Liputan Assesment Calon Pejabat Eselon II Ditjen Perbendaharaan 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Pelaksanaan prinsip the right man on the right place  menjadi komitmen yang dipegang Kuat oleh Ditjen Perbendaharaan. Hal ini terlihat dari komitmen Ditjen Perbendaharaan untuk melakukan seleksi dalam bentuk assessment bagi calon pejabat eselon II. Sebanyak 24 pejabat eselon III yang telah melalui seleksi ketat sebelumnya, diikutsertakan dalam kegiatan ini untuk mengisi lima kursi jabatan eselon II yang kosong di lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin, dalam acara pembukaan Assesment Calon Pejabat Eselon II, Senin (25/10), menyampaikan bahwa upaya ini digunakan untuk mendapatkan calon pejabat eselon II yang kompeten melalui mekanisme yang obyektif , transparan dan akuntabel. &ldquoKita ingin mendapatkan pejabat eselon II yang lebih objektif. Jadi, kalau dulu-dulu objektif, sekarang lebih objektif,&rdquo tegas beliau.

Assessment ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengisian kursi eselon II yang kosong pada Ditjen Perbendaharaan dalam jangka pendek. Kebutuhan yang ada saat ini diperuntukan bagi Kanwil Ditjen PBN Provinsi Bengkulu, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Sementara itu, untuk kebutuhan dalam waktu dekat, adalah empat kursi eselon II yang akan segera kosong, karena pejabat terkait akan segera memasuki masa purna tugas.

K.A. Badaruddin meminta seluruh peserta assessment untuk bersungguh-sungguh dalam kegiatan ini. Beliau tidak menginginkan para peserta berkecil hati atas peluang yang ada. Bahkan, beliau dengan tegas menjamin objektifitas pemilihan calon pejabat eselon II. 

Kriteria peserta assessment yang digunakan terdiri dari beberapa komponen, yaitu mempunyai integritas tinggi dan kapabilitas, pangkat/golongan minimal Pembina Tk.I (IV/b), telah dua kali menduduki dua bidang jabatan eselon III yang berbeda, pendidikan minimal Sarjana, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat, serta tidak menjalani hukuman disiplin minimal tingkat ringan dalam dua tahun terakhir.

24 calon pejabat eselon II tersebut terdiri dari 13 pejabat lingkup kantor pusat, dan 11 pejabat lingkup kantor daerah. Mereka akan diuji dalam lingkup materi soft competency, dan hard competency. Soft competency tersebut mengacu pada pengujian kesesuaian dengan Standard kompetensi jabatan.

Sementara itu, metode penilaian hard competency meliputites tertulis, wawancara, dan presentasi. Unsur yang dinilai  mengenai penguasaan teknis pekerjaan dan tupoksi secara konseptual maupun bersifat teknis. Ide cemerlang, motivasi, inisiatif, kepercayaan diri, kemampuan berfikir analitis, kemampuan pencapaian keberhasilan, dan kepemimpinan, tidak luput dari penilaian.

Terakhir, K.A. Badaruddin berharap kepada para peserta agar menjaga stamina dan kesehatan, sehingga dapat mengikuti tes dengan baik. Lebih penting dari itu, beliau mengingatkan agar seluruh peserta dapat menjaga sportifitas dalam berkompetisi.

Assesment akan berlangsung sejak 25 s.d 28 Oktober 2010. Para penguji merupakan Direktur lingkup Ditjen Perbendaharaan. Tentunya, melalui metode assessment ini kita akan berharap mendapat pejabat eselon II baru yang terbaik.

Oleh:  Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan pelantikan pejabat di Kantor Pusat DJPBN
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash  Pembinaan dan penyegaran SDM menjadi sebuah kebutuhan dalam organisasi. Kedua hal tersebut diyakini akan menjadikan gerak organisasi lebih dinamis dan produktif, seperti halnya Ditjen Perbendaharaan.

&ldquoMutasi adalah hal yang biasa dan telah menjadi sebuah kebutuhan organisasi, dalam kaitannya untuk pengisian jabatan yang kosong dan pembinaan karir SDM. Di Ditjen Perbendaharaan, kita mengenal dua hal yang mendasari mutasi, yaitu promosi dan penyegaran,&rdquo kata Herry Purnomo, Direktur Jenderal Perbendaharaan saat memberikan pengarahan usai melantik 81 pejabat di Kantor Pusat DJPBN, 9 orang pejabat eselon III dan 72 orang pejabat eselon IV. &rdquoUntuk yang promosi, tentu saja ini merupakan sebuah penghargaan atas prestasi,&rdquo lanjut beliau.

Herry Purnomo juga menyampaikan bahwa bagi seorang pegawai yang mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru yang lebih tinggi artinya mendapatkan sebuah kepercayaan dari pimpinan atas kinerjanya selama ini. &ldquoPromosi ini merupakan kepercayaan dari organisasi. Kepercayaan dari pimpinan. Kalau nggak percaya tentu nggak akan kami promosikan,&rdquo tambah beliau.

Beliau juga menambahkan bahwa mutasi atau pergeseran jabatan dari satu tempat ke tempat yang lain merupakan sarana organisasi untuk mengasah kemampuan pegawai, disamping untuk memperkaya pengalaman. &ldquoBagi yang mutasi, ini adalah sarana untuk mengasah kemampuan sekaligus memperkaya pengalaman,&rdquo tegas Dirjen Perbendaharaan.

Hal lain yang menjadi perhatian beliau adalah variasi pekerjaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang beragam dan menantang sehingga diperlukan peningkatan kemampuan dan pengalaman yang berkesinambungan. &ldquoSaya harap Saudara-saudara sekalian dapat cepat belajar dan memahami pekerjaan di tempat penugasan yang baru. Jangan pernah berhenti belajar,&rdquo pesan Herry Purnomo di hadapan para pejabat eselon III dan IV yang baru saja dilantik.

Dalam kesempatan tersebut, Herry Purnomo juga menyampaikan pesan bagi para pegawai di Kanwil Ditjen Perbendaharaan, antara lain mengenai penerapan layanan unggulan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan. &ldquoBanyak harapan yang dibebankan kepada kawan-kawan di Kanwil. Kanwil harus melakukan implementasi peraturan dan juga harus terus melakukan inovasi. Khusus untuk pembinaan, Kanwil harus berani keluar dari tupoksi, yang penting sesuai dengan akuntabilitas dan dasar hukum yang sudah ada,&rdquo lanjut beliau.

Kasus mengenai dokumen palsu mirip DIPA yang sempat mencuat beberapa hari yang lalu, juga tidak luput dari perhatian Dirjen Perbendaharaan. &ldquoKanwil juga perlu mewaspadai adanya kejahatan terutama menyangkut tupoksi kita. Jangan sampai terjadi lagi kasus DIPA palsu. Berbicaralah ke satker di daerah, jelaskan mengenai bentuk dokumen, alur dan sistem DIPA yang sebenarnya. Pelayanan di KPPN sudah cepat, jadi tidak perlu menerima tawaran dari calo anggaran,&rdquo pesannya kepada para pejabat yang baru saja diangkat sumpahnya itu. Beliau menambahkan, &ldquowalaupun kasus tersebut belum sampai membobol negara, kita harus memmperhatikan kualitas keamanan dan tetap melaksanakan SOP yang sudah ditentukan.&rdquo

Mengenai reformasi birokrasi yang telah menunjukkan hasil yang sangat baik, Herry Purnomo menegaskan agar terus dijaga. &ldquoPelayanan prima sebagai tuntutan reformasi memang sulit dilaksanakan. Tetapi tetap harus dilakukan. Reformasi di lingkungan kita sudah sangat baik, berbagai pungutan sudah tidak ada lagi. Ini harus dijaga. Harus tetap konsisten terhadap perubahan kea rah yang lebih baik,&rdquo lanjut Dirjen Perbendaharaan. &ldquoBagi yang baru promosi, cepat belajar dan ciptakan sesuatu yang baru,&rdquo pesannya lagi menutup arahannya.

Oleh  : Bambang Kismanto dan Firman Imam Santoso &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Kegiatan HUT Keuangan RI
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Meskipun sibuk menjadi seorang birokrat, kemampuan bernyanyi pegawai Ditjen Perbendaharaan cukup menjanjikan. Ditjen Perbendaharaan berhasil merebut enam gelar dari masing-masing kategori lagu dalam ajang Gelar Lomba Tembang Cantik (Gelatik)lingkup Kemenkeu, Jumat (15/10). Ajang tersebut digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun keuangan Republik Indonesia yang ke -64.

Chandri Pitaka pegawai Setditjen Perbendaharaan berhasil meraih juara pertama kategori lagu Pop pria. Chandri berhasil membawakan lagu dengan apik, berjudul Bukan Cinta Biasa yang dipopulerkan oleh penyanyi Afgan. Penampilan tersebut berhasil memaukau dewan 5 dewan juri, yang diantaranya Edwin Manangsang (Edwin Libels), seorang penyanyi yang juga merupakan keluarga besar Kemenkeu. Selain itu, artis cantik Cut Yanti yang merupakan Dharma Wanita Kemenkeu hadir pula sebagai juri.

Dalam kategori lagu pop wanita, Ditjen Perbendaharaan yang diwakili oleh Endang Mulyani berhasil merebut gelar juara dua. Endang adalah pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarata. Dalam Kategori ini, juara pertama diraih oleh Ditjen Pajak.

Sementara itu, dalam kategori dangdut wanita, Ditjen Perbendaharaan berhasil meraih juara dua dan tiga sekaligus. Siska pegawai KPPN Jakarta V meraih gelar juara dua. Sedangkan juara tiga diberikan kepada Bonita yang merupakan Dharma Wanita Setditjen Perbendaharaan, istri dari Singgih Bowo Laksono.  Masih dalam kategori dangdut untuk pria, Ditjen Perbendaharaan mendapat gelar juara harapan satu, melalui tembang Bujangan yang dibawakan oleh Samiran pegawai Setditjen Perbendaharaan.

Gelar lain yang diraih Ditjen Perbendaharaan adalah juara dua kategori lagu keroncong pria. Gelar tersebut dipersembahakan oleh Priyo Yuwono pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY.

Laiknya ajang lomba bernyanyi di televisi, ajang tersebut berlangsung cukup meriah. Masing-masing direktorat lingkup Kemenkeu membawa suporter yang meramaikan jalannya lomba. Tidak lupa mereka membawa poster dan spanduk untuk mendukung jagoannya.

Ditjen Pajak berhasil keluar sebagai juara umum. Ditjen Pajak berhasil meraih dua gelar juara pertama, satu gelar juara dua, dan tiga gelar juara tiga.

Hadiah juara umum diberikan secara langsung oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo. Sementara hadiah kepada masing-masing pemenang lomba diserahkan oleh Pejabat Eselon I lingkup Kemenkeu.

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Pengarahan Dirjen Perbendaharaan kepada Pejabat Eselon II
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sesaat setelah pelantikan pejabat eselon II lingkup Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPBN), Herry Purnomo mengadakan pertemuan terbatas bersama para pejabat eselon II yang dilantik di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Selasa (12/10).

Didampingi oleh para pejabat eselon II Kantor Pusat, Herry Purnomo, mutasi kali ini dilakukan sebagai upaya penyegaran posisi pejabat eselon II lingkup Ditjen Perbendaharaan. Pejabat yang mendapat penugasan baru merupakan pejabat yang sebelumnya juga menduduki jabatan eselon II, sehingga tidak ada pejabat yang promosi. Dalam kesempatan ini beliau juga mengucapkan penghargaan dan rasa terima kasih kepada para pejabat atas kinerja dan dedikasi yang diberikan selama ini.

Dalam daftar mutasi, terdapat seorang pejabat eselon II yang harus meninggalkan Ditjen Perbendaharaan dengan amanah baru sebagai Kepala Biro umum Sekretariat Jenderal Kemenkeu, yaitu Bambang Isnaeni Gunarto, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan. &ldquoSaya kira ini satu penugasan yang sangat prestisius, bahwa kembali teman-teman di Ditjen Perbendaharaan dipakai di lingkungan Sekretariat Jenderal,&rdquo ujar Dirjen PBN.

Sebaliknya, Agah Sugana merupakan satu-satunya pejabat eselon II yang kembali ke &ldquopangkuan&rdquo Ditjen Perbendaharaan. Digantikan oleh Pak BIG, panggilan akrab Bambang Isnaeni Gunarto, sebagai Kepala Biro Umum, Setjen Kemenkeu, Agah mendapatkan penugasan baru sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB.

Selain itu, dalam menghadapi akhir tahun anggaran, Dirjen Perbendaharaan berpesan agar langkah-langkah akhir tahun dapat dicermati dengan baik. Beliau juga berharap bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Direktorat Pelaksanaan Anggaran mendapat dukungan seluruh pihak. Sejauh ini, Direktorat Pelaksanaan Anggaran telah mendahului dengan kajian pada tiga Kanwil untuk memberikan gambaran mengenai realisasi APBN sampai saat ini. Beliau meminta kegiatan-kegiatan tersebut didukung dengan langkah-langkah antisipatif terhadap penyerapan anggaan rendah dapat dipersiapkan.

Masih terkait langkah-langkah akhir tahun, Herry Purnomo mengingatkan kembali pentingnya penyusunan laporan keuangan pada tingkat satuan kerja. &ldquoLaporan keuangan menjadi tantangan tersendiri. Walaupun sudah tidak disclaimer tahun 2009, tapi kalau kita tidak berusaha, jangan-jangan melorot lagi,&rdquo pesan Herry.

Upaya perbaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadikan KPPN sebagai ujung tombak bagi kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga. Rekonsiliasi menjadi salah satu alat verifikasi yang turut serta menunjang perbaikan LKPP. &ldquoKalau data di KPPN itu sudah bagus, maka akan menghasilkan LK/KL yang bagus, dan tentunya LKPP juga akan bagus,&rdquo pesan beliau.

Direktur Jenderal Perbendaharaan juga menekankan agar tetap menjaga komitmen reformasi birokrasi yang sudah berjalan dengan baik. &ldquoKita tetap komitmen, pelayanan di KPPN, pelayanan di Kanwil, tetap dijaga, pelayanan yang transparan dan tanpa pungutan,&rdquo sambung Herry Purnomo di hadapan para pejabat eselon II yang baru saja dilantik. &ldquoSekali-sekali Pak Badar (K.A. Badaruddin &ndashred) akan mengirim tim pengintip,&rdquo tambahnya lagi.

Menyinggung masalah menghadapi hari keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan pesan dari Menteri Keuangan bahwa tahun ini akan diperingati dengan cara yang lain dari tahun-tahun sebelumnya. &ldquoPesan dari Pak Menteri, tahun ini kita akan mengisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Selain upacara tentunya dan jalan santai seperti biasa, Pak Menteri menginginkan kita mendengarkan keluhan-keluhan dari stakeholder, berkunjung ke kantor-kantor untuk mendengarkan apa keluhan mereka,&rdquo kata Herry Purnomo. &ldquoYang kedua, di samping masalah stakeholder, kita akan mengadakan penghijauan. Tidak hanya di kantor, tetapi juga di perumahan-perumahan. Nanti akan ada instruksi lebih lanjut mengenai hal ini dari Pak Menteri,&rdquo sambungnya.

Oleh : Novri H.S. Tanjung, Bambang Kismanto dan Tino A.P &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon II Kementerian Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo meminta kesiapan para pejabat eselon II dengan penugasan yang baru untuk terus melaksanakan tugas sebaik-baiknya di lingkungan Menteri Keuangan. Hal tersebut disampaikan saat melantik pejabat Eselon II lingkup Kementerian Keuangan, melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor : 421/KMK.01/UP.11/2010, Selasa (12/10), di Gedung Kemenkeu Jakarta.

Dalam pengarahannya, Agus Martowardojo mengucapkan selamat menjalankan tugas baru kepada para pejabat yang dilantik. Beliau menegaskan dihadapan para hadirin agar dapat menjaga niat dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk kepentingan memajukan Negara, memajukan bangsa, menjadikan rakyat Indonesia sejahtera, yang makmur dan sentosa.  Beliau juga berpesan agar kita semua dapat membangun budaya organisasi berdasarkan kinerja.

&ldquoKita bekerja tidak hanya pandai dengan keilmuan kita, tetapi juga harus disertai dengan etika, karakter, dan juga kepribadian yang baik. Hal ini pun masih harus didukung dengan semangat untuk menjalankan dengan rasa patriotisme yang tinggi. Karena hal ini yang menjadi kebanggan kita, bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai pegawai negeri sipil, yaitu betu-betul bekerja yang terbaik, mengabdi untuk Negara, bagi masyarakat Indonesia secara luas. &rdquo Pesan Agus Martowardojo.

Pelantikan dillakukan terhadap pejabat Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal,  Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Bea dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan Ditjen Anggaran. Mutasi pejabat eselon II tersebut berdampak juga pada pergeseran pejabat lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Sepuluh pejabat eselon II lingkup Ditjen Perbendaharaan mendapatkan penugasan baru. Abdul Rahman Ritonga menempati tempat barunya sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan, Harry Basar Hutapea sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, R. Moch. Atlap Noor Syamsoe sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Bambang Suroso sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Seto Utarko sebagai  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar, Sugianto sebagai  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim, Teddy Rukmantara sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar, Agah Sugana sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Alfiah sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, sedangkan Hendro Baskoro menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Direktur Sistem Perbendaharaan yang baru, Abdul Rahman Ritonga mengaku kaget dengan terpilihnya beliau dengan jabatan baru tersebut. &ldquoSebenarnya saya tahu persis (menjadi Dirketur Sistem Perbendaharaan, red) setelah tanda tangan absen. Jadi cukup kaget. Saya termasuk ikhlas menerima pekerjaan. Apa yang diberikan pimpinan saya terima dengan niat ikhlas.&rdquo Ujar Abdul Rahman Ritonga

Sementara itu, Bambang Isnaeni Gunarto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan, diberi amanah baru menjadi Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Beliau menyatakan, &ldquoBagi saya jabatan adalah amanah, jadi harus siap ditempatkan dimana saja. Dengan berat hati saya tinggalkan perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan, red), tapi di Biro Umum ini tentu sama pentingnya, karena Kementerian Keuangan saat ini sedang meningkatkan kinerja, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan.&rdquo Ujarnya.

Bambang juga berpesan kepada pejabat yang menggantikannya agar proses pekerjaan yang belum selesai harap diselesaikan, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan sistem SPAN.

&ldquoJadi, untuk teman-teman yang saya tinggalkan tentunya yang saat ini dalam proses harus diselesaikan, terutama dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2011 ini telah kita persiapkan semuanya. Kemudian, untuk mengantarkan SPAN sudah kita siapkan sampai 2012. Perencanaan kita sudah tertata rapih.&rdquo Pesan Bambang.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Acara Sosialisasi Paket Peraturan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang wajar tanpa pengecualian (WTP) benar-benar menjadi obsesi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berbagai rangkaian kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan LKPP terus diupayakan.

&ldquoAdalah amanat UU No.17/2003 agar pemerintah melakukan praktek pengelolaan keuangan negara sesuai dengan international best practices. Oleh karenanya menjadi tugas bersama untuk menerapkannya pada berbagai aspek pengelolaan keuangan baik pada sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban,&rdquo kata Herry Purnomo saat membuka Lokakarya Kebijakan Akuntansi Akrual Non Financial Assets di Jakarta beberapa hari lalu.

Sebagai langkah lanjutan dari serangkaian upaya mencapai opini WTP tersebut, Ditjen Perbendaharaan kembali mengumpulkan para pejabat teknis yang menangani penyusunan LKPP secara langsung, di Hotel Orchardz, Jakarta, Selasa, 5 Oktober 2010. Direktorat Jenderal Perbendaharaan memandang perlu untuk memberikan pemahaman tentang Paket Peraturan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam acara sosialisasi ini.

&ldquoKegiatan ini sebagai perwujudan komitmen kita bersama untuk menuju laporan keuangan pemerintah agar mencapai opini yang terbaik, baik dalam LKKL maupun LKPP sehingga pada tahun 2011 dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian seperti yang telah direncanakan sebelumnya,&rdquo kata Syaiful, Kepala Seksi Sistem Akuntansi Pusat dalam laporannya di hadapan para peserta.

Sejak pertama kali disusunnya, yaitu tahun 2004 sampai dengan 2008, LKPP selalu mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer) dari BPK. Baru tahun 2009, LKPP berhasil mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau satu tingkat di bawah opini tertinggi WTP.

&ldquoPada LKPP tahun 2009, berkat kerja keras kita semua, baik di kantor pusat maupun di kantor daerah bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga, kita berhasil meningkatkan kualitas LKPP dan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP,&rdquo ungkap Vicentius Sonny Loho, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. &ldquoNamun capaian prestasi ini tidak cukup sampai disini saja, kita secara bersama-sama harus terus memperbaiki kualitas LKPP hingga mencapai opini yang terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,&rdquo lanjutnya di hadapan para peserta sosialisasi.

&ldquoSebagaimana kita ketahui bersama, basis akuntansi yang kita gunakan dalam menyusun LKPP masih menggunakan basis kas menuju akrual atau cash toward accrual, &rdquo tambahnya lagi.

Acara sosialisasi ini merupakan upaya untuk menjawab temuan BPK terkait penyempurnaan sistem dan berbagai prosedur dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Peraturan yang mengatur proses dan perlakuan dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan yang akan disosialisasikan antara lain adalah PMK No. 08/PMK.05/2010 tentang Laporan Konsolidasian BUN, PMK No. 28/PMK.05/2010 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penerusan Pinjaman, PMK No. 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, PMK No. 102/PMK.05/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta Perdirjen Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan LBMN dan LKPP.

Acara sosialisasi Paket Peraturan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat diikuti oleh 152 orang. Mereka terdiri dari 124 orang pejabat AKLAP dan kasi Vera dalam lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kal-Bar dan Kalteng, Pejabat/Staf pada Kanwil DJKN dan KPKNL di lingkungan NAD, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang dan Pontianak, berjumlah 16 orang serta 12 orang Pejabat/Staf dari Kementerian/Lembaga.

Oleh : Bambang Kismanto dan Tino Adi Prabowo &ndash Media Center Perbendaharaan

Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan terus berjalan tak kenal henti. Dua aspek penting dalam keberhasilan sebuah proses reformasi digarap dengan sungguh-sungguh. Aspek sumber daya manusia dan sistem.

Sebagaimana telah sering diberitakan, bahwa Kementerian Keuangan tengah membangun system pengelolaan keuangan negara yang terintegrasikan yang disebut dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), System Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Sebagai ruh reformasi, SPAN tidak akan pernah berjalan tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Oleh karenanya, untuk mengiringi perkembangan pembangunan SPAN yang akan berlakukan pelaksanaannya tahun 2012, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan konsultasi dengan Price Waterhouse Coopers (PWC) yang dikemas dengan judul Kick Off Meeting Change Management and Communication SPAN, Senin, 28-9-2010 di Jakarta.

&ldquoKick Off Change Management And Communication ini menjadi tepat karena manusia adalah aset yang sangat berharga dari suatu organisasi,&rdquo kata Herry Purnomo. &ldquoSebaik apapun system dan IT-nya tidak akan member arti apa-apa jika organisasi dan SDM-nya tidak siap merubah mindset, perilaku dan etos kerja,&rdquo tambah Direktur Jenderal Perbendaharaan ini saat membuka acara mewakili Menteri Keuangan.  

SPAN yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Keuangan ini tidak akan dapat berjalan dan sukses jika tidak didukung oleh semua pihak.

&ldquoDibutuhkan dukungan yang Kuat dari seluruh stakeholder,&rdquo kata Herry Purnomo. &ldquoAda tiga pilar yang menjadi kunci keberhasilan dari SPAN, yaitu Bussines Process Improvement (BPI), Integrated It System, dan Change Management and Communication (CMC),&rdquo lanjut orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan.

Acara Kick Off CMC tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Country Director Worldbank, Delegasi Federal Treasury of Russia, perwakilan Negara donor, tim Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara (RPPN) serta beberapa pejabat eselon II dan III Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Menyinggung tentang SPAN, Direktur Jenderal Perbendaharaan menjelaskan bahwa SPAN merupakan satu sistem yang terintegrasi. Mulai dari perencanaan (RKA-KL) sampai dengan proses pelaporan keuangan pemerintah pusat. &ldquoSPAN itu dapat dijadikan sebagai core system dari pengelolaan keuangan Negara, baik untuk sisi penerimaan maupun sisi belanja,&rdquo kata Herry Purnomo.

Terdapat perubahan sangat mendasar pada sistem pengelolaan keuangan Negara jika SPAN ini diberlakukan. Perubahan tersebut meliputi business process improvement yang dilakukan terkait dengan peningkatan fungsi pengelolaan kas (cash management), penerapan akuntansi basis akrual (accrual accounting), peningkatan system pembayran, manajemen penerimaan serta peningkatan dalam system dan mekanisme pelaporan keuangan dan manajerial.

Sedangkan integrasi system dilakukan dengan menerapkan single database yang didukung dengan enterprise resource planning (ERP) dan Commercial of The Shelf (COTS).

&ldquoChange management and communication yang saat ini dilakukan kick off-nya sangat perlu dilakukan untuk mempersiapkan organisasi dan sumber daya manusia agar sanggu dan mampu menjalankan seluruh inisiatif perubahan ini, yang bermuara pada peningkatan kinerja pengelolaan keuangan Negara,&rdquo jelas Dirjen Perbendaharaan.

Kepada PWC yang sudah ditunjuk konsultan CMC, Dirjen Perbendaharaan berpesan agar pekerjaan konsultasi di SPAN ini tidak hanya dijadikan sebagai &lsquoanother project of PWC&rsquo, karena pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Keuangan mempunyai ekspektasi besar terhadap keberhasila SPAN.

&ldquoKegiatan ini berkaitan dengan pembangunan system implementasi di bidang anggaran. Dengan demikian deliverable kegiatan konsultasinya tidak bersifat umum, namun harus sesuai dengan karakteristik pengembangan proyek system implementasi, IT dan business process project,&rdquo kata Herry Purnomo dalam sambutannya.

&ldquoTim Leader, Subject Matter Expert yang diajukan pada saat bidding agar dapat on board sesuai dengan waktu-waktu yang telah dijadwalkan serta berkonsentrasi penuh dalam melakukan pekerjaan project ini, karena tingkat kesulitan dan kompleksitas SPAN project sangat tinggi,&rdquo tambah beliau lagi.

Di samping itu, Dirjen Perbendaharaan juga berpesan agar PWC memperhatikan muatan local ke-Indonesiaan dan karakteristik birokrasi atau lembaga pemerintah, sebab objek CMC tersebut adalah human resource. &ldquoPWC agar memiliki tim yang Kuat dan memahami local wisdom tersebut,&rdquo pinta Herry Purnomo. &ldquoSaya harap PWC memahami kerangka umum dan pokok-pokok peraturan di bidang kepegawaian,&rdquo sambungnya.

Kick off Change Management and Communication sudah dilaksanakan. Bola sudah mulai bergulir. Untuk dapat mencapai tujuan, mencetak goal ke gawang, semua pemain harus memiliki pemahaman, pengertian dan sikap yang sama.

&ldquoSaya berharap semoga melalui kick off ini kita memiliki pemahaman dan sikap yang sama, yaitu berubah, kita bisa,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo menutup sambutannya.

Oleh      : Bambang Kismanto, Tino A. Prabowo dan Sugeng Wistiono &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Lokakarya Kebijakan Akuntansi Akrual Non Financial Assets
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Memantapkan persiapan penerapan Akuntansi Berbasis Akrual sebagai basis dalam penyusunan laporan keuangan, Ditjen Perbendaharaan gelar Lokakarya Kebijakan Akuntansi Akrual Non Financial Assets, Selasa (28/9), di Jakarta.

Dirketur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan, terutama dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam satu periode yang dihubungkan dengan penggunaan informasi tersebut dalam setiap pengambilan keputusan.

&ldquoTentunya kita berharap bahwa di dalam laporan keuangan pemerintah dapat menyajikan informasi yang paling handal dan akurat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan jawabannya.&rdquo Tegas Herry Purnomo.

Rangkaian lokakarya merupakan langkah  yang terstruktur dan sistematis, sebagai bentuk persiapan yang matang dalam rangka migrasi dari SAP berbasis Kas Menuju Akrual (Cash Towards Accrual) yang saat ini berlaku ke SAP yang berbasis Akrual (Full Accrual).

Lokakarya ini terselenggara berkat kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia melalui Program Government Partnership Fund-Australia Indonesia Partnership (GPF-AIP) yang telah berlangsung sejak tahun 2007. Sedangkan, narasumber dalam acara Lokakarya ini adalah GPF Finance Financial Advisor dari Department Of Finance and Deregulation, Senior Officer Department of Defence dan beberapa Pejabat dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan maupun pejabat dari Direktorat Barang Milik Negara I, Ditjen Kekayaan Negara.

Tinjauan dan konsep pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset tetap dan aset tak berwujud dibahas dalam lokakarya tersebut. Sebagai referensi dari international best practices, disampaikan juga pemaparan konsep dan praktek-praktek implementasi akuntansi aset non keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Australia khususnya Australian Ministry of Defence.

Implementasi akuntansi aset non keuangan perlu disesuaikan dengan karakteristik negara Indonesia. Maka, menjadi salah satu pokok pembahasan yang penting paparan konsep dan praktek-praktek implementasi akuntansi aset non keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Begitu pula, kendala yang akan dihadapi dalam penerapan akuntansi Non Financial Assets dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia menjadi salah satu pokok pembahasan.

Berkaitan dengan Akuntansi Akrual Non Financial Assets, beberapa Kementerian/Lembaga juga dilibatkan terutama yang memiliki jumlah aset yang cukup besar dan memiliki karakteristik khusus seperti: Kementerian Pertahanan dengan aset berupa alutsista, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dengan aset KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan aset-aset bersejarahnya, dan Kementerian/Lembaga lain karena mereka lah yang akan menjadi tulang punggung dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan LKKL (Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga) yang beropini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan