Liputan Pelantikan Pejabat Eselon II Kementerian Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo meminta kesiapan para pejabat eselon II dengan penugasan yang baru untuk terus melaksanakan tugas sebaik-baiknya di lingkungan Menteri Keuangan. Hal tersebut disampaikan saat melantik pejabat Eselon II lingkup Kementerian Keuangan, melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor : 421/KMK.01/UP.11/2010, Selasa (12/10), di Gedung Kemenkeu Jakarta.

Dalam pengarahannya, Agus Martowardojo mengucapkan selamat menjalankan tugas baru kepada para pejabat yang dilantik. Beliau menegaskan dihadapan para hadirin agar dapat menjaga niat dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk kepentingan memajukan Negara, memajukan bangsa, menjadikan rakyat Indonesia sejahtera, yang makmur dan sentosa.  Beliau juga berpesan agar kita semua dapat membangun budaya organisasi berdasarkan kinerja.

&ldquoKita bekerja tidak hanya pandai dengan keilmuan kita, tetapi juga harus disertai dengan etika, karakter, dan juga kepribadian yang baik. Hal ini pun masih harus didukung dengan semangat untuk menjalankan dengan rasa patriotisme yang tinggi. Karena hal ini yang menjadi kebanggan kita, bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai pegawai negeri sipil, yaitu betu-betul bekerja yang terbaik, mengabdi untuk Negara, bagi masyarakat Indonesia secara luas. &rdquo Pesan Agus Martowardojo.

Pelantikan dillakukan terhadap pejabat Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal,  Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Bea dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan Ditjen Anggaran. Mutasi pejabat eselon II tersebut berdampak juga pada pergeseran pejabat lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Sepuluh pejabat eselon II lingkup Ditjen Perbendaharaan mendapatkan penugasan baru. Abdul Rahman Ritonga menempati tempat barunya sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan, Harry Basar Hutapea sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, R. Moch. Atlap Noor Syamsoe sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Bambang Suroso sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Seto Utarko sebagai  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar, Sugianto sebagai  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim, Teddy Rukmantara sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar, Agah Sugana sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Alfiah sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, sedangkan Hendro Baskoro menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Direktur Sistem Perbendaharaan yang baru, Abdul Rahman Ritonga mengaku kaget dengan terpilihnya beliau dengan jabatan baru tersebut. &ldquoSebenarnya saya tahu persis (menjadi Dirketur Sistem Perbendaharaan, red) setelah tanda tangan absen. Jadi cukup kaget. Saya termasuk ikhlas menerima pekerjaan. Apa yang diberikan pimpinan saya terima dengan niat ikhlas.&rdquo Ujar Abdul Rahman Ritonga

Sementara itu, Bambang Isnaeni Gunarto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan, diberi amanah baru menjadi Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Beliau menyatakan, &ldquoBagi saya jabatan adalah amanah, jadi harus siap ditempatkan dimana saja. Dengan berat hati saya tinggalkan perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan, red), tapi di Biro Umum ini tentu sama pentingnya, karena Kementerian Keuangan saat ini sedang meningkatkan kinerja, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan.&rdquo Ujarnya.

Bambang juga berpesan kepada pejabat yang menggantikannya agar proses pekerjaan yang belum selesai harap diselesaikan, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan sistem SPAN.

&ldquoJadi, untuk teman-teman yang saya tinggalkan tentunya yang saat ini dalam proses harus diselesaikan, terutama dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2011 ini telah kita persiapkan semuanya. Kemudian, untuk mengantarkan SPAN sudah kita siapkan sampai 2012. Perencanaan kita sudah tertata rapih.&rdquo Pesan Bambang.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Acara Sosialisasi Paket Peraturan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang wajar tanpa pengecualian (WTP) benar-benar menjadi obsesi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berbagai rangkaian kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan LKPP terus diupayakan.

&ldquoAdalah amanat UU No.17/2003 agar pemerintah melakukan praktek pengelolaan keuangan negara sesuai dengan international best practices. Oleh karenanya menjadi tugas bersama untuk menerapkannya pada berbagai aspek pengelolaan keuangan baik pada sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban,&rdquo kata Herry Purnomo saat membuka Lokakarya Kebijakan Akuntansi Akrual Non Financial Assets di Jakarta beberapa hari lalu.

Sebagai langkah lanjutan dari serangkaian upaya mencapai opini WTP tersebut, Ditjen Perbendaharaan kembali mengumpulkan para pejabat teknis yang menangani penyusunan LKPP secara langsung, di Hotel Orchardz, Jakarta, Selasa, 5 Oktober 2010. Direktorat Jenderal Perbendaharaan memandang perlu untuk memberikan pemahaman tentang Paket Peraturan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam acara sosialisasi ini.

&ldquoKegiatan ini sebagai perwujudan komitmen kita bersama untuk menuju laporan keuangan pemerintah agar mencapai opini yang terbaik, baik dalam LKKL maupun LKPP sehingga pada tahun 2011 dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian seperti yang telah direncanakan sebelumnya,&rdquo kata Syaiful, Kepala Seksi Sistem Akuntansi Pusat dalam laporannya di hadapan para peserta.

Sejak pertama kali disusunnya, yaitu tahun 2004 sampai dengan 2008, LKPP selalu mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer) dari BPK. Baru tahun 2009, LKPP berhasil mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau satu tingkat di bawah opini tertinggi WTP.

&ldquoPada LKPP tahun 2009, berkat kerja keras kita semua, baik di kantor pusat maupun di kantor daerah bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga, kita berhasil meningkatkan kualitas LKPP dan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP,&rdquo ungkap Vicentius Sonny Loho, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. &ldquoNamun capaian prestasi ini tidak cukup sampai disini saja, kita secara bersama-sama harus terus memperbaiki kualitas LKPP hingga mencapai opini yang terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,&rdquo lanjutnya di hadapan para peserta sosialisasi.

&ldquoSebagaimana kita ketahui bersama, basis akuntansi yang kita gunakan dalam menyusun LKPP masih menggunakan basis kas menuju akrual atau cash toward accrual, &rdquo tambahnya lagi.

Acara sosialisasi ini merupakan upaya untuk menjawab temuan BPK terkait penyempurnaan sistem dan berbagai prosedur dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Peraturan yang mengatur proses dan perlakuan dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan yang akan disosialisasikan antara lain adalah PMK No. 08/PMK.05/2010 tentang Laporan Konsolidasian BUN, PMK No. 28/PMK.05/2010 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penerusan Pinjaman, PMK No. 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, PMK No. 102/PMK.05/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta Perdirjen Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan LBMN dan LKPP.

Acara sosialisasi Paket Peraturan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat diikuti oleh 152 orang. Mereka terdiri dari 124 orang pejabat AKLAP dan kasi Vera dalam lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kal-Bar dan Kalteng, Pejabat/Staf pada Kanwil DJKN dan KPKNL di lingkungan NAD, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang dan Pontianak, berjumlah 16 orang serta 12 orang Pejabat/Staf dari Kementerian/Lembaga.

Oleh : Bambang Kismanto dan Tino Adi Prabowo &ndash Media Center Perbendaharaan

Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan terus berjalan tak kenal henti. Dua aspek penting dalam keberhasilan sebuah proses reformasi digarap dengan sungguh-sungguh. Aspek sumber daya manusia dan sistem.

Sebagaimana telah sering diberitakan, bahwa Kementerian Keuangan tengah membangun system pengelolaan keuangan negara yang terintegrasikan yang disebut dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), System Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Sebagai ruh reformasi, SPAN tidak akan pernah berjalan tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Oleh karenanya, untuk mengiringi perkembangan pembangunan SPAN yang akan berlakukan pelaksanaannya tahun 2012, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan konsultasi dengan Price Waterhouse Coopers (PWC) yang dikemas dengan judul Kick Off Meeting Change Management and Communication SPAN, Senin, 28-9-2010 di Jakarta.

&ldquoKick Off Change Management And Communication ini menjadi tepat karena manusia adalah aset yang sangat berharga dari suatu organisasi,&rdquo kata Herry Purnomo. &ldquoSebaik apapun system dan IT-nya tidak akan member arti apa-apa jika organisasi dan SDM-nya tidak siap merubah mindset, perilaku dan etos kerja,&rdquo tambah Direktur Jenderal Perbendaharaan ini saat membuka acara mewakili Menteri Keuangan.  

SPAN yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Keuangan ini tidak akan dapat berjalan dan sukses jika tidak didukung oleh semua pihak.

&ldquoDibutuhkan dukungan yang Kuat dari seluruh stakeholder,&rdquo kata Herry Purnomo. &ldquoAda tiga pilar yang menjadi kunci keberhasilan dari SPAN, yaitu Bussines Process Improvement (BPI), Integrated It System, dan Change Management and Communication (CMC),&rdquo lanjut orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan.

Acara Kick Off CMC tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Country Director Worldbank, Delegasi Federal Treasury of Russia, perwakilan Negara donor, tim Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara (RPPN) serta beberapa pejabat eselon II dan III Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Menyinggung tentang SPAN, Direktur Jenderal Perbendaharaan menjelaskan bahwa SPAN merupakan satu sistem yang terintegrasi. Mulai dari perencanaan (RKA-KL) sampai dengan proses pelaporan keuangan pemerintah pusat. &ldquoSPAN itu dapat dijadikan sebagai core system dari pengelolaan keuangan Negara, baik untuk sisi penerimaan maupun sisi belanja,&rdquo kata Herry Purnomo.

Terdapat perubahan sangat mendasar pada sistem pengelolaan keuangan Negara jika SPAN ini diberlakukan. Perubahan tersebut meliputi business process improvement yang dilakukan terkait dengan peningkatan fungsi pengelolaan kas (cash management), penerapan akuntansi basis akrual (accrual accounting), peningkatan system pembayran, manajemen penerimaan serta peningkatan dalam system dan mekanisme pelaporan keuangan dan manajerial.

Sedangkan integrasi system dilakukan dengan menerapkan single database yang didukung dengan enterprise resource planning (ERP) dan Commercial of The Shelf (COTS).

&ldquoChange management and communication yang saat ini dilakukan kick off-nya sangat perlu dilakukan untuk mempersiapkan organisasi dan sumber daya manusia agar sanggu dan mampu menjalankan seluruh inisiatif perubahan ini, yang bermuara pada peningkatan kinerja pengelolaan keuangan Negara,&rdquo jelas Dirjen Perbendaharaan.

Kepada PWC yang sudah ditunjuk konsultan CMC, Dirjen Perbendaharaan berpesan agar pekerjaan konsultasi di SPAN ini tidak hanya dijadikan sebagai &lsquoanother project of PWC&rsquo, karena pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Keuangan mempunyai ekspektasi besar terhadap keberhasila SPAN.

&ldquoKegiatan ini berkaitan dengan pembangunan system implementasi di bidang anggaran. Dengan demikian deliverable kegiatan konsultasinya tidak bersifat umum, namun harus sesuai dengan karakteristik pengembangan proyek system implementasi, IT dan business process project,&rdquo kata Herry Purnomo dalam sambutannya.

&ldquoTim Leader, Subject Matter Expert yang diajukan pada saat bidding agar dapat on board sesuai dengan waktu-waktu yang telah dijadwalkan serta berkonsentrasi penuh dalam melakukan pekerjaan project ini, karena tingkat kesulitan dan kompleksitas SPAN project sangat tinggi,&rdquo tambah beliau lagi.

Di samping itu, Dirjen Perbendaharaan juga berpesan agar PWC memperhatikan muatan local ke-Indonesiaan dan karakteristik birokrasi atau lembaga pemerintah, sebab objek CMC tersebut adalah human resource. &ldquoPWC agar memiliki tim yang Kuat dan memahami local wisdom tersebut,&rdquo pinta Herry Purnomo. &ldquoSaya harap PWC memahami kerangka umum dan pokok-pokok peraturan di bidang kepegawaian,&rdquo sambungnya.

Kick off Change Management and Communication sudah dilaksanakan. Bola sudah mulai bergulir. Untuk dapat mencapai tujuan, mencetak goal ke gawang, semua pemain harus memiliki pemahaman, pengertian dan sikap yang sama.

&ldquoSaya berharap semoga melalui kick off ini kita memiliki pemahaman dan sikap yang sama, yaitu berubah, kita bisa,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo menutup sambutannya.

Oleh      : Bambang Kismanto, Tino A. Prabowo dan Sugeng Wistiono &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Lokakarya Kebijakan Akuntansi Akrual Non Financial Assets
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Memantapkan persiapan penerapan Akuntansi Berbasis Akrual sebagai basis dalam penyusunan laporan keuangan, Ditjen Perbendaharaan gelar Lokakarya Kebijakan Akuntansi Akrual Non Financial Assets, Selasa (28/9), di Jakarta.

Dirketur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan, terutama dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam satu periode yang dihubungkan dengan penggunaan informasi tersebut dalam setiap pengambilan keputusan.

&ldquoTentunya kita berharap bahwa di dalam laporan keuangan pemerintah dapat menyajikan informasi yang paling handal dan akurat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan jawabannya.&rdquo Tegas Herry Purnomo.

Rangkaian lokakarya merupakan langkah  yang terstruktur dan sistematis, sebagai bentuk persiapan yang matang dalam rangka migrasi dari SAP berbasis Kas Menuju Akrual (Cash Towards Accrual) yang saat ini berlaku ke SAP yang berbasis Akrual (Full Accrual).

Lokakarya ini terselenggara berkat kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia melalui Program Government Partnership Fund-Australia Indonesia Partnership (GPF-AIP) yang telah berlangsung sejak tahun 2007. Sedangkan, narasumber dalam acara Lokakarya ini adalah GPF Finance Financial Advisor dari Department Of Finance and Deregulation, Senior Officer Department of Defence dan beberapa Pejabat dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan maupun pejabat dari Direktorat Barang Milik Negara I, Ditjen Kekayaan Negara.

Tinjauan dan konsep pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset tetap dan aset tak berwujud dibahas dalam lokakarya tersebut. Sebagai referensi dari international best practices, disampaikan juga pemaparan konsep dan praktek-praktek implementasi akuntansi aset non keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Australia khususnya Australian Ministry of Defence.

Implementasi akuntansi aset non keuangan perlu disesuaikan dengan karakteristik negara Indonesia. Maka, menjadi salah satu pokok pembahasan yang penting paparan konsep dan praktek-praktek implementasi akuntansi aset non keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Begitu pula, kendala yang akan dihadapi dalam penerapan akuntansi Non Financial Assets dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia menjadi salah satu pokok pembahasan.

Berkaitan dengan Akuntansi Akrual Non Financial Assets, beberapa Kementerian/Lembaga juga dilibatkan terutama yang memiliki jumlah aset yang cukup besar dan memiliki karakteristik khusus seperti: Kementerian Pertahanan dengan aset berupa alutsista, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dengan aset KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan aset-aset bersejarahnya, dan Kementerian/Lembaga lain karena mereka lah yang akan menjadi tulang punggung dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan LKKL (Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga) yang beropini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penyambutan Delegation Members of Federal Treasury of Russia
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Indonesia patut berbangga. Reformasi birokrasi yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dinilai berhasil. Hal ini tercermin dari dipilihnya Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia sebagai tempat studi banding oleh Federal Treasury of Russia.

Senin, 27 September 2010, Direktorat Jenderal Perbendaharaan kedatangan tamu penting. Bertempat di Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, komplek Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo, menyambut delegasi dari pemerintah Rusia. Tamu sebanyak enam orang yang tergabung dalam rombongan Federal Treasury of Russia, direncanakan akan melakukan studi banding tentang reformasi pengelolaan keuangan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

&ldquoDulu kita (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, red) melakukan kunjungan ke Rusia untuk belajar tentang perbendaharaan. Kini giliran mereka yang belajar kepada kita mengenai reformasi yang sudah kita lakukan,&rdquo kata Herry Purnomo, Direktur Jenderal Perbendaharaan di Jakarta, pada saat sambutan pembukaan Pembekalan Pejabat Eselon III Baru Angkatan II Tahun 2010 kemarin, setelah acara penyambutan delegasi Rusia. &ldquoKita perlu membuka hubungan dengan negara lain, agar kita tidak seperti katak dalam tempurung. Merasa puas dengan pencapaian kita sendiri,&rdquo lanjut beliau.

Dipilihnya hubungan dengan pemerintah Rusia karena di masa lalu negeri itu mempunyai banyak kemiripan dengan Indonesia. &ldquoDi Rusia, waktu dulu, kalau pemerintah sudah membuat sebuah keputusan, maka tak seorangpun boleh membantah. Sama dengan di negeri kita di jaman yang sama,&rdquo ungkap Herry Purnomo, &ldquoJadi kita jangan pernah merasa sendiri, masih banyak negara lain yang bersama kita, berjuang membangun sistem agar menjadi lebih baik,&rdquo lanjut beliau.

Delegasi dari Rusia dipimpin oleh Tarasov Matvey, Head of the Department of Methodology of the Federal Treasury. Lima orang yang bersamanya adalah, Gurovich Andrey, Head of Adminitrative Department Semenova Ekaterina, Deputy Head of Financial Forecasting and Single Treasury Account Department Guralnikov Sergey, Head of Regional Treasury Department in Krasnodar Region Zaripov Marat, Head of Regional Treasury Department in Tatarstan dan Furgalsky Felix, Expert of Regional Treasury Department in Moscow Region.

Rombongan tersebut diterima oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo didamping oleh Direktur Transformasi Perbendaharaan, Paruli Lubis, Direktur Sistem Manajemen Investasi, Anandy Wati, dan Direktur Pelasanaan Anggaran, Tri Buwono Tunggal serta beberapa pejabat eselon III di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perebendaharaan. Selama sehari delegasi dari Rusia tersebut belajar bagaimana sistem perbendaharaan diterapkan di Indonesia, termasuk reformasi sistem perbendaharaan dan reformasi birokrasi yang telah berhasil dilaksanakan di negeri ini.

Untuk jalinan keakraban, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo, memberikan cenderamata kepada delegasi Rusia yang diterima langsung oleh pimpinan rombongan, Tarasov Matvey. Sebaliknya Tarasov Matney pun menyerahkan sebuah souvenir kepada Herry Punomo.

Dipilihnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai tempat studi banding oleh pemerintah Rusia dalam pengelolaan keuangan negara tentu menjadi sebuah kebanggaan. Memberikan makna yang sangat dalam bagi perjalanan reformasi pada organisasi terbesar kedua di Kementerian Keuangan ini. &ldquoKita tidak sendirian, kita tidak tertinggal dari negara lain,&rdquo kata Herry Purnomo saat menginformasikan kedatangan tamu penting tersebut pada pembekalan pejabat eselon  III kemarin di Jakarta.

Oleh : Bambang Kismanto, Sugeng Wistriono dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Pembekalan Pejabat Eselon III Baru Tahu 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sejak bergulirnya Reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan, banyak sekali perkembangan tantangan yang harus dihadapi. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo mengungkapkan, &ldquosekarang ini banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Ditjen Perbendaharaan, dimana tantangan dan permasalahan yang dihadapi terus berkembang dan memerlukan kecepatan penanganan.&rdquo  Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan kegiatan Pembekalan Pejabat Eselon III Baru Tahu 2010, Senin (20/9), di Jakarta.

&ldquoSejak reformasi birokrasi digulirkan, pada dasarnya ritme reformasi birokrasi ini harus kita jaga dan harus kita tingkatkan.&rdquo  Demikian beliau menambahkan dihadapan peserta Pembekalan Pejabat Eselon III Baru Tahun 2010.

Para pejabat eselon III baru yang ada pada Organisasi Ditjen Perbendaharaan saat ini merupakan orang yang terpilih melelui metode assessment. Pejabat eselon III memiliki peran yang sangat strategis, khusunya dalam kaitan dengan alih generasi dan persiapan terhadap perubahan kepemimpinan di masa yang akan datang. Penajaman tugas dan fungsi perbendaharaan, menuntut untuk selalu meningkatakan kemampuan dari para pejabat eselon III.

Seiring gerak organisasi yang cukup dinamis, pejabat eselon III diarahkan untuk mampu membagi waktu antara pelaksanaan tupoksi dengan perumusan pengembangan konsepsi organisasi yang sangat dinamis. &ldquoKita tidak boleh beku hanya melihat tupoksi, tapi kita juga harus kreatif bahwa nanti akan ada kebijakan dari pusat yang harus dilaksanakan, yang bisa saja belum terwadahi dalam tupoksi.&rdquo Ujar Herry Purnomo.

Lebih lanjut beliau berpesan, bahwa pejabat eselon III di kanwil Ditjen Perbendaharaan diharapkan lebih banyak melakukan desain kebijakan yang dirumuskan di kantor pusat untuk dilaksanakan, disamping kanwil Ditjen Perbendaharaan juga melakukan fungsi pelayanan.

Kemudian, Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) selaku ujung tombak pelayanan, diharuskan mampu menjamin kualitas pencairan dana dan menjaga kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Peran tersebut menjadi indikasi betapa vital keberadaan Kepala KPPN.

Selain itu, Herry Purnomo mewanti-wanti agar SOP (Standard operating procedure) dijalankan dengan baik dan benar oeh seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan. Pejabat eselon III dapat bertanggung jawab sekaligus mengawasi pelaksanaan SOP pada setiap unit instansinya. Penyimpangan yang terjadi dapat terdeteksi melalui indikasi pelaksanaan SOP. Dalam pengamatan beliau, dibeberapa tempat SOP masih belum dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dalam hal kelalaian sehingga terjadinya penyimpangan SOP yang kemudian berdampak terhadap kerugian Negara, Ditjen Perbendaharaan telah melakukan tindakan tegas sampai proses pemecatan. Untuk itu, para pejabat eselon III perlu mengawasi pelaksanaan SOP secara detail.

Terkait masalah pemberitaan media masa yang memojokan Ditjen Perbendaharaan, Herry Purnomo mengatakan, &ldquoJangan harap kita dapat pujian dari media massa, buktikan saja bahwa kita sudah berubah, bahwa kita sudah jauh lebih baik.&rdquo Beliau mengaharapkan para pejabat eselon III dapat turut serta membangun citra positif Ditjen Perbendaharaan.

Diakui pula bahwa Ditjen Perbendaharaan mengalami kekosongan alih generasi kepemimpinan. Masih terdapat banyak kekosongan posisi pejabat di lingkungan Ditjn Perbendaharaan. Posisi tersebut belum bisa dipenuhi seluruhnya oleh sumber daya manusia yang ada. Assesment yang dilakukan terhadap beberapa pegawai yang secara kepangkatan telah dianggap layak, hasilnya belum memenuhi kuota.

Terlebih lagi saat ini Ditjen Perbendaharaan kesulitan untuk mencari calon pejabat eselon II. Padahal, Dirjen Perbendaharaan mengungkapkan kebutuhannya terhadap tim pengkaji yang akan mendampingi beliau yang setara dengan pejabat eselon II. Mereka akan diposisikan sebagai perumus kebijakan.

Menyikapi gap generasi kepemimpinan yang terjadi, Herry Purnomo menghimbau kepada pejabat eselon III untuk mulai melakukan talent scouting terhadap para pegawai. Melalui talent scouting pejabat eselon III diminta untuk melakukan pembinaan, sehingga nantinya akan terjadi peningkatan kualitas kapabilitas, serta tidak lupa integritas dari para pegawai. Hal tersebut merupakan langkah pembentukan  kader-kader Ditjen Perbendaharaan di segala lini.

Herry Purnomo juga mengambarkan arah perubahan kebijakan yang akan terjadi pada masing-masing direktorat di Kantor Pusat. Dinamisasi organisasi tersebut merupakan sebuah keniscayaan dari tuntutan perubahan zaman. Sebelum menutup arahannya, beliau kembali menegaskan bahwa organisasi Ditjen Perbendaharaan adalah organisasi yang dinamis, sehingga memerlukan tipe kepemimpinan yang selalu siap mengantisipasi perubahan sebagai tantangan.


Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Sugeng Wistriono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Koordinasi Teknis Bidang Penerimaan Negara
Jakarta, perbendaharaan.go.id - MPN (Modul Penerimaan Negara) sebgai alat penatausahaan penerimaan Negara, senantiasa dikembangkan dan disempurnakan. Berbagai fase dan keadaan telah dilalui, &ldquoPada tahun pertama (2007), saya sering diledekin bahwa kita &lsquotidur diatas tumpukan uang&rsquo, karena kita belum bisa mengoptimalkan dana yang nganggur. Alhamdulillah, sekarang kita sudah bisa mengoptimalkan (uang nganggur, red), meskipun belum sempurna.&rdquo Kenang Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam pengarahan Koordinasi Teknis Bidang Penerimaan Negara, Selasa (21/9), di Jakarta.

Kegiatan Koordinasi Teknis Bidang Penerimaan Negara merupakan upaya penyempurnaan sekaligus penyelesaian berbagai permasalahan yang terungkap dalam rapat mingguan Tim Operasional MPN yang masih mengeluhkan belum adanya kesamaan pandangan termasuk rasa memiliki terhadap sistem MPN. Kegiatan ini diikuti oleh 177 Kepala Seksi Bank/Giro Pos KPPN seluruh Indonesia dan 30 Kepala Seksi Pembinaan Perbendaharaan yang masing-masing merupakan perwakilan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Penatausahaan Penerimaan Negara melalui MPN masih menghadapi berbagai kendala. Antara lain, belum efektifnya pelaksanaan tindak lanjut atas hasil rekonsiliasi yang diakibatkan oleh belum adanya standarisasi pemahaman mengenai prinsip penatausahaan penerimaan negara melalui MPN tersebut. Melalui sistem MPN, Bendahara Umum Negara melakukan pengawasan langsung terhadap terjadinya transaksi penatausahaan Penerimaaan Negara. Pengawasan tersebut merupakan bentuk mekanisme check and balance yang dapat direkonsiliasi kemudian dilakukan tindak lanjut atas hasil rekonsiliasi tersebut oleh pihak-pihak terkait.

BPK mengindentifikasi bahwa penerapan sistem MPN masih belum dapat diyakini keandalannya. Oleh karena itu kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil dan KPPN) bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan tindak lanjut atas hasil rekonsiliasi.

Sebagai langkah konkrit untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan terkait penatausahaan penerimaan negara melalui MPN, salah satu hal penting yang disepakati adalah menempatkan Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Direktorat PKN) selaku User atas sistem MPN di tingkat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sehingga Direktorat PKN bertindak selaku pemegang anchor sistem MPN sehingga segala hal menyangkut data referensi harus mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Direktorat PKN.

Selain itu, Direktorat PKN telah berupaya untuk melakukan peremajaan data referensi yang selanjutnya digunakan oleh sistem MPN. Salah satu sumber penting data referensi adalah data Kode Bank, Kode Cabang Bank, Nomor Rekening Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi, kode Akun terkait penerimaan negara, dan data lainnya. Selanjutnya diperlukan pula update data yang kini berada pada KPPN-KPPN.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan akuntabilitas atas penunjukan Bank/Pos Persepsi, mulai Tahun 2009 Ditjen Perbendaharaan memberlakukan perjanjian jasa pelayanan perbankan dan/atau kantor pos sebagai bank/pos persepsi.

Sebagai perjanjian antara Ditjen Perbendaharaan dengan perbankan dan PT Pos Indonesia (Persero), materinya mengikat seluruh unsur Ditjen Perbendaharaan. Oleh karenan itu dalam pelaksanaannya, Kanwil dan KPPN harus merasa bertanggung jawab atas keberhasilan implementasi perjanjian tersebut.
Dirjen Perbendaharaan juga mengharapakan, bahwa  koordinasi horizontal di tingkat instansi vertikal perlu segera diinisiasi dan dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan guna tujuan strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memerankan fungsi selaku Chief Financial Officer Pemerintah. Selain itu, Ditjen Perbendaharaan harus mampu bertindak sebagai leading agent yang seyogyanya dapat mengambil langkah-langkah koordinatif secara aktif.

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sebagaimana diketahui, konsep Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) merupakan salah satu perwujudan performance oriented & enterpreneurship dalam pengelolaan keuangan melalui pemberian fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas diberikan kepada BLU dalam pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengadaan barang/jasa serta fleksibilitas lainnya. Di lain pihak, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggaran, serta pertanggungjawaban.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman para pegawai Kanwil dan KPPN di lingkungan Ditjen Perbendaharaan mengenai PK BLU, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum telah menyelenggarakan &rdquoSosialisasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Kanwil dan KPPN di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2010&rdquo Tahap I di 13 Kanwil yang bermitra kerja dengan satker BLU. Ketiga belas Kanwil tersebut adalah: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.

Penyelenggaraan sosialisasi ini dilandasi pemikiran bahwa berdasarkan PMK 101/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, salah satu tupoksi Bidang Pembinaan I/II Kanwil DJPBN adalah menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan BLU. Oleh karena itu, para pegawai di lingkungan Kanwil DJPBN dan KPPN harus dibekali pemahaman yang memadai mengenai PK BLU.

Selain itu, pada saat ini terdapat 101 satker dari berbagai kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan PK BLU, dan adanya kemungkinan di masa mendatang akan semakin banyak lagi satker menerapkan PK BLU. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa kantor pusat khususnya Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU tidak dapat secara sendiri menangani keseluruhan tupoksinya karena cakupan layanan yang semakin luas. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN perlu diberi peran yang lebih luas dalam rangka pembinaan mitra kerja satker BLU di wilayah masing-masing. Pembinaan yang akan dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mencakup peningkatan kinerja keuangan, penyusunan akuntansi dan pelaporan, serta pendampingan bagi satker yang sedang mempersiapkan untuk menjadi satker BLU.

Materi yang disampaikan dalam acara sosialisasi ini meliputi Konsep dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan BLU Langkah-langkah setelah Ditetapkan Menjadi Satker PK BLU Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran BLU Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban BLU serta paparan solusi (troubleshooting) atas permasalahan yang telah dikirimkan oleh Kanwil/KPPN sebelum acara sosialisasi.

Umumnya para peserta menanyakan mengenai petunjuk teknis pembinaan, batasan kewenangan revisi oleh Kanwil DJPB, perlunya bimbingan teknis lanjutan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU, dan hal-hal lainnya terkait aplikasi.

Atas hal-hal di atas, narasumber menyatakan bahwa pada saat ini pedoman pembinaan PK BLU yang mengakomodasi peran Kanwil DJPB masih dalam taraf penyusunan. Mengenai pengesahan revisi DIPA BLU, maka sesuai PMK 44/PMK.05/2010 hal tersebut menjadi kewenangan Kanwil DJPB. Selanjutnya disampaikan pula bahwa bimbingan teknis akan dilaksanakan pada kesempatan berikutnya.

Antusiasme yang tinggi dan efektivitas pelaksanaan sosialisasi diukur dari hasil kuesioner sosialisasi yang dibagikan kepada para peserta. Dari total kuesioner diperoleh nilai rata-rata 76,82 (baik), yang menunjukkan bahwa para peserta menyambut baik pelaksanaan sosialisasi dan menganggap sosialisasi yang dilakukan telah mampu memenuhi kebutuhan mereka tentang informasi PK BLU.

PMK 101/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 telah mengatur tugas pokok dan fungsi Kanwil/KPPN di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, termasuk yang terkait dengan tugas pembinaan oleh Kanwil. Namun demikian perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan sebagai panduan Kanwil DJPBN dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pengaturannya agar diperjelas dan dipertegas batasan atau ruang lingkup pembinaan yang dilaksanakan oleh Bidang PP Kanwil DJPBN.