Liputan Penandatangan MoU antara Ditjen Perbendaharaan dan P.T. Taspen Persero
Ditjen Perbendaharaan bersepakat untuk melakukan kerjasama pengelolaan data pegawai negeri sipil bersama dengan P.T. Taspen Persero. Hal tersebut dilakukan atas dasar evaluasi pelaksanaan serta identifikasi kendala pengiriman data dari KPPN ke kantor cabang P.T. Taspen Persero.

Kesepakatan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dirjen Perbendaharaan dan Direktur P.T. Taspen Persero, Jumat (1/4), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Selain para pejabat lingkup Ditjen Perbendaharaan, acara dihadiri oleh jajaran Direktur P.T. Taspen Persero.

&ldquoSetelah memperhatikan beberapa kendala tersebut disepakati untuk dilaksanakan kerjasama pengelolaan data beserta transaksi pembayaran iuran wajib pegawai yang akan dituangkan ke dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama&rdquo ujar Direktur Sistem Perbendaharaan A. R. Ritonga.

Dalam kesepakatan tersebut, P.T. Taspen Persero akan menempatkan server dan jaringan yang terhubung langsung antara Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dengan Kantor Pusat P.T. Taspen Persero. Sehingga diperoleh manfaat kontinuitas penerimaan data penerimaan PFK bagian P.T. Taspen Persero beserta daftar kepegawaian menjadi lebih terjamin. Selanjutnya, MoU itu membantu menyediakan data penerimaan PFK bagi P.T. Taspen Persero berdasarkan penerbitan SP2D gaji.

Selain itu juga, kebutuhan P.T. Taspen Persero atas database PNS Pusat dalam rangka pembentukan individual account bagi seluruh PNS sebagai dasar asuransi pensiun dapat terpenuhi. Pelayanan pembayaran pensiun pertama bagi PNS yang masuk masa pensiun akan menjadi lebih cepat dan akurat. Kemudian, terjalin pertukaran informasi terkait pengelolaan data PNS Pusat dalam rangka pencegahan dan penyelesaian dugaan kasus pembayaran.

Konsekuensi kerjasama tersebut menuntut Ditjen Perbendaharaan untuk menjaga validitas dan akurasi data. &ldquoDitjen Perbendaharaan harus menjaga validitas dan akurasi data dan untuk itu akan dibuat fasilitas monitoring pengiriman data dari KPPN ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan serta uji petik data ke beberapa KPPN&rdquo ujar A. R. Ritonga.

Lebih lanjut, Dirut P.T. Taspen Persero sepakat bahwa nota kesepahaman merupakan wujud nyata dari komitmen P.T. Taspen Persero dan Ditjen Perbendaharaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada para PNS, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. &ldquoDitjen Perbendaharaan dan P.T. Taspen Persero sepakat dan menyadari pentingnya data PNS karena menyangkut hajat hidup para pensiunan&rdquo Dirut P.T. Taspen Persero mengamini hal tersebut.

Dirut P.T. Taspen berharap nota kesepahaman dapat segera dituangkan ke dalam bentuk perjanjian kerjasama serta dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggungjawab. &ldquoData PNS yang akurat dapat dijadikan alat untuk mempercepat pembayaran pensiun dan THT (Tunjangan Hari Tua, red) PNS, menganalisa kebenaran setoran IWP (Iuran Wajib Pegawai, red), dan menghitung kewajiban manfaat polis masa depan&rdquo tambahnya.

Oleh : Bintang dan Novri &ndash Setditjen Perbendaharaan

Liputan Kunjungan Kerja Dirjen Perbendaharaan ke KPPN Jakarta II
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto mengumpamakan para pegawai Ditjen Perbendaharaan berada dalam &lsquomedan perang&rsquo, mengingat tantangan-tantangan yang dihadapi dalam bekerja. Perumpamaan tersebut disampaikannya dalam kesempatan kunjungan kerja ke KPPN Jakarta II, Kamis (31/3).

Berkaitan dengan penetapan status tersangka pada dua pegawai KPPN Jakarta II belum lama ini, Agus Suprijanto meyakini jajarannya tidak melakukan kesalahan seperti apa yang dituduhkan selama ini.

&ldquoKunjungan ke KPPN Jakarta II sangat penting untuk dilakukan karena menyangkut keprihatinan atas dua teman kita yang mengalami musibah dan dijadikan tersangka atas suatu hal yang saya yakin tidak dilakukan,&rdquo ujar Agus Suprijanto

Pada kesempatan yang sama, terlebih dahulu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi DKI Jakarta Hasudungan Siregar menyampaikan gambaran kondisi umum Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Hasudungan juga menyinggung turunnya semangat kerja para pegawai KPPN mengingat risiko tugas yang sangat besar. Keadaan itu terjadi, terkait kasus pemalsuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang terjadi pada tahun 2008, menyeret dua orang pegawai Ditjen Perbendaharaan sebagai tersangka.

Mengomentari laporan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Agus Suprijanto berpesan agar para pegawai tetap bersemangat, berhati-hati, menjaga motivasi dalam bekerja, dan tetap berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai reformasi birokrasi. &ldquoKita harus menjalankan SOP (Standard Operating Procedure, red) dengan benar, karena jika telah menjalankan SOP, kita tidak seharusnya dinyatakan lalai,&rdquo pesannya.

Menurut Agus Suprijanto, Sejak diterbitkannya paket Undang-undang tentang Keuangan Negara, kewenangan pemeriksaan kebenaran atas materi dialihkan kepada Kementerian/ Lembaga. Namun, saat ini masih banyak pihak yang menganggap bahwa kewenangan tersebut berada di Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, Agus meminta jajaran Ditjen Perbendaharaan perlu menyampaikan kepada pihak lain agar dapat memahami hal tersebut sehingga jika terjadi kasus seperti ini, tidak akan terjadi salah alamat.

Seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan hingga Menteri Keuangan secara langsung memberikan perhatian khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut, antara lain dengan menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi terkait permasalahan tersebut. Para pimpinan Ditjen Perbendaharaan optimis dengan kasus ini, karena secara prinsip dan fakta, mereka meyakini dua pegawai Ditjen Perbendaharaan tersebut tidak bersalah.
Selain itu, Dirjen Perbendaharaan juga berpesan bahwa jika ada keraguan dalam melaksanakan pembayaran maka berhati-hatilah, sehingga tidak terjadi kesalahan. &ldquoKeterlambatan dalam melaksanakan pembayaran lebih baik daripada salah dalam melaksanakan pembayaran&rdquo tambah beliau.

Di akhir pidatonya, Dirjen Perbendaharaan meminta para pegawai KPPN Jakarta II untuk tidak membuat upaya-upaya yang dapat menimbulkan reaksi negatif pihak yg berwajib dan mempercayakan penyelesaian kasus ini kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. &ldquoTetap menjaga komunikasi dengan teman kita di tahanan agar teman kita yang ditahan tidak patah semangat,&rdquo tutup Agus mantap.

Oleh: Bintang dan Novri &ndash Setditjen Perbendaharaan

Liputan rapat koordinasi Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP)
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Seluruh jajaran pejabat baik eselon dua maupun eselon tiga bertekad mewujudkan transformasi kelembagaan. Tekad tersebut tersirat pada acara penandatanganan kotrak kinerja antara pejabat eselon tiga dan dua. Acara bertajuk rapat koordinasi tersebut diselenggarakan di Jakarta, Senin (28/03).
Acara yang dipimpin langsung oleh Direktur Sistem Perbendaharaan, Abdul Rachman Ritonga tersebut mengangkat tema &ldquoBersama Kita Satukan Tekad Menuju Transformasi Kelembagaan&rdquo.  Di samping berisi penandatanganan kontrak kinerja, acara yang merupakan rapat koordinasi itu dibahas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three lingkup Direktorat Sistem Perbendaharaan tahun 2011 sekaligus evaluasi kegiatan Triwulan I Tahun 2011.  Kontrak kinerja sendiri lebih dikenal sebagai Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three Tahun 2011. Semua pejabat eselon tiga menandatangani kontrak tersebut bersama Direktur Sistem Perbendaharaan.
&ldquoKontrak kinerja ini merupakan wujud dari komitmen bersama,&rdquo kata Sulaimansyah selaku Manajer Kinerja Tingkat Eselon II dalam pengantarnya. &ldquoDalam pelaksanaannya nanti masing-masing subdit dalam lingkup Dit. SP akan bahu membahu membentuk sebuah rantai.  Sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal,&rdquo lanjutnya.
&ldquoSelain itu kinerja IKU Kemenkeu-Three akan menjadi acuan dalam penyusunan IKU Kemenkeu Four dan Kemenkeu Five. Ketika terdapat permasalahan pada satu subdit, maka subdit yang lain akan saling menyokong, sehingga terbentuk sebuah Transformasi Kelembagaan&ldquo, jelasnya lagi.
Selanjutnya masing-masing Kasubdit lingkup Direktorat Sistem Perbendaharaan mempresentasikan draf final Kontrak Kinerja IKU Kemenkeu-Three Tahun 2011, termasuk juga pencapaian IKU pada Triwulan I Tahun 2011. Secara garis besar Kontrak Kinerja IKU Kemenkeu-Three Tahun 2011 lingkup Dit. SP terdiri atas 39 IKU Cascading dari IKU Kemenkeu-Two Dit. SP dan 4 IKU Complement.
Pada saat ini Dit. SP melakukan IKU tentang kepuasan stakeholder dalam hal pelayanan jaringan, hardware, dan data, yang akan memacu Direktorat Sistem Perbendaharaan dalam rangka melayani Kantor Pusat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan KPPN dalam hal kepuasan pelayanan jaringan, hardware, dan data. Ini adalah sebuah keberanian melakukan tantangan di masa depan.
Pada puncak acara satu per satu dari lima Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three Tahun 2011 lingkup Direktorat Sistem Perbenaharaan telah berhasil ditandatangani. Djazuli yang adalah Kasubdit PPP I, mendapat giliran pertama menandatangani kontrak. Diikuti secara berurutan Sulaimansyah, Kasubdit PPP II, Bagus Konstituante, Kasubdit Pengembangan Aplikasi sekaligus menandatangani Kontrak Kinerja IKU Kemenkeu-Three Tahun 2011 Subdit PBD DTI, dan pada kesempatan terakhir adalah Fahma Sari Fatma selaku Kasubdit Pengembangan Profesi.
Selanjutnya masing-masing kontrak kinerja ditandatangani Direktur Sistem Perbendaharaan dan diserahkan kembali kepada masing-masing Subdit sebagai simbol bahwa masing-masing Subdit telah siap untuk melaksanakan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three Tahun 2011.
Pada acara penutupan, Direktur Sistem Perbendaharaan menyampaikan pesan agar segenap jajaran Direktorat Sistem Perbendaharaan tidak berpuas diri terhadap pencapaian IKU Triwulan I.
&rdquoJangan berpuas diri terhadap pencapaian IKU triwulan pertama. Teruslah bersungguh-sungguh melaksanakan Kontrak Kinerja IKU Kemenkeu-Three Tahun 2011, sehingga dapat tercapai hasil yang maksimal,&rdquo pesan beliau menutup acara rapat koordinasi.

Oleh : Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan
Editor : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Sebagaimana tertuang dalam Nota Keuangan Pemerintah, gaji para abdi negara akan naik di tahun 2011. Kenaikan gaji pokok tersebut tentu menjadi kabar gembira bagi segenap pegawai negeri.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh wilayah Indonesia, telah siap mencairkan rapel kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota POLRI.  Hal itu mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor  SE- 9 /PB/2011, tentang  penyesuaian besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasiaonal Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rata-rata kenaikan gaji pokok PNS tahun ini sebesar 10%. Besaran kenaikan berkisar 7,3% - 14,5%, disesuaikan dengan pangkat dan masa kerja golongan pegawai. Besaran gaji pokok baru tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

Pembayaran kekurangan gaji sebagai akibat penyesuaian besaran gaji pokok baru, sudah dapat dilakukan pada bulan April 2011. Namun, kondisi tersebut disesuaikan dengan kesiapan teknis pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari masing-masing instansi/satuan kerja. Apabila pengajuan SPM untuk pembayaran gaji bulan April 2011 masih menggunakan besaran gaji pokok yang lama, maka pembayaran gaji bulan Mei 2011 harus sudah menggunakan besaran gaji pokok baru, sebagaimana diatur dalam peraturan dimaksud.

Menurut pantauan di beberapa KPPN, pengajuan SPM atas pembayaran rapel kenaikan gaji dari para bendahara gaji instansi/satuan kerja, sampai saat ini belum terjadi. Kemungkinan besar pengajuan permintaan rapel akan berjalan efektif pada bulan Mei 2011.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Ceneter Ditjen Perbendaharaan

Liputan Workshop Penanganan Pelanggaran Disiplin
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Menciptakan pegawai yang disiplin dan berintegritas tinggi sebagai amanat reformasi bidang SDM merupakan salah satu pilar reformasi birokrasi yang telah dicanangkan  Kemenkeu. Untuk itu Ditjen Perbendaharaan menggelar Workshop Penanganan Pelanggaran Disiplin, pada tanggal 23 s.d 25 Maret 2011, di Jakarta.

Workshop tersebut diselenggarakan untuk membekali para pejabat pengelola SDM dengan pengetahuan dan keterampilan teknis  dalam penanganan pelanggaran disiplin,  sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.  Peraturan itu mengamanatkan peranan vital setiap atasan langsung dalam penanganan pelanggaran disiplin. Oleh karenanya, workshop diikuti oleh para Kasubbag Kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku pejabat pengelola SDM di tingkat kantor wilayah.

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan workshop, narasumber dan materi terkait penangan pelanggaran displin secara utuh disajikan. Materi PP 53 Tahun 2010 dan Perka BKN 21 Tahun 2010, disampaikan oleh pejabat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Materi Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin PNS yang terdiri dari Teori/ Pengantar Pemeriksaan dan Simulasi Pemeriksaan (Analisis Dokumen, Teknik Wawancara, Penyusunan BAP dan LHP), dipandu oleh tiga auditor dari Inspektorat Bidang Investigasi (IBI).

Sementara itu, materi Legal Drafting Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan oleh pejabat dari Biro Hukum. Materi Keberatan dan Banding Administratif disampaikan oleh pejabat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Materi Penanganan Bantuan Hukum Kasus Kepegawaian disampaikan oleh pejabat dari Biro Bantuan Hukum. Disampaikan juga materi Izin Perkawinan dan Perceraian PNS disampaikan oleh pejabat/pegawai dari Biro SDM.

Selama workshop, para peserta sangat antusiasdalam menerima setiap materi yang disampaikan narasumber. Penyampaian materi lebih menekankan pada diskusi interaktif,  dengan mempersilakan para peserta mengajukan pertanyaan dan sharing permasalahan yang terjadi pada masing-masing unit kerja masing-masing. Pada sesi simulasi pemeriksaan, para peserta aktif menganalisa permasalahan dan mewawancara untuk menggali fakta-fakta dugaan pelanggaran disiplin dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran. Simulasi diperankan oleh para panitia. Selanjutnya peserta menuangkan hasil simulasi dalam Berita Acara Pemeriksaan/Permintaan Keterangan (BAP-BAPK) dan disusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pada bagian terakhir simulasi, para peserta mempresentasikan LHP kepada IBI sebagai panelis dan peserta/kelompok lain diperkenankan memberikan tanggapan.

Dari penyelenggaraan workshop ini diharapkan peserta memiliki kemampuan dan keterampilan teknis dalam penanganan kasus pelanggaran disiplin. Selain itu, peserta diharap mampu menjawab berbagai permasalahan kepagawaian yang pada akhirnya  mendukung terciptanya pegawai yang disiplin dan berintegritas.

Oleh: Ahmad Nurholis - Bagian Adm. Kepegawaian

Liputan Sosialisasi Penganggaran Berbasis Kinerja
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Ditjen Perbendaharaan bekerja sama dengan Ditjen Anggaran sosialisasikan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan peraturan tentang Revisi RKAKL-DIPA (Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga &ndash Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran) kepada para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kamis (17/3), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.  Hal tersebut sebagai upaya Pemerintah dalam mendorong kelancaran penyerapan anggaran dan membantu pelaksanaan tujuan nasional yang sudah ditetapkan melalui UU APBN tahun 2011.
Penerapan anggaran berdasarkan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pelaksanaan penyempurnaan manajemen keuangan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektivitas dari rencana kerja yang telah ditetapkan.
Mengingat fungsi strategisnya sebagai perpanjangan tangan dari Dirjen Perbendaharaan di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dituntut untuk memahami penerapan PBK. Sosialisasi Penganggaran Berbasis Kinerja ini diharapkan dapat mengukuhkan jalinan persepsi dan pemahaman bersama antara Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran &ndash Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Anggaran. Selain itu, setiap elemen diharap mampu bersinergi menyatukan gerak langkah dalam mengawal APBN dan memberi pelayanan terbaik bagi mitra kerja.
Menurut Dirjen Perbendaharaan, Agus suprijanto peran pemerintah dalam mendorong perekonomian melalui penyerapan anggaran sangat diharapkan. Sementara itu, Efektivitas pencairan anggaran dan kelancaran pencairan anggaran sangat terkait dengan proses administrasi pengesahan Revisi DIPA. Dalam kerangka berpikir demikian, pengesahan Revisi DIPA menjadi penting dalam kelancaran pelaksanaan anggaran.
&ldquoSaya ingin menegaskan kembali, disinilah dituntut peran kita, peran Ditjen Perbendaharaan  dalam membantu menggerakkan perekonomian dengan membantu satuan kerja/kementerian negara/lembaga merealisasikan anggaran yang tersedia dalam DIPA,&rdquo Ujar Agus Suprijanto.
Penerapan Penganggaran berbasis kinerja mempunyai beberapa implikasi pada berbagai ketentuan dan proses bisnis pada pengesahan anggaran maupun pencairan dana serta pertanggungjawabannya. Untuk itu, Agus Suprijanto meminta berbagai implikasi tersebut agar selaras dengan maksud yang akan dicapai dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Khusus untuk penerapan prinsip let&rsquos the manager manage yang memberikan keleluasaan bagi para Kuasa Pengguna Anggaran, seluruh pihak diminta agar tetap memperhatikan check and balance dalam pengelolaan keuangan. Pada akhirnya semua aktivitas keuangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah yang disusun oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
Penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut secara bersama dinyatakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKA-KL dan dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DIPA. Dampak langsung terhadap konten DIPA menimbulkan beberapa hal baru dalam penyusunan dan pengesahan DIPA, antara lain Penuangan Informasi Kinerja ke dalam konten DIPA. Informasi Kinerja dijabarkan pada level Program dan level Kegiatan. Sedangkan untuk format DIPA mengalami perubahan, antara lain pada format nomor Surat Pengesahan DIPA, pencantuman informasi kinerja, dan perubahan informasi alokasi anggaran sampai dengan jenis belanja.
Pada Akhir arahannya, Agus Suprijanto berpesan kepada para Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar senantiasa berkomunikasi dan mensosialisasikan hal tersebut kepada rekan-rekan di jajaran Ditjen Perbendaharaan di daerah serta para Kuasa Pengguna Anggaran di daerah. Diharapkan dengan kegiatan tersebut akan  diperoleh keyakinan bahwa para Kuasa Pengguna Anggaran telah benar-benar memahami konsepsi DIPA berbasis kinerja yang sebenarnya, mampu melaksanakan dan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai kaidah-kaidah aturan yang telah ditetapkan.

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktorat Jenderal Perbendaharaan baru saja usai menggelar RapatPimpinanNasional (Rapimnas) pertama pada tahun 2011. Rapimnas ditutup secara resmi oleh DirjenPerbendaharaan, Agus Suprijanto, Selasa (15/3), di Jakarta.
Rapimnas ini merupakan kali pertama bagi Agus Suprijanto bertatap muka dengan seluruh jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, semenjak dirinya dilantik menjadi Dirjen Perbendaharaan. Tidak hanya pejabat eselon II dan eselon III dari Kantor Pusat, Kepala Kanwil dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dari seluruh Indonesia turut hadir dalam kesempatan tersebut. Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi internal yang lebih solid.
Agus Suprijanto mengapresiasi kinerja Dirjen Perbendaharaan terdahulu. Menurutnya, Mulya P. Nasution telah berhasil melakukan reorganisasi  Ditjen Perbendaharaan, termasuk lahirnya paket Undang-undang Keuangan Negara. Pada masa Herry Purnomo, Ditjen Perbendaharaan berhasil melakukan Reformasi Birokrasi, dengan berbagai prestasi yang telah diraih. Sedangkan, Agus Suprijanto saat ini akan membawa Ditjen Perbendaharaan menuju Transformasi Kelembagaan.
Transformasi Kelembagaan yang akan dilakukan Ditjen Perbendaharan adalah pengejawantahan program Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Menteri Keuangantelah mencanangkan program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagai sebuah agenda besar untuk mewujudkan Kementrian Keuangan yang unggul, terintegrasi dan berkelas internasional.
Menteri Keuangan dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan, bahwa Kementerian Keuangan harus bertransformasi untuk meninggalkan sekat-sekat sektoral, namun harus lebih berorientasi pada proses bisnis yang terintegrasi, berbasis pada teknologi informasi dan sumber daya manusia yang unggul.
&ldquoSebagai insan DitjenPerbendaharaan, kita harus siap mengartikulasikan transformasi kelembagaan tersebut, dan harus semakin mampu melakukan penajaman fungsi treasury,serta harus dapat menempatkan posisi dan peran pengelolaan perbendaharaan Negara diantara pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Untuk itu, kita harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita,&rdquo ujar Agus Suprijanto dihadapan para peserta Rapimnas.
Di samping program Transformasi Kelembagaan Agus Suprijanto akan memberikan perhatian yang lebih pada program capacity building. Menurutnya, Capacity building bukan sekedar training saja, namun merupakan sebuah proses pembentukan dan pengembangan seluruh kapasitas sumber daya organisasi secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.Dukungan SDM yang andal dan berintegritas menjadi sebuah modal dasar bagi Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan perubahan. Dukungan SDM juga yang akan menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penyempurnaan organisasi.
Sebagai konsekuensi logis dari pencapaian program Tranformasi Kelembagaan, tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan di masa depan semakin berat untuk mengemban visi dan misi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dan sinergi yang Kuat pada seluruh jajaran pimpinan Ditjen Perbendaharaan
Ditjen Perbendaharaan memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pengelolaan APBN dan menjamin tercapainya tujuan kebijakan fiskal Pemerintah. Oleh karena itu Ditjen Perbendaharaan perlu melakukan pergeseran sistem pelaksanaan tugas ke arah yang lebih stratejik.

Serah Terima Jabatan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Pada Penghujung rangkaian kegiatan Rapimnas itu, diadakan acara serah terima jabatan Direktur Jenderal Perbendaharaan secara simbolis. Serah terima jabatan dilakukan oleh Herry Purnomo selaku Dirjen Perbendaharaan terdahulu, kepada Agus Suprijanto selaku Dirjen Perbendaharaan yang baru.
Malam itu juga dilakukan acara pisah sambut bagi pejabat Ditjen Perbendaharaan. Selain pergantian pucuk pimpinan, dua pejabat eselon II lingkup Ditjen Perbendaharaan dipromosikan menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dan Staf Ahli Menteri Keuangan. Sedangkan satu pejabat eselon II lainnya memasuki masa purna tugas.
Para pejabat yang dilepas oleh Ditjen Perbendaharaan disuguhi pentasan tetrikal yang bercerita tentang fase-fase perubahan organisasi Ditjen Perbendaharaan. Selain cinderamata, para pejabat yang dilepas oleh Ditjen Perbendaharaan mendapat kenang-kenangan buku berjudul &ldquoSeikat Gumam, Selarik Inspirasi&rdquo. Buku tersebut adalah catatan sejarah perubahan dalam bentuk cerita, prosa, puisi, dan karya kreatif lainnya. Buku tersebut diilhami oleh kejadian nyata yang dibuat oleh insan Perbendaharaan dari seluruh wilayah Indonesia.

Halaman Foto 01
Halaman Foto 02
Halaman Foto 03
Halaman Berita

Oleh : Novri, Tino dan Sugeng &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rakor Persiapan Penyusunan LKKL dan LKPP Tahun 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2010, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan LKKL dan LKPP Tahun 2010 di Hotel Lumire Jakarta pada tanggal 17 Februari 2011. Rapat koordinasi (rakor) tersebut dihadiri oleh sekitar 250 orang peserta yang adalah Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perlengkapan, dan Kepala Biro Umum seluruh kementerian negara/ lembaga.

Penyelenggaraan rakor tersebut bertujuan agar seluruh kementerian negara/ lembaga memiliki persepsi dan spirit yang sama menuju capaian terbaik dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di samping itu, juga untuk memberikan pembekalan kepada kementerian negara/ lembaga agar memiliki kesiapan dalam menghadapi auditor BPK. Kesiapan itu diperlukan agar laporan keuangan dapat menyusun sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan senantiasa memberikan dukungan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dukungan itu diberikan melalui penerbitan peraturan atau pedoman pengelolaan keuangan negara, pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan, penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan terhadap seluruh SDM kementerian negara/ lembaga, serta melakukan pembinaan secara khusus terhadap kementerian negara/ lembaga yang memerlukan perhatian serius dalam pengelolaan keuangannya. Pelatihan terhadap SDM kementerian negara/ lembaga diaktualisasikan, antara lain, melalui pelatihan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP).

Selain itu, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas LKKL dari tahun ke tahun, pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi tanggal 27 Juli 2010, Menteri Keuangan atas nama Pemerintah telah memberikan piagam penghargaan terhadap 45 kementerian negara/ lembaga yang berhasil menyajikan Laporan Keuangan tahun 2009 dengan opini audit terbaik dari BPK-RI, yakni WTP. Pemerintah berkomitmen untuk mencapai LKPP yang WTP selambat-lambatnya tahun 2011, sesuai dengan kontrak kinerja dan pakta integritas yang ditandatangani oleh para menteri/ pimpinan lembaga Kabinet Indonesia Bersatu II dengan presiden. Sejalan dengan model pelaporan keuangan pemerintah yang berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat kementerian negara/ lembaga dan tingkat Pemerintah Pusat, tidak dapat dipungkiri bahwa peran kementerian negara/lembaga sangat dibutuhkan untuk misi pencapaian LKPP yang WTP.

Materi Rakor disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yaitu Direktur APK Anandy Wati (materi: Penyusunan LKPP TA 2010), Kasubdit KPK Edward U.P. Nainggolan (materi Strategi Peningkatan Kualitas LKKL dan Audit BPK), Kasubdit BAI Ismed Saputra (materi: Pedoman Penyusunan LKKL yang telah dituangkan dalam Perdirjen Perbendaharaan nomor 65/PB/2010), serta Kasubdit AP Syaiful (moderator). Mengingat pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari LKKL dan LKPP, disampaikan pula bahasan mengenai tindak lanjut temuan BPK terhadap BMN oleh Kasubdit BMN I D, Direktorat BMN I Ditjen Kekayaan Negara Chalimah Pujihastuti.

Kontributor Dit. APK, editor: Hendy S. Yudhiyanto