Liputan Rakor Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndashReorganisasi dan revitalisasi instansi vertical Ditjen Perbendaharaan terus dilakukan. Hal itu terkait implementasi PMK 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara mengungkapkan Implementasi hasil penataan organisasi Kanwil dan KPPN, ditargetkan untuk diterapkan pada semester I tahun  2013.

&ldquoBanyak hal yang harus kita persiapkan, sebab dalam PMK tersebut terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar baik dari struktur organisasi maupun tugas tugas lain yang harus kita laksanakan,&rdquo ujar Tata saat membuka Rapat Koordinasi Kepala bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Menurut Tata, penataan organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan, diarahkan untuk melaksanakan tugas pembinaan, koordinasi, supervisi KPPN dan representasi wakil Kementerian Keuangan di daerah. Dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat memperoleh penugasan dibidang penganggaran dan perimbangan keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sementara itu, Tata melanjutkan, penataan organisasi KPPN diarahkan untuk melaksanakan tugas sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara, penyesuaian proses bisnis berlandaskan SPAN, dan penajaman fungsi  Ditjen Perbendaharaan.  Selanjutnya, penambahan KPPN Khusus dan KPPN di Jakarta, perlu dipersiapkan lokasi, sarana prasarana, dan sumber daya manusia.

Pada masa transisi, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan Surat Edaran tentang Transisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka Implementasi PMK 169/PMK.01/2012. Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan proses bisnis dalam tugas dan fungsi yang baru sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam transisi ini, kanwil dapat membentuk tim kegiatan transisi, yang terdiri penanggungjawab tim, ketua tim dan kelompok kerja. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh kelompok kerja sesuai tugas dan fungsi yang baru. Kelompok kerja tersebut akan terdiri dari kelompok kerja bagian umum, kelompok kerja pembinaan pelaksanaan anggaran I, kelompok kerja pembinaan anggaran II, kelompok kerja pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan kelompok kerja supervise KPPN dan Kepatuhan Internal.

Tugas bidang pelaksanaan anggaran II ini antara lain Bimtek pengelolaan keuangan daerah, pembinaan pengelolaan kas daerah, PK-BLU Daerah, pembinaan manajemen investasi, monev transfer daerah, pelaksanaan anggaran daerah, spending review APBD, serta fasilitasi SIKD. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena tugas tersebut baru dan mempunyai stakeholder  pemerintah daerah.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Baru
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto melantik 200 Pejabat eselon III dan IV yang baru lingkup Ditjen Perbendaharaan,  Selasa (15/1), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1461/KM.1/UP.11/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah dimutasikan 129 Pejabat untuk mengisi kekosongan  dan pergeseran Jabatan Eselon III di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-28/PB/UP.9/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Mutasi Pejabat Eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah dimutasikan 294 Pejabat untuk mengisi kekosongan  dan pergeseran Jabatan Eselon IV di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Suprijanto menyampaikan beberapa poin penting mengenai kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi tantangan cukup berat bagi jajarannya. Terbitnya PMK nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan merupakan langkah strategis dalam rangka penataan organisasi pada kantor vertikal. PMK ini sangat penting dalam upaya optimalisasi dan revitalisasi fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sehingga bisa menjadi perpanjangan tangan kantor pusat di daerah. Disamping itu, PMK ini juga menjadi jawaban atas tuntutan akan adanya unit kepatuhan internal di setiap unit kerja Ditjen Perbendaharaan.

&ldquoSaya berharap PMK ini dapat diberlakukan secara efektif pada April 2013, dan saat ini sedang disusun pedoman kerja, penyiapan sumber daya manusia, dan infrastrukturnya,&rdquo ujar Agus.

Agus menambahkan, optimalisasi peran kanwil diarahkan dalam rangka tugas pembinaan, koordinasi, supervisi KPPN, dan sekaligus untuk menerima pelimpahan sebagian kewenangan Ditjen Perimbangan Keuangan dan Ditjen Anggaran. Kebijakan ini tentunya akan membawa banyak konsekuensi terkait peningkatan peran Kanwil sehingga semua jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan harus mempersiapkan diri dengan terus mengasah kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas dan menjadi change agent di unit kerja masing-masing.

Demikian pula dengan KPPN ke depan, menurut Agus akan semakin strategis dalam fungsinya selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah. KPPN harus menjadi ujung tombak layanan perbendaharaan yang profesional dan modern. Untuk itu, kita harus mampu mempersiapkan SDM yang handal, pembenahan sistem, serta pemanfaatan tehnologi informasi secara maksimal melalui SPAN dalam rangka proses percepatan penyerapan anggaran dan analisis belanja negara.

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Management Meeting Kementerian Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndashMenteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo  beserta jajaran eselon I lainnya menyambut positif Spending Review Ditjen Perbendaharaan.  Meskipun merupakan tahap awal, spending review tersebut dinilai sangat penting oleh Menkeu. Sejauh ini, spending review biasa dilakukan oleh pihak eksternal Kementerian Keuangan dan LSM. &ldquoKita ingin mereviu sendiri,&rdquo ujar Agus dalam forum Management Meeting, Kamis (27/12), di Gedung Kementerian Keuangan.

Dalam kesempataan yang sama, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto menyampaikan bahwa perbandingan volume APBN dengan Human Develovment Index (HDI) di Indonesia masih belum sebanding. Menurutnya, hal itu menunjukan rendahnya outcome pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga. &rdquoMasih terdapat gap antara input dan outcome,&rdquo ujarnya.

Volume APBN saat ini terus meningkat sebesar tiga kali lipat dibanding tahun 2005. Kondisi itu ternyata belum sesuai dengan peningkatan angka HDI di Indonesia. Bila pada tahun 2005 volume APBN sebesar 509,6 triliun, sedangkan pada tahun 2011 jumlah APBN sebesar 1.320, 8 triliun. Sementara itu, HDI Indonesia pada tahun 2005 berada pada nilai 0,572, sedangkan nilai pada tahun 2011 dalam angka 0,617.

Jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya, pertumuhan nilai HDI Indonesia masih berada dibawah Thailand. Sedangkan Korea, yang memulai pertumbuhannya pasca krisis lalu bersama dengan Indonesia, saat ini nilai HDI Korea sudah jauh diatas Indonesia.

Menurut Agus Suprijanto, pembahasan tersebut menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan spending review. Data-data yang digunakan oleh Ditjen Perbendaharaan berasal dari 107 satuan kerja di10 kementerian/lembaga. Melalui data tersebut, Agus berpendapat masih terjadi beberapa kekurangan dari pelaksanaan anggran, misalnya inefisiensi belanja dan duplikasi program/kegiatan.

Agus melanjutkan, inefisiensi belanja barang pada 107 satuan kerja yang menjadi objek sample data mencapai 15,29 persen. Sedangkan inefisiensi belanja modal pada sample data yang sama mencapai 17,17 persen.

Selain APBN, APBD pun akan menjadi objek spending review. Pelaksanaan spending review APBD akan dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan di masing-masing daerah.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penandatangan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana APBN anatar Kementerian Keuangan dengan Bank Umum yang ditunjuk Sebagai Bank Operasional I
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana APBN antara Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan) dengan empat Bank Umum yang ditunjuk Sebagai Bank Operasional I (BO I), Rabu (26/12), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Keempat Bank umum yang ditunjuk sebagai BO I yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN.

Bank umum yang ditunjuk sebagai Bank Operasional I akan menyalurkan dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2013 yang diterbitkan oleh KPPN. Dari keempat Bank umum tersebut, total BO I seluruh Indonesia sebanyak 587 Bank. Bank BRI menjadi BO I terbanyak dengan jumlah 177  Bank. Bank BNI  berada diposisi kedua terbanyak dengan jumlah  168 BO I. Sedangkan, Bank Mandiri mendapat 147 BO I dan Bank BTN mendapat 95 BO I.

Kebijakan penetapan jumlah BO I mitra kerja KPPN lebih dari satu bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada stakeholder penerima dana APBN, terutama dalam percepatan penyampaian dana ke rekening penerima. Sistem transfer dana dari Rekening  Kas Negara ke rekening penerima akan lebih banyak dilakukan dengan overbooking. Dengan sitem tersebut, dana akan lebih cepat diterima oleh penerima. Hal tersebut diharapkan juga mengurangi terjadi retur SP2D.

Pola hubungan Ditjen Perbendaharaan dengan perbankan pada tahun 2013, yang merupakan awal implementasi SPAN, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.  Pola hubungan yang dibangun adalah kemitraan dalam rangka bersinergi menyempurnakan implementasi SPAN. Terkait masa transisi, penyaluran dana APBN pada tahun 2013 dilaksanakan dengan dua model, mekanisme SPAN dan mekanisme Non-SPAN.

Perbedaan antara mekanisme SPAN dan Non-SPAN adalah pola hubungan antara KPPN dengan BO I. Dalam  mekanisme Non-SPAN, setiap KPPN memiliki BO I mitra kerja. Sedangkan dalam mekanisme SPAN, KPPN tidak memiliki BO I mitra kerja secara khusus, karena hanya ada BO I Pusat yang secara langsung berhubungan dengan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Penandatangan dilakukan antara Dirjen Perbendaharaan bersama Direktur Bisnis dan Kelembagaan BRI  Asmawi Syam, Wakil Direktur Utama  Bank Mandiri  Riswinandi, Direktur Bisnis Banking  BNI Sutanto, dan  Direktur Utama BTN Iqbal Lantaro.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Reportase Benchmarking Budaya Organisasi di PT. Astra Motor dan Bank Mandiri
Jakarta, perbendaharaan.go.id,- Tim implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan pada  Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan kegiatan studi banding di PT Astra  Motor dan Kantor Pusat Bank Mandiri (18/12). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai alternatif konsep persiapan dan implementasi nilai budaya organisasi pada Ditjen Perbendaharaan.

Plt. Kepala Bagian  Pengembangan Pegawai, Ludiro, sebagai pimpinan tim menjelaskan dalam perkenalannya dengan jajaran PT. Astra Motor, &ldquoKementerian Keuangan sebagai kementerian yang terus bergerak maju dalam reformasi birokrasi saat ini sedang mengembangkan nilai-nilai organisasi. Hal yang perlu dilakukan berikutnya adalah mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan organisasi. &ldquoAgar mempunyai cara pandang yang jelas, Ditjen Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan perlu belajar pada instansi yang telah mempunyai reputasi dan menerapkan nilai budaya terlebih dahulu pada organisasinya,&rdquo lanjut Ludiro.

Kegiatan studi banding pada dua instansi yang unggul dalam penerapan budaya organisasi  tersebut mendapati bahwa nilai budaya organisasi yang terimplementasi kepada seluruh sumber daya manusia ternyata memiliki korelasi yang positif terhadap peningkatan kinerja organisasi. Dalam kunjungan ke beberapa unit kerja, seperti bagian Customer Care Kantor Pusat Bank Mandiri contohnya, para pegawai terlihat sangat bersemangat ketika diminta menunjukkan bagaimana penerapan program nilai budaya berpengaruh terhadap pencapaian target Key Performance Indicator (KPI)-nya.

Namun demikian, diakui oleh Chief Honda Sales Operation, Sigit Kumala dan Former Head-Culture & Service Specialist PT. Bank Mandiri, Bambang Ari Prasodjo bahwa pelaksanaan implementasi budaya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Belajar dari pengalaman di PT Astra Motor dan Bank Mandiri, untuk dapat mengimplementasikan budaya seperti saat ini, mereka membutuhkan waktu antara 4 s.d. 6 tahun walaupun sudah memiliki tahapan dan rencana yang jelas.

Beberapa tahapan implementasi budaya yang dilakukan oleh PT Astra Motor adalah developing core values, core values socialization, culture awareness, internalization and appreciation, serta enriching and aligning. Berbeda dengan PT. Astra, tahapan implementasi budaya yang dilakukan oleh Bank Mandiri adalah kick off, awareness and understanding, internalization and implementation, serta externalization and enhanced.  Melalui tahapan panjang tersebut, baik PT ASTRA Motor maupun Bank Mandiri dapat mencapai prestasi yang membanggakan di bidangnya masing-masing.

Setelah studi banding ini, kegiatan lanjutan yang akan dilakukan oleh tim implementasi budaya adalah menyusun langkah-langkah penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah diluncurkan pada akhir tahun 2011.

Oleh: Abdul Latif dan Reno Samudera

Liputan Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto memantau langsung detik-detik terakhir batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Senin (17/12) di KPPN Jakarta I &ndash VI. Hingga tadi  malam, lonjakan antrian pengajuan SPM LS dari satuan kerja (satker) kementerian negara/lembaga masih cukup panjang.

Fenomena lonjakan penyerapan anggaran di akhir tahun anggaran merupakan masalah yang terus berulang. Kendati demikian, Agus Suprijanto menilai bahwa pelaksanaan akhir tahun anggaran kali ini jauh lebih tertib. &ldquoTahun ini tidak sebanyak tahun lalu, karena mereka (satker) telah diberi warning sebelumnya untuk mengajukan SPM sesuai dengan kapasitas KPPN,&rdquo ujar Agus.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Hasudungan Siregar menyampaikan bahwa pelaksanaan akhir tahun anggaran kali ini lebih baik dari sebelumnya. Menurutnya, Kanwil dan KPPN di Wilayah DKI Jakarta sebelumnya telah berkoordinasi dan mensosialisasikan strategi langkah-langkah akhir tahun anggaran kepada satker. &ldquoLumayan tahun ini berkurang, bila tahun kemarin di hari akhir 10.000 SPM masuk ke KPPN, saat ini hanya berkisar 5.000 sampai 6.000 SPM,&rdquo ujar Hasudungan.

Dalam pelaksanaan akhir tahun anggaran kali ini, SPM yang masuk dibatasi sebanyak 72 lembar SPM per satker dalam sehari. Hal itu mendorong setiap satker untuk segera mengajukan SPM jauh-jauh hari sebelum batas akhir pengajuan SPM ditutup.

Sampai dengan pukul 22.00 WIB, front office KPPN-KPPN di Jakarta masih dipenuhi satker untuk mengajukan SPM LS. Beberapa satker masih tampak membawa setumpuk berkas pengajuan SPM. Melihat kondisi tersebut, Dirjen Perbendaharaan memberikan motivasi kepada jajarannya untuk bekerja semangat dengan penuh kehati-hatian. &ldquoHati-hati kerja ya&hellip&rdquo sapa Agus kepada para pegawai KPPN.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Sosialisasi Interpretasi SAP Nomor 02, Interpretasi SAP Nomor 03, Buletin Teknis SAP Nomor 11 Dan Buletin Teknis SAP Nomor 12
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Komite Standar Akuntansi pemerintahan (KSAP) menggelar sosialisasi Interpretasi SAP Nomor 02 dan 03 serta  Buletin Teknis SAP No 11 dan 12, Kamis (13/12), di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, hadir Biro Keuangan dan Biro Umum Kementerian Negara/Lembaga, para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, para Ketua Jurusan Akuntansi, para Anggota Komite Konsultatif dan Anggota Komite Kerja KSAP,  serta para Undangan lainnya.

Sejak dibentuk, KSAP telah bekerja secara efektif dan memberikan output yang signifikan. Selain PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), KSAP juga menyusun peraturan lainnya dalam bentuk publikasian. Sampai dengan akhir tahun 2012, KSAP juga telah menyelesaikan tiga Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan dua belas Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Bultek SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual.

KSAP baru saja menerbitkan dua buah IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan IPSAP Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sedangkan 2 (dua) Bultek SAP terakhir yang baru diterbitkan KSAP adalah Bultek Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud dan Bultek Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing.

Menurut Ketua Komite Kerja KSAP Binsar H. Simanjuntak, praktik pengelolaan keuangan Negara/daerah telah mengalami perkembangan transaksi keuangan yang sangat beragam. Sebagai contoh keberagaman dimaksud antara lain adalah penerimaan pendapatan dan penggunaan langsung oleh satuan kerja tanpa melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah provinsi kepada sekolah negeri dan adanya hibah langsung dari luar negeri kepada unit kerja pemerintah pusat. Dengan mempertimbangkan perkembangan-perkembangan transaksi keuangan pemerintah tersebut, KSAP memandang perlu untuk melengkapi dan menyempurnakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan menerbitkan IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan IPSAP Nomor 03 tentang  Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Binsar menambahkan bahwa salah satu masalah keuangan negara dan daerah yang juga memerlukan pengaturan lebih lanjut adalah Aset Tidak Berwujud (ATB). &ldquoDalam praktiknya seringkali terjadi permasalahan pencatatan ATB antara lain dalam hal pengidentifikasian dan pencatatan hasil kajian, karena tidak setiap hasil kajian dapat dicatat sebagai ATB,&rdquo ujarnya.

Untuk menjawab hal tersebut, KSAP telah menyusun Buletin Teknis Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya untuk meluruskan praktik-praktik yang terjadi terkait ATB. Diharapkan dengan terbitnya pedoman berupa Buletin Teknis ini, maka identifikasi dan klasifikasi ATB dapat lebih tepat sehingga penyajian nilai ATB di neraca menjadi lebih andal.

Selain itu, menipisnya sekat antar negara dikarenakan adanya globalisasi perekonomian dunia menyebabkan pemerintah tidak dapat menghindari penggunaan lebih dari satu mata uang dalam transaksi keuangannya. Pemerintah dihadapkan pada situasi yang mengakibatkan terjadinya transaksi dalam mata uang asing, sehingga perlu disusun pengaturan tentang. perlakuan akuntansi atas transaksi dalam mata uang asing.  Oleh karena itu, KSAP telah menyusun Buletin Teknis Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi dalam Mata Uang Asing.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Workshop Penerapan Quality Assurance (QA) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Jakarta, perbendaharaan.go.id - melaksanakan peran pentingnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop untuk memberikan informasi komprehensif mengenai pelaksanaan penerapan Quality Assurance (QA) dan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) (05/12). Workshop ini juga sebagai salah satu kegiatan untuk menunjang  pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan searah dengan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan-RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Berkerjasama dengan Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan akan melakukan PMPRB secara online. &ldquoSampai dengan 14 November 2012, nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi (QA-RB) Ditjen Perbendaharaan sebesar 90,62, dengan target pencapaian sebesar 92&rdquo kata Sekretaris Ditjen Perbendaharaan saat membuka acara tersebut. Hingga kini perkembangan nilai QA-Reformasi Birokrasi Ditjen Perbendaharaan telah melampaui target yang ingin dicapai, yaitu sebesar 94,07.

Pelaksanaan PMPRB di Ditjen Perbendaharaan masih dalam proses pemenuhan dan verifikasi internal terkait data pendukungnya. Sebelum pelaksanaan upload data ke website PMPRB Kementerian PAN dan RB, data pendukung tersebut akan dibahas bersama dengan tim asesor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan QA-RB dan PMPRB pada prinsipnya sejalan dengan penerapan sistem pengendalian intern. Ditjen Perbendaharaan telah memulai pengendalian intern secara termonitor sejak bulan Juni 2012 pada unit vertikal dan bulan Oktober 2012 pada kantor pusat Ditjen Perbendaharaan.

Penyatuan komitmen untuk mendapatkan nilai terbaik pada QA-RB dan pelaksanaan sistem pengendalian intern yang baik diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan