Liputan Penyerahan DIPA TA. 2010 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
Denpasar, perbendaharaan.go.id, "Semoga keberhasilan percepatan penyelesaian dan penyerahan DIPA TA 2010 ini merupakan awal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2010." Demikian petikan sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Ibu Ni Luh Putu Kumalawati, mengawali rangkaian acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Provinsi Bali, Kamis (7/1). Acara tersebut dihadiri oleh para Bupati, Setda, Muspida, serta Kepala Satuan Kerja lingkup Provinsi Bali.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Provinsi Bali, I Made Mangku Pastika, menyerahkan DIPA tahun anggaran 2010 secara simbolis kepada 10 Satuan Kerja, sebagai tanda dimulainya pelaksanaan APBN 2010 di daerah Bali. Penyerahan DIPA di awal tahun dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses pencairan dana atas DIPA Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja di daerah dapat dimulai pada awal tahun anggaran.

Satuan Kerja yang secara simbolis menerima DIPA dari Gubernur Bali diantaranya: POLDA Bali, Pangdam IX Udayana, Universitas Udayana, BPS, Kejaksaan Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi Bali, RSU Sanglah, Sekolah Tinggi Pariwisata, LANAL BENOA, dan Kanwil Agama Provinsi Bali.

DIPA yang diserahkan berjumlah 396 (tiga ratus Sembilan puluh enam) buah, dengan jumlah pagu Rp. 4.899.120.894.000,- (empat triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) meliputi :

1. DIPA Kantor Pusat yang berlokasi di daerah dan Instansi vertikal kementerian/Lembaga di Daerah, berjumlah 255 DIPA dengan nilai Rp. 4.246.825.552.000,-
2. DIPA Tugas Pembantuan untuk SKPD di Propinsi/Kabupaten/Kota jumlah 64 DIPA dengan nilai Rp. 72.237.895.000,-
DIPA Dekonsentrasi untuk SKPD Propinsi berjumlah 64 DIPA dengan nilai Rp. 501.929.437.000,-
3. DIPA Urusan Bersama untuk SKPD Kabupaten/Kota jumlah 13 DIPA dengan nilai Rp. 78.128.010.000,-

Penyerahan DIPA diseluruh Provinsi di Indonesia merupakan sebuah rangkaian kegiatan pelaksanaan APBN. Sebelumnya, Presiden menyerahkan DIPA kepada para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah sebagai kuasa anggaran, dan 33 gubernur sebagai pengelola keuangan daerah serta kepada Menkeu selaku bendahara umum negara di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Dalam sambutannya, Presiden mengharapkan adanya peningkatan sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan anggaran serta dilakukan dengan lebih transparan, akuntable dan orientasi pada hasil lebih baik, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui penyerahan DIPA tahun anggaran 2010, seluruh komponen bangsa berharap rakyat dapat mengetahui secara terbuka bahwa anggaran dan program-program pembangunan tahun 2010 telah siap untuk dilaksanakan. Semua jajaran pemerintah saat ini dituntut untuk segera melaksanakan semua program pemerintah dan tidak menunda pelaksanaan anggaran.

Dalam sambutan terakhirnya Ibu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali mengucapkan terima kasih kepada Para Kepala Satuan Kerja atas segala upaya dalam bentuk kerja keras, disiplin dan kerjasamanya untuk melaksanakan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sehingga penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga kita dapat segera memulai langkah pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan dalam melaksanakan tugas Pemerintah dalam pelayanan publik dan pembangunan, dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi bali siap untuk bekerjasama dengan para Kuasa Pengguna Anggaran dalam menunjang kelancaran pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2010.

Oleh: Novri Hendri dan I Gusti Bagus Sidikarya (Kontributor Denpasar)

Liputan Penyearahan DIPA TA 2010 Kanwil XXVI DJPBN Gorontalo
Gorontalo, perbendaharaan.go.id, Rabu (6/01) yang lalu, Kanwil XXVI DJPBN Gorontalo menghelat serah terima DIPA Tahun Anggaran 2010. Dengan mengambil tempat di Gedung Belle Li Mbui, Kota Gorontalo, kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, para anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Kepala Kanwil XXVI DJPBN Gorontalo, unsur Muspida Provinsi Gorontalo, Bupati / Wali Kota di provinsi Gorontalo, para Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal di Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh pejabat eselon II dan III Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berjumlah ± 750 orang.

Selain itu, prosesi serah terima DIPA TA 2010 tersebut, juga dihadiri dan diliput secara langsung oleh wartawan media cetak dan elektronik seperti TVRI Gorontalo, RRI Gorontalo, Harian Gorontalo Post, dan Harian Tribun Gorontalo. Hal ini menjadi bukti tingginya kepedulian seluruh pihak terhadap kegiatan ini.

Dalam sambutannya, Gubernur Gorontalo Ir. H. Gusnar Ismail, MM, meminta kepada seluruh Satker untuk segera melakukan realisasi anggaran atas DIPA TA 2010. Hal ini penting, lanjutnya, agar roda perekonomian di wilayah Gorontalo dapat segera berjalan. Harapan ini sesuai dengan komitmen beliau yang fokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi angka kemiskinan di daerah yang dipimpinnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil XXVI DJPBN Gorontalo menyampaikan bahwa seluruh jajarannya beserta KPPN yang berada dibawah kewenangannya, siap membantu kelancaran pencairan dana dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip layanan cepat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya sebagaimana tercantum dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani bersama.

Setelah seremoni resmi tuntas, acara dilanjutkan dengan prosesi serah terima DIPA Tahun Anggaran 2010 secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo kepada 9 (sembilan) satuan kerja yang ditunjuk dari TNI, POLRI, Instansi Vertikal di Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik penerima dana Dekonsentrasi (DK) maupun Tugas Pembantuan (TP). Kemudian, Gubernur Gorontalo juga berkesempatan meneruskan sambutan Presiden RI sebagai pesan tambahan kepada seluruh satuan kerja. Pesan yang disampaikan tersebut antara lain terkait himbauan kepada satker agar dapat melaksanakan program kegiatan sesuai perencanaan, melakukan efisiensi dan penghematan, serta mencegah kebocoran dan penyelewengan anggaran.

Setelah penyerahan DIPA secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo, acara dilanjutkan dengan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2010 kepada semua satuan kerja yang bertempat di lantai 2 (dua) Gedung Belle Li Mbui dengan 5 (lima) meja layanan sesuai kelompok Kementerian/Lembaganya.

Laporan : Ramlan (Kontributor Gorontalo).

Liputan Sosialisasi Perencanaan Kas, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara , Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

Purworejo, perbendaharaan.go.id - Itulah komentar peserta setelah mengikuti Sosialisasi Perencanaan Kas, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual. Kegiatan yang digelar di KPPN Purworejo selasa (13/01) tersebut, dihadiri lebih dari 120 orang bendaharawan/pengelola keuangan dari 64 satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Purworejo. Selain sosialisasi, kegiatan tersebut juga djjadikan sarana bimbingan teknis pada para satker dalam menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara dan penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual

Kegiatan ini dibuka tepat pukul 08.30 WIB oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah R. Wiwin Istanti, SE.Ak, M.Laws. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa materi sosialisasi ini merupakan bagian dari pembenahan prosedur yang erat kaitannya dengan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara terutama dalam siklus keuangan negara yaitu proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Karenanya, lanjut beliau, seluruh peserta harus mempergunakan kegiatan ini sebaik-baiknya dengan melakukan diskusi dua arah dengan para nara sumber. Tidak hanya itu, peserta juga diminta untuk mengimplementasikan konsep tersebut di unit kerja masing-masing.

Sementara itu, Kepala KPPN Purworejo Agung Yulianta, SE, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa meskipun ketentuan perencanaan kas masih dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan, namun satuan kerja harus sudah mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk menyusun perencanaan kas sesuai PMK 192/PMK.05/2009. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) masing-masing, agar jika petunjuk teknis peraturan tersebut keluar, seluruh satker sudah siap mengimplementasikannya.

Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban bendahara dan informasi pendapatan dan belanja secara akrual, harus sudah diselesaikan/disampaikan ke KPPN selambat-lambatnya hari Jumat (16/01).

Pada akhir sesi, kegiatan diisi dengan diskusi/tanya jawab secara langsung antara peserta dengan Bapak Agung dan Ibu Wiwin. Hal ini dilakukan agar seluruh peserta sosialisasi paham dan siap melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam peraturan. Selesai acara, banyak peserta yang berkomentar "Oooo... Ternyata Tidak Sulit Koq !" . Bahkan Mereka berjanji untuk melaksanakan amanat tersebut secara bertanggung jawab.

Laporan : Kontributor KPPN Purworejo.

Kanwil IX Direktoral Jenderal Perbendaharaan Pangkalpinang

Pangkalpinang, perbendaharaan.go.id- Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor Per-62/PB/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan, Kanwil IX Pangkalpinang telah mengadakan Sosialisasi Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan. Kepala Bagian Umum Kanwil IX , M. Mochtar Hari Adi menjelaskan, acara dihadiri 76 peserta (berasal dari 70 satuan kerja) selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dari 94 satuan kerja wilayah yang diundang. Peserta adalah petugas pengelola Sistim Akuntansi Instansi pada masing-masing satuan kerja.

Acara sosialisasi diadakan selama 2 hari mulai tanggal 13 s.d 14 Januari 2010 bertempat di Aula Kanwil IX Pangkalpinang, dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil IX Pangkalpinang, Alfiah. Dalam sambutan dan pengarahannya, beliau menyampaikan secara global tentang esensi dari Perdirjen 62/PB/2009. Kepada peserta sosialisasi beliau mengharapkan untuk dapat semaksimum mungkin menyerap informasi yang akan disampaikan nantinya oleh para narasumber, dimana hal ini sama sekali baru dan harus diimplementasikan dalam Laporan Keuangan 2009 sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 17/2003 dan UU No. 1/2004. Pada UU No. 41/2008 tentang APBN tahun anggaran 2009 pasal 26 ayat 3 lebih ditekankan lagi bahwa LRA dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual. Kepada peserta sosialisasi beliau juga mengharapkan untuk menyampaikan informasi ini kepada satuan kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang berada diwilayahnya masing-masing dan kemudian untuk diimplementasikan dan diserahkan satu rangkap kepada KPPN sebagai mana yang diamanat oleh Surat Direktur APK No. 13/PB.6/2010 tanggal 6 Januari 2010.

Materi Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan disampaikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil IX Pangkalpinang, Heny Muriyantini (Bussinesse Process), beliau menyampaikan konsep dasar dari akrual dan jenis-jenis informasi akrual, yang terdiri dari informasi pendapatan akrual meliputi pendapatan diterima dimuka dan pendapatan yang masih harus diterima. Informasi belanja akrual meliputi belanja dibayar dimuka dan balanja yang masih harus dibayar. Beliau memberikan kiat-kiat bagaimana menganalisa suatu transaksi dapat dikategorikan kepada salah satu dari empat macam informasi akrual tersebut. Latihan dan contoh simulasi diberikan untuk lebih memantapkan pemahaman peserta sosialisasi. Implementasi Informasi Akrual pada Aplikasi SAI juga diberikan kepada peserta sosialisasi, yang dipandu oleh Kepala Seksi PDA, Esanov Putra didampingi satu orang staf Seksi PDA Zulkifli.

Pada acara ini juga disampaikan materi penyegaran tentang bagaimana membuat dan menyajikan laporan keuangan satuan kerja yang baik dan benar sebagaimana yang telah diatur dalam Perdirjen No. 51/PB/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Materi ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pelaporan Keuangan. Khairul Amri dan Kepala Seksi BIMTEK dan Penyuluhan SAP, Said Fauzi. Beliau mengharapkan kepada satuan kerja untuk betul-betul memperhatikan tata cara penulisan dan isi laporan yang disampaikan dan sekaligus mengingatkan untuk tidak hanya melakukan "copy paste" dari contoh format laporan keuangan yang tercantum dalam lampiran perdirjen No.51/PB/2008, sebab pada tahun 2009 telah dilakukan evaluasi terhadap laporan keuangan satuan kerja wilayah, masih banyak ditemui hal-hal yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Acara sosialisasi ditanggapi dengan antusias yang tinggi oleh peserta, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Namun demikian mayoritas peserta yang berasal dari Kepulauan Belitung tidak bisa hadir dikarenakan cuaca yang tidak baik sehingga transportasi yang akan mengantarkan mereka menghadiri sosialisasi (kapal laut) tidak bisa diberangkatkan.

Oleh : Esanov Putra - Kontributor Kanwil Pangkal Pinang.

Penyusunan Laporan Keuangan TA 2009 Berbasis Akrual Satker Se-Provinsi Gorontalo

Gorontalo, perbendaharaan.go.id - Pelaksanaan pengakuan pendapatan dan belanja negara berbasis akrual memerlukan persiapan yang baik. Seluruh pihak, dituntut untuk mempersiapkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang keuangan dan akuntansi yang memadai, pembenahan sistem penganggaran, termasuk penyempurnaan aplikasi komputer. Satu hal yang tidak kalah penting adalah perubahan pola pikir para pejabat pengelola perbendaharaan dan petugas Sistem Akuntansi Instansi untuk berkomitmehn penuh menjalankan sistem baru ini. Demikian sambutan yang disampaikan Bapak Drs.Agus Nugroho selaku Kepala Kanwil XXVI DJPBN Gorontalo pada pembukaan acara Sosialisasi Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual pada Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengguna Dana APBN Tahun Anggaran 2009 se-Provinsi Gorontalo.

Dalam UU No.17 Tahun 2003 dan UU No.1 Tahun 2004 diamanatkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pengakuan dan pengukuran terhadap pendapatan dan belanja berbasis akrual selambat-lambatnya pada TA. 2008. Pelaksanaan hal tersebut, dilakukan secara bertahap pada Laporan Keuangan TA. 2009 dengan harapan pada TA 2014 sudah dapat diterapkan sepenuhnya.

Sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual dilaksanakan oleh Kanwil XXVI Ditjen Perbendaharaan sebagai bentuk tindak lanjut atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Pemerintah Pusat, untuk menyampaikan informasi pendapatan dan belanjanya secara akrual dalam laporan keuangan TA 2009.

Sosialisasi ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan mengundang seluruh satuan kerja pengelola dana APBN se-Provinsi Gorontalo. Tahap I dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2010 dengan mengundang seluruh satker vertikal yang berjumlah 162, sedangkan untuk tahap II akan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2010 untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan target peserta mencapai 148 satker.

Selain sosialisasi, acara juga diisi dengan pemaparan konsep penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual dan implementasinya bagi satuan kerja oleh Bapak Edward U.P. Nainggolan. Bahkan Kepala Bidang Aklap Kanwil XXVI DJPBN Gorontalo ini turut memandu peserta bersimulasi menyusun Laporan Keuangan berbasis akrual tersebut.

Lebih lanjut, Bapak Edward U.P. Nainggolan menekankan bahwa penyajian informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual disajikan dalam bentuk laporan suplemen yang menjadi lampiran laporan keuangan satker. Selain itu, beliau juga meminta kepada seluruh satker untuk menyesuaikan neraca Laporan Keuangannya sesuai sistem akrual ini. Dan untuk pelaporannya, informasi akrual tersebut disampaikan secara berjenjang mulai dari UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA serta kepada KPPN dan Kanwil XXVI Ditjen Perbendaharaan Gorontalo.sesuai jadwal penyampaian LK TA 2009. Mengakhiri pemaparannya, Bapak Edward U.P. Nainggolan menghimbau kepada seluruh Satuan Kerja Pengguna Dana APBN di Provinsi Gorontalo untuk dapat secepatnya mengimplementasikan pengetahuan yang diperolehnya dan segera melakukan penyesuaian/perubahan terhadap Laporan Keuangan TA. 2009 masing-masing unit.

Pada akhir acara sosialisasi, dilaksanakan simulasi dan diskusi aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang berkaitan dengan penyesuaian Neraca terhadap suplemen informasi keuangan oleh Kepala Seksi Pelaporan Keuangan.

Laporan : Yovi Candra (Kontributor Kanwil gorontalo)

LIPUTAN RAPAT KOORDINASI KANWIL XXVI DJPBN GORONTALO
Gorontalo, perbendaharaan.go.id - "Mewujudkan Layanan Perbendaharaan Yang Cepat, Akurat, Akuntabel dan Bebas Biaya Untuk Kepuasan Satker sebagai Stakeholder" merupakan tema yang diangkat dalam Rapat Koordinasi Kanwil XXVI Gorontalo pada tanggal 4-6 Desember 2009.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) XXVI Ditjen Perbendaharaan Gorontalo, Drs. Agus Nugroho, menegaskan perlunya merubah perilaku/mindset para pejabat/pegawai Ditjen Perbendaharaan, khususnya dilingkup Kanwil XXVI Gorontalo. Beliau meminta kepada seluruh pegawai KPPN, khususnya KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa, untuk tidak mengharap, meminta maupun menerima uang atau barang dari satker yang dilayani sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-7152/PB/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Program Utama dan Pertama Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Apalagi, telah ditanda tanganinya Pakta Integritas antara Kepala Bagian Umum/ Kepala Bidang/Kepala KPPN dengan Ka.Kanwil, Kasubbag/Kepala Seksi dengan Kabu/Kepala Bidang/Kepala KPPN dan antara pelaksana dengan Kasubbag/Kepala Seksi lingkup KPPN dan Kanwil XXVI DJPBN Gorontalo.

Menghadapi tutup tahun anggaran 2009, Kakanwil mengharapkan seluruh pejabat/pegawai lingkup Kanwil XXVI DJPBN Gorontalo dapat memberikan layanan prima dalam pencairan dana di KPPN, revisi dan penelaahan DIPA Tahun Anggaran 2010 di Kantor Wilayah dan Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Bank/Pos persepsi.

Khusus terkait pelaksanaan penerimaan negara, Bidang Pembinaan Perbendaharaan diminta untuk senantiasa memonitor pelaksanaan penerimaan di Bank-Bank/Pos Persepsi/Devisa Persepsi dan berkoordinasi dengan jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Gorontalo dalam satu tim terpadu. Dengan adanya tim tersebut diharapkan dapat memberikan solusi terhadap keluhan-keluhan wajib pajak/wajib setor yang menemui kendala dalam penyetoran pada loket Bank/Pos Persepsi.

Khusus penelahan DIPA Tahun Anggaran 2010, Kakanwil meminta pelaksanaan tugas tersebut dilakukan dengan sistem one stop service yang mengadopsi pelayanan pada KPPN Percontohan seperti tidak ada pembagian tugas Departemental terhadap Seksi-Seksi pada Bidang PA dan Bagian Umum sebagaimana yang dilaksanakan pada tahun yang lalu.

Untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dan integritas pegawai lingkup Ditjen Perbendaharaan Gorontalo, dalam Rakor tersebut peserta diberikan wawasan berupa penyampaian materi Budaya Organisasi oleh Kepala KPPN Marisa, SPAN dan Accrual Accounting oleh Kabid PA, Reformasi Birokrasi dan Larangan Gratifikasi oleh Kepala KPPN Gorontalo, Meningkatkan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu oleh Kabid Aklap dana Langkah-Langkah Akhir TA 2009 oleh Kasi pada bidang PP. proses penyampaian materi berjalan sukses. Peserta aktif mengikuti pemaparan yang diselingi diskusi dan tanya jawab dengan dimoderatori langsung oleh Kakanwil XXVI Ditjen Perbendaharaan Gorontalo.

Hari kedua Rakor, peserta dibagi mejadi empat komisi untuk membahas sub-sub tema yang terkait dengan tema Rakor. Dari hasil pembahasan tersebut, dihasilkan hal-hal diantaranya, pertama, dalam rangka mewujudkan layanan perbendaharaan yang cepat, akurat, akuntabel, dan bebas biaya, maka KPPN Gorontalo sejak 1 Agustus 2007 telah menerapkan SOP KPPN Percontohan. Sedangkan KPPN Marisa yang non percontohan telah menerapkan pelayanan dengan Standard dan kualitas serupa yakni dengan merubah pola pelayanan beserta layout ruang pelayanan.

Kemudian, untuk pengesahan dan revisi DIPA yang cepat, akurat, akuntabel, dan bebas biaya, Bidang PA telah menyusun strategi yakni dengan meningkatkan komunikasi aktif, koordinasi, serta sosialisasi dengan seluruh satker sehingga pada saat penelaahan, pengesahan, maupun revisi DIPA dapat dilakukan lebih baik dari segi target waktu maupun kualitas yang diberikan.
Ketiga, agar mutu Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN dan Laporan Keuangan K/L meningkat, Bidang Aklap dan KPPN telah melakukan kunjungan/sosialisasi serta koordinasi kepada satker dan para kepala daerah. Selain itu, Bidang Aklap juga membuat terobosan dalam hal rekonsiliasi UAPPA-W dengan penggunaan sarana internet untuk satker yang lokasinya jauh dari Kanwil yaitu dengan pengiriman ADK melalui e-mail.
Keempat, para pegawai dan pejabat di lingkup Kanwil XXVI DJPBN Gorontalo diharapkan dapat merubah mindsetnya dengan pola pikir baru yakni melayani dengan keikhlasan, kejujuran, profesionalisme, dan integritas. Selain itu, para pegawai dan pejabat juga diharapkan selalu meningkatkan kompetensinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Terakhir, kanwil XXVI DJPBN Gorontalo, KPPN Gorontalo, dan KPPN Marisa, dituntut dapat melaksanakan dan meningkatkan pelayanan perbendaharaan yang cepat, akurat, akuntabel, dan bebas biaya untuk kepuasan satker sebagai stakeholders sesuai apkta integritas yang telah ditandatangani bersama.

Pada akhir Rapat Koordinasi, Bapak Agus Nugroho selaku Kakanwil menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan dan hasil yang dicapai selama rakor dengan harapan seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan Gorontalo dapat melaksanakan tugas secara profesional, bertanggung jawab dan penuh semangat serta secara berkesinambungan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas diri dengan dilandasi keikhlasan dan jiwa yang bersih untuk ikut mewujudkan visi dan dan melaksanakan misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai "the real treasurer".

Laporan : Kontributor Kanwil Gorontalo

LIPUTAN PENYERAHAN DIPA 2010 PADA KANWIL XXVIII DJPB TERNATE
Ternate, perbendaharaan.go.id - Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Penyerahan DIPA tahun ini (2010, red) dilangsungkan di desa Sofifi, Halmahera. Maklumlah, sejak 4 Januari lalu, Kantor Gubernur Maluku Utara beserta seluruh jajarannya telah pindah dan menempati gedung baru berlantai 4 yang cukup megah di desa tersebut.

Sejak pagi, ratusan Satker telah bersiap menuju desa Sofifi. Dengan menggunakan speedboat dan kapal ferry, perjalanan laut menuju Sofifi memakan waktu satu jam dari Ternate. Dengan mengambil tempat dilantai II Aula Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), seremoni penyerahan DIPA TA 2010 tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur, Ketua DPRD, Muspida Provinsi, para Bupati/Walikota, seluruh Kepala Kantor Instansi Vertikal dan para Kepala SKPD/Kepala Dinas Provinsi/Kab/Kota se Provinsi Malut.

Dalam laporannya, Kepala Kanwil XXVIII DJPB Ternate Hendro Baskoro menjelaskan bahwa DIPA yang akan diserahkan yakni sebanyak 310 DIPA dengan total pagu mencapai Rp.1,7 trilyun. DIPA tersebut terbagi menjadi 185 DIPA Kewenangan Daerah (KD) dengan jumlah dana sebesar Rp. 995,96 milyard 61 DIPA Dekonsentrasi (DK) senilai Rp. 272,75 milyard 15 DIPA Kantor Pusat (KP) dengan jumlah dana Rp. 381,61 milyard 47 DIPA Tugas Pembantuan (TP) dengan total mencapai Rp. 101,71 milyard dan 2 DIPA Urusan Bersama (UB) dengan jumlah pagu Rp. 5,10 milyar.

Masih dalam kesempatan yang sama, turut diberikan penghargaan kepada satker yang mampu menyelesaikan penelaahan DIPA TA 2010 dengan cepat. Urutan teratas ditempati oleh BPK Perwakilan Provinsi Malut. Berikutnya berturut-turut diraih oleh BKKBN Provinsi Malut dan Panti Sosial Bekas Pasca Lara Kronis " Wasana Bahagia " Ternate. Semua berharap, keberhasilan dalam percepatan penyelesaian penelaahan DIPA TA 2010 tersebut, dapat menjadi tonggak dalam menyongsong kesuksesan dan kelancaran penyaluran DIPA TA 2010.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Malut Thaib Armyn meminta kepada seluruh satker untuk secepatnya melaksanakan program kerja dan kegiatan serta menggunakan anggaran yang dikuasainya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Maluku Utara.

Selesai memberikan sambutannya, Gubernur menyempatkan diri untuk melakukan penyerahan DIPA 2010 secara simbolis kepada 10 Satker. Selanjutnya, penyerahan DIPA kepada satker lainnya, dilakukan oleh pegawai Kanwil dengan dibantu pegawai dari BAPPEDA Provinsi Malut. Dan khusus untuk wilayah pembayaran KPPN Tobelo, penyerahan dilaksanakan di Tobelo dengan diisi acara Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN dan ekspose realisasi APBN TA 2009 kepada seluruh satker di wilayah pembayaran KPPN Tobelo. Kegiatan ini dilangsungkan sebagai tindak lanjut atas instruksi Dirjen Perbendaharaan dalam suratnya Nomor : S-8414/PB/2009 tanggal 28 Desember 2009.

Seluruh pihak berharap, penyerapan DIPA TA 2010 dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman seluruh satker terhadap seluruh ketentuan di bidang perbendaharaan dan senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan agar pelaksanaan penyaluran DIPA berjalan dengan lancar. Mari bersama sukseskan agenda pemerintah TA 2010. Seperti keteguhan kita dalam menaklukkan gelombang selat Halmahera.

Laporan : Kontributor Kanwil XXVIII DJPB Ternate.

Liputan Penyerahan Dipa 2010 Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.
Palu, perbendaharaan.go.id - "Melalui penyerahan DIPA hari ini (7/10), kita ingin rakyat mengetahui secara terbuka bahwa pelaksanaan anggaran dan program-program pembangunan tahun 2010 telah siap untuk dilaksanakan. Kita juga ingin menunjukkan kepada publik tentang komitmen segenap jajaran pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No.47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010" papar Gubernur Sulawesi Tengah H.B. Paliudju pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 Provinsi Sulawesi Tengah di Gedung Pogombo.

Masih dalam sambutannya, H.B. Paliudju meneruskan pesan dari Presiden RI bahwa untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas yang berdampak luas, telah disusun program 100 hari dengan 15 program prioritas yakni terkait pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, meningkatkan daya listrik di seluruh Indonesia, dan meningkatkan produksi dan ketahanan pangan. Selain itu, Presiden juga akan focus pada program revitalisasi pabrik pupuk dan gula, mengurai keruwetan agraria dan tata ruang, pembangunan infrastruktur, mengucurkan Rp100 triliun pertahun untuk kredit usaha kecil dan menengah, mencari solusi pembiayaan dan investasi, merumuskan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim dan lingkungan, reformasi kesehatan, sinkronisasi pendidikan dan dunia kerja, dankesiapsiagaan penanggulangan bencana, serta sinergi antara pusat dan daerah.

Secara nasional, penyerahan DIPA tahun 2010 telah dilaksanakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan didampingi Wakil Presiden Boediono pada hari Selasa, 5 Januari 2010 di Istana Negara kepada 33 gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia. Dengan mengambil tema "Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat," Presiden memfokuskan arah kebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2010 untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan (pro employment), serta mengurangi kemiskinan (pro poor).

Menindaklanjuti prosesi penyerahan DIPA oleh Presiden tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah melangsungkan hal serupa. Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Bjardianto Pudjiono, menyampaikan bahwa DIPA 2010 yang diserahkan DIPA Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), Tugas Pembantuan (TP) , Dekonsentrasi (DK) dan Urusan Bersama (UB) sebanyak 448 DIPA dengan nilai Rp. 3,2 triliun yang meliputi wilayah pembayaran KPPN Palu , KPPN Poso, KPPN Luwuk dan KPPN Tolitoli.

Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan siap untuk bekerjasama dengan para Kuasa Pengguna Anggaran dalam menunjang kelancaran pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2010 serta menegaskan pelayanan yang dilaksanakan dalam rangka proses pencairan dana, revisi DIPA, rekonsiliasi dan lain-lain terkait pelaksanaan anggaran, telah menggunakan sistem One Stop Service dan . Oleh karena itu, beliau meminta kepada seluruh mitra kerja untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas di KPPN maupun di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk TA 2010 ini, alokasi dana Kementerian Negara/ Lembaga kepada Provinsi Sulawesi Tengahmencapai Rp 3,218 triliun. Dari total angka tersebut, dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 967,486 milyar Belanja Barang sebesar Rp.842,329 milyar Belanja Modal sebesar Rp 879,631 milyar dan Bantuan Sosial sebesar Rp 529,302 milyar.
Pada acara yang diselingi padamnya listrik tersebut, Gubernur meminta agar Pelaksanaan Anggaran TA 2010 segera dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Beliau juga berpesan kepada para Kuasa Pengguna Anggaran untuk segera menunjuk pejabat pengelola keuangan serta menetapkan pola atau rencana penarikan dana untuk kegiatan secara cermat dan proporsional. Harapannya, penumpukan penarikan dana di akhir tahun tidak terus terulang. Selain itu, KPA juga diharapkan dapat membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu agar dapat mendorong target LKPP beropini unqualified pada tahun 2011.

Laporan : Joko Arianto dan Rian (Kontributor Kanwil DJPBN Sulteng).