"Ratusan Risiko Mengintai Kantor Pusat"

Jakarta- Manajemen Risiko merupakan pendekatan moderen dalam dunia birokrasi yang tujuannya  untuk mengidentifikasi dan melakukan mitigasi terhadap hambatan-hambatan pencapaian kinerja suatu organisasi. Itulah ungkapan Bapak Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam sambutannya pada Kegiatan Pemaparan Profil dan Peta Risiko lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Acara yang dihadiri oleh para Pejabat Eselon II diantaranya K.A. Badaruddin, Soritaon Siregar, Anandy Wati, Paruli Lubis, Vincentius Sonny Loho, Bambang Isnaneni Gunarto, Tata Suntara, dan pejabat Eselon III dan IV tersebut dihelat di Gd Prijadi Praptosuhardjo II (Eks MA), Rabu (4/11) yang lalu. Peserta kegiatan nampak begitu antusias mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini mengingat bahwa penerapan Manajemen Risiko, akan mempermudah dan mengoptimalkan pencapaian kinerja yang telah disusun oleh unitnya masing-masing.

Kemudian, Bapak Dirjen juga mengingatkan bahwa risiko-risiko pada kantor-kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan sebagai ujung tombak pelayanan, perlu diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar kualitas pelayanan yang diberikan kepada Stakeholders semakin optimal dan akan berdampak positif pada citra lembaga. Karenanya, proses pemetaan risiko pada tingkat kanwil yang diagendakan tahun depan, diharapkan direncanakan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Setelah dibuka langsung oleh Bapak Dirjen, acara dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi Profil dan Peta Risiko Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang dipandu langsung oleh Bapak Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin. Beliau menjelaskan bahwa kegiatan Pemaparan Profil dan Peta Risiko ini merupakan rangkaian kegiatan terakhir dari penerapan Manajemen Risiko tingkat Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Sebelumnya telah dilakukan kegiatan Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko, pelaksanaan Training of Trainer , hingga pembahasan dan finalisasi peta risiko masing-masing Unit Pemilik Risiko (Unit Eselon II).

Untuk kantor pusat, lanjut beliau, teridentifikasi 662 Risiko yang terdiri dari Setditjen (113 risiko), Direktorat PA (63 risiko), Direktorat PKN (62 risiko), Direktorat APK (56 risiko), Direktorat SMI (90 risiko), Direktorat SP (122 risiko), Direktorat PPK-BLU (76 risiko), dan Direktorat TP (80 risiko). Banyaknya risiko yang teridentifikasi oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR), menunjukkan keseriusan Ditjen Perbendaharaan dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagai salah satu alat untuk menjaga agar sasaran strategis organisasi dapat tercapai dengan optimal.

Selain jajaran pejabat kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, turut hadir juga Inspektur VII Inspektorat Jenderal, Bapak Krishna Pandji. Dalam kesempatan tersebut, beliau sangat mengapresiasi usaha keras yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan yang berhasil menyelesaikan Profil dan Peta Risikonya hanya dalam tempo 3 bulan saja. &rdquoDitjen Perbendaharaan sangat fokus menerapkan Manajemen Risiko dibandingkan unit eselon I lainnya.  Karena Ditjen Perbendaharaan berhasil menyusun Profil dan Peta Risiko tercepat setelah Itjen. Untuk itu, Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan keseriusan yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan,&rdquo ungkap beliau yang kemudian disambut tepuk tangan peserta kegiatan.  

Lebih lanjut, Bapak Krishna Pandji juga berjanji bahwa Itjen tidak akan melakukan koreksi apapun terhadap Peta Risiko yang telah disusun Ditjen Perbendaharaan. &rdquoItjen hanya akan memberikan arahan dan rekomendasi kepada pemilik risiko. Tidak ada judgement salah atau benar,&rdquo tegasnya. Hal ini beliau ungkapkan menanggapi pertanyaan Bapak Soritaon Siregar yang berharap bahwa Peta Risiko yang telah tersusun saat ini, tidak dikoreksi oleh Itjen dan dijalankan terlebih dahulu sebagai proses pembelajaran.

Banyak feedback yang disampaikan peserta kegiatan. Diantaranya terkait penyeragaman Struktur Manajemen Risiko berikut kriteria yang dipakai. Selain itu, UPR juga membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mempertajam identifikasi risikonya, agar dapat memudahkan mereka (UPR,red) dalam menentukan prioritas risiko yang akan dimitigasi. Terakhir, terkait perlindungan hukum terhadap mitigasi risiko yang melanggar/ tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Setelah Profil/Peta Risiko lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan tersusun, direncanakan pada tahun  depan (2010,red), Manajemen Risiko akan diterapkan pada tingkat Kanwil. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan kembali mengingatkan untuk mengerjakan hal tersebut dengan keseriusan. &rdquoKita menyadari bahwa Manajemen Risiko adalah kebutuhan organisasi. Karena itu, sudah selayaknya seluruh elemen berkomitmen menjalankannya,&rdquo tutup beliau.

Laporan Tim Penerapan Manajemen Risiko : Arif Kurniadi, Rully Kurniati, Madhona Akbar, Eddi Priambodo, Tatang Sutisna, Fajar Sidik

"Deklarasi Penerapan SOP KPPN Percontohan"

Purwokerto, perbendaharaan.go.id &ndash Mengemban visi untuk menjadi pelaksana fungsi Bendahara Umum Negara tingkat daerah yang profesional, trasparan dan akuntabel, KPPN Purwokerto selasa (17/11) yang lalu, menggelar acara deklarasi penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Percontohan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen seluruh jajaran KPPN Purwokerto dalam mensukseskan program reformasi birokrasi yang salah satunya menggapai visi sebagaimana yang diinginkan KPPN Purwokerto. Demikian koran Radar Banyumas memberitakan pada halaman 20 terbitan hari Rabu, 18 Nopember 2009.

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang disusun KPPN Purwokerto diantaranya adalah menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Selain itu, KPPN Purwokerto juga menjalankan misi untuk mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel dan berusaha mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu. Semua misi yang telah disusun KPPN Purwokerto tersebut, diharapkan akan semakin cepat terealisasi dengan diterapkannya SOP Percontohan.

Acara deklarasi yang dimulai pukul 08.30 WIB tersebut, dihadiri langsung oleh perwakilan Bakorwil III Jawa Tengah, pejabat yang mewakili Bupati Banyumas dan Bupati Purbalingga, perwakilan dari DPRD Banyumas, Rektor dan Ketua PTN di Purwokerto, serta pejabat yang mewakili Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan XIII Propinsi Jawa Tengah. Seluruh elemen masyarakat yang turut hadir saat itu, mendukung penuh semangat KPPN Purwokerto dalam upayanya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam acara tersebut, turut hadir juga para pimpinan bank se-Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, pimpinan cabang asosiasi pengusaha, para Kepala Dinas, satker dan Kuasa Pengguna Anggaran KPPN Purwokerto, dan seluruh pegawai KPPN Purwokerto.

Untuk meneguhkan komitmen reformasi birokrasi tersebut, turut dilakukan penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis antara satker dan Kepala KPPN dengan disaksikan langsung oleh Kepala Bagian Umum Kanwil XIII Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Tengah, Bapak Gardjito. Baik pegawai KPPN Purwokerto maupun Satker, sama-sama berkomitmen untuk tidak meminta maupun memberikan gratifikasi dalam segala bentuknya terhadap layanan yang diberikan oleh KPPN Purwokerto.

Dalam kesempatan tersebut, Suhadi selaku Kepala KPPN Purwokerto menyampaikan bahwa dengan diterapkannya SOP Percontohan, berarti telah terjadi perubahan yang mendasar dalam pelayanan publik  yaitu proses yang semakin sederhana (minimizing paper work dengan dukungan IT yang mantap), informatif, layanan langsung (real time),  transparan dan akuntabel

Beliau juga menyampaikan bahwa sesuai karakteristik masyarakat Banyumas yang (blakasuta/ apa anane), Kepala KPPN Purwokerto menjamin Satker mendapatkan layanan prima dan bisa dipantau melalui fasilitas web service.

Oleh : Kontributor KPPN Purwokerto

Laporan Keuangan UAPPA-W Terbaik Se-Provinsi Gorontalo

Jakarta, Perbendaharaan.go.id,- "ini prestasi untuk dijadikan motivasi." Itulah sepenggal pernyataan Wakil Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin ketika menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah terbaik Penyusun Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Semester I TA 2009 se-Provinsi Gorontalo. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil XXVI Ditjen Perbendaharaan Gorontalo Drs. Agus Nugroho.

Selain itum, Indra Yasin juga mengatakan bahwa penghargaan ini membuktikan bahwa Pemda Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan Pengelolaan Keuangan Negara khususnya Dana Tugas Pembantuan secara transparan dan akuntabel (Gorontalo Post, 18 November 2009).

Untuk diketahui bahwa penghargaan tersebut dinilai berdasarkan kriteria beban kerja, kualitas laporan keuangan, penyampaian LK koordinator, ketepatan waktu, dan letak geografis. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya Tim Penilai Kanwil XXVI Ditjen Perbendaharaan Gorontalo, menetapkan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai yang terbaik.

Penyampaian penghargaan tersebut merupakan salah satu rangkaian acara Rapat Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gorontalo pada tanggal 17 November 2009 yang lalu. Dengan dihadiri 250 peserta yang terdiri dari berbagai unsur pimpinan daerah, acara tersebut berjalan dengan lancar dan sukses. Bahkan acara tersebut turut diliput oleh stasiun TV pemerintah yakni TVRI. Tentu ini menjadi kebanggan tersendiri bagi pihak penyelenggara.

Rakor yang dilaksanakan di aula KPPN Percontohan Gorontalo ini dibuka langsung oleh Bapak Drs. Agus Nugroho sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gorontalo. Mengambil tema "Meningkatkan Kualitas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 Melalui Penyusunan Laporan Keuangan yang Akurat dan Tepat Waktu," rakor ini diharapkan dapat mengevaluasi dan mampu mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.

" Dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang baik dari seluruh satker pengelola APBN, baik instansi vertikal maupun pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, agar dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu," demikian sambutan yang disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gorontalo.

Dalam rakor ini juga disampaikan materi Evaluasi Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Instansi Vertikal dan UAPPA-W DK/TP Semester I TA 2009 serta Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah yang Berkualitas dan Tepat Waktu yang disampaikan oleh Bapak Edward U.P Nainggolan,Ak,M.Ak, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Selain itu, beliau juga menyampaikan materi penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W.

Pelaksanaan evaluasi dan pemberian penghargaan tersebut, diharapkan dapat memotivasi seluruh UAPPA-W di Provinsi Gorontalo untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu. Hal ini nantinya diharapkan dapat berdampak secara signifikan dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Oleh : Yovi Candra/ Antonius Budi.

Realisasi Capaian IKU Kuartal III Depkeu One Yang Masuk Dalam Depkeu Wide

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2009 memasuki kuartal III. Oleh karenanya, seluruh penanggung jawab IKU pada masing-masing unit, diwajibkan melaporkan capaian realisasi kinerjanya.

Ditjen Perbendaharaan sendiri telah mencapai laporan realisasi kinerja kuartal III yang cukup membanggakan. Dari delapan IKU Depkeu One yang masuk dalam Depkeu Wide, tidak ada satupun IKU yang berlabel merah. Kedelapan IKU tersebut adalah jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN) persentase ketepatan penyediaan dana indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat dan rasio realisasi janji pelayanan quick win kepada pihak eksternal. Selanjutnya IKU persentase tingkat akurasi perencanaan kas tingkat coverage pemahaman K/L terhadap fungsi pengelolaan perbendaharaan persentase rekomendasi BPK atas LKPP yang ditindaklanjuti dan persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat.

Sedangkan, IKU jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN), hingga kuartal III tahun 2009 telah terhimpun dana Rp. 2,3727 Triliun dari target kuartal IV yang dipatok Rp. 3 Triliun. Sebagai tambahan informasi, bahwa remunerasi yang ditetapkan dalam kontrak kinerja, diperoleh dari penempatan idle cash Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebagai hasil penerapan Treasury Single Account (TSA) penempatan idle cash Rekening Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai hasil penerapan Treasury Notional Pooling (TNP) dan penerimaan atas jasa yang berasal dari Bank Operasional (BO) I yang menjadi mitra seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sehingga, semakin baik cash management yang dilakukan, semakin besar pula idle cash yang bisa diinvestasikan.

Berdasarkan hasil review yang selama ini dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian nilai remunerasi yakni BI Rate yang tidak stabil, besaran saldo RKUN pada akhir hari, besaran saldo rekening Bendahara Pengeluaran K/L pada akhir hari, dan penerimaan jasa yang diperoleh dari BO I KPPN.

Dalam usaha untuk mencapai target yang diinginkan, action plan yang sedianya dilakukan adalah pengkajian peluang penempatan uang Negara di luar Bank Indonesia. Selain itu, diperlukan kegiatan cash management yang lebih aktif dengan resiko yang minimal, hingga penyediaan payung hukum pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas.

IKU selanjutnya adalah persentase ketepatan penyediaan dana pada Rekening Pengeluaran Kuasa (RPK) Bendahara Umum Negara Pusat (BUN-P) dan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) untuk membiayai pengeluaran negara. Dan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, direkomendasikan untuk dilakukan penyempurnaan aplikasi e-kirana dan perbaikan jaringan agar proses pengiriman data kebutuhan dana tidak mengalami hambatan. Mengingat selama ini, kendala proses pengiriman data kebutuhan dana adalah aplikasi yang sering macet atau mengalami gangguan.

Dapat disimpulkan, bahwa dari delapan IKU tersebut, terdapat dua IKU yang menjadi indikator kualitas pelayanan perbendaharaan kepada stakeholders. Pertama, indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat. IKU ini menjadi alat ukur yang obyektif untuk menilai persepsi stakeholders terhadap pelayanan yang diberikan Ditjen Perbendaharaan. Ke depan, proses survei perlu dilakukan dengan persiapan lebih matang terutama terkait ketepatan pemilihan sample, substansi materi survei, hingga penyempurnaan metodologi pengolahan data. Hal ini perlu dilakukan agar hasil survei yang dilakukan, menghasilkan data yang sesuai dengan fakta sesungguhnya.

Kedua, rasio realisasi janji pelayanan quick win kepada pihak eksternal. IKU ini juga bertujuan untuk mengukur terobosan-terobosan pelayanan yang diluncurkan Ditjen perbendaharaan. Salah satu diantaranya yakni pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam satu jam yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN). Hingga kuartal III tahun 2009, realisasi penerbitan SP2D dalam satu jam oleh KPPN mencapai tingkat persentase sebesar 91,75%. Nilai ini lebih besar dari target capaian sebesar 90 %. Artinya, KPPN telah berhasil memberikan pelayanan penerbitan SP2D dalam satu jam kepada stakeholders, dalam hal ini Kementerian Negara/Lembaga sebagai pemilik anggaran.

Sisa empat IKU selanjutnya adalah akurasi Perencanaan Kas, tingkat coverage pemahaman K/L terhadap fungsi pengelolaan perbendaharaan, persentase rekomendasi BPK atas LKPP yang ditindaklanjuti, dan persentase penyelesaian Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat. Keempat IKU tersebut hingga kuartal III tahun 2009, realisasi capaiannya melebihi target yang telah ditentukan dengan rentang persentase nilai 1-10%.

Meskipun realisasi capaian IKU Depkeu One yang masuk dalam kontrak kinerja Depkeu Wide, melampaui target yang telah ditentukan. Seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan, tetap diharapkan untuk terus meningkatkan kinerjanya. Hal ini perlu dilakukan, agar sasaran strategis organisasi dapat dicapai dengan optimal.

Laporan : Fajar Sidik (Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Ditjen Perbendaharaan).

Laporan dari Kegiatan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan No. PER-37/PB/2009

Jakarta, pengembangan.go.id - Salah satu bentuk reformasi di bidang keuangan negara adalah pemisahan kewenangan pengelolaan keuangan negara antara kewenangan administratif (ordonnateur) dan kewenangan kebendaharaan (comptable). Kewenangan administratif dilimpahkan kepada Kementrian Negara/Lembaga, sementara kewenangan kebendaharaaan tetap pada Kementerian Keuangan. Salah satu kewenangan administratif yang dilimpahkan kepada Kementrian Negara/Lembaga adalah pengelolaan administrasi belanja pegawai. Sebagai landasan pelimpahan wewenang tersebut, telah terbit Perdirjen Perbendaharaan No. PER-37/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Administrasi Belanja Pegawai PNS Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.

Untuk meningkatkan pemahaman para pejabat/petugas KPPN dalam melaksanakan proses pengalihan administrasi belanja pegawai, Direktorat Sistem Perbendaharaan (dhi. Subdit Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaaan) mengadakan kegiatan Sosialisasi Perdirjen Pengalihan Administrasi Belanja Pegawai dengan peserta perwakilan Kepala Seksi Perbendaharaan dari semua KPPN dan perwakilan Kepala Seksi pada Bidang PP dari semua Kanwil DJPBN beserta masing-masing satu orang pelaksananya. Mengingat banyaknya peserta yang diundang maka pelaksanaan sosialisasi dibagi menjadi dua periode. Periode I dilaksanakan tgl. 26 s.d 28 Oktober 2008 di Hotel Sahid Jaya Jakarta, sedangkan periode II dilaksanakan tgl. 28 s.d 30 Oktober 2008 di Hotel Sheraton Media Jakarta. Periode I diikuti oleh 232 peserta dari 15 Kanwil Ditjen PBN dan 102 KPPN di wilayah Jawa dan Sumatra, sedangkan periode II diikuti 178 peserta dari 15 Kanwil Ditjen PBN dan 74 KPPN di luar wilayah Jawa dan Sumatra.

Materi sosialisasi berisi antara lain tentang filosofi pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai, pokok pikiran Perdirjen Perbendaharaan No. PER-37/2009, Standar Operating Procedure (SOP) penyelesaian belanja pegawai di KPPN dan terakhir, namun tak kalah penting yaitu simulasi Aplikasi GPP. Materi disampaikan oleh para narasumber yang kompeten dalam bidang masing-masing, antara lain Bapak Tri Buwono Tunggal selaku mantan ketua Tim Pengalihan Administrasi Belanja Pegawai, Anas Fajri mantan anggota Tim Pengalihan Administrasi Belanja Pegawai, Djazuli Kasubdit PPP I Dit. Sistem Perbendaharaan, dan Umar Jati programmer Aplikasi GPP dari Subdit Pengembangan Aplikasi Dit. Sistem Perbendaharaan.

Periode I dibuka oleh Bapak Tri Buwono Tunggal Kakanwil Ditjen PBN Jakarta. Serius tapi santai, Pak Tri menekankan pentingnya pengelolaan adminstrasi belanja pegawai. Beliau berpesan agar sebelum menyerahkan pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada satker, KPPN terlebih dahulu meyakinkan kebenaran data yang direkam dalam database kepegawaian Aplikasi GPP. Data yang direkam harus benar-benar sesuai dengan bukti fisik berupa Surat Keputusan maupun dokumen-dokumen kepegawaian lainnya. Hal tersebut karena kebenaran dan kelengkapan data awal akan sangat berpengaruh terhadap validasi proses pembayaran dengan menggunakan aplikasi GPP. Disamping itu, Pak Tri meminta kepada Kanwil Ditjen PBN terutama Bidang PP agar selalu memonitor pengalihan belanja pegawai pada KPPN di wilayah masing-masing.
Pak Tri juga sangat menekankan tentang keamanan database di KPPN. Setiap KPPN harus menyediakan server tersendiri untuk database belanja pegawai dan selalu mem-back up data setiap hari. KPPN juga harus segera melakukan sosialisasi kepada satker tentang pengalihan administrasi belanja pegawai ini serta mengingatkan mereka untuk menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) yang merupakan perluasan dan pengganti dari Pembuat Daftar Gaji (PDG). Pak Tri juga sangat mengapresiasi program aplikasi GPP yang sangat membantu KPPN maupun satker dalam menatausahakan pengelolaan belanja pegawai. Dengan program aplikasi GPP, tidak lagi ada cerita pegawai KPPN yang lembur karena mesti mengisi kartu belanja pegawai ataupun membawa pulang kartu pegawai untuk dikerjakan bersama istri, anak ataupun anggota keluarga lainnya.

Pembukaan periode II dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Bpk. K.A Badaruddin, Direktur Sistem Perbendahraaan Bpk. Bambang Isnaeni Gunarto, dan juga Bpk. Tri Buwono Tunggal. Periode II dibuka oleh Bapak K.A. Badaruddin. Dalam amanatnya, Pak Badar menyampaikan bahwa reformasi birokrasi di Departemen Keuangan bertujuan antara lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk secara optimal meningkatkan kemakmuran rakyat. Beliau menekankan KPPN sebagai ujung tombak Ditjen Perbendaharaaan agar dapat memberikan pelayanan yang tidak hanya cepat, tepat, benar, dan tanpa pungutan, tapi juga harus disertai dengan senyum. Semua itu sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada semua stakeholders Ditjen Perbendaharaaan.

Terkait dengan pengalihan admnistrasi belanja pegawai, Pak Badar menjelaskan bahwa sesuai amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan guna meperoleh tingkat akuntabilitas yang tinggi harus ada unsur check and balance dalam pengelolaan keuangan negara. Guna mewujudkan hal tersebut maka dilakukan pemisahan kewenangan antara PA/KPA sebagai ordonatur dengan KPPN sebagai komptabel. Pak Badar menceritakan bagaimana sewaktu beliau masih bekerja sebagai pelaksana di KPPN, beliau harus mengkartukan belanja pegawai secara manual yang sangat menyita waktu hingga beliau minta bantuan kepada teman-temannya. Ada kejadian lucu pada saat itu, dimana dalam kartu belanja pegawai yang dikartukan, ternyata teman-teman Pak Badar yang dimintai bantuan tersebut juga memparaf tempat yang semestinya dilakukan oleh Korpel. Dengan adanya aplikasi GPP maka kejadian seperti itu tidak akan lagi terjadi karena semua sudah divalidasi menggunakan program komputer.

Pak Badar berpesan agar selalu kreatif menciptakan pekerjaan baru, khususnya terkait adaptasi dengan lingkungan pekerjaan. "Generasi tua" diminta agar jangan merasa kalah dan termajinalkan dengan yang muda. Apabila dalam lima tahun kedepan tidak ada pemikiran untuk membuat pekerjaan baru, maka sangat mungkin Ditjen PBN akan mengalami kelebihan jumlah pegawai. Selama ini telah ada kemajuan yang terkadang tidak terasa oleh kita sendiri, misalnya dengan diperkenalkannya Sistem Penganggaran Anggaran Negara (SPAN), Penyelesaian SP2D yang semakin cepat, Treasury Single Account (TSA) dan Treasury National Pooling (TNP) yang dalam setahun Ditjen PBN dapat menghasilkan pendapatan negara sebesar 3 trilyun, dan penerapan LKPP sebagai pengganti PAN.

Direktur Sistem Perbendaharaan, Bapak Bambang Isnaeni Gunarto juga turut memberikan sambutan sebagai shohibul hajat. Dalam sambutannya beliau lebih menekankan kepada keamanan dan kesempurnaan pengelolaan Aplikasi GPP. Beliau mengingatkan pentingnya Ditjen. Perbendaharaan mempunyai database kepegawaian. Akhirnya kegiatan sosialisasi ditutup oleh Kasubdit Peraturan dan Pembinaan Perbendahraaan I, Bpk. Djazuli untuk Periode I dan Kasubdit Peraturan dan Pembinaan Perbendahraaan II, Bapak Mamat Suhermat untuk Periode II. Kegiatan diakhiri dengan harapan bahwa setelah kegiatan sosialisasi ini KPPN dan Kanwil DJPBN dapat meneruskan maksud Perdirjen PBN tersebut kepada satker di wilayah kerjanya, dan pengalihan administrasi belanja pegawai dapat berjalan sesuai amanat Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Oleh : Bayu Setiawan,Kasi PPP - IIC, Subdit PPP, Dit. Sistem Perbendaharaan

Denpasar, perbendaharaan.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Denpasar, Selasa (29/10) menerima kunjungan delegasi The Federal Treasury of Rusia di Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Denpasar. Dalam kunjungan tersebut, lima orang Delegasi yang dipimpin Alexey Popov, selaku Deputy Head of The Federal Treasury Rusia, didampingi oleh Direktur Transformasi Perbendaharaan, Paruli Lubis, dan beberapa Pejabat Eselon III di lingkungan Direktorat Transformasi Perbendaharaan diterima langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Ni Luh Putu Kumalawati.

Sebagai pengiring kedatangan para delegasi, beberapa pegawai Kanwil DJPBN Denpasar memainkan musik gamelan Bali. Kemudian acara penyambutan tamu dilanjutkan dengan pagelaran Tari Pendet sebagai "Ucapan Selamat Datang". Tarian yang sempat menuai kontroversi antara Indonesia dengan Malaysia tersebut mendapatkan apresiasi yang sangat positif dari para delegasi yang datang ke Kanwil Denpasar.

Kunjungan delegasi The Federal Treasury of Rusia di Indonesia merupakan kunjungan balasan dari kunjungan rombongan Ditjen Perbendaharaan di Rusia beberapa bulan yang lalu. Studi banding kedua organisasi Treasury (Perbendaharaan, red) antar negara tersebut dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses dan sistem terbaru dalam pengelolaan Keuangan Negara di Negara masing-masing.

Rangkaian acara penerimaan kunjungan delegasi Rusia tersebut dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pemaparan materi dalam bahasa Inggris oleh Ibu Ni Luh Putu Kumalawati. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Ditjen Perbendaharaan, khususnya tugas pokok dan fungsi Kanwil sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan. Selain itu Ibu Putu juga menjelaskan lebih lanjut mengenai proses bisnis pencairan dana yang dilakukan oleh KPPN.

Forum diskusi yang digelar setelah acara pembukaan, sebagian besar digunakan untuk membicarakan mengenai proses bisnis pencairan dana, sampai kepada hal yang bersifat teknis, seperti jenis-jenis dokumen apa saja yang digunakan. Pada kesempatan tersebut, diperlihatkan kepada para delegasi Rusia salah satu contoh dokumen DIPA.

Tidak hanya sebatas tatanan teori, secara praktis para delegasi mengunjungi KPPN Percontohan Denpasar yang berjarak tidak terlalu jauh dari Gedung Kanwil. Para delegasi menyempatkan diri untuk mengamati secara langsung proses bisnis pencairan dana yang dilakukan KPPN Percontohan Denpasar. Kepala KPPN Percontohan Denpasar, Tonny Kris Murjito, beserta jajaran pejabat Eselon IV turut menyambut sekaligus mendampingi kedatangan para delegasi.

Ruang Pelayanan KPPN Percontohan Denpasar yang pada saat kunjungan sedang sibuk dengan kegiatan pelayanan kepada satuan kerja, menjadi perhatian utama bagi para delegasi Rusia. Bahkan mereka sempat mengabadikan kegiatan-kegiatan pelayanan dengan kamera saku. Di ruang arsip aktif, para delegasi diperlihatkan contoh dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan pencairan dana, seperti Surat perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Meskipun keberadaan orang asing bukan merupakan suatu hal yang aneh di Pulau Bali, namun demikian, kehadiran orang asing di lingkungan KPPN cukup menjadi perhatian khusus bagi para pegawai, termasuk para tamu (satuan kerja, red) yang sedang datang di KPPN Percontohan Denpasar.

Kunjungan singkat delegasi The Federal Treasury of Rusia, diakhiri dengan tukar-menukar cinderamata yang secara simbolik dilakukan oleh Deputy Head of The Federal Treasury, Alexey Popov dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Ni Luh Putu Kumalawati. Diharapkan, kunjungan tersebut, dapat menjadi media pertukaran informasi yang melahirkan inspirasi dan inovasi dalam rangka perubahan dan penyempurnaan system pengelolaan keuangan di kedua Negara.

Kontributor Denpasar : Novri Hendri (novri.hendri[at]gmail.com)

Liputan Workshop Accrual Accounting

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ballroom Hotel Borobudur, Kamis (15/10), dipadati pejabat Ditjen Perbendaharaan dan utusan Kementerian Negara/Lembaga lainnya. Lebih dari 600 peserta mengikuti Lokakarya "Akuntansi Akrual-Konsepsi dan Pengalaman Implementasi" dengan antusias. Dibuka langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Lokakarya ini menghadirkan narasumber yang berkompeten. Termasuk perwakilan dari Negara Australia sebagai referensi penerapan sistem akrual ini.

Dalam keynotes speech yang disampaikannya, Ibu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa proses migrasi menuju accrual system merupakan amanah Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disebutkan dalam ketentuan peralihan Pasal 36 ayat (1) bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Untuk itu, lanjutnya, seharusnya pada tahun ini (2009, red) system ini telah terimplementasi. Namun dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah yang memahami sistem ini belum memadai, maka disepakati bahwa penerapan accrual accounting basis system, akan dilakukan secara bertahap.
Selain itu, Menkeu juga menegaskan bahwa peralihan cash accounting basis system yang selama ini diterapkan pemerintah, menuju accrual accounting basis system, bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan komitmen tinggi seluruh elemen pemerintahan. Untuk itu, Menkeu berharap kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga, untuk menyamakan persepsi dan konsepsi terkait system baru ini. Sehingga, akan tercipta sinergi yang pada akhirnya bermuara pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Sebelumnya, Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo memaparkan bahwa tujuan lokakarya ini diantaranya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pegawai pemerintah terhadap sistem baru ini, termasuk memberikan gambaran terkait segala permasalahan yang dihadapi saat sistem ini diterapkan. Harapannya, Indonesia dapat mengambil manfaat dari pengalaman Australia yang telah menerapkan accrual accounting basis system ini sejak 1996.
Lokakarya yang diinisiasi oleh Australia Indonesia partnership sebagai lembaga kerjasama resmi Indonesia-Australia, akan mengarahkan pemerintah Indonesia untuk menyusun strategi terbaik dalam melakukan migrasi cash toward accrual system.

Dalam kesempatan yang sama, peserta juga diistimewakan dengan kehadiran penasehat senior Departemen keuangan dan Deregulasi Australia, Sharon Ong. Mewakili pemerintah Australia, Sharon Ong mengapresiasi dihelatnya lokakarya ilmiah ini. Beliau juga mengingatkan bahwa penerapan accrual accounting basis system memiliki banyak tantangan. Baik berupa kegagalan penerapan yang mengharuskan perubahan rencana dari yang semula, maupun terkait masalah komunikasi antar instansi.

Setelah dibuka secara resmi oleh Menkeu, acara dilanjutkan dengan pemaparan beberapa materi tentang tinjauan ilmiah terhadap akuntansi akrual, pengalaman Australia dalam mengimplementasikan sistem akrual, dan konsep migrasi menuju sistem akrual versi Indonesia.

Laporan : Fajar Sidik (Bagian Organta)

Kunjungan Dirjen Perbendaharaan Pasca Gempa Padang*

Jakarta, Perbendaharaan.go.id &ndash Hari Senin (5/10) Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo mengadakan kunjungan ke Padang, Sumatera Barat untuk melihat secara langsung keadaan kantor-kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan (DJPBN) di sana pasca gempa berkeKuatan 7.6 SR yang terjadi hari Kamis (30/9) lalu.

Pada kesempatan tersebut, Pak Dirjen mewalkili jajaran Pimpinan dan seluruh pegawai DJPBN menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam kepada para pegawai dan keluarganya yang menjadi korban bencana. Bantuan dalam bentuk dukungan moril dan santunan juga diberikan oleh beliau dengan harapan para pegawai dapat terbantu dalam proses pemulihan pasca bencana.

Tujuan lain dari kedatangan Pak Herry Purnomo ke Padang adalah untuk memberikan petunjuk dan bantuan langsung agar kegiatan operasional di KPPN dan Kanwil DJPBN Padang dapat terus dilaksanakan walaupun gedung Kanwil runtuh dan gedung kantor KPPN mengalami kerusakan yang sangat serius.

Tim teknis dari Kantor Pusat DJPBN pun dikirimkan pada hari Minggu (4/10) mendahului kedatangan beliau dengan membawa 1 unit server, 10 unit PC dan 10 unit UPS dan perlengkapan lainnya. Tidak hanya itu, tim tersebut juga akan menginstal jaringan baru pada kantor Kanwil DJPBN Padang yang baru (eks Gedung KTUA). Diharapkan bantuan langsung ini dapat membantu Kanwil dan KPPN Padang dapat beroperasi secepatnya dalam melayani masyarakat Sumatera Barat.

Gempa yang terjadi akibat pergeseran patahan lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang membujur sepanjang pantai barat Sumatera ini, telah mengakibatkan ratusan jiwa meninggal dan ribuan orang terkubur dalam runtuhan bangunan yang rubuh pada saat kejadian.


*Liputan lebih lengkapnya akan menyusul

Oleh: Tonny &ndash Pengembangan Pegawai