Liputan pembukaan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sri Mulyani Indrawati adalah wanita luar biasa. Lima tahun kepemimpinannya telah berhasil menumbuhkan kecintaan mendalam di hati para pegawai di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Haru, sedih. Itulah yang tergambar pada acara perpisahan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta (Senin, 17 Mei 2010) kemarin. Kegiatan yang bertempat di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, dilangsungkan dengan suguhan teatrikal karya orisinal tim kreatif Ditjen Perbendaharaan.

&ldquoSeorang ibu, mempunyai perasaan yang kontradiktif. Bangga dan bahagia. Sekaligus sedih,&rdquo ungkap Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya. &ldquoSaya terharu, saya merasa istimewa, ditempatkan secara istimewa di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian,&rdquo lanjutnya dengan suara tertahan mengomentari suguhan istimewa tersebut. Air mata tampak mengalir di ujung matanya.

Dengan iringan musik instrumentalia dan alunan puisi, seorang pemuda, pegawai Ditjen Perbendaharaan mengisahkan perjalanan hidupnya. Sebelum menjadi seorang yang berpendirian teguh, berpegang pada hati nurani dan berjuang untuk harga dirinya seperti sekarang ini, dia adalah seorang pemuda dengan masa lalu yang kelam. Dia adalah seorang yang tamak. Menginjak-injak mitra kerja dan memburu harta dengan cara haram adalah pekerjaannya sehari-hari. Suatu saat dia kehilangan kendali dirinya. Dia merasa hatinya kosong dan hitam. Layaknya pencarian yang sia-sia, semakin dia mencari, maka semakin jauh dia dengan hati nuraninya.  Hingga datanglah seorang bunda yang membawa cahaya. Dia merasakan kehangatan pelukan bunda yang menguatkan tekadnya, dan membangunkan diri dari keterpurukannya. Seorang bunda datang menyapa dan memberikan sentuhan lebut. Lisannya membisikkan kebenaran ke telinga sang pemuda.

Tetapi sayang, di kala sang pemuda hampir saja mampu bangkit dari keterpurukannya. Mulai menemui jati dirinya kembali, sang bunda harus pergi meninggalkanya. Dia tidak rela bundanya pergi. Dia takut ditinggalkan bundanya yang telah memberikan contoh perilaku terpuji. Mengajarkan ketegaran dalam setiap cobaan dan hujatan.

Sang pemuda segera sadar. Bahwa bundanya pergi untuk tugas yang tak kalah mulia. Maka perlahan kesadarannya bangkit. Di dalam jiwanya dia ukir janji setia karena cintanya kepada bundanya.

Bunda...
Hentikan memanggil kami anakmu&hellip
Bila aku berhenti menjalankan reformasi

Bunda...
Hentikan memanggil kami anakmu
Bila aku menanggalkan harga diri demi sesuap nasi yang tak lama segera basi

Penggalan cerita yang disuguhkan dalam menyambut kedatangan Ibu Menteri Keuangan di acara Pembukaan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan, begitu menyentuh hati beliau hingga ketika pada akhir sajian teater, beliau terlihat terisak menerima bunga dari Sarimin, pelaksana Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) yang menjadi aktor utama dalam mini teatrikal bertajuk &rdquoBunga untuk Bunda&rdquo.

Menanggapi acara tersebut, beliau mengatakan, &ldquoSaya yakin, reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan akan terus berjalan,&rdquo kata Sri Mulyani. &rdquoKementerian Keuangan dipegang oleh orang-orang yang baik seperti Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian,&rdquo lanjutnya disambut tepuk tangan para peserta rapimnas.

Dalam pengarahan di acara rapimnas yang menjadi acara perpisahan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada jajaran Direktorat Jenderal Perbendaraan. &ldquoPaling sulit dan paling awal adalah memimpin diri sendiri,&rdquo kata beliau mengawali pesannya. &ldquoMaka, dengarkan kebenaran walaupun kadang terdengar pelan, tertekan oleh hiruk pikuk dunia luar,&rdquo lanjutnya. &ldquoDengarkan hati nurani!,&rdquo tambahnya.

Mengenai reformasi yang berjalan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Menteri Keuangan memberikan apresiasinya. &rdquoDitjen Perbendaharaan mengalami evolusi, menemukan jati dirinya,&rdquo kata Sri Mulyani. &ldquoCerita yang baik ini adalah dari Anda, jaga agar tetap baik,&rdquo pesannya lagi.

Menteri Keuangan berharap, dirinya tidak menyesali kepergiannya meninggalkan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan akan tetap baik meski dia tinggalkannya. &rdquoSaya tidak ingin ada orang yang mengungkapkan bahwa kamu pasti menyesali kamu pergi meninggalkan Kementerian Keuangan. Sebab sepeninggalmu, Kementerian Keuangan menjadi tidak baik,&rdquo pesannya penuh kesungguhan kepada para peserta.

&ldquoDitjen Perbendaharaan adalah motor reformasi di bidang Treasury. Jadi jangan hanya layout-nya saja yang berubah, tetapi juga isinya. Orang-orang di dalamnya,&rdquo pesan beliau selanjutnya mengomentari perubahan yang dilakukan di kantor-kantor wilyah yang beliau resmikan beberapa waktu yang lalu. &ldquoTolong dijaga kontinyuitas prosesnya,&rdquo tambahnya.

&ldquoPekerjaan Anda adalah pondasi negeri ini, tolong jaga terus untuk eksistensi republik ini,&rdquo tutupnya.

Acara pembukaan rapim diakhiri dengan pemberian cindera mata kepada Menteri Keuangan dari keluarga besar Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sebuah lukisan karikatur yang menggambarkan usaha Sri Mulyani bersama pimpinan Ditjen Perbendaharaan membersihkan organisasi dari sampah-sampah korupsi, kolusi dan nepotisme. Sementara secara pribadi, Herry Purnomo, Direktur Jenderal Perbendaharaan, menghadiahkan sebuah lukisan diri Sri Mulyani. &ldquoSaya teringat di awal kepemimpinan ibu, ibu sempat menggoreskan sebuah lukisan. Maka pada hari ini saya menghadiahi ibu sebuah lukisan. Jadi, dimulai dengan lukisan diakhiri dengan lukisan,&rdquo kata Herry Purnomo.

Selamat jalan bunda. Kami akan selalu ingat perjalanan kita bersama. Menuruni lembah, mendaki ngarai di tengah dinginnya malam yang menusuk.
Engkau datang ketika kami terpuruk, tersungkur dan tenggelam dalam hilangnya diri.

Engkau mengangkat kami dengan hangatnya sejuta harapan dan sebuncah impian, namun kerja belum selesai.
Izinkan kami berterima kasih dalam bentuk yang paling sederhana,

Ada bongkah doa yang kami selipkan pada setangkai bunga,
Bahwa Tuhan akan membalas apa yang telah Engkau perbuat bagi bangsa.

(Oleh: Bambang Kismanto, Tino A.P., Sugeng Wistriono dan Novri H.S.T &ndash Media Center Perbendaharaan)

Liputan Mutasi Eselon II Lingkup Kemenkeu
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melantik pejabat Eselon II lingkup Kementerian Keuangan, melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor : 212/KMK.01/UP.11/2010, Rabu (12/5), di Gedung Kemenkeu Jakarta. Pelantikan dillakukan terhadap pejabat Eselon II lingkup Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pajak. Mutasi pejabat eselon II tersebut langsung merubah formasi pejabat lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Sebanyak delapan pejabat eselon II lingkup Ditjen Perbendaharaan menduduki jabatan baru. Perubahan di Kantor Pusat,  Tri Buwono Tunggal,  yang sebelumnya menjabat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, saat ini menjabat sebagai Direktur Pelaksanaan Anggaran yang baru. Sedangkan Anandy Wati yang sebelumnya menjabat Direktur Pelaksanaan Anggaran, menduduki jabatan barunya sebagai Direktur Sistem Manajemen Investasi.

Sementara itu, terdapat pergeseran dari beberapa Kepala Kanwil di lingkup Ditjen Perbendaharaan. Hasudungan Siregar menempati tempat barunya sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta, Rudy Widodo sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jogja, Abdullah Nanung sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, Iskandar sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Utara, Agus Nugroho sebagai Pj. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Ambon, sedangkan Bjardianto Pudjiono menduduki tempat baru sebagai Pj. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jayapura.

Ketika diwawancara oleh perbendaharaan.go.id untuk menanggapi formasi baru di jajaran pejabat eselon II-nya, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo  mengharapkan kualitas pekerjaan yang akan dihasilkan oleh mereka setelah pelantikan ini akan menjadi lebih baik. Di Kantor Pusat, menurut beliau, hal ini dapat dicapai melalui percepatan-percepatan dan terobosan konsepsi  dalam rangka perubahan sistem sehingga proses reformasi di Kantor Pusat dapat bergulir lebih dinamis.

Sedangkan menanggapi reposisi tingkat Kepala Kanwil, Herry Purnomo mengatakan bahwa pergeseran ini merupakan kegiatan penyegaran yang diharapkan dapat melahirkan inovasi terbaru di Kanwil-Kanwil yang mengalami perubahan kepemimpinan. Disinggung mengenai kekosongan beberapa kursi Kepala Kanwil yang ada pada saat ini, beliau menegaskan akan segera diisi setelah proses assessment eselon IIselesai dilaksanakan.

Dalam upacara pelantikan yang mungkin terakhir dihadiri oleh Sri Mulyani sebagai Menkeu, beliau mengingatkan kembali bagian utama dari reformasi perbendaharaan, yaitu konsistensi perubahan, reformasi internal dan SPAN. Beliau menyampaikan pengarahannya, &ldquoApa yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan dengan membentuk kantor-kantor pelayanan yang baik itu adalah langkah yang konsisten, langkah yang baik dan harus diteruskan.&rdquo tuturnya.

Sri Mulyani juga meminta agar kolaborasi, komunikasi dan saling percaya menjadi sangat esensial antara Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, Serta Ditjen Bea dan Cukai dalam memperbaiki sistem Modul Penerimaan Negara (MPN). Tentu saja kesempurnaan sistem tersebut akan menutup kesempatan pembobolan penerimaan uang negara. Beliau menegaskan, &ldquoKita tidak lagi punya kemewahan untuk membiarkan orang untuk mengambil uang negara yang merupakan hak negara kita dengan melalui dan memanfaatkan kelemahan sistem.&rdquo

Menyinggung mengenai proyek IT terbesar di sektor pemerintahan, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Menteri Keuangan mengingatkan kembali bahwa hal tersebut merupakan amanat reformasi keuangan Negara. Ditjen Perbendaharaan diamanatkan untuk menjadi leader sebagai motor penggerak diantara Direktorat lain.

Terakhir, Sri Mulyani berpesan dihadapan para pejabat yang dilantik, &ldquoJaga dan pelihara terus Reformasi yang sudah anda kerjakan. Jangan ada satu alasan apapun yang menghentikannya, atau jangan ada halangan yang dijadikan alasan.&rdquo

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Grand Launching Layanan Unggulan 20 Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id. &ndash Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tak mengenal kata berhenti. Setelah sukses membentuk 37 KPPN Percontohan dengan ciri pelayanan, cepat, transparan, akuntabel dan tanpa pungutan, Ditjen Perbendaharaan melakukan gebrakan reformasi yang lebih besar dan lebih luas. Hari ini dua puluh Kantor Wilayah dengan Layanan Unggulan Ditjen Perbendaharaan diluncurkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani menyatakan kebanggaannya atas keberhasilan reformasi birokrasi yang tiada henti dilakukan di Ditjen Perbendaharaan. Secara khusus, beliau memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan yang terus memperjuangkan pelaksanaan tata kelola dan proses bisnis yang baik  untuk mendukung reformasi birokrasi di Indonesia.

Sedikit menyinggung mengenai perpindahannya pada tempat penugasan terbaru sebagai Managing Director World Bank, salah satu Srikandi Indonesia yang pernah didaulat sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia tahun 2008 versi lembaga Emerging Market Forum dan Menteri Keuangan Terbaik di dunia tahun 2008 versi majalah Euro Money berjanji akan menjadikan keberhasilan reformasi ini sebagai contoh untuk negara-negara berkembang lainnya. &ldquoSaya akan bangga menjadikan Indonesia sebagai contoh keberhasilan menjalankan reformasi,&rdquo kata Menteri Keuangan saat memberikan sambutan dalam acara launching Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Jakarta tadi pagi. &ldquoTolong bantu saya untuk menjadikan bahan cerita yang makin baik lagi tentang Indonesia,&rdquo lanjut pejabat yang baru saja diangkat sebagai Managing Director World Bank ini.

Pencapaian keberhasilan beliau dalam menjadi yang terbaik di Asia, menurut Emerging Markets ada tiga alasan yang melatarbelakanginya. Pertama, pencapaian beliau dalam mendorong kinerja ekonomi Indonesia hingga mencapai di atas 6% tahun ini meskipun terdapat tekanan inflasi. Kedua, keberhasilannya dalam melakukan reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan meletakkan dasar bagi reformasi birokrasi yang terfokus dan terkendali. Ketiga, sebagai figur utama dalam merealisasikan reputasi Indonesia sebagai outstanding borrower of the year untuk kawasan Asia.

Menjawab kekhawatiran akan nasib kelanjutan reformasi di kementerian yang dipimpinnya hampir lima tahun ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa reformasi akan tetap berjalan meski tanpa ada dirinya sebagai pucuk pimpinannya. &ldquoReformasi sudah menjadi bagian dari jiwa kementerian keuangan,&rdquo tegasnya disambut tepuk tangan hadirin.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para satuan kerja. Keberhasilan reformasi pada KPPN Percontohan menjadi inspirasi untuk melanjutkan reformasi yang lebih luas. Pada hari ini kiTA 20 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dengan layanan Unggulan diresmikan. &ldquoMelengkapi layanan unggulan yang telah diterapkan pada KPPN, pada hari ini, Ditjen Perbendaharaan akan meluncurkan Layanan Unggulan terkait dengan pelaksanaan tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan,&rdquo kata Herry Purnomo, dalam laporannya di hadapan Menteri Keuangan tadi pagi. &ldquoUntuk mewujudkan layanan unggulan tersebut kami melakukan perbaikan dan penyempurnaan berupa layanan dengan konsep one stop service, pemanfaatan single database, dukungan SDM yang berkualitas, dan pemanfaatan teknologi informasi,&rdquo lanjutnya.

Acara grand launching layanan unggulan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dihadiri oleh Pimpinan KPK, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala BPKP, Sekjen Kementerian/Lembaga, serta Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Peresmian Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan layanan unggulan dilakukan secara serentak di 20 Ibu Kota Propinsi, tiga di antaranya disiarkan secara langsung di Medan, Makassar dan Denpasar. &rdquoHari ini secara serentak dilakukan peresmian Layanan unggulan Kanwil pada 20 Kanwil Ditjen Perbendaharaan, 3 diantaranya yaitu Kanwil Medan, Denpasar dan Makassar dilakukan secara live dengan acara peresmian yang saat ini berlangsung di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jakarta,&rdquo jelas orang nomor satu di Direktorat Jenderall Perbendaharaan ini.

Mengomentari reformasi yang berjalan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Menteri Keuangan mengatakan bahwa kunci keberhasilan reformasi adalah pada perubahan mindset para pegawai. &rdquoTerwujudnya Good Governance dan Clean Government ditandai melalui adanya peningkatan kinerja yang disertai perubahan mindset seluruh jajaran Kementerian Keuangan,&rdquo kata Sri Mulyani.

Acara grand launching ditandai dengan pengguntingan pita yang dipasang melintang di pintu Ruang Pusat Pelayanan Kanwil XI Ditjen Perbendaharaan Propinsi DKI Jakarta oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berjalan mengelilingi ruang-ruang pelayanan didampingii oleh Dirjen Perbendaharaan dan sejumlah pejabat Kementerian/Lembaga.

Denpasar, Bali
Sementara itu, dari Denpasar, Novri HS Tanjung, Reporter Media Center melaporkan bahwa puncak acara Grand Launching layanan unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali berjalan dengan meriah. Perhelatan inii ditandai dengan pengguntingan pita oleh Asisten III Administrasi Umum, Kantor Gubernur Bali, I Gusti Made Sujana, pada pukul 12.15 WITA.

Dalam sambutannya, I Gusti Made Sujana, mewakili Gubernur Bali, menyambut baik upaya perbaikan dalam melayani seluruh mitra kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali. &ldquoHari ini kita bersama menyaksikan bagaimana model pelayanan birokrat ditransformasi melalui pendekatan customer oriented dengan tujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses penyelesaian semua jenis layanan utama yang menjadi tugas pokok dan fungsi Ditjen Perbendaharaan,&rdquo kata I Gusti Made Sujana.

Di acara yang sama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Ni Luh Putu Kumalawati menegaskan komitmen perubahan pada jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. &ldquoDibukanya Layanan Unggulan ini merupakan suatu niat kami selaku pengelola anggaran di wilayah Propinsi Bali untuk selalu berusaha secara terus menerus melakukan perubahan dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Proses pencairan anggaran dapat dilaksanakan secara akuntabel, transparan, cepat prosesnya, tepat jumlah dan waktu penyelesaiannya, serta tanpa dipungut biaya apapun,&rdquo tegas beliau.

Selanjutnya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Ni Luh Putu Kumalawati, memandu para tamu untuk meninjau secara langsung model pelayanan one stop service. One stop service merupakan wujud layanan unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.

Hadir sebagai undangan diantaranya,  Gubernur Propinsi Bali, seluruh  Unsur Muspida, Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Walikota Denpasar, para Rektor Perguruan Tinggi di Provinsi Bali, Kepala Perwakilan BPK dan BPKP Provinsi Bali, Para Kepala Dinas, Kepala Satuan Kerja, Ketua Kadinda Provinsi Bali, serta Ketua Gapensi Provinsi Bali.

Makassar, Sulawesi Selatan
Menurut laporan Reporter Media Center, Tino A. Prabowo yang meliput pelaksanaan Peresmian Layanan Unggulan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan, acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang. &ldquoSaya menyambut baik upaya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Sulawesi Selatan yang terus menerus melakukan perbaikan dalam melayani seluruh mitra kerja selaku pemangku kepentingan khususnya dibidang perbendaharaan,&rdquo kata Agus Arifin Nu&rsquomang dalam sambutannya di Makassar tadi pagi.

Seperti di daerah lain yang menyelenggarakan acara launching, para tamu diajak meninjau secara langsung pusat pelayanan, dipandu oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sulawesi Selatan, R. Prajono Soewongso.

Dalam sambutannya, R. Prajono Soewongso mengatakan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan, karena perubahan mindset SDM yang dimiliki. &ldquoLayanan unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan oleh SDM dengan dengan mind set  yang sudah berubah sehingga semua pelaksanaan layanan bebas dari Kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN),&rdquo kata beliau dalam sambutannya di hadapan para tamu undangan.

Medan, Sumatera Utara
Sementara dari Medan, Sumatera Utara, Reporter Media Center, Firman I. Santoso, dilaporkan bahwa Layanan Unggulan Kanwil II Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara diluncurkan bersamaan pagi ini. Acara dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil, Achmad Fadillah. Setelah menyimak sambutan Menteri Keuangan di Jakarta secara live melalui layar lebar, Achmad Fadillah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Medan menyampaikan sambutannya.

Layanan unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara merupakan wujud dari proses reformasi yang terus berlangsung. Kesuksesan pembentukan KPPN Percontohan menjadi inspirasi peluncuran layanan unggulan ini. &ldquoLayanan unggulan Kanwil ini adalah upaya perbaikan yang terus kami lakukan untuk melayani para mitra kerja,&rdquo kata Achmad Fadillah dalam sambutannya.

Hadir dalam acara tersebut adalah para Pejabat Eselon III di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara, para pimpinan bank pemerintah maupun swasta, Rektor Universitas Negeri Medan serta para Kuasa Pengguna Anggaran.

Genderang reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan sudah ditabuh sejak KPPN Percontohan digulirkan dua tahun lalu. Kini genderang tanda perang terhadap korupsi itu ditabuh lebih keras. Selamat atas grand launching layanan unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan
- Bambang Kismanto & Sugeng Wistriono &ndashJakarta
- Firman I. Santoso  &ndash Medan
- Tino A. Prabowo &ndash Makassar
- Novri Hendri S. Tanjung - Denpasar

Berita terkait dapat di lihat di link ini

Liputan Lokakarya Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual untuk Piutang dan Pendapatan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - BPK sangat mendukung dan mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam usaha penerapan akuntansi berbasis akrual. Hal ini disampaikan Auditor BPK, Sjafri Adnan Baharuddin, dalam Lokakarya Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual untuk Piutang dan Pendapatan, di Hotel Borobudur, Jakarta (4/5).

Dalam sambutannya, Sjafri Adnan Baharuddin mengatakan, &ldquoDengan mengadakan lokakarya untuk menyusun kerangka akuntansi yang berbasis akrual untuk piutang dan pendapatan ini, satu tahapan penting yaitu meletakan kerangka akuntansi piutang dan pendapatan dapat menjadi suatu trigger bagi peletakan kerangka-kerangka berikutnya sehingga pembentukan manajemen system keuangan negara berbasis akrual secara keseluruhan dapat tercipta.&rdquo

Lokakarya ini merupakan lokakarya yang kedua terkait akuntansi berbasis akrual, sebelumnya, Selasa (27/4), Ditjen Perbendaharaan telah menyelenggarakan Lokakarya Kerangka Penyusunan Akuntansi Berbasis Akrual. Selama tahun 2010, Kementerian Keuangan RI dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan bekerja sama dengan Department of Finance and Deregulation (DOFAD), Australian Government  akan menyelenggarakan beberapa rangkaian lokakarya dalam rangka penyusunan kerangka Akuntansi Berbasis Akrual yang merupakan target output dari pelaksanaan kegiatan tahun 2010.

Pada lokakarya kali ini pembahasan difokuskan pada akrualisasi pendapatan perpajakan karena merupakan komponen penyumbang pendapatan terbesar (kurang lebih 70%) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah dialokasikan dalam APBN. Mekanisme pengelolaan, pencatatan dan akrualisasi pendapatan pajak akan sangat berpengaruh terhadap kualitas LK berbasis akrual nantinya. Untuk itu pemerintah Indonesia mempelajari pengalaman dari Negara yang telah terlebih dahulu menerapkan akrualisasi pendapatan perpajakannya seperti Australia. Namun demikian kebaikan dan kelemahan dalam penerapan Akuntansi Berbasis Akrual khususnya untuk pendapatan perpajakan harus benar-benar dikaji dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Keuangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo menyampaikan bahwa sejak disusunnya LKPP tahun 2004 yang merupakan milestone dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Indonesia yang sesuai dengan international best practices dan prinsip pengelolaan keuangan modern, berbagai manfaat laporan keuangan telah dirasakan. LKPP tahun 2004 selain menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), juga menyajikan Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan disajikannya Neraca, informasi aset dan kewajiban Pemerintah menjadi jelas. Pada aset misalnya disajikan informasi Kas dan Aset Tetap Pemerintah. Penyajian nilai aset, kewajiban dan kekayaan bersih  dalam Neraca yang berbasis Akrual telah mendorong para pengelola keuangan untuk bertransparansi dan berakuntabilitas dengan lebih baik serta mendukung gerakan anti korupsi.

Herry Purnomo menambahkan, &ldquoJangka waktu 5 tahun untuk penerapan Akuntansi Berbasis Akrual bukanlah waktu yang lama. Perlu segera identifikasi detil rencana langkah-langkah implementasi Akuntansi berbasis Akrual di Indonesia. Oleh karena itu Kementerian Keuangan telah menyusun tahap-tahap tersebut.&rdquo

Hadir sebagai peserta 140 orang yang berasal dari jajaran eselon I terkait di lingkungan Kementerian Keuangan, diantaranya calon anggota Tim Kerja Akuntansi Berbasis Akrual dan Peserta lain dari lingkungan eselon 1 pada Kementerian Keuangan yang terlibat khususnya dalam pencatatan metode Akuntansi Akrual untuk Pendapatan dan Piutang.

Tentu saja lokakarya ini diharapkan menjadi sumbangan yang berharga bagi perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Oleh: Novri H.S. Tanjung, Tino A. Prabowo, Sugeng Wistriono - Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Lokakarya Penyusunan Framework Akuntansi Berbasis Akrual
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo membuka secara resmi lokakarya Penyusunan Framework Akuntansi Berbasis Akrual, Selasa (27/4), di hotel Borobudur, Jakarta.
Lokakarya ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia melalui Program Government Partnership Fund-Australia Indonesia Partnership (GPF-AIP) yang telah berlangsung sejak tahun 2007. Hadir dalam acara tersebut, GPF Finance Team Leader beserta seluruh Staf GPF Australia, Setditjen Perbendaharaan, para Direktur di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, dan 70 orang peserta yang berasal dari jajaran eselon I terkait di lingkungan Kementerian Keuangan, yang nantinya diharapkan akan menjadi Anggota Tim Kerja Akuntansi Akrual.

Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia mengacu pada international best practices yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dalam rangka migrasi dari Sistem Akuntansi Publik (SAP) berbasis Kas menuju akrual (Cash Towards Accrual) yang saat ini berlaku, ke SAP yang berbasis Akrual (Full Accrual), Ditjen Perbendaharaan telah menyusun langkah-langkah yang terstruktur sistematis, dan persiapan yang matang. Untuk itu, lokakarya Penyusunan Framework Akuntansi Berbasis Akrual dilaksanakan.

Materi yang  disajikan dan didiskusikan dalam Lokakarya ini merupakan suatu bentuk studi banding kondisi di masing-masing Negara, yaitu Australia dan Indonesia. Materi tersebut meliputi Financial Framework, Financial Reporting Framework, Struktur Pelaporan Keuangan, dan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akrual.

Pemerintah dan DPR sepenuhnya menyadari bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual belum dapat diterapkan sepenuhnya dalam tahun 2008. Hal ini mendasari kesepakatan antara Pemerintah dan DPR untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara bertahap, terhitung mulai tahun 2009 sesuai dengan kondisi dan kemampuan Indonesia, dan terlebih dahulu untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU). Kesepakatan ini selanjutnya telah dituangkan dalam UU No.41 Tahun 2008 tentang APBN TA 2009, bahwa untuk TA 2009 Pemerintah akan menyajikan selain Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis Kas juga LRA berbasis Akrual.

Dalam aspek kebijakan perkembangan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang telah diamanatkan dalam UU Keuangan Negara, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) telah membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) SAP berbasis akrual yang telah melalui due process antara lain Public Hearing dan Limited Hearing. RPP SAPAkrual ini oleh Pemerintah telah dimintakan pertimbangan dari BPK, selanjutnya pertimbangan BPK tersebut dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan SAP. Saat ini RPP SAP tersebut telah diproses dari Menteri Keuangan ke Menteri Hukum dan HAM untuk harmonisasi dan finalisasi, serta diharapkan dapat ditetapkan pada tahun 2010 ini untuk selanjutnya diimplementasikan sepenuhnya paling lambat pada tahun 2015.

Dalam sambutannya, GPF Finance Team Leader dari Australia menyampaikan bahwa desain kerangka kerja dan pembuatan kebijakan, sangatlah penting untuk mendukung implementasi dari akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya, implementasi dari akuntansi berbasis akrual itu sendiri berdampak pada manajemen keuangan pemerintah, dalam hal kepastian manajemen pemerintah yang baik dan untuk membantu perhitungan APBN.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo memberikan gambaran ulang perkembangan setiap tahapan mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sampai pada perkembangan persiapan implementasi Akuntansi berbasis akrual. Beliau mengingatkan agar kita tidak terlena dengan timeframe yangsudah disusun, &ldquoTahun 2015 sebagai kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam penerapan accrual accounting yang sudah dimundurkan, tadinya 2008 kemudian menjadi 2015, bukanlah waktu yang lama.&rdquo Beliau mewanti-wanti.

Lebih lanjut beliau mendorong optimistis dari seluruh pihak, &ldquoTahun ini harus kita mulai. Jadi, tidak menunggu 2014, 2013, tapi 2010 inilah sebagai foundation (landasan. red), kita mempersiapkan diri dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual.&rdquo
Penyajian informasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah RI yang lebih informatif terutama dalam hubungannya dengan pengukuran kinerja pemerintah dalam satu periode, maka penerapan akuntansi basis akrual merupakan menjadi sumbangan yang berharga bagi perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Oleh : Novri H.S Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penilaian Citra Pelayanan Publik tahun 2010 di KPPN Percontohan Gorontalo
Gorontalo, perbendaharaan.go.id - Hari Selasa (27/4) merupakan hari yang cukup monumental sekaligus mendebarkan bagi seluruh jajaran pegawai KPPN Percontohan Gorontalo. Hal ini disebabkan karena pada hari itu mereka kedatangan Tim Penilai Citra Pelayanan Publik yang akan melakukan penilaian atas inovasi pelayanan yang telah dilakukan kantor layanan Ditjen Perbendaharaan tersebut.

Citra Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya pemerintah memacu peningkatan layanan oleh instansi pemerintah yang memiliki fungsi pelayanan  publik melalui inovasi layanan sehingga dapat memenuhi kriteria layanan prima yang sederhana, jelas, memiliki kepastian waktu layanan, akurat dan nyaman. Hal ini disampaikan Kepala Biro Organta Setjen Kementerian Keuangan, Samsuar Said yang datang mendampingi Tim Penilai Citra Pelayanan Publik tahun 2010.

Beliau menambahkan bahwa diantara seluruh unit kerja Kementerian Keuangan yang berjumlah sekitar 10.700 unit, KPPN Percontohan Gorontalo dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kediri telah terpilih untuk mewakili Kementerian Keuangan dalam penilaian tersebut. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Ditjen Perbendaharaan karena KPPN Percontohan Gorontalo telah menunjukkan bahwa jarak bukanlah sebuah kendala untuk menggapai prestasi melalui pengembangan inovasi pelayanan. Beberapa poin yang menjadi andalan bagi KPPN yang berlokasi di salah satu provinsi baru di Indonesia untuk maju menjadi kandidat penerima Citra Penilaian Publik adalah kemampuannya untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam mendukung pelayanan kepada satker/mitra kerja yang ditangani dengan keterbatasan sarana yang ada, berupa ketepatan janji layanan, kemudahan akses untuk mendapatkan informasi layanan, keteraturan sistem kearsipan, dan lain lain.

Untuk mendapatkan hasil yang obyektif, penilaian Citra Pelayanan Publik dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KemenPAN), media masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan mengedepankan penilaian pada faktor-faktor inovasi layanan yang dilakukan. Tim Penilai terdiri dari 4 orang dipimpin oleh pejabat dari TVRI Pusat, Karya Sembiring Kemenpan dan RB, Syafri dan Gunawan dan unsur LSM, Erwin Syarif. Melalui pengamatan yang dilakukan pada saat penilaiain, secara umum tim penilai memberikan apresiasi yang cukup tinggi atas inovasi pelayanan yang dilakukan KPPN Percontohan Gorontalo.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin mengemukakan  bahwa KKPN Percontohan dengan berbagai inovasi layanannya, merupakan hasil sinergi atau perkawinan antara reformasi manajemen keuangan negara dengan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Secara khusus pada kesempatan tersebut, Sekretaris Ditjen menyampaikan pesan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo yang ingin menyampaikan apresiasi beliau sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai KPPN Percontohan Gorontalo yang telah melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan prestasi yang telah dicapai, antara lain berupa Juara II kantor pelayanan percontohan tingkat Kementerian Keuangan pada tahun 2008 dan penghargaan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo.

K.A. Badaruddin juga menyampaikan bahwa seharusnya inovasi layanan yang selama ini dilakukan bukan hanya semata-mata dilakukan hanya untuk mendapatkan citra pelayanan publik saja, namun juga diharapkan dapat memperoleh apresiasi pihak independen yang dibuktikan dalam bentuk citra pelayanan publik. Beliau berharap prestasi ini dapat mejadi wujud apresiasi yang perlu disyukuri, menjadi pendorong KPPN Percontohan Gorontalo untuk terus melakukan perbaikan ke depan dan menjadi contoh yang baik bagi unit kerja Ditjen  Perbendaharaan yang lain.

Sebagai rangkaian kegiatan perjalanan ke Gorontalo, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan mewakili Direktur Jenderal Perbendaharaan beserta rombongan Kantor Pusat melanjutkan perjalanan ke KPPN Kotamubago di Sulawesi Utara dengan menempuh 6 jam perjalanan darat dari kota Gorontalo. Perjalanan yang cukup melelahkan ini akhirnya dapat terobati melihat antusiasme dan semangat para pegawai KPPN Kotamubago dalam melakukan perubahan sesuai semangat reformasi birokrasi.

Hal ini dapat dilihat melalui pola layanan KPPN percontohan yang telah diterapkan secara penuh oleh KPPN Kotamubago. Pada kesempatan berbahagia tersebut, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan melakukan dialog dengan seluruh jajaran pegawai dan  berpesan kepada mereka untuk tetap bersemangat dan tidak berhenti melakukan perbaikan dan perubahan dalam mendukung reformasi birokrasi seperti yang telah dilakukan KPPN Kotamubago selama ini.

Oleh : Ludiro dan Tonny W Poernomo &ndash Sekretariat Ditjen PBN

Liputan Kuliah Umum Dirjen PBN di STAN
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Dunia kampus adalah murni dunia ilmu. Sementara dunia kerja sangat berbeda dengan dunia kampus. Sering kali ada kesenjangan antara ilmu yang dipelajari di kampus dengan kenyataan di dunia kerja. Dibutuhkan katalisator untuk menyambungkan dua dunia itu. Untuk kepentingan itu Senin, 26 April 2010, Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo, memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa STAN Jakarta.
&ldquoKuliah umum seperti ini perlu disampaikan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dihadapi di dunia kerja nanti,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan sejenak sebelum memasuki ruang utama gedung G kemarin. &ldquoAgar ada kesesuaian antara yang dipelajari di kampus dengan apa yang akan dikerjakan di kantor,&rdquo lanjut beliau.

Di hadapan tiga ratusan mahasiswa dari tingkat satu hingga tingkat tiga tersebut, Herry Purnomo menjelaskan bahwa selama ini ada kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi yang dibutuhkan. Baik hard competency maupun soft competency. &ldquoHard competency, ok, lulusan STAN menjadi motor di kantor-kantor. Tetapi yang lebih utama adalah soft competency,&rdquo kata beliau mengawali kuliah umumnya.

Selama lebih dari dua jam, orang nomor satu di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini menjelaskan panjang lebar mengenai aktivitas organisasinya. Mulai dari kebutuhan SDM yang harus memiliki Standard kompetensi yang sudah ditetapkan, baik hard skill maupun soft skill, sampai reformasi birokrasi yang sudah dia jalankan. &ldquoUntuk meraih sukses, kedua kompetensi itu harus dipadukan,&rdquo jelasnya. &ldquoKita tidak mau ada pegawai yang pinter tapi nyolongan,&rdquo tambahnya.
&ldquoContoh sederhananya, seperti sebuah tim sepak bola. Hard skill-nya adalah kemampuan berlari, menendang dan berebut bola. Soft skill-nya kemampuan bekerja sama, mengambil inisiatif mau ikut menyerang atau bertahan, mengambil keputusan mengumpan atau langsung tembak ke gawang dan kegigihan dalam merebut dan mempertahankan bola,&rdquo sambungnya.

Kompetensi mutlak diperlukan oleh semua individu. Kesenjangan kompetensi, memberikan banyak dampak negatif. Para pencari kerja kesulitan mendapatkannya karena kalah bersaing, jika sudah berada di dalam organisasi, akan kesulitan bekerja profesional, dan secara individu kesenjangan kompetensi menjadi penghalang tumbuhnya kinerja yang tinggi. Oleh karena itu, STAN, sebagai lembaga pendidikan berkewajiban menutup kesenjangan ini. Sementara yang bisa dilakukan oleh organisasi, dengan menyelenggarakan berbagai diklat bagi para pegawai. Sedangkan individu-individu harus mau melakukan continuous improvement untuk menutup gap tersebut.

Menyikapi perubahan yang dilakukannya di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo menjelaskan, bahwa ada tiga hal yang menjadi dasar filosofi. Pertama, yang abadi di alam semesta ini adalah perubahan. Kedua, perubahan harus dilakukan karena dorongan pihak internal maupun eksternal. Ketiga, mewaspadai resistensi yang seringkali menjadi hal yang paling dominan dalam upaya perubahan.

Di akhir kuliah umum, Dirjen Perbendaharaan berpesan kepada seluruh mahasiswa untuk mempersiapkan diri berkarya di dunia kerja. &ldquoDunia kerja itu lain dengan dunia kampus. Saudara-saudara harus mempersiapkan diri dari sekarang,&rdquo kata salah Pejabat Eselon I di Departemen Keuangan ini. &ldquoJangan mudah puas dengan ilmu yang sudah diterima, senantiasa meng-update pengetahuan yang bersifat teknis,&rdquo lanjut beliau. &ldquoDan yang terakhir, senantiasa mengasah soft skills, terutama dalam tata krama, budi pekerti dan integritas,&rdquo pesannya mengakhiri kuliah umum selam dua jam tersebut.

Oleh: Bambang Kismanto &ndash Perbendaharaan Media Center/Bagian Pengembangan Pegawai

Liputan Pembukaan Radin Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja (satker) dan Unit Akuntansi Pembantu Penguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)  sebagai pengelola keuangan negara terbaik. Penghargaan diberikan pula kepada pegawai teladan lingkup Provinsi DKI Jakarta, Jumat (23/4), di Aula Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo dengan mempertimbangkan kriteria penilaian satuan kerja pengelola keuangan negara terbaik berdasarkan pelaporan keuangan yang tepat waktu dengan data yang akurat. Dalam hal pelaksanaan anggaran, kriteria yang dimaksud adalah proses penyelesaian pertanggungjawaban Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan yang tepat waktu dan validitas pengajuan Surat Perintah Membayar yang tinggi.

Berdasarkan kriteria tersebut, penerima penghargaan UAPPAW pengelola Sistem Akuntansi Intansi dan Satker pengelola keuangan Negara terbaik T.A 2009 diberikan kepada:
1. Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Timur (UAPPA-W Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jakarta)
2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Satker Lingkup KPPN Jakarta I)
3. Badan Pusat Statistik Jakarta Barat (Satker Lingkup KPPN Jakarta II)
4. Direktorat Penyerasian Lingkungan, Ditjen P2MKT Depnaker (Satker Lingkup KPPN Jakarta III)
5. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Satker Lingkup KPPN Jakarta IV)
6. Biro Hukum dan Organisasi Kesehatan Dep.Kesehatan (Satker Lingkup KPPN Jakarta V)
7. Pusat Keuangan Polri (Satker Lingkup KPPN Jakarta VI)

Indikator penilaian bagi pegawai teladan yaitu integritas, profesional, inovatif, transparan, produktif, jiwa kepemimpinan, orientasi CSO, kemampuan adaptasi dan kemampuan bekerja dalam tim. Penghargaan pegawai teladan untuk layanan dan kinerja terbaik pada lingkup Ditjen Perbendaharaan tersebut diberikan kepada:
1. Rondang Maulina (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta)
2. Agus Supriyanto (KPPN Jakarta I)
3. Mohamad Asjik (KPPN Jakarta II)
4. Suradjijo (KPPN Jakarta III)
5. Alm. Sahat Jektofer Samuel (KPPN Jakarta IV)
6. Raymond Maximilian (KPPN Jakarta V)
7. Isbandi (KPPN Jakarta VI)

Dalam sambutannya dihadapan para stakeholder, Herry Purnomo mengapresiasi bentuk penghargaan yang diberikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jakarta kepada para satker. Beliau mengharapkan penghargaan tersebut dapat mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.
Di samping itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan merupakan organisasi yang terus belajar dan berubah ke arah yang lebih baik. Menurut beliau, Ditjen Perbendaharaan didorong untuk tidak hanya mampu memberikan service excellence, tapi juga bisa menjadi guru bagi mitra kerja/Satker. &ldquoDengan pola-pola yang baru saat ini, kamilah yang melayani Bapak, Ibu sekalian tanpa harus mengeluarkan gratifikasi, yang selama ini jadi penyakit.&rdquo Ujar Beliau

Mengenai pemberian penghargaan kepada para pegawai internal lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jakarta, Herry Purnomo menilai sebagai suatu hal yang positif, sehingga patut untuk dicontoh. Terlebih lagi, beliau turut memberi penghargaan kepada (Alm.) Sahat Jektofer Samuel, pegawai KPPN Jakarta IV yang meninggal saat menjalankan tugas pelayanan di front office beberapa bulan yang lalu.

Terakhir Herry Purnomo mengingatkan kembali &ldquoBahwa sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, mohon tidak lagi teman-teman kami di KPPN, Kanwil dan Kantor Pusat untuk tidak lagi di iming-imingi dengan sesuatu dalam melaksanakan tugas. Jadi kami bersih-bersih halaman kami, kami juga mengharapkan Bapak/Ibu sekalian tidak juga ikut kembali mengotori halaman kami,&rdquo tegas beliau.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan