Workshop Manajemen Pelaksanaan Anggaran Satker di Wilayah KPPN Blitar
Batu, perbendaharaan.go.id  - &ldquoSaya terkesan sekali dengan pelayanan dari KPPN Blitar&hellip., acara workshop ini sangat baik untuk membentuk pejabat pengelola keuangan menjadi mahir dalam mengelola uang negara dan akurat menyusun laporan keuangan&rdquo. Demikian sedikit kesan dari Wahyuni Isdarwati, Bendahara Satuan Kerja (satker) Polres Blitar, seusai mengikuti workshop manajemen pelaksanaan anggaran untuk satker wilayah KPPN Blitar.

Berdasarkan aspirasi dari beberapa Kuasa Pengguna Anggaran, sebagai upaya peningkatan kompetensi pengelola keuangan satker dan menyamakan persepsi antara KPPN dengan satker, KPPN Blitar menyelenggarakan workshop manajemen pelaksanaan anggaran. Acara berlangsung pada tanggal 5-7 Pebruari 2009, di Royal Orchids Garden, Batu.

Acara workshop, yang dikemas dalam konsep retreat ini menjadi inovasi baru KPPN Blitar untuk meningkatkan kinerja pelayanan sekaligus melaksanakan fungsi sebagai &ldquoguru&rdquo, sebagaimana acap dipesankan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Hadir sebagai peserta182 orang pengelola keuangan dari satker yang memiliki DIPA di wilayah Blitar dan Tulungagung ditambah dengan 26 pegawai KPPN Blitar.

Pembukaan workshop dilakukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, S. Bambang Suroso. &ldquokesempatan seperti ini sangat baik untuk para satker meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan keuangan, dan penting bagi KPPN Blitar untuk pencitraannya&hellip&rdquo, demikian konklusi pengarahan Bapak Kakanwil sebelum membuka acara.

Materi acara workshop, dibagi atas tiga bagian, sosialisasi, bimbingan aplikasi dan out door event. Sosialisasi diisi oleh A. Nizar dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dan Trisnohadi, Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Keduanya tampil dalam panel yang dipandu oleh Kepala KPPN Blitar, Didyk Choiroel, mendiskusikan tentang DIPA dan POK, serta prinsip-prinsip SOP KPPN Percontohan.

Dalam diskusi pelaksanaan anggaran, seluruh kepala seksi di KPPN Blitar memberikan pemaparan proses pengelolaan anggaran sejak pembuatan komitmen, pembayaran, pencairan dana dan akuntansi pelaporan keuangan. Dalam diskusi banyak permasalahan dan ketidaksepahaman. Hal tersebut akhirnya dapat diklarifikasi dan diberikan solusi.

Sesi selanjutnya dari workshop itu adalah bimbingan teknis aplikasi. Untuk mengantisipasi perubahan aplikasi dan updating kompetensi satker, sepanjang malam dilakukan installing, updating dan training yang dipimpin oleh pegawai KPPN Blitar. Antusiasme dan ketekunan peserta dalam mengikuti acara sangat besar. Meskipun acara berjalan hingga larut malam, jauh melampaui batas waktu yang ditentukan. Hal ini disebabkan semua pihak ingin melakukan uji coba atas seluruh aplikasi yang mendukung operasional tugasnya.

Agar tidak berjalan membosankan, disela makan malam dan training disisipkan beberapa hiburan live music. Peserta berpartisipasi menyumbangkan talenta suaranya. Sekedar untuk mengendurkan syaraf-syaraf yang tegang.
Dalam sesi out door event, yang bertajuk motivation challenge, seluruh peserta dan panitia membaur, bergembira ria, mengikuti berbagai aktivitas dan permainan motivasi, di pool side dan di green field hotel. Acara yang gegap gempita, dengan t-shirt hijau army yang bertuliskan &ldquotogether for better&rdquo, dinding-dinding struktural lumer dalam semangat kebersamaan untuk berbuat lebih baik dalam mengelola uang negara.

Pada saat penutupan, dianugerahkan KPPN Award dengan kategori satker dengan rekonsiliasi paling tepat waktu, satker dengan rencana pencairan dana paling akurat, dan satker dengan penyerapan dana paling optimal. Diberikan penghargaan pula untuk peserta paling tinggi nilainya dalam Pre-Test dan Post-Test.
&ldquo KPPN Blitar memang MANTAP&hellip.&rdquo, ucap salah seorang peserta workshop di penghujung acara, disambung dengan kata&ldquo &hellip menambah ilmu&hellipmenambah teman&hellipmenambah rejeki&hellip&rdquo, pernyataan tersebut kiranya cukup untuk menggambarkan kesuksesan acara ini.

Oleh : Kontributor KPPN Blitar

Pembukaan Training Building Service Excellence
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Reformasi bidang keuangan terus berproses. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang bertugas melayani masyarakat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus berupaya menyempurnakan kualitas pelayanannya. Menurut Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin agar pelayanan itu baik harus memenuhi beberapa unsur, unsur organisasi, tata kerja, sarana dan prasarana serta unsur sumber daya manusia.

"Agar service itu baik harus memenuhi beberapa unsur," kata Badaruddin dalam arahannya kepada peserta Training Building Service Excellence di Kanwil XI Ditjen Perbendaharaan Jakarta tadi pagi. "Unsur-unsur itu antara lain, organisasi, tata kerja, sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya," lanjut orang nomor dua di Ditjen Perbendaharaan ini.

Reformasi bidang keuangan sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1946. Namun upaya reformasi itu baru sebatas pada aspek legal, dengan membentuk tim yang bertugas mengubah undang-undang tentang perbendaharaan negara. "Niat untuk mereformasi bidang keuangan itu sudah ada sejak tahun 1946," terang Badaruddin. "Namun masih pada aspek peraturan," lanjut beliau.

Dalam perjalanannya, dorongan untuk berubah ke arah yang lebih baik terutama pada bidang keuangan semakin menguat. Menurut Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ada tiga aspek agar reformasi bidang keuangan itu berhasil, yaitu aspek legal, aspek organisasi dan aspek SDM.

Dua hal pertama (legal dan SDM) sudah tidak ada masalah. Peraturan dan organisasi sudah mengalami penyempurnaan. Sedangkan, aspek SDM mengalami pasang surut, perlu ada pemeliharaan. "Mengenai rekrutmen pegawai, di sini, tidak ada katabelece. Tidak ada pegawai yang masuk karena titipan. Semua melalui test," kata beliau. "Makanya, pegawai perbendaharaan itu ada yang cantik, ada yang jelek," lanjutnya disambut tawa para peserta.

Pelayanan prima (excellence service) itu menyangkut sikap dan bahasa tubuh. Orang yang datang berurusan ke kantor-kantor pelayanan tidak semata-mata untuk urusan formal. Mereka menginginkan keramahan, senyuman dan sambutan hangat dari orang yang berhubungan dengannya. "Mereka, para client, sama dengan kita. Kalau kita menginginkan orang ramah kepada kita, tersenyum, dan menyambut kedatangan kita dengan hangat, maka mereka pun demikian," jelas Badaruddin masih dalam arahannya kepada peserta. "Dengan Training Building Service Excellence ini diharapkan kualitas pelayanan kita kepada client menjadi baik. Kalau tidak sempurna seperti di Bank Mandiri, ya mendekatilah," lanjut beliau.

Pelatihan excellent service ini diselenggarakan oleh Kanwil XI Ditjen Perbendaharaan Jakarta bekerjasama dengan Bagian Pengembangan Pegawai Setditjen Perbendaharaan. Acara tersebut dilatarbelakangi oleh pengaduan dari satuan kerja tentang kualitas pelayanan di KPPN Percontohan beberapa waktu yang lalu. "Beberapa waktu yang lalu, ada yang komplain ke saya," kata Badaruddin. "Cepatnya sih oke, tanpa pungutannya oke, tapi muka juteknya itu..." lanjut beliau menirukan kata-kata pengadu. "Saya pikir, pelatihan service excellence ini penting, agar pelayanan seperti itu tida terjadi lagi, " ungkapnya penuh harap yang tampak ditanggapi serius oleh para peserta.

Segala upaya untuk penyempurnaan proses reformasi bidang keuangan serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan terus dilakukan. Kalau pun masih ada kekurangan di sana-sini, itu hal yang wajar. Namanya juga sedang berproses. Semoga harapan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini segera terwujud.

Oleh: Bambang Kismanto - Bagian Pengembangan Pegawai

Liputan Perencanaan Kas, Penatausahaan Kas dan Penyusunan LPJ Bendahara Instansi, dan Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan
Serang, perbendaharaan.go.id - Tidak ada yang sulit, bila diawali niat dan komitmen yang Kuat. Itulah salah satu point yang diperoleh para peserta sosialisasi "Perencanaan Kas, Penatausahaan Kas dan Penyusunan LPJ Bendahara Instansi, dan Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan".
Kegiatan Sosialisasi tersebut berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 3 s.d 4 Februari 2010, dihadiri oleh bendahara dan pengelola laporan keuangan dari 264 Satuan Kerja (satker) yang berada di wilayah pembayaran KPPN Serang.

Kepala KPPN Serang, L.L Sutadinegara, dalam sambutannya mengemukakan bahwa tujuan sosialisasi ini adalah menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas. Sehingga, fungsi masing-masing pihak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Setelah memberikan gambaran singkat mengenai materi sosialisasi, beliau mengharapkan agar peserta sosialisasi dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, untuk bertanya langsung kepada narasumber bila ada pemaparan yang kurang jelas, hingga nantinya implementasi pada setiap satker dapat segera dilaksanakan.

Materi sosialisasi meliputi Perencanaan Kas, Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian/ Lembaga/ Kantor/ Satker, dan Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan. Materi dibawakan oleh narasumber dari Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kanwil Provinsi Banten, Arvi Risnawati, dan M. Trisno Hadisaputra, juga dari Bidang Aklap, Raini Rahmania.

Materi pertama, PMK No.192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas, disampaikan oleh M. Trisno Hadisaputra. Dalam paparannya, perencanaan kas bertujuan agar Bendahara Umum Negara (BUN)/ Kuasa BUN dapat memastikan ketersediaan dana dan optimalisasi kas untuk mengurangi idle cash. Disamping itu, Perencanaan Kas bertujuan agar Satker memperoleh dana senilai perkiraan dan didapatkan tepat waktu. Perencanaan kas dibuat secara harian, mingguan dan bulanan. Dalam Sosialisasi ini, ditekankan adanya ketepatan perencanaan, karena perencanaan kas bulanan merupakan batas tertinggi pencairan kas yang dapat dilakukan satker. Bila perkiraan terlalu rendah, selisih baru dapat dibayarkan setelah perkiraan penarikan dana bulan berikutnya dilakukan revisi. Disamping itu, satker harus memperhatikan batas waktu penyampaian perkiraan penarikan dana.

Menanggapi hal ini, satker menyatakan bahwa hal tersebut masih baru dan perlu mempelajari lebih lanjut. Namun, Satuan Kerja menyatakan siap dan akan berusaha melaksanakannya dengan baik. Mereka juga menanyakan efektifitas perencanaan kas mulai dilaksanakan, agar satker dapat lebih mempersiapkan diri sebelum pelaksanaannya. Disamping itu, satker meminta pihak KPPN Serang dapat membantu segala hambatan yang ditemui oleh satker di kemudian hari.

Materi kedua mengenai Penatausahaan Kas dan Penyusunan LPJ Bendahara Instansi yang diatur dalam Perdirjen No.47/PB/2009. Dalam sosialisasi ini, Arvi Risnawati menekankan adanya konsepsi baru, dimana Bendahara tidak dapat dipengaruhi oleh atasan langsung (Kuasa Pengguna Anggaran/KPA) sehingga Bendahara dapat menolak perintah bayar yang diajukan KPA. Bendahara bertanggung jawab secara fungsional kepada KPPN, atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung-jawabnya. Disamping itu Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas uang yang dikelolanya. Masih dalam hal ini, Arvi Risnawati mengingatkan bahwa atas keterlambatan penyampaian LPJ Bendahara, dapat dikenakan sanksi penundaan pencairan SP2D GU dan TU.

Dalam sosialisasi ini juga disinggung mengenai materi penyajian informasi keuangan secara akrual, sebagaimana amanat UU Keuangan Negara tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual. Basis Akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/kewajiban timbul. Pada saat ini, penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada Laporan Keuangan masih disajikan secara terpisah dari laporan realisasi anggaran berbasis kas.

Akhir sesi sosialisasi, dilakukan simulasi aplikasi forecasting satker, Aplikasi PERAN 2010, SAKPA 2010, dan aplikasi SPM 2010 yang dibawakan oleh Tim Aplikasi KPPN Serang.

Penghujung rangkaian acara, disampaikan Kuisioner "Kepuasan Pelanggan" untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan KPPN Serang. Selain itu, sebagai bahan evaluasi sudah sejauh mana kepuasan satker selaku stakeholder, atas layanan KPPN Serang. Dari 264 Satker yang hadir, 98 % menyatakan puas atas layanan yang diberikan KPPN Serang selama ini.
Acara berlangsung baik dan lancar. Seluruh satker menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam menjalankan perubahan yang berlangsung.

Oleh : M. Trisno Hadisaputra (Kontributor Serang)

Liputan Sosialiasi Mekanisme Perencanaan, Penyerapan dan Pertanggungjawaban Dana APBN TA 2010 serta Bimtek Aplikasi Satker Wilayah Pembayaran KPPN Sukabumi
Sukabumi - Perbendaharaan.go.id - Tidak seperti biasanya hari Sabtu (06/02) yang merupakan hari libur kerja, KPPN Sukabumi dipenuhi oleh para pegawainya yang sibuk mempersiapkan acara "Sosialiasi Mekanisme Perencanaan, Penyerapan Dan Pertanggungjawaban Dana APBN TA 2010 Serta Bimtek Aplikasi Satuan Kerja (satker) Wilayah Pembayaran KPPN Sukabumi". Sosialisasi dilaksanakan di Hotel Pangrango Selabintana berjarak 7 km dari Gedung KPPN Sukabumi dan dihadiri oleh Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/operator, dari 96 satker wilayah pembayaran KPPN Sukabumi. Meskipun pagi itu cuaca kurang bersahabat, peserta sosialisasi sangat antusias memenuhi undangan sosialisasi tersebut.

Tepat pukul 09.00 WIB, rangkaian acara tersebut dibuka oleh Kepala KPPN Sukabumi, B.R. Simatupang. Beliau menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan harus lebih dilakukan secara profesional, cepat, tepat dan akurat. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan kas yang baik, pengeloaan dana dan pertanggungjawaban bendahara serta penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada laporan keuangan yang baik. Hal ini mengacu pada pelaksanaan PMK No. 192/PMK.05/2009, Perdirjen Perbendaharaan No. PER-37/PB/2009, Perdirjen Perbendaharaan No. PER-47/PB/2009, dan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-62/PB/2009.

B. R. Simatupang juga memaparkan bahwa ada tiga hal penting di tahun 2010, yakni membuat perkiraan penarikan dan penyetoran dana ke KPPN, melaksanakan pembayaran gaji pegawai secara LS kepada pegawai melalui rekening masing-masing pegawai secara giral paling lambat bulan Juni 2010 dan menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada laporan keuangan.

Kepala KPPN Sukabumi mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan satu hari penuh ini sangat membutuhkan energi ekstra dan konsentrasi tinggi. Beliau menyadari bahwa tidak semua materi dapat diserap dengan maksimal. Oleh karenanya, KPPN Sukabumi siap memberikan pelayanan konsultasi kapan saja dan dimana saja, baik melalui email, telepon atau datang langsung ke KPPN tanpa dikenakan biaya sepeser pun. Ini merupakan bentuk komitmen dari seluruh pegawai KPPN Sukabumi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap satuan kerja.

Rangkaian sosialiasi dilanjutkan dengan pemaparan lebih dalam mengenai mekanisme perencanan kas yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos, Donny Maha Putra. Dalam paparannya beliau menjelaskan bahwa perencanaan kas sangat diperlukan untuk mengantisipasi pengeluaran negara, investasi yang maksimal terhadap kelebihan kas, dan mampu mencari pembiayaan yang lebih murah dan efektif apabila terjadi kekurangan kas. Pada akhirnya, hal-hal tersebut dapat mendukung pelaksanaan Treasury Single Account.

Oleh karena itu, setiap satker diharapkan mampu membuat perencanaan kas bulanan yang di breakdown dalam dua belas bulan untuk kemudian disampaikan pada awal tahun anggaran. Dari perencanaan kas bulanan tersebut, satker membuat perencanaan kas mingguan yang diajukan setiap dua bulan, serta perencanaan kas mingguan yang dirinci menjadi perencanaan kas harian. Secara detail, Donny memaparkan satu demi satu tata cara penyusunan rencana penarikan/penyetoran dana, updating dan penyempurnaan rencana hingga mekanisme pengirimannya ke KPPN beserta contoh simulasinya.

Usai coffee break, sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Mekanisme Pengelolaan Belanja Pegawai dan Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara yang masing-masing disampaikan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan II, Muhammad Anar Amir dan Kepala Seksi Perbendaharaan I, Totok Suyanto. Sesi I sosialisasi ditutup oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Ibnu Wahjudi, dengan pemaparan tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan.

Sesi II diisi dengan bimbingan teknis satker yang meliputi bimbingan teknis aplikasi RKA-KL dan Peran 2010, AFS 2010, GPP 2010, SPM 2010 dan SAKPA 2010 yang disampaikan oleh Supervisor KPPN Sukabumi, Dicky Muhamad Sidik. Tepat pukul 17.00 WIB, acara sosialisasi ditutup oleh Kepala KPPN dengan harapan pengelolaan dana APBN 2010 akan terlaksana dengan lebih baik, profesional dan akuntabel.

Oleh : Kontributor KPPN Sukabumi

Liputan Workshop Pengelolaan Sumber Daya Manusia Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id "SDM itu adalah aset, dimana aset itu akan berharga bila kita bisa mengelolanya dengan baik..." Demikian salah satu poin sambutan Direktur Transformasi Perbendaharaan, Paruli Lubis, mewakili Dirjen Perbendaharaan yang berhalangan hadir pada acara pembukaan Workshop Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen Perbendaharaan, Selasa (2/2), bertempat Gedung Pridjadi Prapto Suhardjo II, Jakarta.

Workshop tersebut dapat terselenggara dengan kerjasama antara Ditjen Perbendaharaan bersama Bank Dunia, serta beberapa konsultan profesional di bidang pengelolaan SDM. Perwakilan Bank Dunia, Mr. Theo David Thomas, selaku Task Team Leader PFM MDTF Bank Dunia, turut serta memberi sambutan pembukaan di awal acara. Peserta Workshop yang hadir merupakan para pejabat eselon II, III, dan IV dari lingkup Kementerian Keuangan.

Acara dibagi menjadi dua sesi, berlangsung sejak pagi hingga petang hari. Pembicara Pertama, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan (DJPBN), K.A. Badaruddin memberikan pemaparan mengenai masalah pengelolaan dan pengembangan SDM DJPBN saat ini. Sebagai salah satu unit eselon I terbesar pada lingkup Kementerian Keuangan, yang memiliki 1 Kantor Pusat, 30 Kantor Wilayah, dan 178 KPPN, dengan sebanyak 9.687 pegawai tersebar di seluruh Indonesia, sudah barang tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaannya. Terlebih dalam menyongsong lahirnya Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), DJPBN akan menghadapi kelebihan pegawai dari sisi kuantitas. Keadaan ini pada akhirnya akan menuntut pengelolaan SDM yang benar-benar tepat, guna kesuksesan transformasi DJPBN.

Pembicara kedua, Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Ditjen Pajak, Bambang Basuki, memberikan gambaran sekaligus pengalaman strategi pengelolaan SDM dalam Reformasi Birokrasi Ditjen Pajak. Persepsi negatif yang sudah terlanjur melekat di tengah masyarakat terhadap aparatur pajak berusaha dikikis melalui program Reformasi Moral dan Etika, Revisi Kode Etik, serta Penetapan Nilai-nilai Organisasi PASTI.

Direktur Sesdilu, Kementerian Luar Negeri, Eko Hartono sebagai pembicara ketiga, menjelaskan pengalaman peningkatan pengelolaan SDM pada Kementerian Luar Negeri RI melalui skema reformasi rekrutmen, edukasi dan training, remunerasi, serta reward dan punishment.

Direktur Daya Dimensi Indonesia, Vina Pendit, konsultan yang bergerak pada bidang SDM sebagai pembicara terakhir pada sesi pertama menjelaskan penerapan assesment untuk mendefinisikan kemampuan pegawai serta metode pengembangan kapasitasnya. Penjelasan tersebut menambah khasanah keilmuan bidang pengelolaan SDM bagi para peserta, untuk selanjutnya dapat diimplementasikan dalam organisasi

Setelah istirahat dan makan siang, acara memasuki sesi kedua. Pembicara kelima, Henry Hanafiah, sebagai HCG Practice Leader Tower Watson, memberi penjelasan penerapan talent management di Indonesia dan kemungkinan penerapannya pada DJPBN.

Penerapan redudancy management di Indonesia dan kemungkinan penerapannya untuk DJPBN dijelaskan dihadapan para peserta oleh General Manager Hay Group, Sylvano Damanik. Kemudian dilanjutkan dengan materi penerapan peningkatan kualitas SDM dan pengolahannya oleh Human Capital Management Advisor PT Bank OCBC NISP Tbk, Bapak Purnomo Nursalim.
Pembicara terakhir pada acara tersebut, Managing Partner TASS Consulting, Marina Tusin memberikan materi kerangka dan penerapan perubahan untuk mendukung transformasi SDM.

Seluruh peserta cukup antusias dengan materi yang disuguhkan, karena keterbatasan waktu, sesi diskusi tidak dapat menampung seluruh pertanyaan. Acara berakhir pada pukul 17.45 WIB yang ditutup oleh Direktur Transformasi Perbendaharaan, Paruli Lubis.

Workshop tersebut diharapkan membuat pengelolaan SDM lebih efektif dalam mendukung tujuan organisasi, menciptakan komposisi ideal berdasarkan kompetensi.

Oleh : Novri - Bagian Pengembangan Pegawai.

Liputan Soft Launching Pelaksanaan SOP Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
Palu, perbendaharaan.go.id - Hari pertama bulan Februari 2010, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah menggelar soft launching pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP) Layanan Unggulan tingkat kanwil.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Bapak Bjardianto Pudjiono mengatakan bahwa salah satu peranan Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada era reformasi birokrasi tingkat Kementerian Keuangan adalah peningkatan kinerja dan pelayanan unggulan yang berkelanjutan kepada stakeholders. Selain itu, papar beliau, pelayanan yang diberikan juga dibingkai dalam prinsip dasar layanan yakni transparan, norma waktu yang jelas, akuntabel, serta tanpa biaya. " Dengan prinsip layanan dan dengan dilengkapi budaya kerja yang baik melalui penerapan spirit 5 C yaitu : Citra positif, Cekatan, Cermat, Cepat dan Cerdas, layanan ini diharapkan menjadi terobosan baru dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada stakeholders," ungkapnya.

Sebagai institusi pembina, tugas pokok dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan antara lain memberikan pelayanan di bidang penelaahan dan pengesahan DIPA di daerah, pengesahan revisi DIPA, penyelesaian dispensasi UP / TUP, dan rekonsiliasi LKPP tingkat wilayah.

"Konsep layanan unggulan yang yang diterapkan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah adalah dengan pembentukan pusat layanan terpadu (service center), pola kerja dilaksanakan secara one stop service, didukung dengan desain layout yang mendukung, berprinsip zero error (tidak ada kesalahan,red) serta pelayanan dengan prinsip zero cost (tanpa biaya,red)." tegas pria yang pernah menakhodai bagian Pengembangan Pegawai Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan ini.

Tidak sampai disitu, Bapak Bjardianto Pudjiono juga menegaskan bahwa pusat layanan terpadu merupakan frontliner (gugus depan layanan) yang terdiri dari petugas-petugas yang mempunyai kompetensi mumpuni dalam bidangnya masing-masing. Sedangkan untuk layout pada front office sengaja didesain untuk mencegah terjadinya kontak personal antara stakeholders dengan petugas di Middle Office dan Back Office. Hal ini dilakukan agar peluang terjadinya gratifikasi menjadi tertutup. Sementara itu, untuk mencapai prinsip pelayanan zero error, maka seluruh pegawai diharapkan terus melakukan peningkatan kompetensinya, baik soft competency maupun hard competency. Salah satunya yakni dengan memanfaatkan mini Treasury Learning Center (TLC) yang terintegrasi dengan perpustakaan, clinic konsultasi perbendaharaan dan tempat penelaahan revisi DIPA.

Adapun Layanan unggulan yang ditawarkan Kanwil Sulawesi Tengah adalah percepatan penyelesaian pekerjaan. Jika untuk pengesahan revisi DIPA sebelumnya selesai dalam 5 hari, maka sejak dilaunchingnya layanan unggulan waktunya dipangkas hanya menjadi maksimal 3 hari. Begitu juga dengan dispensasi UP dan TUP yang harus selesai dalam 1 hari, rekonsiliasi maksimal 1 jam dengan syarat jumlah satker pada UAPPAW maksimal 3 UAKPA, 1 hari jika jumlah UAKPA maksimal 10 dan 2 hari untuk jumlah UAKPA lebih dari 10. Tentunya pelayanan diatas juga tidak lepas dari kebenaran data serta kelengkapan dokumen yang diterima oleh Kanwil.

Pembenahan tidak hanya dilakukan pada segi fisik, segi non fisik pun terus dipoles. Dimulai dengan melakukan pakta integritas antara jajaran Kanwil dengan stakeholders terkait layanan unggulan yang akan diberikan pada tanggal 15 januari 2010, dilakukan juga pembenahan SDM internal Kanwil melalui bimbingan soft competency yang dilangsungkan pada kamis (28/1) lalu. Mengambil tempat di aula Kanwil, acara yang dihadiri oleh seluruh pegawai tersebut diisi materi Service Excellent dan Kepatuhan Internal (Internal Compliance) oleh narasumber tunggal yakni Bapak Bjardianto Pudjiono.

Untuk Saat ini, langkah yang sedang dilakukan kanwil adalah membentuk 2 (dua) tim untuk Persiapan Pelaksanaan SOP Kanwil dengan layanan unggulan dan Pemantauan Pelaksanaan SOP Percontohan pada KPPN Non Percontohan.
Demikianlah step by step rangkaian upaya sebagai mata rantai yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan Kanwil dengan layanan unggulan. Di depan masih terbentang langkah-langkah lain yang harus ditempuh untuk memberikan layanan unggulan kepada stakeholder.

Laporan : Joko dan Rian ( Kontributor Kanwil DJPBN Sulteng)

Liputan Penyerahan DIPA TA. 2010 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten
Serang, perbendaharaan.go.id, Percepatan penyelesaian dan penyerahan DIPA tahun anggaran 2010 ditandai dengan penyerahan DIPA secara serentak di berbagai daerah lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut merupakan langkah positif bagi pelaksanaan APBN TA 2010, karena kegiatan yang telah diprogramkan dapat segera dilaksanakan pemerintah dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Drs. Sugianto, melakukan penyerahan DIPA TA 2010 secara simbolis kepada Satuan Kerja di Pendopo Kantor Gubernur Provinsi Banten, Serang, Kamis (7/1). Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur, Sekda, Muspida, Para Kepala Daerah Serta Kepala Satuan Kerja (Satker) lingkup Provinsi Banten.

Gubernur Provinsi Banten mengharapkan seluruh satker penerima DIPA harus secepatnya mencairkan dana APBN agar semua program yang telah ditetapkan dalam DIPA segera dilaksanakan. Dengan terserapnya DIPA, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat Banten khususnya dan Indonesia umumnya.

Dalam laporannya, Kepala Kanwil Provinsi Banten, memaparkan bahwa DIPA yang diserahkan sebanyak 360 DIPA dengan nilai Rp 5,953 triliun, meliputi :

1. DIPA Kantor Pusat yang berlokasi di daerah berjumlah 20 DIPA dengan nilai Rp 1,131 triliun
2. DIPA Kantor Daerah (instansi vertikal kementerian/lembaga) di daerah berjumlah 226 DIPA dengan nilai Rp 1,420 triliun
3. DIPA Tugas Permbantuan untuk SKPD di Provinsi, Kabupaten, dan Kota berjumlah 40 DIPA dengan nilai 102,4 milyar
4. DIPA Dekonsentrasi untuk SKPD Provinsi berjumlah 63 DIPA dengan nilai RP 1,049 triliun
5. DIPA Urusan Bersama untuk SKPD Kabupaten/Kota berjumlah 11 DIPA dengan nilai Rp 250 milyar.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan juga bahwa alokasi dana perimbangan untuk Provinsi Banten, Kabupaten, dan Kota dalam TA 2010 untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 4,054 triliun, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 378 milyar. Dengan demikian jumlah alokasi dana untuk Provinsi Banten dalam tahun 2010 seluruhnya sebesar Rp 10,386 triliun.

Selanjutnya, Kepala Kanwil Provinsi Banten mengucapkan terima kasih kepada para Kepala Satker atas segala upaya dalam bentuk kerja keras, disiplin, dan kerja samanya untuk melaksanakan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sehingga penyelesaian DIPA TA 2010 dapat selesai tepat pada waktunya, dan memastikan kelancaran proses pencairan dana di KPPN sesuai tata prosedur yang berlaku.

Terkait upaya meningkatkan penyerapan DIPA TA 2010, mulai tahun ini Pemerintah Banten akan melakukan evaluasi setiap tiga bulan dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja dan dan Kanwil Provinsi Banten. Gubernur Provinsi Banten juga berharap agar pelaksanaan DIPA 2010 oleh seluruh satker penerima dilakukan secara akuntabel, profesional, transparan, dan proporsional.

Setelah acara penyerahan DIPA secara simbolis oleh Gubernur selesai, acara penyerahan DIPA juga dilaksanakan di Aula KPPN Tangerang dan Aula KPPN Rangkasbitung pada hari yang sama, dibarengi launching penerapan Standard Operating Procedur (SOP) KPPN Percontohan.

Oleh : M. Trisno (Kontributor Serang)

PRESS RELEASE

BIMTEK YANG LUAR BIASA
Liputan Kegiatan Bimtek/Sosialisasi Aplikasi KPPN 2010

Siapa yang tidak kenal Puncak Bogor yang termasyhur dengan dinginnya yang menusuk tulang. Hampir setiap kegiatan bimbingan teknis (bimtek), sosialisasi, hingga pendidikan dan pelatihan (diklat) diselenggarakan di wilayah ini, lokasi dengan ketinggian antara 1.800 hingga 2.000 di atas permukaan laut.

Mengawali tahun anggaran 2010 ini pun Direktorat Sistem Perbendaharaan menyelenggarakan Bimbingan Teknis / Sosialisasi Aplikasi KPPN 2010 di sekitar Puncak Pass, tepatnya di Ciloto Bogor. Kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan sistem aplikasi KPPN 2010 kepada 178 supervisor KPPN dan 30 staf Sub Bagian Dukungan Teknis Kanwil Perbendaharaan seluruh Indonesia.

Bimtek yang dilaksanakan selama empat hari mulai tanggal 19 sampai dengan 22 Januari 2010 ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin di Kantor Pusat DJPBN Jakarta sebelum pemberangkatan menuju Bogor. Dalam sambutannya Sekretaris Ditjen Perbendaharaan mengharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan secara serius sebagai tambahan ilmu dan wawasan serta menerapkannya di kantor masing-masing setelah selesai kegiatan. &ldquoKegiatan inipun sebagai hadiah kinerja akhir tahun 2009 dan acara &lsquorefreshing&rsquo sehubungan dengan pemilihan lokasi yang cukup bagus&rdquo tambahnya dengan nada humor.

&ldquoBimtek yang luar biasa&hellip&rdquo itulah kutipan kesan salah satu peserta usai mengikuti kegiatan di Hotel Bukit Indah, Ciloto Bogor. Tak berlebihan kesan peserta tersebut karena penyelenggaraan bimtek yang sedikit berbeda dengan kegiatan serupa yang sudah terselenggara sebelumnya. Mulai dengan pemanggilan peserta, metode registrasi peserta dengan menerapkan Online Registration System yang menghemat waktu, akomodasi, lokasi bimtek, penyusunan acara dan ketepatan waktu, kinerja dan pelayanan panitia, hingga ketersediaan medical clinic atas kerja sama pihak hotel dan rumah sakit setempat. Kesan/Pesan Peserta Bimtek dapat diklik disini (intranet)./span>

Materi-materi yang disampaikan selama kegiatan adalah Aplikasi SPM, Barcode, SP2D, Bendum dan Vera yang semuanya disampaikan oleh Tim Aplikasi dari Subdit Pengembangan Aplikasi DSP. Selain materi tersebut juga disampaikan materi peraturan terkait perubahan pada aplikasi oleh penyaji dari Subdit PPP DSP.

Sebagai ajang silaturahmi dan mendengar suara para supervisor, kegiatan bimtek ini juga diselingi acara Diskusi Terbuka dengan tema &ldquoUpaya Mewujudkan KPPN yang Bersih dan Profesional ditinjau dari sudut pandang Supervisor&rdquo. Acara yang digawangi langsung Kasubdit Pengembangan Aplikasi DSP, Bagus Konstituante, berlangsung meriah. Misi acara tersebut adalah untuk mendengarkan segala bentuk keluh/kesah serta saran/masukan, baik dari segi sistem kepada Tim Pengembang Aplikasi maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan kebijakan kepada para pengambil keputusan terkait kinerja dan feedback Supervisor.

Kegiatan secara resmi ditutup di lokasi bimtek oleh Direktur Sistem Perbendaharaan dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Pengembangan Aplikasi, Bagus Konstituante. Dengan gaya sambutannya yang khas penuh humor, Kasubdit Pengembangan Aplikasi menekankan fungsi Supervisor yang mempunyai peranan penting dalam kinerja KPPN. Di masa yang akan datang, beliau akan mengupayakan adanya perhatian khusus kepada supervisor, dan mengadakan pelatihan yang lebih komprehensif dan periodik.