Liputan Rapimtas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id- Direktorat Pelaksanaan Anggaran &ndash Ditjen Perbendaharaan mencatat penyerapan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga baru mencapai Rp 131 triliun (s.d 23 Juli 2010) atau 36% dibandingkan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 362 triliun. Nilai tersebut relatif rendah mengingat tahun anggaran 2010 telah memasuki semester II.

Upaya percepatan penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga tersebut menjadi salah satu pembahasan Rapat Pimpinan Terbatas Ditjen Perbendaharaan , Kamis (29/7), di Gedung Prijadi Praprosuhardjo II Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Belanja modal merupakan jenis belanja dengan penyerapan terendah. Nilai realisasi belanja modal Kementerian/Lembaga baru mencapai Rp 20 triliun atau 22% dari jumlah pagu sebesar Rp 92 triliun. Bahkan, masih ada satuan kerja yang belum menggunakan anggaran belanja modal mereka, atau nilai penyerapan belanja modal 0%. Sedangkan penyerapan realisasi anggaran jenis belanja pegawai menduduki persentase tertinggi dengan nilai Rp 50 triliun atau 55% dari jumlah pagu sebesar sebesar Rp 91 triliun. 

Guna proses percepatan penyerapan anggaran, Direktorat Pelaksanaan Anggaran meluncurkan aplikasi monev (monitoring dan evaluasi) penyerapan APBN. Aplikasi dalam bentuk web intranet tersebut, memfasilitasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran pada satuan kerja wilayah masing-masing. Satuan Kerja yang realisasinya rendah yaitu Satuan Kerja yang realisasi Belanja Barang dan Belanja Modalnya dibawah realisasi rata-rata secara nasional. Berdasarkan kriteria, terdapat 10.309 Satker dengan angka realisasi rendah, yang merupkan objek monev, atau 55.95 % dari total jumlah satker seluruh Indonesia.

Direktur Pelaksanaan Anggaran, Tri Buwono Tunggal menjelaskan bahwa dengan bantuan aplikasi tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat menentukan objek monev terhadap satuan kerja. Dari hasil monev, Kanwil memiliki bahan analisa terhadap penyebab rendahnya nilai realisasi. Selanjutnya, hasil analisa penyebab rendahnya penyerapan menjadi unsur pembinaan yang dilakukan Kanwil pada satuan kerja. Dengan demikian, Kanwil dapat mengambil langkah yang tepat dalam melakukan pembinaan, baik melalui bimbingan teknis, sosialisasi teknis, atau langkah lainnya.

Lahirnya aplikasi monev merupakan kerja sama antar unit eselon II di Ditjen Perbendaharaan, yakni Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Mulai senin (2/8) Kanwil Ditjen Perbendaharaan sudah bisa menggunakan aplikasi monev.

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Laporan Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Tahun 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sebanyak 45 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 13 Pemerintah Daerah mendapatkan penghargaan dari pemerintah menyusul keberhasilan memperoleh opini audit BPK, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut memberikan pengertian bahwa mereka telah melakukan pengelolaan keuangan negara dengan baik. Penghargaan tersebut diharapkan mampu memberikan semangat kepada semua K/L dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan pengelolaan keuangan negara dengan baik. Penghargaan itu sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan opini audit terhadap LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2012 sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2009 lalu.

Kualitas laporan keuangan (LK) dari masing-masing K/L sendiri tidak bisa diperoleh secara instan. Harus melalui proses dengan sistem yang benar. &rdquoDalam kesempatan ini saya menyatakan apresiasi kepada pimpinan entitas yang telah mendapatkan opini WTP tahun ini,&rdquo kata Ketua BPK, Hadi Poernomo saat berbicara sebagai keynote speaker pada Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (27-7-2010).

&rdquoLK yang berkualitas bukan dihasilkan melalui cara instan apalagi hanya mengandalkan konsultan, namun melalui sistem akuntansi yang andal (reliable) serta data yag dapat ditelusuri (treaceble) dan layak audit (auditable),&rdquo jelas Hadi Poernomo. &rdquoSatu hal lagi yang perlu kita sadari bersama bahwa opini laporan keuangan hendaknya bukan merupakan tujuan akhir, namun merupakan sasaran antara menuju tertib administrasi pengelolaan Keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan,&rdquo lanjut mantan Dirjen Pajak ini.

Opini terhadap LKKL maupun pemerintah daerah bisa saja berubah. Bisa meningkat dari tahun ke tahun, bisa juga turun. Oleh karenanya, tetap dibutuhkan usaha yang maksimal untuk menjaga dan meningkatkan kualitas LK masing-masing. &rdquoOpini bisa saja stagnan (tetap), jika permasalahan tahun lalu tidak bisa dipecahkan. Bahkan opini BPK juga dapat menurun jika permasalahan tahun sebelumnya menjadi lebih buruk atau ada permasalahan baru yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan pada tahun diperiksa,&rdquo ungkap Hadi Poernomo di hadapan ratusan peserta rakernas.

Kepada para pimpinan K/L dan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP, Ketua BPK berpesan agar tidak berpuas diri, namun harus lebih termotivasi untuk terus membenahi sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang yang menjadi tanggung jawabnya. Di samping itu, diharapkan dapat menghasilkan LK secara lebih cepat dengan bantuan sistem informasi dan pengolah data keuangan berbasis komputer. &rdquoBagi BPK percepatan penyusunan LKKL berbasis komputer ini penting karena dapat meringankan beban kerja (audit workload) BPK dengan menggunakan e-audit melalui sinergitas dengan auditee. Penerapan e-audit ini memungkinkan audit LK dilakukan lebih cepat dengan coverage yang lebih tinggi dan proses lebih transparan,&rdquo papar Hadi Poernomo.

Sedang kepada para pimpinan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang belum memperoleh opini WTP, mantan Dirjen Pajak ini berpesan agar segera menyusun rencana aksi untuk menindaklajuti permasalahan yang ditemukan oleh BPK. &rdquoBPK menilai masih banyak Opportunity for Improvement (OFI) yang harus dibenahi jika pemerintah ingin mewujudkan tekad LKPP 2012 dengan opini WTP,&rdquo pinta Kepala BPK, Hadi Poernomo. &rdquoRencana aksi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mengoptimalkan fungsi biro keuangan kementerian/lembaga, atau SKPD, sebagai pusat pengolahan data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan, fungsi inspektorat dan bawasda selaku APIP sebagai previu (quality assurance) draft LK sebelum ditandatangani pimpinan, dan satuan kerja selaku ujung tombak penyusunan LK secara berjenjang,&rdquo lanjut Hadi Poernomo mengakhiri sambutannya.

Oleh : Bambang Kismanto dan Tino A.P. &ndash Media Center Perbendaharaan

Laporan Pembukaan Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah di Hotel Borobudur
Jakarta, perbendaraan.go.id &ndash Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan cerminan kinerja pemerintah. Berhasil atau tidaknya reformasi birokrasi yang diprogramkan pemerintah dapat dilihat dari opini yang didapatkan atas LKPP tersebut. LKPP tahun 2009 mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau setingkat di bawah opini puncak yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentu ini merupakan sebuah prestasi, mengingat LKPP baru disusun mulai tahun 2004.

Namun pencapaian opini WDP tersebut tidak menyebabkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan berpuas diri. Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan cita-cita yang terus diperjuangkan. Opini WTP terhadap LKPP memberikan pengertian bahwa pemerintah telah benar dalam melakukan pengelolaan keuangan.

Salah satu langkah untuk mewujudkannya, Kementerian Keuangan menggelar Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Selasa sampai dengan Rabu, 27-28 Juli 2010, di Hotel Borobudur. Rakernas dihadiri oleh 600 peserta yang terdiri pimpinan Kementerian/Lembaga dan para kepala daerah se Indonesia.

LKPP merupakan kesatuan dari laporan keuangan kementerian/lembaga. &ldquoKualitas laporan keuangan kementerian/lembaga sangat mempengaruhi kualitas LKP,&rdquo kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo dalam sambutannya di Hotel Borobudur kemarin. Oleh karenanya diperlukan komitmen bersama kementerian/lembaga untuk mewujudkan cita-cita bersama. &ldquoTujuan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan adalah terbangunnya forum interaksi kementerian/lembaga,&rdquo lanjutnya. &ldquoDisamping itu juga untuk membangun komitmen, serta transparansi dalam mengelola keuangan Negara,&rdquo jelas beliau. &ldquoRakernas ini juga untuk menyampaikan informasi arah pengembangan dan strategi akuntansi,&rdquo tambah menteri yang menggantikan Sri Mulyani Indrawati ini.
Rakernas yang dibuka oleh Wakil Presiden Boediono juga dijadikan ajang pemberian penghargaan terhadap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga masing-masing. &rdquoPada kesempatan ini pemerintah juga akan memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah yang mencapai opini audit baik (WTP-red),&rdquo kata Agus Martowardojo. &rdquoAda 45 Kementerian/Lembaga dan 13 pemerintah daerah yang mendapat penghargaan pada hari ini,&rdquo lanjut beliau.

Sementara itu Wakil Presiden Boediono menyampaikan kebahagiaannya atas pencapaian LKPP tahun 2009. &rdquoPertama-tama saya menyampaikan rasa kebahagiaan saya melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan Bapak Menteri Keuangan, lebih-lebih oleh Kepala BPK atas kemajuan dari tahun ke tahun mengenai kualitas akuntansi dan laporan keuangan pemerintah,&rdquo ungkap Wakil Presiden RI, Boediono saat membuka rakornas kemarin. &rdquoKemajuan artinya bergerak ke depan, belum mencapai sasaran. Jadi masih jalan. Masih ada yang perlu kita perbaiki,&rdquo lanjut beliau.

Menurut Wakil Presiden Boediono, untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang baik diperlukan komitmen bersama. &rdquoIni saya kira kuncinya. Kuncinya adalah komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah. Komitmen bersama. Toh negara ini miliki kita bersama,&rdquo lanjut beliau.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah landasan yang paling mendasar dari kinerja birokrasi administrasi pemerintahan. &rdquoLKPP adalah landasan yang paling mendasar bagi kinerja birokrasi administrasi pemerintahan yang baik. Oleh karena itu harus secepatnya mendapatkan Standard minimal,&rdquo ungkap Boediono. &rdquoDan Standard minimal itu adalah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian,&rdquo tandas Wakil Presiden.

Rakornas akuntansi dan laporan keuangan akan membahas berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Para peserta akan dibagi menjadi komisi-komisi yang akan bersidang sesuai bidang masing-masing. Komisi I Akan Membahas tentang Strategi Peningkatan Kualitas LKKL dan Pemanfaatannya, Komisi II tentang Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penyusunan dan Pemanfaatan Laporan Keuangan, Komisi III, Tindak Lanjut Inventarisasi dan Penilaian BMN, Serta Status Kepemilikan BMN, Komisi IV, Rencana dan Strategi Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Komisi V Membahas Tentang Tindak Lanjut Temuan BPK Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Wakil Presiden Boediono berharap agar semua pihak tidak berpuas diri terhadap apa yang dicapai pada saat ini. &rdquoKalau kita tetap seperti sekarang, dan puas terhadap apa yang dicapai sekarang, maka kita akan ketinggalan kereta. Negara-negara lain telah berlari cepat,&rdquo ungkap Wakil Presiden Boediono. &rdquoPemerintah mempunyai tekad. Wajar Tanpa Pengecualian tidak akan lama bisa kita capai. Untuk daerah, kita semua akan siap membantu, kita punya BPKP di daerah yang siap membantu pemerintah daerah untuk mencapai sasaran kita bersama,&rdquo lanjut Wakil Presiden Boediono menutup kata sambutannya.

Oleh : Bambang Kismanto dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Perbedaharaan

Liputan Dialog Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Jakarta, perbendaharaan.go.id- Menurut Ketua Badan Anggaran DPR RI Malchias Markus Mekeng, peningkatan opini LKPP yang kini statusnya wajar dengan pengecualian (WDP) merupakan kemajuan positif. "Karena kalau tadinya kita itu ngatur keuangan pemerintah hanya kayak warung saja, sekarang sudah makin baik," kata Melky, sapaan akrab beliau dalam dialog LKPP di Aula Juanda, Kementerian Keuangan, Jumat 23 Juli 2010.

Melky menuturkan, dengan penyusunan LKPP yang profesional, artinya pemerintah semakin bertanggung jawab. Sebab, uang dari rakyat harus dikelola oleh negara dan dijelaskan secara baik, menganut manfaat asas manfaat, asa terbuka, dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan bahwa pemerintah telah mendapatkan arahan presiden terkait hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah memberi opini WDP. Beliau menambahkan, Presiden telah meminta semua menteri untuk menindaklanjuti dan memantau setiap rekomendasi BPK setiap empat bulan. "Setiap empat bulan kami diminta untuk menjelaskan kemajuan," kata dia.

Sedangkan auditor II BPK bidang Keuangan Negara Syafri Adnan Baharuddin menuturkan, status WDP diberikan atas LKPP karena pengelolaan keuangan makin baik. "Kalau dulu 2007 ada sebelas masalah, 2008 tinggal enam masalah, dan tahun ini tinggal tiga," ujarnya.

Perbaikan itu misalnya tentang masalah utang yang dulu Indonesia tidak pernah tahu berapa totalnya, pada saat sekarang dokumentasinya bisa dengan jelas ditemukan. Contoh kedua adalah dulu yang masalah aset pemerintah tidak pernah tahu berapa nilainya, pada saat sekarang sudah 98 persen aset pemerintah bisa diinventarisir.

Pada kesempatan itu pula, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo menyampaikan strategi yang telah dilakukan pemerintah dalam perbaikan LKPP, serta penjelasan fungsi LKPP bagi masyarakat dalam membangun transparansi. &ldquoDari LKPP itu sendiri masyarakat bisa ikut mengawasi, misalnya bagaimana asset pemerintah itu berkembang.&rdquo Papar beliau.

Dialog yang disiarkan secara langsung oleh Trijaya FM tersebut, menyiratkan persamaan persfektif DPR, Pemerintah, BPK dan akademisi bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan negara mengalami kemajuan yang sangat berarti.

Oleh : Novri, Tino, dan Reno &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Laporan Liputan Sidang Paripurna DPR tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2009
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan telah berhasil dilaksanakan. Demikian yang diutarakan Menteri Keuangan di dalam rapat paripurna DPR RI hari Senin (26/7). &ldquoPemerintah telah dan akan terus melakukan perbaikan-perbaikan secara optimal dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain semakin meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),&rdquo ungkap Agus Martowardojo. &ldquoPeningkatan kualitas tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), menurunnya jumlah temuan audit BPK, bahkan makin memperbaiki peringkat negara Indonesia di mata dunia,&rdquo lanjut Menteri yang menggantikan Sri Mulyani tersebut.

Beberapa lembaga yang memberikan pengakuan itu antara lain International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan BPK. IMF dalam laporannya, Report on Observance of Standards and Codes-Fiscal Transparency Module Indonesia (ROSCs) 2006, menyebutkan bahwa Indonesia telah mampu menyajikan laporan keuangan tahunan yang relatif akurat atas pelaksanaan anggaran. BPK juga telah mengakui perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah, antara lain dengan semakin membaiknya opini BPK atas LKPP Tahun 2009 yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) maupun opini atas berbagai LKKL.

&ldquoPencapaian LKPP Tahun 2009 dengan opini WDP dalam jangka waktu 5 tahun setelah pertama kalinya disusun LKPP Tahun 2004 menunjukkan kerja keras dan prestasi bersama Pemerintah, DPR, BPK, dan stakeholders lainnya,&rdquo jelas Menteri Keuangan. &ldquoUpaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara diharapkan terus mendapat dukungan secara konstruktif dari semua pihak, sehingga selambat-lambatnya TA 2011, kualitas seluruh LKKL semakin baik dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),&rdquo demikian harapan Agus Martowardojo di hadapan ratusan anggota dewan yang hadir.

Reformasi di Kementerian Keuangan telah menjadi komitmen sebagaimana telah dicantumkan dalam Kontrak Kinerja antara semua Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dengan Presiden agar kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara mencapai kategori terbaik.

Menanggapi pandangan Fraksi PDIP, Partai Gerindra, dan PPP terkait rendahnya penyerapan belanja negara tahun anggaran 2009, yang menunjukkan tidak optimalnya kinerja Pemerintah untuk melaksanakan program-program dan anggaran, Menteri Keuangan menjelaskan, &ldquoPada dasarnya daya serap belanja negara periode 2005 sampai dengan 2009 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 90,2% pada tahun 2005 menjadi 93,7% pada tahun 2009.&rdquo &ldquoMengenai daya serap anggaran, dapat dijelaskan tentang 2 (dua) hal penting, yaitu: (i) pencairan anggaran yang menumpuk di akhir tahun anggaran, dan (ii) pencairan anggaran yang lebih rendah dari yang telah dialokasikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah mengupayakan langkah-langkah, antara lain: (i) penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (ii) efisiensi tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa (iii) percepatan pencairan anggaran dan (iv) penerapan reward and punishment system setelah melalui kajian yang memadai,&rdquo lanjut mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini.

Sementara itu menanggapi pernyataan dari Fraksi PKS, PDIP, PPP, dan PAN terkait PNBP yang belum dan/atau terlambat disetor ke kas negara, pungutan yang tidak ada dasar hukumnya dan digunakan langsung di luar mekanisme APBN, inventarisasi jenis dan penggunaan PNBP, serta optimalisasi PNBP, Menteri Keuangan memaparkan bahwa:
Pemerintah sependapat bahwa seluruh PNBP harus masuk ke Kas Negara terlebih dahulu dan selanjutnya penggunaanya dikelola melalui mekanisme APBN dan harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan UU 20/1997 tentang PNBP, UU 17/2003, dan UU 1/2004. Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah agar pengelolaan PNBP lebih tertib, dan sedang mengkaji sanksi kepada K/L yang tidak mengelola PNBP secara tertib.

Pemerintah senantiasa berusaha mengoptimalkan PNBP dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor perikanan dan kehutanan. Selain meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP dengan tertib administrasi dan tata cara pengelolaannya, upaya intensifikasi di kedua sektor tersebut antara lain dilakukan dengan melakukan review atas besaran tarif PNBP yang berlaku saat ini. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan antara lain dengan melakukan inventarisasi dan review atas jenis PNBP yang berlaku saat ini.

Oleh: Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Sekali lagi, Direktur Jenderal Perbendaharaan Herry Purnomo mengingatkan tentang betapa pentingnya  membangun dan menjaga kebersamaan dalam meraih kesuksesan. Dalam pengarahannya di hadapan para peserta &ldquoMembangun Inovasi, Kreativitas, dan Kerjasama Tim Penyempurnaan Modul SPAN dan Tim Penyempurnaan Aplikasi Satker&rdquo yang berlangsung pada tanggal 16 s.d. 18 Juli 2010 di Lembang, Bandung, beliau menegaskan bahwa team building sangat penting dalam rangka mengembangkan dan mensukseskan pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). &ldquoManajemen sumber daya manusia yang kita lakukan telah berhasil menghilangkan batasan-batasan yang ada. Para pegawai harus saling mengenal bisnis proses antar-direktorat, apalagi untuk menyelesaikan SPAN,  sebuah proyek yang sangat strategis bagi pengelolaan keuangan negara&rdquo, tegas beliau.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan mengingatkan kembali tentang masa-masa suram di periode awal pembentukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada saat itu ada dua komponen utama di dalam jajaran pegawai yang seperti saling mendikotomikan, yakni pegawai yang berasal dari Ditjen Anggaran dan BAKUN (Badan Akuntansi dan Keuangan Negara). &ldquoBelum lagi kalau dilihat dari pendidikannya, ada yang dari D-I, D-III, D-IV (Program Diploma I, III, IV STAN- red.), S-1, dan yang lainnya. Namun berkat upaya team building yang kita lakukan, sekarang Ditjen Perbendaharaan sudah berhasil menjadi sebuah melting pot yang solid&rdquo, imbuh beliau mengapresiasi.

Selanjutnya, dalam pengarahan yang juga dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan K. A. Badaruddin, Direktur Pengelolaan Kas Negara Tata Suntara, Direktur Sistem Perbendaharaan Bambang Isnaeni Gunarto, dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Anandy Wati tersebut, Herry Purnomo menambahkan bahwa kebersamaan harus dipadukan dengan kemampuan menjadi seorang fast learner, inovatif, kreatif, dan berfikir out of the box. Beliau mencontohkan, betapa tanpa diinstruksikan banyak KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) yang berinisiatif membuat dan mengenakan seragam. Selain menunjukkan esprit de corp, imbuh beliau, seragam juga menggambarkan bahwa kita adalah satu kesatuan yang memiliki komitmen bersama untuk melayani masyarakat.

Di samping sesi pengarahan Dirjen Perbendaharaan, kegiatan kebersamaan itu juga mengetengahkan beberapa sesi lain dengan materi yang inspiratif untuk membangun komitmen, seperti Workshop Creative Thinking, Team Building, Renungan Membangun Motivasi untuk Meraih Sukses, disertai dengan penyelenggaraan permainan-permainan yang menantang, seperti off-road, paint gun, dan ATV. Rangkaian acara  yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti oleh 121 orang perwakilan dari empat komponen dalam SPAN. Empat komponen itu antara lain:

1. Counterpart bisnis proses (Direktorat Tranformasi Perbendaharaan), yang bertugas merancang bisnis proses treasury yang akan datang
2. Functional consultant dari LG Communication Management System (LG CMS), yang bertugas mengembangkan sistem informasi SPAN
3. Business owner, yaitu Direktorat dan KPPN
4. Tim Aplikasi

Dalam sesi Renungan Membangun Motivasi untuk Meraih Sukses yang menghadirkan Zain Abidin, dipaparkan bahwa salah satu elemen untuk mencapai kesuksesan adalah syukur. Salah satu manifetasi rasa syukur itu adalah dengan mengemban tugas-tugas organisasi dengan kemampuan optimal yang kita bisa. Semoga dengan dukungan dari personil-personil yang mempunyai komitmen dan motivasi  seperti itu, pada akhirnya SPAN akan terimpementasi dengan sukses.

Tim Liputan Media Center: Hendy, Reno, dan Edy Kus.

Liputan Pembekalan Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL) Diklatpim III
Semarang, perbendaharaan.go.id &ndash Ucapan tersebut menjadi salah satu pesan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam acara pembekalan Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL) yang dihadiri 29 orang peserta Diklat Pimpinan Eselon III, Senin pagi (19/07). Acara yang berlangsung di Kanwil Provinsi Jawa Tengah ini dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin dan Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Minto Widodo.

&ldquoSeorang Kepala Kantor seharusnya dapat memposisikan diri sebagai manager yang baik, dengan melakukan koordinasi pekerjaan dan rekonsiliasi, pengawasan dan juga pemeriksaan pekerjaan bawahannya,&rdquo tegas Herry Purnomo ketika mengurai bahasan mengenai pentingnya seorang Kepala Kantor memahami tupoksi jabatannya dan bawahannya. Beliau menambahkan, &ldquoJangan hanya di kamar saja, harus langsung turun ke bawah.&rdquo

Dalam pembekalan MTSL yang bertajuk &ldquoStrategi Pengembangan SDM dalam Rangka Suksesi Kepemimpinan DJPBN&rdquo, Dirjen Perbendaharaan menyatakan bahwa yang dihadapi oleh DJPBN adalah tantangan yang sangat mendesak dalam hal tuntutan perbaikan pelayanan yang berkelanjutan dari stakeholder serta penajaman dan penyempurnaan fungsi Treasury di masa yang akan datang. &ldquoKita harus dapat mengantisipasinya karena tantangan-tantangan tersebut berimplikasi pada penyempurnaan sistem dan peraturan yang ada, desain/perumusan dan peraturan baru di masa depan, peningkatan kompetensi SDM dan peningkatan sarana fisik,&rdquo papar beliau penuh semangat.

Mengangkat beberapa fakta dan data tentang jumlah pegawai yang pensiun pada saat ini dan tiga tahun ke depan, Herry Purnomo menyatakan perlu adanya usaha yang sistematis dalam melakukan suksesi dan regenerasi di tubuh DJPBN. Beliau menegaskan bahwa sudah ada upaya dan inisisasi yang dilakukan oleh organisasi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Hanya saja, tambah beliau, hal ini tidak dapat dilakukan apabila tidak di dukung oleh jajaran pimpinan dalam meningkatkan kompetensi diri para pejabat dan bawahannya.

Lebih jauh Dirjen Perbendaharaan menggali mengenai pentingnya seorang Kepala Kantor dalam melakukan perbaikan dan pengembangan potensi diri untuk mempersiapkan dirinya menjabat posisi yang lebih tinggi lagi menjawab kebutuhan formasi kepegawaian DJPBN. &ldquoHal ini tidak dapat dilakukan apabila kita tidak mengetahui apa saja yang menjadi kelemahan dan kelebihan diri sendiri, baik dari sisi soft maupun hard skill,&rdquo ujar beliau. &ldquoSedangkan Kepala Kantor juga seharusnya dapat melakukan proses kaderisasi secara mandiri dengan cara meningkatkan kemampuan bawahannya, baik dengan cara melakukan program pengembangan serta pemberian motivasi untuk bawahan.

Menggali lebih jauh mengenai kemampuan dalam bidang hard skill, Herry Purnomo mengatakan, &ldquoSeorang pejabat di DJPBN seharusnya tidak hanya menguasai tupoksi Ditjen Perbendaharaan, tetapi juga memahami apa saja yang menjadi isu-isu strategis yang ada di organisasi ini,&rdquo papar beliau. Kemudian, beliau menjelaskan mengenai isu-isu yang menjadi bahan diskusi terhangat seperti peningkatan daya serap APBN, sistem akuntansi pelaporan menuju Accrual Accounting, LKPP menuju WTP, penyempurnaan format PK-BLU, penajaman fungsi BUN dan penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan dalam pengembangan diri dalam hal soft skill, Dirjen Perbendaharaan menguraikan pentingnya penajaman keKuatan dan mengatasi kelemahan diri agar dapat membangun kepercayaan diri dalam berjuang mendapatkan posisi jabatan yang lebih tinggi. Lebih lanjut beliau menjelaskan pentingnya para pejabat eselon III untuk mengukuhkan kompetensi inti yang mereka miliki seperti in-depth problem solving and analysis, managing others, planning and organizing dan meeting leadership. Tanpa membatasi cara pandang ke depan, beliau juga memberikan gambaran mengenai kompetensi inti apa saja yang harus dimiliki seorang pejabat eselon III untuk menjabat sebagai pejabat eselon II. &ldquoSeorang pejabat eselon II harus memiliki kemampuan melihat dan membayangkan pengembangan organisasi ke depan (visioning), selalu mengusahakan perubahan organisasi ke arah yang lebih baik (championing change), menganalisa/mengatasi permasalahan dalam pekerjaan (in-depth problem solving and analysis), dan kemampuan manajerial (managing others).

Mengakhiri pembekalannya, Dirjen Perbendaharaan meminta para peserta yang datang pada saat itu untuk menghindari tipe pemimpin yang berkarakter campers, yang merasa nyaman dengan kondisinya saat ini sehingga membatasi pola berpikir maju dan tidak mau berubah. Beliau pun berharap agar para peserta dapat langsung bekerja dengan baik sepulangnya dari Diklatpim III ini. &ldquoKetika pulang nanti jangan terus membayangkan nikmatnya Diklat di Magelang yah, langsung kembali dan bekerja di dunia nyata,&rdquo canda beliau disambut gelak tawa para peserta.

Setelah memberikan pembekalan, Dirjen Perbendaharaan menyempatkan diri untuk meninjau sejenak KPPN Semarang I dan KPPN Semarang II.

Oleh: Tonny &ndash Media Center, Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pelantikan/Pengukuhan Pejabat Eselon III dan IV
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo melantik para pejabat Eselon III dan IV lingkup Kantor Pusat , serta lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jakarta, Selasa (6/7), di Gedung Prijadi Praptosuhardjo, Jakarta.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 465/KM.1/UP.11/2010 tentang mutasi dan pengukuhan para pejabat dalam jabatan eselon III dilingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP 07/PB/UP.9/2010 tentang mutasi dan pengukuhan para pejabat eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Dalam Surat Keputusan  Menteri Keuangan tersebut, tercantum 282  nama pejabat Eselon III lingkup Ditjen Perbendaharaan, 124 diantaranya menduduki jabatan baru, bahkan 47 pegawai merupakan pejabat promosi. Sedangkan, 158 pejabat eselon III lainnya adalah pejabat yang dikukuhkan dalam jabatannya sebagai implementasi PMK 101/PMK.01/2008.

Implementasi PMK 101/PMK.01/2008 berdampak pula terhadap pengukuhan 1.119 pejabat eselon IV lingkup Ditjen Perbendaharaan. Mereka dikukuhkan dalam jabatannya tanpa ada pergerakan/ pergeseran daerah tugas (Tour of Area).

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi latar belakang implementasi PMK 101/PMK.01/2008 yang telah ada cukup lama. Sehingga, PMK tersebut baru dapat terealisasi saat ini. Menyikapi hal tersebut, Herry Purnomo dalam arahannya dihadapan para pejabat yang dilantik mengatakan, &rdquo Melihat kondisi itu, kita perlu percepatan regenerasi.&rdquo ungkap beliau.

Masih terkait penerapan PMK 101/PMK.01/2008, perubahan nomenklatur terjadi pada intansi vertical Ditjen Perbendaharaan. Seksi Perbendaharaan pada KPPN, berubah nama menjadi Seksi Pencairan Dana. Kanwil Ditjen Perbendaharaan berubah nama, bila semula Kanwil Ibu Kota Propinsi, saat ini menjadi Kanwil Propinsi. Secara struktur organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengalami perubahan juga. Bidang Pelaksanaan Anggaran (PA) yang semula dibagi menjadi dua bidang, saat ini dirampingkan menjadi satu bidang. Sedangkan, Bidang Pembinaan Perbendaharaan (PP) yang semula hanya satu bidang, saat ini ditambah menjadi dua bidang. Perubahan struktur organisai pada Kanwil merupakan wujud penyesuaian fungsi Ditjen Perbendaharaan yang akan lebih banyak memerankan fungsi pembinaan, atau dalam kata lain sering disebut fungsi &lsquoguru&rsquo.

Sementara itu, menyinggung masuknya sebelas pejabat eselon III yang baru di kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Herry Purnomo mengataka, &ldquoKita mulai mengisi posisi di Kantor Pusat dengan yang muda-muda, karena saya menginginkan Kantor Pusat itu bisa lebih dinamis.&rdquo  Bahkan dengan santai beliau melanjutkan, &ldquoMakanya yang saya masukin ke Direktorat PKN ini, kalau tidak bisa mempercepat penyelesaian pekerjaan, kita keluarin lagi aja.&rdquo Ujar beliau disambut senyum para pejabat yang ada pada saat itu.

Dinamisasi organisasi menjadi salah satu poin penting juga dalam arahan Dirjen Perbendaharaan. Penyesuaian peran dan fungsi seiring konsepsi reformasi keuangan negara, meniscayakan perubahan organisasi. Herry Purnomo mengatakan &ldquoDalam satu- dua tahun ini kita harus melakukan perombakan-perombakan.&rdquo Lebih lanjut beliau mencontohkan, &ldquoDi KPPN juga demikian, sebagai contoh bahwa nanti penerimaan itu akan dipusatkan, tidak lagi melalui KPPN penatausahaannya. Nah, ini harus kita siapkan.&rdquo Beliau mengingatkan.

Berkaitan dengan penyesuaian peran dan fungsi sebagai kebutuhan organisasi, instansi verticalDitjen Perbendaharaan  tidak akan kehilangan pekerjaan, melainkan akan mendapat tugas dan wewenang yang baru. Konsep revitalisasi KPPN saat ini sendiri tengah disusun. Begitu juga, penguatan fungsi Kanwil dalam memerankan fungsi pembinaan.  &ldquoJangan sampai teman-teman di KPPN nanti mengatakan, pekerjaan saya diambil lagi. Kita bisa menciptakan tugas-tugas baru.&rdquo Demikian beliau menjamin.

Usulan Ditjen Perbendaharaan untuk menambah satu unit eselon II baru, yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Peraturan Perbendaharaan sampai dengan saat ini belum mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Direktorat tersebut dirancang untuk menerima complain atas jaminan pelayanan.

Herry Purnomo juga menyampaikan tekad dari Menteri Keuangan yang baru, Agus Martowardjoyo, bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti. Agus Martowardjoyo mengiginkan bahwa remunerasi sesuai dengan produktifitas. Beliau tidak menginginkan ada pengangguran tidak kentara di Kementerian Keuangan.

Menutup arahannya, Herry Purnomo berharap pada pejabt yang baru dilantik agar memahami tugas baru dengan cepat (Fast Learning dan continues learning), mengembangkan kemampuan leadership, mampu dalam mengelola dan mengembangkan SDM, menciptakan teamwork  yang solid, dan mematuhi Kode Etik dan disiplin Pegawai.

Oleh : Novri H.S Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan