Liputan Kunjungan Kerja Menteri Keuangan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
Denpasar, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo memberikan pujiannya saat pertama kali memasuki ruangan front office KPPN Denpasar. Kegiatan tersebut mengawali kunjungan kerja beliau ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali hari Selasa (19/10).

&ldquoYang seperti inilah profil Kantor Pelayanan yang saya harapkan.&rdquo Puji Agus. Kesan yang terucap dari Menteri Keuangan tersebut terasa bagaikan angin yang menyejukkan ditengah harap-harap cemas seluruh jajaran pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali  tentang seperti apa kesan beliau ketika akan meninjau kondisi KPPN Denpasar dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali.

Di tengah kesibukan beliau, sosok number one di Kementerian Keuangan yang begitu enerjik itu menyempatkan diri untuk mengunjungi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Setelah puas meninjau tampilan front office dan ruang kerja pegawai KPPN Denpasar, didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Bali, Ni Luh Putu Kumalawati dan jajaran pejabat Eselon III, Menteri Keuangan selanjutnya meninjau ruang Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.

Satu persatu petugas Front Office Kanwil mendapat kesempatan untuk menerima jabat tangan erat dari Menteri Keuangan. Sangat jelas terpancar raut kebanggaan dari para pegawai ketika tangan dan mata mereka bertatap dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, pejabat yang selama ini hanya bisa mereka saksikan melaui media cetak maupun elektronik. Meski sebelumnya mereka sempat sangat terkaget-kaget karena pengumuman kedatangan Menkeu sangat mendadak.

Dalam kesempatan ramah tamah, beliau menyempatkan untuk mencicipi jajanan tradisional khas Bali dan menyampaikan keinginannya untuk suatu saat kembali mengunjungi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.

Sebelum meninggalkan Kanwil, beliau memberikan waktu untuk foto bersama. Tentu saja moment ini tidak disia-siakan oleh para pegawai untuk &ldquomenyusup&rdquo sedekat mungkin bersama Menkeu agar bisa diabadikan.

Kunjungan ini memang sangat singkat, hanya sekitar setengah jam beliau menengok &ldquoanak-anaknya&rdquo. Namun, sangat memberi arti bagi keluarga besar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, apalagi kesan beliau terlihat sangat positif terhadap tampilan front office Kanwil dan KPPN.  

Senyum yang hangat, sapa ramah dan jabat tangan erat dari pucuk pimpinan kepada para front liner merupakan bentuk penghargaan, perhatian dan suntikan energi untuk tetap menjaga spirit meneruskan gelora reformasi birokrasi yang tak boleh padam. Memang bukan perkara gampang untuk senantiasa menjaga etos kerja dengan performa ekselen. Namun, salah satu indikator kualitas kerja seseorang, adalah respon terhadap pengawasan. Ada atau tidak ada pimpinan yang memonitor, apakah ada perbedaan output yang dihasilkan?

Kontributor : Djoko Julianto dan Heru P. Nugroho
Editor : Novri S.T. &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Perayaan Hari Keuangan ke 64
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Genap lima bulan sudah Agus Martowardojo menduduki jabatan tertinggi pada Kementerian Keuangan. Puncaknya pada tanggal 30 Oktober 2010, beliau berkesempatan secara langsung untuk merayakan sebuah hari bersejarah yang selalu dikenang setiap tahunnya oleh Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Keuangan.  Pada tanggal tersebut tepat 64 tahun lalu, pemerintah Indonesia pertama kalinya mengedarkan Uang Republik Indonesia (ORI) dan menyatakan bahwa uang Jepang dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. Hal ini menjadi perlambang serta pembuktian kedaulatan Indonesia pasca kemerdekaan.

Menggunakan latar belakang sejarah tersebut, Menteri Keuangan meminta para pegawai di jajaran Kementerian yang dipimpinnya untuk memelihara semangat kebanggaan, keberanian, percaya diri sebagai sebuah bangsa yang dikaruniai banyak kelebihan oleh Tuhan YME dengan bekerja dengan sebaik-baiknya secara profesional, jujur dan menjunjung tinggi profesi.

Pada upacara Hari Keuangan ke 64 yang mengusung tema 'Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara melalui SDM yang berkualitas dan terpercaya', Agus menyatakan bahwa kompetensi SDM Kementerian Keuangan perlu ditingkatkan supaya dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan negara karena menurutnya karakter SDM akan tergambar dalam sikap kejujuran serta menjunjung tinggi profesi. "Profesional terdiri dari kompentensi dan karakter. Kedua tidak dapat dipisahkan satu sama lain," tegasnya.

Menurut mantan Direktur Utama Bank Mandiri tersebut, untuk menyukseskan agenda reformasi birokrasi yang telah dimulai sejak 2004, seluruh elemen di Kementerian Keuangan wajib menjaga kualitas yang tercermin dalam kerja profesional. "Ke depan, sudah saatnya kita tingkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara melalui SDM yang berkualitas. Ini menjadi faktor utama keberhasilan Kemenkeu menjalankan tugas. Meningkat atau tidaknya kualitas negara tergantung kualitas individu yang bekerja di instansi ini," ujar beliau.

Wajar apabila Menteri Keuangan menargetkan SDM sebagai turbin kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara karena beliau menyadari tidak mudahnya usaha optimalisasi pelayanan dijalankan di kementerian yang dipimpinnya. Setidaknya hal ini terlihat dari salah satu isi pengarahan beliau pada upacara perayaan Hari Keuangan ke 64 ini. Seperti halnya sektor birokrasi lainnya, Agus menyatakan bahwa profesionalisme aparat birokrasi di Kementerian Keuangan masih terlihat belum dapat mengimbangi perkembangan teknologi, e-government, informasi dan pemenuhan tuntutan masyarakat. "Program reformasi birokrasi telah banyak dilakukan, tapi ini harus lebih optimal dalam pelayanan masyarakat. Kita masih lamban, khususnya dalam rangka mengikuti teknologi informasi," tegas Agus. Menurut beliau, hal ini dapat diperbaiki dengan meningkatkan efisiensi kerja dan budaya disiplin.

Mengimbangi semua aspek pekerjaan para pegawainya terutama dalam rangka menjaga komitmen luhur pengelola keuangan di Indonesia, Menteri Keuangan meminta jajarannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, jajaran PNS di Kemenkeu lebih berkoordinasi baik antar individu, unit dan instansi kelembagaan lain. Beliau juga tidak lupa menghimbau agar segala praktik kecurangan di Kementerian Keuangan harus diberi sanksi tegas. "Kita tidak akan berkhianat apalagi merugikan masyarakat. KKN bisa merugikan moral Kementerian Keuangan Kita harus bersih dari praktik kecurangan dan KKN. Beri sanksi tegas!," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penyerahan Satya Lencana Karya, penyerahan piagam penghargaan kepada mantan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, dan penyerahan piala dan piagam penghargaan pemenang lomba dan pegawai berprestasi.

Menteri Keuangan selengkapnya dapat dilihat disini


Oleh: TWP &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penandatangan Amandemen Perjanjian Pinjaman PDAM
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Ditjen Perbendaharaan kembali mengukuhkan diri sebagai organisasi yang sangat memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Setelah merestrukturisasi pinjaman 15 PDAM  pada tahun lalu, kini sebanyak 53 perusahaan kembali diberikan keringanan berupa penjadualan kembali dan penghapusan tunggakan non pokok.

&ldquoAir bersih adalah kebutuhan utama umat manusia. Oleh karenanya, segala hal yang menyangkut penyediaan air bersih mesti dipermudah. Apalagi masalah ini sudah menjadi agenda pokok masyarakat di seluruh  dunia saat ini, atau yang sering disebut sebagai Millenium Development Goals,&rdquo kata Agus Martowardojo, Menteri Keuangan, saat menyampaikan keynote speech pada acara Penandatanganan Amandemen Perjanjian Pinjaman PDAM di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis (28/10).

Beliau juga mengatakan, &ldquoSebelumnya, pemerintah telah menyetujui untuk dilakukan restrukturisasi terhadap 15 PDAM, yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali tunggakan pokok dan penghapusan tunggakan non pokok (bunga, denda dan biaya komitmen).&rdquo

Program restrukturisasi pinjaman Pemerintah kepada PDAM merupakan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penyehatan kinerja PDAM yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Utang PDAM. Sebelumnya pada tahun 2009 lalu, Pemerintah telah menyetujui restrukturisasi pinjaman 15 PDAM yang telah memenuhi kriteria prakondisi yang ditetapkan oleh Pemerintah. &ldquoKriteria prakondisi yang harus dipenuhi oleh PDAM diantaranya penyesuaian tarif, uji kepatutan dan kelayakan bagi para direksi PDAM dan penyusunan rencana bisnis untuk lima tahun,&rdquo terang Menteri Keuangan. &ldquoHingga 30 Juni 2010, total tunggakan PDAM mencapai Rp4,6 triliun, yang meliputi Rp1,5 triliun tunggakan pokok dan tunggakan non pokok sebesar Rp3,1 triliun,&rdquo tambah Agus Martowardojo lagi.

Dalam press release yang dikeluarkan oleh DJPBN disebutkan bahwa  sumber pinjaman Pemerintah kepada PDAM adalah dari penerusan pinjaman luar negeri (subsidiary loan agreement &ndash SLA), rekening dana investasi (RDI) dan rekening pembangunan daerah (RPD). &ldquoSecara total, Pemerintah telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp5,1 triliun kepada PDAM (dan Pemda),&rdquo jelas Menkeu. 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sebanyak 205 PDAM mendapatkan pinjaman dari Pemerintah, namun 175 diantaranya menunggak. Tunggakan tersebut umumnya disebabkan tingkat kebocoran air yang tinggi, mismanagement dan penerapan tarif dibawah biaya produksi. &ldquoKondisi ini menyebabkan PDAM tidak efisien dan akhirnya gagal memenuhi kewajibannya,&rdquo ujar Menkeu.

Untuk itu, sasaran utama program restrukturisasi pinjaman PDAM selain menyehatkan kinerja PDAM, juga meningkatkan kualitas layanan penyediaan air bersih kepada masyarakat. &ldquoHal ini merupakan komitmen Pemerintah dalam rangka pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) dalam rangka penyediaan air bersih,&rdquo jelas Menkeu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan Herry Purnomo,  dalam laporannya menjelaskan bahwa sebanyak 175 PDAM menunggak per cut off date tanggal 19 Agustus 2008, namun hanya 165 PDAM yang memenuhi syarat untuk mengikuti program. &ldquoNamun demikian, dari 165, baru 111 PDAM yang telah mengajukan permohonannya,&rdquo papar Dirjen Perbendaharaan.

Lebih lanjut Dirjen Perbendaharaan mengungkapkan bahwa program restrukturisasi tahap pertama yaitu sebanyak 15 PDAM Pemerintah telah melakukan proses pendampingan dan monitoring terhadap kinerja PDAM atas target-target yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu peningkatan mutu pengelolaan manajemen bisnis air minum dan pemenuhan target yang tertuang dalam rencana bisnis PDAM untuk program lima tahun ke depan.

Persetujuan restrukturisasi ini merupakan awal dari proses penghapusan utang non pokok, dimana akan dilanjutkan dengan penghapusan bersyarat. Selanjutnya, PDAM dapat memperoleh fasilitas penghapusan mutlak apabila dalam jangka waktu minimal 2 tahun mampu menunjukkan kinerja penyehatan bisnis dalam kerangka penghapusan bersyarat. Adapun kriteria penghapusan bersyarat yang harus dipenuhi oleh PDAM meliputi delapan target yang telah ditentukan Pemerintah yaitu penyesuaian tarif, pengurangan tingkat kehilangan air, cakupan pelayanan, jumlah pegawai, jangka waktu penagihan, rugi laba, investasi dan saldo kas.

Sementara itu, bagi PDAM yang belum memenuhi syarat untuk memperoleh restrukturisasi pinjaman, Menter Keuangan mengharapkan agar PDAM dapat terus melakukan upaya perbaikan dalam rangka pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk itu, Menkeu meminta jajarannya terutama Dirjen Perbendaharaan khususnya Direktorat Sistem Manajemen Investasi untuk senantiasa aktif dan meningkatkan program pembinaan serta pendampingan kepada PDAM.

&ldquoTentunya, target penyediaan fasilitas air bersih dan tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat akan tercapai apabila didukung oleh kebijakan yang mendorong ketersediaan sarana infrastruktur yang memadai,&rdquo tutup Menkeu, yang kemudian menyaksikan acara penandatanganan naskah amandemen Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan para Direksi 53 PDAM dari seluruh Indonesia.

Oleh : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Assesment Calon Pejabat Eselon II Ditjen Perbendaharaan 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Pelaksanaan prinsip the right man on the right place  menjadi komitmen yang dipegang Kuat oleh Ditjen Perbendaharaan. Hal ini terlihat dari komitmen Ditjen Perbendaharaan untuk melakukan seleksi dalam bentuk assessment bagi calon pejabat eselon II. Sebanyak 24 pejabat eselon III yang telah melalui seleksi ketat sebelumnya, diikutsertakan dalam kegiatan ini untuk mengisi lima kursi jabatan eselon II yang kosong di lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin, dalam acara pembukaan Assesment Calon Pejabat Eselon II, Senin (25/10), menyampaikan bahwa upaya ini digunakan untuk mendapatkan calon pejabat eselon II yang kompeten melalui mekanisme yang obyektif , transparan dan akuntabel. &ldquoKita ingin mendapatkan pejabat eselon II yang lebih objektif. Jadi, kalau dulu-dulu objektif, sekarang lebih objektif,&rdquo tegas beliau.

Assessment ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengisian kursi eselon II yang kosong pada Ditjen Perbendaharaan dalam jangka pendek. Kebutuhan yang ada saat ini diperuntukan bagi Kanwil Ditjen PBN Provinsi Bengkulu, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Sementara itu, untuk kebutuhan dalam waktu dekat, adalah empat kursi eselon II yang akan segera kosong, karena pejabat terkait akan segera memasuki masa purna tugas.

K.A. Badaruddin meminta seluruh peserta assessment untuk bersungguh-sungguh dalam kegiatan ini. Beliau tidak menginginkan para peserta berkecil hati atas peluang yang ada. Bahkan, beliau dengan tegas menjamin objektifitas pemilihan calon pejabat eselon II. 

Kriteria peserta assessment yang digunakan terdiri dari beberapa komponen, yaitu mempunyai integritas tinggi dan kapabilitas, pangkat/golongan minimal Pembina Tk.I (IV/b), telah dua kali menduduki dua bidang jabatan eselon III yang berbeda, pendidikan minimal Sarjana, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat, serta tidak menjalani hukuman disiplin minimal tingkat ringan dalam dua tahun terakhir.

24 calon pejabat eselon II tersebut terdiri dari 13 pejabat lingkup kantor pusat, dan 11 pejabat lingkup kantor daerah. Mereka akan diuji dalam lingkup materi soft competency, dan hard competency. Soft competency tersebut mengacu pada pengujian kesesuaian dengan Standard kompetensi jabatan.

Sementara itu, metode penilaian hard competency meliputites tertulis, wawancara, dan presentasi. Unsur yang dinilai  mengenai penguasaan teknis pekerjaan dan tupoksi secara konseptual maupun bersifat teknis. Ide cemerlang, motivasi, inisiatif, kepercayaan diri, kemampuan berfikir analitis, kemampuan pencapaian keberhasilan, dan kepemimpinan, tidak luput dari penilaian.

Terakhir, K.A. Badaruddin berharap kepada para peserta agar menjaga stamina dan kesehatan, sehingga dapat mengikuti tes dengan baik. Lebih penting dari itu, beliau mengingatkan agar seluruh peserta dapat menjaga sportifitas dalam berkompetisi.

Assesment akan berlangsung sejak 25 s.d 28 Oktober 2010. Para penguji merupakan Direktur lingkup Ditjen Perbendaharaan. Tentunya, melalui metode assessment ini kita akan berharap mendapat pejabat eselon II baru yang terbaik.

Oleh:  Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan pelantikan pejabat di Kantor Pusat DJPBN
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash  Pembinaan dan penyegaran SDM menjadi sebuah kebutuhan dalam organisasi. Kedua hal tersebut diyakini akan menjadikan gerak organisasi lebih dinamis dan produktif, seperti halnya Ditjen Perbendaharaan.

&ldquoMutasi adalah hal yang biasa dan telah menjadi sebuah kebutuhan organisasi, dalam kaitannya untuk pengisian jabatan yang kosong dan pembinaan karir SDM. Di Ditjen Perbendaharaan, kita mengenal dua hal yang mendasari mutasi, yaitu promosi dan penyegaran,&rdquo kata Herry Purnomo, Direktur Jenderal Perbendaharaan saat memberikan pengarahan usai melantik 81 pejabat di Kantor Pusat DJPBN, 9 orang pejabat eselon III dan 72 orang pejabat eselon IV. &rdquoUntuk yang promosi, tentu saja ini merupakan sebuah penghargaan atas prestasi,&rdquo lanjut beliau.

Herry Purnomo juga menyampaikan bahwa bagi seorang pegawai yang mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru yang lebih tinggi artinya mendapatkan sebuah kepercayaan dari pimpinan atas kinerjanya selama ini. &ldquoPromosi ini merupakan kepercayaan dari organisasi. Kepercayaan dari pimpinan. Kalau nggak percaya tentu nggak akan kami promosikan,&rdquo tambah beliau.

Beliau juga menambahkan bahwa mutasi atau pergeseran jabatan dari satu tempat ke tempat yang lain merupakan sarana organisasi untuk mengasah kemampuan pegawai, disamping untuk memperkaya pengalaman. &ldquoBagi yang mutasi, ini adalah sarana untuk mengasah kemampuan sekaligus memperkaya pengalaman,&rdquo tegas Dirjen Perbendaharaan.

Hal lain yang menjadi perhatian beliau adalah variasi pekerjaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang beragam dan menantang sehingga diperlukan peningkatan kemampuan dan pengalaman yang berkesinambungan. &ldquoSaya harap Saudara-saudara sekalian dapat cepat belajar dan memahami pekerjaan di tempat penugasan yang baru. Jangan pernah berhenti belajar,&rdquo pesan Herry Purnomo di hadapan para pejabat eselon III dan IV yang baru saja dilantik.

Dalam kesempatan tersebut, Herry Purnomo juga menyampaikan pesan bagi para pegawai di Kanwil Ditjen Perbendaharaan, antara lain mengenai penerapan layanan unggulan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan. &ldquoBanyak harapan yang dibebankan kepada kawan-kawan di Kanwil. Kanwil harus melakukan implementasi peraturan dan juga harus terus melakukan inovasi. Khusus untuk pembinaan, Kanwil harus berani keluar dari tupoksi, yang penting sesuai dengan akuntabilitas dan dasar hukum yang sudah ada,&rdquo lanjut beliau.

Kasus mengenai dokumen palsu mirip DIPA yang sempat mencuat beberapa hari yang lalu, juga tidak luput dari perhatian Dirjen Perbendaharaan. &ldquoKanwil juga perlu mewaspadai adanya kejahatan terutama menyangkut tupoksi kita. Jangan sampai terjadi lagi kasus DIPA palsu. Berbicaralah ke satker di daerah, jelaskan mengenai bentuk dokumen, alur dan sistem DIPA yang sebenarnya. Pelayanan di KPPN sudah cepat, jadi tidak perlu menerima tawaran dari calo anggaran,&rdquo pesannya kepada para pejabat yang baru saja diangkat sumpahnya itu. Beliau menambahkan, &ldquowalaupun kasus tersebut belum sampai membobol negara, kita harus memmperhatikan kualitas keamanan dan tetap melaksanakan SOP yang sudah ditentukan.&rdquo

Mengenai reformasi birokrasi yang telah menunjukkan hasil yang sangat baik, Herry Purnomo menegaskan agar terus dijaga. &ldquoPelayanan prima sebagai tuntutan reformasi memang sulit dilaksanakan. Tetapi tetap harus dilakukan. Reformasi di lingkungan kita sudah sangat baik, berbagai pungutan sudah tidak ada lagi. Ini harus dijaga. Harus tetap konsisten terhadap perubahan kea rah yang lebih baik,&rdquo lanjut Dirjen Perbendaharaan. &ldquoBagi yang baru promosi, cepat belajar dan ciptakan sesuatu yang baru,&rdquo pesannya lagi menutup arahannya.

Oleh  : Bambang Kismanto dan Firman Imam Santoso &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Kegiatan HUT Keuangan RI
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Meskipun sibuk menjadi seorang birokrat, kemampuan bernyanyi pegawai Ditjen Perbendaharaan cukup menjanjikan. Ditjen Perbendaharaan berhasil merebut enam gelar dari masing-masing kategori lagu dalam ajang Gelar Lomba Tembang Cantik (Gelatik)lingkup Kemenkeu, Jumat (15/10). Ajang tersebut digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun keuangan Republik Indonesia yang ke -64.

Chandri Pitaka pegawai Setditjen Perbendaharaan berhasil meraih juara pertama kategori lagu Pop pria. Chandri berhasil membawakan lagu dengan apik, berjudul Bukan Cinta Biasa yang dipopulerkan oleh penyanyi Afgan. Penampilan tersebut berhasil memaukau dewan 5 dewan juri, yang diantaranya Edwin Manangsang (Edwin Libels), seorang penyanyi yang juga merupakan keluarga besar Kemenkeu. Selain itu, artis cantik Cut Yanti yang merupakan Dharma Wanita Kemenkeu hadir pula sebagai juri.

Dalam kategori lagu pop wanita, Ditjen Perbendaharaan yang diwakili oleh Endang Mulyani berhasil merebut gelar juara dua. Endang adalah pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarata. Dalam Kategori ini, juara pertama diraih oleh Ditjen Pajak.

Sementara itu, dalam kategori dangdut wanita, Ditjen Perbendaharaan berhasil meraih juara dua dan tiga sekaligus. Siska pegawai KPPN Jakarta V meraih gelar juara dua. Sedangkan juara tiga diberikan kepada Bonita yang merupakan Dharma Wanita Setditjen Perbendaharaan, istri dari Singgih Bowo Laksono.  Masih dalam kategori dangdut untuk pria, Ditjen Perbendaharaan mendapat gelar juara harapan satu, melalui tembang Bujangan yang dibawakan oleh Samiran pegawai Setditjen Perbendaharaan.

Gelar lain yang diraih Ditjen Perbendaharaan adalah juara dua kategori lagu keroncong pria. Gelar tersebut dipersembahakan oleh Priyo Yuwono pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY.

Laiknya ajang lomba bernyanyi di televisi, ajang tersebut berlangsung cukup meriah. Masing-masing direktorat lingkup Kemenkeu membawa suporter yang meramaikan jalannya lomba. Tidak lupa mereka membawa poster dan spanduk untuk mendukung jagoannya.

Ditjen Pajak berhasil keluar sebagai juara umum. Ditjen Pajak berhasil meraih dua gelar juara pertama, satu gelar juara dua, dan tiga gelar juara tiga.

Hadiah juara umum diberikan secara langsung oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo. Sementara hadiah kepada masing-masing pemenang lomba diserahkan oleh Pejabat Eselon I lingkup Kemenkeu.

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Pengarahan Dirjen Perbendaharaan kepada Pejabat Eselon II
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sesaat setelah pelantikan pejabat eselon II lingkup Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPBN), Herry Purnomo mengadakan pertemuan terbatas bersama para pejabat eselon II yang dilantik di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Selasa (12/10).

Didampingi oleh para pejabat eselon II Kantor Pusat, Herry Purnomo, mutasi kali ini dilakukan sebagai upaya penyegaran posisi pejabat eselon II lingkup Ditjen Perbendaharaan. Pejabat yang mendapat penugasan baru merupakan pejabat yang sebelumnya juga menduduki jabatan eselon II, sehingga tidak ada pejabat yang promosi. Dalam kesempatan ini beliau juga mengucapkan penghargaan dan rasa terima kasih kepada para pejabat atas kinerja dan dedikasi yang diberikan selama ini.

Dalam daftar mutasi, terdapat seorang pejabat eselon II yang harus meninggalkan Ditjen Perbendaharaan dengan amanah baru sebagai Kepala Biro umum Sekretariat Jenderal Kemenkeu, yaitu Bambang Isnaeni Gunarto, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan. &ldquoSaya kira ini satu penugasan yang sangat prestisius, bahwa kembali teman-teman di Ditjen Perbendaharaan dipakai di lingkungan Sekretariat Jenderal,&rdquo ujar Dirjen PBN.

Sebaliknya, Agah Sugana merupakan satu-satunya pejabat eselon II yang kembali ke &ldquopangkuan&rdquo Ditjen Perbendaharaan. Digantikan oleh Pak BIG, panggilan akrab Bambang Isnaeni Gunarto, sebagai Kepala Biro Umum, Setjen Kemenkeu, Agah mendapatkan penugasan baru sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB.

Selain itu, dalam menghadapi akhir tahun anggaran, Dirjen Perbendaharaan berpesan agar langkah-langkah akhir tahun dapat dicermati dengan baik. Beliau juga berharap bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Direktorat Pelaksanaan Anggaran mendapat dukungan seluruh pihak. Sejauh ini, Direktorat Pelaksanaan Anggaran telah mendahului dengan kajian pada tiga Kanwil untuk memberikan gambaran mengenai realisasi APBN sampai saat ini. Beliau meminta kegiatan-kegiatan tersebut didukung dengan langkah-langkah antisipatif terhadap penyerapan anggaan rendah dapat dipersiapkan.

Masih terkait langkah-langkah akhir tahun, Herry Purnomo mengingatkan kembali pentingnya penyusunan laporan keuangan pada tingkat satuan kerja. &ldquoLaporan keuangan menjadi tantangan tersendiri. Walaupun sudah tidak disclaimer tahun 2009, tapi kalau kita tidak berusaha, jangan-jangan melorot lagi,&rdquo pesan Herry.

Upaya perbaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadikan KPPN sebagai ujung tombak bagi kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga. Rekonsiliasi menjadi salah satu alat verifikasi yang turut serta menunjang perbaikan LKPP. &ldquoKalau data di KPPN itu sudah bagus, maka akan menghasilkan LK/KL yang bagus, dan tentunya LKPP juga akan bagus,&rdquo pesan beliau.

Direktur Jenderal Perbendaharaan juga menekankan agar tetap menjaga komitmen reformasi birokrasi yang sudah berjalan dengan baik. &ldquoKita tetap komitmen, pelayanan di KPPN, pelayanan di Kanwil, tetap dijaga, pelayanan yang transparan dan tanpa pungutan,&rdquo sambung Herry Purnomo di hadapan para pejabat eselon II yang baru saja dilantik. &ldquoSekali-sekali Pak Badar (K.A. Badaruddin &ndashred) akan mengirim tim pengintip,&rdquo tambahnya lagi.

Menyinggung masalah menghadapi hari keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan pesan dari Menteri Keuangan bahwa tahun ini akan diperingati dengan cara yang lain dari tahun-tahun sebelumnya. &ldquoPesan dari Pak Menteri, tahun ini kita akan mengisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Selain upacara tentunya dan jalan santai seperti biasa, Pak Menteri menginginkan kita mendengarkan keluhan-keluhan dari stakeholder, berkunjung ke kantor-kantor untuk mendengarkan apa keluhan mereka,&rdquo kata Herry Purnomo. &ldquoYang kedua, di samping masalah stakeholder, kita akan mengadakan penghijauan. Tidak hanya di kantor, tetapi juga di perumahan-perumahan. Nanti akan ada instruksi lebih lanjut mengenai hal ini dari Pak Menteri,&rdquo sambungnya.

Oleh : Novri H.S. Tanjung, Bambang Kismanto dan Tino A.P &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon II Kementerian Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo meminta kesiapan para pejabat eselon II dengan penugasan yang baru untuk terus melaksanakan tugas sebaik-baiknya di lingkungan Menteri Keuangan. Hal tersebut disampaikan saat melantik pejabat Eselon II lingkup Kementerian Keuangan, melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor : 421/KMK.01/UP.11/2010, Selasa (12/10), di Gedung Kemenkeu Jakarta.

Dalam pengarahannya, Agus Martowardojo mengucapkan selamat menjalankan tugas baru kepada para pejabat yang dilantik. Beliau menegaskan dihadapan para hadirin agar dapat menjaga niat dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk kepentingan memajukan Negara, memajukan bangsa, menjadikan rakyat Indonesia sejahtera, yang makmur dan sentosa.  Beliau juga berpesan agar kita semua dapat membangun budaya organisasi berdasarkan kinerja.

&ldquoKita bekerja tidak hanya pandai dengan keilmuan kita, tetapi juga harus disertai dengan etika, karakter, dan juga kepribadian yang baik. Hal ini pun masih harus didukung dengan semangat untuk menjalankan dengan rasa patriotisme yang tinggi. Karena hal ini yang menjadi kebanggan kita, bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai pegawai negeri sipil, yaitu betu-betul bekerja yang terbaik, mengabdi untuk Negara, bagi masyarakat Indonesia secara luas. &rdquo Pesan Agus Martowardojo.

Pelantikan dillakukan terhadap pejabat Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal,  Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Bea dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan Ditjen Anggaran. Mutasi pejabat eselon II tersebut berdampak juga pada pergeseran pejabat lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Sepuluh pejabat eselon II lingkup Ditjen Perbendaharaan mendapatkan penugasan baru. Abdul Rahman Ritonga menempati tempat barunya sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan, Harry Basar Hutapea sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, R. Moch. Atlap Noor Syamsoe sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Bambang Suroso sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Seto Utarko sebagai  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar, Sugianto sebagai  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim, Teddy Rukmantara sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar, Agah Sugana sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Alfiah sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, sedangkan Hendro Baskoro menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Direktur Sistem Perbendaharaan yang baru, Abdul Rahman Ritonga mengaku kaget dengan terpilihnya beliau dengan jabatan baru tersebut. &ldquoSebenarnya saya tahu persis (menjadi Dirketur Sistem Perbendaharaan, red) setelah tanda tangan absen. Jadi cukup kaget. Saya termasuk ikhlas menerima pekerjaan. Apa yang diberikan pimpinan saya terima dengan niat ikhlas.&rdquo Ujar Abdul Rahman Ritonga

Sementara itu, Bambang Isnaeni Gunarto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan, diberi amanah baru menjadi Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Beliau menyatakan, &ldquoBagi saya jabatan adalah amanah, jadi harus siap ditempatkan dimana saja. Dengan berat hati saya tinggalkan perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan, red), tapi di Biro Umum ini tentu sama pentingnya, karena Kementerian Keuangan saat ini sedang meningkatkan kinerja, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan.&rdquo Ujarnya.

Bambang juga berpesan kepada pejabat yang menggantikannya agar proses pekerjaan yang belum selesai harap diselesaikan, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan sistem SPAN.

&ldquoJadi, untuk teman-teman yang saya tinggalkan tentunya yang saat ini dalam proses harus diselesaikan, terutama dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2011 ini telah kita persiapkan semuanya. Kemudian, untuk mengantarkan SPAN sudah kita siapkan sampai 2012. Perencanaan kita sudah tertata rapih.&rdquo Pesan Bambang.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan