pegawai berumur lebih dari 45 tahun. Namun, dengan komposisi pegawai yang tidak lagi bisa dikatakan muda, KPPN Surakarta tetap bisa menghadirkan pelayanan prima kepada stakeholder, kata Kepala KPPN Surakarta Asri Isbandiyah Hadi dalam presentasinya. Begitu juga dengan tampilan fisik bagunan, konsep ruang pelayanan modern minimalis terlihat di gedung tua yang diresmikan pada tahun 1976 itu.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh KPPN Surakarta tidak lepas dari adanya keinginan dan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna jasa dan stakeholder. Menurut Asri, yang pertama harus ditekankan adalah memberikan motivasi pada para pegawai di lingkungan KPPN Surakarta sehingga mindsetnya dapat sejalan dengan cita-cita reformasi birokrasi Kemenkeu. Dengan demikian, para pegawai pada akhirnya mau dan mampu berpikir serta bertindak sesuai nilai-nilai Kemenkeu dalam memberikan pelayanan.

Menurut Asri, berbagai inovasi menjadikan KPPN Surakarta layak sebagai Kantor Pelayanan Percontohan terbaik. Beberapa inovasi itu adalah Kartu Prestasi, Forum Perbendaharaan, Web KPPN Surakarta, Layanan Mobile KPPN, Respon Mitra Kerja (remistra), Pojok TLC, E-Pustaka, Span Mitra dan CD Pintar.

"Melalui Resmitra ini, saya tahu apa yang kurang dari pelayanan yang kita berikan, sehingga bisa kita perbaiki ke depannya," jelas Asri. Selain itu, KPPN Surakarta juga menyelenggarakan forum perbendaharaan. Forum ini merupakan ajang diskusi bagi pihak KPPN dan pengguna jasa, terutama satker-satker dengan permasalahan yang spesifik. "Inovasi-inovasi yang kami lakukan ini sebenarnya sederhana, tapi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan kami," ujarnya.

Asri berharap, KPPN Surakarta dapat menjadi kantor pelayanan yang cerdas, cantik dan moderen. "Cerdas atau smart itu maksudnya bisa memberikan solusi sehingga memberi nilai tambah bagi pengguna jasa. Cantik, kantornya bersih, rapi, jadi enak dilihat dan pegawai jadi betah," jelasnya.

Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian keungan pada tahun 2012 ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Setiap unit eselon I akan memiliki masing-masing Kantor Pelayanan Percontohan terbaik. Sehingga, Kantor Pelayanan antar unit eselon I tidak diperlombakan lagi. Tiga kandidat Kantor Pelayanan Percontohan yang diajukan Ditjen Perbendaharaan, sebelumnya telah diseleksi dengan cukup ketat dari 18 KPPN. Sebagai reward, dukungan diberikan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan pada tiga kandidat kantor tersebut.

Tino A.P - Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penutupan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto secara resmi menutup kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Rabu (12/9), di Aula Mezanin Kementerian Keuangan. Setelah melalui pembahasan maraton baik di tingkat komisi maupun rapat pleno, Rakernas ini berhasil merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat strategis dan teknis dalam upaya memperbaiki kualitas akuntansi dan laporan keuangan pemerintah.

Agus Suprijanto mengatakan, perlunya komitmen pimpinan di lingkungan kementerian negara/ lembaga, pemerintah daerah, dan kepemimpinan yang mengarahkan dengan baik dan konsisten (consistent leadership) dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan dan meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas. Agus juga menambahkan, &ldquoperlunya penyusunan rencana kerja secara jelas dengan target yang terarah dan terukur pada setiap tahapan dalam rangka pencapaian kualitas laporan keuangan yang baik.&rdquo

Sementara itu, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012 ini telah menghasilkan kesepakatan bersama antara Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan pembahasan dan kajian terhadap realisasi anggaran belanja pemerintah, rendahnya penyerapan anggaran lebih banyak disebabkan oleh kurangnya kualitas penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan, kurangnya perhatian atasan langsung dan aparat pengawasan internal terhadap kualitas rencana penyerapan anggaran. Pada tahap penyusunan, rencana penyerapan anggaran belum dikaitkan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan pada tahap pelaksanaannya tidak dilakukan monitoring dan evaluasi antara rencana dan realisasinya.

Kesepakatan Rakernas juga mengingatkan kembali bahwa pejabat publik mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan sumber daya publik dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, pejabat publik dituntut untuk mengelola sumber daya tersebut secara transparan dan akuntabel serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sehingga Laporan Keuangan yang dihasil dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam pengambilan keputusan. Para pejabat pengelolan keuangan diminta melakukan penyusunan, penyelesaian, dan monitoring pelaksanaan rencana tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan dan permasalahan yang ada, serta koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut.

Agus Suprijanto memotivasi para pengelola keuangan untuk dapat berbuat lebih baik lagi. &ldquoKita yakin bahwa beberapa rekomendasi tersebut di atas bila kita jalankan dengan serius akan membawa perbaikan yang signifikan dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah RI secara keseluruhan,&rdquo tegasnya.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pembukaan Rapimtas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktorat Jenderal Perbendaharaan rencananya akan membatasi jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan satuan kerja ke KPPN pada akhir tahun anggaran ini. Upaya itu ditempuh guna mencegah penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto saat pembukaan Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Ditjen Perbendaharaan, Kamis (13/9), di Kantor Pusat.

&ldquoNampaknya ini memang kejam, tapi ini demi kebaikan kita semua,&rdquo ujar Agus dihadapan para pejabat eselon II dan perwakilan eselon III Kantor Pusat.

Menurut Agus, pola penyerapan anggaran yang meledak di akhir tahun anggaran sangat tidak sehat dan berisiko tinggi. Untuk itu, Agus menyarankan agar Kepala KPPN mendiskusikan langkah strategis dengan mengumpulkan para satuan kerja dalam menghadapi sisa waktu tahun anggaran.

Rapimtas Ditjen Perbendaharaan kali ini membahas isu strategis terkini. Persiapan pembentukan KPPN Percontohan di seluruh unit KPPN di Indonesia menjadi salah satu agenda pembahasan. Agus Suprijanto mengharapkan hasil assessment dari beberapa wilayah telah memenuhi kriteria yang diinginkan. Dengan demikian, pemetaan SDM kedepan akan jauh lebih mudah.

Terkait penataan organisasi, Rapimtas kali ini membahas perubahan struktur organisasi unit vertical Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, seiring transformasi kelembagaan yang tengah berjalan di Kementerian Keuangan. Optimalisasi peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan kedepan menjadi tulang punggung organisasi Kementerian Keuangan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam waktu dekat akan menerima sebagian limpahan wewenang dari beberapa unit eselon I Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Ditjen Perbendaharaan akan melepas wewenang pengesahan DIPA ke Ditjen Anggaran. Pengesahan DIPA tahun 2013 tidak lagi dilakukan Ditjen Perbendaharaan, melainkan akan dilakukan oleh Ditjen Anggaran. Dalam kesempatan Rapimtas ini, Dirjen Anggaran Herry Purnomo menjelaskan proses pengesahan DIPA tahun 2013 yang baru.

Selain itu, beberapa isu strategis lainnya turut menjadi pembahasan dalam kesempatan tersebut. Rapimtas akan berlangsung selama dua hari, 13 s.d 14 September 2012.

Oleh: Novri, Tino, Sugeng &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Wakil Presiden RI Boediono membuka gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2012, Selasa (11/9), di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan itu pula, Boediono memberikan pengharagaan kepada pemerintah daerah, kementerian negara dan lembaga yang mendapat penilaian laporan keuangan tahun 2011 dengan opini  WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK.

Dalam sambutannya, Boediono menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara.  Menurutnya, sejarah membuktikan bahwa pengelolaan keuangan yang tidak baik di sejumlah negara menyebabkan terjadinya kemunduran, bahkan hingga terjadi perang.

Boediono mengatakan pada abad 18 misalnya terdapat dua revolusi besar akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak baik. Di Perancis tahun 1789 saat Raja Louis ingin terapkan pajak yang  tak bisa diterima oleh masyarakat karena kesulitan keuangan negaranya. Demikian juga revolusi Amerika Serikat yang terjadi 1776 yang awalnya juga karena pengenaan pajak pada ekspor yang kemudian meletus menjadi revolusi yang besar sekali.

Dikatakan Boediono pula pada tahun 1930-an Jerman merupakan negara yang demokratis akhirnya jatuh ketangan Hitler karena masalah keuangan negaranya amburadul. Penyebabnya waktu itu, kata Wapres, beban utang yang luar biasa karena pemerintahnya harus bayar kerugian akibat perang dunia I.

"Terjadi kesulitan keuangan luar biasa di negaranya dan akhirnya Nazi menawarkan solusi yang dalam tanda petik untuk keluar dari itu. Memang bisa keluar dari masalah keuangan negara, mereka tak lagi bayar utang, malah mereka menasionalisasi berbagai macam sektor tapi akhirnya menjurus kepada peperangan," kata Wapres.

Oleh karenanya, Wapres menekankan pentingnya mengelola keuangan negara,  karena dalam sejarah dunia, pasang surut suatu negara disebabkan naik turunnya keuangan negara.

"Saya katakan kalau anda sekalian mengelola keuangan negara dengan baik maka akan saya beri nama negarawan tapi kalau saudara tidak mengelola dengan baik apalagi menggrogoti keuangan negara maka dia bukan negarawan," ujar Boediono.

Opini WTP
Sementara itu, Wapres mengatakan sudah ada kemajuan dalam hal pengelolaan keuangan negara dari semua instansi baik pusat maupun daerah. Target yang dibuat pemerintah pada tahun 2014 semua kementerian dan lembaga telah berhasil mencapai opini WTP.

Saat ini, 67 kementerian/lembaga mendapat opini WTP dari total jumlah 80 institusi. Sedangkan untuk pemerintah daerah, target yang ingin dicapai adalah 60 persen, atau sekitar 300an dari 500an lembaga pemerintahan daerah.

Wapres juga mengingatkan kembali bahwa WTP hanyalah ujung dari siklus pengelolaan keuangan negara. Setiap simpul siklus pengelolaan keuangan negara perlu pula untuk ditingkatkan, sehingga sejak perencanaan hingga penyusunan laporan keuangan negara  dapat dilakukan lebih baik lagi.

Wapres meminta agar para kementerian dan lembaga yang telah mencapai opini WTP terus melanjutkan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaannya dengan memperbaiki keseluruhan siklus keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian, pengawasan dan pelaporan.

Oleh: Novri, Tino, Dan Sugeng &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan acara Bakti Sosial Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan rahmah, hal ini yang sangat dimanfaatkan oleh Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan kunjungan bakti sosial ke Serang, Rangkasbitung dan penyerahan bingkisan kepada honorer, supir serta satpam dilingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sejak tanggal 6 Agustus s.d 9 Agustus 2012.

Kegiatan dimulai dari tanggal 6 Agustus 2012, rombongan Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan yang diketuai oleh Ibu Nining Agus Suprijanto dan didampingi oleh Isteri Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Ibu Hari Utama melakukan kunjungan ke Propinsi Banten tepatnya Kota Serang, di kota ini ketua dharma wanita beserta rombongan menyempatkan mengunjungi Taman Kanak-Kanak (TK) Artha Kencana yang berada tepat dibelakang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang. Setibanya rombongan di tempat ini langsung disambut oleh meriah oleh murid dan guru-guru TK Artha Kencana tersebut, pada kesempatan ini Ibu nining beserta rombongan memberikan bantuannya kepada TK yang telah berdiri sejak KPPN Serang didirikan dimana TK ini mempunyai jumlah murid 46 siswa dan 7 orang tenaga pengajar yang semuanya sudah senior. &ldquoBaru kali ini TK kami dikunjungi oleh dhama wanita pusat, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kami&rdquo demikian yang dikutip dari sambutan ketua Yayasan TK Artha Kencana pada penerimaan rombongan Dharma Wanita.

Kemudian rombongan melanjutkan perjalanannya menuju Sekolah Kekhususan (SLB) Yayasan Pendidikan Padesan yang terletak Kabupaten Lebak tepatnya kecamatan Rangkasbitung. Ditempat ini Rombongan Dharma Wanita langsung disambut dengan meriah oleh siswa yang memiliki keterbatasan kemampuan dengan nyanyian dari alat musik angklung, para siswa begitu antusias dengan kedatangan rombongan dari Jakarta ini. Ketua Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan juga memberikan bantuannya melalui ketua yayasan sekolah tersebut untuk membantu kegiatan operasional sekolah tersebut. Dalam sambutannya ketua yayasan sekolah tersebut mengatakan bahwa baru kali ini sekolah kami dikunjungi oleh instansi pemerintah, apalagi pemerintah pusat. Besar harapan kami ini merupakan langkah awal untuk instansi yang lain agar dapat mengikuti seperti yang dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan. Pada kesempatan ini pula Ketua Yayasan memberikan kenang-kenanganya berupa replika menara Masjid Banten Lama yang merupakan lambang dari Propinsi Banten, selain itu pada kesempatan ini para rombongan diajak berlatih berbicara dengan siswa sekolah tersebut menggunakan bahasa isyarat, sehingga para siswa merasa terhibur dengan kedatangan Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan.

Sebelum rombongan kembali ke Jakarta, diakhir kunjungannya Ketua Dharma Wanita berserta rombongan menyempatkan berkunjung ke rumah dinas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten, Ibu Hari Utama mengucapkan rasa terima kasihnya atas kunjungan Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan telah bersedia melakukan bakti sosial pada Propinsi Banten tersebut. Kegiatan Bakti Sosial diakhiri dengan acara penyerahan bingkisan hari raya idul fitri yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2012 bertempat di Gedung Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan memberikan bingkisan yang didalamnya terdapat beberapa bahan makanan pokok yang diserahkan oleh Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan kepada Seluruh Pegawai Honorer, Satpam, Supir dan Petugas Kebersihan dilingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Oleh : Firman Imam Santoso

 Liputan FGD FGD Direktorat SMI Bersama LPPM IPB di Kabupaten Maros
Maros, perbendaharaan.go.id - Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Direktorat SMI) Ditjen Perbendaharaan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pelaksanaan Kredit Program Skema Subsidi Bunga, Rabu (1/8) di Kabupaten Maros. Kegiatan FGD tersebut dihadiri oleh Pejabat dan pegawai Direktorat SMI, Peneliti dari LPPM IPB yaitu DR. Nunung Nuryantono dan DR. Ekawati Sriwahyuni, Perbankan sebagai penyalur kredit program, kepala dinas instansi terkait dari pemerintah daerah Kabupaten Maros, serta perwakilan koperasi debitur, perwakilan petani, peternak, nelayan, sebagai penerima kredit program.

Acara yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros ini dilaksanakan di Pendopo Kantor Bupati Maros dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maros, Ir. H. Baharuddin, MM. Dalam sambutannya Baharuddin menyampaikan agar kalangan perbankan di Kabupaten Maros ikut berpartisipasi memberikan kredit kepada usaha kecil mikro (UKM) agar dapat pemberdayaan masyarakat dan membantu pertumbuhan ekonomi.

Direktorat SMI mengungkapkan, tujuan diadakannya FGD ini adalah untuk Menggali informasi terkait pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga yang selama ini terjadi. Selain itu, Direktorat SMI bermksud menggali informasi permasalahan yang timbul dan penyebab kurang optimalnya pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga. Dengan demikian, diharapkan masukan mengenai skema terbaik dalam pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga ke depan bisa dicapai.

Menurut pihak Direktorat SMI, selama ini pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga belum optimal karena kurangnya sosialisasi yang memadai, sehingga banyak penerima kredit program menganggapnya bukan pinjaman tetapi bantuan yang tidak perlu dibayar kembali. Program ini juga kurang melibatkan pimpinan pemerintah daerah setempat yang dapat berfungsi sebagai penjamin pinjaman secara moral. Ditambah, program ini belum ada pengawasan, monitoring dan evaluasi yang memadai.

Dengan adanya kegiatan ini Dirketotar SMI berupaya secara aktif melaksanakan kredit program skema subsidi bunga secara efektif dan optimal guna memajukan perekenomoian daerah setempat.

Sementara itu Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan Dra. Marni Misnur, MM. dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara FGD dilakukan untuk membahas kajian pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga dan membahas permasalahan-permasalahan yang merupakan kendala di lapangan atas pelaksanaan kredit program subsidi bunga maupun non subsidi. Menurutnya, program ini merupakan salah satu komponen guna mewujudkan tujuan negara yang bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa yang secara terus menerus melaksanakan pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, perbankan maupun kelompok masyarakat.

Selain itu, dirinya mengharapkan pada pertemuan tersebut dapat digali informasi terkait pelaksanaan dan permasalahan yang timbul serta memberikan masukan yang terbaik dalam rangka pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga ke depan. Dengan dukungan semua komponen termasuk dari Kepala Daerah setempat serta monitoring dan evaluasi yang melibatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan di daerah maka diharapkan pelaksanaan kredit program skema subsidi bunga akan berhasil dan bermanfaat untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera &ldquoBaldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur". Tegasnya. Kegiatan pemaparan dan diskusi berjalan dinamis dengan adanya tanggapan dan masukan dari para peserta diskusi serta bimbingan dari Tim LPPM IPB. Selain itu juga disebarkan kuisioner kepada nasabah penerima kredit program untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan FGD ini diarahkan untuk dapat memberikan output berupa hasil kajian yang melengkapi keseluruhan kajian yang meliputi pelaksanaan, permasalahan, akar masalah, dan rekomendasi terkait kredit program skema subsidi bunga.

Acara diakhiri dengan pemberian cenderamata dari pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, begitupun sebalikanya. Sebagai bagian dalam rangkaian FGD ini, Tim dari Direktorat SMI didampingi oleh petugas dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan survey lapangan yaitu dengan mengunjungi para kelompok petani dan peternak di Kabupaten Maros.