Liputan Rapat Koordinasi Penutupan Tahun Anggaran 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo memberikan apresiasi atas berbagai torehan prestasi dari jajaran Kemenkeu di TA 2010. Hal itu disampaikan Agus dihadapan seluruh jajaran eselon I dan II Kementerian Keuangan dalam Rapat Koordinasi Penutupan Tahun Anggaran 2010, Jumat malam (31/12) di Gedung Juanda, Kementerian Keuangan.

Malam itu, suasana kekeluargaan terasa begitu hangat dan akrab. Seluruh pejabat dari unit eselon I masing-masing berbaur menjadi satu kesatuan. Terlebih lagi, hampir seluruh pejabat yang ada datang dengan didampingi oleh isteri mereka.

Dalam arahannya, Agus bersyukur bahwa Tahun Anggaran 2010 beberapa saat lagi akan berakhir. Hal itu berarti, dalam waktu yang tidak lama lagi sumbangsih Kementerian Keuangan di tahun ini akan menjadi ukiran rangkaian sejarah bagi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

Agus juga mengulas kembali kinerja Kemenkeu di TA 2010, indeks pasar saham terus mencatat tren meningkat. IHSG kemarin ditutup pada level 3.703,512, jauh lebih tinggi dibanding dengan periode yang sama di tahun 2009 atau meningkat lebih dari 45%. Sebuah peningkatan yang tertinggi dibanding dengan indeks pasar saham regional. Sementara nilai kapitalisasi pasar saham di Bursa Efek Indonesia juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2009 dengan peningkatan sebesar lebih dari 60% menjadi lebih dari Rp3.240 triliun.

Kinerja ekonomi dan fiskal kita hingga triwulan IV 2010 menunjukkan indikasi yang prospektif dan kondusif bagi pembangunan nasional. Kinerja APBN kita pun meningkat dari perkiraan semula. Pada sisi pendapatan negara, diperkirakan akan meningkat 1,5% dari target APBN-P 2010 menjadi Rp1.007,1 triliun. Sementara penyerapan anggaran di Tahun Anggaran 2010 diperkirakan mencapai 93,5%, atau tertinggi dalam empat tahun terakhir. Adapun defisit anggaran diperkirakan akan turun signifikan dari target semula sebesar 2,1% atau sebesar Rp133,7 triliun menjadi 1,1% atau sebesar Rp72,4 triliun.

Dunia internasional pun telah mengakui bahwa perekonomian Indonesia selama dan pasca krisis telah menunjukkan kinerja terbaik ketiga di dunia. Investasi asing dan domestik yang meningkat mengindikasikan bahwa perekonomian kita masih prospektif dan menjanjikan merupakan daya tarik tersendiri bagi investor. Kondisi Rupiah pun terus menunjukkan stabilitas yang konsisten di level Rp9.000 per dollar Amerika yang salah satunya disebabkan oleh sentimen positif atas surplus neraca perdagangan yang terus meningkat dan iklim investasi yang terus membaik.

Di penghujung arahannya Agus berterima kasih pada jajaran Kemenkeu, &ldquoAtas nama pribadi dan atas nama pimpinan ingin menyampaikan kepada Bapak-Ibu, terima kasih atas kontribusimu, terima kasih untuk semua kerja baikmu, dedikasimu, kerja kerasmu, kerja cerdasmu, kerja ikhlasmu.&rdquo

Namun demikian, Agus mengingatkan meskipun banyak prestasi yang telah di capai di TA 2010 agar kemenkeu tetap memperbaiki diri di TA 2011. Diantaranya, tetap menjaga prinsip good governance, integritas, profesionlitas dalam bekerja.

Acara Rakor Penutupan Tahun Anggaran 2010 yang diselenggarakan mulai pukul 19.00 dan berakhir pukul 22.00 WIB tersebut, dimeriahkan oleh kehadiran biduan dan biduanita dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Pajak, Bea Cukai, Anggaran dan Inspektorat Jenderal.

Oleh : Novri, Reno, Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2011 di Istana Negara, Jakarta
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Langkah baru untuk tahun anggaran baru, telah dilakukan oleh pemerintah. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2011 secara simbolis kepada para menteri, pimpinan lembaga, serta para gubernur se-Indonesia, Selasa (28/12), di Istana Negara, Jakarta.

Selain sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, DIPA juga berfungsi sebagai alat pengendali, pengawasan, dan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam  DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui, dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Waktu penyerahan DIPA 2011 dilakukan lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar rencana kegiatan kementerian/ lembaga tahun anggaran 2011 dapat dilaksanakan lebih awal, dan dapat diikuti dengan penyerapan anggaran yang proporsional sepanjang tahun anggaran, sehingga target pemerintah dapat tercapai secara sistematis, efisien, dan sesuai dengan perencanaan. Kementerian negara/ lembaga dapat memulai proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang dan jasa  pada akhir tahun anggaran 2010, sehingga pada awal tahun anggaran 2011 segera dapat diadakan perikatan kontraknya.

Menteri Keuangan RI Agus Martowardojo dalam laporannya menyampaikan, &ldquoPercepatan penyerahan DIPA ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai  kegiatan pemerintahan sejak hari kerja pertama tahun anggaran 2011.&rdquo

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian RI Suswono yang diwawancarai oleh  perbendaharaan.go.id usai menerima DIPA dari presiden mengatakan, &ldquoKementerian Pertanian akan menyiapkan diri dalam mem-folow up-i amanat Bapak Presiden, agar penyerapan anggaran negara tidak ditunda-tunda.&rdquo

Pelaksanaan APBN tahun 2010 sampai dengan saat ini kurang dapat memenuhi harapan pemerintah, khususnya karena tingkat penyerapan anggaran yang belum maksimal. Sampai dengan tanggal 23 Desember 2010, realisasi anggaran belanja kementerian/ lembaga baru mencapai 83,4% dari pagu APBN-P 2010. Nilai itu sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja penyerapan anggaran Kementerian dan Lembaga tahun 2009 yang mencapai 86,5% dari pagu riilnya.

Belum optimalnya penyerapan anggaran itu terjadi antara lain disebabkan oleh masalah pengadaan barang dan jasa, serta keterlambatan dalam penetapan pejabat pengelola keuangan. Sehubungan dengan itu, dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan APBN tahun 2010, pemerintah telah menempuh berbagai langkah penyederhaan dan penyempurnaan sistem penganggaran, pengenalan penerapan sistem reward dan punishment, serta penyederhanaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menerbitkan Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 untuk mempercepat  penyerapan anggaran.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas belanja negara, mulai tahun anggaran 2011, perencanaan APBN dilaksanakan dengan menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja yang lebih berorientasi pada output dan outcome. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan tugas-tugas kementerian  negara/ lembaga dapat lebih fokus pada visi dan misi dalam mencapai hasil-hasil yang direncanakan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan &ldquoMeski di DKI Jakarta kontribusi APBN maupun APBD tidak begitu signifikan, namun saya ingin menekankan bahwa semua pihak, termasuk partai-partai politik, yang menjadi bagian dari decision making process harus bekerja keras dalam turut mendorong pencapaian output dan outcome.&rdquo

DIPA yang diserahkan pada kesempatan itu terdiri dari DIPA Sektoral untuk Instansi Pusat dan Instansi Daerah  kementerian/ lembaga di Daerah, berjumlah 23.692 DIPA dengan nilai Rp432,77 triliun. DIPA Kantor Pusat berjumlah 1.183 DIPA dengan nilai Rp211,23 triliun. Sedangkan DIPA untuk satuan kerja yang berada di daerah berjumlah 22.509 DIPA dengan nilai Rp221,54 triliun.

Khusus untuk DIPA Dana Transfer ke daerah mulai tahun anggaran 2008 telah ditetapkan untuk diterbitkan di Jakarta dalam satu DIPA untuk seluruh Indonesia. Anggaran transfer ke daerah terdiri atas dana perimbangan sebesar Rp334,32 triliun, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp58,65 triliun. Perincian Dana perimbangan, yaitu DIPA Dana Bagi Hasil sebesar Rp83,55 triliun, DIPA Dana Alokasi Umum untuk 33 propinsi dan 491 kabupaten/ kota sebesar Rp225,53 triliun, dan DIPA Dana Alokasi Khusus untuk 32 propinsi dan 488 kabupaten/ kota sebesar Rp25,23 triliun.

Oleh : Novri, Hendy, Tino, Reno &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2011 di Istana Negara, Jakarta
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan instrumen pencairan dana APBN yang mempunyai peran sangat penting. Penggunaan Rp1.104,9 triliun dana APBN 2011 harus diotorisasi melalui DIPA.

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, Presiden SBY baru saja menyerahkan DIPA Tahun 2011 kepada para Pimpinan Lembaga dan para Menteri sebagai Pengguna Anggaran, serta kepada para Gubernur yang menerima pendelegasian kekuasaan dari Presiden sebagai Pengelola Keuangan di Daerah, Selasa (28/12), di Istana Negara, Jakarta.

 &ldquoSaya menaruh perhatian besar soal anggaran ini, agar semua pejabat negara dapat melaksanakan program kerja dan mengelola anggaran tahun 2011 dengan lebih akuntabel, profesional, proporsional, transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil (output dan outcome). Hindari penyalahgunaan dan penyimpangan.&rdquo Kata SBY dalam pidatonya di hadapan para Menteri, Gubernur, dan tamu undangan yang hadir.

Di tahun 2011 mendatang, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah ditetapkan adalah &ldquoPercepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola Dan Sinergi Pusat Daerah&rdquo.SBY menjelaskan bahwa untuk mendukung RKP itu, pemerintah telah memiliki APBN Tahun 2011. Sesuai dengan kesepakatan Pemerintah dengan DPR,  APBN 2011 secara garis besar terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp.1.104,9 triliun atau meningkat sebesar 11,3 persen. 

Adapun anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp.1.229,6 triliun atau meningkat sebesar 9,2 persen dari tahun anggaran sebelumnya.  Defisit anggaran, diproyeksikan pemerintah sebesar Rp.124,66 triliun atau 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).  Defisit anggaran itu akan dibiayai utamanya dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, dan sumber luar negeri sebagai pelengkap. Untuk mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), pemerintah mengedepankan pembiayaan APBN yang menerapkan prinsip pengelolaan anggaran negara yang sehat dan penuh kehati-hatian (prudent).

Pada tahun 2011 mendatang, pengelolaan dan pemanfaatan APBN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,4 persen dan menjaga laju inflasi sebesar 5,3 persen. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar itu, kita dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan menjadi 11,5-12,5 persen, dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 7,0 persen dari 7,14 persen pada tahun 2010.

Sejalan dengan upaya pencapaian target-target yang ditentukan, pemerintah segera menerapkan penganggaran berbasis kinerja (PBK) atau Performance Based Budgeting (PBB).  Melalui penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, kita titik-beratkan kesesuaian antara input, output dan outcome dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan misi dan visi kementerian dan lembaga.

Penerapan penganggaran berbasis kinerja  merupakan langkah penting dan berarti dalam sistem keuangan negara.  Penerapan penganggaran berbasis kinerja ini memberikan konsekuensi bahwa setiap Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran harus mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakannya sesuai indikator kinerja yang terukur dan sudah disepakati.

Di penghujung pidatonya, SBY berpesan kepada para Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Gubernur: pertama, perubahan pola pikir&mdashmindset&mdash pelaksanaan anggaran dari input base menjadi output and outcome base.  Manfaatkan anggaran secara maksimal, dengan lebih inovatif, kreatif, dan penuh inisiatif sehingga mampu mencapai target kinerja dengan penggunaan anggaran sehemat mungkin.  Lakukan penghematan terhadap kegiatan-kegiatan berupa perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat,  dan kegiatan operasional dan non operasional lain yang memungkinkan. 

Kedua, para Menteri/Ketua Lembaga diminta untuk segera menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi dari program-program pembangunan yang menjadi tanggungjawabnya.

Ketiga, dalam proses pengadaan barang dan jasa, lakukan pelelangan lebih awal.  Dengan cara itu, pada saat tahun anggaran baru dimulai, kita  dapat segera mengadakan perikatan/pendatanganan kontrak dan pelaksanaannya  dapat dilaksanakan sesegera mungkin pada awal tahun anggaran.  Lakukan proses ini sesuai dengan ketentuan, tanpa ragu-ragu,  namun tetap penuh kehati-hatian.

Keempat, mari kita perbaiki berbagai  kendala administratif, prosedural, dan birokrasi  agar tidak lagi menjadi penghambat dalam pelaksanaan anggaran 2011. Tingkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, baik dari aspek sumber daya manusia, business process, maupun regulasinya. Segera tunjuk pejabat perbendahara-an, sebagai penanggung jawab kegiatan dan pengelola keuangan negara, yang kompeten dan berkualitas agar dapat segera menjalankan fungsinya saat tahun anggaran 2011 dimulai.

Kelima, tindaklanjuti temuan-temuan dari BPK dan aparat pengawasan internal Pemerintah.  Kembangkan manajemen risiko di setiap unit Kementerian/Lembaga. Tingkatkan pengawasan internal dan lakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kegiatan sehingga akuntabilitas pelaksanaan anggaran dapat tercapai.

Keenam, untuk kegiatan yang berupa pekerjaan infrastruktur, diminta  agar dapat dilaksanakan secara koordinatif, tidak tumpang tindih, dan lebih awal.  Berikan prioritas pada kualitas.  Lakukan perencanaan waktu pelaksanaan yang lebih baik dan dapat dilaksanakan sepanjang tahun.

Ketujuh, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui mekanisme dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama, saya berpesan agar Kementerian/Lembaga bersama-sama Gubernur dapat berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan sehingga efektifitas kegiatan itu dapat dicapai.

Kedelapan, kepada para Gubernur Presiden berpesan agar segera menyerahkan DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada wilayah masing-masing, sebelum akhir tahun anggaran 2010. Pastikan pelaksanaan kegiatan dapat dimulai secepat mungkin dan roda perekonomian rakyat dapat bergerak sejak awal tahun anggaran.  Berkaitan dengan Anggaran Pendidikan yang sangat besar, kawal pelaksanaan alokasi dan pemanfaatan dana pendidikan itu dengan sebaik-baiknya, agar betul-betul sampai kepada yang berhak.

SBY juga meminta para Gubernur agar lebih bersikap proaktif dalam melakukan koordinasi dengan  para Bupati/Walikota guna memperbaiki kualitas pengelolaan APBD, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pada tahapan pelaporan pertanggungjawaban.  Berikan perhatian pada perbaikan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) agar makin kondusif dalam meningkatkan laju investasi dan makin ramah bagi investor.  Pedomani peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh : Novri, Hendy, Reno, Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Penumpukan penyerapan anggaran yang dilakukan Kementerian/ Lembaga pada bulan Desember terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Keadaan tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak optimal. Bahkan pelaksanaan proyek-proyek terkesan &lsquokejar tayang&rsquo. Berbagai upaya sistematis telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan harapan hal tersebut tidak akan terulang di tahun anggaran berikutnya.

Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran di KPPN Jakarta II
Suasana riuh bergemuruh di ruang Front Office (FO) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II. Ruang tunggu penuh sesak oleh satuan kerja (satker), menunggu antrian pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), Senin (20/12). Mereka membawa setumpuk berkas SPM yang memang pada hari itu batas pengajuan terakhirnya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo meninjau langsung suasana khas akhir tahun anggaran tersebut. Herry Purnomo ingin memastikan bahwa saat-saat krusial tersebut dapat dilewati dengan lancar, tanpa kendala. Selain itu, kedatangan Dirjen Perbendaharaan tersebut sekaligus memberi spirit bagi segenap jajaran KPPN Jakarta II dalam melaksanakan tugas yang cukup berat itu.

KPPN Jakarta II merupakan KPPN dengan beban kerja yang sangat tinggi. Separuh APBN dicairkan melalui kantor tersebut. Jumlah total pagu mencapai 593 triliun. Sampai dengan batas akhir pengajuan SPM-LS (20/12), realisasi anggaran mencapai 81%.

Memasuki bulan Desember, para satker telah datang sejak dini hari untuk antri. Petugas keamanan setempat menuturkan, sejak pukul 03.00 WIB para satker telah berdatangan untuk antri, meskipun loket antrian FO belum dibuka.

Sebanyak 28.534 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan KPPN Jakarta II sejak tanggal 1 hingga 20 Desember 2010. Kepala KPPN Jakarta II, yang sementara ini dijabat oleh Kabid Pembinaan Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta, Bambang Nugroho menuturkan bahwa pada masa rawan seperti ini, dia mewanti-wanti agar seluruh jajarannya agar tetap berpedoman pada aturan, meski kelak akan dinilai kaku.

Bambang juga menceritakan bahwa dirinya bersama pegawai lain tidur di kantor semenjak pelaksanaan akhir tahun anggaran. Hal itu dilakukan Bambang demi menjaga moril para pegawai untuk tetap semangat dan bertanggung jawab dalam bekerja.

Sementara itu Kepala Seksi Pencairan Dana I, Sudirman mengatakan, &ldquoTeman-teman (para pegawai, red) terus bekerja sampai tidur di Kantor. Mereka tidur jam 11.00, kemudian bangun jam 03.00 untuk melanjutkan pekerjaan,&rdquo ujarnya.

Kepala Seksi Pencaiaran Dana II, Abu Said Maha pun mengaminkan keadaan itu. &ldquoTeman-teman hanya beranjak dari tempat untuk makan dan shalat. Sebetulnya ada beberapa orang yang kelelahan hingga sedikit terganggu kesehatannya, tapi mereka tetap semangat bekerja, mungkin perlu dipertimbangakan suplemen khusus.&rdquo Ungkapnya.

Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran di KPPN Samarinda
Sementara itu, keadaan KPPN Samarinda pada awal sampai medio Desember 2010 disesaki oleh para stakeholder (mitra kerja red.) yang akan mengajukan permintaan dana pada akhir tahun anggaran 2010. Lonjakan pengunjung mulai terasa pada minggu kedua Desember 2010 dan puncaknya pada hari Senin ini (20/12). Berdasarkan pengamatan terdapat lebih dari seratus orang yang datang pada hari Senin (20/12) dan jumlah itu hampir merata sepanjang bulan Desember 2010 ini.

Jarak yang jauh tidak menjadi halangan para stakeholder untuk mengunjungi KPPN pada hari-hari terakhir pengajuan ini. Seperti yang dialami Ferry MP Tambunan. Ferry adalah bendahara Kantor Pelabuhan Sangatta. Untuk sampai di KPPN, dia harus menempuh perjalanan darat sekitar 160 km dari kantornya di Sangatta Kabupaten Kutai Timur. &ldquoSaya sudah menginap satu malam di Samarinda&rdquo katanya.

Pada tanggal 20 Desember 2010 saja jumlah SP2D yang telah diterbitkan sebanyak 624 dengan jumlah nominal sebesar Rp 58.588.876.862,-. Untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri telah diterbitkan SP2D sebanyak 24 dengan jumlah nominal sebesar Rp. 59.100.962.862,-. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 yang merupakan batas akhir penerbitan SP2D LS.

Sementara itu, dari tanggal 1 sampai dengan 20 Desember 2010 telah terbit SP2D sebanyak 5.619 dengan jumlah nominal sebesar Rp. 409.019.918.945,- termasuk didalamnya SP2D untuk gaji bulan Desember 2010 dengan jumlah nominal kotor sebesar Rp. 42.767.029.430,-. Sampai berita ini diturunkan, telah terealisasi dana APBN sebesar Rp. 2.611.436.659.023,- dari total dana sebesar Rp. 2.954.690.642.500,-. Dengan persentase sebesar 88,38 %.

Kepala KPPN Samarinda, Widoyoko Sapto Putro memberikan perhatian lebih terhadap proses akhir tahun ini. Selain mengadakan sosialisasi tentang langkah-langkah akhir tahun, juga telah dibentuk satuan tugas (satgas). Satgas ini bertugas untuk memonitor pelaksanaan akhir tahun dari mulai hal-hal terkecil seperti pengadaan supplies komputer sampai pengaturan petugas front office. Satgas ini dinilai efektif dalam menunjang kelancaran akhir tahun. Semoga Niat KPPN Samarinda untuk mengakhiri tahun anggaran 2010 dengan sukses dapat tercapai dan proses pelayanan berjalan lancar dan memuaskan semua pihak.



Oleh : Novri H.S Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan
Vina Eriyandi &ndash Kontributor Samarinda

Liputan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan BLU
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Guna meningkatkan tata kelola satuan kerja (satker) Badan Layanan Umum (BLU), Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Dit. Pembinaan PK-BLU) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 2010, di Hotel Acacia, Jakarta, pada tanggal 2 s.d. 4 Desember 2010. Hadir selaku peserta 56 Satker BLU yang ditetapkan pada tahun 2006, 2007, dan 2008, serta 14 Kepala Biro Keuangan Kementerian/ Lembaga Negara yang membawahi satuan kerja BLU.

Rapat Koordinasi dengan tema &ldquoSeiring koordinasi yang efektif, kita tingkatkan governance BLU menuju perbaikan akuntabilitas dan peningkatan aksesabilitas layanan publik&rdquo bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan kaidah-kaidah manajemen pada entitas bisnis, sehingga kegiatan operasional satuan kerja badan layanan umum dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Rapat Koordinasi kali ini juga memberikan fleksibilitas pada satker BLU baik dalam pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa dimaksudkan agar BLU dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Direktur Pembinaan PK-BLU, Hari Utama dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 merupakan contoh nyata dari pelaksanaan layanan publik yang berorientasi pada kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan demikian, satker BLU diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan terutama yang berkaitan dengan corporate governance, dengan melakukan pembenahan internal organisasi termasuk didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta memiliki pola pikir sebagai entrepreneurs dengan tidak meninggalkan prinsip bahwa satuan kerja BLU tidak mengutamakan pencarian keuntungan (not for profit).

Selain itu, Hari Utama juga menyampaikan bahwa peran BLU semakin lama semakin meningkat. Hal ini tercermin dari meningkatnya total pendapatan BLU non APBN sebagaimana Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Meningkatnya peran BLU ini setidaknya membawa dua konsekuensi, yaitu pertama, di masa mendatang upaya untuk mewujudkan governance BLU akan semakin kompleks sehingga membutuhkan koordinasi yang makin intensif, dan kedua, perlu adanya sebuah ukuran penilaian kinerja satker BLU untuk memastikan bahwa fleksibilitas yang telah diberikan kepada satker BLU berbuah kinerja layanan (let the managers manage). Dari sisi akuntabilitas, satker BLU harus mampu meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola keuangannya sehingga tidak menjadi sumber masalah yang mengakibatkan opini pemeriksa terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LK K/L) menjadi tidak baik.

Materi Rapat Koordinasi tentang tata kelola keuangan BLU, pengukuran kinerja keuangan, dan pola pengelolaan rekening disampaikan oleh narasumber dari Dit. Pembinaan PK-BLU (Bpk. Muhson, Bpk. Sudarso, Bpk. Catur Ariyanto Widodo dan Bpk. Hermawan Sukoasih) dan dari Dit. PPKN oleh Bpk. Wibawa Pram Sihombing. Turut sebagai narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi adalah Direktur RS Kariadi, Semarang dan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang mengupas tentang tantangan dan peluang satuan kerja BLU ke depan.

Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan BLU pada akhirnya menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi menuju tata kelola satuan kerja BLU yang lebih baik dan merekomendasikan pembentukan asosiasi satuan kerja badan layanan umum (collaborative action) antar satker BLU  dan antara satuan kerja BLU dengan Kementerian Keuangan selaku regulator.



Oleh : Kontributor Direktorat PK-BLU

Liputan penerimaan Piala Citra Pelayanan Prima oleh Wapres Budiono
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Satu lagi pengakuan akan keberhasilan reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan didapatkan. Tidak tanggung-tanggung, kali ini dari orang pertama di negeri ini, Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Ditjen Perbendaharaan, diwakili KPPN Gorontalo menerima Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI, Rabu, 15 Desember 2010. Penyerahan piala dilakukan oleh Wakil Presiden Budiono, di istana Wakil Presiden.

Penghargaan ini semakin meneguhkan bahwa reformasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan bukan sekedar wacana. Penghargaan tersebut juga melengkapi pengakuan sebelumnya oleh  KPK terhadap apa yang dilakukan oleh salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan ini. Sebagaimana diberitakan belum lama ini, Ditjen Perbendaharaan dinobatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi pemerintah paling baik dalam hal inisiatif pemberantasan korupsi. Piala Citra diterima langsung oleh Ismed Saputra, Kepala KPPN Gorontalo, dari Budiono di Istana Wakil Presiden kemarin, bersama 218 pimpinan isntansi pemerintah lainnya.

Melalui arahannya, Wakil Presiden Budiono menyampaikan bahwa para birokrat adalah pelayan bagi publik.

&ldquoSelama ini birokrasi diartikan negatif oleh masyarakat. Namun, citra ini lambat laun bisa dihilangkan,&rdquo kata Wakil Presiden Budiono.

Menurut Wakil Presiden, para pimpinan yang menerima penghargaan, baik berupa piagam maupun piala citra, adalah para birokrasi yang mempunyai prestasi menonjol. Beliau berpesan agar prestasi itu dijaga jangan sapai menurun.

&ldquoTetap jaga prestasi itu, dengan piala ini diharapkan bisa terus berprestasi, bukan malah menurun,&rdquo tambah beliau. &ldquoPelayanan publik itu seperti lari maraton, jangka waktunya sangat panjang, perlu menghemat energy, tetap focus, konsisten dan mengerjakan sesuatu dari tahap satu ke tahap lainnya,&rdquo tambah beliau lagi.

Menurut Wapres Budiono, pelayanan yang baik tidak mesti mahal harganya. Untuk waktu-waktu yang akan datang, pelayanan yang sama dengan biaya yang lebih murah, cost efektifnya rendah, akan menjadi acuan penilaian ke depan,&rdquo kata Wapres Budiono menutup sambutannya.

Penghargaan itu sendiri merupakan upaya integral reformasi birokrasi. Melalui penghargaan ini diharapkan jajaran birokrasi pemerintahan termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pemilihan instansi penerima penghargaan dilakukan secara bertahap, transparan dan objektif.

&ldquoPenilaian terhadap instansi yang memperoleh penghargaan ini dilakukan oleh tim,&rdquo kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, E. E. Mangindaan. &ldquoTim itu terdiri dari unsure pemerintah, LSM, akademisi dan perguruan tinggi serta media massa,&rdquo lanjutnya.

Prestasi yang diraih oleh KPPN Gorontalo adalah hasil kerja keras seluruh pegawai. Porsi penilaian terbesar dalam pemberian penghargaan ini ada pada kinerja para pegawai.

&ldquoPrestasi ini, tentu saja yang paling berperan adalah para pegawai, terutama para pelaksana,&rdquo kata Ismed Saputra saat di perjalanan menuju Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan setelah menerima piala dari wakil presiden. &ldquoIni adalah amanah, kami harus bisa mempertahankannya,&rdquo tambahnya dengan raut wajah ceria.

Oleh : Bambang Kismanto dan Hendy S Yudhiyanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Soft Launching PP 71 Tahun 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. &ldquoPara stakeholders tidak perlu cemas karena selain mengatur SAP Berbasis Akrual, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang saat ini masih digunakan oleh seluruh entitas.&rdquo Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Poernomo selaku Ketua Komite Konsultatif Komite Standar Akuntansi Pemeritahan (KSAP) dalam membuka Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Hotel Redtop, Selasa (14/12).

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh KSAP tersebut merupakan sosialisasi awal (soft Launching) PP 71 tahun 2010 tentang SAP  dihadiri oleh para undangan yang terdiri dari pejabat dan staf biro keuangan dan perencanaan  Kementerian atau  Lembaga, BPK, akademisi dan LSM.  

Herry Purnomo juga mengatakan bahwa Implementasi basis akrual ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah, dan harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan diberlakukannya SAP Berbasis Akrual, peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi sudah pasti akan berubah, demikian juga dengan kapasitas dan kemampuan SDM harus ditingkatkan, karena SAP Berbasis Akrual memang memberikan informasi keuangan yang lebih baik tetapi implementasinya lebih rumit dibandingkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

PP 71 tahun 2010 tentang SAP tersebut memiliki perjalanan panjang dalam persiapan dan penyusunannya. Desember 2006 untuk pertama kalinya diadakan limited hearing tentang penyusunan SAP Berbasis Akrual, yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para pakar, akademisi, dan praktisi mengenai hal-hal substantif yang akan diatur dalam SAP Berbasis Akrual.

Kemudian sejak tahun 2007, KSAP mulai menyusun Draf SAP Berbasis Akrual. KSAP mendapatkan sinyal yang pasti dalam penyusunan SAP Berbasis Akrual setelah Pemerintah melakukan konsultasi mengenai penerapan basis akrual secara penuh kepada Pimpinan DPR-RI pada tanggal 25 September 2008. Rapat konsultasi tersebut menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual tetap dilaksanakan sesuai dengan amanat UU bidang keuangan, namun pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap. Sejak itu pembahasan dan finalisasi SAP Berbasis Akrual terus dilakukan sesuai dengan due process penyusunan SAP, dan pada akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2010, Pemerintah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005.

Dengan ditetapkannya PP 71 Tahun 2010 tentang SAP ini maka PP 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun meski sudah dinyatakan berlaku secara substansial PP 24 Tahun 2005 masih dilaksanakan dalam rangka proses transisi penyusunan laporan keuangan berbasis Kas Menuju Akrual kepada penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Substansi PP  24 Tahun 2005 ini dinyatakan dalam Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang SAP.

Acara sosialisasi dipandu oleh moderator, Binsar H. Simanjuntak. Beliau merupakan Ketua Komite Kerja KSAP. Sekretaris Komite Kerja KSAP, Sonny loho menyampaikan materi Gambaran Umum Akuntansi pemerintahan Berbasis akrual. Sedangkan Pokok-pokok perbedaan antara PP 24 Tahun 2005 dan PP 71 tahun 2010 disampaikan oleh anggota Komite Kerja KSAP, masing-masing Yuniar Yanuar Yasyid, Jan Hoesada, Dwi Martani, serta AB Triharta.

M.Teguh &ndash Tim Website KSAP

Liputan Bimbingan Teknis Penyusunan RBA
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Menurut teori manajemen, rencana merupakan langkah awal yang sangat penting untuk dilakukan oleh organisasi apa pun di mana pun. Rencana yang baik akan menghasilkan output yang baik pula. Namun pada umumnya, pekerjaan ini banyak diabaikan. Alasannya, karena tidak paham tentang pentingnya perencanaan atau menganggap tidak penting.

Tidak ingin fenomena ini terjadi juga pada satuan kerja dalam wilayah bimbingannya, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Kegiatan dilaksanakan  pada tanggal 22-24 November 2010 di Swiss-Belhotel, Jakarta. Kegiatan yang diikuti oleh para Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dan stafnya di satuan kerja BLU itu diharapkan dapat membantu mereka untuk meningkatkan kinerja agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan produktif. Khususnya membantu proses penyusunan RBA. Juga bertujuan untuk menjalin koordinasi yang efektif dengan kementerian negara/lembaga dalam rangka pembinaan teknis satker BLU.

Sebab, salah satu langkah yang harus dilakukan satker setelah menerapkan PK-BLU adalah menyusun perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan. Rencana tersebut berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, dokumen pencapaian kinerja, serta dokumen proyeksi keuangan. RBA disusun mengacu pada Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) lima tahunan. Namun berdasarkan hasil evaluasi, terdapat disparitas pemahaman mengenai RBA yang dapat mempengaruhi perencanaan bisnis sekaligus kinerja dari satker BLU.

Dalam keynote speech-nya, Dirjen Perbendaharaan melalui Sekretaris Ditjen Perbendaharaan K.A. Badaruddin, mengingatkan kembali bahwa tujuan dibentuknya BLU adalah untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan kaidah-kaidah manajemen pada entitas bisnis agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan produktif.

&rdquoBLU dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,&rdquo kata K. A. Badaruddin, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan. &rdquoHarus disadari bahwa pembentukan BLU tidak menitikberatkan pada mencari keuntungan, BLU not for  profit,&rdquo lanjut beliau.

Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan pentingnya peningkatan governance BLU. Salah satunya tercermin pada kepatuhan akan prosedur PK-BLU. Aspek ini dapat menjadi penentu akuntabilitas BLU yang mempengaruhi opini pemeriksa terhadap laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

&rdquoKe depannya, satker BLU harus mampu meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola keuangannya. Sehingga tidak menjadi sumber masalah yang mengakibatkan opini pemeriksa terhadap laporan keuangan K/L disclaimer,&rdquo kata K. A. Badaruddin lagi. &ldquoDalam konteks peningkatan governance BLU inilah, maka penyusunan RBA yang baik turut menjadi penentu akuntabilitas pengelolaan keuangan satker BLU,&rdquo tambah beliau.

Menurut catatan yang terdapat di Direktorat PPK-BLU, Ditjen Perbendaharaan, sampai saat ini terdapat 112 satker BLU. Peranan BLU dalam APBN juga semakin signifikan. Data total pendapatan BLU non RM APBN, terus meningkat dari sekitar Rp6,4 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp8,3 triliun tahun 2009.

Pemateri pada hari pertama adalah Direktur PPK-BLU, Hari Utama Ribowo. Beliau menyampaikan tentang langkah-langkah setelah ditetapkan menjadi satker BLU.

&ldquoKegiatan utama yang harus dilakukan satker BLU adalah menyetorkan seluruh PNBP, menyusun RBA, merevisi DIPA, mempertanggungjawabkan penggunaan PNBP, menyusun SOP pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, menyusun dan mengajukan usulan tarif, menyusun sistem akuntansi, serta menyusun dan mengajukan remunerasi,&rdquo papar Hari Utama Ribowo.

Sementara itu, Catur Ariyanto Widodo, Kasubdit Pembinaan Kinerja BLU, menyampaikan tentang konsep RBA dan pelaksanaan anggaran. Paparan tersebut memberi gambaran bagi satker BLU mengenai peran vital RBA dalam perencanaan bisnis satker BLU, sekaligus memberi landasan mengenai sistematika RBA yang baik.  

Pada hari kedua, tampil sebagai pemateri adalah Dr. Ancella Hermawan, MBA dari Universitas Indonesia. Pakar akuntansi dari UI ini membahas mengenai Akuntansi Biaya yang merupakan konsep dasar penyusunan RBA. Peserta diajak mendalami konsepsi biaya langsung dan biaya tidak langsung, tetap dan variabel, serta teknik-teknik menentukan komponen biaya yang baik. Untuk lebih memahaminya, acara dilanjutkan dengan Simulasi Penyusunan RBA oleh tim dari Direktorat PPK-BLU. Para peserta diajak untuk menyusun RBA dan mempresentasikannya untuk langsung direviu oleh tim.

Pada hari ketiga, Kasubdit Kebijakan dan Standardisasi Teknis, Sudarso, mempresentasikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2010 tentang Tata Cara Revisi RBA dan DIPA BLU. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan revisi anggaran yang dapat dilakukan oleh satker BLU.

Antusiasme peserta terhadap pelaksanaan bimtek terlihat dalam setiap sesi tanya jawab. Banyak pertanyaan yang diajukan peserta mengenai penerapan PK-BLU. Mereka juga tak segan-segan membagi pengalamannya terkait dengan  penerapan PK-BLU di satkernya masing-masing.

Pada hari terakhir ini juga dilakukan post test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta bimtek terhadap materi yang telah disampaikan. Juga diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan satker BLU terhadap layanan yang telah diberikan oleh Direktorat PPK-BLU baik sebelum dan selama proses penetapan menjadi satker BLU maupun setelah menjadi satker BLU.

Pada acara penutupan, Direktur PPK-BLU secara khusus menyampaikan harapan agar satker BLU yang baru ditetapkan dapat mengambil manfaat dari prosedur penyusunan RBA yang baik. &ldquoSaya harap satker BLU dapat tumbuh dan berkembang memberikan layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,&rdquo ungkapnya menutup acara bimtek RBA.


Oleh : Dit PPK-BLU
Editor : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan