Liputan Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Penumpukan penyerapan anggaran yang dilakukan Kementerian/ Lembaga pada bulan Desember terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Keadaan tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak optimal. Bahkan pelaksanaan proyek-proyek terkesan &lsquokejar tayang&rsquo. Berbagai upaya sistematis telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan harapan hal tersebut tidak akan terulang di tahun anggaran berikutnya.

Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran di KPPN Jakarta II
Suasana riuh bergemuruh di ruang Front Office (FO) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II. Ruang tunggu penuh sesak oleh satuan kerja (satker), menunggu antrian pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), Senin (20/12). Mereka membawa setumpuk berkas SPM yang memang pada hari itu batas pengajuan terakhirnya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo meninjau langsung suasana khas akhir tahun anggaran tersebut. Herry Purnomo ingin memastikan bahwa saat-saat krusial tersebut dapat dilewati dengan lancar, tanpa kendala. Selain itu, kedatangan Dirjen Perbendaharaan tersebut sekaligus memberi spirit bagi segenap jajaran KPPN Jakarta II dalam melaksanakan tugas yang cukup berat itu.

KPPN Jakarta II merupakan KPPN dengan beban kerja yang sangat tinggi. Separuh APBN dicairkan melalui kantor tersebut. Jumlah total pagu mencapai 593 triliun. Sampai dengan batas akhir pengajuan SPM-LS (20/12), realisasi anggaran mencapai 81%.

Memasuki bulan Desember, para satker telah datang sejak dini hari untuk antri. Petugas keamanan setempat menuturkan, sejak pukul 03.00 WIB para satker telah berdatangan untuk antri, meskipun loket antrian FO belum dibuka.

Sebanyak 28.534 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan KPPN Jakarta II sejak tanggal 1 hingga 20 Desember 2010. Kepala KPPN Jakarta II, yang sementara ini dijabat oleh Kabid Pembinaan Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta, Bambang Nugroho menuturkan bahwa pada masa rawan seperti ini, dia mewanti-wanti agar seluruh jajarannya agar tetap berpedoman pada aturan, meski kelak akan dinilai kaku.

Bambang juga menceritakan bahwa dirinya bersama pegawai lain tidur di kantor semenjak pelaksanaan akhir tahun anggaran. Hal itu dilakukan Bambang demi menjaga moril para pegawai untuk tetap semangat dan bertanggung jawab dalam bekerja.

Sementara itu Kepala Seksi Pencairan Dana I, Sudirman mengatakan, &ldquoTeman-teman (para pegawai, red) terus bekerja sampai tidur di Kantor. Mereka tidur jam 11.00, kemudian bangun jam 03.00 untuk melanjutkan pekerjaan,&rdquo ujarnya.

Kepala Seksi Pencaiaran Dana II, Abu Said Maha pun mengaminkan keadaan itu. &ldquoTeman-teman hanya beranjak dari tempat untuk makan dan shalat. Sebetulnya ada beberapa orang yang kelelahan hingga sedikit terganggu kesehatannya, tapi mereka tetap semangat bekerja, mungkin perlu dipertimbangakan suplemen khusus.&rdquo Ungkapnya.

Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran di KPPN Samarinda
Sementara itu, keadaan KPPN Samarinda pada awal sampai medio Desember 2010 disesaki oleh para stakeholder (mitra kerja red.) yang akan mengajukan permintaan dana pada akhir tahun anggaran 2010. Lonjakan pengunjung mulai terasa pada minggu kedua Desember 2010 dan puncaknya pada hari Senin ini (20/12). Berdasarkan pengamatan terdapat lebih dari seratus orang yang datang pada hari Senin (20/12) dan jumlah itu hampir merata sepanjang bulan Desember 2010 ini.

Jarak yang jauh tidak menjadi halangan para stakeholder untuk mengunjungi KPPN pada hari-hari terakhir pengajuan ini. Seperti yang dialami Ferry MP Tambunan. Ferry adalah bendahara Kantor Pelabuhan Sangatta. Untuk sampai di KPPN, dia harus menempuh perjalanan darat sekitar 160 km dari kantornya di Sangatta Kabupaten Kutai Timur. &ldquoSaya sudah menginap satu malam di Samarinda&rdquo katanya.

Pada tanggal 20 Desember 2010 saja jumlah SP2D yang telah diterbitkan sebanyak 624 dengan jumlah nominal sebesar Rp 58.588.876.862,-. Untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri telah diterbitkan SP2D sebanyak 24 dengan jumlah nominal sebesar Rp. 59.100.962.862,-. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 yang merupakan batas akhir penerbitan SP2D LS.

Sementara itu, dari tanggal 1 sampai dengan 20 Desember 2010 telah terbit SP2D sebanyak 5.619 dengan jumlah nominal sebesar Rp. 409.019.918.945,- termasuk didalamnya SP2D untuk gaji bulan Desember 2010 dengan jumlah nominal kotor sebesar Rp. 42.767.029.430,-. Sampai berita ini diturunkan, telah terealisasi dana APBN sebesar Rp. 2.611.436.659.023,- dari total dana sebesar Rp. 2.954.690.642.500,-. Dengan persentase sebesar 88,38 %.

Kepala KPPN Samarinda, Widoyoko Sapto Putro memberikan perhatian lebih terhadap proses akhir tahun ini. Selain mengadakan sosialisasi tentang langkah-langkah akhir tahun, juga telah dibentuk satuan tugas (satgas). Satgas ini bertugas untuk memonitor pelaksanaan akhir tahun dari mulai hal-hal terkecil seperti pengadaan supplies komputer sampai pengaturan petugas front office. Satgas ini dinilai efektif dalam menunjang kelancaran akhir tahun. Semoga Niat KPPN Samarinda untuk mengakhiri tahun anggaran 2010 dengan sukses dapat tercapai dan proses pelayanan berjalan lancar dan memuaskan semua pihak.



Oleh : Novri H.S Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan
Vina Eriyandi &ndash Kontributor Samarinda

Liputan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan BLU
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Guna meningkatkan tata kelola satuan kerja (satker) Badan Layanan Umum (BLU), Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Dit. Pembinaan PK-BLU) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 2010, di Hotel Acacia, Jakarta, pada tanggal 2 s.d. 4 Desember 2010. Hadir selaku peserta 56 Satker BLU yang ditetapkan pada tahun 2006, 2007, dan 2008, serta 14 Kepala Biro Keuangan Kementerian/ Lembaga Negara yang membawahi satuan kerja BLU.

Rapat Koordinasi dengan tema &ldquoSeiring koordinasi yang efektif, kita tingkatkan governance BLU menuju perbaikan akuntabilitas dan peningkatan aksesabilitas layanan publik&rdquo bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan kaidah-kaidah manajemen pada entitas bisnis, sehingga kegiatan operasional satuan kerja badan layanan umum dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Rapat Koordinasi kali ini juga memberikan fleksibilitas pada satker BLU baik dalam pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa dimaksudkan agar BLU dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Direktur Pembinaan PK-BLU, Hari Utama dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 merupakan contoh nyata dari pelaksanaan layanan publik yang berorientasi pada kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan demikian, satker BLU diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan terutama yang berkaitan dengan corporate governance, dengan melakukan pembenahan internal organisasi termasuk didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta memiliki pola pikir sebagai entrepreneurs dengan tidak meninggalkan prinsip bahwa satuan kerja BLU tidak mengutamakan pencarian keuntungan (not for profit).

Selain itu, Hari Utama juga menyampaikan bahwa peran BLU semakin lama semakin meningkat. Hal ini tercermin dari meningkatnya total pendapatan BLU non APBN sebagaimana Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Meningkatnya peran BLU ini setidaknya membawa dua konsekuensi, yaitu pertama, di masa mendatang upaya untuk mewujudkan governance BLU akan semakin kompleks sehingga membutuhkan koordinasi yang makin intensif, dan kedua, perlu adanya sebuah ukuran penilaian kinerja satker BLU untuk memastikan bahwa fleksibilitas yang telah diberikan kepada satker BLU berbuah kinerja layanan (let the managers manage). Dari sisi akuntabilitas, satker BLU harus mampu meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola keuangannya sehingga tidak menjadi sumber masalah yang mengakibatkan opini pemeriksa terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LK K/L) menjadi tidak baik.

Materi Rapat Koordinasi tentang tata kelola keuangan BLU, pengukuran kinerja keuangan, dan pola pengelolaan rekening disampaikan oleh narasumber dari Dit. Pembinaan PK-BLU (Bpk. Muhson, Bpk. Sudarso, Bpk. Catur Ariyanto Widodo dan Bpk. Hermawan Sukoasih) dan dari Dit. PPKN oleh Bpk. Wibawa Pram Sihombing. Turut sebagai narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi adalah Direktur RS Kariadi, Semarang dan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang mengupas tentang tantangan dan peluang satuan kerja BLU ke depan.

Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan BLU pada akhirnya menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi menuju tata kelola satuan kerja BLU yang lebih baik dan merekomendasikan pembentukan asosiasi satuan kerja badan layanan umum (collaborative action) antar satker BLU  dan antara satuan kerja BLU dengan Kementerian Keuangan selaku regulator.



Oleh : Kontributor Direktorat PK-BLU

Liputan penerimaan Piala Citra Pelayanan Prima oleh Wapres Budiono
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Satu lagi pengakuan akan keberhasilan reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan didapatkan. Tidak tanggung-tanggung, kali ini dari orang pertama di negeri ini, Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Ditjen Perbendaharaan, diwakili KPPN Gorontalo menerima Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI, Rabu, 15 Desember 2010. Penyerahan piala dilakukan oleh Wakil Presiden Budiono, di istana Wakil Presiden.

Penghargaan ini semakin meneguhkan bahwa reformasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan bukan sekedar wacana. Penghargaan tersebut juga melengkapi pengakuan sebelumnya oleh  KPK terhadap apa yang dilakukan oleh salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan ini. Sebagaimana diberitakan belum lama ini, Ditjen Perbendaharaan dinobatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi pemerintah paling baik dalam hal inisiatif pemberantasan korupsi. Piala Citra diterima langsung oleh Ismed Saputra, Kepala KPPN Gorontalo, dari Budiono di Istana Wakil Presiden kemarin, bersama 218 pimpinan isntansi pemerintah lainnya.

Melalui arahannya, Wakil Presiden Budiono menyampaikan bahwa para birokrat adalah pelayan bagi publik.

&ldquoSelama ini birokrasi diartikan negatif oleh masyarakat. Namun, citra ini lambat laun bisa dihilangkan,&rdquo kata Wakil Presiden Budiono.

Menurut Wakil Presiden, para pimpinan yang menerima penghargaan, baik berupa piagam maupun piala citra, adalah para birokrasi yang mempunyai prestasi menonjol. Beliau berpesan agar prestasi itu dijaga jangan sapai menurun.

&ldquoTetap jaga prestasi itu, dengan piala ini diharapkan bisa terus berprestasi, bukan malah menurun,&rdquo tambah beliau. &ldquoPelayanan publik itu seperti lari maraton, jangka waktunya sangat panjang, perlu menghemat energy, tetap focus, konsisten dan mengerjakan sesuatu dari tahap satu ke tahap lainnya,&rdquo tambah beliau lagi.

Menurut Wapres Budiono, pelayanan yang baik tidak mesti mahal harganya. Untuk waktu-waktu yang akan datang, pelayanan yang sama dengan biaya yang lebih murah, cost efektifnya rendah, akan menjadi acuan penilaian ke depan,&rdquo kata Wapres Budiono menutup sambutannya.

Penghargaan itu sendiri merupakan upaya integral reformasi birokrasi. Melalui penghargaan ini diharapkan jajaran birokrasi pemerintahan termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pemilihan instansi penerima penghargaan dilakukan secara bertahap, transparan dan objektif.

&ldquoPenilaian terhadap instansi yang memperoleh penghargaan ini dilakukan oleh tim,&rdquo kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, E. E. Mangindaan. &ldquoTim itu terdiri dari unsure pemerintah, LSM, akademisi dan perguruan tinggi serta media massa,&rdquo lanjutnya.

Prestasi yang diraih oleh KPPN Gorontalo adalah hasil kerja keras seluruh pegawai. Porsi penilaian terbesar dalam pemberian penghargaan ini ada pada kinerja para pegawai.

&ldquoPrestasi ini, tentu saja yang paling berperan adalah para pegawai, terutama para pelaksana,&rdquo kata Ismed Saputra saat di perjalanan menuju Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan setelah menerima piala dari wakil presiden. &ldquoIni adalah amanah, kami harus bisa mempertahankannya,&rdquo tambahnya dengan raut wajah ceria.

Oleh : Bambang Kismanto dan Hendy S Yudhiyanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Soft Launching PP 71 Tahun 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. &ldquoPara stakeholders tidak perlu cemas karena selain mengatur SAP Berbasis Akrual, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang saat ini masih digunakan oleh seluruh entitas.&rdquo Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Poernomo selaku Ketua Komite Konsultatif Komite Standar Akuntansi Pemeritahan (KSAP) dalam membuka Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Hotel Redtop, Selasa (14/12).

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh KSAP tersebut merupakan sosialisasi awal (soft Launching) PP 71 tahun 2010 tentang SAP  dihadiri oleh para undangan yang terdiri dari pejabat dan staf biro keuangan dan perencanaan  Kementerian atau  Lembaga, BPK, akademisi dan LSM.  

Herry Purnomo juga mengatakan bahwa Implementasi basis akrual ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah, dan harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan diberlakukannya SAP Berbasis Akrual, peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi sudah pasti akan berubah, demikian juga dengan kapasitas dan kemampuan SDM harus ditingkatkan, karena SAP Berbasis Akrual memang memberikan informasi keuangan yang lebih baik tetapi implementasinya lebih rumit dibandingkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

PP 71 tahun 2010 tentang SAP tersebut memiliki perjalanan panjang dalam persiapan dan penyusunannya. Desember 2006 untuk pertama kalinya diadakan limited hearing tentang penyusunan SAP Berbasis Akrual, yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para pakar, akademisi, dan praktisi mengenai hal-hal substantif yang akan diatur dalam SAP Berbasis Akrual.

Kemudian sejak tahun 2007, KSAP mulai menyusun Draf SAP Berbasis Akrual. KSAP mendapatkan sinyal yang pasti dalam penyusunan SAP Berbasis Akrual setelah Pemerintah melakukan konsultasi mengenai penerapan basis akrual secara penuh kepada Pimpinan DPR-RI pada tanggal 25 September 2008. Rapat konsultasi tersebut menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual tetap dilaksanakan sesuai dengan amanat UU bidang keuangan, namun pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap. Sejak itu pembahasan dan finalisasi SAP Berbasis Akrual terus dilakukan sesuai dengan due process penyusunan SAP, dan pada akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2010, Pemerintah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005.

Dengan ditetapkannya PP 71 Tahun 2010 tentang SAP ini maka PP 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun meski sudah dinyatakan berlaku secara substansial PP 24 Tahun 2005 masih dilaksanakan dalam rangka proses transisi penyusunan laporan keuangan berbasis Kas Menuju Akrual kepada penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Substansi PP  24 Tahun 2005 ini dinyatakan dalam Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang SAP.

Acara sosialisasi dipandu oleh moderator, Binsar H. Simanjuntak. Beliau merupakan Ketua Komite Kerja KSAP. Sekretaris Komite Kerja KSAP, Sonny loho menyampaikan materi Gambaran Umum Akuntansi pemerintahan Berbasis akrual. Sedangkan Pokok-pokok perbedaan antara PP 24 Tahun 2005 dan PP 71 tahun 2010 disampaikan oleh anggota Komite Kerja KSAP, masing-masing Yuniar Yanuar Yasyid, Jan Hoesada, Dwi Martani, serta AB Triharta.

M.Teguh &ndash Tim Website KSAP

Liputan Bimbingan Teknis Penyusunan RBA
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Menurut teori manajemen, rencana merupakan langkah awal yang sangat penting untuk dilakukan oleh organisasi apa pun di mana pun. Rencana yang baik akan menghasilkan output yang baik pula. Namun pada umumnya, pekerjaan ini banyak diabaikan. Alasannya, karena tidak paham tentang pentingnya perencanaan atau menganggap tidak penting.

Tidak ingin fenomena ini terjadi juga pada satuan kerja dalam wilayah bimbingannya, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Kegiatan dilaksanakan  pada tanggal 22-24 November 2010 di Swiss-Belhotel, Jakarta. Kegiatan yang diikuti oleh para Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dan stafnya di satuan kerja BLU itu diharapkan dapat membantu mereka untuk meningkatkan kinerja agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan produktif. Khususnya membantu proses penyusunan RBA. Juga bertujuan untuk menjalin koordinasi yang efektif dengan kementerian negara/lembaga dalam rangka pembinaan teknis satker BLU.

Sebab, salah satu langkah yang harus dilakukan satker setelah menerapkan PK-BLU adalah menyusun perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan. Rencana tersebut berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, dokumen pencapaian kinerja, serta dokumen proyeksi keuangan. RBA disusun mengacu pada Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) lima tahunan. Namun berdasarkan hasil evaluasi, terdapat disparitas pemahaman mengenai RBA yang dapat mempengaruhi perencanaan bisnis sekaligus kinerja dari satker BLU.

Dalam keynote speech-nya, Dirjen Perbendaharaan melalui Sekretaris Ditjen Perbendaharaan K.A. Badaruddin, mengingatkan kembali bahwa tujuan dibentuknya BLU adalah untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan kaidah-kaidah manajemen pada entitas bisnis agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan produktif.

&rdquoBLU dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,&rdquo kata K. A. Badaruddin, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan. &rdquoHarus disadari bahwa pembentukan BLU tidak menitikberatkan pada mencari keuntungan, BLU not for  profit,&rdquo lanjut beliau.

Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan pentingnya peningkatan governance BLU. Salah satunya tercermin pada kepatuhan akan prosedur PK-BLU. Aspek ini dapat menjadi penentu akuntabilitas BLU yang mempengaruhi opini pemeriksa terhadap laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

&rdquoKe depannya, satker BLU harus mampu meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola keuangannya. Sehingga tidak menjadi sumber masalah yang mengakibatkan opini pemeriksa terhadap laporan keuangan K/L disclaimer,&rdquo kata K. A. Badaruddin lagi. &ldquoDalam konteks peningkatan governance BLU inilah, maka penyusunan RBA yang baik turut menjadi penentu akuntabilitas pengelolaan keuangan satker BLU,&rdquo tambah beliau.

Menurut catatan yang terdapat di Direktorat PPK-BLU, Ditjen Perbendaharaan, sampai saat ini terdapat 112 satker BLU. Peranan BLU dalam APBN juga semakin signifikan. Data total pendapatan BLU non RM APBN, terus meningkat dari sekitar Rp6,4 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp8,3 triliun tahun 2009.

Pemateri pada hari pertama adalah Direktur PPK-BLU, Hari Utama Ribowo. Beliau menyampaikan tentang langkah-langkah setelah ditetapkan menjadi satker BLU.

&ldquoKegiatan utama yang harus dilakukan satker BLU adalah menyetorkan seluruh PNBP, menyusun RBA, merevisi DIPA, mempertanggungjawabkan penggunaan PNBP, menyusun SOP pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, menyusun dan mengajukan usulan tarif, menyusun sistem akuntansi, serta menyusun dan mengajukan remunerasi,&rdquo papar Hari Utama Ribowo.

Sementara itu, Catur Ariyanto Widodo, Kasubdit Pembinaan Kinerja BLU, menyampaikan tentang konsep RBA dan pelaksanaan anggaran. Paparan tersebut memberi gambaran bagi satker BLU mengenai peran vital RBA dalam perencanaan bisnis satker BLU, sekaligus memberi landasan mengenai sistematika RBA yang baik.  

Pada hari kedua, tampil sebagai pemateri adalah Dr. Ancella Hermawan, MBA dari Universitas Indonesia. Pakar akuntansi dari UI ini membahas mengenai Akuntansi Biaya yang merupakan konsep dasar penyusunan RBA. Peserta diajak mendalami konsepsi biaya langsung dan biaya tidak langsung, tetap dan variabel, serta teknik-teknik menentukan komponen biaya yang baik. Untuk lebih memahaminya, acara dilanjutkan dengan Simulasi Penyusunan RBA oleh tim dari Direktorat PPK-BLU. Para peserta diajak untuk menyusun RBA dan mempresentasikannya untuk langsung direviu oleh tim.

Pada hari ketiga, Kasubdit Kebijakan dan Standardisasi Teknis, Sudarso, mempresentasikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2010 tentang Tata Cara Revisi RBA dan DIPA BLU. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan revisi anggaran yang dapat dilakukan oleh satker BLU.

Antusiasme peserta terhadap pelaksanaan bimtek terlihat dalam setiap sesi tanya jawab. Banyak pertanyaan yang diajukan peserta mengenai penerapan PK-BLU. Mereka juga tak segan-segan membagi pengalamannya terkait dengan  penerapan PK-BLU di satkernya masing-masing.

Pada hari terakhir ini juga dilakukan post test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta bimtek terhadap materi yang telah disampaikan. Juga diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan satker BLU terhadap layanan yang telah diberikan oleh Direktorat PPK-BLU baik sebelum dan selama proses penetapan menjadi satker BLU maupun setelah menjadi satker BLU.

Pada acara penutupan, Direktur PPK-BLU secara khusus menyampaikan harapan agar satker BLU yang baru ditetapkan dapat mengambil manfaat dari prosedur penyusunan RBA yang baik. &ldquoSaya harap satker BLU dapat tumbuh dan berkembang memberikan layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,&rdquo ungkapnya menutup acara bimtek RBA.


Oleh : Dit PPK-BLU
Editor : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Catatan dari Perbendaharaan Adventure di Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Bandung, perbendaharaan.go.id. - Suara desingan peluru yang dimuntahkan dari senapan-senapan semi otomatis dari kedua pasukan, tidak menciutkan nyali mereka. Sambil terus merangsek ke depan dan menembakkan senapan di tangan, kedua pasukan berusaha merebut benteng musuh masing-masing untuk memenangkan pertempuran. Korban-korban terus berjatuhan di kedua belah pihak. Pantang menyerah hingga benteng dapat direbut atau habis terkena tembakan lawan.

Itulah sepenggal kisah petualangan berharga dari rangkaian acara Pembekalan Pegawai Program Diploma 3 STAN dan Sarjana (S1 dan S2) Baru Ditjen Perbendaharaan yang diselenggarakan di Perkebunan Teh Malabar, Pengalengan, Bandung. Kegiatan ini merupakan re-entry program yang selalu diselenggarakan oleh Ditjen Perbendaharaan dalam mempersiapkan mental serta memotivasi para pegawai baru agar siap melaksanakan tugas pertama mereka. Sebuah tujuan yang diilhami oleh pernyataan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam berbagai kesempatan, bahwa kesamaan visi, semangat dan kebersamaan di antara para pegawai merupakan modal besar untuk membangun organisasi Ditjen Perbendaharaan.

Sekitar lima jam perjalanan yang harus ditempuh dari Jakarta menuju lokasi pembekalan tidak membuat para peserta acara tersebut terlihat lelah dan hilang semangat. Bahkan yang terlihat raut ceria dan penasaran seperti ingin mencicipi rasanya tinggal di perkebunan berhawa sejuk tersebut.

Kegiatan yang lebih ditekankan pada semangat kebersamaan tersebut dipandu oleh para instruktur yang berpengalaman di bidangnya. Beberapa permainan interaktif yang menantang dan memancing pemikiran kreatif diberikan kepada peserta, diantaranya permainan perang terbuka yang mempertemukan dua pasukan dalam paintball game, untuk menumbuhkan kesetiakawanan dan kerjasama tim. Permainan a shape game, di samping menumbuhkan semangat kebersamaan dan toleransi hubungan pimpinan dan bawahan. Flying fox dan arung jeram yang mampu menumbuhkan semangat pantang menyerah dan menghilangkan rasa tidak percaya diri.

Pada akhir acara, panitia menggelar acara ramah tamah yang digelar di lapangan terbuka di perkebunan teh tersebut, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan berkesempatan menyampaikan tujuan dari kegiatan outbound ini. &ldquoNikmatilah kegiatan ini,&rdquo ujar K. A. Badaruddin, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan. &ldquoJalin hubungan yang baik di antara kalian. Berkompetisi boleh-boleh saja. Bahkan itu adalah prinsip, bahwa pasti akan ada tempat untuk saya (pegawai-red). Tidak usah sikut-sikutan,&rdquo lanjut beliau.

Keakraban yang terbangun antara para pimpinan Ditjen Perbendaharaan dengan para pegawai sangat mengagumkan. Setidaknya menurut pandangan Kang Dedy, instruktur dari Ahang Adventure. &ldquoSaya sangat takjub melihat suasana pada malam hari ini,&rdquo kata Kang Dedy. &ldquoSeorang pemimpin mau bersama-sama bawahannya di tempat seperti ini, jauh dari keluarga, di tengah kesibukannya pula,&rdquo lanjutnya. &ldquoTidak ada perbedaan antara pemimpin dan bawahan,&rdquo tambahnya lagi.

Kebersamaan, keberanian serta semangat pantang menyerah adalah beberapa sifat positif yang akan mendukung kesuksesan seseorang. Dan melalui petualangan pendek ini, sifat-sifat itu diharapkan tumbuh.

Oleh:
Reno Samudra, Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan lokakarya Account Management Enhancing Accrual Framework
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Untuk mencapai sebuah keberhasilan, di samping dibutuhkan kerja keras, para pelaku juga dituntut memiliki pemahaman yang cukup. Meski reformasi yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan telah dinilai berhasil oleh KPK, hal ini tidak mengendorkan semangat Ditjen Perbendaharaan untuk terus memperbaiki diri dan semua pihak yang berkaitan dengan output yang dihasilkannya.

Salah satu upaya itu adalah terus meningkatkan pemahaman para pegawai dan stakeholder untuk mendukung system yang sedang dikembangkan. Dan upaya meningkatkan pemahaman tersebut dilakukan melalui loka karya yang bertajuk Account Management Enhancing Accrual Framework. Loka karya diselenggarakan di Hotel Sari Pan Pasifik selama dua hari untuk dua angkatan, Rabu dan Kamis, 8 dan 9 Desember 2010.

Lokakarya dihadiri oleh sekitar 150 orang yang terbagi dalam dua angkatan. Mereka berasal dari beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu DJPBN, DJKN, Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal.

&rdquoBeberapa Kementerian/Lembaga juga dilibatkan, terutama yang memiliki jumlah piutang cukup besar seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Koperasi dan UMKM,&rdquo kata Sonny Loho, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam laporannya kemarin.

Lokakarya tersebut dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan untuk menyempurnakan manajemen keuangan negara dan pelaporan keuangan dalam rangka menuju pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel di Indonesia.

&rdquoMasih banyak hal-hal yang belum optimal dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang, seperti: penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, maupun pengelolaan utang, kas dan pendapatan yang efektif dan efisien yang sesuai dengan international best practices, &rdquo sambung Sonny Loho.

&rdquoLokakarya ini diselenggarakan dengan tujuan agar kita dapat memperoleh pengalaman dari Pemerintah Western Australia dalam melakukan manajemen keuangan dan pelaporan keuangannya,&rdquo tambahnya mengakhiri laporannya.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo, menyampaikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia selalu berkomitmen untuk memperbaiki laporan keuangan. Kerja sama dengan Pemerintah Western Australia tersebut adalah salah satu bukti dari komitmen itu.

&rdquoPemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Negara baik pada sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban&rdquo kata Herry Purnomo dalam sambutannya. &rdquo Keuangan negara harus dikelola secara tertib, transparan, efisien, ekonomis, efektif, dan taat pada peraturan perundang-undangan,&rdquo lanjut beliau.

Dalam beberapa tahun terakhir, APBN telah melaksanakan APBN berbasis kinerja. Proses penyusunan anggaran tidak berdasarkan input based namun output based. &rdquoSaat ini kita sudah berkomitmen untuk melaksanakan penganggaran berbasis kinerja,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan. &rdquoProses penyusunan anggaran tidak berdasarkan input based namun telah berdasarkan output based, &rdquo sambungnya. &rdquoMulai tahun 2011, kita akan melaksanakan pengukuran kinerja untuk melihat pencapaian kinerja dari setiap Kementerian/Lembaga dalam mencapai ouput dan outcomenya,&rdquo sambung beliau lagi. Dalam proses pelaksanaan anggaran, Ditjen Perbendaharaan tidak henti-hentinya untuk melakukan perbaikan dalam proses penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) baik dari sisi prosedur maupun teknologi informasi-nya. Selain itu mereka juga melakukan perbaikan dalam proses manajemen kas dalam rangka mencapai pengelolaan kas yang lebih optimal. Termasuk perbaikan pada sisi proses pengelolaan utang dan pengelolaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing unit eselon I yang terkait di Kementerian Keuangan.

Perbaikan dari sisi perencanaan dan pelaksanaan tentu akan membawa dampak pada proses pertanggungjawaban. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 dan UU No 1 Tahun 2004 akan menerapkan akuntansi berbasis akrual..
&rdquoAgar dapat menyajikan informasi yang handal dan akurat dalam laporan keuangan, pemerintah betekad menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual,&rdquo kata orang nomor satu di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini. &rdquoSebagai landasan pelaksanaan tekad tersebut, pemerintah sudah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual yang belum lama ini,&rdquo lanjut beliau lagi.

Namun, menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan, penerapan akuntansi berbasis akrual belum dapat diterapkan dalam waktu dekat. Sesuai kesepakatan antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan didampingi Komite Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditunda pelaksanaanya.

Saat membuka lokakarya tersebut, Herry Purnomo menyampaikan bahwa masih banyak kendala yang menghambat pelaksanaan system akuntansi berbasil akrual tersebut.
&ldquoMasalah pemahaman dan komitmen di tingkat pimpinan Kementerian Negara/Lembaga untuk penerapan akuntansi berbasis akrual, serta kemampuan SDM di bidang akuntansi yang belum memadai dan tidak merata di seluruh Kementerian Negara/Lembaga menjadikan system ini belum bisa diterapkan,&rdquo kata Herry Purnomo. &ldquoPenting untuk kita lakukan kajian atas tahapan-tahapan yang perlu dibuat secara sistematis dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual,&rdquo sambung beliau. &ldquoDi samping itu kita masih perlu mengembangkan peraturan dan sistem akuntansi,&rdquo tambahnya lagi.
Lebih lanjut, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa lokakarya tersebut merupakan upaya untuk menyempurnaan pemahaman semua pihak yang terkait dengan laporan keuangan pemerintah.
&rdquoMelalui lokakarya ini kita berharap dapat mengambil konsepsi dan pengalaman dari pemerintah Western Australia terkait dengan manajemen kas, manajemen utang dan pembayaran, serta sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan untuk dapat dipelajari lesson learned, meski tetap harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Pemerintahan Negara Republik Indonesia,&rdquo jelas beliau.

&rdquoLokakarya ini merupakan salah satu dari beberapa rangkaian lokakarya yang telah diadakan selama tahun 2010. Ini (lokakarya &ndashred) dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman, menyamakan persepsi, dan sekaligus meningkatkan komitmen para stake holder dan pimpinan Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan Keuangan Negara di masing-masing unit yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,&rdquo ungkap Herry Purnomo di hadapan para peserta. &rdquoKomitmen dan keseriusan dari pimpinan Kementerian/Lembaga dapat diukur dari semakin meningkatnya kualitas LKKL,&rdquo tambah beliau.

Bentuk upaya lain dari pemerintah sebagai langkah peningkatan kualitas LKP adalah bekerja sama dengan Pemerintah Australia yang diwakili oleh Department of Finance and Deregulation (DOFAD) melalui program Government Partnership Fund &ndash Australia Indonesia Partnership (GPF-AIP) sejak tahun 2007 dan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Australia telah memberikan Technical Assisstance kepada Kementerian Keuangan RI untuk mempelajari pengelolaan keuangan yang sesuai dengan international best practices di Australia. Hal ini karena Australia telah diakui sebagai salah satu negara dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan sangat baik.

&rdquoKita menyadari sepenuhnya bahwa usaha yang ditempuh untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara tidaklah mudah, tetapi kita harus yakin dapat melakukannya dengan persiapan dan usaha yang memadai agar pengelolaan keuangan negara di Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah melakukannya dengan baik,&rdquo kata Herry Purnomo. &rdquoMaka adalah penting jika kita mengetahui pengalaman dari negara-negara lain khususnya dalam hal ini Pemerintah Australia,&rdquo tambah beliau mengakhiri kata sambutannya.

Oleh : Bambang Kismanto dan Sugeng Wistriono &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Geliat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2010 mulai tampak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan memanfaatkan detik-detik akhir sisa tahun anggaran untuk melakukan persiapan bersama Kementerian/ Lembaga.

&rdquoKita menyadari bahwa pencapaian opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian, red) atas LKPP 2009 menyiratkan masih adanya transaksi-transaksi dan pengelolaan keuangan yang masih memerlukan kebijakan khusus dan koordinasi lebih lanjut untuk penyajian dan pelaporannya di laporan keuangan,&rdquo demikian disampaikan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Sonny Loho dalam acara workshop Penyusunan Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), Kamis (2/12), di Hotel Borobudur Jakarta.

Salah satu pertimbangan auditor di dalam pemberian opini audit terhadap laporan keuangan pemerintah adalah kesesuaian laporan keuangan tersebut dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Oleh karena itu, didorong oleh usaha untuk meningkatkan kualitas opini LKPP dan LKKL tahun 2010, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) merasa perlu untuk terus melakukan berbagai upaya agar implementasi SAP dalam penyusunan dan penyajian LKPP dan LKKL dapat ditingkatkan.

Menurut Sonny Loho, implementasi SAP tidak cukup hanya diterapkan pada saat penyusunan dan penyajian laporan keuangan saja, tetapi sudah harus diimplementasikan sejak perencanaan dan penganggaran. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di lapangan terkadang masih terjadi ketidakselarasan antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan.  Oleh karena itu, pemahaman yang cukup terhadap SAP sangatlah penting tidak hanya bagi penyusun laporan keuangan tetapi juga oleh semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Memang, pencapaian LKPP WDP bukanlah tujuan akhir pemerintah. Pemerintah berniat untuk mencapai LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selambat-lambatnya tahun 2011 sesuai dengan kontrak kinerja yang ditandatangani oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga  Kabinet Indonesia Bersatu dengan Presiden. Sejalan dengan model pelaporan keuangan pemerintah yang berjenjang mulai dari level Satuan Kerja sampai dengan level Kementerian Negara/ Lembaga dan level Pemerintah Pusat, tidak dapat dipungkiri bahwa peran Kementerian Negara/ Lembaga sangat dibutuhkan untuk misi pencapaian LKPP yang WTP.

&rdquoSudah saatnya kita lebih giat lagi untuk membenahi akuntansi dan pelaporan keuangan, baik dari sisi peningkatan kualitas sistem akuntansi maupun dari sisi peningkatan kualitas SDM kita. Langkah-langkah perbaikan hendaknya haruslah dirumuskan dengan cermat dan dijalankan dengan sepenuh hati agar kualitas LKPP dan LKKL tahun 2010 dapat meningkat,&rdquo Ujar Sonny Loho dihadapan para peserta workshop, yang terdiri dari Kepala Biro Keuangan, Perlengkapan,Umum Kementerian Negara/Lembaga, para Inspektur Kementerian Negara/Lembaga, juga para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Mengingat pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari LKPP dan LKKL, hadir Direktur Barang Milik Negara I, Ditjen Kekayaan Negara Drs. Pardiman, M.Si memberikan materi mengenai tindak lanjut hasil temuan BPK terkait BMN.

Pardiman membagi tips 3T dalam upaya penertiban BMN. 3T tersebut merupakan kepanjangan dari Tertib Administrasi, Tertib Hukum, Tertib Fisik.*

Oleh : Novri H.S.Tanjung dan Tino A.Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan