Liputan Bimbingan Teknis Penyusunan RBA
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Menurut teori manajemen, rencana merupakan langkah awal yang sangat penting untuk dilakukan oleh organisasi apa pun di mana pun. Rencana yang baik akan menghasilkan output yang baik pula. Namun pada umumnya, pekerjaan ini banyak diabaikan. Alasannya, karena tidak paham tentang pentingnya perencanaan atau menganggap tidak penting.

Tidak ingin fenomena ini terjadi juga pada satuan kerja dalam wilayah bimbingannya, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Kegiatan dilaksanakan  pada tanggal 22-24 November 2010 di Swiss-Belhotel, Jakarta. Kegiatan yang diikuti oleh para Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dan stafnya di satuan kerja BLU itu diharapkan dapat membantu mereka untuk meningkatkan kinerja agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan produktif. Khususnya membantu proses penyusunan RBA. Juga bertujuan untuk menjalin koordinasi yang efektif dengan kementerian negara/lembaga dalam rangka pembinaan teknis satker BLU.

Sebab, salah satu langkah yang harus dilakukan satker setelah menerapkan PK-BLU adalah menyusun perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan. Rencana tersebut berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, dokumen pencapaian kinerja, serta dokumen proyeksi keuangan. RBA disusun mengacu pada Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) lima tahunan. Namun berdasarkan hasil evaluasi, terdapat disparitas pemahaman mengenai RBA yang dapat mempengaruhi perencanaan bisnis sekaligus kinerja dari satker BLU.

Dalam keynote speech-nya, Dirjen Perbendaharaan melalui Sekretaris Ditjen Perbendaharaan K.A. Badaruddin, mengingatkan kembali bahwa tujuan dibentuknya BLU adalah untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan kaidah-kaidah manajemen pada entitas bisnis agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan produktif.

&rdquoBLU dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,&rdquo kata K. A. Badaruddin, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan. &rdquoHarus disadari bahwa pembentukan BLU tidak menitikberatkan pada mencari keuntungan, BLU not for  profit,&rdquo lanjut beliau.

Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan pentingnya peningkatan governance BLU. Salah satunya tercermin pada kepatuhan akan prosedur PK-BLU. Aspek ini dapat menjadi penentu akuntabilitas BLU yang mempengaruhi opini pemeriksa terhadap laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

&rdquoKe depannya, satker BLU harus mampu meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola keuangannya. Sehingga tidak menjadi sumber masalah yang mengakibatkan opini pemeriksa terhadap laporan keuangan K/L disclaimer,&rdquo kata K. A. Badaruddin lagi. &ldquoDalam konteks peningkatan governance BLU inilah, maka penyusunan RBA yang baik turut menjadi penentu akuntabilitas pengelolaan keuangan satker BLU,&rdquo tambah beliau.

Menurut catatan yang terdapat di Direktorat PPK-BLU, Ditjen Perbendaharaan, sampai saat ini terdapat 112 satker BLU. Peranan BLU dalam APBN juga semakin signifikan. Data total pendapatan BLU non RM APBN, terus meningkat dari sekitar Rp6,4 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp8,3 triliun tahun 2009.

Pemateri pada hari pertama adalah Direktur PPK-BLU, Hari Utama Ribowo. Beliau menyampaikan tentang langkah-langkah setelah ditetapkan menjadi satker BLU.

&ldquoKegiatan utama yang harus dilakukan satker BLU adalah menyetorkan seluruh PNBP, menyusun RBA, merevisi DIPA, mempertanggungjawabkan penggunaan PNBP, menyusun SOP pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, menyusun dan mengajukan usulan tarif, menyusun sistem akuntansi, serta menyusun dan mengajukan remunerasi,&rdquo papar Hari Utama Ribowo.

Sementara itu, Catur Ariyanto Widodo, Kasubdit Pembinaan Kinerja BLU, menyampaikan tentang konsep RBA dan pelaksanaan anggaran. Paparan tersebut memberi gambaran bagi satker BLU mengenai peran vital RBA dalam perencanaan bisnis satker BLU, sekaligus memberi landasan mengenai sistematika RBA yang baik.  

Pada hari kedua, tampil sebagai pemateri adalah Dr. Ancella Hermawan, MBA dari Universitas Indonesia. Pakar akuntansi dari UI ini membahas mengenai Akuntansi Biaya yang merupakan konsep dasar penyusunan RBA. Peserta diajak mendalami konsepsi biaya langsung dan biaya tidak langsung, tetap dan variabel, serta teknik-teknik menentukan komponen biaya yang baik. Untuk lebih memahaminya, acara dilanjutkan dengan Simulasi Penyusunan RBA oleh tim dari Direktorat PPK-BLU. Para peserta diajak untuk menyusun RBA dan mempresentasikannya untuk langsung direviu oleh tim.

Pada hari ketiga, Kasubdit Kebijakan dan Standardisasi Teknis, Sudarso, mempresentasikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2010 tentang Tata Cara Revisi RBA dan DIPA BLU. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan revisi anggaran yang dapat dilakukan oleh satker BLU.

Antusiasme peserta terhadap pelaksanaan bimtek terlihat dalam setiap sesi tanya jawab. Banyak pertanyaan yang diajukan peserta mengenai penerapan PK-BLU. Mereka juga tak segan-segan membagi pengalamannya terkait dengan  penerapan PK-BLU di satkernya masing-masing.

Pada hari terakhir ini juga dilakukan post test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta bimtek terhadap materi yang telah disampaikan. Juga diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan satker BLU terhadap layanan yang telah diberikan oleh Direktorat PPK-BLU baik sebelum dan selama proses penetapan menjadi satker BLU maupun setelah menjadi satker BLU.

Pada acara penutupan, Direktur PPK-BLU secara khusus menyampaikan harapan agar satker BLU yang baru ditetapkan dapat mengambil manfaat dari prosedur penyusunan RBA yang baik. &ldquoSaya harap satker BLU dapat tumbuh dan berkembang memberikan layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,&rdquo ungkapnya menutup acara bimtek RBA.


Oleh : Dit PPK-BLU
Editor : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Catatan dari Perbendaharaan Adventure di Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Bandung, perbendaharaan.go.id. - Suara desingan peluru yang dimuntahkan dari senapan-senapan semi otomatis dari kedua pasukan, tidak menciutkan nyali mereka. Sambil terus merangsek ke depan dan menembakkan senapan di tangan, kedua pasukan berusaha merebut benteng musuh masing-masing untuk memenangkan pertempuran. Korban-korban terus berjatuhan di kedua belah pihak. Pantang menyerah hingga benteng dapat direbut atau habis terkena tembakan lawan.

Itulah sepenggal kisah petualangan berharga dari rangkaian acara Pembekalan Pegawai Program Diploma 3 STAN dan Sarjana (S1 dan S2) Baru Ditjen Perbendaharaan yang diselenggarakan di Perkebunan Teh Malabar, Pengalengan, Bandung. Kegiatan ini merupakan re-entry program yang selalu diselenggarakan oleh Ditjen Perbendaharaan dalam mempersiapkan mental serta memotivasi para pegawai baru agar siap melaksanakan tugas pertama mereka. Sebuah tujuan yang diilhami oleh pernyataan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam berbagai kesempatan, bahwa kesamaan visi, semangat dan kebersamaan di antara para pegawai merupakan modal besar untuk membangun organisasi Ditjen Perbendaharaan.

Sekitar lima jam perjalanan yang harus ditempuh dari Jakarta menuju lokasi pembekalan tidak membuat para peserta acara tersebut terlihat lelah dan hilang semangat. Bahkan yang terlihat raut ceria dan penasaran seperti ingin mencicipi rasanya tinggal di perkebunan berhawa sejuk tersebut.

Kegiatan yang lebih ditekankan pada semangat kebersamaan tersebut dipandu oleh para instruktur yang berpengalaman di bidangnya. Beberapa permainan interaktif yang menantang dan memancing pemikiran kreatif diberikan kepada peserta, diantaranya permainan perang terbuka yang mempertemukan dua pasukan dalam paintball game, untuk menumbuhkan kesetiakawanan dan kerjasama tim. Permainan a shape game, di samping menumbuhkan semangat kebersamaan dan toleransi hubungan pimpinan dan bawahan. Flying fox dan arung jeram yang mampu menumbuhkan semangat pantang menyerah dan menghilangkan rasa tidak percaya diri.

Pada akhir acara, panitia menggelar acara ramah tamah yang digelar di lapangan terbuka di perkebunan teh tersebut, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan berkesempatan menyampaikan tujuan dari kegiatan outbound ini. &ldquoNikmatilah kegiatan ini,&rdquo ujar K. A. Badaruddin, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan. &ldquoJalin hubungan yang baik di antara kalian. Berkompetisi boleh-boleh saja. Bahkan itu adalah prinsip, bahwa pasti akan ada tempat untuk saya (pegawai-red). Tidak usah sikut-sikutan,&rdquo lanjut beliau.

Keakraban yang terbangun antara para pimpinan Ditjen Perbendaharaan dengan para pegawai sangat mengagumkan. Setidaknya menurut pandangan Kang Dedy, instruktur dari Ahang Adventure. &ldquoSaya sangat takjub melihat suasana pada malam hari ini,&rdquo kata Kang Dedy. &ldquoSeorang pemimpin mau bersama-sama bawahannya di tempat seperti ini, jauh dari keluarga, di tengah kesibukannya pula,&rdquo lanjutnya. &ldquoTidak ada perbedaan antara pemimpin dan bawahan,&rdquo tambahnya lagi.

Kebersamaan, keberanian serta semangat pantang menyerah adalah beberapa sifat positif yang akan mendukung kesuksesan seseorang. Dan melalui petualangan pendek ini, sifat-sifat itu diharapkan tumbuh.

Oleh:
Reno Samudra, Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan lokakarya Account Management Enhancing Accrual Framework
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Untuk mencapai sebuah keberhasilan, di samping dibutuhkan kerja keras, para pelaku juga dituntut memiliki pemahaman yang cukup. Meski reformasi yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan telah dinilai berhasil oleh KPK, hal ini tidak mengendorkan semangat Ditjen Perbendaharaan untuk terus memperbaiki diri dan semua pihak yang berkaitan dengan output yang dihasilkannya.

Salah satu upaya itu adalah terus meningkatkan pemahaman para pegawai dan stakeholder untuk mendukung system yang sedang dikembangkan. Dan upaya meningkatkan pemahaman tersebut dilakukan melalui loka karya yang bertajuk Account Management Enhancing Accrual Framework. Loka karya diselenggarakan di Hotel Sari Pan Pasifik selama dua hari untuk dua angkatan, Rabu dan Kamis, 8 dan 9 Desember 2010.

Lokakarya dihadiri oleh sekitar 150 orang yang terbagi dalam dua angkatan. Mereka berasal dari beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu DJPBN, DJKN, Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal.

&rdquoBeberapa Kementerian/Lembaga juga dilibatkan, terutama yang memiliki jumlah piutang cukup besar seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Koperasi dan UMKM,&rdquo kata Sonny Loho, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam laporannya kemarin.

Lokakarya tersebut dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan untuk menyempurnakan manajemen keuangan negara dan pelaporan keuangan dalam rangka menuju pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel di Indonesia.

&rdquoMasih banyak hal-hal yang belum optimal dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang, seperti: penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, maupun pengelolaan utang, kas dan pendapatan yang efektif dan efisien yang sesuai dengan international best practices, &rdquo sambung Sonny Loho.

&rdquoLokakarya ini diselenggarakan dengan tujuan agar kita dapat memperoleh pengalaman dari Pemerintah Western Australia dalam melakukan manajemen keuangan dan pelaporan keuangannya,&rdquo tambahnya mengakhiri laporannya.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo, menyampaikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia selalu berkomitmen untuk memperbaiki laporan keuangan. Kerja sama dengan Pemerintah Western Australia tersebut adalah salah satu bukti dari komitmen itu.

&rdquoPemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Negara baik pada sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban&rdquo kata Herry Purnomo dalam sambutannya. &rdquo Keuangan negara harus dikelola secara tertib, transparan, efisien, ekonomis, efektif, dan taat pada peraturan perundang-undangan,&rdquo lanjut beliau.

Dalam beberapa tahun terakhir, APBN telah melaksanakan APBN berbasis kinerja. Proses penyusunan anggaran tidak berdasarkan input based namun output based. &rdquoSaat ini kita sudah berkomitmen untuk melaksanakan penganggaran berbasis kinerja,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan. &rdquoProses penyusunan anggaran tidak berdasarkan input based namun telah berdasarkan output based, &rdquo sambungnya. &rdquoMulai tahun 2011, kita akan melaksanakan pengukuran kinerja untuk melihat pencapaian kinerja dari setiap Kementerian/Lembaga dalam mencapai ouput dan outcomenya,&rdquo sambung beliau lagi. Dalam proses pelaksanaan anggaran, Ditjen Perbendaharaan tidak henti-hentinya untuk melakukan perbaikan dalam proses penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) baik dari sisi prosedur maupun teknologi informasi-nya. Selain itu mereka juga melakukan perbaikan dalam proses manajemen kas dalam rangka mencapai pengelolaan kas yang lebih optimal. Termasuk perbaikan pada sisi proses pengelolaan utang dan pengelolaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing unit eselon I yang terkait di Kementerian Keuangan.

Perbaikan dari sisi perencanaan dan pelaksanaan tentu akan membawa dampak pada proses pertanggungjawaban. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 dan UU No 1 Tahun 2004 akan menerapkan akuntansi berbasis akrual..
&rdquoAgar dapat menyajikan informasi yang handal dan akurat dalam laporan keuangan, pemerintah betekad menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual,&rdquo kata orang nomor satu di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini. &rdquoSebagai landasan pelaksanaan tekad tersebut, pemerintah sudah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual yang belum lama ini,&rdquo lanjut beliau lagi.

Namun, menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan, penerapan akuntansi berbasis akrual belum dapat diterapkan dalam waktu dekat. Sesuai kesepakatan antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan didampingi Komite Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditunda pelaksanaanya.

Saat membuka lokakarya tersebut, Herry Purnomo menyampaikan bahwa masih banyak kendala yang menghambat pelaksanaan system akuntansi berbasil akrual tersebut.
&ldquoMasalah pemahaman dan komitmen di tingkat pimpinan Kementerian Negara/Lembaga untuk penerapan akuntansi berbasis akrual, serta kemampuan SDM di bidang akuntansi yang belum memadai dan tidak merata di seluruh Kementerian Negara/Lembaga menjadikan system ini belum bisa diterapkan,&rdquo kata Herry Purnomo. &ldquoPenting untuk kita lakukan kajian atas tahapan-tahapan yang perlu dibuat secara sistematis dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual,&rdquo sambung beliau. &ldquoDi samping itu kita masih perlu mengembangkan peraturan dan sistem akuntansi,&rdquo tambahnya lagi.
Lebih lanjut, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa lokakarya tersebut merupakan upaya untuk menyempurnaan pemahaman semua pihak yang terkait dengan laporan keuangan pemerintah.
&rdquoMelalui lokakarya ini kita berharap dapat mengambil konsepsi dan pengalaman dari pemerintah Western Australia terkait dengan manajemen kas, manajemen utang dan pembayaran, serta sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan untuk dapat dipelajari lesson learned, meski tetap harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Pemerintahan Negara Republik Indonesia,&rdquo jelas beliau.

&rdquoLokakarya ini merupakan salah satu dari beberapa rangkaian lokakarya yang telah diadakan selama tahun 2010. Ini (lokakarya &ndashred) dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman, menyamakan persepsi, dan sekaligus meningkatkan komitmen para stake holder dan pimpinan Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan Keuangan Negara di masing-masing unit yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,&rdquo ungkap Herry Purnomo di hadapan para peserta. &rdquoKomitmen dan keseriusan dari pimpinan Kementerian/Lembaga dapat diukur dari semakin meningkatnya kualitas LKKL,&rdquo tambah beliau.

Bentuk upaya lain dari pemerintah sebagai langkah peningkatan kualitas LKP adalah bekerja sama dengan Pemerintah Australia yang diwakili oleh Department of Finance and Deregulation (DOFAD) melalui program Government Partnership Fund &ndash Australia Indonesia Partnership (GPF-AIP) sejak tahun 2007 dan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Australia telah memberikan Technical Assisstance kepada Kementerian Keuangan RI untuk mempelajari pengelolaan keuangan yang sesuai dengan international best practices di Australia. Hal ini karena Australia telah diakui sebagai salah satu negara dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan sangat baik.

&rdquoKita menyadari sepenuhnya bahwa usaha yang ditempuh untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara tidaklah mudah, tetapi kita harus yakin dapat melakukannya dengan persiapan dan usaha yang memadai agar pengelolaan keuangan negara di Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah melakukannya dengan baik,&rdquo kata Herry Purnomo. &rdquoMaka adalah penting jika kita mengetahui pengalaman dari negara-negara lain khususnya dalam hal ini Pemerintah Australia,&rdquo tambah beliau mengakhiri kata sambutannya.

Oleh : Bambang Kismanto dan Sugeng Wistriono &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Geliat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2010 mulai tampak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan memanfaatkan detik-detik akhir sisa tahun anggaran untuk melakukan persiapan bersama Kementerian/ Lembaga.

&rdquoKita menyadari bahwa pencapaian opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian, red) atas LKPP 2009 menyiratkan masih adanya transaksi-transaksi dan pengelolaan keuangan yang masih memerlukan kebijakan khusus dan koordinasi lebih lanjut untuk penyajian dan pelaporannya di laporan keuangan,&rdquo demikian disampaikan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Sonny Loho dalam acara workshop Penyusunan Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), Kamis (2/12), di Hotel Borobudur Jakarta.

Salah satu pertimbangan auditor di dalam pemberian opini audit terhadap laporan keuangan pemerintah adalah kesesuaian laporan keuangan tersebut dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Oleh karena itu, didorong oleh usaha untuk meningkatkan kualitas opini LKPP dan LKKL tahun 2010, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) merasa perlu untuk terus melakukan berbagai upaya agar implementasi SAP dalam penyusunan dan penyajian LKPP dan LKKL dapat ditingkatkan.

Menurut Sonny Loho, implementasi SAP tidak cukup hanya diterapkan pada saat penyusunan dan penyajian laporan keuangan saja, tetapi sudah harus diimplementasikan sejak perencanaan dan penganggaran. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di lapangan terkadang masih terjadi ketidakselarasan antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan.  Oleh karena itu, pemahaman yang cukup terhadap SAP sangatlah penting tidak hanya bagi penyusun laporan keuangan tetapi juga oleh semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Memang, pencapaian LKPP WDP bukanlah tujuan akhir pemerintah. Pemerintah berniat untuk mencapai LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selambat-lambatnya tahun 2011 sesuai dengan kontrak kinerja yang ditandatangani oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga  Kabinet Indonesia Bersatu dengan Presiden. Sejalan dengan model pelaporan keuangan pemerintah yang berjenjang mulai dari level Satuan Kerja sampai dengan level Kementerian Negara/ Lembaga dan level Pemerintah Pusat, tidak dapat dipungkiri bahwa peran Kementerian Negara/ Lembaga sangat dibutuhkan untuk misi pencapaian LKPP yang WTP.

&rdquoSudah saatnya kita lebih giat lagi untuk membenahi akuntansi dan pelaporan keuangan, baik dari sisi peningkatan kualitas sistem akuntansi maupun dari sisi peningkatan kualitas SDM kita. Langkah-langkah perbaikan hendaknya haruslah dirumuskan dengan cermat dan dijalankan dengan sepenuh hati agar kualitas LKPP dan LKKL tahun 2010 dapat meningkat,&rdquo Ujar Sonny Loho dihadapan para peserta workshop, yang terdiri dari Kepala Biro Keuangan, Perlengkapan,Umum Kementerian Negara/Lembaga, para Inspektur Kementerian Negara/Lembaga, juga para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Mengingat pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari LKPP dan LKKL, hadir Direktur Barang Milik Negara I, Ditjen Kekayaan Negara Drs. Pardiman, M.Si memberikan materi mengenai tindak lanjut hasil temuan BPK terkait BMN.

Pardiman membagi tips 3T dalam upaya penertiban BMN. 3T tersebut merupakan kepanjangan dari Tertib Administrasi, Tertib Hukum, Tertib Fisik.*

Oleh : Novri H.S.Tanjung dan Tino A.Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menjelang akhir tahun anggaran 2010, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaaan memperkirakan akan terjadi lonjakan transaksi perbankan. Lonjakan transaksi terjadi untuk pengeluaran maupun penerimaan negara.

Perkiraan tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara saat memberikan keynote speech dalam acara Sosialisasi Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010, Rabu (1/12), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Acara dihadiri oleh Direktur Akuntansi dan Sistem Pembayaran BI, para Direksi Bank Umum selaku Bank Persepsi, Bank Operasional I, II dan III, Direksi PT Pos Indonesia, serta para Anggota Tim Modul Penerimaan Negara (MPN) Pusat.

Sampai dengan 23 November 2010, penerimaan dan hibah telah mencapai Rp813,81 triliun  atau 82% dari APBN-P. Sedangkan belanja negara telah mencapai 777,13 triliun atau 69,01% dari APBNP.

Berdasarkan capaian di atas, transaksi penerimaan dan hibah pada bulan Desember 2010 diperkirakan mencapai Rp178,58 triliun. Sementara itu, diperkirakan masih terdapat Rp349 triliun belanja negara yang akan disalurkan pada sisa tahun anggaran ini.

Jelaslah bahwa peran perbankan dan Pos dalam menatausahakan penerimaan negara maupun penyaluran dana APBN semakin hari semakin meningkat. Penerimaan Negara diterima dan ditatausahakan melalui 84 bank  persepsi/devisa persepsi dan Pos Persepsi yang bermitra dengan 176 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) diseluruh Indonesia. Sedangkan belanja Negara  disalurkan melalui 8 bank operasional I, 28 Bank Operasional II dan 26 Bank Operasional III.
Sebelumnya, Ditjen Perbendaharaan telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi jajaran Ditjen Perbendaharaan maupun seluruh bank/pos mitra kerja Ditjen Perbendaharaan, yang secara teknis sebagai mitra KPPN dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2010.

Perdirjen Perbendaharaan tersebut mengatur tentang penerimaan negara, pengeluaran negara, penyelesaian uang persediaan, pelaksanaan treasury single account, pengiriman laporan, akuntansi dan pelaporan, pengembalian/retur SP2D, jaminan bank, dan ketentuan lain-lain.

Dalam ksempatan itu, materi peraturan disosialisaikan oleh Kasubdit Kas Negara, IBG Kartika Manuaba. Tentu saja persamaan persepsi menjadi tujuan dalam implementasi peraturan tersebut, sehingga penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2010 dapat dilaksanakan dengan baik, tertib dan selesai tepat waktu sesuai ketentuan perundangan.

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapimtas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Dua masa krusial dalam hal pelaksanaan anggaran telah berada di depan mata. Untuk itu, secara khusus Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan mengadakan Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) yang membahas penyerapan anggaran tahun 2010, serta langkah-langkah pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2011, Senin (29/11), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo berharap dalam sisa waktu yang ada ini, seluruh komponen dapat mengoptimalisasikan segenap sumber daya dan keKuatan agar hasil realisasi tahun anggran 2010 dapat lebih baik dari tahun anggaran sebelumnya.

Herry Purnomo menekankan kepada para kepala kanwil agar proaktif mendorong, dan membantu satuan kerja (satker) dalam merealisasikan anggaran. &ldquoSaya minta Bapak-Ibu sekalian proaktif dalam medorong, membantu satker, bukan dalam artian bagaimana cara menghabiskan dana, tetapi bagaimana sistem itu harus berjalan,&rdquo imbuhnya.

Berdasarkan hasil monitoring sampai dengan 3 November 2010, realisasi DIPA Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) diketahui masih sebesar 63%. Berdasarkan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III, diprediksi bahwa realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2010 dapat mencapai 90%, dimana hal tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun 2009 sebesar 88%.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan harus selalu memberikan pendampingan kepada satker agar proses penyerapan anggaran tidak terkendala. Ke depan, penerapan peraturan-peraturan terkait penyerapan anggaran agar selalu dikawal dengan baik sehingga harus benar-benar dipahami dan diimplementasikan secara konsisten. Seperti halnya Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.05/2010 tentang Percepatan Penyelesaiaan Tagihan pada Satker. Peraturan tersebut akan menjadi acuan time frame bagi setiap satker dalam melakukan pelaksanaan anggaran.

Terkait persiapan penyusunan dan pengesahan DIPA tahun 2011, dimana terjadi perubahan proses bisnis yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Diharapkan DIPA dapat disampaikan ke Presiden pada tanggal 28 Desember 2010.

Pada proses penyusunan DIPA 2011, akan digunakan format baru dalam RKA K/L. Format baru tersebut terdiri dari tiga formulir dan sudah dilengkapi kolom Prakiraan Maju untuk dua tahun ke depan. Selain itu, rincian struktur alokasi anggaran dalam RKA-KL akan terdiri terdiri dari Program, Kegiatan, Output dan Jenis Belanja hanya dua digit akun.

Pada proses penyusunan DIPA Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-498/MK.05/2010 tanggal 15 Oktober 2010, penyusunan dan pengesahan DIPA Tugas Pembantuan, DIPA Urusan Bersama, DIPA satker kantor pusat di luar DKI Jakarta dan DIPA kantor pusat yang berada di daerah TA 2011, tidak dilakukan di Pusat, tetapi di masing-masing Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Terkait hal tersebut, Herry Purnomo meminta Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menginformasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memastikan berada di kantor pada saat penandatanganan DIPA, hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya DIPA sementara.

Pada tahun 2011, pemerintah sudah berkomitmen untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja secara penuh sehingga proses penyusunan dan pengesahan DIPA 2011 harus mengikuti perubahan tersebut. Terkait penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut, validasi DIPA memiliki tujuan di antaranya adalah Menjamin  kesesuaian  pencantuman  Fungsi, Sub Fungsi, Program, Hasil (Outcome), Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program), Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output, Jenis Belanja, dan Alokasi Anggaran antara DIPA dengan Keputusan Presiden mengenai Rincian APBN.

Perubahan ini akan berkaitan dan memberikan pengaruh tidak hanya pada proses pengesahan DIPA, namun juga pada pelaksanaan DIPA 2011. Oleh karena itu seluruh Kanwil harus memahami dan mengerti implikasi dari pendekatan penggaran berbasis kinerja yang digunakan pada pengelolaan DIPA 2011.

Terkait kebijakan transfer ke daerah,  Herry Purnomo menjelaskan pada tahun anggaran 2011, telah terjadi peningkatan baik dari sisi persentase dalam APBN maupun jumlah secara nominal dibanding tahun anggaran 2010, yaitu pada tahun 2011 adalah sebesar 31,48%, sementara tahun anggaran 2010 adalah sebesar 30,60%.

Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, dengan memahami mekanisme kerja dari Dana Transfer, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat mengetahui dan memahami sejauh mana tingkat penyerapan anggaran di daerah, sehingga tidak terbatas pada penyerapan anggaran di kementerian/ lembaga (K/L) saja. Walaupun mekanisme penyaluran Dana Transfer akan secara langsung  diteruskan ke 524 daerah di seluruh Indonesia, dan kewenangan penerbitan dan pengesahan DIPA Dana Transfer berada di Dirketorat Jenderal Perimbangan Keuangan, seluruh Kanwil diharapkan dapat memberikan pemahaman atau transfer of knowledge kepada pemerintah daerah setempat, namun tetap berpegang pada koridor-koridor peraturan yang berlaku.

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Diseminasi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Akhirnya sebuah penghargaan tertinggi atas komitmen seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan melawan korupsi dan gratifikasi diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (29/11). Dalam acara Diseminasi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang diselenggarakan di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, KPK mengumumkan Ditjen Perbendaharaan sebagai Kementerian/Lembaga yang paling punya inisiatif untuk mencegah terjadinya tindak korupsi.

Menjelaskan mengenai kegiatan ini, Pimpinan KPK, Mochamad Jasin mengatakan bahwa PIAK merupakan sebuah alat ukur dalam menilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di instansinya. &ldquoPIAK ditujukan untuk mengukur apakah suatu instansi telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannnya,&rdquo terangnya dalam  acara pembukaan yang dihadiri perwakilan beberapa K/L dan Pemda tersebut.

Beliau menjelaskan bahwa sejak dilakukan pertama kali pada tahun 2009, baik konsep, indikator, dan peserta PIAK telah mengalami perubahan dan peningkatan. Tahun 2010, sebanyak 80 unit utama di dalam 18 Kementerian/Lembaga (Seluruh Ditjen Kementerian Keuangan dan kementerian Dalam Negeri), dua Pemerintah Propinsi (Prov. Kalimantan Tengah dan Gorontalo), empat Pemerintah Kota (Palembang, Yogyakarta, Denpasar dan Makassar), dua pemerintah kabupaten (Sragen dan Jembrana). Sedangkan pada tahun lalu, sebagai pilot project, PIAK hanya diikuti oleh enam unit utama setingkat eselon I yaitu Ditjen Pajak, Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran dari Kemenkeu dan Ditjen Peningkatan mutu pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) dan Sekretariat Jenderal dari Kemdiknas.

&ldquoUntuk PIAK 2010, Ditjen Perbendaharaan meraih kriteria tertinggi dengan nilai PIAK tertinggi yakni 8,89 dengan skala 1 hingga 10,&rdquo ujar salah satu pimpinan KPK tersebut dan langsung disambut dengan tepuk tangan yang meriah dari para hadirin. &ldquoIni berarti bahwa Ditjen Perbendaharaan memiliki inisiatif yang cukup tinggi dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungannya dengan menerapkan dan terus merencanakan perbaikan di seluruh indikator PIAK yang ada,&rdquo jelas Much. Jasin memberikan penghargaan.

filesPencapaian Ditjen Perbendaharaan dapat dinilai sebagai sebuah prestasi yang gemilang. Beranjak dari keterpurukan nilai PIAK 2009 yang hanya sebesar 6,103, Ditjen Perbendaharaan melompat hingga mencapai nilai tertinggi: 8,89 melampaui nilai rata-rata PIAK yang hanya sebesar  3, 43.
Secara rinci, Ditjen Perbendaharaan unggul pada indikator peningkatan transparansi penyelenggara negara sebesar 9.51, lebih besar dibandingkan Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian ESDM yang hanya sebesar 9.18. Indikator tertinggi berikutnya adalah peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi unit utama sebesar 9.62 dengan sub indikator keterbukaan dalam menyebar informasi (9.33) dan tingkat keaktifan dalam menyebar informasi (10). Pelaksanaan rekomendasi KPK adalah indicator selanjutnya yang menjelaskan posisi tertinggi Ditjen Perbendaharaan dengan nilai sempurna alias 10. Pada indikator lainnya yaitu penilaian atas inisiatif anti korupsi lainnya, Ditjen Perbendaharaan juga menduduki posisi tertinggi yaitu sebesar 8.67 mengungguli Ditjen Bea Cukai, Anggaran dan Pengelolaan Utang.

&ldquoNilai terbesar diperoleh oleh Ditjen Perbendaharaan karena aspek inovasi dianggap sudah menyentuh aspek yang strategis dan sudah menggunakan bantuan teknologi,&rdquo ujar Jasin melanjutkan penjelasan diseminasi.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo dan Walikota Daerah Istimewa Yogyakarta, Herry Zudianto pada acara tersebut didaulat sebagai narasumber yang mewakili instansi pusat dan daerah yang dinilai berhasil dalam upayanya mencegah terjadinya potensi tindak pidana korupsi. Dalam paparannya, Dirjen Perbendaharaan menjelaskan mengenai pentingnya inisiatif anti korupsi dalam pelaksanaan tugas di organisasi yang dipimpinnya. &ldquoDitjen Perbendaharaan memiliki tugas mengelola perbendaharaan negara, yang meliputi pelaksanaan anggaran seperti pengesahan DIPA, pengesahan revisi DIPA, pencairan dana serta pengelolaan kas, yang membutuhkan kredibilitas dan integritas tinggi,&rdquo jelas beliau. &ldquoDalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Perbendaharaan seringkali berinteraksi dengan pihak Kementerian Negara/Lembaga, Satuan Kerja dan Pihak Perbankan, sehingga harus dijamin tidak terjadi konflik kepentingan,  dan mengakibatkan kerugian Negara,&rdquo tegas beliau.

Selanjutnya Herry Purnomo menjelaskan lebih lengkap mengenai resiko dan peluang terjadinya korupsi di Ditjen Perbendaharaan yang dalam pelaksanaan tugasnnya sangat membutuhkan tindakan inisiatif anti korupsi. Beliau mengakui bahwa, &ldquobeberapa tugas yang bersentuhan dengan publik seperti pengesahan dan revisi DIPA, pencairan dana dan dispensasi pembayaran sangat beresiko dan berpeluang terjadi korupsi seperti tindakan inefisiensi anggaran, mark-up, moral hazard, ekonomi biaya tinggi, korupsi berantai, hingga konflik kepentingan,&rdquo
&ldquoBeberapa kebijakan telah dilakukan Ditjen Perbendaharaan untuk mewujudkan good governance dan program anti korupsi,&rdquo lanjut beliau. &ldquoProgram tersebut diantaranya dalam bidang kelembagaan seperti pembentukan KPPN Percontohan dan layanan unggulan kanwil, proses bisnis seperti Treasury Single Account dan Treasury Notional Pooling dan SDM seperti Kode Etik Pegawai dan TLC,&rdquo jelas Dirjen yang tidak hanya kali ini saja mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya menjalankan reformasi birokrasi.

&ldquoKeberhasilan Ditjen Perbendaharaan dalam mencapai nilai tertinggi dalam PIAK ini tidak lepas dari kerja keras seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan,&rdquo ungkap Herry Purnomo seraya mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan untuk bersama-sama memerangi tindak pidana korupsi di Ditjen Perbendaharaan.

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin menyatakan bahwa pada saat Ditjen Perbendaharaan dinyatakan sebagai urutan nomor dua terbawah dalam PIAK 2009, &ldquoyang marah dan kesal adalah teman-teman kami di daerah,&rdquo ujar beliau. &ldquoMereka merasa sudah berbuat banyak untuk mencegah korupsi dan membersihkan unit kerjanya dari gratifikasi,&rdquo lanjut beliau. Menanggapi hal tersebut, mantan Kepala Biro di KPK ini meminta para kepala kantor di seluruh Indonesia untuk mengumpulkan bukti dan dokumentasi usaha dan kerja keras mereka untuk melawan korupsi. &ldquoAlhamdulillah, akhirnya terkumpul sekitar tujuh container besar sebagai bahan verifikasi KPK atas laporan PIAK kami,&rdquo lanjut beliau senang.

Secara keseluruhan, KPK mengakui Kemenkeu sebagai instansi yang sudah melakukan reformasi birokrasi telah menunjukkan upaya lebih dalam mencegah terjadinya potensi tindak pidana korupsi di unit-unit utamanya.

Hasil gemilang di penghujung tahun 2010 ini sekali lagi telah membuktikan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan dalam membahasakan keinginan pimpinan dalam mencegah dan melawan tindak pidana korupsi. Sekali lagi selamat, Ditjen Perbendaharaan memang sangat layak untuk mendapatkannya.

Oleh: TWP &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Workshop Profesionalitas Pejabat Pengelola Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sampai saat ini, rendahnya penyerapan anggaran menjadi penyakit kambuhan yang terjadi pada setiap tahun anggaran. Padahal, berbagai sistem telah didesain dalam mendorong percepatan penyerapan APBN di Kementerian/Lembaga.

Meminimalisasi kendala sumber daya manusia (SDM) dalam pengelola keuangan negara di Kementerian/Lembaga, Ditjen Perbendaharaan melakukan Workshop profesionalitas pejabat pengelola keuangan negara, 23 s.d 24 November 2010, di Hotel Red Top Jakarta.

Workshop dibuka secara resmi oleh Direktur Sistem Perbendaharaan, Abdul Rahman Ritonga. Dalam pidato pembukaannya, beliau menyampaikan tujuan penyelenggaraan workshop tersebut adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penyelesaian masalah lambatnya penyerapan anggaran dan penerapan prinsip reformasi manajemen keuangan negara : let the managers manage dilihat dari sisi SDM pengelola anggaran di kementerian negara/lembaga.

Sedangkan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin,  dalam memberikan keynote speech mengatakan, &ldquoKendala seputar masalah human capital, sampai dengan lima tahun setelah reformasi keuangan negara digulirkan ternyata masih mengemuka.  Kendala tersebut terutama berada di Kementerian Teknis yang sepanjang sejarah sebelum reform digulirkan, cenderung menjadi pihak yang &lsquotergantung&rsquo pada Kementerian  Keuangan untuk mengelola pelaksanaan anggaran,&rdquo ujar Badaruddin.

Hadir sebagai peserta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM) perwakilan dari seluruh kementerian negara/ lembaga yang seluruhnya berjumlah 76 Kementerian/ Lembaga. Antusiasme kementerian/ lembaga dalam workshop tersebut sangat tinggi. Terbukti, dari 172 peserta yang diasumsikan oleh panitia, kenyataanya peserta yang hadir lebih dari 300 orang.

Narasumber dari berbagai instansi memberikan paparan, sharing ide dan pengalaman seputar profesionalitas pejabat perbendaharaan negara. Berbagai wawasan dan pengalamannya atau bahkan pemaparan program kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan di instansi masing-masing terkait peningkatan profesionalitas SDM Pejabat Perbendaharaan Negara.

Narasumber tersebut merupakan para pejabat dari Kementerian PAN dan Reformansi Birokrasi, Pusku POLRI, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal,  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Seiring reformasi pengelolaan keuangan negara, satuan kerja harus mampu memposisikan diri sebagai manajer yang mampu merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya. Kementerian negara /lembaga teknis saat ini diposisikan selaku Chief Operational Officer (COO), bersama-sama dengan Kementerian Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO), sebagai mitra sejajar (counterpart) dalam pengelolaan keuangan negara. Ini sungguh sejalan dengan semangat reformasi manajemen keuangan negara yang menekankan adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara CFO dan COO sebagai pengelola keuangan negara.

Pengelolaan keuangan negara yang dilakukan selama ini dengan menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur pemerintah yang bergerak dalam pengelolaan keuangan negara tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance yang sesuai dengan lingkungan Pemerintahan.

Sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas harus dapat dikelola secara efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip yang banyak digunakan dalam dunia usaha tentunya disesuaikan dengan karakteristik lembaga pemerintahan yang tunduk pada tatanan hukum publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah pengoptimalan fungsi selaku manajer yang di antaranya harus mampu melaksanakan perencanaan kas yang baik dan pencegahan agar jangan terjadi kebocoran dan penyimpangan. Agar dapat melaksanakan fungsi selaku manajer tentunya dibutuhkan kualitas SDM yang profesional.

Profesional di sini memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan yaitu karakter dan kompetensi. Karakter artinya SDM tersebut harus memiliki integritas yang tinggi, memiliki attitude yang selalu aware terhadap potensi fraud dan berani bersikap untuk menjauhi hal-hal tersebut. Kompetensi berarti memiliki kemampuan baik yang berdimensi soft competency maupun hard competency. Dari sisi soft competency, para pejabat perbendaharaan negara dituntut memiliki kemampuan analitis dan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) yang memadai, sementara di sisi hard competency harus memiliki penguasaan yang baik atas regulasi di bidang pengelolaan keuangan negara.

Pada akhir acara, Kasubdit Pengembangan Profesi, Fahma Sari Fatma membacakan rekomendasi sekaligus menutup penyelenggaraan workshop secara resmi. Kita semua berharap terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pejabat perbendaharaan negara secara sistematis sebagai proyek bersama antara Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan selaku aktor utama menuju Pengelolaan Keuangan Negara yang Bersih, Terencana dan Efektif.

Oleh : Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan