Liputan workshop Cascading Balanced Scorecard Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five
Jakarta, perbendaharaan.go.id. &ldquoSeiring dengan Program Reformasi Birokrasi, salah satu kebijakan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja adalah penggunaan sistem manajemen kinerja berbasis balanced scorecard atau BSc.BSc sebagai alat manajemen kinerja, pada praktiknya akan menerjemahkan visi dan misi organisasi pada suatu yang terukur secara objektif dan realistis untuk dicapai. Sehingga, penerapan BSc pada dasarnya akan mempermudah suatu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Dengan diterapkannya manajemen kinerja berbasis BSc, Ditjen Perbendaharaan diharapkan semakin fokus dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkannya.&rdquo Demikian disampaikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Ludiro ketika memberikan pengarahannya mewakili Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dalam acara pembukaan Workshop Cascading Balanced Scorecard Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di Jakarta (23/5/2011).

Pada kesempatan terpisah Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Didyk Choiroel menegaskan adanya urgensi untuk segera mengimplementasikan BSc sampai dengan level Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five. &ldquoTarget awalnya memang baru sebatas mengetahui dan menyusun metodologinya, serta menetapkannya dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five. Target berikutnya baru mengenai tata kelolanya dan keterkaitannya dengan Kemenkeu-One, Kemenkeu-Two, dan Kemenkeu-Three. Bagaimana mendudukkan ada di mana fungsi kita dan menggambarkan betapa strategisnya substansi pekerjaan kita dalam peta organisasi eselon I dan II. Penyusunan Kemenkeu-Fourdan Kemenkeu-Five menjadi sebuah keharusan agar tercipta sinergi antara fokus kinerja yang ingin dicapai pimpinan organisasi dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh unit dibawahnya,&rdquoungkapnya.

&ldquoHal yang krusial dalam penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama- red.) adalah mendiagnosis kembali apakah pekerjaan yang kita lakukan penting buat organisasi atau hanya penting untuk kita. Pencapaian visi dan misi Kemenkeu harus tercermin melalui pencapaian IKU. Bila pekerjaan tidak ada hubungannya dengan IKU berarti pekerjaan itu penting bagi kita tetapi tidak penting bagi Kemenkeu,&rdquo terangnya.

Workshop diadakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada pegawai Ditjen Perbendaharaan tentang konsep BSc. Untuk itu, perlu dilakukan internalisasi  konsep BSc pada seluruh pegawai dan pejabat Ditjen Perbendaharaan, khususnya para pejabat eselon IV yang akan dibebankan tanggung jawab untuk menyusun Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five.Penyusunan Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five menjadi keharusan, agar tercipta sinergi antara fokus kinerja yang ingin dicapai pimpinan organisasi dengan kinerja yang dilaksanakan oleh unit dibawahnya.

Workshop diselenggarakan bekerjasama dengan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka), dalam hal penyediaan materi dan narasumber. Adapun pesertanya terdiri dari pertama,peserta dari Kantor Pusat, yaitu manajer kinerja, administrator pengelola IKU, pejabat eselon IV yang ditunjuk kedua,peserta dari kantor wilayah, yakni manajer kinerja (kabag umum), administrator  pengelola  IKU,  petugas operator yang ditunjuk ketiga, peserta dari KPPN, antara lain: kasubbag umum dan pelaksana yang ditunjuk sebagai operator.

Sebelumnya Kasubbag Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Kinerja Arif Kurniadi dalam laporannya menjelaskan bahwa workshop tersebut diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penyusunan Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five pada tahun 2011. &ldquoAcara workshop ini dilaksanakan di tujuh lokasi, yaitu Medan, Balikpapan,Makassar, Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Denpasar. Untuk di Jakarta dilaksanakan dalam dua tahap: tahap pertama pada tanggal 23 sampai dengan 25 mei dan tahap kedua berlangsung pada tanggal 26 sampai dengan 27 Mei,&rdquo imbuhnya.

Oleh : Hendy S. Yudhiyanto dan Bambang Kismanto (Media Center Ditjen Perbendaharaan)

Jakarta, perbendaharaan.go.id - BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinionatas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010. Ketua BPK, Hadi Poernomo menyampaikan hal tersebut saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP tahun 2010 kepada Presiden RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (1/6).

BPK RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah yang telah banyak mengikuti rekomendasi BPK RI sehingga opini pada kementerian negara/lembaga (KL) banyak mengalami peningkatan. &rdquoJumlah Kementerian/Lembaga (KL) yang memperoleh opini WTP dari BPK telah meningkat dengan pesat, dari 35 pada tahun 2008, menjadi 45 pada tahun 2009, dan tahun 2010 sebanyak 53 KL dari 84 KL,&rdquo ujar Hadi.

Laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tersebut terdiri dari LHP atas Laporan Keuangan, LHP Sistem Pengendalian Intern, LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Laporan Pemantauan Tindak Lanjut, dan Laporan Tambahan berupa Laporan Transparansi Fiskal. Objek pemeriksaan BPK adalah LKPP Tahun 2010 yang terdiri dari Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi APBN (LRA) dan Laporan Arus Kas untuk Tahun 2010, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2010 mendapat opini WDP dengan empat permasalahan. Pertama, adanya permasalahan penagihan, pengakuan dan pencatatan penerimaan perpajakan yaitu (1) Pengakuan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar Rp11,28 triliun tidak sesuai dengan undang-undang PPN (2) penagihan PBB Migas sebesar Rp19,30 triliun tidak menggunakan surat tagihan yang diatur dalam UU PBB dan pengakuannya tidak menggunakan data dasar pengenaan pajak yang valid (3) transaksi pembatalan penerimaan (reversal) senilai Rp3,39 triliun tidak dapat ditelusuri ke data pengganti. Kedua, pencatatan Uang Muka Bendahara Umum Negara (BUN) tidak memadai, yaitu (1) saldo Uang Muka dari rekening BUN yang disajikan pada Neraca sebesar Rp1,88 triliun tidak didukung rincian (2) nilai dana talangan dan penggantian Tahun 2009 s.d. 2010 masing-masing sebesar Rp1,14 triliun dan Rp1,43 triliun yang tidak dapat diidentifikasi dan (3) nilai pengajuan penggantian lebih kecil sebesar Rp 2,91 triliun dibandingkan reimbursement-nya. Ketiga, adanya permasalahan dalam pengendalian atas pencatatan Piutang Pajak yaitu (1) penambahan piutang menurut data aplikasi piutang berbeda sebesar Rp2,51 triliun dengan dokumen sumbernya yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dan (2) pengurangan piutang PBB berbeda sebesar Rp1,03 triliun dengan penerimaannya. Keempat, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset tetap yaitu (1) nilai koreksi hasil IP berbeda dengan hasil koreksi pada SIMAK BMN sebesar Rp12,95 triliun (2) Aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp5,34 triliun pada tujuh KL belum dilakukan IP (3) hasil IP pada empat KL senilai Rp56,42 triliun belum dibukukan dan (4) Pemerintah sampai saat ini belum dapat mengukur manfaat untuk setiap Aset Tetap sehingga pemerintah belum dapat melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap.

BPK RI juga menemukan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern, antara lain: (1) pelaksanaan monitoring dan penagihan atas kewajiban PPh Migas tidak optimal (2) inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil migas (3) penerimaan hibah langsung oleh KL masih dikelola diluar mekanisme APBN (4) Aset Tetap yang dilaporkan dalam LKPP belum seluruhnya dilakukan IP, masih berbeda dengan laporan hasil IP, dan belum selaras dengan pencatatan pengguna barang (5) pengendalian atas pelaksanaan IP Aset KKKS dan Aset Eks BPPN belum memadai dan (6) Anggaran Belanja minimal sebesar Rp4,70 triliun digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya (peruntukannya).

Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain adalah: (1) penagihan PBB Migas sebesar Rp19,30 triliun tidak sesuai UU PBB dan penetapannya tidak menggunakan data yang valid (2) penyelesaian PPN DTP sebesar Rp11,28 triliun tidak menggunakan mekanisme sesuai UU PPN (3) PNBP pada 41 KL minimal sebesar Rp368,97 miliar belum dan/atau terlambat disetor ke Kas Negara dan sebesar Rp213,75 miliar digunakan langsung di luar mekanisme APBN (4) pengalokasian dana penyesuaian tidak berdasarkan kriteria dan aturan yang jelas dan (5) realisasi Belanja Barang di 44 KL sebesar Rp110,48 miliar dan USD63.45 ribu tidak dilaksanakan kegiatannya, dibayar ganda, tidak sesuai dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban.

Pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan mengungkapkan 35 temuan yang belum selesai ditindaklanjuti, terdapat 8 temuan yang sudah ditindaklanjuti sesuai saran BPK RI, dan 27 temuan sedang dalam proses tindaklanjut. Permasalahan yang sudah ditindaklanjuti diantaranya adalah (1) penyelarasan pencatatan pembiayaan dari penarikan utang luar negeri dengan dokumen sumber (2) pengakuan kewajiban pemerintah atas program Tunjangan Hari Tua (THT) (3) penetapan kebijakan akuntansi selisih kurs dan pencatatan Aset KKKS.

Sementara itu permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain: (1) Penyempurnaan aplikasi penerimaan perpajakan (2) Penyempurnaan mekanisme pelaporan hibah langsung kepada KL (3) Penertiban pengelompokkan dalam penganggaran (4) Perbaikan metode dan pencatatan hasil IP dan (5) Perbaikan pencatatan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Opini atas LKKL yang merupakan bagian dari LKPP menunjukkan kemajuan yang signifikan. Jumlah Kementerian Lembaga (KL) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI telah meningkat dengan pesat, dari 35 pada tahun 2008, menjadi 45 pada tahun 2009, dan tahun 2010 sebanyak 53 KL. Opini atas LKPP dan LKKL tersebut diberikan BPK terhadap kewajaran laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPK RI berharap agar hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2010 dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Presiden kepada BPK RI. Selanjutnya, sesuai Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Oleh : Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan (disarikan dari berbagai sumber)

Liputan Pelantikan Eselon III
Jakarta, Perbendaharaan.go.id &ndash Pertama kali sejak menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto melantik pejabat Eselon III di lingkup unit eselon I yang dipimpinnya. Pada acara yang berlangsung di Gedung Prijadi Praptosuharjo II tersebut, Agus melantik sebanyak 52 orang pejabat dengan perincian 14 orang bertugas di Kantor Pusat dan 38 orang lainnya bertugas pada kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan, Senin (30/5).

Pada acara tersebut, Plh. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan mengatakan bahwa mutasi tersebut merupakan mutasi promosi rutin, yang selanjutnya akan diikuti oleh pelantikan berikutnya. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

&ldquoPada saat ini masih terdapat 66 jabatan Eselon III yang kosong, 54 posisi diantaranya dalam waktu dekat akan segera diisi oleh 54 pejabat Eselon IV yang telah lulus assessment pejabat Eselon III,&rdquo jelas Tri Buwono, Plh.Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan saat menyampaikan laporan sebelum sesi pengarahan oleh Dirjen Perbendaharaan.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Suprijanto mengapresiasi perubahan positif yang telah dimotori oleh para pejabat dalam unit Eselon I yang dipimpinnya. &ldquoKPPN atau Kanwil sudah menerapkan kantor modern dengan Front Office dan Middle Office serta Back Office. &ldquoYang lebih penting dari semua itu adalah mindset kita sudah mengalami perubahan yang luar biasa&rdquo tutur Agus merujuk pada perubahan yang ditemui saat kunjungan ke beberapa unit kerja vertikal DJPBN.

Lebih lanjut menurutnya, pejabat Eselon III memegang peranan penting dan mempunyai posisi strategis dalam penetapan kebijakan. Baik buruknya penyelesaian semua persoalan yang datang kepada Menteri Keuangan tergantung pada proses eksekusi oleh pejabat level Eselon III. &ldquoKalo bisa disebut Republik ini yang ngatur adalah eselon III,&rdquo ujar Agus Suprijanto.

Isu penting seperti pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) menjadi hal lain yang menjadi perhatian Dirjen Perbendaharaan. Penyatuan aplikasi instansi yang saat ini masih bermacam-macam menjadi target dalam waktu dekat. Selain itu, sistem reward and punishment yang diberlakukan terhadap realisasi pagu Kementerian/Lembaga, menurut Agus, harus dilaksanakan dengan baik sebagai katalis positif terhadap pengelolaan keuangan negara yang ideal.

Oleh : Tino Adi Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Motivational Achievement KPPN Percontohan Tahap II
Bogor, perbendaharaan.go.id &ndash Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan Bandung I, Bandung II, dan Serang  bersatu menjaga kobaran api reformasi.  Hal itu terjadi saat simulasi permainan dalam rangkaian acara Motivational Achievement KPPN Percontohan, Sabtu (14/5), di Bogor.

Menanggalkan atribut dan ke-ego-an kantor masing-masing, seluruh peserta melebur menjadi satu. Mereka diberi tugas mempertahankan nyala api lilin yang menjadi simbol reformasi. Meskipun dihadang berbagai rintangan mereka mampu mempertahankan kobaran api lilin hingga batas yang ditentukan. Tak pelak mereka pun rela berbasah-basah dihujani &lsquobom air&rsquo, &lsquohujan buatan&rsquo, dan &lsquopenembak jitu&rsquo demi mempertahankan kobaran reformasi itu.

Motivational Achievement KPPN Percontohan kali ini dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa barat, Seto Utarko, mewakili Sekretaris Ditjen Perbendaharaan. Dalam sambutannya, Seto mengapresiasi kegitan tersebut sebagai ajang penyegaran dan pengembangan diri bagi para pegawai di sela rutinitasnya.

Setelah seharian menyelesaikan rangkaian permainan alam terbuka (low impact outbond) , peserta diberi sesi ceramah motivasi. Sesi tersebut dibawakan oleh motivator sekaligus praktisi NLP,  Andri Andriansyah. Ceramah motivasi mencakup cara pandang dan pola pikir &ldquosehat&rdquo secara psikologis, sikap bersyukur dan memaknai hidup secara positif, menyingkirkan penghalang serta memahami potensi dan keunggulan diri, serta komitmen dalam pengembangan diri.

Kesokan harinya, peserta mendapat ceramah manajerial dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Seto Utarko,  juga Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, S. Bambang  Suroso. Seto Utarko memberikan ceramah mengenai manajemen  kejenuhan dalam bekerja. Seto pun berbagi pengalaman dan memotivasi seluruh jajarannya untuk tetap semangat dalam bekerja.

Sementara itu, S. Bambang  Suroso membahas peran KPPN Percontohan dalam keberlangsungan dan kelanjutan reformasi birokrasi. Bambang juga mengulas keberlangsungan acara ini sebagai pembentukan tim yang Kuat. &ldquoDengan kegiatan ini (simulasi permainan, red.) terbukti kita enggak  mampu bekerja sendiri. Untuk itu perlu teamwork yang Kuat,&rdquo ujarya.

Meskipun peserta tidak hanya dari kalangan pegawai muda, namun seluruh pesrta terlihat antusias dengan kegiatan tersebut. &ldquoKegiatan seperti ini dampaknya luar biasa. Kalau bisa diadakan secara berkala,&rdquo ujar Setiawan peserta dari KPPN Percontohan Serang.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan bimtek Trouble Shooting Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran menuju Profesionalitas Pengelolaan Keuangan Negara
Jakarta, Perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan mengundang dua ratus Bendahara Pengeluaran dari 75 kementerian dan lembaga dalam forum diskusi bertajuk &rdquoTrouble Shooting Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran menuju Profesionalitas Pengelolaan Keuangan Negara&rdquo, Selasa (24/5). Forum yang dibagi ke dalam dua angkatan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada Bendahara Pengeluaran terhadap permasalahan di lapangan.

Dalam sambutannya Direktur Sistem Perbendaharaan Abdul Rachman Ritonga mengatakan &ldquoBendahara Pengeluaran sudah selayaknya menjalankan peran yang tidak kecil dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, untuk menjalankan prinsip-prinsip good governance di lingkungan pemerintahan, dan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia pengelola keuangan negara, yang di antaranya harus mampu melaksanakan pencegahan agar tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan&rdquo.

Beberapa narasumber yang diundang untuk mengisi acara ini antara lain dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengulas tentang hal-hal yang mengakibatkan tuntutan ganti rugi kepada bendahara pengeluaran, pencegahannya, serta  proses penyelesaian kerugian atas keuangan negara. Pada sesi berikutnya narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak memaparkan pokok bahasan mengenai cara tepat dalam penanganan pajak, masalah-masalah terkait Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib Pungut/ Wajib Setor, serta sanksi administratif yang ditanggung secara pribadi oleh bendahara pengeluaran.

Menanggapi peran strategis Bendahara Pengeluaran Abdul Rachman Ritonga berpesan agar setiap bendahara memiliki dua sisi profesionalitas, yaitu pertama, karakter, artinya SDM tersebut harus memiliki integritas yang tinggi, memiliki attitude yang selalu aware terhadap potensi fraud dan berani bersikap untuk menjauhi hal-hal tersebut. Sisi kedua adalah kompetensi, berarti personil yang bertugas harus memiliki kemampuan baik yang berdimensi soft competency maupun hard competency.

Oleh: Tino A. Prabowo (Media Center Ditjen Perbendaharaan)

Liputan Treasury Seminar II Tahun 2011
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Terkait pentingnya koordinasi cash and debt management, Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D. menyarankan penggabungan Ditjen Perbendaharaan dengan Ditjen Pengelolaan Utang.  Hal tersebut diungkapkan Prof. Mudrajad dalam Treasury Seminar II, Kamis (5/5), di Gedung Prijadi Parptosuharjo, Jakarta.

&ldquoKedua Ditjen ini (Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Utang, red) seharusnya dijadikan satu. Indikasinya sudah jelas kok. Yang satu (Ditjen Perbendaharaan, red) manajemen kas, yang satu (Ditjen Pengelolaan Utang, red) membiayai dengan utang, jadi enggak nyambung.&rdquo ujar Mudrajad yang sempat disambut tawa para peserta yang sebagian besar berasal dari kedua unit eselon II tersebut.

Mudrajad kemudian menguatkan pendapatnya dengan memberikan contoh kondisi serupa di Bank Indonesia, &ldquoSudah dijadikan satu kalau di BI (Bank Indonesia, red), karena tidak mudah melakukan pengelolaan moneter rupiah dan valas dengan cadangan devisa. Ini persis sama dengan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Utang,&rdquo ujarnya lagi.

Treasury seminar kali ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan re-entry program dalam rangka memberdayakan para pegawai lulusan tugas belajar Ditjen Perbendaharaan. Pada awal acara, sebelas orang  lulusan program pascasarjana ilmu ekonomi Universitas Indonesia, mempresentasikan makalah yang telah disusun secara kelompok. Makalah tersebut berjudul &rdquoPentingnya Koordinasi Cash Management dan Debt Management (Menuju Pengelolaan Kas Negara Yang Efektif)&rdquo. Topik ini dipilih dengan dasar pentingnya pengelolaan kas dan utang untuk mewujudkan manajemen kas yang efektif dan ideal di Indonesia, melalui koordinasi dua unit eselon I yang berada di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif mengenai topik pembahasan, dihadirkan narasumber yang berkompeten.  Guru Besar FEB Universitas Gajah Mada, Prof. Mudrajad Kuncoro memaparkan &ldquoManajemen Risiko Pengelolaan kas dan Utang Terhadap Fiscal Sustainability&rdquo. Dalam sudut pandangnya sebagai peneliti Madya Biro Riset Ekonomi Bank Indonesia, Ibrahim menyampaikan &ldquoCash and Debt Management dan Dampaknya terhadap Makro Ekonomi&rdquo. Sementara itu, turut menjadi pembicara Direktur Pengelolaan Kas Negara &ndash Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara dan Kepala Subdit Pengelolaan Portfolio SUN Direktorat Surat Utang Negara -Ditjen Pengelolaan Utang, Loto Srinaita Ginting.

Treasury Seminar kali ini dibuka oleh Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan mewakili Dirjen Perbendaharaan, Tata Suntara. Dalam sambutannya Tata mengatakan, &ldquoBerbagai pendapat mengenai pengelolaan kas yang ideal sesuai dengan best practices tidak dapat dilepaskan dari strategi pemerintah itu sendiri untuk dapat menyediakan kas dalam jumlah dan waktu yang tepat dengan  mempertimbangkan time value of money.

Oleh : Novri, Tino, dan Sugeng &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan kunjungan Dirjen Perbendaharaan ke KPPN Jakarta V
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoKPPN Jakarta V sudah pantas menjadi KPPN Percontohan,&rdquo Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto saat mengunjungi KPPN Jakarta V tadi pagi. &ldquoLay out front office sudah cukup bagus, sudah memenuhi syarat untuk menjadi percontohan,&rdquo tambahnya.

Didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan Siregar Kepala Bagian Umum, Ahmad Syaifudin Kepala Bagian Kepegawaian, Ludiro Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Didyk Choeroel Agus Suprijanto mengunjungi pelaksanaan pelayanan pada KPPN Jakarta V, Rabu (4/5).

Kunjungan ke KPPN yang terletak di jalan T. B. Simatupang itu merupakan pemenuhan janji beliau. &ldquoSaya sudah janji untuk datang ke sini,&rdquo kata orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan itu sambil meninjau aktivitas para pegawai KPPN Jakarta V.

Disamping sebagai sarana silaturahmi kepada para pegawai di KPPN Jakarta V, kesempatan tersebut digunakan untuk memberikan beberapa arahan kepada Kepala dan para pejabat eselon IV KPPN Jakarta V. Tidak ingin mengganggu pelaksanaan pelayanan kepada para bendahara satuan kerja yang terlihat sangat ramai memadati ruangan front office, acara diskusi dilaksanakan di ruangan Adil Aziz, Kepala KPPN V.

Mendengar materi diskusi tersebut, dapat dipahami bahwa Agus Suprijanto sangat peduli pada keselamatan dan kenyamanan kerja para pegawainya terutama yang bertugas di front office. Hal ini dapat diperhatikan ketika beliau menanyakan dengan sangat rinci mengenai proses penerimaan SPM dan beban kerja yang harus ditanggung pegawai di front office KPPN Jakarta V. Beliau menekankan bahwa KPPN harus menekankan usaha pengamanan agar tidak terjadi lagi pemalsuan SPM oleh orang yang tidak berwenang seperti yang pernah terjadi di KPPN Jakarta pada tahun 2008. Melihat apa yang dilakukan oleh KPPN Jakarta V dalam membuat sistem pengamanan front office yang cukup ketat untuk KPPN dengan tipe Non Percontohan, beliau memberikan apresiasi positif KPPN Jakarta V. KPPN yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan menggunakan pengamanan layaknya KPPN Percontohan seperti Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) dan penggunaan sidik jari kuasa pengguna anggaran (KPA) pada SPM yang diajukan ke KPPN.

&ldquoIni kami lakukan agar tidak ada SPM palsu yang masuk ke KPPN kami,&rdquo ujar Adil Aziz, Kepala KPPN Jakarta V saat ditanya mengenai hal ini oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Agus Suprijanto juga memperhatikan beban kerja para pegawai KPPN, terutama di front office dan middle office setelah adanya perubahan sistem penganggaran yang mulai diberlakukan tahun 2011. Kepala KPPN Jakarta V melaporkan kepada beliau bahwa dengan diberlakukannya penganggaran berbasis kinerja tahun ini, telah terjadi peningkatan jumlah rata-rata SPM yang diajukan kepada KPPN hingga mencapai tiga sampai empat kali lipat dibanding tahun lalu. Hal ini ditengarai karena adanya perubahan format aplikasi SP2D berdasarkan sistem penganggaran berbasis kinerja menilai output/outcome dari banyaknya SPM yang diajukan Satker.

&ldquoAplikasi jangan dibuat per output lah,&rdquo ujar Agus Suprijanto di hadapan para pejabat yang ada di ruangan Kepala KPPN Jakarta V. &ldquoBeban kerja (KPPN, red) akan menjadi lebih berat, akibatnya pelayanan publik (yang dilakukan melalui KPPN, red) menjadi menurun,&rdquo tambah beliau. &ldquoTolong disiasati, jangan sampai satu output (hanya, red) satu SPM. Saya takut penundaan penyerapan APBN 2011 disumbang oleh (aplikasi yang seperti, red) ini,&rdquo paparnya.

&ldquoHarusnya sistem baru lebih mudah dan simple. Kalau lebih rumit bukan maju namanya, tetapi malah mundur kan?&rdquo tegas beliau lagi.

&ldquoPak DIdyk (Didyk Choeroel, Kebag OTL, Setditjen Perbendaharaan &ndash red), tolong diundang DSP, Setditjen, PA dan perwakilan dari KPPN-KPPN. Kita perlu ngumpul bareng, melakukan evaluasi pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja pada triwulan pertama. Perwkilan KPPN-KPPN diundang biar kita tahu &lsquorasa&rsquo di front office,&rdquo kata beliau setelah mendengarkan beberapa permasalahan yang terjadi di front office KPPN. &ldquoIni perlu segera kita bicarakan, agar permasalahan tidak berlarut-larut, sebab bisa menjadi besar,&rdquo tambahnya. &ldquoBayangkan kalau itu (volume kerja yang 3 atau 4 kali lipat, red) terjadi di akhir tahun. Sebelum malapetaka itu datang, perbaiki aplikasinya,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan lagi.

Direktur Jenderal Perbendaharaan sangat bersyukur dapat datang ke KPPN Jakarta V, salah satu KPPN dengan volume kerja terbesar di seluruh nusantara tersebut.

&ldquoBagus juga saya datang ke sini hari-hari ini begini, jadi tahu masalah seperti ini,&rdquo kata beliau lagi menutup diskusi singkatnya saat mengunjungi KPPN Jakarta V itu.

Sekedar informasi, saat Agus Suprijanto datang ke KPPN Jakarta V, front office penuh sesak dengan para petugas satker yang menunggu giliran dipanggil untuk mengajukan SPM. Menurut salah seorang pegawai di middle office KPPN Jakarta V, rata-rata setiap hari mereka menerbitkan 400-an SP2D.

Oleh : Bambang Kismanto dan Tino Adi Prabowo &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakor Kanwil Se-Kalimantan dan Kunjungan Kerja Dirjen Perbendaharaan di Banjarmasin
Banjarmasin, perbendaharaan.go.id &ndash Dengan lantang, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto mengatakan hal tersebut di depan seluruh Kepala Kanwil se-Kalimantan, Kepala KPPN lingkup Kanwil Prov. Kalimantan Selatan, pelaksana pada KPPN Banjarmasin serta beberapa pejabat dari Kantor Pusat pada acara kunjungan kerjanya di provinsi Kalimantan Selatan, Jum&rsquoat (15/4).

Kunjungan Kerja ke KPPN Banjarmasin
&ldquoBoleh dibilang, telah terjadi revolusi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang dimulai oleh pendahulu-pendahulu saya. Seperti jaman Pak Mulia Nasution, pada awal-awal dijalankannya  reformasi keuangan negara. Kemudian eranya Pak Herry Purnomo,dilanjutkan dengan periode reformasi birokrasi yang hasilnya kita rasakan seperti sekarang ini. Kemudian, sekarang dilanjutkan dengan transformasi kelembagaan,&rdquo jelas Agus secara runtun mengenai fase-fase perubahan di organisasi yang pernah menjadi tempat berkarirnya dahulu.

Dalam penjelasannya, sekali lagi beliau menyatakan apresiasi atas perubahan yang sangat mendasar dan telah berjalan selama ini terutama pada seluruh unit vertikal pelayanan yang menjadi ujung tombak Ditjen Perbendaharaan. Bahkan beliau tidak segan-segan membandingkan apa yang dilihat sekarang dengan apa yang dirasakannya di masa yang lalu. &ldquoDi masa-masa lalu, tahun 80-90an, rasa kebanggaan sebagai pegawai negeri hampir tidak ada samasekali, karena masyarakat melihat kita penuh dengan praktek-praktek yang tidak terpuji, yaitu sebagai  tukang peras, tukang pungli. Apalagi dulu di loket-loket KPN dan Kas Negara secara vulgar sering terjadi. Tapi Alhamdulillah, sekarang sudah jauh berubah. Kalau masih ada yang masih mencoba-coba saya pikir itu perbuatan sia-sia atau bunuh diri.&rdquo

Menindaklanjuti implikasi penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang luas, tidak hanya dalam lingkup Kementerian Keuangan akan tetapi juga termasuk di dalamnya Kementerian/Lembaga, Dirjen Perbendaharaan meminta agar hal ini diberikan perhatian yang lebih besar. Menurutnya, walaupun telah banyak proses bisnis yang telah dibuat untuk mengantisipasi PBK akan tetapi masih diperlukan aplikasi-aplikasi yang efisien dan sekaligus dapat digunakan untuk memantau output maupun outcome yang dihasilkan dari pembelanjaan anggaran kita.

&ldquoIni perlu menjadi perhatian kita semua. Kita perlu menata diri terutama bagi kita yang jauh dari pusat pemerintahan di Jakarta. Tapi yang saya lihat, Alhamdulillah semua berjalan secara normal. Secara umum berjalan dengan baik. Hanya saja monitoring input dan output yang memang perlu kita pikirkan karena itu menjadi tanggungjawab setiap pengguna anggaran atas anggaran yang dialokasikan bagi mereka,&rdquo ujar Agus Suprijanto menambahkan.

Pelayanan di Front Office (FO) ternyata juga tidak luput dari perhatian Dijen Perbendaharaan. Ketika menyampaikan mengenai pentingnya penyerapan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga sehingga perlu dilakukan sistem reward and punishment, beliau meminta kepada para pegawai di FO untuk tidak langsung meminta satker pulang apabila dokumen yang diajukannya kurang. &ldquoKalau mereka datang membawa SPM ada kurang-kurang, jangan langsung ditolak. Kalau bisa diladeni kemudian diproses sambil menunggu kelengkapan data yang kurang itu diterima saja. Lalu kemudian nanti setelah dilengkapi baru diproses,&rdquo jelas beliau.

&ldquoSaya mengerti untuk kehati-hatian. Tapi rasanya terlalu arogan kalau setiap kurang kita tolak, kalau kurang kita tolak,&rdquo lanjut Agus menjelaskan pentingnya berinteraksi dengan satker dan tidak terlalu kaku dalam menjalankan fungsi pelayanan. &ldquoIni menjadi keluhan dari teman-teman di Kementerian/Lembaga dan kadang-kadang menjadi alasan yang mereka cari-cari, kalau penyerapan anggaran mereka lambat SPM-nya ditolak melulu oleh KPPN,&rdquo tambah beliau mengomentari sikap satker yang tidak mau disalahkan apabila tidak dapat mengoptimalkan penyerapan anggarannya.

Perjalanan Palangka Raya ke Banjarmasin yang memakan waktu kurang lebih lima jam telah membuat pertemuan dengan Dirjen Perbendaharaan dan para pegawai KPPN Banjarmasin terpaksa dilakukan pukul 09.00 waktu setempat. Walaupun demikian hal tersebut tidak mengakibatkan para peserta pertemuan absen, bahkan tetap semangat mendengarkan pengarahan beliau.

Rakor Kanwil se-Kalimantan
Tidak setiap kali, Dirjen Perbendaharaan memiliki waktu yang luang untuk mengunjungi kantor-kantor di daerah. Perlu penyesuaian waktu dengan Menteri Keuangan, rutinitas pekerjaan, dan jadwal rapat yang padat. Maka ketika kunjungan kerja dapat dilakukan, beliau selalu berusaha mengoptimalkan waktu untuk melakukan agenda konsolidasi dan koordinasi tingkat Kanwil dengan tema-tema yang sangat urgent dibicarakan.

Dalam kunjungan kerja di Banjarmasin, Agus Suprijanto menginisiasi pertemuan regional se-Kalimantan dengan seluruh pucuk pimpinan Kanwil yang ada. Tidak kurang dari Kepala Kanwil Prov. Kalimantan Tengah, Joko Wihantoro Kepala Kanwil Prov. Kalimantan Timur, Nanung Kepala Kanwil Prov. Kalimantan Barat, Teddy Rukmana hingga tuan rumah, Kepala Kanwil Prov. Kalimantan Selatan, Elin Sumarlina hadir dalam acara yang dilaksanakan pada Sabtu (16/4).

Acara yang juga dihadiri oleh seluruh pejabat eselon III dan IV lingkup Kanwil Prov. Kalimantan Selatan dan pejabat eselon III lingkup Kanwil Prov. Kalimantan Tengah tersebut dimulai dengan penjelasan capaian-capaian yang terjadi di masing-masing Kanwil serta permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kerjanya. Dirjen Perbendaharaan pada acara tersebut juga berkesempatan untuk memberikan pengarahan sebelum tanggapan dan sesi diskusi.

Oleh: Tonny W. Poernomo &ndash Media Center DJPBN