Denpasar, perbendaharaan.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Denpasar, Selasa (29/10) menerima kunjungan delegasi The Federal Treasury of Rusia di Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Denpasar. Dalam kunjungan tersebut, lima orang Delegasi yang dipimpin Alexey Popov, selaku Deputy Head of The Federal Treasury Rusia, didampingi oleh Direktur Transformasi Perbendaharaan, Paruli Lubis, dan beberapa Pejabat Eselon III di lingkungan Direktorat Transformasi Perbendaharaan diterima langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Ni Luh Putu Kumalawati.

Sebagai pengiring kedatangan para delegasi, beberapa pegawai Kanwil DJPBN Denpasar memainkan musik gamelan Bali. Kemudian acara penyambutan tamu dilanjutkan dengan pagelaran Tari Pendet sebagai "Ucapan Selamat Datang". Tarian yang sempat menuai kontroversi antara Indonesia dengan Malaysia tersebut mendapatkan apresiasi yang sangat positif dari para delegasi yang datang ke Kanwil Denpasar.

Kunjungan delegasi The Federal Treasury of Rusia di Indonesia merupakan kunjungan balasan dari kunjungan rombongan Ditjen Perbendaharaan di Rusia beberapa bulan yang lalu. Studi banding kedua organisasi Treasury (Perbendaharaan, red) antar negara tersebut dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses dan sistem terbaru dalam pengelolaan Keuangan Negara di Negara masing-masing.

Rangkaian acara penerimaan kunjungan delegasi Rusia tersebut dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pemaparan materi dalam bahasa Inggris oleh Ibu Ni Luh Putu Kumalawati. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Ditjen Perbendaharaan, khususnya tugas pokok dan fungsi Kanwil sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan. Selain itu Ibu Putu juga menjelaskan lebih lanjut mengenai proses bisnis pencairan dana yang dilakukan oleh KPPN.

Forum diskusi yang digelar setelah acara pembukaan, sebagian besar digunakan untuk membicarakan mengenai proses bisnis pencairan dana, sampai kepada hal yang bersifat teknis, seperti jenis-jenis dokumen apa saja yang digunakan. Pada kesempatan tersebut, diperlihatkan kepada para delegasi Rusia salah satu contoh dokumen DIPA.

Tidak hanya sebatas tatanan teori, secara praktis para delegasi mengunjungi KPPN Percontohan Denpasar yang berjarak tidak terlalu jauh dari Gedung Kanwil. Para delegasi menyempatkan diri untuk mengamati secara langsung proses bisnis pencairan dana yang dilakukan KPPN Percontohan Denpasar. Kepala KPPN Percontohan Denpasar, Tonny Kris Murjito, beserta jajaran pejabat Eselon IV turut menyambut sekaligus mendampingi kedatangan para delegasi.

Ruang Pelayanan KPPN Percontohan Denpasar yang pada saat kunjungan sedang sibuk dengan kegiatan pelayanan kepada satuan kerja, menjadi perhatian utama bagi para delegasi Rusia. Bahkan mereka sempat mengabadikan kegiatan-kegiatan pelayanan dengan kamera saku. Di ruang arsip aktif, para delegasi diperlihatkan contoh dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan pencairan dana, seperti Surat perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Meskipun keberadaan orang asing bukan merupakan suatu hal yang aneh di Pulau Bali, namun demikian, kehadiran orang asing di lingkungan KPPN cukup menjadi perhatian khusus bagi para pegawai, termasuk para tamu (satuan kerja, red) yang sedang datang di KPPN Percontohan Denpasar.

Kunjungan singkat delegasi The Federal Treasury of Rusia, diakhiri dengan tukar-menukar cinderamata yang secara simbolik dilakukan oleh Deputy Head of The Federal Treasury, Alexey Popov dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Ni Luh Putu Kumalawati. Diharapkan, kunjungan tersebut, dapat menjadi media pertukaran informasi yang melahirkan inspirasi dan inovasi dalam rangka perubahan dan penyempurnaan system pengelolaan keuangan di kedua Negara.

Kontributor Denpasar : Novri Hendri (novri.hendri[at]gmail.com)

Liputan Workshop Accrual Accounting

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ballroom Hotel Borobudur, Kamis (15/10), dipadati pejabat Ditjen Perbendaharaan dan utusan Kementerian Negara/Lembaga lainnya. Lebih dari 600 peserta mengikuti Lokakarya "Akuntansi Akrual-Konsepsi dan Pengalaman Implementasi" dengan antusias. Dibuka langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Lokakarya ini menghadirkan narasumber yang berkompeten. Termasuk perwakilan dari Negara Australia sebagai referensi penerapan sistem akrual ini.

Dalam keynotes speech yang disampaikannya, Ibu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa proses migrasi menuju accrual system merupakan amanah Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disebutkan dalam ketentuan peralihan Pasal 36 ayat (1) bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Untuk itu, lanjutnya, seharusnya pada tahun ini (2009, red) system ini telah terimplementasi. Namun dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah yang memahami sistem ini belum memadai, maka disepakati bahwa penerapan accrual accounting basis system, akan dilakukan secara bertahap.
Selain itu, Menkeu juga menegaskan bahwa peralihan cash accounting basis system yang selama ini diterapkan pemerintah, menuju accrual accounting basis system, bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan komitmen tinggi seluruh elemen pemerintahan. Untuk itu, Menkeu berharap kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga, untuk menyamakan persepsi dan konsepsi terkait system baru ini. Sehingga, akan tercipta sinergi yang pada akhirnya bermuara pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Sebelumnya, Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo memaparkan bahwa tujuan lokakarya ini diantaranya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pegawai pemerintah terhadap sistem baru ini, termasuk memberikan gambaran terkait segala permasalahan yang dihadapi saat sistem ini diterapkan. Harapannya, Indonesia dapat mengambil manfaat dari pengalaman Australia yang telah menerapkan accrual accounting basis system ini sejak 1996.
Lokakarya yang diinisiasi oleh Australia Indonesia partnership sebagai lembaga kerjasama resmi Indonesia-Australia, akan mengarahkan pemerintah Indonesia untuk menyusun strategi terbaik dalam melakukan migrasi cash toward accrual system.

Dalam kesempatan yang sama, peserta juga diistimewakan dengan kehadiran penasehat senior Departemen keuangan dan Deregulasi Australia, Sharon Ong. Mewakili pemerintah Australia, Sharon Ong mengapresiasi dihelatnya lokakarya ilmiah ini. Beliau juga mengingatkan bahwa penerapan accrual accounting basis system memiliki banyak tantangan. Baik berupa kegagalan penerapan yang mengharuskan perubahan rencana dari yang semula, maupun terkait masalah komunikasi antar instansi.

Setelah dibuka secara resmi oleh Menkeu, acara dilanjutkan dengan pemaparan beberapa materi tentang tinjauan ilmiah terhadap akuntansi akrual, pengalaman Australia dalam mengimplementasikan sistem akrual, dan konsep migrasi menuju sistem akrual versi Indonesia.

Laporan : Fajar Sidik (Bagian Organta)

Kunjungan Dirjen Perbendaharaan Pasca Gempa Padang*

Jakarta, Perbendaharaan.go.id &ndash Hari Senin (5/10) Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo mengadakan kunjungan ke Padang, Sumatera Barat untuk melihat secara langsung keadaan kantor-kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan (DJPBN) di sana pasca gempa berkeKuatan 7.6 SR yang terjadi hari Kamis (30/9) lalu.

Pada kesempatan tersebut, Pak Dirjen mewalkili jajaran Pimpinan dan seluruh pegawai DJPBN menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam kepada para pegawai dan keluarganya yang menjadi korban bencana. Bantuan dalam bentuk dukungan moril dan santunan juga diberikan oleh beliau dengan harapan para pegawai dapat terbantu dalam proses pemulihan pasca bencana.

Tujuan lain dari kedatangan Pak Herry Purnomo ke Padang adalah untuk memberikan petunjuk dan bantuan langsung agar kegiatan operasional di KPPN dan Kanwil DJPBN Padang dapat terus dilaksanakan walaupun gedung Kanwil runtuh dan gedung kantor KPPN mengalami kerusakan yang sangat serius.

Tim teknis dari Kantor Pusat DJPBN pun dikirimkan pada hari Minggu (4/10) mendahului kedatangan beliau dengan membawa 1 unit server, 10 unit PC dan 10 unit UPS dan perlengkapan lainnya. Tidak hanya itu, tim tersebut juga akan menginstal jaringan baru pada kantor Kanwil DJPBN Padang yang baru (eks Gedung KTUA). Diharapkan bantuan langsung ini dapat membantu Kanwil dan KPPN Padang dapat beroperasi secepatnya dalam melayani masyarakat Sumatera Barat.

Gempa yang terjadi akibat pergeseran patahan lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang membujur sepanjang pantai barat Sumatera ini, telah mengakibatkan ratusan jiwa meninggal dan ribuan orang terkubur dalam runtuhan bangunan yang rubuh pada saat kejadian.


*Liputan lebih lengkapnya akan menyusul

Oleh: Tonny &ndash Pengembangan Pegawai

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Kepedulian! Itulah yang ingin ditunjukkan oleh pengurus Masjid Amanah dan segenap pimpinan Ditjen Perbendaharaan.  Bertempat di Masjid Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan (DJPBN), Al-Amanah, sebanyak 180 orang pegawai honorer yang bekerja sebagai cleaning service hingga satuan pengamanan (satpam), diberikan santunan Hari Raya. Wajah-wajah lelah para pegawai honorer yang bekerja membantu pekerjaan PNS kantor pusat tersebut, nampak sumringah. Bukan hanya itu, mereka pun kelihatan terharu dengan perhatian yang diberikan kepada mereka. Hal ini diakui oleh Andy yang sehari-hari bekerja sebagai Cleaning Service pada Sekretariat DJPBN. Menurutnya, santunan tersebut semakin memacu semangat kerja dirinya dan teman-teman sejawatnya untuk terus memberikan yang terbaik bagi DJPBN.


Santunan yang diberikan setelah berlangsungnya Shalat Jum&rsquoat (11/9) tersebut, diberikan langsung oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin. Santunan tersebut berupa uang tunai senilai Rp. 100.000,- dan bingkisan senilai Rp. 60.000,-


Menurut Wakil Ketua Panitia Semarak Ramadhan DJPBN, Waluyo, kegiatan pemberian santunan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Ramadhan dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan untuk menyemarakkan Ramadhan 1430 H di Kantor Pusat DJPBN. &rdquoRamadhan adalah bulan penuh kasih, karenanya, pemberian santunan ini merupakan bentuk kasih sayang  lembaga kepada sesama pegawai, dalam hal ini pegawai honorer yang selalu setia membantu kerja seluruh staf Kantor Pusat DJPBN,&rdquo ucapnya.


Selanjutnya, acara tersebut dilanjutkan dengan buka puasa  bersama yang dihadiri sekitar 300 orang pegawai dan non-pegawai. Menjelang berbuka, acara diisi terlebih dahulu dengan siraman rohani oleh penceramah yang mengajak seluruh peserta buka bersama untuk memanfaatkan sisa ramadhan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi, pada sepuluh hari malam terakhir ini terdapat malam yang sangat istimewa yakni lailatul qadar.


Kegiatan pemberian santunan maupun buka puasa bersama, merupakan kegiatan lanjutan dari serangkaian acara Semarak Ramadhan 1430 H. Sebelumnya, telah sukses dihelat bazaar ramadhan, ta&rsquojil ramadhan, kajian rutin yang dilaksanakan setiap ba&rsquoda dzuhur, hingga acara bedah buku.


Khusus untuk bedah buku, ditampilkan sebuah karya dari pegawai Departemen Keuangan yang menulis buku berjudul Negarawan Qura&rsquoni. Dalam pemaparannya, Dedhi Suharto selaku penulis buku  menjelaskan bahwa menjadi PNS adalah pekerjaan yang mulia apabila seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dengan etika-etika keislaman dan didasari pada niat untuk meraih ridho Illahi. Hal ini, menurutnya, akan membentuk setiap PNS menjadi abdi Negara yang jujur dan profesional. Karenanya, penulis mengajak peserta bedah buku yang mayoritas PNS Depkeu untuk bersama-sama memanfaatkan kesempatan mengabdi ini dengan sebaik-baiknya.


Oleh : Panitia Ramadhan Masjid Amanah (Iqbal, Arif Setiawan, Arif Sudibyo, Agni, Fajar, Widi)

Lima Masalah dalam Pemberdayaan Subbag Duktek dan Bidang PP Kanwil DJPBN.
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sejak Sub Bagian Dukungan Teknologi (Subbag Duktek) terbentuk di tiap Kanwil sekitar tahun 2007 lalu, sampai ini belum terlihat peran dan fungsi yang maksimal bagi organisasi DJPB khususnya sebagai penanggung jawab urusan Teknologi Informasi (TI) di wilayah masing-masing. Untuk itu perlu dilakukan beberapa langkah dalam rangka memberdayakan Subbag Duktek di Kanwil dalam bidang TI. Selain itu pula Bidang Pembinaan Perbendaharaan (PP) juga diharapkan dapat lebih maksimal dalam melakukan monitoring dan pelaporan LKP Bendum dan LKPP Vera. Demikian sekelumit isi wejangan yang disampaikan oleh Direktur Sistem Perbendaharaan (DSP), Bambang Isnaeni Gunarto, dalam pidato penutupan Pelatihan Teknis Jaringan dan Komputer medio Agustus lalu. 

Pada acara penutupan yang dihadiri oleh perwakilan dari Kanwil XII Bandung, Omas Syarifudin selaku Pj. Kepala Bagian Umum Kanwil XII Bandung, juga diadakan diskusi dan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengemukakan kritik, saran, keluhan, dan idenya seputar permasalahan di bidang TI.

Dari keseluruhan permasalahan yang disampaikan oleh peserta, secara garis besar terungkap ada 5 hal pokok yang patut menjadi perhatian untuk dibenahi di bidang TI khususnya terkait dengan pemberdayaan Subbag Duktek dan bidang PP di Kanwil. Kelima hal tersebut yaitu pertama, sumber daya manusia (SDM). Menurut mereka, kelembagaan Subbag Duktek di Kanwil masih carut marut karena distribusi dan formasi jumlah pegawai pada Subbag Duktek tidak merata. Di beberapa daerah masih banyak yang belum mempunyai pejabat Subbag Duktek serta pelaksana hanya 2-3 orang saja, sedangkan di beberapa daerah yang lain justru jumlah pegawai pada Subbag Duktek sangat berlebihan terutama misalnya pada daerah-daerah yang memiliki KPPN Percontohan karena pegawai &ldquolimpahan&rdquo KPPN Percontohan banyak ditempatkan di Subbag Duktek. Spesifikasi pegawai yang ditempatkan di Subbag Duktek dan bidang PP juga masih banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan ilmunya. Direktur SP dalam laporan kegiatan ini kepada Dirjen Perbendaharaan mengusulkan agar posisi Kasubag Duktek yang masih kosong di beberapa Kanwil untuk segera ditetapkan termasuk formasi pegawai pelaksana yang ada di Subbag Duktek.

Kedua, SOP, Urjab dan Tupoksi. Secara umum SOP, Urjab, serta Tupoksi untuk Subbag Duktek dan bidang PP perlu dibuat yang lebih komprehensif dan perlu dievaluasi lagi. Tanpa adanya SOP, Urjab, dan Tupoksi yang tepat pada Subbag Duktek dalam urusan komputerisasi, maka para pegawai tidak dapat bekerja dengan baik sesuai tujuan dibentuknya Subbag Duktek. Beberapa daerah mengaku tidak dapat leluasa bekerja karena tidak tahu bagaimana kewenangan dan batas &ldquoruang&rdquo kerja serta standar acuan kerja yang sebenarnya dan juga bagaimana standar pengelolaan bidang TI.

Ketiga, peralatan komputer dan pendukungnya. Unit manapun tentunya tidak dapat bekerja maksimal jika tidak didukung oleh infrastruktur atau peralatan yang memadai. Ukuran memadai ini pun tidak jelas, akhirnya menjadi tidak sama diantara kantor-kantor yang ada. Diharapkan paling tidak sebaiknya ada standar minimum jumlah dan jenis peralatan pendukung kerja serta infrastruktur untuk Subbag Duktek dan bidang PP di Kanwil. Beberapa daerah memang sudah memiliki infrastruktur dan peralatan yang mumpuni. Beberapa lainnya hanya memiliki peralatan seadanya yang secara teknologi sudah tertinggal dan sulit dalam mendukung pekerjaan dan tugas keseharian. 

Namun ada daerah yang bahkan belum memiliki komputer dan/atau jaringan komputer. Hal-hal seperti ini juga akan menyulitkan dalam hal pemeliharaannya karena spare-part dari peralatan sudah sangat sulit untuk didapatkan jika peralatan yang &lsquotertinggal&rdquo tersebut masih ingin digunakan atau dipelihara yang sejatinya memang seharusnya sudah masuk dalam daftar penghapusan. Kiranya perlu dibuat suatu standar kelayakan dan pemeliharaan peralatan komputer dan pendukungnya yang masih bisa digunakan untuk mendukung pekerjaan dan tugas keseharian. Masalah lainnya adalah kurangnya koordinasi dari Bagian Umum Kanwil masing-masing dalam hal pembelian dan distribusi peralatan komputer dan pendukungnya baik yang dibeli dengan menggunakan anggaran sendiri maupun yang disediakan dari Bagian Umum Kantor Pusat DJPB.

Keempat, sistem database dan layanannya serta perangkat Lunak. Sistem database terpadu atau terintegrasi diharapkan dapat mewujudkan manajemen sistem informasi yang komprehensif. Server database yang terpisah saat ini yang ada di Kanwil antara bidang Aklap dan bidang PA dirasakan perlu untuk segera diintegrasikan dalam suatu single database. 

Namun begitu kabar baiknya, mulai bulan Oktober 2009 akan diterapkan sistem database terintegrasi. Kedepannya nanti urusan yang terkait DIPA dapat lebih cepat diselesaikan karena adanya sumber database pagu yang sama. Sehingga diharapkan nantinya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih baik lagi khususnya di kantor-kantor daerah yang ada di dalam ruang lingkup kanwil masing-masing. Untuk perangkat lunak, sejak lama sudah disosialisasikan untuk menggunakan software atau perangkat lunak yang berlisensi, baik itu software yang dipakai langsung (software dasar/inti) seperti office automation dsb., maupun software pendukung untuk developer tools atau alat bantu pengembangan aplikasi atau software intinya. Selain sudah memiliki anggaran tersendiri untuk pembelian software berlisensi, DJPB juga sudah bekerja sama dengan pihak Pusintek-Setjen dalam pemenuhan kebutuhan akan pemanfaatan legal/licensed software yang disediakan oleh Pusintek yang berperan dalam urusan bidang TI untuk lingkup Departemen Keuangan.

Terakhir, pelatihan dan pengayaan ilmu. Beberapa pelatihan telah diberikan kepada pegawai terkait khususnya pegawai Subbag Duktek dan pegawai lain seperti dari Bidang Aklap dan Bidang PP. Namun begitu, tetap dirasakan masih banyak dibutuhkan pengayaan ilmu pengetahuan bidang TI dalam wujud pelatihan, workshop, seminar, dsb., baik yang diadakan oleh/di dalam kantor sendiri maupun di luar kantor berupa kerjasama dengan vendor. Terkait dengan kuota pegawai yang dapat diberikan pelatihan diharapkan kantor yang bersangkutan bisa lebih baik dan lebih bijak lagi dalam mengatur kesesuaian kebutuhan ilmu seorang pegawai terkait tupoksinya, sehingga masalah salah mengirim peserta tidak terjadi lagi. 

Seyogyanya segala kegiatan pelatihan atau pengayaan ilmu tersebut diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan agar ilmu yang diajarkan tidak hilang terbawa pegawai yang telah dilatih apabila ada mutasi pegawai nantinya. Selain itu para pegawai yang telah terlatih diharapkan dapat melakukan transferring knowledge kepada rekan lainnya yang belum mendapat kesempatan mengikuti pelatihan agar setiap unit memiliki back-up pegawai yang memiliki pengetahuan dan ilmu yang sama jika pegawai yang telah dilatih berhalangan hadir. Saat ini di kantor pusat sudah dicoba dengan memakai metode e-learning sehingga para pegawai dapat belajar dari jauh tanpa harus meninggalkan tempat duduknya atau meninggalkan kantor serta pekerjaan utamanya. Metode ini juga direncanakan akan diimplementasikan tidak hanya pada Subbag Duktek dan bidang PP tapi juga bidang lainnya di seluruh Kanwil dan KPPN.

Para peserta sangat berharap segala permasalahan yang disampaikan dapat segera diwujudkan solusinya. Untuk itu Direktur Sistem Perbendaharaan selaku penanggung jawab kegiatan, menampung segala aspirasi yang masuk dan berjanji untuk secepatnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, selaku pejabat tertingi di organisasi DJPB untuk diketahui, juga kepada Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, sebagai penanggung jawab operasional DJPB secara keseluruhan, agar secepatnya direalisasikan solusinya.

Pelatihan yang diikuti 120 orang peserta dari seluruh 30 Kanwil DJPB itu berlangsung mulai tanggal 12-15 Agustus 2009 bertempat di Bandung. Masing-masing Kanwil mengirimkan 4 orang peserta yang terdiri dari 2 orang dari Subbag Duktek dan 2 orang dari Bidang PP. Event yang cukup besar tersebut digawangi oleh panitia yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari para pegawai Subdit Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi (PBD & DTI) &ndash DSP ditambah beberapa pegawai dari Sekretariat DJPB sebagai pendukung kegiatan. Bertindak sebagai pengarah kegiatan adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo. Sedangkan Sekretaris DJPB, K.A. Badaruddin bertindak selaku Penanggung Jawab I dan sebagai Penanggung Jawab II adalah Direktur Sistem Perbendaharaan, Bambang Isnaeni Gunarto. Berikutnya selaku wakil koordinator I-III, berturut-turut adalah Kasi Dukungan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak, Muhammad Ridzal, lalu Kabag Umum Kanwil XII Bandung, serta terakhir Kasi Analisa Data, Gede Ginarya. 

Kegiatan ini dibuka oleh Kasubdit PBD dan DTI, Haryanto Kadi selaku Koordinator II. Dalam pidato pembukaannya, Kasubdit PBD dan DTI, Haryanto Kadi mengutarakan maksud dan tujuan pelatihan diantaranya meningkatkan pengetahuan peserta pelatihan (pemanfaatan dan pemeliharaan) dalam bidang TI (hardware, software, jaringan komputer, aplikasi, situs, serta infrastruktur atau peralatan pendukung lainnya) sebagai proses transferring knowledge pelimpahan pekerjaan monitoring LKP Bendum dan LKPP Vera di intranet DJPB yang sebelumnya dilakukan oleh DSP selanjutnya dilakukan oleh Bidang Pembinaan Perbendaharaan di tiap Kanwil DJPB dan sebagai sarana tukar menukar informasi dan permasalahan di bidang TI.

Terkait dengan maksud dan tujuan kegiatan, materi yang diberikan disesuaikan dengan bidang pekerjaan dan tanggung jawab Subbag Duktek dan Bidang PP di Kanwil. Materi untuk Subbag Duktek Kanwil berupa pedoman pelaksanaan inventarisasi infrastruktur komputer (hardware dan software) yang nantinya pendataan akan dilakukan oleh petugas dari Kanwil yang melakukan pendataan di KPPN yang ada dibawah lingkup Kanwil masing-masing melalui SKPA dari Kantor Pusat pengetahuan seputar peralatan Uninterrupted Power System (UPS) tentang pemakaian, troubleshooting, serta pemeliharaannya dan pengenalan dasar operasional perangkat Mikrotik serta pemanfaatannya dalam firewalling dan bandwidth management.

Materi untuk Bidang PP Kanwil berupa pedoman monitoring LKP Vera dan LKP Bendum di intranet DJPB dan sosialisasi tentang Aplikasi Konfirmasi Pelimpahan PBB, BPHTB, dan Non. PBB/BPHTB.

Materi Umum berupa pengetahuan tentang E-Pay Point dan Modul Penerimaan Negara penjelasan tentang jaringan komunikasi data di Ditjen Perbendaharaan dan sosialisasi tentang peran dan fungsi Helpdesk PT. Telkom di Ditjen Perbendaharaan.

Sebagai narasumber penyampai materi adalah staf dan pejabat pada Subdit Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi, Tim Operasional dan Pembenahan Data MPN, perwakilan dari PT. Telkom Indonesia selaku vendor jaringan komunikasi data, perwakilan dari PT. Limawera Wisesa selaku vendor peralatan UPS.

Secara umum Pelatihan Tenaga Teknis Jaringan dan Komputer ini terbilang sukses. Tak ada gading yang tak retak. Kegiatan ini tidak luput dari kekurangan, namun begitu tidak menjadi kendala berarti dalam penyelenggaraannya. Semua pihak yang terlibat mulai dari panitia dan peserta dapat bekerjasama dengan baik. Semoga apa yang telah dihasilkan dapat bermanfaat dalam pemberdayaan Subbag Duktek dan Bidang PP untuk mendukung tugas keseharian di Kanwil sehingga unit tersebut dapat berperan dan berfungsi maksimal sesuai dengan tujuan awal dibentuknya unit Subbag Duktek dan Bidang PP. Semoga pelatihan-pelatihan sejenis terus dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkala. Sampai jumpa pada kegiatan lain selanjutnya.

Oleh : Subdit PBD dan DTI &ndash Direktorat SP

Liputan Rapat Koordinasi Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara
Medan, perbendaharaan.go.id - Ada yang beda dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPBN) Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 pada tanggal 14 &ndash 16 Agustus 2009 di Sibolangit. Selain acara Rakor yang dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan pelaksanaan service excellence kepada mitra kerja KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dan meningkatkan kualitas LKP, LKPP serta DIPA, pada hari terakhir juga diadakan bermacam-macam lomba perayaan HUT RI ke 64 untuk lebih mengakrabkan para pegawai peserta Rakor. 

Acara rakor dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu pemaparan materi dari Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran, Kepala Bidang Pembinaan Perbedaharaan, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kepala Bagian Umum, Kepala KPPN Percontohan Medan II dan Kepala KPPN Sidikalang. Kedua, kegiatan diskusi dan pembahasan permasalahan, yang dibagi dalam 4 (empat) komisi. Komisi I membahas Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Bendahara Umum, Komisi II membahas Pencairan Dana, Komisi III membahas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Komisi IV membahas masalah-masalah Umum (Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha/Rumah Tangga, Dukungan Teknis).

Topik yang menjadi primadona rakor ini adalah pembahasan masalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP merupakan alat perencanaan, pelaksanaan dan pengambilan keputusan Pemerintah di bidang keuangan, untuk tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Utara. Hal yang sangat mengecewakan adalah menurut penilaian Kantor Pusat DJPBN, Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Utara hanya mendapatkan peringkat 25. Hal ini yang memacu kerja keras seluruh aparat di lingkup Kanwil dan KPPN, karena tidak lepas dari kegagalan KPPN dalam penyusunan LKPP. Namun ada satu nilai yang cukup menjadi kebanggaan dari nilai LKPP tingkat Kuasa BUN lingkup Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, yaitu meningkatnya tingkat keakurasian LKPP yang mencapai rata-rata 96,94 % dimana pada tahun sebelumnya hanya mencapai rata-rata 91,88%. Kegagalan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara adalah dalam hal ketepatan waktu KPPN menyampaikan laporan, tingkat rekonsiliasi dan tingkat partisipasi yang masih kurang.

Dalam pengarahannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Achmad Fadillah, meminta agar Kepala KPPN memperhatikan LKP harian dan rajin membuka intranet website perbendaharaan agar dapat terus memantau kondisi laporan, (apakah masih putih (belum sampai), masih merah (sudah sampai tapi belum valid), atau sudah biru (sudah valid) -red). Rekonsiliasi antara seksi Verak, Bendum, dan perbendaharaan agar tetap konsisten dilakukan. Selain itu, menjalin hubungan yang baik antara atasan dan bawahan akan meningkatkan kinerja, yang pada akhirnya bermuara pada laporan yang semakin baik.

Peningkatan rekonsiliasi dilaksanakan dengan memberikan service excellence kepada mitra kerja KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara melalui penggunaan front office, di mana tiap-tiap bidang diwakili oleh pegawai front office yang memahami tupoksi setiap bidang dan menolak segala bentuk gratifikasi.
Pada kesempatan ini, Pak Fadillah meminta kesanggupan para Kepala KPPN untuk meningkatkan peringkat LKPP menjadi sepuluh besar, dan beliau juga berpesan untuk meningkatkan kualitas SDM dengan mempraktikkan penggunaan komputer dan memperdalam pengetahuan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, Bagan Akun Standar. Kemudian, apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaannya segera menyampaikan ke Kanwil maupun Kantor Pusat. 

Sebelum Rakor ditutup, peserta Rakor diberikan materi service excellence oleh Sdr. Pierre Santos untuk memperlihatkan bagaimana seharusnya kita memberikan pelayanan kepada mitra kerja kita. Harapan Pak Kanwil, Rakor ini dapat meningkatkan kualitas SDM seluruh pegawai dimana setiap pegawai memiliki nilai tambah pada dirinya untuk peningkatan kualitas organisasi di masa yang akan datang.


Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara

Laporan Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Penerapan manajemen risiko di lingkungan Ditjen Perbendaharaan memasuki tahapan asistensi. Sebelumnya, Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, dalam hal ini Subbag Evaluasi Hasil Pembinaan dan Kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana, telah menggelar sosialisasi dan training manajemen risiko.

Untuk tahap sosialisasi, Ditjen Perbendaharaan mendapat keistimewaan karena dihadiri langsung oleh Inspektur Jenderal, Hekinus Manao. Dalam kesempatan tersebut, beliau menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko di lingkungan Departemen Keuangan, tidak akan dimanfaatkan Itjen sebagai sarana melakukan audit. Penerapan manajemen risiko di lingkungan Departemen Keuangan, menurutnya, ditujukan untuk meningkatkan performance organisasi karena jika berhasil melakukan identifikasi risiko dengan baik dan merumuskan mitigasinya dengan tepat, maka risiko tersebut dapat dikendalikan dan akan berdampak positif pada reputasi lembaga. 

Senada dengan Irjen, Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo juga mengapresiasi penerapan manajemen risiko sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.191/PMK.09/2008. Beliau mengungkapkan bahwa penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan reputasi lembaga di depan pengguna jasa. Selain itu, terang beliau, risk management juga dapat menghindarkan organisasi dari berbagai keluhan dan keberatan stakeholder sampai upaya memberikan perlindungan kepada pejabat Eselon I dari risiko yang berada diluar kendalinya. Untuk itulah, Dirjen meminta agar penerapan Risk Management di Ditjen Perbendaharaan dilakukan hingga tingkat kanwil.
 
Setelah sosialisasi sukses diselenggarakan, acara selanjutnya adalah training Manajemen Risiko yang dibagi dalam dua gelombang yakni pada tanggal 18-20 dan 25-27 Agustus 2009. Mengundang seluruh unit eselon II, peserta dilatih untuk melakukan identifikasi risiko, merumuskan langkah mitigasinya hingga proses evaluasi atas penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan. Seluruh peserta dibimbing step by step oleh Tim Manajemen Risiko Itjen untuk mengisi form-form yang diperlukan. Bahkan para peserta yang berasal dari seluruh Direktorat dan Sekditjen, mendapat pujian dari tim penyaji karena mampu melakukan identifikasi risiko dan langkah-langkah mitigasinya dengan baik dan mendalam. 

Untuk memenuhi target terselesaikannya peta risiko kantor pusat Ditjen Perbendaharaan di bulan Oktober 2009, maka dilakukanlah langkah-langkah akselerasi lanjutan. Langkah-langkah akselerasi tersebut yaitu dengan melakukan asistensi penyusunan peta risiko seluruh unit Eselon II yang dilakukan oleh Tim Manajemen Risiko Itjen bersama-sama dengan Subbag Evaluasi Hasil Pembinaan dan Kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana. 

Tahap selanjutnya adalah pembahasan dan diakhiri dengan finalisasi peta risiko masing-masing direktorat untuk kemudian diserahkan pada Dirjen. Seluruh tahap yang dilakukan oleh tim pemetaan risiko unit eselon II, diharapkan melibatkan seluruh pejabat bersangkutan. Hal ini penting dilakukan agar peta risiko yang telah disusun, disepakati dan dijalankan dengan sinergi oleh seluruh elemen.

Setelah proses pemetaan risiko tingkat kantor pusat Ditjen Perbendaharaan terselesaikan. Maka, dilanjutkan dengan pemetaan risiko tingkat kanwil. Hal ini sesuai permintaan Dirjen agar manajemen risiko diterapkan hingga kanwil. Direncanakan, akan dipilih 10 kanwil dengan berbagai karakteristik yang dianggap mewakili. Dengan menggunakan tahapan yang sama sebagaimana penerapan manajemen risiko pada kantor pusat, proses perumusan peta risiko tingkat kanwil direncanakan dimulai pada bulan November 2009 dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini juga.

Seiring dengan penyusunan dan penetapan peta risiko dari setiap Unit Pemilik Risiko, secara pararel disusun juga struktur manajemen risiko dilingkungan Ditjen Perbendaharaan sebagaimana ditetapkan dalam PMK 191/PMK.01/2008. Penyusunan struktur Manajemen Risiko yang ditarget selesai pada akhir tahun ini, diharapkan akan semakin mempercepat dan memperKuat implementasi manajemen risiko di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

Oleh : Tim Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Ditjen Perbendaharaan 
(Arif Kurniadi, Rully K, Madhona Akbar, Albertus Eddi, Tatang Sutisna dan Fajar Sidik)

Liputan Pembukaan Sosialisasi Manajemen Resiko di Jakarta

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Dalam sambutannya di pembukaan Sosialisasi Manajemen Resiko di Ditjen Perbendaharaan (20/8), Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo, mengatakan bahwa penerapan Manajemen Resiko diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan lembaga pada seluruh stakeholder. Menurut beliau, &ldquoDengan adanya pemetaan resiko, maka performance organisasi akan meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas pelayanan Ditjen Perbendaharaan kepada para stakeholder.&rdquo

Selain mengapresiasi pelaksanaan acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana, beliau juga memaparkan beberapa manfaat yang diraih dari penerapan manajemen resiko. Pertama, menghindari hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk keluhan maupun keberatan dari stakeholder terhadap pelayanan yang diberikan organisasi. Kedua, meningkatkan reputasi lembaga dihadapan pengguna jasa dengan service excellent yang diberikan. Terakhir, memberikan perlindungan kepada pejabat eselon I sebagai akibat kegagalan manusia, proses dan sistem. &ldquoPenerapan manajemen resiko, bermanfaat untuk meningkatkan reputasi lembaga dan dapat menjadi tameng pelindung bagi unit eselon I dari hal-hal diluar kendalinya seperti kegagalan manusia, proses maupun sistem,&rdquo jelas beliau.

Untuk itu, lanjutnya, pemetaan resiko dan pembuatan profil resiko kantor pusat Ditjen Perbendaharaan diharapkan dapat selesai tepat waktu. &ldquoSelain berjalan sesuai rencana, penerapan manajemen resiko juga selayaknya dapat diterapkan hingga tingkat kanwil dengan mengambil beberapa diantaranya sebagai sampling yang dianggap mewakili,&rdquo tuntasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hekinus Manao, Inspektur Jenderal Depkeu RI, yang membawakan Keynotes Speech pada acara tersebut. Menurutnya resiko bukanlah hal asing dalam kehidupan manusia. Setiap hari, manusia dihadapi oleh resiko kegagalan, kebangkrutan, kehilangan harta, bahkan kerugian yang sifatnya immateril sekalipun. Untuk itu, langkah yang dapat dilakukan manusia diantaranya melakukan manajemen resiko yang dihadapinya sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan dampaknya.

Tidak berbeda dengan manusia, dunia organisasi pun selalu dibayangi berbagai resiko, termasuk organisasi publik seperti Departemen Keuangan. Salah satu diantaranya resiko fiskal seperti APBN yang tidak berjalan dengan semestinya, subsidi membengkak, harga minyak naik atau perubahan kurs. &ldquoSelain resiko-resiko fiskal, ada juga resiko yang timbul karena hubungan pelayanan dengan pihak eksternal dan internal organisasi. Salah satunya adalah rasa ketidakpercayaan dari pengguna jasa atau kompetensi pegawai yang belum memadai,&rdquo ungkap beliau.

Untuk itu, lanjut beliau, setiap lembaga membutuhkan manajemen resiko sebagai langkah sistematis dalam mengambil keputusan terbaik pada kondisi ketidakpastian. Harapannya, lembaga tersebut memiliki kesiapan dalam menghadapi resiko yang telah teridentifikasi sebelumnya.

Manajemen resiko menjadi instrumen baru dalam proses reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan. Oleh karena itu, seluruh Eselon I diminta oleh Menteri Keuangan untuk melakukan mapping resiko di unitnya masing-masing. Terkait dengan adanya kekhawatiran bahwa hal tersebut akan menjadi alat bagi Itjen untuk melakukan audit, Pak Hekinus menjamin hal tersebut tidak akan terjadi. &ldquoSaat ini Itjen telah meredifinisi fungsi dan perannya sebagai bagian dari institusi bernama Departemen Keuangan. Hal ini dilakukan agar bisa menerapkan kebijakan pengawasan dengan jelas. Sehingga identifikasi resiko yang dilakukan unit eselon I masing-masing tidak akan menjadi alat audit Itjen. Tujuan kita adalah melakukan mitigasi resiko untuk meningkatkan performance organisasi,&rdquo tegasnya.

Setelah mendengar sambutan dari Pak Herry Purnomo dan Keynotes Speech dari Pak Hekinus Manao, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Acara ini menampilkan Inspektur VII Itjen Bapak Rahman Ritza beserta tim manajemen resikonya, diskusi yang dimoderatori langsung oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Bapak K.A. Badaruddin tersebut berlangsung dengan menarik. Beberapa hal yang didiskusikan terkait teknis penerapan manajemen resiko, komitmen pejabat untuk menjalankannya, hingga Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan.

Sosialisasi PMK.191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Departemen Keuangan ini berlangsung Kamis (20/8) di Gedung Prijadi Praptosuhardjo II (Gd eks MA). Dengan dihadiri seluruh pejabat eselon II dan eselon III kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, pelaksanaan sosialisasi ini berjalan lancar dan sukses. Diakhir acara, Bapak K.A. Badaruddin mengingatkan agar seluruh eselon II menerapkan manajemen resiko dengan serius dan fokus. &rsquo&rsquoMulai dari perencanaan, penerapan hingga tahap evaluasi, selayaknya dilakukan dengan keseriusan dan focus, karena tanpa itu,sulit mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan,&rsquo&rsquo pesannya.

Acara sosialisasi ini merupakan salah satu rangkaian dari program penerapan manajemen resiko di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Dua hari sebelumnya, telah dilangsungkan Training of Trainer (ToT) tahap pertama sebagai wahana pelatihan pegawai untuk memahami, mendalami dan mampu menerapkan manajemen resiko diunitnya masing-masing. ToT tahap pertama ini diikuti oleh 35 peserta dari lima direktorat yakni Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat PPK-BLU, Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Transformasi Perbendaharaan dan Direktorat APK. Sedangkan untuk tahap kedua yang akan dilangsungkan di Hotel Cemara pada 25-26 Agustus 2009, akan diikuti oleh perwakilan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Hasil dari seluruh rangkaian kegiatan ini berupa pemetaan resiko yang dibuat oleh setiap unit kantor pusat Ditjen Perbendaharaan. Sehingga di akhir tahun diharapkan profil resiko Ditjen Perbendaharaan telah selesai untuk diserahkan kepada Menteri Keuangan. Hal ini diungkapkan oleh Arif Kurniadi, Kasubbag Evaluasi Hasil Pembinaan dan Kinerja yang diberi tugas menanganinya. &rdquoSesuai target yang telah ditentukan, pada akhir tahun ini diharapkan profil resiko kantor pusat Ditjen Perbendaharaan bisa diselesaikan,&rdquo tuntasnya. 

Oleh: Reno (Bagian Pengembangan Pegawai) dan Fajar Sidik (Bagian OTL)