Lipuatan Kunjungan Kerja Sekretaris Ditjen Perbendaharaan di Provinsi NAD dan Sumut
NAD, perbendaharaan.go.id - &ldquoSelamat datang di Banda Aceh&rdquo, itulah sepenggal kalimat dari awak pesawat Garuda yang menandai kedatangan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan (Ditjen PBN), K.A. Badaruddin dan rombongan pada hari Kamis, (1/7) pukul 09.30 WIB di Negeri Serambi Mekkah. Selanjutnya, Sekretaris Ditjen PBN dan rombongan disambut dengan hangat oleh Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi NAD, Agus Santoso.

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan rombongan melakukan kunjungan kerja di sejumlah kota Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), antara lain Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa. Kunjungan kerja tersebut membawa pesan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam hal peningkatan kualitas dan kehati-hatian pelayanan kepada stakeholders, pembenahan tata kelola arsip, dan apresiasi kinerja yang telah dicapai Ditjen PBN.

Dalam cuaca yang mendung, rombongan Sekretaris Ditjen PBN dan Kakanwil Ditjen PBN Provinsi NAD bertolak dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju ke Gedung Keuangan Negara (GKN). Di perjalanan, rombongan menyempatkan untuk melihat bangunan yang pernah ditempati oleh KPPN Khusus Banda Aceh dan kapal PLN yang menjadi situs sejarah atas kedahsyatan bencana Tsunami 5,5 tahun silam. Setibanya di GKN, Sekretaris Ditjen PBN dan rombongan langsung meninjau KPPN Percontohan Banda Aceh.

KPPN Percontohan Banda Aceh
Sekretaris Ditjen PBN mengamati secara khusus tata kelola dan ruang arsip KPPN Percontohan Banda Aceh. Kepala KPPN Percontohan Banda Aceh, Muslih Sukri menjelaskan bahwa kantornya telah menata ruang arsip lebih baik walaupun masih dibatasi ruangan yang belum memadai. Selain itu, beliau menyampaikan bahwa KPPN Percontohan Banda Aceh telah mengelola arsip secara elektronik melalui scanning dokumen SPM/SP2D, SSP, dan surat masuk/keluar. Hal tersebut terinspirasi dari inovasi KPPN Khusus Banda Aceh semasa beroperasi.

Berdasarkan penjelasan Kepala KPPN Percontohan Banda Aceh, Sekretaris Ditjen PBN mengingatkan agar data Modul Penerimaan Negara (MPN) harus diperhatikan, antara lain validasi SSP dan konfirmasi ke kantor Pajak, maupun penelusuran SSBP. Selain itu, Kasubbag Perlengkapan, Setditjen Perbendaharaan menginformasikan bahwa Kantor Pusat akan menyiapkan mesin antrian magnetik (bar code)sehingga dapat diambil gambar pengantar SPM, pencocokan identitas, dan tanda terima SPM/SP2D. Dengan demikian, KPPN melayani bukan hanya demi kepuasan satker, tetapi juga dengan kehati-hatian dan keamanan dalam bekerja.

KPPN Khusus Banda Aceh (Tahap Penutupan)
Selanjutnya, rombongan Sekretaris Ditjen PBN mengecek kondisi ruangan arsip KPPN Khusus Banda Aceh. KPPN tersebut telah berhenti beroperasi dan dalam proses penutupan (likuidasi) secara organisasi. Walaupun demikian, tata kelola arsip/dokumen KPPN Khusus Banda Aceh tetap terjaga dengan baik dalam bentuk fisik di box file dan soft copy sehingga mendapat banyak apresiasi dari BRR dan BPK. Perwakilan KPPN Khusus Banda Aceh secara bangga menyampaikan bahwa Dirjen Perbendaharaan sempat menyaksikan proses scanning dokumen menjadi soft copy arsip KPPN. Untuk itu, Sekretaris Ditjen PBN menyatakan tidak ragu-ragu untuk belajar pengelolaan arsip dari KPPN Khusus Banda Aceh sehingga dapat dimodifikasi di Kantor Pusat dan disosialisasikan ke seluruh unit vertikal.

Sekretaris Ditjen PBN juga mengharapkan Kakanwil Ditjen PBN Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk mengkoordinir penanggung jawab/pengelola arsip KPPN Khusus Banda Aceh pasca penutupannya. Selain itu, Kakanwil Ditjen PBN Provinsi NAD mengingatkan agar KPPN Khusus Banda Aceh juga membuat neraca penutupan setelah pemeriksaan dan berita acara serah terima barang.

Kanwil Ditjen PBN Provinsi NAD
Pengamatan Sekretaris Ditjen PBN dan rombongan dilanjutkan ke Kanwil Ditjen PBN Provinsi NAD. Di sana, Kakanwil Ditjen PBN Provinsi NAD menyampaikan bahwa pihaknya telah berusaha menangani masalah listrik dan kecepatan jaringan internet sehingga pengiriman data dapat berjalan tepat waktu. Namun, Kakanwil Ditjen PBN Provinsi NAD mengakui bahwa Kanwil menghadapi kendala dalam penyiapan gudang arsip serta lay out Kanwil Layanan Unggulan (KLU) dengan konsep front office (FO) dan middle office (MO).

K.A Badarudin menyampaikan bahwa Dirjen Perbendaharaan mendorong setiap Kanwil agar menerapkan konsep KLU. Untuk itu, Setditjen Perbendaharaan siap mendukung Kanwil Ditjen PBN melalui SKPA.  Selain itu, Sekretaris Ditjen PBN memberi masukan tata letak FO, MO dan gudang arsip bagi Kanwil Ditjen PBN Provinsi Ditjen PBN NAD karena sebelumnya tidak terbersit membobol dinding non-pondasi.

Setelah pengamatan di Banda Aceh, Sekretaris Ditjen PBN, Kakanwil Ditjen PBN Provinsi NAD beserta rombongan segera meluncur ke Lhokseumawe.

KPPN Lhokseumawe
Rombongan Sekretaris Ditjen PBN tiba di Lhokseumawe sekitar pukul 20.00 WIB. Rombongan diterima oleh Kepala KPPN Lhokseumawe, Edy Prayitno dengan menunjukkan bangunan baru yang sedang dibangun untuk ditempati KPPN Lhokseumawe. Dalam suasana yang gelap di sekitar gedung baru tersebut, Sekretaris Ditjen PBN tampak serius berdiskusi dengan Kakanwil dan Kepala KPPN tentang tata ulang lay out KPPN Lhokseumawe agar disesuaikan dengan konsep kantor pelayanan modern yang telah dicanangkan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Selanjutnya, rombongan menuju kantor lama KPPN Lhokseumawe. &ldquoAssalamualaikum&rdquo, ujar Sekretaris Ditjen PBN untuk menyemangati para pegawai KPPN Lhokseumawe yang masih terjaga hingga malam hari. Keceriaan para pegawai tersebut cukup menghibur rombongan yang telah menempuh 6 jam perjalanan darat dari Banda Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Ditjen PBN kembali menyampaikan pentingnya pengamanan penerimaan SPM dan penyerahan SP2D serta penataan gudang arsip pada KPPN Lhokseumawe.

Rombongan Sekretaris Ditjen PBN bermalam di Lhokseumawe. Kemudian, rombongan berangkat ke Langsa pada Jumat. 2 Juli 2010 pukul 05.30.

KPPN Langsa
Di Langsa, rombongan Sekretaris Ditjen PBN tiba pukul 08.00 WIB. Kota Langsa merupakan persinggahan terakhir rombongan Sekretaris Ditjen PBN di Nanggroe Aceh Darussalam. Para pegawai KPPN Langsa yang beranggotakan 15 orang sangat antusias dan bangga atas perhatian Kantor Pusat yang diwakili rombongan Sekretaris DJPBN.

Pada kunjungan tersebut, Sekretaris Ditjen PBN sempat bertanya kepada perwakilan satker Pengadilan Negeri Langsa yang sedang melakukan rekonsiliasi tentang kualitas pelayanan KPPN. Perwakilan satker tersebut menjawab, &ldquoAlhamdulilah lancar dan sekarang pakai aplikasi dan simple persyaratannya, pak!&rdquo

Dalam forum tanya jawab dengan pegawai KPPN Langsa, Sekretaris Ditjen PBN menyampaikan salam dari Dirjen Perbendaharaan dan berterima kasih atas keberhasilan mempertahankan posisi sesuai survei kepuasan kerja. Sekretaris Ditjen PBN juga meneruskan pesan Dirjen Perbendaharaan yang mengharapkan KPPN agar harus berhati-hati walaupun ingin memberikan pelayanan yang fleksibel kepada satker.

Seusai briefing, rombongan melanjutkan perjalanan ke Medan, Sumatera Utara. Sebelum tiba, rombongan melaksanakan shalat Jumat di sekitar Pangkalan Brandan.

Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sumut
Dalam kunjungan di Medan, rombongan Sekretaris Ditjen PBN meninjau area tanah rumah dinas Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sumatera Utara yang diserobot oleh penghuni liar. Menurut Kakanwil Ditjen PBN Provinsi Sumatera Utara Achmad Fadillah, masalah tersebut telah dilaporkan dan diproses pihak berwajib.

Di depan seluruh pegawai Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sumatera Utara,  Sekretaris Ditjen PBN menyampaikan pesan Dirjen Perbendaharaan bahwa Dirjen Perbendaharaan berterima kasih sehubungan dengan (1) kita berhasil tutup tahun anggaran dengan tepat waktu, (2) likuiditas kita mengalami surplus sehingga tidak masalah mengalami tahun anggaran baru, (3) dalam rangka tahun anggaran baru, kita berhasil terbitkan DIPA dan melaksanakan penyerahan DIPA oleh Presiden, sedangkan penyerahan DIPA oleh Kakanwil kepada Gubernur/Walikota/Bupati secara tepat waktu.

Selanjutnya, Sekretaris DJPBN dan rombongan mengamati fasilitas pada KPPN Medan I dan KPPN Medan II. Pada kesempatan tersebut, Kakanwil DJPBN Provinsi Sumut mengharapkan agar KPPN Medan I dibantu fasilitas standing AC.

Di akhir kunjungan yang penuh kenangan, Sekretaris Ditjen PBN bersalam-salaman dan berkenalan dengan para pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sumut. Rombongan Sekretaris Ditjen PBN kembali ke Jakarta dengan pesawat pada hari Jumat, 2 Juli 2010 pukul 18.50 WIB.

Oleh: Jordan &ndash Gugus Tugas Pengelola Tindak Lanjut Aktivitas Dirjen Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan di 12 Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah melaksanakan sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada instansi vertikal K/L lingkup 12 Kanwil Ditjen PBN. Sosialisasi tersebut telah dilaksanakan di 12 Kanwil yang terbagi dalam tiga gelombang yaitu tanggal 7-8 April, 12-13 April, dan 23-24 Juni 2010.

Acara ini merupakan agenda tahunan Direktorat APK, yang pada tahun ini secara khusus mengambil tema &ldquoPenguatan Peran Satker menuju LKKL dan LKPP yang WTP sesuai SAP&rdquo. Acara diikuti oleh 80 peserta yang berasal dari masing-masing UAPPA-W kementerian/lembaga vertikal lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang dilaksanakan selama 2 hari. Adapun sasaran utama peserta sosialisasi adalah pajabat pengelola keuangan, akuntansi dan penyusun laporan keuangan satker/UAPPA-W instansi vertikal kementerian/lembaga.

Sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan pemahaman SDM mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga dapat menyamakan persepsi pengelola keuangan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari Pernyataan SAP, Buletin Teknis, dan Interpretasi SAP. Sealin itu, Direktorat APK ingin memasyarakatkan akuntansi pemerintahan di lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, meningkatkan kinerja pembinaan satker di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan sebagai wadah diskusi antara pembina akuntansi dan satker hingga dapat memecahkan permasalahan-permasalahan terkait implementasi SAP dalam praktek akuntansi pemerintahan di lingkup kanwil masing-masing

Event ini terselenggara berkat kerja sama antara Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan 12 kanwil DJPBN yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Tenggara.

Pada tahun ini dilaksanakan di 12 kota yang terbagi dalam 3 gelombang, gelombang pertama tanggal 6-7 April 2010 dilaksanakan di kota Ambon, Jambi, Kupang, dan Banjarmasin, gelombang kedua tanggal 12-13 April 2010 dilaksanakan di kota Padang, Mataram, Pontianak, dan Gorontalo dan gelombang ketiga dilaksanakan tanggal 23-24 Juni 2010 di kota Serang, Palu, Kendari dan Ternate. Dalam sosialisasi ini pula diadakan pretest dan posttest sebagai pengukur tingkat pemahaman dan penyerapan materi yang disampaikan oleh para narasumber.

Bahan materi yang disampaikan adalah konsepsi Kerangka Konseptual SAP, konsepsi neraca pemerintah, penyusunan CaLK pada LKKL/LKPP, konsepsi laporan arus kas, penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan hubungan antara LRA, LAK dan neraca pada hari pertama, sedangkan pada hari kedua materi yang disampaikan antara lain gambaran akuntansi akrual, implementasi akuntansi akrual melalui penyajian informasi akrual pada LK dan diakhiri dengan diskusi implementasi SAP. Materi disampaikan bergantian oleh 2 orang narasumber dari Kanwil Kakanwil Kabid AKLAP serta 3 orang narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Kilas Penyelenggaraan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan gelombang I,II, dan III
Gelombang I, tanggal pelaksanaan 7-8 April 2010

1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi diselenggarakan di Hotel Ratu, dibuka oleh Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Amril Usman dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest tertinggi diraih oleh Sulistyo dari KPPN Jambi, dan nilai posttest tertinggi diraih oleh Herry Purwanto dari KPPN Muara Bungo

2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat  diselenggarakan di Hotel Grand Mahkota, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Usman Pasaribu dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest  tertinggi diraih oleh Ariferdi dari perwakilan BPKP Pontianak, dan nilai posttest tertinggi diraih oleh Ariferdi dari perwakilan BPKP Pontianak .

3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, diselenggarakan di Hotel Grand Mentari, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Elin Sumarlina dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest tertinggi Suhartadi dari KPPN Barabai, nilai posttest tertinggi diraih oleh Suwarno dari Perwakilan BPK RI Provinsi Kalsel.

4. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT diselenggarakan di Hotel Sasando, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Pardiharto dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest tertinggi diraih oleh Djunedi dari PTUN Kupang, dan nilai posttest tertinggi diraih oleh Riski Vinanda dari Satker Listrik Pedesaan

5. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku diselenggarakan di Hotel Ambon Manise, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Rudy Widodo dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest tertinggi diraih oleh Mitha L  dari BP DAS Waemapu Batu Merah, dan nilai posttest tertinggi diraih oleh Ramona Meilisa dari dinas Koperasi dan UKM

6. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan di Hotel Pangeran Beach, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Zamhari dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest  tertinggi diraih oleh Aril Tuntasari dari perwakilan BPK RI Padang, dan nilai posttest tertinggi diraih oleh Joni A dari Dispora Sumbar


7. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB diselenggarakan di Hotel Lombok Raya, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Abdul Rahman Ritonga dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest  tertinggi diraih oleh Rini Lestari dari PTUN Mataram, dan nilai posttest tertinggi diraih oleh Eva Yanuarta dari IAIN Mataram

8. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo diselenggarakan di Hotel Grand Rahmat, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Bapak Agus Nugroho dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest  dan posttest tertinggi diraih oleh Ali Anshar dari KPKNL Gorontalo.

9. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten diselenggarakan di Hotel Mahardya Serang, dibuka oleh Kabid AKLAP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Halistiani dihadiri oleh 78 peserta, dengan nilai pretest tertinggi diraih oleh Isnaini Murid dari Stasiun Karantina Ikan Merak, nilai posttest terbaik diraih oleh Sanggom Sinaga KPPN Rangkasbitung

10. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah diselenggarakan di Hotel Palu Golden, dibuka oleh Pj. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, R. Prajono Soewongso dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest tertinggi diraih oleh Beni Triadi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, nilai posttest terbaik diraih oleh Iriani Silva Dinas PU Kab. Poso.

11. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara  diselenggarakan di Hotel Horison, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Teddy Rukmantara dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest tertinggi diraih oleh Wadde Siti Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemprov Sultra, nilai posttest terbaik diraih oleh M Alim Fanani KPBC Kendari

12. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara diselenggarakan di Hotel Corner Palace, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Hendro Baskoro dihadiri oleh 72 peserta, dengan nilai pretest tertinggi diraih oleh Eka Sari (KPP Pratama Ternate), nilai posttest terbaik diraih oleh Antoni Manullang (KPPN Ternate).

Oleh : Kontributor Tim subdit SAP

Liputan Roadshow Dirjen Perbendaharaan di KPPN Cilacap &ndash Purworejo - Wates
Wates, perbendaharaan.go.id &ndash Menempuh perjalanan darat yang jauh untuk mengunjungi para anak-anak*nya di daerah, sepertinya sudah bukan merupakan sebuah hambatan lagi bagi Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo. Di tengah-tengah kesibukannya sehari-hari, beliau masih dapat menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa unit vertikal Ditjen Perbendaharaan di selatan pulau Jawa, Jum&rsquoat (25/6).

Melanjutkan roadshow di beberapa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jawa Tengah &ndash Jawa Timur yang pernah dilakukan Dirjen Perbendaharaan pada akhir tahun 2009 lalu, kali ini giliran KPPN Cilacap &ndash Purworejo &ndash Wates dikunjungi oleh beliau.

Mengawali perjalanan darat-nya kali ini, Herry Purnomo ditemani oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi (SMI), Anandy Wati berangkat hari Kamis sore (24/6) pukul 17.30 dari Jakarta menggunakan kereta api Bima Express jurusan Jakarta Gambir &ndash Surabaya Gubeng. Tepat pukul 22.30, kereta pun tiba di Stasiun Purwokerto. Malam itu kemudian dilewati beliau di Hotel Dinasty, Purwokerto.

KPPN Cilacap
KPPN Cilacap dapat dicapai dalam waktu 1.5 jam dengan angkutan darat dari kota Purwokerto. Kantor yang terkesan darurat karena bertempat di gedung yang sedianya diperuntukkan untuk rumah dinas kepala kantor, terlihat tetap berusaha mengedepankan pelayanan prima untuk para stakeholder-nya. KPPN yang diresmikan pada tanggal 28 Mei 2004 tersebut telah merubah tampilan lay-out ruang pelayanannya tiga tahun belakangan layaknya KPPN Percontohan. Sebuah usaha yang patut dihargai mengingat keterbatasan ruangan yang dimiliki kantor ini.

&ldquoSebuah hal yang membanggakan melihat KPPN Cilacap telah mengaplikasikan SOP KPPN Percontohan,&rdquo ujar Dirjen Perbendaharaan ketika memberikan pengarahan kepada para pegawai yang berjumlah hampir 20 orang tersebut. &ldquoIni berarti KPPN Cilacap telah cepat tanggap untuk memberikan layanan yang terbaik,&rdquo tambah beliau menyemangati.

Herry Purnomo dalam pengarahnnya ketika didampingi oleh Kepala Kanwil DJPBN Prov. Jawa Tengah, Minto Widodo Direktur SMI, Anandy Wati dan Kepala KPPN Cilacap, Supriyanto, membuat perbandingan volume kerja antara jumlah pegawai sebanyak 30 orang dengan jumlah satker yang dikelola sejumlah 56 satker. Menurut beliau dengan perbandingan tersebut, produktivitas kerja yang ada belum dapat dibandingkan dengan KPPN Percontohan. &ldquoJumlah pegawai masih terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah satker yang dilayani,&rdquo jelas beliau. &ldquoHal ini menyebabkan produktivitas kerja belum optimal.&rdquo Pernyataan ini digunakan beliau sebagai alasan mengapa belum adanya remunerasi tambahan untuk KPPN Non Percontohan yang sudah menjalankan SOP dan lay-out pelayanan prima ala KPPN Percontohan seperti halnya KPPN Cilacap.

Pada kesempatan ini, Dirjen Perbendaharaan juga menghimbau semua pegawai untuk tidak kembali ke masa lalu dengan mengulang praktek mempersulit satker. &ldquoWalaupun (unit-unit layanan DJPBN, red) Jawa Tengah telah terbukti menjaga komitmen reformasi birokrasi sehingga diindikasikan aman tanpa adanya keluhan dari satker yang dilayani sampai saat ini, tidak berarti menjadi alasan untuk tidak memeliharanya,&rdquo seru beliau.

Hal lain yang menjadi perhatian Herry Purnomo adalah posisi KPPN di masa yang akan datang, khususnya pada saat SPAN mulai dijalankan. &ldquoPada saat SPAN diterapkan, KPPN berperan untuk memberikan bimbingan satker di wilayah kerjanya. Untuk itulah diperlukan sosialisasi kepada mereka mengenai change management terutama untuk merubah sikap dan mindset,&rdquo jelas Dirjen semangat.

Tak lupa beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai KPPN yang telah berpartisipasi dalam meningkatkan opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari opini disclaimer menjadi Wajar dengan Pengecualian (WDP). Menurut beliau, peran KPPN tidak dapat dianggap remeh dalam pencapaian ini. &ldquoKPPN telah melaksanakan tugasnya untuk membantu penyusunan LKPP dalam bentuk pengelolaan transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran satker, ini adalah hal yang sangat baik.&rdquo Beliau menambahkan bahwa, &ldquotantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan opini tersebut dan berusaha untuk mencapai Wajar Tanpa Pengecualian.&rdquo
Setelah menyelesaikan kunjungannya di KPPN Cilacap, Dirjen Perbendaharaan menyempatkan diri untuk melihat satu bidang tanah yang akan menjadi lahan untuk membuat gedung KPPN yang baru sebelum melanjutkan perjalanan ke Purworejo.


KPPN Purworejo
Dari sekian banyak KPPN di seluruh Indonesia, mungkin KPPN Purworejo yang paling yang memberikan kesan mendalam kepada Herry Purnomo. Di kantor ini, hampir dua puluh tahun yang lalu, kali pertama beliau mendapatkan promosi pejabat eselon IV. Kesan tersendiri juga dirasakan oleh beberapa pegawai yang sempat merasakan satu kantor dengan beliau di saat itu. Beberapa foto kegiatan Herry Purnomo dikala menjadi Kepala Seksi Umum di Kantor Kas Negara Purworejo sempat ditampilkan di akhir acara pengarahan.

Pada saat meninjau KPPN Purworejo, Dirjen Perbendaharaan sempat mengomentari Kantin Kejujuran yang berwujud sebuah kotak pendingin minuman botol hasil kerjasama dengan salah satu perusahaan minuman ringan terlihat di sudut ruang pelayanan. Menanggapi pola pembayaran minuman yang hanya mengandalkan kejujuran pembeli, beliau berkata kepada Kepala KPPN Purworejo, Agung Yulianta, &ldquoPernah rugi nggak?&rdquo Pertanyaan polos tersebut langsung disusul gelak tawa beberapa pegawai yang berada di sekitar beliau waktu itu.

Dalam pengarahannya di kantor yang diperKuat oleh 48 orang pegawai ini, Herry Purnomo mengapresiasi semangat KPPN Purworejo dalam memberikan pelayanan prima kepada 69 satker yang ada. &ldquoTerakhir saya ke sini beberapa waktu yang lalu, bentuk kantor masih seperti yang dulu. Sekarang, lay-out front office sudah terlihat dengan tata ruang yang cukup luas dan nyaman untuk melayani petugas satker,&rdquo ujar beliau senang.

Sekali lagi beliau meminta para pegawai untuk membuktikan diri dengan bekerja lebih baik tanpa mempertanyakan remunerasi tambahan karena telah menjalankan SOP dan lay-out KPPN Percontohan. &ldquoMenunjukkan kerja dengan perbaikan di sisi pelayanan sudah merupakan kewajiban,&rdquo ujar beliau. &ldquoBeban pekerjaan yang ada di KPPN Non Percontohan belum seberat KPPN Percontohan yang hanya mengandalkan sejumlah kecil pegawai hasil assesment untuk melayani satker yang banyak.&rdquo

Untuk mendukung peran KPPN ke depan, Dirjen menyampaikan bahwa pola pelatihan akan lebih terfokus pada tupoksi pegawai di front office, middle office dan back office bekerja sama dengan Pusdiklat Perbendaharaan BPPK serta Bagian Pengembangan Pegawai, Sekretariat DJPBN. Selain itu, pola pelayanan KPPN Percontohan yang sudah diterapkan di KPPN Purworejo juga akan memberikan keuntungan menghadapi implementasi SPAN nantinya. &ldquoSistem yang dibangun dalam SPAN dibangun dengan menggunakan pola kerja dan layout KPPN Percontohan,&rdquo jelas beliau.

Setelah foto bersama, rombongan Dirjen Perbendaharaan ditambah dengan Kepala Kanwil DJPBN Prov. Yogyakarta, Rudy Widodo meninggalkan kota Purworejo dan bergegas menuju KPPN Wates sebelum malam tiba.

KPPN Wates
KPPN Wates yang selesai dibangun pada bulan September 2009 dan mulai ditempati pada bulan Januari 2010 ini terlihat megah di tengah lahan yang luas. Hery Purnomo, pada saat meninjau ruang layanan (front office) dan middle office sempat mengatakan bahwa secara umum, tampilan yang ada sudah patut diapresiasi, hanya saja masih perlu adanya beberapa perbaikan, diantaranya penyediaan toilet untuk petugas satker di ruang layanan dan pemasangan sketsel untuk menghindari aliran udara langsung dari pintu masuk dan pintu keluar di belakang kantor.

Pengarahan Dirjen Perbendaharaan tidak berlangsung lama di KPPN Wates, hal ini disebabkan beliau tidak ingin menahan terlalu lama beberapa pegawai yang ingin pulang kampung ke rumahnya masing-masing untuk menghabiskan akhir pekan.

Setelah mengapresiasi gedung kantor baru yang dimiliki KPPN Wates, beliau meminta para pegawai untuk tetap semangat dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholder-nya. &ldquoSaya sangat mendukung pengembangan SMS getaway yang sudah ada,&rdquo ujar beliau menyemangati. &ldquoSaya bahkan berharap tugas pelayanan yang klerikal ke depan dapat dikurangi dengan penggunaan e-service,&rdquo tambah beliau memberikan inspirasi.

Roadshow Dirjen Perbendaharaan kali ini akhirnya ditutup dengan perjalanan menuju Yogyakarta yang hanya ditempuh dalam waktu setengah jam.

Oleh: Tonny W. Poernomo - Media Center Ditjen Perbendaharaan

* mengutip ucapan Kepala Kanwil Ditjen PBN Prov. Jawa Tengah saat memberikan laporan kepada Dirjen PBN di KPPN Purworejo.

Foto selengkapnya dapat dilihat disini

Liputan Sosialisasi Kontrak Jasa Pelayanan Perbankan/Pos
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Komitmen Perbankan dalam menunjang pengelolaan keuangan negara kembali ditegaskan. Agar kontrak yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing pihak, sosialisasi kontrak jasa pelayanan perbankan sebagai Bank Operasional (BO) I dan Bank/Pos Persepsi dilakukan, Rabu (23/6) di Gedung Prijadi P II, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan &ndash Jakarta.

Dirjen Perbendaharaan menegaskan bahwa lembaganya telah banyak melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengoptimalkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu diantaranya yakni dengan melakukan lelang terbuka untuk memilih Bank persepsi dan BO I mitra kerja Ditjen Perbendaharaan .

Kontrak Jasa Pelayanan Perbankan/Pos sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi, juga sebagai BO I Mitra Kerja KPPN telah ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dengan Direksi Perbankan pada tanggal 29 Desember 2009 dan berlaku sejak 1 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2012. Selama enam bulan pelaksanaan kontrak, masih ditemui beberapa Bank/Pos Persepsi dan BO I belum memahami dengan baik hak dan kewajibannya.

Agar komitmen pihak Perbankan dapat diwujudkan hingga level ujug tombak pelayanan, Ditjen Perbendaharaan memberikan sosialisasi kontrak jasa pelayanan perbankan tersebut kepada Direktur Kepatuhan BO I dan Bank/Pos Persepsi serta Direksi Perbankan mitra kerja Ditjen Perbendaharaan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. Hal tersebut dilakukan mengingat vitalitas perbankan dalam menunjang pengelolaan keuangan Negara. Bahkan, Belanja Negara menurut APBN-P 2010 yang akan disalurkan oleh Bank Operasional mencapai 1.126 Triliun. Seperti kita ketahui sejak tahun 1990-an, proses pencairan dana APBN tidak dilakukan lagi secara tunai oleh kantor-kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan, melainkan telah dilimpahkan pada perbankan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam sambutannya menyampaikan, &ldquoKita mengharapkan dengan sangat komitmen pimpinan perbankan yang ketika itu menandatangani perjanjian dihadapan Menteri Keuangan bisa terlealisir sampai level paling bawah. Ketika itu sudah comit, bahwa akan memberikan pelayaanan terbaik.&rdquo Lebih lanjut beliau mencontohkan, &ldquoDari pengamatan kami masih ada Bank Persepsi tidak mematuhi jam buka. Jadi masih pagi sudah tutup. Ini juga tentu mencederai komitmen level tertinggi dari pimpinan perbankan.&rdquo Ujar beliau.

Kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya, secara substansi lebih detil dan lebih mengikat dibandingkan dengan kontrak tahun sebelumnya. Tujuannya tidak lain agar pengelolaan dana APBN dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel. Ditjen Perbendaharaan mengharapkan agar benefit yang diperoleh atas kesepakatan-kesepakatan yang dicapai di dalam kontrak ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara.

Terakhir, dalam sambutannya Herry Purnomo menyampaikan, &ldquoMudah-mudahan melalui sosialisasi ini, maka hal-hal yang belum dilakukan secara penuh oleh Bank Operasional I dilapangan, maupun Bank Persepsi, bisa ada penegasan-penegasan dari level pimpinan di pusat ini.&rdquo Demikian harapannya.

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Firman Imam S. &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Serui & Biak, perbendaharaan.go.id - Gempa mengguncang pulau Biak Papua. KPPN Serui mengalami beberapa kerusakan. Gempa tersebut berkeKuatan 7,1 SR, terjadi hanya berselang 10 menit dari gempa pertama yang berkeKuatan 6,2 SR. Gempa yang berpotensi tsunami itu terjadi sekitar pukul 12.16 WIT, Rabu 16 Juni 2010.

Pusat lokasi gempa berada pada 2.17 Lintang Selatan (LS) dan 136.59 Bujur Timur (BT). Gempa berada di kedalaman 10 kilometer. Titik gempa berada pada jarak sekitar 123 kilometer arah Tenggara Biak, Papua. Setelah gempa 7,1 SR, terjadi dua gempa susulan. Gempa susulan pertama berkeKuatan 5,3 SR dan kedua dengan keKuatan 6,6 SR. Lokasi gempa susulan itu tidak jauh dari titik pertama.

Gempa terjadi pada saat jam istirahat kantor. Sehingga, hanya sebagian pegawai KPPN Serui yang berada didalam gedung. Mereka berhamburan keluar menyelamatkan diri. Bahkan selanjutnya, mereka mengungsi di perbukitan karena beredar kabar gempa tersebut berpotensi tsunami. Beruntung tidak ada korban jiwa dari pihak keluarga besar KPPN Serui dalam kejadian ini. Kepala KPPN Serui, Didik Muryadi mengatakan, &ldquoKami patut bersyukur, keluarga besar KPPN Serui masih dilindungi oleh-Nya.&rdquo Ujar beliau saat dihubungi oleh perbendaharaan.go.id.

Sementara itu, beberapa tembok dan pilar di KPPN Serui retak. Meja dan rak ruang arsip rusak berat. Tempat parkir kendaraan pegawai dan pagar kantor sepanjang 10 meter roboh. Jaringan telepon dan listrik untuk sementara waktu terputus. Malam hari pasca gempa, hingga keesokan harinya (17/6), para pegawai KPPN Serui melakukan konsinyir untuk menjaga keamanan kantor. Pada hari Jumat (18/6) KPPN serui telah beroperasi kembali untuk melakukan kegiatan pelayanan seperti biasa.

Kondisi KPPN Biak
Selain di KPPN Serui, KPPN Biak turut merasakan guncangan gempa yang sama. Namun, letak KPPN Biak relatif lebih jauh dari pusat gempa, sehingga seluruh pegawai selamat dan gedung KPPN Biak tidak mengalami kerusakan. Saat dihubungi, Kasubbag Umum KPPN Biak mengatakan, &ldquo Kami sudah periksa keadaan kantor, kondisi KPPN Biak tidak mengalami kerusakan. Pegawai hanya mengalami mual-mual saja karena goncangan.&rdquo

Foto selengkapnya dapat dilihat disini


Oleh : Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan International Workshop On Accrual Accounting
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Dalam menyusun strategi dan membuat solusi atas potensi permasalahan yang mungkin timbul dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, pemerintah menghimpun masukan dari para experts dan stakeholders. Kegiatan tersebut dilakukan dalam kegiatan International Workshop on Accrual Accounting, dengan tema &ldquoHow To Move To Accrual Accounting &ndash Learning From The Expert&rdquo. Workshop dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan yang diwakili oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badarudin, pada hari Kamis (17/6) di Hotel Nikko, Jakarta.

Berbagai bentuk upaya telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah, dalam mensukseskan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Selain peningkatan komitmen pimpinan, persiapan regulasi, sistem, dan peningkatan SDM, penyelenggaraan suatu workshop untuk mendikusikan implementation strategy dan potential problem solving juga sangat diperlukan.

Penyelenggaraan workshop kali ini berkat kerjasama antara World Bank dan Ditjen Perbendaharaan - Kementerian Keuangan. Dalam sambutannya, Country Director World Bank, Joachim von Amsberg menyampaikan bahwa World Bank sangat senang dapat bekerjasama dengan Indonesia dalam pengembangan sistem akuntansi.

Materi disampaikan oleh Chairman of IPSAS Board sekaligus pakar dari Swiss -Andreas Bergmann, pakar dari Afrika Selatan - Gert Van Linde, Ketua Komite Kerja KSAP, dan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - Ditjen Perbendaharaan. Narasumber menyampaikan international best practices dan pengalaman penerapan akuntansi berbasis akrual di Swiss dan Afrika Selatan, pemaparan penerapan standar yang existing, dan rencana penerapan SAP Berbasis Akrual di Indonesia.

K.A Badarudin dalam Keynote Speech mengatakan, &ldquoSaya mengharap kita dapat menggali ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya dari para pakar tersebut, terutama mengenai strategi yang perlu dilakukan, permasalahan atau potensi permasalahan dan solusinya, serta pembelajaran dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.&rdquo
Workshop ini akan diselenggarakan selama dua hari. Diikuti oleh peserta yang terdiri dari para praktisi dari Kementerian Keuangan, para praktisi dari kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah, auditor BPK, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), akademisi, dan observer.

Diharapkan workshop tersebut menghasilkan strategi implementasi akuntansi berbasis akrual dan pengembangan penganggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negara Indonesia. Tentu saja, untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara untuk rakyat dan bangsa Indonesia.

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Penipuan dengan motif Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) masih saja beredar di lingkungan Instansi Pemerintah. Penipuan tersebut mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Panitia Penyelenggara. Untuk itu, diharapkan seluruh Instansi Pemerintah diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah terpengaruh atas usaha penipuan ini.

Motif yang digunakan pelaku adalah dengan cara mengirim surat undangan Diklat PBJ palsu secara acak kepada Instansi Pemerintah dengan harapan ada pegawai yang termakan tipuan tersebut. Pelaku penipuan tersebut berusaha meyakinkan calon korbannya dengan menggiring mereka untuk mentransfer sejumlah dana sebagai biaya registrasi dan pelaksanaan diklat. Padahal sudah terlihat jelas pada surat undangan palsu tersebut telah disebutkan bahwa para peserta tidak dibebankan biaya dalam pelaksanaan kegiatan Diklat. Tak pelak, beberapa pegawai Instansi Pemerintah tersebut terpancing untuk men-transfer sejumlah uang pada rekening yang diminta penyelenggara Diklat PBJ bodong tersebut.

Sampai saat ini, beberapa Instasi Pemerintah telah menjadi korban. Mereka baru menyadari bahwa Diklat PBJ tersebut fiktif, setelah melakukan konfirmasi langsung pada Ditjen Perbendaharaan sebagai &ldquopenyelenggara&rdquo.

Melihat semakin seringnya percobaan penipuan ini dilakukan, maka hal ini perlu menjadi perhatian untuk diwaspadai bagi setiap Instansi Pemerintah di mana pun berada. Melalui publikasi ini, perlu diketahui bahwa Ditjen Perbendaharaan tidak pernah mengadakan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa bagi Instansi Pemerintah atau Kementerian/Lembaga, melainkan hanya bagi instansi vertikal dalam lingkup Ditjen Perbendaharaan saja. Selain itu, Ditjen Perbendaharan juga tidak pernah meminta sejumlah uang untuk di transfer pada rekening tertentu apalagi untuk keperluan pendaftaran/ registrasi peserta Diklat.

Apabila anda ingin tahu lebih banyak mengenai hal ini, kami persilahkan untuk menghubungi Ditjen Perbendaharaan c.q Bagian Pengembangan Pegawai dengan nomor 021-3846322.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan opini yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009 (audited) adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP 2009 kepada DPR-RI di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (01/06). Berarti, terjadi peningkatan opini atas LKPP dari lima tahun sebelumnya (2004 &ndash 2008) yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat atau disclaimer opinion.

BPK secara khusus menghargai hasil kerja keras pemerintah dalam rangka memperbaiki akuntabilitas keuangan negara. Peningkatan opini ini antara lain didukung oleh peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), yang tercermin dari semakin pesatnya LKKL yang memperoleh opini WTP, dari 7 pada tahun 2006, menjadi 16 pada 2007, kemudian 35 pada 2008, dan terakhir menjadi 45 pada 2009.

"Peningkatan opini LKPP ini tidak lepas dari peningkatan dalam penyajian laporan keuangan kementerian atau lembaga dengan memperbaiki sistem pembukuan dan sistem teknologi informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menata kekayaan instansi, serta mematuhi peraturan yang berlaku," ujar Hadi Poernomo.

Pemeriksaan LKPP tahun 2009 meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Dalam laporan realisasi anggaran tahun 2009 pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp848,76 triliun, dan realisasi belanja sebesar Rp937,38 triliun. Pendapatan negara tahun 2009 tersebut mencapai 97% dibandingkan anggaran sebesar Rp871 triliun atau hanya sebesar 86% dibandingkan pendapatan tahun 2008 yang sebesar Rp981,61 triliun.

Jenis pendapatan yang mengalami penurunan paling tinggi di 2009, adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan penurunan sebesar Rp93,43 triliun atau turun 29% dibandingkan dengan tahun 2008. Realisasi penerimaan pajak tahun 2009 adalah sebesar Rp619,92 triliun atau hanya mencapai 95% dari anggaran sebesar Rp651,95 triliun. Penerimaan perpajakan tahun 2009 tersebut juga mengalami penurunan sebesar Rp38,78 triliun atau turun 6% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2008.

Belanja negara tahun 2009 seluruhnya berjumlah Rp937,38 triliun atau 94% dari anggaran sebesar Rp1.000,84 triliun. Pada neraca pemerintah pusat , total aset yang disajikan sebesar Rp2.122,89 triliun atau naik sebesar Rp51,19 triliun dibandingkan total aset tahun 2008 sebesar Rp2.071,70 triliun.

Ada tiga permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP tahun 2009,  permasalahan tersebut antara lain: pertama, ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran dan realisasi penggunaannya minimal sebesar Rp27,51 triliun. Kedua, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian (IP) aset tetap. Ketiga, pemerintah belum mencatat kewajiban dana pensiun dan tunjangan hari tua (THT) sebesar Rp7,34 triliun yang timbul akibat kenaikan gaji PNS pada 2007-2009.

Menurut Hadi Poernomo, permasalahan tersebut merupakan gabungan antara ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah 2005, kelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penutupnya, Ketua BPK berharap DPR dapat membantu tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP oleh pemerintah sehingga tidak ada masalah yang sama pada tahun berikutnya dan kualitas LKPP dapat terus ditingkatkan oleh pemerintah.

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan