Liputan Lokakarya Penyusunan Framework Akuntansi Berbasis Akrual
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo membuka secara resmi lokakarya Penyusunan Framework Akuntansi Berbasis Akrual, Selasa (27/4), di hotel Borobudur, Jakarta.
Lokakarya ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia melalui Program Government Partnership Fund-Australia Indonesia Partnership (GPF-AIP) yang telah berlangsung sejak tahun 2007. Hadir dalam acara tersebut, GPF Finance Team Leader beserta seluruh Staf GPF Australia, Setditjen Perbendaharaan, para Direktur di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, dan 70 orang peserta yang berasal dari jajaran eselon I terkait di lingkungan Kementerian Keuangan, yang nantinya diharapkan akan menjadi Anggota Tim Kerja Akuntansi Akrual.

Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia mengacu pada international best practices yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dalam rangka migrasi dari Sistem Akuntansi Publik (SAP) berbasis Kas menuju akrual (Cash Towards Accrual) yang saat ini berlaku, ke SAP yang berbasis Akrual (Full Accrual), Ditjen Perbendaharaan telah menyusun langkah-langkah yang terstruktur sistematis, dan persiapan yang matang. Untuk itu, lokakarya Penyusunan Framework Akuntansi Berbasis Akrual dilaksanakan.

Materi yang  disajikan dan didiskusikan dalam Lokakarya ini merupakan suatu bentuk studi banding kondisi di masing-masing Negara, yaitu Australia dan Indonesia. Materi tersebut meliputi Financial Framework, Financial Reporting Framework, Struktur Pelaporan Keuangan, dan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akrual.

Pemerintah dan DPR sepenuhnya menyadari bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual belum dapat diterapkan sepenuhnya dalam tahun 2008. Hal ini mendasari kesepakatan antara Pemerintah dan DPR untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara bertahap, terhitung mulai tahun 2009 sesuai dengan kondisi dan kemampuan Indonesia, dan terlebih dahulu untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU). Kesepakatan ini selanjutnya telah dituangkan dalam UU No.41 Tahun 2008 tentang APBN TA 2009, bahwa untuk TA 2009 Pemerintah akan menyajikan selain Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis Kas juga LRA berbasis Akrual.

Dalam aspek kebijakan perkembangan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang telah diamanatkan dalam UU Keuangan Negara, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) telah membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) SAP berbasis akrual yang telah melalui due process antara lain Public Hearing dan Limited Hearing. RPP SAPAkrual ini oleh Pemerintah telah dimintakan pertimbangan dari BPK, selanjutnya pertimbangan BPK tersebut dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan SAP. Saat ini RPP SAP tersebut telah diproses dari Menteri Keuangan ke Menteri Hukum dan HAM untuk harmonisasi dan finalisasi, serta diharapkan dapat ditetapkan pada tahun 2010 ini untuk selanjutnya diimplementasikan sepenuhnya paling lambat pada tahun 2015.

Dalam sambutannya, GPF Finance Team Leader dari Australia menyampaikan bahwa desain kerangka kerja dan pembuatan kebijakan, sangatlah penting untuk mendukung implementasi dari akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya, implementasi dari akuntansi berbasis akrual itu sendiri berdampak pada manajemen keuangan pemerintah, dalam hal kepastian manajemen pemerintah yang baik dan untuk membantu perhitungan APBN.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo memberikan gambaran ulang perkembangan setiap tahapan mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sampai pada perkembangan persiapan implementasi Akuntansi berbasis akrual. Beliau mengingatkan agar kita tidak terlena dengan timeframe yangsudah disusun, &ldquoTahun 2015 sebagai kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam penerapan accrual accounting yang sudah dimundurkan, tadinya 2008 kemudian menjadi 2015, bukanlah waktu yang lama.&rdquo Beliau mewanti-wanti.

Lebih lanjut beliau mendorong optimistis dari seluruh pihak, &ldquoTahun ini harus kita mulai. Jadi, tidak menunggu 2014, 2013, tapi 2010 inilah sebagai foundation (landasan. red), kita mempersiapkan diri dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual.&rdquo
Penyajian informasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah RI yang lebih informatif terutama dalam hubungannya dengan pengukuran kinerja pemerintah dalam satu periode, maka penerapan akuntansi basis akrual merupakan menjadi sumbangan yang berharga bagi perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Oleh : Novri H.S Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penilaian Citra Pelayanan Publik tahun 2010 di KPPN Percontohan Gorontalo
Gorontalo, perbendaharaan.go.id - Hari Selasa (27/4) merupakan hari yang cukup monumental sekaligus mendebarkan bagi seluruh jajaran pegawai KPPN Percontohan Gorontalo. Hal ini disebabkan karena pada hari itu mereka kedatangan Tim Penilai Citra Pelayanan Publik yang akan melakukan penilaian atas inovasi pelayanan yang telah dilakukan kantor layanan Ditjen Perbendaharaan tersebut.

Citra Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya pemerintah memacu peningkatan layanan oleh instansi pemerintah yang memiliki fungsi pelayanan  publik melalui inovasi layanan sehingga dapat memenuhi kriteria layanan prima yang sederhana, jelas, memiliki kepastian waktu layanan, akurat dan nyaman. Hal ini disampaikan Kepala Biro Organta Setjen Kementerian Keuangan, Samsuar Said yang datang mendampingi Tim Penilai Citra Pelayanan Publik tahun 2010.

Beliau menambahkan bahwa diantara seluruh unit kerja Kementerian Keuangan yang berjumlah sekitar 10.700 unit, KPPN Percontohan Gorontalo dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kediri telah terpilih untuk mewakili Kementerian Keuangan dalam penilaian tersebut. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Ditjen Perbendaharaan karena KPPN Percontohan Gorontalo telah menunjukkan bahwa jarak bukanlah sebuah kendala untuk menggapai prestasi melalui pengembangan inovasi pelayanan. Beberapa poin yang menjadi andalan bagi KPPN yang berlokasi di salah satu provinsi baru di Indonesia untuk maju menjadi kandidat penerima Citra Penilaian Publik adalah kemampuannya untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam mendukung pelayanan kepada satker/mitra kerja yang ditangani dengan keterbatasan sarana yang ada, berupa ketepatan janji layanan, kemudahan akses untuk mendapatkan informasi layanan, keteraturan sistem kearsipan, dan lain lain.

Untuk mendapatkan hasil yang obyektif, penilaian Citra Pelayanan Publik dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KemenPAN), media masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan mengedepankan penilaian pada faktor-faktor inovasi layanan yang dilakukan. Tim Penilai terdiri dari 4 orang dipimpin oleh pejabat dari TVRI Pusat, Karya Sembiring Kemenpan dan RB, Syafri dan Gunawan dan unsur LSM, Erwin Syarif. Melalui pengamatan yang dilakukan pada saat penilaiain, secara umum tim penilai memberikan apresiasi yang cukup tinggi atas inovasi pelayanan yang dilakukan KPPN Percontohan Gorontalo.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin mengemukakan  bahwa KKPN Percontohan dengan berbagai inovasi layanannya, merupakan hasil sinergi atau perkawinan antara reformasi manajemen keuangan negara dengan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Secara khusus pada kesempatan tersebut, Sekretaris Ditjen menyampaikan pesan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo yang ingin menyampaikan apresiasi beliau sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai KPPN Percontohan Gorontalo yang telah melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan prestasi yang telah dicapai, antara lain berupa Juara II kantor pelayanan percontohan tingkat Kementerian Keuangan pada tahun 2008 dan penghargaan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo.

K.A. Badaruddin juga menyampaikan bahwa seharusnya inovasi layanan yang selama ini dilakukan bukan hanya semata-mata dilakukan hanya untuk mendapatkan citra pelayanan publik saja, namun juga diharapkan dapat memperoleh apresiasi pihak independen yang dibuktikan dalam bentuk citra pelayanan publik. Beliau berharap prestasi ini dapat mejadi wujud apresiasi yang perlu disyukuri, menjadi pendorong KPPN Percontohan Gorontalo untuk terus melakukan perbaikan ke depan dan menjadi contoh yang baik bagi unit kerja Ditjen  Perbendaharaan yang lain.

Sebagai rangkaian kegiatan perjalanan ke Gorontalo, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan mewakili Direktur Jenderal Perbendaharaan beserta rombongan Kantor Pusat melanjutkan perjalanan ke KPPN Kotamubago di Sulawesi Utara dengan menempuh 6 jam perjalanan darat dari kota Gorontalo. Perjalanan yang cukup melelahkan ini akhirnya dapat terobati melihat antusiasme dan semangat para pegawai KPPN Kotamubago dalam melakukan perubahan sesuai semangat reformasi birokrasi.

Hal ini dapat dilihat melalui pola layanan KPPN percontohan yang telah diterapkan secara penuh oleh KPPN Kotamubago. Pada kesempatan berbahagia tersebut, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan melakukan dialog dengan seluruh jajaran pegawai dan  berpesan kepada mereka untuk tetap bersemangat dan tidak berhenti melakukan perbaikan dan perubahan dalam mendukung reformasi birokrasi seperti yang telah dilakukan KPPN Kotamubago selama ini.

Oleh : Ludiro dan Tonny W Poernomo &ndash Sekretariat Ditjen PBN

Liputan Kuliah Umum Dirjen PBN di STAN
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Dunia kampus adalah murni dunia ilmu. Sementara dunia kerja sangat berbeda dengan dunia kampus. Sering kali ada kesenjangan antara ilmu yang dipelajari di kampus dengan kenyataan di dunia kerja. Dibutuhkan katalisator untuk menyambungkan dua dunia itu. Untuk kepentingan itu Senin, 26 April 2010, Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo, memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa STAN Jakarta.
&ldquoKuliah umum seperti ini perlu disampaikan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dihadapi di dunia kerja nanti,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan sejenak sebelum memasuki ruang utama gedung G kemarin. &ldquoAgar ada kesesuaian antara yang dipelajari di kampus dengan apa yang akan dikerjakan di kantor,&rdquo lanjut beliau.

Di hadapan tiga ratusan mahasiswa dari tingkat satu hingga tingkat tiga tersebut, Herry Purnomo menjelaskan bahwa selama ini ada kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi yang dibutuhkan. Baik hard competency maupun soft competency. &ldquoHard competency, ok, lulusan STAN menjadi motor di kantor-kantor. Tetapi yang lebih utama adalah soft competency,&rdquo kata beliau mengawali kuliah umumnya.

Selama lebih dari dua jam, orang nomor satu di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini menjelaskan panjang lebar mengenai aktivitas organisasinya. Mulai dari kebutuhan SDM yang harus memiliki Standard kompetensi yang sudah ditetapkan, baik hard skill maupun soft skill, sampai reformasi birokrasi yang sudah dia jalankan. &ldquoUntuk meraih sukses, kedua kompetensi itu harus dipadukan,&rdquo jelasnya. &ldquoKita tidak mau ada pegawai yang pinter tapi nyolongan,&rdquo tambahnya.
&ldquoContoh sederhananya, seperti sebuah tim sepak bola. Hard skill-nya adalah kemampuan berlari, menendang dan berebut bola. Soft skill-nya kemampuan bekerja sama, mengambil inisiatif mau ikut menyerang atau bertahan, mengambil keputusan mengumpan atau langsung tembak ke gawang dan kegigihan dalam merebut dan mempertahankan bola,&rdquo sambungnya.

Kompetensi mutlak diperlukan oleh semua individu. Kesenjangan kompetensi, memberikan banyak dampak negatif. Para pencari kerja kesulitan mendapatkannya karena kalah bersaing, jika sudah berada di dalam organisasi, akan kesulitan bekerja profesional, dan secara individu kesenjangan kompetensi menjadi penghalang tumbuhnya kinerja yang tinggi. Oleh karena itu, STAN, sebagai lembaga pendidikan berkewajiban menutup kesenjangan ini. Sementara yang bisa dilakukan oleh organisasi, dengan menyelenggarakan berbagai diklat bagi para pegawai. Sedangkan individu-individu harus mau melakukan continuous improvement untuk menutup gap tersebut.

Menyikapi perubahan yang dilakukannya di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo menjelaskan, bahwa ada tiga hal yang menjadi dasar filosofi. Pertama, yang abadi di alam semesta ini adalah perubahan. Kedua, perubahan harus dilakukan karena dorongan pihak internal maupun eksternal. Ketiga, mewaspadai resistensi yang seringkali menjadi hal yang paling dominan dalam upaya perubahan.

Di akhir kuliah umum, Dirjen Perbendaharaan berpesan kepada seluruh mahasiswa untuk mempersiapkan diri berkarya di dunia kerja. &ldquoDunia kerja itu lain dengan dunia kampus. Saudara-saudara harus mempersiapkan diri dari sekarang,&rdquo kata salah Pejabat Eselon I di Departemen Keuangan ini. &ldquoJangan mudah puas dengan ilmu yang sudah diterima, senantiasa meng-update pengetahuan yang bersifat teknis,&rdquo lanjut beliau. &ldquoDan yang terakhir, senantiasa mengasah soft skills, terutama dalam tata krama, budi pekerti dan integritas,&rdquo pesannya mengakhiri kuliah umum selam dua jam tersebut.

Oleh: Bambang Kismanto &ndash Perbendaharaan Media Center/Bagian Pengembangan Pegawai

Liputan Pembukaan Radin Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja (satker) dan Unit Akuntansi Pembantu Penguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)  sebagai pengelola keuangan negara terbaik. Penghargaan diberikan pula kepada pegawai teladan lingkup Provinsi DKI Jakarta, Jumat (23/4), di Aula Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo dengan mempertimbangkan kriteria penilaian satuan kerja pengelola keuangan negara terbaik berdasarkan pelaporan keuangan yang tepat waktu dengan data yang akurat. Dalam hal pelaksanaan anggaran, kriteria yang dimaksud adalah proses penyelesaian pertanggungjawaban Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan yang tepat waktu dan validitas pengajuan Surat Perintah Membayar yang tinggi.

Berdasarkan kriteria tersebut, penerima penghargaan UAPPAW pengelola Sistem Akuntansi Intansi dan Satker pengelola keuangan Negara terbaik T.A 2009 diberikan kepada:
1. Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Timur (UAPPA-W Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jakarta)
2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Satker Lingkup KPPN Jakarta I)
3. Badan Pusat Statistik Jakarta Barat (Satker Lingkup KPPN Jakarta II)
4. Direktorat Penyerasian Lingkungan, Ditjen P2MKT Depnaker (Satker Lingkup KPPN Jakarta III)
5. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Satker Lingkup KPPN Jakarta IV)
6. Biro Hukum dan Organisasi Kesehatan Dep.Kesehatan (Satker Lingkup KPPN Jakarta V)
7. Pusat Keuangan Polri (Satker Lingkup KPPN Jakarta VI)

Indikator penilaian bagi pegawai teladan yaitu integritas, profesional, inovatif, transparan, produktif, jiwa kepemimpinan, orientasi CSO, kemampuan adaptasi dan kemampuan bekerja dalam tim. Penghargaan pegawai teladan untuk layanan dan kinerja terbaik pada lingkup Ditjen Perbendaharaan tersebut diberikan kepada:
1. Rondang Maulina (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta)
2. Agus Supriyanto (KPPN Jakarta I)
3. Mohamad Asjik (KPPN Jakarta II)
4. Suradjijo (KPPN Jakarta III)
5. Alm. Sahat Jektofer Samuel (KPPN Jakarta IV)
6. Raymond Maximilian (KPPN Jakarta V)
7. Isbandi (KPPN Jakarta VI)

Dalam sambutannya dihadapan para stakeholder, Herry Purnomo mengapresiasi bentuk penghargaan yang diberikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jakarta kepada para satker. Beliau mengharapkan penghargaan tersebut dapat mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.
Di samping itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan merupakan organisasi yang terus belajar dan berubah ke arah yang lebih baik. Menurut beliau, Ditjen Perbendaharaan didorong untuk tidak hanya mampu memberikan service excellence, tapi juga bisa menjadi guru bagi mitra kerja/Satker. &ldquoDengan pola-pola yang baru saat ini, kamilah yang melayani Bapak, Ibu sekalian tanpa harus mengeluarkan gratifikasi, yang selama ini jadi penyakit.&rdquo Ujar Beliau

Mengenai pemberian penghargaan kepada para pegawai internal lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jakarta, Herry Purnomo menilai sebagai suatu hal yang positif, sehingga patut untuk dicontoh. Terlebih lagi, beliau turut memberi penghargaan kepada (Alm.) Sahat Jektofer Samuel, pegawai KPPN Jakarta IV yang meninggal saat menjalankan tugas pelayanan di front office beberapa bulan yang lalu.

Terakhir Herry Purnomo mengingatkan kembali &ldquoBahwa sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, mohon tidak lagi teman-teman kami di KPPN, Kanwil dan Kantor Pusat untuk tidak lagi di iming-imingi dengan sesuatu dalam melaksanakan tugas. Jadi kami bersih-bersih halaman kami, kami juga mengharapkan Bapak/Ibu sekalian tidak juga ikut kembali mengotori halaman kami,&rdquo tegas beliau.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Kunjungan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan di Pekanbaru dan Tanjung Pinang
Pekanbaru, perbendaharaan.go.id - Dalam pengarahan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin pada kunjungannya ke Kanwil Pekanbaru, KPPN Pekanbaru, dan KPPN Tanjung Pinang pada hari Kamis (23/4) beliau menyampaikan pesan Dirjen Perbendaharaan, antara lain ucapan terima kasih dan apresiasi Pak Dirjen atas kerja keras para pegawai Ditjen Perbendaharaan di daerah dan harapan agar hal-hal baik yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan.

Pesan lainnya adalah mengenai perlunya KPPN meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan munculnya kasus pemalsuan SSP di Surabaya bukan tidak mungkin akan muncul kasus-kasus pemalsuan lainnya misalnya pemalsuan SPM dan SSBP. Oleh karena itu, KPPN perlu meningkatkan sistem pengamanan penerimaan SPM salah satunya adalah dengan menggunakan sistem barcode yang dapat meyakinkan petugas front office bahwa pengantar SPM dan pengambil SP2D adalah petugas dari Satker sebenarnya. Tidak hanya itu, database Kanwil dan KPPN juga harus diamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau manipulasi data.

Selain itu, K.A. Badaruddin mengatakan bahwa pada sisi penerimaan, KPPN harus melaksanakan Perdirjen 78 tahun 2006 tentang penatausahaan MPN. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap keabsahan penerimaan MPN dibandingkan dengan bukti setor. Oleh karena itu, KPPN perlu mengarsipkan DNP dan LHP dengan baik sehingga apabila terjadi selisih data MPN (unmatched) dapat dikonfirmasi dengan bukti penerimaan (DNP).
Pada kunjungan di Pekanbaru kali ini, Setditjen juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan petugas satker yang sedang dilayani oleh Kanwil dan KPPN. Di Kanwil Pekanbaru misalnya, beliau menanyakan kecepatan pelayanan kanwil dan menyampaikan pesan kepada satker yang sedang melakukan rekon di pusat layanan kanwil &ldquoTolong bantu Kanwil, jangan buang-buang amplop disini&rdquo.

Pada Kanwil dan setiap KPPN yang dikunjungi, K.A. Badaruddin juga mengunjungi rumah dinas Ditjen Perbendaharaan dan langsung mendapatkan penjelasan mengenai keadaan sarana dan prasarana kantor di daerah. Selain itu beliau juga meninjau sistem aplikasi yang telah digunakan oleh Kanwil dan KPPN dalam rangka pelaksanaan tugas.

Di KPPN Tanjung Pinang, Setditjen menyampaikan pesan khusus terkait rencana kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Jumat (23/4). Beliau berpesan agar hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan di daerah dalam rangka anti korupsi disampaikan secara langsung ke petugas KPK. Ditjen Perbendaharaan selama ini sudah melakukan banyak hal untuk meningkatkan upaya-upaya anti korupsi oleh karenanya, menjadi kewajiban kita untuk menunjukkan komitmen tersebut.

Hari ini direncanakan kunjungan akan dilanjutkan ke KPPN Batam dan pada siang harinya Setditjen akan membuka secara resmi acara sosialisasi SPAN di Batam.

Oleh: Ary Dekky H (Bag OTL) & Tonny (Bag PP)

Liputan Rekonsiliasi Tiga Pihak
Jakarta, perbendaharaan.go.id - BPK sangat mengapresiasi usaha Kementerian/Lembaga/Pemerintah dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan, sebagaimana tercermin dalam peningkatan opini atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL). Hal tersebut disampaikan Anggota II BPK RI, Taufiequrachman Ruki dalam rekonsiliasi tiga pihak, Rabu (14/4), di Jakarta.

Rekonsiliasi tripartit yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga (K/L), dan BPK, dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Acara dihadiri Dirjen Perbendaharaan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Anggota II BPK RI, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI, Para Kepala Biro Keuangan/Biro Umum/Pejabat setingkat yang bertanggung jawab atas penyusunan LKKL, Para Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kementerian Keuangan, serta Tim Auditor BPK RI.

LKPP Tahun 2009 (Unaudited) telah disusun dan disampaikan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan kepada BPK pada tanggal 30 Maret 2009 untuk diaudit. Sebagai laporan keuangan dengan status belum diperiksa (unaudited), maka LKPP Tahun 2009 tersebut masih perlu dikoreksi/disesuaikan, baik karena data baru, maupun karena temuan pemeriksaan BPK serta kekeliruan yang mungkin ditemukan kemudian.

Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sebagaimana telah diakui pula oleh BPK. Upaya-upaya dapat dilihat dari semakin membaiknya opini BPK atas LKKL. Pada tahun 2006, jumlah LKKL yang mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah sebanyak 7 LKKL, tahun 2007 meningkat menjadi 16 LKKL, dan tahun 2008 meningkat menjadi sebanyak 35 LKKL.

Sementara itu, Anggota II BPK RI, Taufiequrachman Ruki memberikan persamaan persepsi dihadapan para hadirin, bahwa auditor tidak datang untuk mencari-cari kesalahan. " Kami bukan tukang jagal, disamping pelaksanaan tugas pemeriksaan, juga pembinaan," tegasnya.

BPK menjadi observer dalam rekonsiliasi tiga pihak tersebut, sebagai bagian pelaksanaan prosedur audit. Hal-hal yang menjadi perhatian di tahun 2009 antara lain, kas di Bendahara Pengeluaran bersaldo negatif, rekening belum dilaporkan, persediaan belum diinventarisasi, piutang tidak didukung dengan bukti yang cukup, inventarisasi dan revaluasi belum selesai dilaksanakan, PNBP dikelola diluar mekanisme APBN, belanja tidak dicatat dalam mata anggaran yang tepat.

BPK berharap komunikasi yang efektif diantara pemeriksa dan entitas untuk membahas temuan-temuan. Sehingga dengan komunikasi tersebut dapat dicapai kesamaan pandang terhadap suatu masalah untuk memudahkan pemberian rekomendasi dan perbaikan. Namun demikian, independensi pemeriksa harus tetap dijaga baik oleh pemeriksa itu sendiri maupun oleh Entitas.

Pelaksanaan rekonsiliasi kali ini juga melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai wakil Menteri Keuangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Hal ini dilakukan dengan tujuan agar nilai aset tetap yang disajikan pada neraca K/L dan neraca pada LKPP sama dengan nilai aset tetap yang disajikan dalam Laporan BMN masing-masing K/L dan Laporan BMN tingkat nasional yang disusun oleh DJKN.

Oleh : Novri Hendri - Media Center Ditjen Perbendaharaan

Presentasi Direktur APK Tripartit dapat diunduh disini
Presentasi Anggota II BPK RI Tripartit dapat diunduh disini

Laporan Penutupan Rapimtas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Beberapa hari belakangan ini menjadi ujian yang cukup berat bagi Kementerian Keuangan. Terutama dalam upayanya melakukan reformasi birokrasi. Hampir semua sorot mata masyarakat tertuju kepada kementerian ini. "Hari-hari ini adalah hari yang tidak nyaman bagi kita. Kalau kita bicara reformasi, sepertinya ada yang cemplang kalau orang Jawa bilang," kata Sri Mulyani Indarwati di Jakarta Jum'at lalu. "Sebabnya karena ada kasu Gayus ini," lanjutnya.

Keberhasilan yang sudah dicapai Ditjen Perbendaharaan dalam mereformasi jajaran birokrasinya harus dijaga dan dikembangkan. "Jaga reputasi Ditjen Perbendaharaan," pesan Menteri Keuangan saat memberikan pengarahan kepada pejabat esselon II Ditjen Perbendaharaan di Jakarta. "Jangan sampai karena nila setitik, rusak susu sebelanga," pintanya.

Perubahan sikap masyarakat di era keterbukaan memberikan konsekuensi, bahwa informasi apapun bisa diakses oleh masyarakat. Suatu hal di masa lalu yang dinilai wajar oleh masyarakat, bisa jadi tidak untuk hari ini, "Dulu bisa melakukan sesuatu dengan tenang, karena tertutup," lanjut wanita yang masuk dafta seratus tokoh wanita paling berpengaruh di dunia ini. "Sekarang tidak bisa lagi, masyarakat akan melihat sampai sedetil mungkin," lanjutnya.

Keberhasilan reformasi birokrasi adalah hasil kerja tim. Dalam arahannya, Menteri keuangan mengatakan bahwa hal-hal yang sifatnya strategis harus beul-betul dikelola. "Ini adalah pekerjaan kolektif, bukan pekerjaan Pak Dirjen (Herry Purnomo)," kata Sri Mulyani. "Diperlukan koordinasi dan pemahaman yang sama," pesan beliau.

Mencermati berbagai kasus yang mendera kementerian yang dipimpinya, Sri Mulyani menegaskan bahwa, pejabat-pejabat esselon dua itu luar biasa penting. "Anda adalah tulang punggung Ditjen Perbendaharaan," ungkap beliau.

Esselon II itu sebagai pertaruhan apakah perubahan itu betul-betul terjadi atau hanya lips servis. Kasus yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak akibat reformasi pada esselon duanya hanya formalitas. Ketika pejabat esselon dua membiarkan terjadinya penyimpangan atau bahkan masih mempunyai heading culture yang sama seperti sebelum reformasi dijalankan, maka anak buahnya akan mengikuti hal yang sama.

"Jadi sebetulnya batu-batu ujian itu ada di esselon dua. Anda yang relatifly berhubungan langsung dengan orang-orang, struktur dan ruangan," jelas beliau. "Anda mempunyai skup pekerjaan yang sebetulnya bisa membaca berapa banyak anak buahnya, apa tingkah lakunya, pekerjaannya apa, bagaimana (sikap) mereka terhadap reformasi, apakah mereka komit terhadap kultur baru atau tidak," lanjut Sri Mulyani.

Dalam acara penutupan rapimtas Ditjen Perbendaharaan tersebut, Sri Mulyani mengharapkan agar semua pejabat tidak pernah berhenti berfikir untuk mengamankan system yang sudah baik yang ada di Ditjen Perbendaharaan. "Jangan pernah berhenti berfikir untuk mengamankan system yang sudah baik ini," pintanya di hadapan para kakanwil dan pejabat esselon dua Kantor Pusat Perbendaharaan.

Kerusakan system seringkali terjadi akibat suatu masalah dibiarkan berlarut dan masuk ke dalam system. Oleh karenanya, Menteri Keuangan berpesan agar para pejabat esselon dua dapat melokalisir masalah dan tidak membiarkannya masuk ke dalam seluruh system. "Jangan jadi orang minimalis," kata beliau. "Jangan bersikap, paling tidak saya tidak korupsi, yang lain korupsi biar saja. Jangan seperti itu," tandasnya.

Untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati berpesan agar para pejabat esselon dua dan di bawahnya melakukan regenerasi. "Negeri kita ini kan akan terus berdiri hingga hari kiyamat to? Dan selama Republik Indonesia ini berdiri, Kementerian Keuangan akan tetap berdiri," tandas beliau. "Dan untuk menjaga agar organisasi ini tetap tegak berdiri, regenerasi kepemimpinan itu penting," lanjutnya.

Menteri Keuangan tampak sangat tidak ingin ada kasus-kasus memalukan lagi terjadi di departemen yang dipimpinya. Beliau mengharapkan bisa mendapatkan alarm dini terhadap kasu-kasus yang mungkin akan timbul. "Saya perlu mendapatkan alarm dini. Jangan biarkan masalah berlarut-larut," pintanya. "Terkadang kita perlu memakai baju orang lain saat kita ingin melihat diri kita. Sehingga kalau ada masalah kita akan dengan segera mengetahuinya," lanjutnya lagi.

Sri Mulyani Indarwati sangat tidak ingin ada kasus memalukan terjadi Ditjen Perbendaharaan. Sebelum mengakhiri pengarahannya, beliau berpesan kepada Herry Purnomo, Dirjen Perbendaharaan, dan seluruh pejabat esselon dua untuk menjaga reputasi. "Jaga reputasi Ditjen Perbendaharaan ke depan. Jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga," tandasnya menutup arahannya.

Oleh : Bambang Kismanto & Tino A.P. Pegawai Bagian Pengembangan

Liputan Acara Rakorda Jawa Tengah
Magelang, perbendaharaan.go.id - Dinginnya udara serta derasnya hujan malam itu di kota Magelang tidaklah mengurangi semangat seluruh peserta untuk mengikuti acara pembukaan rapat koordinasi daerah (rakorda) yang dilakukan oleh Kakanwil Ditjen PBN Propinsi Jawa Tengah, Minto Widodo. Selesai acara pembukaan, walaupun malam semakin larut, namun tetap tidak menyurutkan semangat para peserta untuk mendengarkan paparan dari Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Wiwin Istanti yang mengevaluasi penyusunan LKPP selama tahun 2009, maupun paparan dari Kepala KPPN Semarang II, Sardjito terkait dengan percepatan pencairan dana.

Rakorda yang pertama untuk tahun 2010 ini diadakan di wilayah kerja KPPN Magelang, tepatnya di Hotel Puri Asri mulai tanggal 23 sampai dengan 25 Pebruari 2010, dengan tema "Dengan Semangat Reformasi Birokrasi Kita Wujudkan Percepatan Penyerapan Dana APBN dan LKPP secara Akurat dan Tepat Waktu". Rakorda diikuti oleh seluruh Kepala Bagian/Bidang lingkup Kanwil dan seluruh Kepala KPPN serta Kasie Perbendaharaan di lingkup Jawa Tengah yang terdiri dari 15 KPPN, yaitu KPPN Semarang I, KPPN Semarang II, KPPN Magelang, KPPN Purworejo, KPPN Klaten, KPPN Sragen, KPPN Surakarta, KPPN Purwodadi, KPPN Kudus, KPPN Pati, KPPN Banjarnegara, KPPN Cilacap, KPPN Pekalongan, KPPN Purwokerto, dan KPPN Tegal.

Selain mendiskusikan dan mencari solusi atas segala permasalahan yang terjadi di KPPN, Rakorda juga menghasilkan sejumlah kesimpulan maupun ide-ide baru yang dihasilkan oleh sidang 3 Komisi, yaitu Komisi A dengan topik "Strategi Penyusunan LKPP Tahun 2010 yang Akuntabel dan Tepat Waktu", Komisi B dengan topik "Sistem Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran, dan Komisi C dengan topik "Evaluasi Penerapan SOP KPPN Percontohan".

Para peserta sangat berbangga hati karena di penghujung acara, Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo berkenan hadir untuk memberikan pengarahan dan memimpin forum tanya jawab sekaligus menutup acara Rakorda secara resmi. Mengakhiri rangkaian acara Rakorda, Dirjen Perbendaharaan berkenan pula mengunjungi KPPN Magelang sekaligus memantau pelaksanaan SOP KPPN Percontohan yang telah diterapkan di KPPN Magelang. "Kunjungan beliau (Dirjen Perbendaharaan - red) beserta segala saran-sarannya sangat berarti buat kami di lini terdepan dalam mewujudkan "service excellent" yang diharapkan", demikian disampaikan oleh Kepala KPPN Magelang, Suyono Sudharto.

Oleh: Kontributor Kanwil Semarang